i
MAKALAH HUKUM KEDOKTERAN KEHAKIMAN
VISUM ET REVERTUM REVERTUM DAN CORPUS DELICTI DALAM ILMU HUKUM KEDOKTERAN KEHAKIMAN
DOSEN PENGASUH : INDANG SULASTRI, SH., LL.M
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS HUKUM TAHUN 2013
ii
LEMBAR PENGESAHAAN
DISUSUN OLEH :
NAMA
ERIK SOSANTO
NIM
EAA 110 039
ii
TTD
............
iii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur atas limpahan berkat dan Rahmat-Nya dari Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan makalah mengenai Visum Et Revertum Dan Corpus Delicti Dalam Ilmu Hukum Kedokteran Kehakiman. Makalah ini disusun berdasarkan sumber dari buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan Visum Et Revertum
Dan Corpus Delicti Dalam Ilmu
Hukum Kedokteran Kehakiman. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan bagi orang yang membacanya. Penulis menyadari akibat keterbatasan waktu dan pengalaman penulis, maka tulisan ini masih banyak kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Harapan penulis semoga tulisan yang penuh kesederhanaan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya tentang Visum Et Revertum Dan Corpus Delicti Dalam Ilmu Hukum Kedokteran Kehakiman.
Palangka Raya, 7 Mei Mei 2013
Penyusun
iii
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................... ........................................................................................ .................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ................................................. .........................
ii
KATA PENGANTAR .................................................... ..................................................................................... .................................
iii
DAFTAR ISI ................................................ ....................................................
iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ....................................................... ........................................................................................ .................................
1
1.2. Perumusan dan Batasan Masalah ..................................................... ............................................................ .......
2
1.3. Tujuan Penulisan .................................................... ..................................................................................... .................................
2
1.4. Manfaat Penulisan .................................................. .................................
3
1.5. Metode Penulisan ................................................... .................................
3
1.6. Sistematika Penulisan .................................................... ............................................................................. .........................
4
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1
Pengertian dan Ruang Lingkup Visum Et Revertum .............................
6
2.2
Pengertian dan Ruang Lingkup Corpus Delicti .....................................
9
BAB 3 PENUTUP 3.1. Kesimpulan ................................................... ..........................................
19
3.2. Saran .................................................... ........................................................................................................ ....................................................
19
DAFTAR PUSTAKA
iv
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Dalam contoh kasus tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, tentunya pihak penyidik tidak akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi barang bukti yang salah satu atau beberapa diantaranya dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang pengadilan. Akan tetapi, apabila kasus tindak pidana tersebut berkaitan dengan timbulnya luka, terganggunya kesehatan maupun kematian, maka persoalannya tidak sesederhana seperti pada contoh kasus diatas. Oleh karena luka, terganggunya kesehatan pada suatu saat akan sembuh atau bahkan kemungkinan menjadi lebih parah. Demikian halnya dengan korban yang meninggal, juga harus selekasnya dikubur. Untuk mengungkap secara hukum, tentang benarkah telah terjadi tindak pidana serta apa sesungguhnya penyebabnya dan dengan alat apa perbuatan pidana itu dilakukan, diperlukan alat bukti yang konkrit pada saat terjadinya tindak pidana yang bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis. Disini dibutuhkan bantuan disiplin ilmu lain untuk membantu membuat terang suatu perkara pidana. Disiplin ilmu yang dimaksud disini adalah ilmu kedokteran
1
2 kehakiman (ilmu kedokteran forensik). Ide inilah yang membuat penulis tertarik untuk menuliskannya dalam suatu karya tulis yang berjudul “Visum Et Revertum
Dan
Corpus Delicti Dalam Ilmu Hukum Kedokteran Kehakiman ”.
1.2
Perumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : a. Pengertian dan Ruang Lingkup Visum Et Revertum ? b. Pengertian dan Ruang Lingkup Corpus Delicti ? Terhadap dua rumusan masalah tersebut, penulis melakukan pembatasan dengan mengacu pada perspektif pengertian, ruang lingkup, dan fungsi Visum Et Revertum dan Corpus Delicti tersebut.
