BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam pembangunan kesehatan. Hal tersebut harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai permasalahan penting dalam pelayanan kesehatan antara lain disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan; serta perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa masalah penting lainnya yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan. Puskesmas dan Rumah Sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional. Selain itu masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang berkembang b erkembang di Indonesia, oleh ole h karena itu perlu dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.
1.2 Rumusan Masalah
1) Apa yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan? 2) Apa jenis dan tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan? 3) Bagaimana penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan?
1
BAB II ISI
2.1 Definisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan
upaya pelayanan kesehatan,
preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang ditakukan Pemerintah
Daerah
masyarakat
yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan
baik promotif,
oleh Pemerintah
dan/atau masyarakat. Untuk mencapai
Pusat,
derajat kesehatan
Kesehatan
yang dapat
menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan merupakan tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat
untuk
mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas F asilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian p emberian izin beroperasi di daerahnya dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya,
fungsi sosial,
dan
kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap
kebutuhan pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan
oleh Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, maka perlu mengatur Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan termasuk
2
upaya persebaran jenis-jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam suatu Peraturan Pemerintah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan jumla dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan didasarkan pada kebutuhan dan tanggung jawab daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: a. Luas wilayah b. Kebutuhan kesehatan c. Jumlah dan persebaran penduduk d. Pola penyakit e. Pemanfaatannya f. Fungsi sosial g. Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu pusat kesehatan masyarakat pada setiap kecamatan. Pendirian lebih dari satu pusat kesehatan masyarakat didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menentukan jumlah klinik berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada satu wilayah. Penyediaan tersebut dilakukan melalui penetapan rasio antara jumlah klinik disbanding dengan jumlah penduduk. Rasio ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
3
a. Kondisi geografis dan aksesibilitas masyarakat b. Tingkat utilitas c. Jam kerja pelayanan d. Jumlah praktik mandiri dokter/dokter gigi atau dokter spesialis/dokter gigi spesialis di wilayah tersebut. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan rumah sakit paling sedikit satu rumah sakit dengan klasifikasi paling rendah kelas D untuk setiap kabupaten/kota dan paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan klasifikasi paling rendah kelas B untuk setiap provinsi. Selain itu swasta dapat mendirikan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan apotek sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian. Penyediaan apotek berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) unit transfusi darah pada setiap kabupaten/kota. Dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mendirikan lebih dari 1 (satu) unit transfusi darah berdasarkan pertimbangan: a. kecukupan pemenuhan kebutuhan darah b. waktu tempuh rumah sakit dengan unit un it transfusi darah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan laboratorium kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Penyediaan laboratorium kesehatan berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan optikal sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Penyediaan optikal berdasarkan
4
pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum yang dilaksanakan oleh rumah sakit atau institusi lain paling sedikit satu setiap provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam melakukan sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional secara merata di setiap wilayah kabupaten/kota berdasarkan pemetaan daerah sesuai dengan kebutuhan pela yanan. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; b. pusat kesehatan masyarakat; c. klinik; d. rumah sakit; e. apotek; f. unit transfusi darah; g. Iaboratorium kesehatan; h. optikal; i.
fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
j.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional. Fasilitas pelayanan kesehatan didirikan untuk:
a. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. b. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 5
c. Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan
akibat
penyakit,
pengendalian
penyakit,
pengendalian
kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota an ggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dirin ya dan masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
2.2 Definisi Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan (health (health care service) service) merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Definisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu: a. Pelayanan kesehatan perseorangan (medical (medical service) service) Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri ( self self care), care), dan keluarga ( family family care) care) atau kelompok anggota masyarakat
yang
bertujuan
untuk
menyembuhkan
penyakit
dan
memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri. 6
b. Pelayanan kesehatan masyarakat ( public public health service) service) Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas. 2.2.1 Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan kesehatan tingkat pertama diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Pelayanan medis tingkat pertama meliputi: a. Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan; c. Kasus medis rujuk balik; d. Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama; e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; f.
Rehabilitasi medik dasar
g. Rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; h. Rawat inap pada pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; i.
