0
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN
MAKALAH untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang dibimbing oleh Bapak Agus Dharmawan
Oleh: Kelompok 2/ Offering C Dewi Nur Arasy (140341602754) (140341602754) Diah Nur Rochmah (140341605238) (140341605238) Irma Rizqi Taufika (140341603440) (140341603440) Joddy Oki Ibrahim (140341606446) (140341606446) Qomaril Ulfa (140341600722) (140341600722) Septian Dwi Devinta Sari (140341602034) (140341602034)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN BIOLOGI September, 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah dan nikmat-Nya berupa kesehatan, waktu dan segala hal yang kami butuhkan sehingga dapat menyelesaikan makalah untuk mata kuliah Manajeman Sumber Daya Manusia yang berjudul “Pengembangan “Pengembangan Masyarakat Pedesaan” Pedesaan” ini dengan lancar.Dalam pembuatan makalah ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Dharmawanselaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, kepada orang tua, teman diskusi, dan pihak-pihak lain yang mendukung penyusunan penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan.Akhir kesempurnaan.Akhir kata penulis menyampaikan terimakasih.
Malang, 12 September 2017
Penulis
i
DAFTAR ISI
Halaman Cover Kata Pengantar ......................................................................................................... i Daftar Isi.................................................................................................................. ii BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................................................................................1 1.2.Rumusan Masalah.....................................................................................2 1.3.Tujuan .......................................................................................................2 BAB II. KAJIAN PUSTAKA 2.1.Hakikat Pembangunan Masyarakat Pedesaan ..........................................3 2.2.Tujuan dan Prinsip Pembangunan Masyarakat Pedesaan .........................7 2.3.Komponen Pembangunan Masyarakat Pedesaan .....................................9 2.4. Tahapan Penting yang Harus Diperhatikan dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan...................................................................................13 2.5. Ukuran Keberhasilan Pembangunan Masyarakat Pedesaan ..................16 BAB III. PENUTUP 3.1. Simpulan ................................................................................................21 3.2. Saran ....................................................................................................22 Daftar Rujukan .......................................................................................................23
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Desaadalah ujung tombak sebuah peradaban.Kekuatan sebuah negara tergantung dari produktivitas, ekonomi, kekhasan, adat, dan tradisi di wilayah pedesaan.Jumlah penduduk Indonesia saat ini kurang lebih telah mencapai 250 juta jiwa sehingga menempatkan Indonesia di urutan keempat penduduk terbesar dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan (Prasetyono, 2017). Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, sampai dengan Oktober 2015 tercatat ada 74.053 desa dan 8.300 kelurahan (total jumlah desa dan kelurahan menjadi 82.353). Semua desa dan kelurahan tersebut tersebar di 34 Provinsi, 511 Kabupaten/Kota dan 7000 lebih kecamatan. Jumlah tersebut tentu akan semakin bertambah seiring dengan banyaknya daerah lokal yang gencar melakukan pemekaran wilayah. Data menarik lain adalah jumlah sebaran penduduk Indonesia, sampai dengan awal tahun 2015, tercatat sebanyak 45% (112,5% juta jiwa) dari total jumlah penduduk Indonesia tinggal di desa. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, Indonesia sendiri terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah 5.200.000 km2, terdiri dari kurang lebih 3.300.00 km2 laut dan 1.900.000 km2 daratan (Prasetyono, 2017). Didalam masyarakat dapat ditemukan dua macam keadaan: kemiskinan sekaligus kesenjangan atau tidak terdapat kemiskinan tetapi boleh jadi masih ada kesenjangan. Upaya menanggulangi kemiskinan sangat kompleks dan rumit, dan upaya menanggulangi kemiskinan sekaligus kesenjangan jauh lebih kompleks dan rumit lagi(Hanafiah, 1985).Permasalahan tersebut hingga saat ini masih belum dapat dituntaskan, terutama di wilayah pedesaan. Hal tersebut terutama karena sumber daya manusia di pedesaan pada umumnya cenreung lebih rendah daripada di perkotaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara akan ditentukan juga oleh keberhasilan pembangunan masyarakat desa.