1.3
Tujuan Penulisan
Hakekat kegiatan penulisan karya tulis adalah penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf taraf keilmuan, karena manusia pada dasarnya selalu ingin tahu sebab dari suatu rentetan akibat. Demikian pula halnya dengan penulisan karya bidang tulis hukum, berupa makalah, sesungguhnya tidak lepas dari adanya suatu tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagi berikut : a.
Mengetahui dan memahami Apa yang dimaksud Pengertian dan Ruang lingkup Visum Et Revertum.
b.
Mengetahui dan memahami pa yang dimaksud Pengertian dan Ruang lingkup Corpus Delicti.
3 1.4
Manfaat Penulisan
Adapun manfaat makalah ini adalah sebagai berikut : a. Sebagai media untuk menambah wawasan bagi pembacanya. b. Bahan referensi aktual. c. Bahan bacaan dan pengetahuan.
1.5
Metode Penulisan
1.5.1
Metode pendekatan Dalam rangka menjadikan analisis rumusan masalah menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan penulisan, maka diperlukan suatu metode pendekatan, yang dalam konteks penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode dengan instrumen penekanan analisis pada asas-asas hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan terkait isu hukum yang diangkat dalam tulisan hukum ini dan merupakan bagian bahan hukum primer, dimana selajutnya diperjelas dan didukung berdasakan pendapat para ahli atau sarjana yang terdapat dalam buku-buku, jurnal-jurnal hukum, maupun karya tulis yang telah ada sebelumnya, sehingga didapat penjelasan bersifat komprehensif sehubungan dengan judul dari makalah ini.
1.5.2
Bahan-bahan hukum Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan makalah ini terdiri dari : a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu. 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4 2) Staat-blad 350 tahun 1937 b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa pendapat para ahli atau sarjana yang terdapat dalam buku-buku, jurnal-jurnal hukum, maupun karya tulis yang telah ada sebelumnya, dengan fungsi memberikan penjelasan terhadap hal yang diatur dalam peraturan perundangan. c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan arti terhadap istilah-istilah hukum yang terdapat dalam tulisan ini, berupa kamus-kamus bahasa baik bersifat umum(kamus bahasa indonesia) maupun bersifat khusus (kamus hukum belanda-indonesia). 1.5.3
Sumber Bahan Hukum Keberadaan bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan makalah ini bahan hukum primer,sekunder dan tersier diperoleh melalui penulisan kepustakaan serta diperlukan untuk mencari landasan teoritis bagi analisa permasalahan yang telah dirumuskan, dengan den gan mendasarkan pada konsep-konsep, konsep -konsep, teori-teori dan prinsip-prinsip maupun kaidah-kaidah hukum.
1.6
Sistematika Penulisan
Sistematiaka penulisan makalah ini mempunyai makna deskripsi secara garis besar akan hal-hal yang mendasari isu hukum berupa rumusan masalah untuk u ntuk dilakukan analisis
untuk
selajutnya
dikembangkan
dan
diberikan
pemahaman
bersifat
komprehensif sebagimana tersarikan dalam 3 (BAB) yaitu sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bermaterikan latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.
5 BAB II PEMBAHASAN Merupakan uraian dalam bentuk analisis hukum secara normatif yang ditujukan untuk memberikan penjelsan secara komprehensif terhadap 2(hal) permasalahan yang dirumuskan pada bab I yaitu : 1
Pengertian dan Ruang Lingkup Visum Et Revertum ?
2
Pengertian dan Ruang Lingkup Corpus Delicti ?
BAB III PENUTUP Pada BAB penutup ini penulis mencoba mensarikan hal-hal yang telah dideskripsikan pada BAB I-BAB II didepan, dalam bentuk suatu kesimpulan dan dilengkapi saransaran sebagai masukan positif bagi semua pihak.
