Search
Home
Saved
2.8K views
5
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Fungsi Hukum Kesehatan
1
Download
News
Documents
Sheet Music
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia 1 Dony Septriana Rosady2
A. Pendahuluan 1. Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia
Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaa
Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia da
seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dun yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menil
kesejahteraan suatu bangsa. Bangsa yang maju dan sejahtera senantia
memiliki indeks kesehatan yang baik. Sehingga untuk mewujudka
kesejahteraan umum maka bidang kesehatan perlu diberikan perhatia penting. Pengaturan yang baik terhadap bidang kesehatan merupakan
tolak dalam melakukan upaya pelayanan kesehaan yang baik gun meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat.
Oleh
karenanya
huku
kesehatan, baik berupa produk perundang-undangan maupun turunanny
memiliki peran sentral sebagai bagian sistem kesehatan nasional sekalig bagian dari sistem hukum nasional. Sejak
beberapa
dekade
terakhir,
hukum
kesehatan
mengalam
aspe perkembangan secara bertahap. ber tahap. Perkembangan initodipengaruhi berbagai Sign up vote on this title Useful secara useful Kemajuan Notsehat. yang terkait kebutuhan masyarakat untukhidup
berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, bahkan teknologi telah banya
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Download
News
Documents
Sheet Music
Fungsi Hukum Kesehatan
1
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
masyarakat penerima layanan kesehatan dapat berujung pada mispersep
diantara kedua belah pihak. Oleh karenanya hukum kesehatan menjadi h
yang penting untuk dipahami, untuk mendudukkan antara hak dan kewajiba masing-masing pihak dalam upaya pelayanan kesehatan.
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubunga
langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. H
ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisa
masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari piha
penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisa
sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan da
hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum Kedokteran merupaka
bagian dari hukum kesehatan, kes ehatan, yaitu yang menyangkut asuhan atau pelayana 3 kedokteran (medical care/service care/service).
Hukum kesehatan dapat terbilang merupakan bidang hukum yang masi
muda dibanding dengan cabang ilmu hukum yang lain. Perkembangan hukum
kesehatan sebagai bidang ilmu tersendiri dimulai saat diselenggarakanny
World Congress on Medical Law di Belgia pada tahun 1967. Perkembanga
hukum kesehatan dilanjutkan dengan pelaksanaan World Congress of th Association for Medical Law yang diadakan secara berkala hingga saat ini.
Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia diinisiasi pada tahun 198
di Jakarta dengan dimulainya pembentukan kelompok studi Hukum
Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia / Rumah Sak Sign up to vote on this title
Useful dibentuklah Not useful Perhimpuna Ciptomangunkusumo. Pada tahun 1983 diJakarta
untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI). Kemudian perhimpuna
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Download
News
Documents
Sheet Music
Fungsi Hukum Kesehatan
1
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
Ruang lingkup peraturan hukum untuk kegiatan pelayanan kesehata
mencakup didalamnya aspek-aspek di bidang hukum perdata, hukum pidan
hukum administrasi, bahkan sudah memasuki aspek hukum tatanegara. Dalam
bidang perdata misalnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubunga
pelayanan kesehatan, pengaturan tentang informed consent, akibat kelalaia
perdata berikut tuntutannya dalam pelayanan kesehatan, dan sebagainy
Bidang pidana misalnya terkait pengaturan tentang surat keterangan med
berupa visum et repertum, kesaksian di pengadilan, kebenaran isi sur
keterangan medis, menyimpan rahasia, peresepan obat-obatan terbatas ata
narkotika dan psikotropika, pengguguran kandungan, dan sebagainya. Bidan
hukum administrasi terkait dengan perizinan praktik, standar prosedu operasional, persyaratan pendidikan keahlian, dan sebagainya. 5
Hukum kesehatan juga mencakup komponen-komponen hukum bidan
kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu hukum
kedokteran/kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klini
hukum rumah sakit, hukum klinik, hukum kesehatan masyarakat, huku kesehatan lingkungan, hukum administrasi kesehatan dan sebagainya. 6
B. Pembahasan
Perkembangan hukum kesehatan tidak dapat terlepas dari perkembanga
hukum kesehatan positif yang berlaku. Undang-Undang tentang Kesehata
telah tiga kali diimplementasikan dalam tiga berupa undang Signproduk up to votehukum on this title undang. Undang-undang tersebut adalah: Useful
Not useful
a. Undang-Undang Nomor 90 tahun 1960 tentang Pokok-Poko
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Fungsi Hukum Kesehatan
1
Download
News
Documents
Sheet Music
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan terdapa
17 pasal yang membahas tentang kesehatan dan disahkan oleh Pejabat Preside
Republik Indonesia, Djuanda. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentan
Kesehatan memuat 90 pasal dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesi
Soeharto. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebag
undang-undang terbaru tentang kesehatan, memuat 205 pasal terkait bidan
kesehatan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bamban Yudhoyono.