1
2
Dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat pedesaan, mutu Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan untuk menggerakan ekonomi produktif desa. SDM lokal tidak dibenarkan hanya menjadi penonton, namun harus dilibatkan secara aktif menjadipelaku pembangunan di desanya (Prasetyono, 2017). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam makalah ini penulis akan membahas tentang “Pembangunan Masyarakat Pedesaan.”
1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini yaitu: 1.2.1. Apakah hakikat pembangunan masyarakat pedesaan? 1.2.2. Apakah tujuan danprinsip pembangunan masyarakat pedesaan? 1.2.3. Apa sajakah komponen pembangunan masyarakat pedesaan? 1.2.4. Bagaimana tahapan penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan masyarakat pedesaan? 1.2.5. Bagaimana ukuran keberhasilan pembangunan masyarakat pedesaan?
1.3. Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui: 1.3.1. Hakikat pembangunan masyarakat pedesaan 1.3.2. Tujuan dan prinsip pembangunan masyarakat pedesaan 1.3.3. Komponen pembangunan masyarakat pedesaan 1.3.4. Tahapan penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan masyarakat pedesaan 1.3.5. Ukuran keberhasilan pembangunan masyarakat pedesaan
BAB II PEMBAHASAN 2.1. Hakikat Pembangunan Masyarakat Pedesaan
Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Menurut Todaro dalam Bryant and White (1998) pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembagalembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi, sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, asal katanya socius yang berarti kawan. Mengenai arti masyarakat, ada beberapa definisi menurut para ahli yakni: a. R. Linton: seorang ahli antropologimengemukakan bahwa masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu. b. M.J. Herkovits: masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu. c. J.L Gilin dan J.P Gilin: masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. d. S.R Steimetz: masyarakat ialah kelompok manusia yang terbesar, yang meliputi
pengelompokkan-pengelompokkan
mempunyai hubungan erat dan teratur.
3
manusia
lebih
kecil
yang
4
e. Hasan Shadily: masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan pengaruh bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang telah hidup bersama di suatu wilayah tertentu dengan menciptakan sejumlah aturan, sistem dan kaidah-kaidah pergaulanserta melahirkan kebudayaan masyarakat tersebut. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa, dapat diketahui bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Replubik Indonesia. Menurut Widjaja (2010) setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas berbeda
dengan
desa
lainnya,
demikian
pula
aspirasi
dan
karakter
masyarakatnya.Oleh sebab itu pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas masyarakat desa, antara lain: a. Sederhana, sebagian besar masyarakat desa hidup bersahaja (apa adanya). Kesederhanaan ini terjadi karena dua hal: secara ekonomi memang tidak mampu dan secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri b. Mudah curiga, cecara umum masyarakat desa akan menaruh curiga pada halhal baru di luar dirinya yang belum dipahaminya dan seseorang/ sekelompok yg bagi komunitas mereka dianggap asing. c. Menjunjung tinggi unggah – ungguh, sebagai orang desa sangat menjunjung tinggi kesopanan atau “unggah-ungguh” apabila bertemu dengan tetangga, pejabat, orang yg lebih tua/dituakan, yang lebih mampu secara ekonomi atau orang yang tinggi tingkat pendidikan/jabatannya. d. Kekeluargaan, sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat desa bahwa suasana kekeluargaan dan persaudaraan telah “mendarah-daging” dalam sanubari mereka.
