BAGIAN I PENDAHULUAN
1.1 Alasan Pemilihan Judul
Hak merupakan sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia, bahkan hak sudah dimliki sejak manusia dilahirkan. Seperti hak seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dengan memberikan penghidupan yang layak, baik itu secara jasmani maupun rohani. Kewajiban dapat diartikan sebagai sebuah keharusan, yang artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban adalah hal yang tidak dapat dibantah dan harus dikerjakan tanpa kecuali, karena merupakan hal yang wajib.
Namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sering terjadi ketidakseimbangan, bahkan tidak jarang timbul konflik dari hal terkecil sampai berakhir dengan proses hukum sebagai penyelesaiannya. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pelanggaran dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya masing-masing.
Dengan dibuatnya makalah ini kami mencoba untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara berdasarkan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat pentingnya pengetahuan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, maka perlu adanya penjelasan secara rinci, agar pesan yang tersampaikan dapat diterima, dimengerti dan dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman atapun penyimpangan.
1.2 Tujuan Studi
Mengkaji dan mengulas tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara
Memaparkan apa saja yang termasuk hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945
Menjelaskan mengenai sebab dari adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
1.3 Tujuan Perkuliahan
Untuk memenuhi tugas perkuliahan kewarganegaraan semester genap tahun 2016 dan menguraikan apa yang menjadi tujuan studi seperti yang dijelaskan di atas.
BAGIAN II HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
2.1 Pengertian Dasar Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum mendapatkan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih mendahulukan hak daripada kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri sendiri sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, bahkan seorang pejabat tinggi pemerintahan sekalipun harus tahu hak dan kewajibannya sesuai yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera.
Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan seimbang apabila masyarakat sendiri tidak bergerak untuk mengubahnya, karena para pejabat tinggi sendiri tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih mementingkan diri sendiri bagaimana mempertahankan kekuasaannya dan memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyatnya sendiri, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara.
2.2 Pengertian Hak dan Kewajiban
2.2.1 Pengertian hak
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb).
Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Menurut pengertian tersebut individu maupun kelompok menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Hak bisa berarti juga sebagai sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya hak mendapatkan pengajaran, dalam hak mendapatkan pengajaran ini adalah tergantung pada diri kita sendiri, kalau memang menganggap bahwa pengajaran itu penting bagi kita, pasti kita senantiasa belajar, sekolah atau bahkan kuliah. Tapi jika kita menganggap pendidikan itu tidak penting pasti kita tidak akan melakukan hal itu.
2.1.2 Pengertian Kewajiban
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban berasal dari kata wajib, menurut Prof. Dr. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain
manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.
Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini berarti kewajiban itu adalah suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun. Dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Wujud hubungan antara negara dengan warga negara umunya adalah berupa peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara.
2.3 Hak Warga Negara Indonesia
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban satu sama lain tanpa kecuali. Persamaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.
Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Berikut adalah hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945:
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan pasal 27 ayat 2, "Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan berdasarkan pasal 28A, "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"
Hak untuk mempertahankan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan pasal 28B ayat 1.
Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa pemerintah Republik Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berdasarkan pasal 31 ayat 1, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".
Selanjutnya pasal 31 ayat 2, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya",.
Diteagaskan kembali oleh pasal 31 ayat 3, " Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsayang diatur dengan undang-undang".
Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. (pasal 28c ayat 2)
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1)
Hak untuk memilih agama berdasarkan pasal 29 ayat 2, " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya". Hal ini merupakan kebebasan warga negara untuk memilih agama sesuai dengan yang diyakinininya. Kebebasan beragama bukan berarti bebas beragama atau bebas mencampuradukan agama.
Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1)
Hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak berdasarkan pasal 34 yang terdiri
atas empat ayat yaitu:
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang.
2.4 Kewajiban Warga Negara Indonesia
berdasarkan Undang-Undang 1945 Kewajiban Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:
Wajib mentaati hukum pemerintahan. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD 1945, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Berdasarkan pasal 28J ayat 1, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain".
Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan pasal 28J ayat 2.
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
Adapun beberapa pengelompokan untuk kewajiban yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:
Pengelompokan hak
Kewajiban dibagi menjadi 5, diantaranya:
Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak umumnya berasal dari kekuasaan.
Kewajiban nisbi yaitu kewajiban yang disertai adanya hak. Contohnya, kewajiban pemilik kendaraan membayar pajak.
Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.
Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara secara umum, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian.
Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dalam hal ini tidak timbul dari pelanggaran terhadap kewajban lain sebelumnya. sedangkan kewajiban yang
bersifat memberi sanksi yang timbul dari perbuatan melawan hukum, misal membayar kerugian dalam hukum perdata.
Bentuk-bentuk kewajiban sebagai warga negara di bidang politik
Mematuhi dan menjalankan hukum yang berlaku.
Menjaga kesatuan dan persatuan negara.
Menghormati dan menghargai hak orang lain.