Perkembangan tentang hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia terlih
dari jumlah pasal dan isi undang-undang yang mengatur tentang kesehatan da
ketiga produk hukum undang-undang kesehatan tersebut. Undang-Undang Nomo
90 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan mengatur bidang kesehata
melalui 17 pasal. Dalam undang-undang tersebut telah dipahami bahwa kesehata
merupakan hak warga negara dan mereka berhak pula dilibatkan dalam upay
kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi kesehatan yang tercantu
dalam undang-undang tersebut masih terlalu sederhana karena hanya membata
kesehatan sebagai kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hany
keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Upaya kesehatan berup
upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif telah mulai dibahas dala undang-undang ini dan pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk : a) pencegahan dan pemberantasan penyakit, b) pemulihan kesehatan,
Sign up to vote on this title
Useful c) penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat,
d) pendidikan tenaga kesehatan,
Not useful
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
1
Download
News
Documents
Sheet Music
Fungsi Hukum Kesehatan
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup seha
“
yang terdiri dari sandang-pangan, perumahan dan lain-lain, serta melakuka usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi rakyat.
”
Pasal 6 mengatur tentang upaya pemerintah melakukan pencegaha
penyakit dengan menyelenggarakan hygiene lingkungan termasuk kebersiha
pengebalan (immunisasi), karantina, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Pasal
mengatur tugas pemerintah dalam memberantas penyakit menular dan penyak
endemis (penyakit rakyat). Pasal 8 berisi tentang akses pelayanan kesehatan yan
merata dan terjangkau bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu pemerinta
mengadakan balai pengobatan, pusat kesehatan, sanatorium, rumah sakit da
lembaga-lembaga lain yang diperlukan. Dalam bidang kesehatan kerja pemerinta
juga melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan pegawai, buru
dan golongan-golongan karya lain beserta keluarganya sesuai dengan fungsi da
lingkungan hidupnya. Diatur pula bahwa pemerintah mengatur dan menggiatka usaha-usaha dana sakit.
Pengaturan tentang upaya preventif dan promotif juga diatur dalam Pas
9. Dalam pasal 9 tersebut pemerintah melakukan usaha-usaha agar raky
memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pemeliharaan dan perlindunga
kesehatan. Selain itu pemerintah dapat mengadakan usaha-usaha khusus terka
dengan kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak yang sempurna, baik dala
lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah serta lingkunga masyarakat remaja dan keolahragaan.
Sign up to vote on this title
Usefuldi bidang Not useful Pengaturan tentang sumber daya manusia kesehatan diatu
dalam Pasal 10. Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan memban
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Fungsi Hukum Kesehatan
1
Download
News
Documents
Sheet Music
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
Pengaturan tentang farmasi diatur dalam Pasal 11, berisi tentan
kewajiban pemerintah di dalam bidang farmasi. Pemerintah berusaha mencuku
keperluan rakyat akan obat. Pemerintah menguasai, mengatur dan mengawa persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat,
(termasuk obat bius dan minuman keras), bahan obat, alat dan perbekala
kesehatan lainnya. Obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan yan
diharuskan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Farmakopee Indones
dan peraturan-peraturan lain. Dan obat-obat asli Indonesia harus dilakuka penelitain kepadanya dan dipergunakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
Penelitian-penelitian di dalam bidang kesehatan juga merupkan salah sa
tugas pemerintah. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1960 tentan
Pokok-Pokok Kesehatan juga menyebutkan bahwa pemerintah menyelenggaraka
penyelidikan-penyelidikan tentang keadaan kesehatan rakyat. Penyelidikan yan
dimaksud meliputi statistik, penyelidikan laboratorium, penyelidikan masyaraka
bedah mayat dalam keadaan darurat serta percobaan hewan dengan menging perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu tenaga atom. Dalam
menjalankan
perlengkapan Pemerintah
tugasnya
pemerintah
dalam lapangan
memiliki
kesehatan
beberapa
berupa
al
Departeme
Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah, dan Alat-alat dan badan-bada
Pemerintah yang lain. Sedangkan untuk pengaturan tugas, susunan dan wewenan
serta hubungan satu dengan lainnya ditetapkan dengan peraturan-peratura perundangan yang lain.