Rawat inap pada pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED;
7
j.
Rawat inap pada pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan
k. Rawat inap pada pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi Fasilitas Kesehatan dan/atau kebutuhan medis. Fasilitas kesehatan yang termasuk pelayanan fasilitas kesehatan Tingkat Pertama adalah: a. Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. (Permenkes No. 128 Tahun 2004) b. Praktik dokter umum Praktik dokter umum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. (UU No. 29 Tahun 2004) c. Praktik dokter gigi Praktik dokter gigi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. (UU No. 29 Tahun 2004) d. Klinik umum Klinik umum adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. (Permenkes No. 28 tahun 2011) e. RS Kelas D pratama RS Pratama adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar yang tidak membedakan kelas perawatan dalam upaya menjamin peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan
kegiatan
upaya
kesehatan
perorangan
yang
8
memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap.
2.2.2 Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri atas: a. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.
Klinik Spesialis Klinik
spesialis
adalah
fasilitas
pelayanan
kesehatan
yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. (Permenkes No. 28 Tahun 2011)
Rumah sakit umum Rumah
sakit
umum
adalah
institusi
pelayanan
kesehatan
yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (UU No. 44 Tahun 2009)
Rumah sakit khusus rumah sakit khusus dalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. (UU No. 44 Tahun 2009)
b. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialitik).
9
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik. Fasilitas keseahtan tingkat 3 diisi oleh rumah sakit sakit tipe A, rumah sakit ini adalah rumah sakit yang paling lengkap dengan sarana dan prasarana ini adalah rujukan terakhir pasien BPJS jika pasien tdak bsa ditangai di PPK1 dan juga PPK2.
2.3 Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan
Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien. Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 53 UU Kesehatan, yaitu: a. Pelayanan
kesehatan
perseorangan ditujukan
untuk
menyembuhkan
penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. b. Pelayanan
kesehatan
masyarakat ditujukan
untuk
memelihara
dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. c. Pelaksanaan
pelayanan
kesehatan
harus
mendahulukan
pertolongan
keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.
Kemudian dalam Pasal 54 UU Kesehatan juga mengatur pemberian pelayanan kesehatan, yaitu: a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
10
b. Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
bertanggung
jawab
atas
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum, yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit terhadap penerima pelayanan kesehatan, yang meliputi kegiatan atau aktivitas professional di bidang pelayanan prefentif dan kuratif untuk kepentingan pasien. Secara khusus dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Peraturan atau dasar hukum dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UU Kesehatan sebagai dasar dan ketentuan umum dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit mencakup segala aspeknya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Melalui ketentuan UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit dalam hal ini pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yakni rumah sakit, memiliki tanggung jawab agar tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal, yaitu melalui pemanfaatan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutunya, baik melalui mekanisme akreditasi maupun penyusunan standar, harus berorientasi pada ketentuan hukum yang melindungi pasien, sehingga memerlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan kesehatan.
11
2.4 Pihak-Pihak yang Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan
Pihak-pihak yang berhubungan dengan setiap kegiatan pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun praktek pribadi, antara lain: a. Dokter Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit berdasarkan hukum dan pelayanan di bidang kesehatan. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik b. Perawat Perawat adalah profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi serta saling memengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan. Menurut hasil Lokakarya Keperawatan Nasional Tahun 1983, perawat adalah suatu bentuk bent uk pelayanan p elayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada
ilmu
pelayanan
bio-psiko-sosio-spiritual
yang
komprehensif,
ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. c. Bidan Bidan adalah profesi yang diakui secara nasional maupun internasional oleh
sejumlah
praktisi
InternationalConfederation
diseluruh of
dunia.
