1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
1.1.1. Undang-Undang Mengenai Upah
Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Namun, dalam menetapkan besarnya besarn ya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat.1) Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hokum.
2)
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3) Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi: •
Upah minimum
•
Upah kerja lembur
•
Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
•
Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; pekerjaannya;
•
Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
•
Bentuk dan cara pembayaran upah
•
Denda dan potongan upah;
•
Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
1) Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/ 2003 2) Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003 3) Pasal 88 ayat ayat 1 No. 13/2003 13/2003
1
2
•
Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
•
Upah untuk pembayaran pesangon; dan
•
Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Komponen upah sendiri terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 4)
4) Pasal 94 UU No. 13/2003
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1.
UPAH DAN GAJI
2.1.1. Upah Minimum Provinsi (UMP)
Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.
Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum ditentukan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, pemerintah dan serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar.
2.1.2. Pemberian Upah Pekerja
Pemberian Upah merupakan suatu imbalan/balas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah kerja yang diberikan biasanya tergantung pada: • Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya • Peraturan perundang – undangan yang mengikat tentang Upah Minimum Regional (UMR) • Kemampuan dan Produktivitas perusahaan • Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. • Perbedaan jenis pekerjaan Kebijakan
komponen
gaji/upah
ditetapkan
oleh
masing-masing
perusahaan. Yang jelas, gaji tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah. 3
4
2.1.3. Perjanjian Kerja Bersama Mengatur Mengenai Penggajian
Besaran upah atau gaji dan cara pembayarannya merupakan salah satu isi dari perjanjian kerja (Pasal 54 ayat 1 huruf e UU No. 13/2003). Akan tetapi dalam perjanjian kerja, tidak dijabarkan secara detail mengenai sistem penggajian, hal tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau dibuat dalam bentuk struktur dan skala upah menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PP/PKB. PP dan PKB merupakan kesepakatan tertulis dan hasil perundingan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. 5)
Berdasarkan pasal 14 ayat (3) Permenaker No. 1 Tahun 1999, Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan
tertulis
antara
pekerja/serikat
pekerja
dengan
pengusaha.
Kesepakatan tertulis tersebut ditempuh dan dilakukan melalui proses perundingan bipartit antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.
Dari
perundingan
bipartit
tersebut
kemudian
melahirkan
kesepakatan, yang selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis Peraturan
2.2.
Perusahaan
(PP),
atau
Perjanjian
Kerja
Bersama
(PKB).
PEMOTONGAN GAJI
2.2.1. Jenis Pemotongan Gaji Yang Dilakukan Perusahaan
Upah kotor adalah gaji pokok dan tunjangan tetap yang kita terima sebelum dilakukan pemotongan-pemotongan. Upah bersih yang didapat pekerja tiap bulan biasa kita kenal dengan istilah “take home pay”.
6)
Perbedaan antara
upah kotor dan upah bersih disebabkan oleh adanya pemotongan-pemotongan gaji, seperti : 1. Pemotongan Pajak Penghasilan Menurut pasal 4 ayat 1 huruf a UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 5) Markus Sidauruk, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan Anggota Dewan Pengupahan Nasional 6) Suber lainnya : www.detiknews.com
5
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”
Jadi, perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan dari gaji kotor karyawannya. Jumlah pajak penghasilan yang harus dipotong, besarnya tergantung dari : •
Jumlah penghasilan kotor karyawan
•
Status perkawinan (single, menikah, jumlah anak)
•
Adanya penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak penghasilan
•
Tarif pajak yang berlaku
2.
Pemotongan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial (Asuransi kesehatan,
jaminan pensiun, dll). Pemotongan upah pekerja karena suatu pembayaran terhadap negara atas iuran keanggotaan/peserta untuk suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial dan ditetapkan dengan peraturan perundangundangan, maka secara hukum pemotongan tersebut merupakan kewajiban dari pekerja (Pasal 22 ayat 2 PP No. 8 Tahun 1981).
3.
Pemotongan lainnya yaitu pemotongan upah karena absen tanpa
alasan yang jelas secara hukum, apabila pekerja tidak bekerja, maka upah tidak dibayar (Pasal 93 ayat 1 UU No.13/2003). Namun, pemotongan upah pekerja yang tidak masuk kerja tidak dapat dilakukan begitu saja, karena berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, pekerja dilindungi haknya untuk mendapatkan upah penuh untuk hari atau hari-hari ia tidak masuk bekerja, antara lain dalam hal pekerja tidak masuk kerja karena sakit, menjalani cuti yang merupakan haknya, menikah, menikahkan anaknya, sedang haid bagi pekerja perempuan, atau ada
6
anggota keluarga (orang tua, mertua, keluarga dalam satu rumah) meninggal dunia. Pemotongan
upah
karena
pekerja
melakukan
pelanggaran
Pemotongan upah mengenai denda atas pelanggaran yang dilakukan pekerja dapat dilakukan apabila hal tersebut diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau perjanjian perusahaan (Pasal 20 ayat 1 PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah)
Pemotongan upah karena membayar cicilan. Cicilan ini bisa mencakup berbagai hal seperti membayar cicilan rumah, cicilan mobil, dsb.
Upah tidak perlu dibayarkan bila pekerja tidak melakukan pekerjaan, kecuali dalam situasi tertentu. Namun ada beberapa situasi dimana pengusaha tetap harus memberi upah pekerja, seperti :
Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
Pekerja tidak masuk bekerja karena menikah, menikahkan,mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.
Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap Negara.
Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
Pekerja melaksanakan hak istirahat/cuti.
Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha.
Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
7
2.3.
TUNJANGAN
2.3.1. Pengertian Tunjangan
Tunjangan adalah tambahan benefit yang ditawarkan perusahan pada pekerjanya. Ada 2 macam tunjangan, tunjangan tetap dan tidak tetap. Yang dimaksud tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara rutin per bulan yang besarannya relatif tetap, contoh: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi.