Sign up to vote on this title
Not useful Useful Pengelolaan usaha kesehatan swasta telah diatur khusus dalam pasal 1
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah mengatur, membimbin
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Download
News
Documents
Sheet Music
Fungsi Hukum Kesehatan
1
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat. Perusahaa
yang bergerak dalam bidang farmasi dan alat-alat kesehatan juga diwajibka untuk bekerja sesuai dengan rencana dan pimpinan Pemerintah.
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentan
Kesehatan cukup signifikan dibanding undang-undang kesehatan sebelumnya. H
tersebut ditandai dengan jumlah pasal yang memuat 90 pasal terkait bidan
kesehatan. BAB I berisi tentang ketentuan umum memuat definisi dari istila
yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Kesehatan didefinisikan sebag
keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap oran
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan dimaknai sebag
setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakuka
oleh pemerintah dan atau masyarakat. Kemudian definisi tenaga kesehata
dibatasi sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan ser
memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidan
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakuka
upaya kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan di dalam sarana kesehatan. Di dala
undang-undang ini, sarana kesehatan didefinisikan sebagai tempat yan digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
BAB II berisi tentang asas dan tujuan dari undang-undang kesehata
Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan yan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama
kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan keseimbangan, ser Sign updalam to vote on this title
Useful Not useful kepercayaan akan kemampuan dan kekuatansendiri. Pembangunan kesehata
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kesadar an, kemauan, dan kemampuan hidup seh
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Download
News
Documents
Sheet Music
Fungsi Hukum Kesehatan
1
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyaraka
menggerakkan peran serta masyarakat dalam menyelenggaraan dan pembiayaa
kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehata
bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin, dan bertanggung jawa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pemerintah dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal ba
masyarakat dapat menyelenggarakan uapaya kesehatan dengan pendekata
pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit penyakit (preventif
penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yan
dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Adapun upay
upaya yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 199 adalah sebagai berikut: a. kesehatan keluarga. b. perbaikan gizi. c. pengamanan makanan dan minuman. d. kesehatan lingkungan. e. kesehatan kerja. f. kesehatan jiwa. g. pemberantasan penyakit. h. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. i. penyuluhan kesehatan masyarakat. j. pengamanan sediaan farmasi dan alat Sign kesehatan. up to vote on this title k. pengamanan zat adiktif. l. kesehatan sekolah.
Useful
Not useful
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Download
News
Documents
Sheet Music
Fungsi Hukum Kesehatan
1
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, hingga upaya kehamila
diluar cara alami. Diatur pula kesehatan anak, kesehatan manula, pengamana
makanan dan minuman, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiw
pemberantasan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehata penyuluhan kesehatan masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan
kesehatan, pengamanan zat adiktif, kesehatan sekolah, kesehatan olah rag
pengobatan tradisional. Kesehatan matra diatur dalam Pasal 48 meliputi kesehata lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.
Peraturan ini juga mengatur tentang sumber daya kesehatan. Sumber day kesehatan meliputi: a. Tenaga Kesehatan. b. Sarana Kesehatan. c. Perbekalan Kesehatan. d. Pembiayaan Kesehatan. e. Pengelolaan Kesehatan. f. Penelitian dan pengembangan kesehatan.
Pengaturan tentang pidana di bidang kesehatan berikut dengan penyidika
diatur dalam beberapa pasal. Ketentuan pidana dapat berupa tindakan med
terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan, penghimpunan dana da
masyarakat untuk penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang tidak sesu
dengan perundang-undangan, transplantasi organ dengan tujuan komersia
mengedarkan makanan dan minuman tidak Sign memenuhi up to votestandar, on this titleproduksi da
Useful Not useful mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahanobat tidak memenu
farmakope Indonesia, dan lain-lain.
