HAKEKAT INTEGRASI UNSUR-UNSUR NEGARA
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dosen penampu Disusun oleh : Kelas Anggota:
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan Makalah Pendidikan Kewarganegaraan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai syarat
1
untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Progam Studi Manajemen. Penulisan makalah ini didasarkan pada referensi yang ada baik dari buku maupun sumber lainnya yang terkait. Dengan ini penyusun juga menyampaikan terimakasih kepada : 1. Drs, Htaufik MSMM selaku dosen penampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan makalah ini. 2. Orang tua yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi kami baik moral maupun material Makalah ini merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan sumber yang telah didapat penyusun. Tentu ada kelemahan dalam teknik pelaksanaan, penyajian maupun dalam tata penulisan. Akhir kata selamat membaca dan terimakasih.
Kudus, 12 September 2016
Penulis
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL..............................................................................................
i
KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii
2
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1.1 Latar Belakang........................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah...................................................................................... 1 1.3 Tujuan Penulisan........................................................................................ 2 BAB II PEMBAHASAN........................................................................................ 2.1 Pengertian Integrasi Nasional................................................................... 2.2 Tujuan Integrasi Nasional......................................................................... 2.3 Upaya Mewujudkan Integrasi Nasional.................................................... 2.4 Konstitusi di Indonesia.............................................................................
3 3 4 5
BAB III BEDAH KASUS...................................................................................... 3.1 Contoh Kasus Integrasi Nasional di Indonesia......................................... 9 3.2 Contoh Kasus Pelanggaran Unsur-unsur Negara....................................... 10 BAB IV PENUTUP................................................................................................ 1.1 Kesimpulan................................................................................................ 11 1.2 Saran.......................................................................................................... 11 DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Integrasi berasal dari bahasa inggris “integration” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Intergasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial. 3
Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan (cultural traits) mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras (harmonis). Caranya adalah melalui difusi (penyebaran), dimana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur - unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai Integrasi Sosial (Theodorson & Theodorson, 1979 dalam Danandjaja, 1999). Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. 1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Apa Pengertian Integrasi Nasional ? 1.2.2 Apa Tujuan Inegrasi Nasional ? 1.2.3 Bagaimana Upaya Untuk Mewujudkan Integrasi Nasional di Indonesia ? 1.2.4 Bagaimana pengertian, kedudukan, jenis-jenis, unsur, sifat, tujuan dan fungsi konstitusi di Indonesia ? 1.3 Tujuan Penulisan 1.3.1 Untuk Mengetahui dan Memahami Pengertian Integrasi Nasional. 1.3.2 Untuk Mengetahui dan Memahami Tujuan Integrasi Nasional. 1.3.3 Untuk Mengetahui dan Memahami Upaya Untuk Mewujudkan Integrasi Nasioanl di 1.3.4
Indonesia. Untuk Mengetahui dan Memahami pengertian, kedudukan, jenis-jenis, unsur, sifat, tujuan dan fungsi konstitusi di Indonesia.
2
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Integrasi Nasional Integrasi Nasional berasal dari 2 kata, yakni Integrasi dan Nasional. Integrasi ini berasal dari Bahasa Inggris (integrate) yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris juga (Nation) yang berarti Bangsa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integrasi Nasional memiliki arti yang politis dan antropologis. Integrasi Nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi Nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian diantara unsurunsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Menurut beberapa para ahli Integritas Nasional sebagai berikut: 1. Howard Wriggins Integritas nasional berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. 2. Myron Weiner Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional 3. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin 3
Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 4. J. Soedjati Djiwandono Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. 2.2 Tujuan Integrasi Nasional Tujuan dari integrasi nasional itu sendiri adalah bertujuan untuk menghilangkan kelaskelas sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan menjadikan semua perbedaanperbedaan yang ada menjadi sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan perbedaan sebagai modal dan bekal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju di era persaingan global seperti pada saat ini. Jadi, memang sulit untuk mempertahankan kedamaian dan keutuhan negara terutama Indonesia yang memang merupaka bangsa yang besar dan majemuk. Oleh karena itu muncullah integrasi nasional untuk menyatukan visi dan misi kita sebagai warga negara dalam sebuah kata kata “Bhinneka Tunggal Ika”. Harus kita ingat bahwa untuk menjadi bangsa yang maju kita harus membuat kondisi di dalam negeri kita damai dan kondusif , selama negara kita masih timbul perpecahan satu sama lain janganlah berharap untuk menjadi bangsa yang besar dan maju. 2.3 Upaya Mewujudkan Integrasi Nasional Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik disamping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut : 1.
Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat
2. 3.
Indonesia. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan dari ancaman luar. 4
4.
Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butirbutir Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada
5. 6.
ideologi bangsa. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam memerangi separatis.
1.
5
2.4 Konstitusi di Indonesia 2.4.1. Pengertian Konstitusi Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata constituer (Prancis) yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris kata constitute dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan gronwet yang berarti undang-undang dasar. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian konstitusi sebagai berikut: 1. E.C. Wade Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. 2. KC. Wheare Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk an mengatur pemerintahan negara. 3. Herman Heller Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga pengertian, yaitu:
Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
Konstitusi yang bersifat yuris, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam mayarakat.
Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang.
4. CF. Strong
6
Menurut CF. Strong, konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur. 5. Sri Soemantri Konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian konstitusi, yaitu: a. Dalam arti luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara; b. Dalam arti sempit, merupakan undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaran suatu negara. 2.4.2. Kedudukan Konstitusi Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Kedudukan tersebut adalah sebagai berikut: a. Sebagai hukum dasar. Dalam hal ini, konstitusi memuat aturanaturan pokok mengenai penyelengara negara, yaitu badan-badan/lembaga-lembaga pemerintahan dan memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. b. Sebagai hukum tertinggi. Dalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturanperaturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Dengan demikian, aturanaturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada konstitusi. 2.4.3. Jenis-Jenis Konstitusi Konstitusi dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu: 7
1. Konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan (menjelaskan) kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan undang-undang dasar. 2. Konstitusi tidak tertulis, merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi. 2.4.4. Unsur-Unsur Konstitusi Unsur-unsur yang harus dimuat di dalam konstitusi menurut pendapat Lohman adalah: 1. Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah; 2. Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dan badan-badan pemerintah; 3. Konstitusi sebagai forma regiments, yaitu merupakan kerangka pembangunan pemerintah. 2.4.5. Sifat Konstitusi Menurut pendapat dari C.F. Strong (dalam Miriam Budiardjo: 1985), suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Konstitusi yang bersifat kaku (rigid), hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. 2. Konstitusi yang bersifat supel (flexible), sifat supel disini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. 2.4.6. Tujuan Konstitusi
8
Pada
umumnya,
konstitusi
mempunyai
tujuan
untuk
membatasi
kekuasaan
penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hakhak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah (penyelenggara pemerintahan) sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. 2.4.7. Fungsi Konstitusi Fungsi konstitusi bagi suatu negara sebagai berikut : 1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 2. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicitacitakan dalam tahap berikutnya. 3. Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat (sebagai landasan struktural).
9
BAB III STUDI KASUS 3.1 Contoh Kasus Integrasi Nasional di Indonesia Sejak awal abad ke-20, struktur masyarakat Indonesia yang masih ke sukuan mulai tergugat karena munculnya ide nasionalisme dan integrasi dari sekelompok elit Nusantara (Marzali, 2009). Wacana tentang perwujudan integrasi nasional di Indonesia telah banyak dibahas dan dicanangkan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah dan institusi-institusi yang terkait. Perwujudan integrasi nasional ini menjadi penting karena pada dasarnya, dalam pembangunan nasional dibutuhkan gerak yang searah dari berbagai pihak dalam sebuah negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang mengarah pada kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Masalah-masalah etnik yang masih banyak terjadi di Indonesia ini menjadi tantangan dan ancaman tersendiri bagi terciptanya integrasi nasional bangsa ini. Berdasarkan gambaran dari J.S Furnival (dalam Suparlan, 2005), masyarakat majemuk Indonesia cenderung tidak menjadi satu dan tidak merasa satu, mereka memiliki tradisi kultural sendiri dan memiliki interaksi yang sangat terbatas dengan kelompok suku lain. Lalu apakah ini hanya di diamkan saja? Pada dasarnya, perbedaan budaya, cara pandang, dan adat istiadat harus disinergikan satu sama lain, membangun rasa kebersamaan dalam suatu wilayah, dengan melepaskan simbol-simbol primordial dari komunitas adat, agar tercapai sebuah integrasi nasional yang telah dicita-citakan sejak Indonesia belum merdeka. Contoh kasus yang mengancam keutuhan negara Indonesia berikut adalah contoh kasus ancaman yang pernah mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dari dalam Negeri : a) Penembakan kapal patroli Indonesia oleh Malaysia b) Agresi militer Belanda di Indonesia c) Penjajahan bangsa eropa di Indonesia Dari luar Negeri : a) Teror bom di Solo b) Penyerangan antar suku dipapua c) Tawuran antar warga di Makassar d) Kerusuhan mass di Jakarta e) Perusakan kantor walikota oleh warga yang marah f) Perusakan dan vandalisme terhadap fasilitas umum 10
3.2 Contoh Kasus Pelanggaran Unsur-Unsur Negara TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengomentari kasus dugaan pelecehan lambang negara oleh penyanyi dangdut Zaskia Gotik. Menurut dia, polisi harus lebih dulu memeriksa dasar hukum pelecehan oleh Zaskia. "Saat ada pelaporan, yang pertama kami dilakukan adalah cek dulu dasar hukumnya. Lalu dilihat, adakah pelanggaran hukum yang dilanggar," ujar Badrodin dalam acara serah-terima jabatan kepala kepolisian daerah di Markas Besar Polri, Senin, 21 Maret 2016. Namun, Badrodin menjelaskan, terkait dengan penghinaan lambang negara sudah ada undang-undangnya. "Ini kan terkait dengan lambang negara. Lambang-lambang negara kan sudah ada undang-undangnya dan ancamannya," tuturnya. Menurut Badrodin, polisi harus melihat kembali dasar hukum dan tindakan yang dilakukan penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang itiknya tersebut. "Pastikan dulu apa yang sudah dilakukan Zaskia ini memenuhi unsur pidana yang disangkakan atau tidak," katanya. Pada Selasa, 15 Maret 2016, Zaskia mengatakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia jatuh pada 32 Agustus dan menyebutkan lambang sila kelima Pancasila adalah bebek nungging. Semua itu diucapkannya saat tampil di sebuah acara televisi nasional. Menyadari perkataannya itu keliru, Zaskia meminta maaf. "Neng (Zaskia) di sini mau klarifikasi dan mau minta maaf. Neng tidak ada niat sama sekali untuk menghina," ujar Zaskia kepada wartawan di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, 16 Maret 2016. Kini dugaan pelecehan tersebut sedang diproses Polda Metro Jaya. Rencananya, hari ini Polda akan memanggil Julia Perez dan Denny Cagur untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus Zaskia.
BAB IV PENUTUP
11
4.1 Kesimpulan Integrasi berasal dari bahasa inggris “integration” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaanperbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budayabudaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Dibutuhkan langkah nyata dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah yang muncul, diantaranya dengan berupaya mengedepankan toleransi dan penanaman nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah juga harus mampu menciptakan kebijakan yang adil dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. 4.2 Saran Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia ini berbeda-beda suku, ras, agama dan budaya, tapi tetap Indonesia adalah negara satu yang mempunyai satu tujuan untuk memakmurkan negara Indonesia.
12
DAFTAR PUSTAKA Afriansyah, Soni.2016.Makalah Pendidikan Kewarganegaraan.Blogspot https://zonesupernova.blogspot.co.id/2016/03/makalah-pendidikan-kewarganegaraan.html; Diakses (10 September 2016) Pukul 09.15 WIB Azzahra, Wirda.2016.Makalah Tentang Integrasi Nasional.Blogspot http://handongsun.blogspot.co.id/2016/02/makalah-tentang-integrasi-nasional.html; Diakses (10 September 2016) Pukul 09.00 WIB Hidayat, Arief.2016.Kasus Zaskia Gotik Lecehkan Lambang Negara.Blogspot https://m.tempo.co/read/news/2016/03/21/064755488/kasus-zaskia-gotik-lecehkanlambang-negara-ini-kata-kapolri; Diakses (12 September 2016) Pukul 14.00 WIB
13