5
e. Lugas, “Berbicara apa adanya”, itulah ciri khas lain yg dimiliki masyarakat desa. Mereka tidak peduli apakah ucapannya menyakitkan atau tidak bagi orang lain karena memang mereka tidak berencana untuk menyakiti orang lain. Kejujuran, itulah yg mereka miliki. f. Suka gotong royong , Salah satu ciri khas masyarakat desa yg dimiliki di hampir seluruh kawasan Indonesia adalah gotong-royong. Uniknya, tanpa harus dimintai pertolongan, serta merta mereka akan bahu-membahu meringankan beban tetangganya yang memiliki hajatan. Mereka tidak memperhitungkan kerugian materiil yg dikeluarkan untuk membantu orang lain. g. Menghargai orang lain, masyarakat desa benar-benar memperhitungkan kebaikan orang lain yang pernah diterimanya sebagai “patokan” untuk membalas budi sebesar besarnya. Balas budi ini tidak selalu dalam wujud material tetapi juga dalam bentuk penghargaan social atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan “ngajeni”. h. Religious, Masyarakat pedesaan dikenal sangat religius. Artinya, dalam keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya. Secara kolektif, mereka juga mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yg bernuansa keagamaan. Misalnya: tahlilan, rajaban, dll. Pembangunan masyarakat desa haruslah memperhatikan karakteristik dari masyarakat desa itu sendiri.Oleh karenanya dalam membangun masyarakat desa diperlukan sikap yang sesuai dengan karakteristik masyarakat desa.Cara bersikap kepada masyarakat desa diantaranya bersikap andhap asor ,
bersahabat, menghargai, sopan santun, terbuka, membantu tanpa pamrih, tepat waktu, silahturahmi, membaur, dan partisipatif. Pembangunan di wilayah pedesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional.Untuk itu, pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen dimasyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing desa.Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan
6
kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa(Melis et al ., 2016). Menurut Marbun (2002) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat.Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan
kualitas
hidup,
meningkatkan
keterampilan,
meningkatkan
prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan. Menurut Muhi (2011) Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih bai k. Pembangunan desa meliputi dua aspek utama yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani. a. Pembangunan desa dalam aspek fisik yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (hardware berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan software
berupa
segala
bentuk
pengaturan,
kurikulum
dan
metode
pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa Muhi (2011). b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti
7
pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2005) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, maka suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketetapan pengorganisasian, sistem kerja yang dijalankan dan unsur-unsur pendukungnya, yaitu mutu personilnya serta sarana yang diperlukan. Dalam keadaan demikian, maka akan dapat dicapai suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna. Seiring dengan hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pula pengorganisasian yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, serta melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
2.2. Tujuan dan Prinsip Pembangunan Masyarakat Pedesaan
Pembangunan masyarakat desa adalah
upaya yang dilakukan secara
terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang di cita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera (perubahan pola hidup dan pola tingkah laku dari berfikir tradisonal menjadi masyarakat yang modern).
Selain itu
Pembangunan masyarakat desa memilikipengertian yaitu seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat
(ideologi,
politik,
ekonomi,
sosial,
budaya,
dan
pertahanan
keamanan), dan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
8
Tujuan pembangunan masyarakat pedesaan: a. Meningkatkan taraf hidup dan kehidupan rakyat di desa- desa yang berarti menciptakan situasi dan kondisi, kekuatan dan kemampuan dalam satu tingkat yang lebih kuat dan nyata untuk tahap- tahap pembangunan selanjutnya. b. Mewujudkan
desa
swasembada
(IPOLEKSOSBUDHANKAM)
yang
sebagai
berketahanan jembatan
disegala
menuju
bidang
masyarakat
Pancasila. Prinsip kebijakan pembangunan masyarakat pedesaan: a. Prinsip Integral
Pembangunan masyarakat desa dilaksanakan dalam rangka kesatuan tindak dan gerak dengan program nasional.Programnya harus saling mengisi, lengkap melengkapi, tunjang menunjang dengan program nasional.Prinsip integral ini harus berlaku secara vertikal maupun horizontal dalam batas regional maupun nasional. Program pelaksanaan yang didalamnya terkandung landasan, sasaran, kegiatan dan target harus menunjukkan kesatuan arah untuk tercapainya sasaran jangka pendek dalam setiap tahap repelita ataupun sasaran jangka panjang dalam rangka era pembangunan 25 tahun. Prinsip integral ini juga berlaku untuk semua aparat pelaksana, antara pemimpin dan yang dipimpin dan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan masyarakat desa benar- benar dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat bersama- sama. b. Prinsip Keseimbangan
Pembangunan masyarakat desa yang berusaha meletakkan dasar perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat harus dapat mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan sektor lainnya sebagai satuan mata rantai jaringan aktivitas ekonomi. Harus pula ada keseimbangan antara perkembangan desa dan kota dimana kota sebagai pusat fasilitas (center place) dan desa- desa sebagai sumber bahan mentah dan tenaga kerja (heterland ). Perkembangan desa dan kota saling menciptakan pasaran dimana kota menjadi pasaran hasil produksi desa dan desa menjadi pasaran industri, sehingga
perkembangannya
Keseimbangan
antara
saling
kemajuan
menciptakan teknologi
kesempatan dengan
kerja.