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Fungsi Hukum Kesehatan
1
Download
News
Documents
Sheet Music
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan al
kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatka
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerinta pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
dengan
berasaska
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhada
hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norm
agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadara
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud deraj kesehatan
masyarakat
yang
setinggi-tingginya,
sebagai
investasi
ba
pembangunan sumber daya daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Disebutkan dalam Pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Ha
tesebut meliputi hak yang sama atas akses sumber daya di bidang kesehata
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangka
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi diriny
mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehata
mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang da
bertanggung jawab, serta memperoleh informasi tentang data kesehatan diriny
termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya da tenaga kesehatan.
Hak selalu diiringi oleh kewajiban yang harus dipenuhi. Adapu
kewajiban setiap orang dalam bidang kesehatan yaitu ikut Sign up to vote on this titlemewujudka
Useful masyarakat Not usefulyang setingg mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan
tingginya. Pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upay
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Download
News
Documents
Sheet Music
Fungsi Hukum Kesehatan
1
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
kesehatan sosial diatur pula dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahu 2009 tentang Kesehatan.
Perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasa penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
bidang pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karenany pemerintah bertanggung jawab atas:
a. ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupu
sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setingg tingginya.
b. ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata ba
seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setingg tingginya.
c. ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayana
kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yan setinggi-tingginya.
d. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam sega bentuk upaya kesehatan.
e. ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisie dan terjangkau.
f. pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosi nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
Pembangunan kesehatan harus didukung oleh sumber daya di bidan Sign up to vote on this title
Useful pemerintah, jawab Not useful seperti yan kesehatan yang memadai. Menjadi tanggung
diamanatkan undang-undang, untuk mengatur sumber daya di bidang kesehata
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Fungsi Hukum Kesehatan
1
Download
News
Documents
Sheet Music
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, peningkata
kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemuliha
kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekola
kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan dara
kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan ganggua pendengaran, kesehatan matra, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi
alat kesehatan, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adikti
dan/atau bedah mayat. Masing-masing kegiatan diatur di dalam beberapa pas terpisah. C. Simpulan
Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara dan menja
kewajiban bagi negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negar
Kesehatan juga dipahami sebagai salah satu indikator kesejahteraa
sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones
Tahun 1945. Seluruh upaya yang dilakukan untuk meningkatkan deraj
kesehatan masyarakat sudah seharusnya diberikan secara adil dan merat
tanpa diskriminasi, dan berkesinambungan guna terpenuhinya kualitas sumb
daya manusia yang baik. Dengan sumber daya manusia yang baik mak
harapannya bangsa Indonesia kedepan memiliki ketahanan nasional dan day saing yang semakin tinggi.
Perkembangan hukum kesehatan yang terjadi dari waktu ke wak
merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan dan tantanga Sign up to vote on this title
Useful Not usefulperkembanga dalam bidang kesehatan. Hukum yang ada selalu mengikuti
dari objek yang diaturnya. Sehingga tidak heran terkadang hukum tertingg
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
2.8K views
5
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perkembangan Hukum Kesehatan Di Indonesia
Uploaded by Dony Septriana Rosady
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
Fungsi Hukum Kesehatan
1
Download
News
Documents
Sheet Music
of 13
Dasar Hukum Kesehatan
Makalah Peran Etika Pejabat
Search document
penegak hukum, pemahaman yang baik tentang hukum kesehatan dap
memberikan gambaran yang utuh terkait kasus-kasus hukum di bidan
kesehatan yang sedang ditanganinya agar mampu memberikan pandanga hukum dan keputusan hukum yang berkeadilan.
Bagi pemerintah, mengikuti perkembangan hukum yang berlaku menjad
masukan dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan tanp bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat
memiliki kepentingan untuk memahami hukum kesehatan karena terka dengan hak dan kewajibannya dalam bidang kesehatan.
Referensi Bambang Poernomo, 2008, Hukum Kesehatan, Yogyakarta : Aditya Media.
Hanafiah, M.J, Amir, A., 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta EGC.
Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rinek Cipta. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
