BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Latar Belakan Belakang g Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Namun, saat ini
indonesia berada pada kondisi dimana masyarakat tidak mengindahkan hukum. Hal ini terjadi karena penegakan hukum oleh oknum pejabat hukum banyak di salahgunakan sehingga masyarakat tidak mempercayai lagi hukum yang ada saat ini. Dengan keadaan sekarang ini. Indonesia perlu mengadakan perubahan pada upaya penegakan hukum yang ada agar bisa mengembalikan kewibawaan hukum sehingga masyarakat akan bisa mempercayai kembali hukum yang ada. Selain itu, dibutuhkan pula adanya suatu restorasi pada budaya hukum yang ada di dalam masyar masyarakat akat.. Karena Karena yang yang sangat sangat menent menentukan ukan keseti kesetiaan aan masya masyaraka rakatt terhada terhadap p hukum adalah budaya hukum yang dianut oleh masyarkat tersebut. 1.2 Rumusa Rumusan n masalah masalah 1. agaim agaimana ana kondis kondisii hukum hukum di Indone Indonesia sia saat saat ini! ini! ". agaimana agaimana hubungan hubungan antara budaya hukum dengan penegakan penegakan hukum! hukum! 1.3 Tu Tujuan juan penulsan penulsan #ujuan penulisan karya tulis ini adalah agar kita dapat lebih memahami hukum, budaya hukum, dan hubungan diantara keduanya. Selain itu karya tulis ini dibuat sebagai re$erensi solusi untuk menylesaikan kon$lik%kon$lik yang ada di Indonesia saat ini. 1.! "an#aat "an#aat penulsan penulsan &an$aat penulisan karya tulis ini adalah sebagai bahan bacaan atau re$erensi untuk memperkaya kha'anah wawasan pembaca, khususnya tentang penegakan hukum dan budaya hukum.
BAB II TIN$AUAN PU%TA&A 2.1 Pengertan Hukum
Hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia dalam masyarakat yang 1
bersi$at mengikat dan memaksa. (da beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukum, sebagai berikut. 1. )lato Hukum merupakan sistem peraturan%peraturan yang
teratur dan
tersusun baik yang bersi$at mengikat. ". (ristoteles Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mmengikat masyarakat tetapi juga hakim. *ndang undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah undang% undang
mengawasi
hakim
dalam
melaksanakan
jabatannya
dalam
menghukum orang%orang yang bersalah. +. &r. .&. mayers Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menajdi pedoman penguasa%penguasa negara dalam melakukan tugasnya. -. Imanuel kant Hukum adalah keseluruhan syarat%syarat yag dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan. . /an kan Hukum adalah serumpun peraturan%peraturan yang bersi$at memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalm masyarakat. 0. S.&. (mir, S.H. Hukum adalah peraturan,kumpulan peraturan%peraturan yang terdiri dari norma%norma dan sanksi%sanksi. . &.H.#irtaamidjata, S.H. Hukum adalah semua aturan 2norma3 yang harus didikuti dalam tingkah laku tindakan%tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan%aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya 4. 5.#.6. Sumorangkair,S.H. dan 7oerjo Sastropranto,S.H.
2
Hukum itu ialah peraturan%peraturan yang bersi$at memaksa, yang menetukan tingkah laku manusia dalam lingkugan masyarakat, yang dibuat oleh badan% badan resmi yang berwajib,pelanggaran mana terhadap peraturan%peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan bertingkah laku yang dibuat oleh suatu masyarakat dan berlaku di masyarakat tersebut yang si$atnya mengikat dan memaksa. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum ropa, hukum (gama, dan hukum (dat. Sebagian sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum ropa Kontinental, khususnya dari elanda, hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan daerah bkas jajahan Hindia%elanda. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang mana hukum adat inilah yang kemudian diserap dalam perundang%undangan atau yurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan%aturan setempat dari masyarakat dan budaya%budaya yang ada di wilayah Nusantara. )ada dasarnya hukum mencerminkan nilai%nilai yang hidup dalam masyarakat. 2.2 Pengertan Bu'a(a Hukum
udaya adalah segala sesuatu yang merupakan ide, gagasan, maupun hasil karya cipta dan rasa dari masyarakat yang di merupakan cerminan dari masyarakat tersebut. udaya hukum adalah keseluruhan $aktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya di yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Dapat diartikan bahwa budaya hukum adalah bagaimana masyarakat menyikapi hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.