kemajuan
9
masyarakat.Pembaharuan yang tidak menimbulkan desintegrasi sosial yang membawa efek negatif.Keseimbangan proporsional antara pengembangan ekonomi sosial budaya politik, ketertiban, dan keamanan.Keseimbangan tanggung jawab dan inisiatif antara pemerintah dan mas yarakat. c. Prinsip Prioritas
Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa harus pula disadari adanya batas- batas kemampuan baik di bidang pembiayaan maupun di bidang keahlian sehingga kita untuk mendahulukan sektor-sektor yang strategis seperti: -
Memprioritaskan bidang ekonomi sebagai instrumen atau alat yang paling uatama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
-
Mendahulukan pengembangan desa yang mempunyai potensi dan kemungkinan yang paling baik;
-
Mendahulukan pengembangan desa- desa yang berada dalam lingkaran region ekonomi dengan mendahulukan region primer dari region se kunder.
d. Prinsip Keswadayaan Masyarakat
Swadaya masyarakat menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, sedangkan bantuan pemerintah merupakan pendorong. Peningkatan potensi swadaya masyarakat akan menjamin kelangsungan pembangunan masyarakat desa. Prinsip ini memberikan keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa.
2.3. Komponen Pembangunan Masyarakat Pedesaan
Pembangunan masyarakat desa berarti adanya proses perbaikan keadaan masyarakat desa menuju pada peningkatan kesejahteraannya yang dilakukan secara terus menerus sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa dengan melibatkan semua komponen atau pihak pemangku kepentingan, yaitu masyarakat desa, agen perubahan/ penyuluh/ pihak pendamping yang akan mendorong partisipasi aktif masyarakat desa, dan pemerintah (Soetarto, 2014).
10
a. Masyarakat Desa
Pembangunan
akan
bermakna
apabila
pembangunan
bersifat
memasyarakat yang berarti masyarakat tidak hanya terlibat aktif dalam proses pembangunan, namun pembangunan tersebut sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat. Memposisikan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan menjadikan masyarakat bertanggung jawab atas keberhasilan dan keberlanjutnan proses pembangunan tersebut sehingga pembangunan merupakan proses dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat (Prastyanti, 2012). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan individu secara aktif dalam mengubah kondisi-kondisi yang problematik dalam suatu komunitas dan memberikan pengaruh atas kebijakan serta program yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat desa menjadi proses yang akan menentukan keberhasilan pembangunan. b. Pendamping Desa
Dalam pembangunan masyarakat desa, penyuluh merupakan pihak pendamping yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat desa mulai dari proses perencanaa, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan serta keberlanjutan pembangunan (Soetarto, 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, kegiatan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok (Sunarti, 2016).
11
Pendampingan
diupayakan
untuk
menumbuhkan
keberdayaan
dan
keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Untuk mesukseskan kegiatan pendampingan desa dalam membangun, maka pemerintah menyiapkan tenaga pendamping desa yang terdiri dari: (a) tenaga pendamping profesional; (b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau (c) pihak ketiga (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015). Tenaga pendamping profesional terdiri atas: (a) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan; (b) pendamping teknis berkedudukan di kabupaten; dan (c) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di pusat dan provinsi, sedangkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa berkedudukan di Desa. Pihak ketiga sebagai pendamping desa terdiri dari: (a) Lembaga Swadaya Masyarakat; (b) Perguruan Tinggi; (c) Organisasi Kemasyarakatan; atau (d) Perusahaan (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015). Seorang
pendamping
pengembangan masyarakat.
mempunyai
peranan
Tugas utama
kunci
seorang
dalam
program
pendamping adalah
menggali, membangun dan mengembangkan kapasitas masyarakat agar mampu mengorganisasi dirinya kelompoknya, serta menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki. Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan pendampingan desa dalam Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 meliputi (Sunarti, 2016): a.
meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
b.
meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
c.
meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan
d.
mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.