BAGIAN III. PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA
3.I Pelanggaran Hak Warga Negara
Penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus mendapat perhatian khusus dari negara sebagai jaminan di junjung tingginya sila ke-5 yaitu, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pengakuan hak sebagai Warga Negara Indonesia dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Namun dalam praktek dan kenyataannya hak warga negara justru hanya dijadikan slogan pemerintah untuk menarik simpati rakyat. Seperti contoh untuk mendapatkan hak penghidupan yang layak, tentunya jika melihat kondisi rakyat di negara Indonesia ini, hal itu hanyalah ucapan belaka. Pengakuan hak hanya untuk warga negara yang mampu membeli hak-hak tersebut dengan uang, jabatan dan kekuasaan. Sedangkan untuk rakyat yang kurang beruntung kehidupannya hanya bisa menunggu kapan mereka diberhentikan kesejahteraannya atau menungggu berubahnya kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada mereka
Hak warga negara telah dijamin oleh UUD 1945, namun sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran karena dalam pelaksanaannya ada
kecenderungan lebih mengutamakan hak-hak daripada kewajiban- kewajibannya, ada kecenderungan lebih menuntut hak-hak berlebihan sehingga merugikan orang lain. Oleh sebab itu pelaksanaan hak warga negara harus dibatasi tetapi juga tidak harus dihapuskan.
3.1.1 Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara
Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim dan dinilai oleh pemerintah
Mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.
Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.
Berikut ini adalah beberapa kasus pelanggaran HAM dan Hak Warga Negara khususnya yang terjadi di negara kita.
Email Berujung Bui, kasus yang menimpa Prita Mulyasari sebetulnya bukan termasuk besar, tetapi rupanya ada konspirasi yang membesar-besarkan. Kasus yang bermula dari curhat bersifat pribadi dari korban (pasien) di RS. Omni Internasional atas dampak pengobatan yang mengakibatkan korban mengalami luka tambahan dari luka lama. Curhat tersebut dia
ungkapkan kepada sahabatnya via email, sebagai konsumen prita mempunyai hak untuk menyampaikan ketidakpuasaan terhadap satu pelayanan penyedia jasa dan hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penegakan hukum terhadap prita jelas melanggar haknya sebagai warga negara. Polres dan Kajari Tangerang dapat dituntut balik beserta Rumah Sakitnya, demi nama baik dan kerugian yang diderita oleh Prita.
Tragedi Trisakti, peristiwa penembakan yang terjadi pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut
Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher, dan dada.
Penggusuran Rumah, penggusuran rumah warga selalu terjadi setiap tahun. Tata ruang kota selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang merugikan bagi sebagian warga kota itu. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Warga Negara.
3.2 Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Penuntutan hak oleh negara dan juga warga negara harus seimbang dengan kewajibannya, seseorang tidak dapat menuntut haknya jika kewajiban itu sendiri diabaikan, karena hal tersebut dapat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Demikian juga dengan orang yang hanya melaksanakan kewajibannya saja, oleh karena itu antara hak dan kewajiban harus dijalankan secara bersamaan tidak ada yang mendahului atau yang ditinggalkan dari yang lain.
Pelaksanaan hak dan kewaiban yang tidak seimbang dan berat sebelah akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan. Berikut merupakan contoh pengingkaran kewajiban warga negara:
Tidak membayar pajak
Melanggar peraturan perundangan
Melakukan perbuatan anarkis
Melanggar lalu lintas
Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Tidak mematuhi hukum yang berlaku
Tidak saling menghargai dengan hak orang lain
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu:
Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, sikap ini menimbulkan seseorang selalu menuntut haknya, tanpa mengerjakan kewajibannya. Seseorang yang memiliki sifat seperti ini biasanya akan mengahalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain.
Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, hal ini menyebabkan pelaku bertindak seenaknya dan tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati.
Sikap tidak toleran, sikap ini akan menimbulkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.
Penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan disini tidak hanya tertuju pada pemerintah, tetapi juga kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Contohnya adalah kekusaan di dalam perusahaan, seperti para pengusaha yang tidak memperhatikan hak-hak buruhnya.
Ketidaktegasan aparat penegak hukum, aparat penegak hukum tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara sehingga akan mendorong timbulnya pelanggaran lain. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatan yang dilakukannya.
Penyalahgunaan teknologi, kemajuan teknologi dapat berdampak positif, namun juga banyak pengaruh negatif yang timbul dari penggunaan teknologi yang salah yang dapat memicu timbulnya kejahatan.
3.3 Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini merupakan upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
Sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau
golongan dalam masyarakat agar mampu memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus pelanggaran yang sudah terjadi. Tindakan pengamanan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakan hukum, seperti berikut:
Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.
Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila warga negara menjalankan hak dan kewajibannya secara tepat dan proposional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan kewajiban. Hak merupakan hal yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang
melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh
kewarganegaraan seseorang, jadi setiap hak warga negara hanya berlaku bagi kewarganegaraan yang di anut oleh warga negara itu sendiri hanya di negaranya dan tidak dapat menuntut hak ketika warga negara tersebut berada di negara lain.
Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian kewajiban negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.
Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari pelalaian atau pengingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri.
Pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang ada pada pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu rendahnya keadaran hukum warga negara juga mendorong terjadi pengingkaran kewajiban oleh warga negara.
4.2 Saran
Tindakan terbaik dalam menegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa sebaiknya menerapkan sikap toleransi antara hak yang dimiliki orang lain, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas keberadaan kita, serta tidak lupa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pelajar dan Warga Negara Indonesia. Semoga kita dapat menjadi warga negara yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa, negara dan agama kita dengan menjunjung tinggi pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.
DAFTAR PUSTAKA
https://id.wikipedia.org/wiki/hak
Susanti, Fatma. 2015, Oktober. "Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban" [diakses Oktober, 2015], dari: https://fatmasusanti-civiceducation.blogspot.co.id/2015/10/kasus-kasus-pelanggaran-hak-dan.html
Trihafsari, Atria. 2015, Januari. "Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban" [diakses Januari, 2015], dari: https://atriatrihafsari.blogspot.co.id/2015/01/pelanggaran-hak-dan-pengingkaran.html
www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11732
1