3
udaya hukum merupakan hal yang sangat penting karena budaya hukum sangat menetukan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. (pabila masyarakat memiliki budaya hukum yang baik, maka masyarakat tersebut akan patuh terhadap hukum yang ada karena mereka sadar hukum adalah bagian dari hidup mereka yag mengatur ketertiban dalam hidup mereka. egitu pula apabila mereka memiliki budaya hukum yang rendah, maka mereka akan tidak mempersoalkan hukum yang ada karna mereka menganggap bahwa hukum bukanlah sesuatu yang penting bagi mereka. 2.3 Penegakan Hukum
)enegakan hukum merupakan pusat atau inti dari seluruh akti8itas hukum yang dimulai dari perncanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan e8aluasi hukum. )enegakan hukum pada hakikatnya merupakan interksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan%kepentingan yang berbeda dalam aturan yang telah disepakati. 9leh karena itu penegakan hukum bukanlah semata%mata sbagai proses penerapan hukum , karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. )engadilan merupakan representasi utama dari penegakan hukum. 9leh karena itu pengadilan dituntut untuk tidak hanya mampu melahirkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan, keman$aatan sosial, dan pemberdayaan sosial melalui putusan%putusan hakim. (pabila lembaga peradilan gagal dalam menerapkan tujuan hukum diatas, maka akan mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga%lembaga hukum. &enurut menyerasikan
Soejono hubung
Soekamto, nilai%nilai
:)enegakan yang
hukum
adalah
terjabarkan dalam
kegiatan
kaidah%kaidah,
pandangan%pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian penjabaran tahap akhir untuk mnciptakan kedamaian pergaulan hidup.; Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa $aktor yang saling terkait erat, yaitu < pertama, Hukum dan aturannya 4
sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang% undangan yang ada. Kedua, $asilitas pelaksanaan hukumnya memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena $asilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia. Ketiga, Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Keempat, &ental aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya pengakkan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparatur penegak hukumnya.
5
BAB III PE"BAHA%AN 3.1 &)n's Hukum ' In')nesa
Indonesia merupakan sebuah negara hukum 2rechstaats3 yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dan pedoman bagi akti8itas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara Hukum tertuang secara tertulis dalam pasal 1 ayat + **D 1=- hasil (mandemen. )enegakan hukum yang adil dan tegas merupakan hal mutlak yang di inginkan oleh masyarakat di negara hukum. Namun, saat ini Hukum di Indonesia lebih banyak menuai kritikan daaripada pujian. Kritikan ditujukan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan perundang%undangan. &asyarakat Indonesia dewasa ini jika ditanya tentang kondisi hukum pasti akan menyatakan bahwa hukum di Indonesia saat dapat di beli, yang memiliki jabatan, nama, kekuasaan, dan kekayaan yang melimpah akan aman dari gangguan hukum walaupun mereka melanggar aturan yang ada. Namun, terhadap rakyat jelata yang tidak memiliki apa%apa hukum akan dilaksanakan setegas% tegasnya oleh aparat penegak hukum. Sejauh ini, hukum tidak hanya dijalankan sebagai rutinitas belaka, namun juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat%marit dan carut%marut. )raktik penyelewengan
dalam proses penegakan
hukum
seperti peradilan yang
diskriminati$ atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang terjadi dimasyarakat saat ini.