c. Pemerintah
Pada era reformasi, secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri, sedangkan pemerintah dan pemerintah
12
daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau kombinasi buttom-up dan top-down. Top-down Planning . Perencanaan pembangunan yang lebih merupakan inisiatif pemerintah (pusat atau daerah). Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah atau dapat melibatkan masyarakat desa di dalamnya.Namun demikian, orientasi pembangunan tersebut tetap untuk masyarakat desa. Bottom-up Planning . Perencanaan pembangunan dengan menggalipotensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat desa dimana masyarakat desa diberi kesempatan dan keleluasan untuk membuat perencanaan pembangunan atau merencanakan sendiri apa yang mereka butuhkan. Masyarakat desa dianggap lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemerintah memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat desa dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan desa. Berdasarkan hal tersebut, peranan pemerintah dapat diketahui sebagai: -
Pelaksana kebijakan Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa.Penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri (Ulumiyah, et al ., Tanpa Tahun). Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa dengan LPMD (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat
Desa)
berupa
penyusunan
rencana
pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan. Adapun kebijakan yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya sebagai berikut (Ulumiyah, et al ., Tanpa Tahun): 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 2) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia (SDM). 3) Meningkatkan
Pemberdayaan
Aparatur
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Desa
dalam
rangka
13
-
Pelaksana program Pemerintah Desa dapat membuka kesempatan kepada masyarakat desa untuk terlibat dalam menggali gagasan sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat.Pemerintah desa hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatan yang ada dilapangan (Ulumiyah, et al ., Tanpa Tahun). Berikut contoh program-program pembangunan masyarakat Desa: 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan: a) Pelaksanaan kerja bakti b) Perlombaan Desa c) Pembangunan Fisik, dsb. 2) Peningkatan ekonomi produktif, dengan kegiatan: a) Pelatihan pembuatan pande besi b) Pelatihan keterampilan border, dsb.
-
Pembina Kepala Desa mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat desa mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dapat mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, salah satunya pertanian.Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah desa dapat bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pola tanam padi, pemilihan bibit, penggunaan teknologi modern seperti mesin perontok padi serta perbaikan irigasi.Dengan demikian, penyuluhan yang diberikan dinas pertanian sangat bermanfaat bagi para petani desa (Ulumiyah, et al ., Tanpa Tahun).
2.4. Tahapan Penting yang Harus Diperhatikan dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berdasarkan beberapa langkah
yang
perlu
diperhatikan,
baik
dalam
lingkup
umum
maupun
14
khusus.Berikut adalah langkah atau tahapan penting yang harus dilakukan menurut Sumaryadi, (2004). - Pertama, melakukan analisis kebutuhan. Seseorang agen harus dapat mengenali apa
sesungguhnya
yang
menjadi
kebutuhan
masyarakat.
Ia
harus
melakukan need assesment . Analisis kebutuhan dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan di dalam memetakan apa yang mestinya diperbuat untuk pemberdayaan masyarakat. - Kedua, melakukan analisis situasi sosial atau social analysis, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai hambatan dan potensi, baik fisik maupun non-fisik yang mempengaruhi atas hidupnya masyarakat, dan kemudian menempatkan hasil analisis kebutuhan tersebut di dalam peta hambatan dan potensi yang dimaksud. - Ketiga, menemukan berbagai program yang layak dijadikan sebagai basis pengembangan masyarkat, mungkin akan ditemui sekian banyak program yang relevan dengan analisis kebutuhan dan analisis situasi sosialnya. - Keempat, menentukan alternatif program yang diprioritaskan. - Kelima, melakukan aksi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program prioritaskan. - Keenam, melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan program
dan
faktor-faktor
penyebabnya.