Defenisi
Midwife (ICM)
bidan
Tahun
1972
menurut adalah
seseorang yang telahmenyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri tersebut, bidan harus mampu memberi supervisi, asuhan, dan memberi nasihat yang dibutuhkan wanita
12
selama hamil, persalinan, dan masa pasca persalinan, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi lahir dan anak. d. Apoteker Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker ialah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Adapun tugas yang dimiliki oleh seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan diatur dalam PP e. Ahli Teknologi Medik Ahli Teknologi Laboratorium Medik menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 42 tahun 2015 adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13
2.5 Laboratorium klinik
Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melakukan pelayanan pemeriksaan spesemine klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Laboratorium klinik berdasarkan jenis pelayanan terbagi menjadi : a. Laboratorium klinik umum Laboratorium yang melakukan pemeriksaan pelayanan pemeriksaan specimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik. Laboratorium klinik umum diklasifikasikan menjadi 1. Laboratorium klinik umum pratama 2. Laboratorium klinik umum madya 3. Laboratorium klinik umum utama b. Laboratorium klinik khusus Laboratorium yang melaksanaka pelayanan pemeriksaan specimen klinik pada satu bidag pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu.
2.5.1
Ruangan
Luas ruangan setiap kegiatan cukup menampung peralatan yang dipergunakan, aktifitas dan jumlah petugas yang berhubungan dengan spesimen/pasien untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium. Semua ruangan harus mempunyai tata ruang yang baik sesuai alur pelayanan dan memperoleh sinar matahari/cahaya dalam jumlah yang cukup. Secara umum, tersedia ruang terpisah untuk: 1. ruang penerimaan terdiri dari ruang tunggu pasien dan ruang pengambilan spesimen. Masing-masing sekurang-kurangnya mempunyai luas 6 m2.
14
2. ruang pemeriksaan/teknis: luas ruangan tergantung jumlah dan jenis pemeriksaan yang dilakukan (beban kerja), jumlah, jenis dan ukuran peralatan, jumlah karyawan, faktor keselamatan dan keamanan kerja serta kelancaran lalu lintas spesimen, pasien, pengunjung dan karyawan, sekurangkurangnya mempunyai luas 15 m2. 3. untuk bank darah, pemeriksaan mikrobiologi dan molekuler sebaiknya masing-masing memiliki ruangan terpisah. 4. ruang administrasi/pengolahan hasil sekurang-kurangnya mempunyai luas 6 m2.
2.5.2
Fasilitas Penunjang
Fasilitas penunjang secara umum meliputi: 1. tersedia WC pasien dan petugas yang terpisah, jumlah sesuai dengan kebutuhan. 2. penampungan/pengolahan limbah laboratorium. 3. keselamatan dan keamanan kerja. 4. ventilasi: 1/3 x luas lantai atau AC 1 PK/20m2 yang disertai dengan sistem pertukaran udara yang cukup. 5. penerangan harus cukup (1000 lux di ruang kerja, 1000-1500 lux untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan sinar harus berasal dari kanan belakang petugas). 6. air bersih, mengalir, jernih, dapat menggunakan air PDAM atau air bersih yang memenuhi syarat. Sekurang-kurangnya 20 liter/karyawan/hari. 7. listrik harus mempunyai aliran tersendiri dengan tegangan stabil, kapasitas harus cukup. Kualitas arus, tegangan dan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keamanan dan pengamanan jaringan instalasi listrik terjamin, harus tersedia grounding tersedia grounding /arde. /arde. Harus tersedia cadangan listrik (Genset, (Genset, UPS ) untuk mengantisipasi listrik mati. 8. tersedia ruang makan yang terpisah dari ruang pemeriksaan laboratorium. 15
2.6 Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas
pelayanan pela yanan
kesehatan
yang
menyelenggarakan
upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 2.6.1
Persyaratan
1) Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. 2) Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. 3) Kondisi
tertentu
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
ditetapkan
berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. 4) Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium. Lokasi pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan: a. geografis; b. aksesibilitas untuk jalur transportasi; c. kontur tanah; d. fasilitas parkir; b. fasilitas keamanan; c. ketersediaan utilitas publik; d. pengelolaan kesehatan lingkungan; dan e. kondisi lainnya. Selain
persyaratan
ketentuan teknis
di atas, pendirian Puskesmas
harus
memperhatikan
pembangunan bangunan gedung negara. Bangunan Bangunan Puskesmas
harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
16
a. persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan c. menyediakan fungsi, keamanan, ken yamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia. Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas: a. sistem penghawaan (ventilasi);
f.