6
&ental dan moral korup yang merusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistem hukum dan tujuan hukum dari bangsa Indonesia yang sebenarnya memiliki tatanan hukum yang baik merupakan hasil dari kegagalan penerapan keadilan hukum. Kegagalan ini disebabkan oleh bebrapa $aktor yang terjadi di indonesia saat ini. Kondisi ini merupakan masalah yang sangat penting untuk diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat saat ini. 5ika dikaji dan ditelaah, setidaknya ada tujuh $aktor yang menghambat penerapan keadilan hukum di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. >emahnya political will dan political action dari pemimpin dan pemerintah negara untuk menjadikan hukum sebagai pedman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Supremasi hukum yang diinginkan oleh pemrintah masih hanya sebatas retorika yang hanya di wacanakan tanpa adanya aksi. ". )eraturan perundang%undangan yang ada saat ini lebih bayak merupakna re$leksi dari kepentingan politik penguasa daripada kepentingan rakyat. +. ?endahnya integritas moral, kredibilitaas, pro$esionalitas, dan kesadaran hukum aparat penegak hukum 2Hakim, 5aksa, )olisi, dan (d8okat3 dalam menegakkan hukum. -. &inimnya sarana dan prasarana serta $asilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum. . #ingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang hormat terhadap hukum. 0. )aradigma hukum masih mengutamakan keadilan $ormal daripada keadilan yang sebenarnya 2substansial3. . Kebijakan yang diambil oleh pihak penegakan hukum dalam mengatasi penegakan
hukum
masih
bersi$at
tersistematis.
7
parsial,
tidak
komprehensi$
dan
3.2 Hu*ungan Bu'a(a Hukum 'an Penegakan Hukum
Salah satu $aktor yang sangat mempengaruhi gagalnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya budaya hukum yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. udaya hukum merupakan hal yang dapat menentukan baik buruknya respon masyarakat terhadap hukum yang berlaku. udaya hukum seharusnya disosialisasikan dan dipahami serta diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena budaya hukum merupakan tonggak utama dari penegakkan keadilan hukum di Indonesia. Namun saat ini bukan hanya masyarakat saja yag kurang memahami hukum. #etapi para aparat penegak hukum juga memiliki mental bobrok, yaitu mental korup dan moral korup yang membuat mereka seperti tidak menghargai hukum dan banyak peraturan perundang%undangan yang dibuat hanya untuk melindungi kepentingan%kepentingan para elit politik pejabat pemerintahan. Selain itu, banyak oknum%oknum pejabat pemerintahan yang menjual%belikan hukum untuk kentungan pribadinya. 9leh karena itu, sangat dibutuhkan rekonstruksi budaya hukum di Indonesia,
diperlukan
adanya
aturan%aturan
hukum
baru
yang
mampu
mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada yang pada akhirnya membentuk suatu budaya hukum baru dalam masyarakat. (turan yang di buat harus memiliki nilai%nilai moral yang saat ini berlaku sehingga lebih mudah untuk masyarakat menerimanya. ?ekonstruksi budaya hukum ini akan memberi man$aat besar bagi keharmonisan di dalam pemerintahan, masyarakat, dan diantara keduanya. Setelah tatanan budaya hukum baru dibentuk maka dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat dan pemberian pemahaman%pemahaman yang bisa membuat
8
budaya hukum yang baru itu dianut oleh masyarakat. Konsep penyuluhan hukum sekarang ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat.
BAB I+ PENUTUP !.1 &esmpulan
Ditengah kondisi hukum Indonesia yang kacau diamana penegakan hukum dilakukan secara runcing kebawah dan tumpul keatas, dimana masyarakat menjadi korban dan elit politik dan penguasa menjadi raja. Dibutuhkan adanya buadya hukum dan pemahaman hukum bagi masyarakat agar tidak selamanya dipermainkan oleh aparat penegak hukum yang sewenang%wenang. udaya hukum sangat penting bagi masyarakat karena merupakan landasan dari respon masyarakat terhadap hukum. udaya hukum juga merupakan kunci utama masyarakat bisa menegakkan keadilan di negara ini. !.2 %aran
Saran dari penulis bagi masyarakat dan pemerintah marilah kita hormati hukum, tegakkan hukum yang adil bagi bangsa kita demi terciptanya kedamaian di negeri ini.
9