Melalui
evaluasi
ini
akan
ditindaklanjuti program berikutnya. Menurut Kuntari (2003), masyarakat merupakan obyek tetapi juga sekaligus subyek pembangunan, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan tenaga pengembang masyarakat (pekerja sosial) sejauh mungkin diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri, yakni masyarakat yang mampu merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan dan menilai usaha dalam memenuhi kebutuhannya. Sesungguhnya pengembangan swasembada masyarakat merupakan siklus kegiatan yang bertahap. Selanjutnya, Mardikanto (2010) mengemukakan siklus kegiatan yang harus diperhatikan dalam pembangunan masyarakat, yakni sebagai berikut. a. Persiapan Sosial Identifikasi Potensi, Masalah, dan Kebutuhan ( Need
Assesment )
15
Dalam persiapan sosial diperlukan adanya komunikasi antara pekerjaan sosial dan masyarakat.Hal ini berkaitan dengan prosedur administratif di lokasi kegiatan. Informasi mengenai lokasi kegiatan perlu dimiliki, oleh karena itu base line survey perlu diadakan. Setelah prosedur administrasi dan gambaran
umum
lokasi
didapat
maka
proses
selanjutnya
yaitu need
assement itu merupakan dialog antara pihak terkait dan anggota masyarakat untuk memperoleh fakta (Fact Finding) antara lain kondisi fisik lokasi, sosial ekonomi, sumber pendapatan dan lingkungan. Pada saat itu juga diungkapkan masalah-masalah
yang
berkaitan
dengan
masyarakat
dan
lingkungannya.Selanjutnya dirumuskan alternatif pemecahan masalah secara serta
penentuan
prioritas-prioritas
pemecahan
masalah. Explanation
PRA mungkin dapat membantu untuk memperlancar proses ini. b. Perencanaan Program
Perencanaan program merupakan bagian dari pengembangan swadaya masyarakat yang membahas dan memutuskan tentang tujuan, target, waktu, pembagian peran dan tanggungjawab, sumber dana, sistem monitoring dan evaluasi yang semua dipahami oleh anggota masyarakat. Planning PRA bisa membantu analisis partisipatif terhadap penyusunan program. c. Pembentukan dan Dinamisasi Kelompok
Kelompok sebagai sarana untuk menangani masalah masyarakat, dapat dibentuk berdasarkan beberapa alternatif pendekatan, antara lain: -
Pendekatan berdasarkan kesamaan masalah Dalam hal ini masyarakat didekati menurut kesamaan masalah yang dihadapi, misalnya masalah yang dihadapi pedagang makanan kecil, pedagang buah-buahan, pengrajin bambu. Pendekatan ini memiliki kekuatan antara lain memudahkan pendampingan karena masalahnya sama.
Kelemahan
dari
pendekatan
ini
adalah
sulit
melakukan
pendampingan secara berkelompok karena mungkin tempatnya berjauhan. -
Pendekatan berdasarkan tempat berkumpulnya. Masyarakat didekati berdasarkan tempat mereka berkumpul sehariharinya, misalnya para pedagang sektor informal di pasar, petani di pedesaan.Pendekatan ini menguntungkan dari segi pengelompokan karena sudah berkumpul disuatu tempat tertentu.
16
-
Pendekatan berdasarkan tempat tinggal Pembinaan dilakukan dilokasi pemukiman, pendekatan ini mempunyai kelebihan terutama mudah diketahuinya latar belakang keluarga.
d. Pelaksanaan Program Masyarakat
Koordinasi antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka merealisasikan program yang sudah ditentukan dengan sumber dana dan sumber daya yang ada. e. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau sejauh mana program dilaksanakan, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dengan demikian dapat mengetahui penyimpangan dan penyebabnya. Monitoring adalah pemantauan kegiatan untuk melihat sejauh mana kemajuan pencapaian tujuan, apakah ada penyimpangan-penyimpangan. Evaluasi adalah pemantauan untuk melihat sejauh mana dampak yang diperoleh dalam kegiatan pengembangan masyarakat. f. Perencanaan dan Tindak Lanjut
Apabila dalam monitoring dan evaluasi ditemukan penyimpangan maka dilakukan perbaikan-perbaikan yang dituangkan dalam perencanaan tidak lanjut.
2.5. Ukuran Keberhasilan Pembangunan Masyarakat Pedesaan
Pembangunan (development ) adalah proses perubahan yang mencakup seluruhsistem
sosial,
seperti
politik,
ekonomi,
infrastruktur,
pertahanan,
pendidikan danteknologi, kelembagaan, dan budaya (Abe, 1994). Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan dicapai diperlukan ukuran (indikator). Indicator danvariable pembangunan bisa berbda-beda untuk setiap Negara.Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negsara yang telah dapat memenuhi
17
kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier ( Tikson , 1987 ). Sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan dicapai, antara lain: a. Pendapatan Perkapita
Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satuindikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhanekonomi.Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagiankesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkankesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. b. Struktur Ekonomi
Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkantransformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanyaperkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sectormanufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus.Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkanpermintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembanganinvestasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak , kontribusi sektor pertanianterhadap pendapatan nasional akan semakin menurun. c. Angka Tabungan
Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukaninvestasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat men ggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan.