sistem pengendalian kebisingan;
b. sistem pencahayaan;
g. sistem transportasi vertikal
c. sistem sanitasi;
untuk bangunan lebih dari 1
d. sistem kelistrikan;
(satu) lantai;
b. sistem komunikasi;
h. kendaraan Puskesmas keliling;
c. sistem gas medik; d. sistem proteksi petir;
dan i.
kendaraan ambulans.
e. sistem proteksi kebakaran;
Peralatan kesehatan di Puskesmas harus memenuhi persyaratan: a. standar mutu, keamanan, keselamatan; b. memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan pe raturan perundang-undangan; perundang-undan gan; dan c. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.
17
2.6.2
Jaringan Pelayanan, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan
Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pela yanan Puskesmas dan d an jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa. a. Jejaring fasilitas pelayanan pelayan an kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. b. Puskesmas pembantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. c. Puskesmas keliling memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam dalam gedung Puskesmas. d. Bidan desa merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal tin ggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas.
2.6.3
Laboratorium Puskesmas
Laboratorium Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari da ri manusia untuk penentuan jenis penyakit, p enyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Laboratorium
Puskesmas
diselenggarakan
berdasarkan
kondisi
dan
permasalahan kesehatan masyarakat setempat dengan tetap berprinsip pada pelayanan secara holistik, komprehensif, dan terpadu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap Laboratorium
18
Puskesmas
harus
diselenggarakan
secara
baik
dengan
memenuhi
kriteria
ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan mutu.
2.7 Rumah sakit
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Bangunan Rumah Sakit harus menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang cacat dan lanjut usia untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi semua pengguna baik di dalam maupun diluar Bangunan Rumah Sakit secara mudah, aman, nyaman dan mandiri. Fasilitas yang aksesibel meliputi: a. toilet;
e. jalur pemandu;
b. koridor;
f. rambu atau marka;
c. tempat parkir;
g. pintu; dan
d. telepon umum;
h. tangga, lift, dan/atau ram
Bangunan Rumah Sakit terdiri atas: a. Ruang rawat jalan
k. Ruang sterilisasi;
b. Ruang rawat inap;
l. Ruang farmasi;
c. Ruang gawat darurat;
m. Ruang rekam medis;
d. Ruang operasi;
n. Ruang tenaga kesehatan;
e. Ruang perawatan intensif;
o. Ruang pendidikan dan latihan;
f. Ruang kebidanan dan penyakit
p. Ruang kantor dan administrasi;
kandungan;
q. Ruang ibadah;
g. Ruang rehabilitasi medik;
r. Ruang tunggu;
h. Ruang radiologi;
s. Ruang penyuluhan kesehatan
i. Ruang laboratorium; j. bank darah Rumah Sakit;
masyarakat Rumah Sakit; t. Ruang menyusui; 19
u. Ruang mekanik;
y. taman;
v. Ruang dapur dan gizi;
z. pengelolaan sampah;
w. laundry; laundry;
aa. pelataran pelataran parkir yang mencukupi
x. kamar jenazah;
Prasarana Rumah Sakit meliputi : a. Instalasi air; b. Instalasi mekanikal dan elektrikal; c. Instalasi gas medik dan vakum medik;
f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; g. petunjuk, persyaratan teknis dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
d. Instalasi uap;
h. Instalasi tata udara;
e. Instalasi pengelolaan limbah;
i. sistem informasi dan komunikasi; dan ambulans.