Sedangkan, tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja, seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, insentif, biaya operasional
2.3.2. Undang – Undang yang Mengatur Mengenai Tunjangan Pekerja
Ada Tunjangan yang diatur ada juga yang tidak. Undang – Undang tidak mengatur mengenai tunjangan tidak tetap (tunjangan makan, transportasi, dll). Kebijakan mengenai tunjangan jenis ini, tergantung perusahaan masing-masing. Untuk Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan, dalam UU no 13 pasal 99 mengatur adanya Jaminan Sosial untuk para pekerja.
Adapula Tunjangan Hari Raya (THR), pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Menurut peraturan tersebut, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus-menerus. Pekerja yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, mendapat THR minimal satu bulan gaji. Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, mendapat secara proporsional,
8
yaitu dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah. 7)
Dalam pasal 95 Undang – Undang Nomor 13 ditulis bahwa penguasaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.
Gaji/ Upah adalah hak pekerja, kita berhak menanyakan ke bagian manajemen sumber daya manusia (HRD) mengenai upah. Jika negosiasi penyelesaian masalah dengan pihak HRD tidak berhasil, kita bisa melaporkan perusahaan ke polisi/ Departemen Tenaga Kerja. Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.
Pekerja tetap berhak mendapatkan upah apabila tidak masuk kerja karena sakit, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan, atau ada anggota keluarga yang meninggal. Dalam pasal 93 ayat 4 UU no.13/2003 tentang Tenaga Kerja, upah tidak masuk kerja karena halangan adalah sebagai berikut :
Pekerja menikah, dibayar untuk 3 (tiga) hari
Menikahkan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari
Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari
7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan
9
Membaptiskan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari
Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan, dibayar untuk 2 (dua) hari
Suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua) hari
Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk 1 (satu) hari. Pengaturan
pelaksanaan
tentang
upah
tidak
masuk
kerja
karena
berhalangan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB). 2.4.
PEMBAYARAN UPAH
2.4.1. Bentuk Pembayaran Upah
Upah yang diterima pekerja umumnya dalam bentuk uang. Akan tetapi, ada kalanya perusahaan membayar sebagian dari upah dalam bentuk lain, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima. 2.4.2. Tata Cara Pembayaran Upah
Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah. Bila pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan di tempat kerja atau kantor perusahaan. Jangka
waktu
pembayaran
upah
secepat-cepatnya
bisa
dilakukan
seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali dalam perjanjian kerja tertulis waktu pembayaran kurang dari satu minggu. Bila bekerja di perusahaan asing, tata cara pembayaran upah apabila gaji yang dterima dalam bentuk mata uang asing, maka upah ditetapkan dalam mata
10
uang asing, kemudian pembayaran dilakukan berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari pembayaran upah, perusahaan wajib membayar sanksi keterlambatan yakni sebesar 5% dari gaji untuk tiap hari keterlambatan. Diatas hari kedelapan, sanksi keterlambatan menjadi 1%/hari keterlambatan. Apabila sesudah satu bulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar tambahan upah, perusahaan diwajibkan membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasal 95 UU no 13/2003 tentang Tenaga Kerja, pemerintah mengatur
pengenaan
denda
kepada
perusahaan
dan/atau
pekerja
dalam
pembayaran upah. Perusahaan dapat mengenakan denda kepada pekerja yang melakukan pelanggaran, sepanjang hal itu diatur dalam secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis/peraturan perusahaan. Besarnya denda untuk setiap pelanggaran harus ditentukan dan dinyatakan dalam perjanjian tertulis/peraturan perusahaan. Apabila untuk satu perbuatan sudah dikenakan denda, perusahaan dilarang untuk menuntut ganti rugi terhadap pekerja yang bersangkutan. Ganti rugi dapat diminta oleh perusahaan dari pekerja, apabila terjadi kerusakan barang/kerugian lainnya baik milik perusahaan maupun milik pihak ketiga oleh pekerja karena kelalaian/kesengajaan. Ganti rugi harus diatur terlebih dahulu dalam perjanjian tertulis/peraturan perusahaan dan setiap bulannya tidak boleh lebih dari 50% dari upah Denda yang dikenakan oleh perusahaan kepada pekerja tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang berwenang untuk menjatuhkan denda tersebut.
11
BAB III PENUTUP
3.1.
KESIMPULAN
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1 No. 13/2003). Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi: •
Upah minimum
•
Upah kerja lembur
•
Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
•
Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
•
Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
•
Bentuk dan cara pembayaran upah
•
Denda dan potongan upah;
•
Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
•
Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
•
Upah untuk pembayaran pesangon; dan
•
Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Komponen upah sendiri terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. (Pasal 94 UU No. 13/2003).
Pemberian Upah merupakan suatu imbalan/balas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah kerja yang diberikan biasanya tergantung pada: • Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya • Peraturan perundang – undangan yang mengikat tentang Upah Minimum Regional (UMR) 11
12
• Kemampuan dan Produktivitas perusahaan • Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. • Perbedaan jenis pekerjaan
Kebijakan
komponen
gaji/upah
ditetapkan
oleh
masing-masing
perusahaan. Yang jelas, gaji tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah.
3.2.
SARAN
Hendaknya Pemerintah dan para Pengusaha saling bekerja sama dan terus memperhatikan kehidupan para pekerja Indonesia. Memberikan pelatihan kembali secara berkelanjutan dan juga terus meningkatkan upah atau gaji sebagai syarat taraf hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik.
13
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan Markus Sidauruk, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan anggota Dewan Pengupahan Nasional www.detiknews.com
13
14