18
Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya.
d. Indeks Pembangunan Manusia ( H uman Development I ndex )
The United Nations Development Program(UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk
kehidupan
yang
lebih
baik.
Indeks
ini
dibuat
dengagn
mengkombinasikan tiga komponen. Tiga komponen tersebut adalah : -
Rata-rata harapan hidup pada saat lahir
-
Rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU
-
Pendapatan perkapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas
manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills,
disamping
derajat
kesehatan
seluruh
anggota
keluarga
dan
lingkungannya. e. Kesehatan
Rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 telah disusun olehDepartement Kesehatan bersama sama dengan lintas sektor,
19
perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi, dan 7 partai besar yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan program kesehatan dalam mengembangkan rencana strategis untuk mencapai indikator keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan. Salah satu indikator keberhasilannya adalah perilaku hidup sehat yang didefinisikan sebagai perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikanpelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah.Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga kedaerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan dibidang kesehatan mempunyai beberapa kepentinganantara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat.Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu, derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut. f. Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan memiliki dua indikator utama yakni indicatorperkembangan pembangunan pendidikan dan indikator keberhasilan pembangunanpendidikan. Indikator perkembangan pembangunan pendidikan
20
dapat ditunjukkanmelalui: akses penduduk usia sekolah terhadap lembaga pendidikan,
kesadaranmasyarakat
untuk
menyekolahkan
anak,
tingkat
pengeluaran pemerintah untukanggaran pendidikan serta rasio sarana belajar pendidikan (Rasio Siswa-kelas, Rasiosiswa-Guru dan Rasio Guru-kelas). g. Sosial dan Budaya
Bila pembangunan sosial lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia dalam arti luas, maka pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya pada peningkatan modal manusia (human capital ) yang diukur melalui dua indikator utama; pendidikan (misalnya angka melek huruf) dan kesehatan
(misalnya
angka
harapan
hidup).Sementara
itu,
pembangunankesejahteraan sosial lebih berorientasi pada peningkatan modal sosial ( social capital ) yang dapat dilihat dari indikator keberfungsian sosial ( social functioning ) yang mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial serta menghadapi goncangan dan tekanan kehidupan. Meskipun sasaran pelayanan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup individu dan masyarakat dari berbagai kelas sosial ekonomi, namun sasaran utama pelayanan pembangunan sosial pada umumnya adalah mereka yang tergolong kelompok-kelompok kurang beruntung ( disadvantaged groups) yang di Indonesia dikenal dengan nama Pemerlu PelayananKesejahteraan Sosial (PPKS). Banyak arti yang diberikan pada istilah kesejahteraan sosial (Suharto, 2005).Kesejahteraan sosial seringkali menyentuh, berkaitan, atau bahkan, selintas, bertumpang-tindih (overlapping ) dengan bidang lain yang umumnya dikategorikan perumahan,
sebagai dll.
bidang
Makna
sosial,
misalnya
kesehatan,
pendidikan,
“kemiskinan dalam berbagai manifestasinya”
menekankan bahwa masalah kemiskinan disini tidak hanya menunjuk pada “kemiskinan fisik ”,seperti rendahnya pendapatan (income poverty) atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup berbagai bentuk masalah sosial lain yang terkait dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia,
pelacuran,
pengemis,
pekerja
migran,
termasuk
didalamnya
menyangkut masalah kebodohan, keterbelakangan, serta kapasitas dan
21
efektifitas lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah dan swasta (LSM, Orsos, institusi lokal) yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.