2.7.1
Ruang Laboratorium
Letak ruang laboratorium harus memiliki akses yang mudah ke ruang gawat darurat dan ruang rawat jalan. Desain tata ruang dan alur petugas dan pasien pada ruang laboratorium harus terpisah dan dapat meminimalkan risiko penyebaran infeksi. Ruang laboratorium harus memiliki: 1. saluran pembuangan limbah cair yang dilengkapi dengan pengolahan awal ( pre-treatment pre-treatment ) khusus sebelum dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah rumah sakit; dan 2. fasilitas penampungan limbah padat medis yang kemudian dikirim ke tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
20
NO
A. 1.
NAMA
PERSYARATAN RUANGAN
RUANGAN
KETERANGAN
Laboratorium Terpadu Ruangan
•
Luas ruangan disesuaikan dengan
jumlah petugas, dengan
Administrasi
perhitungan perhitung an 3-5 m2/ petugas. •
pertukar an udara minimal Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.
•
Intensitas cahaya minimal 100 lux.
2.
Ruangan Tunggu
•
•
Luas ruang tunggu ruang tunggu menyesuaikan
Untuk RS Kelas D
kebutuhan kapasitas pelayanan
dapat bergabun dapat bergabung g
dengan perhitungan 1-1,5
dengan ruangan
m2/orang.
tunggu RS
Ruangan harus dijamin Terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.
•
Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami.
•
Ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas desinfeksi tangan.
21
3.
Ruangan
•
Tata letak ruangan harus dapat
Pengambilan/
meminimalkan terjadinya infeksi
Penerimaan
silang.
Spesimen
•
Setiap jenis ruangan pengambilan
•
Flebotomi
specimen harus disediakan sesuai
•
Urin atau tinja
spesifikasi dan kebutuhan
•
Spesimen genital
ruangannya.
•
Spesimen lain
•
Persyaratan ruangan sputum :
(pus, kerokan
- Luas ruangan minimal 2 m2
kulit, dan lain-
- Ruangan harus menggunakan
lain)
pencahayaan alami. - Ruangan mempunyai pertukaran udara minimal 12 kali per jam. - Tersedia wastafel dengan air mengalir, dilengkapi handsrub dan tissue.
4.
Ruangan Konsultasi
•
Umum
RS Kelas D, Kelas D, ruangan ini tidak harus ada.
5.
Ruang Pemeriksaan
a. Laboratorium
•
Hematologi
Luas minimal
ruangan
laboratorium
16m2
memperhatikan
ruang
dengan gerak
petugas, pasien dan peralatan. •
Persyaratan lantai tidak boleh licin, non prosif, tahan terhadap
22
bahan
kimia
dan
mudah
dibersihkan. •
Peryaratan dinding non porosif, tahan terhadap bahan kimia dan dan mudah dibersihkan.
•
Disediakan meja kerja dengan persyaratan getaran
dapat untuk
meredam meletakkan
peralatan pemeriksaan. •
Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan.
•
Disediakan khusus
satu
(0,02
grounding
ohm)
untuk
peralatan-peralatan laboratorium yang
dapat
dipasang
secara
paralel. •
Setiap ruangan disediakan kotak kontak
dengan
kebutuhan
jumlah
sesuai
tidak
boleh
dan
menggunakan percabangan. •
Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran
udara
baik
alami
maupun mekanik dengan dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam. •
Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan
alami.
Untuk
pencahayaan
buatan
dengan
23
intensitas cahaya 100 lux.
b. Laboratorium
•
Urin/Feses
•
Luas ruangan laboratorium
Laboratorium ini
minimal 9m2 dengan
dapat digabungkan
memperhatikan ruang gerak
dengan
petugas, pasien dan peralatan.
laboratorium lain.
Persyaratan ruangan dan prasarana lainnya mengikuti persyaratan laboratorium diatas.
c. Laboratorium
•
Luas ruangan laboratorium minimal 9m2 dengan
Kimia Klinik
memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. •
Persyaratan ruangan dan prasarana lainnya mengikuti persyaratan laboratorium diatas.
d. Laboratorium
•
Luas ruangan laboratorium minimal 9m2 dengan
Imunologi
memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. •
Persyaratan ruangan dan prasarana lainnya mengikuti peraturan laboratorium di atas.
e. Laboratorium
•
Mikrobiologi
•
Luas ruangan laboratorium
RS kelas C dan D
minimal 16 m2 dengan
laboratorium ini
memperhatikan ruang gerak
tidak
petugas, pasien dan peralatan.
dipersyaratkan ada.