6 BAB II PEMBAHASAN
2.1
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP VISUM ET REVERTUM 2.1.1. Pengertian Vi sum E t Repe Reperr tum
Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum”. Visum berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “visa “visa”. ”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “visum” visum” atau “visa “visa”” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “Repertum “Repertum”” berarti melapor yang melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi visum et repertum adalah apa yang dilihat dan diketemukan Menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 “Visum “Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Visum et Repertum Psychiatricum, Psychiatricum, digunakan sebagai alat bukti surat, hal ini diatur dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP, yang berbunyi: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”. Jadi fungsi dan
tujuan Visum et Repertum Psychiatricum sama dengan alat bukti, yaitu
6
7 merupakan alat bantu untuk memperjelas keadaan jiwa terdakwa sehingga penegak hukum dapat memperoleh suatu keyakinan seadil-adilnya. Juga keyakinan yang diperoleh hakim dapat dibuktikan secara ilmiah. Repert rt um Berdasarkan Objek 2.1.2. Bentuk Vi sum E t Repe
1) Vi sum et Repe Reperr tu m Korban Hidup
· Visum et Repertum Visum et Repertum diberikan kepada korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya. · Visum et Repertum Sementara Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya akibat penganiayaan. · Visum et Repertum Lanjutan Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (Visum (Visum et Repertum Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat lukalukanya tersebut si korban kemudian di pindahkan ke rumah sakit atau dokter lain ataupun meninggal dunia. 2) Vi sum et Repe Reperr tum pada mayat
Visum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat. Reperr tum Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) 3) Vi sum et Repe Reperr tum Penggalian Mayat. 4) Vi sum et Repe
5) Vi sum et Repe Reperr tum Mengenai Umur
8 Reperr tum Psikiatrik 6) Vi sum et Repe
Visum et Repertum ini menguraikan segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia. Visum et Repertum Psikiatrik dibuat oleh adanya pasal 144 (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa merlakukan merlakukan perbuatan yanhg tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya ( gebrekkige gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana
”
Reperr tum tu m Mengenai Barang Bukti 7) Vi sum et Repe
Misalnya berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, sperma dan sebagainya. Repert rt um 2.1.3. Bagian-Bagian Vi sum E t Repe
. Kata ini diletakkan di bagian atas untuk menjelaskan bahwa 1) Pro Ju stisia visum et repertum dibuat untuk tujuan peradilan. VeR tidak memerlukan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. 2) Pendahuluan. Kata pendahuluan sendiri tidak ditulis dalam VeR, VeR, melainkan
langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di bawah judul. Bagian ini menerangkan penyidik pemintanya berikut nomor dan tanggal, surat permintaannya, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa. Pemberitaan . Bagian ini berjudul “Hasil Pemeriksaan”, berisi semua keterangan pemeriksaan. Temuan hasil pemeriksaan medik bersifat rahasia dan yang tidak berhubungan dengan perkaranya tidak dituangkan dalam bagian pemberitaan dan dianggap tetap sebagai rahasia kedokteran.
9 3) Kesimpulan . Bagian ini berjudul “kesimpulan” dan berisi pendapat dokter
terhadap hasil pemeriksaan, berisikan: Jenis luka, Penyebab luka, Sebab kematian, Mayat, Luka, TKP, Penggalian jenazah, Barang bukti, Psikiatrik 4) Penutup . Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku “Demikianlah
visum et Repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Pidana”.
2.2
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP CORPUS DELICTI
Tata cara aparatur penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan atau penindakan (represif), adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya merintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penutut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.
9
10 Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau corpus delicti yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana. Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: “ istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. oran g. Termasuk juga barang b arang bukti ialah hasil dari delik. Misalanya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”
Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti. Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan
11 penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan d an pengadilan pengad ilan atau dengan kata k ata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi. Pengerti Pengerti an benda si si taan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda benda si taan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “bewijsgoed ” baik dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herziene Inlandsch Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan k eterangan saksi atau keterangan k eterangan terdakwa. Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap pengunaan tanpa hak. Namun menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk memijak pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut tulisannya sebagai berikut :
12 De met opsporen van misdrijven en overtredingen bekeste ambtenanren, bacambten en bijzondere persone zijn wijders ge nouden om de voo rwerpen, welke to plegen van eeming misdrijf en tetval gemeen alle zodanige zakewn, walke door middle van misdrif of overt reding zijn verkregin voort ge bracht of door voor in de plasts getreden, nate sporen en in beslang ten amen zoder….
Dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia Pasal 42 HIR diterjemahkan “pengadilan atau pejabat dan orang-orang orang-orang teristimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang barang yang dipakai.” Dengan demikian, Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang : 1) Diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu; misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lainlain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan : a. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)); b. Pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2));
13 c. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)). 2) Sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja. Dalam hal kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan; a. Penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3)); b. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)); c. Pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan d. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)) Barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahuh 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis-jenis penerimaan
14 negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan agung, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Penerimaan dari penjualan barang rampasan. b. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan. c. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi. d. Penerimaan biaya perkara. e. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang f. Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak. g. Penerimaan denda. Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyelidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana itu menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam
15 penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “inbesilagneming “inbesilagneming .” .” Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan: a. Penyitaan termasuk tahap tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana; b. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah peguasaan penyidik suatu benda milik orang lain; c. Benda yang disita berupa benda begerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud; d. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepetingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda). Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus
16 untuk dirampas, dirusakan atau dirumusnahkan. Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tesebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain. Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga lemba ga pemegang atau penyimpan pe nyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan. M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau „merampas‟ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, tersangka, pemegang atau penyimpan.” Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya. Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan diperguanakan sebagai alat pembuktian
17 baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian dipersidangan. Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama - HIR Polisi dan Kejaksaan samasama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan p enyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri P olri untuk melaksanakan penyitaan. pen yitaan. Maksud atau tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu tidak disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusaknya (hancur) dan habisnya barang sitaan. Oleh karena itu barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara fisik berada pada
Kepala Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian,
18 terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.
19 BAB III PENUTUP 3.1.
Kesimpulan
Pada prinsipnya setiap perbuatan pidana disyaratkan selain bersifat melawan hukum diperlukan juga pertanggungjawaban yang terdapat pada orang yang berbuat. Dalam menentukan pertanggungjawaban ini bukanlah perkara yang mudah karena ada beberapa unsur dan kondisi jiwa si pelaku tindak pidana yang harus diperhatikan. Untuk mengetahui kondisi jiwa si pelaku ini dibutuhkan bantuan dokter untuk memberikan keterangan mengenai kondisi kejiwaan si pelaku. Hal inilah yang membuat peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman menjadi sangat urgent dalam urgent dalam membantu pemecahan suatu kasus pidana. kasus pidana.
a. Bagi
penyidik
(Polisi/Polisi
Militer)
visum
et
repertum berguna
untuk
mengungkapkan perkara. b. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.
3.2.
Saran
a. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.Dalam pasal 184 ayat 1 diatur beberapa jenis alat bukti
19
20 diantaranya: keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. b. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Visum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam Pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai benda bukti. Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di bagian Kesimpulan. Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca visum et repertum dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh/jiwa manusia.
21 DAFTAR PUSTAKA a.
Buku-Buku Refrensi
Andi Hamzah, 2004, Hukum 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia, Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 8
b.
Peraturan Perundang-Undangan.
Staatblad 350 tahun 1937
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
c.
Internet
Hany Ayuning Putri (2012). Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Pemecahan Kasus Pidana. Pidana. http://ml.scribd.com/doc/131026671/ diakses tanggal 7 Mei 2013.
Repostiory.Usu.Ac.Id/ Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Da lam Tindak T indak Pidana Pembunuhan/ Pembunuhan/cover.pdf / diakses tanggal 7 Mei 2013.
Mawardi Ardi (2012). Beberapa Masalah Terhadap Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian
Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun Dan Pemecahannya. http://kopertis11.net/. . ./mawardi%2520ardi.pdf / diakses tanggal 7 Mei 2013.