22
BAB III PENUTUP 3.1. Simpulan
Simpulan dari makalah ini sebagai berikut: 1. Pembangunan
di
wilayah
pedesaan
diarahkan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen dimasyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing desa. 2. Tujuan pembangunan masyarakat pedesaan adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di desa-desa yang berarti menciptakan situasi, kondisi, kekuatan, dan kemampuan dalam satu tingkat yang lebih kuat dan nyata untuk tahapan pembangunan selanjutnya, serta untuk mewujudkan desa swasembada yang berketahanan
disegala
bidang
(IPOLEKSOSBUDHANKAM)
sebagai
jembatan menuju masyarakat Pancasila. Sedangkan prinsip pembangunan masyarakat pedesaan meliputi prinsip integral, keseimbangan, prioritas, dan keswadayaan masyarakat. 3. Komponen yang terlibat dalam pembangunan masyarakat pedesaan yaitu masyarakat desa, agen perubahan atau penyuluh, dan pemerintah. 4. Tahapan penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan masyarakat pedesaan antara lain: persiapan sosial identifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan ( Need Assesment ), perencanaan program, pembentukan dan dinamisasi kelompok, pelaksanaan program masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan perencanaan dan tindak lanjut. 5. Ukuran keberhasilan pembangunan masyarakat pedesaan dapat ditinjau dari pendapatan perkapita, struktur ekonomi, angka tabungan, indeks pembangunan manusia (human development index), kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya.
23
3.2. Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan makalah ini sebagai berikut: 1. Bagi pembaca, makalah ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah wawasan mengenai pembangunan masyarakat pedesaan. 2. Bagi
penulis,
untuk
penulisan
makalah
selanjutnya
sebaiknya
lebih
mengeksplor lagi berbagai sumber, dapat pula ditambahkan data yang akurat untuk memperkuat gagasan yang disampaikan.
24
25
DAFTAR RUJUKAN
Abe, Alexander. 1994. Perencanaan Daerah Partisipatif . Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri. Bryant, Coralie dan White Louise. 1998. Manajemen Pembangunan. Jakarta: LP3ES Gusnirahmawati, D.Y., Yulida, R., Rabesdini, D. 2013. Peran Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Kelompok Tani di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. (Online, http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4697/Diah%2 0Yeni%20Gusnirahmawati.pdf?sequence=1), diakses pada 11 September 2017. Hanafiah, T. 1985. Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan. Bogor: IPB. Kuntari, Sri. 2003. Metode Pengembangan Masyarakat Dua Arah. Departemen Sosial RI Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Melis, Munthalib, Abd. Aziz, dan Apoda. 2016. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Laloso Kabupaten Konawe Utara). Jurnal Ekonomi, 1(1): 99 – 105. Prasetyono, A. P. 2017. Re-Inveting: Desa Berdaya Saing Global . (Online, http://www.dikti.go.id/re-inventing-desa-berdaya-saing-global/), diakses pada 9 September 2017. Prastyanti, Shinta. 2012. Mengkomunikasikan Pembangunan pada Masyarakat Pedesaan. JurnalActa diurnA, 8 (1). Soetarto, Endriatmo. 2014. Materi Pokok Pembangunan Masyarakat Desa: 1-6 . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Sumaryadi, I, N. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Citra Utama. Sunarti, Vevi. 2016. Peranan Pendamping Desa dalam Membentuk Masyarakat Sadar Bencana sebagai Salah Satu Mitigasi Bencana . Prosiding Seminar Nasional Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
26
Tikson, Deddy.1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang , Jakarta :Gelora Aksara Pratama. Ulumiyah, I., Gani, A. J. Andi, Mindarti, Lely I. Tanpa Tahun. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa. JurnalAdministrasi Publik (JAP),1(5): 890-899.
TANGGAPAN. Secara umum tulisan sudah bagus, ada beberapa hal yang menjadi tulisan ini menjadi terbatasi yaitu mengarhkan ke pembangunan pertanian, dengan memfokuskan arah bahasan ke Penyuluh Pertanian. Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia hidup di desa, namun tudak berarti desa identik dengan pertanian. Desa dapat merupakan kawasan gunung, hutan, daerah keraing dan juga pesisir. Dalam pembangunan diperlukan peran orang-orang yang mampu bertindak sebagai Inovator, konseptor dan juga yang berkemampuan menjabarkan dalam tataran teknik operasional dan mekanismenya. Orang-orang tersebut biasanya disebut Fasilitator atau Pendamping. Oleh karenanya Bahasan tentang Penyuluh Pertanian hendaknya direvisi dan digantikan dengan Pendamping yang fungsinya adalah mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