Persyaratan ruangan dan prasarana
24
lainnya mengikuti persyaratan laboratorium di atas. f. Laboratorium
•
Anatomik
•
Luas ruangan disesuaikan dengan
Untuk RS kelas D
kebutuhan peralatan yang
laboratorium ini
digunakan.
tidak
Persyaratan ruangan dan prasarana
dipersyaratkan ada.
lainnya mengikuti persyaratan laboratorium di atas. g. Laboratorium
Luas ruangan disesuaikan dengan
RS kelas C dan D
Biologi
kebutuhan peralatan yang
laboratorium ini
Molekuler
digunakan
tidak
Persyaratan ruangan dan prasarana
dipersyaratkan ada.
•
•
lainnya mengikuti persyaratan laboratorium di atas. 6.
Ruangan
•
Penyimpanan Bahan Habis Pakai dan
Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pealayanan.
•
Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak kontak atau tidak
Reagen
boleh menggunakan percabangan. •
Untuk stop kontak khusus alat simpan biomaterial khusus disediakan tersendiri dan harus
kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. •
pertukar an udara minimal 4 Total pertukaran kali per jam dengan tekanan udara positif.
25
7.
Ruangan IT
•
Luas ruangan menyesuaikan
RS kelas C dan D
kebutuhan kapasitas pealayanan.
laboratorium ini tidak dipersyaratkan ada.
8.
Ruangan Arsip
•
Umum
Ruangan ini dapat bergabung dengan ruangan administrasi.
9.
Ruangan
•
Pengambilan Hasil
•
•
Luas ruangan disesuaikan dengan
Ruangan ini dapat
jumlah petugas, dengan
bergabung dengan
perhitungan perhitung an 3-5 m2/ petugas.
ruangan
pertukar an udara minimal Total pertukaran udara minimal 6
administrasi,
kali per jam.
disediakan loket.
Intensitas cahaya minimal 100 lux.
10.
Ruangan Kerja
•
Dokter
Untuk RS kelas A dan B perlu ada
RS kelas D
ruangan khusus
ruangan ini tidak
mikroskopik/diagnostik non
dipersyaratkan ada.
infeksius. •
Persyaratan ruangan lainnya bersifat umum.
B.
Ruangan Khusus
1.
Ruangan Produksi
2.
•
Ruangan Penanaman Kuman TB
•
Ruangan ini disediakan sebagai
RS kelas C dan D
pendukung pelayanan
ruangan ini tidak
mikrobiologi.
dipersyaratkan ada.
Persyaratan ruangan dan prasarana lainnya mengikuti
26
persyaratan laboratorium diatas.
3.
4.
Ruangan Potong
Ruangan ini disediakan sebagai
RS kelas D
Jaringan Patologi
pendukung pelayanan patologi
ruangan ini tidak
Anatomik
anatomik.
dipersyaratkan ada.
Ruangan
Persyaratan ruangan dan
Penyimpanan
prasarana lainnya mengikuti
Jaringan Patologi
persyaratan laboratorium diatas.
Anatomik 5.
Ruangan Mikrotom
6.
Ruangan Histologi
7.
Ruangan
Imunohistokimia
Ruangan ini disediakan sebagai
RS kelas C dan D
pendukung pelayanan patologi
ruangan ini tidak
anatomik.
dipersyaratkan ada.
Persyaratan ruangan dan prasarana lainnya mengikuti persyaratan laboratorium diatas.
C. 1.
Ruangan Lain-Lain Ruangan
Umum
Ganti/Loker
dapat tersentral di
2.
Pantri
Umum
3.
Ruangan Cuci
Mengikuti persyaratan umum dan
Peralatan 4.
Ruangan Kepala
Fungsi ruangan ini
RS
dilengkapi sink
Umum
Laboratorium Medik
27
5.
Ruanagn Diskusi
Umum
dan Istirahat Personil 6.
Ruangan Petugas
fungsi ruangan ini
Umum
KM/WC (Toilet)
dapat tersentral di RS
Laboratorium 7.
