asas-asas hukum di Indonesia

ASAS – ASAS HUKUM DI INDONESIA • Nullum crimen nulla poena sine lege Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya • Lex superiori derogat lege priori Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah , lihat dalam pasal 7 UU No.10 Tahun 2004 • Lex posteriori derogat lege priori Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya . pahami juga lex prospicit , non res cipit. • Lex specialis derogate lege generali Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum , lihat Pasal 1 KUHD. • Res judicata pro veritate habeteur Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya • Lex dura set tamen scripta Undang – undang bersifat memaksa , sehingga tidak dapat diganggu gugat • Die normatieven kraft des faktischen Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative , lihat Pasal 28 UU No.4 tahun 2004 Analisis – analisis : • Nullum crimen nulla poena sine lege Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya ? Bahwa semua kejahatan yang terjadi diindonesia adalah yang melanggar undang – undang . karena pernyataan diatas menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya, jadi suatu tindak kejahatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila melanggar undang – undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. • Lex superiori derogat lege priori Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah , lihat dalam pasal 7 UU No.10 Tahun 2004 • Lex posteriori derogat lege priori Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya . pahami juga lex prospicit , non res cipit. • Lex specialis derogate lege generali Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum , lihat Pasal 1 KUHD. • Res judicata pro veritate habeteur Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya • Lex dura set tamen scripta Undang – undang bersifat memaksa , sehingga tidak dapat diganggu gugat • Die normatieven kraft des faktischen Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative , lihat Pasal 28 UU No.4 tahun 2004