RS Kelas C dan D,
Pasien
Persyaratan toilet pasien mengikuti persyaratan tentang toilet akesibel melihat poin di atas.
8.
KM/WC (Toilet) Petugas
Persyaratan toilet umum lihat poin di atas.
Keterangan: Kebutuhan ruangan di ruang laboratorium disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.
28
2.7.2
Bank Darah Rumah Sakit
Letak bank darah rumah sakit harus memiliki akses yang mudah ke ruang gawat darurat.
NO
1.
NAMA
PERSYARATAN RUANGAN
RUANGAN
Ruangan
•
Luas ruangan disesuaikan dengan
Administrasi (Loket
jumlah petugas, dengan
Permintaan,
perhitungan perhitung an 3-5 m2/ petugas.
penerimaan dan
•
pendistribusian darah)
KETERANGAN
Total pertukaran udara minimal 6 pertukar an udara minimal kali per jam.
•
Intensitas cahaya minimal 100 lux.
2.
Ruangan Tunggu
•
•
Luas ruang tunggu ruang tunggu menyesuaikan
Untuk RS Kelas C
kebutuhan kapasitas pelayanan
dan RS Kelas D
dengan perhitungan 1-1,5
dapat bergabung
m2/orang.
dengan ruangan
Ruangan harus mengoptimalkan
tunggu RS
pencahayaan alami. 3.
Ruangan
•
Laboratorium
•
Luas ruangan disesuaikan dengan
Dalam hal BDRS
kebutuhan peralatan yang
belum mampu
digunakan yaitu untuk pemeriksaan pemeriksaan
melaksanakan
Golongan darah ABO dan rhesus
pemeriksaan dan
serta untuk uji uji silang serasi.
pengujian, maka
Persyaratan lantai tidak boleh boleh licin,
dapat melakukan
29
•
non prosif, tahan terhadap bahan
kerjasama dengan
kimia dan mudah dibersihkan.
BDRS lain atau
Peryaratan dinding non porosif,
merujuk ke UTD
tahan terhadap bahan kimia dan
wilayahnya.
dan mudah dibersihkan. •
Disediakan meja kerja dengan persyaratan dapat meredam getaran
untuk meletakkan meletakkan peralatan pemeriksaan. •
Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan.
•
Disediakan satu grounding khusus (0,02 ohm) untuk peralatan peralatan peralatan laboratorium yang dapat dipasang secara paralel.
•
Setiap ruangan disediakan kotak
kontak dengan dengan jumlah sesuai kebutuhan dan tidak boleh boleh menggunakan percabangan. •
Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal udara minimal 6 kali per jam.
4.
Ruangan Penyimpanan
•
Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang digunakan yaitu Antara lain : 1) Blood bank 100-280 100-280 L
30
(tergantung kebutuhan) 2) Medical refrigerator 3) Platelet agitator 4) Freezer dengan suhu penyimpanan ≤-300C (RS tipe A dan B pendidikan) •
Disediakan kotak kontak khusus alat simpan biomaterial sesuai jumlah peralatan yang digunakan dan tidak boleh menggunakan percabangan.
2.8 Pasien 2.8.1
Definisi Pasien
Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari bahasa Inggris. Patient diturunkan dari bahasa Latin yaitu patiens yaitu patiens yang yang memiliki kesamaan arti dan kata kerja pati kerja pati yang yang artinya menderita. Sedangkan menurut KBBI, pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit).Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, pasien dapat diartikan juga ju ga adalah orang sakit yang awam mengenai m engenai penyakitnya. Menurut aturan Pasal 1 ayat (10)UU Praktik Kedokteran, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun maupu n tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
31
Pasien adalah subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan, bukan hanya sekedar objek. Hak- hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu pelayanan di rumah sakit. Oleh karena itu harapan pasien sebagai penerima pelayanan medis meliputi: 1) Pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 2) Membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). 3) Jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. 4) Komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pasien. Dengan demikian Pasien sebagai pihak atau subyek yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan rumah sakit dapat menjadi pangkal tuntutan hukum pasien untuk menuntut kerugian yang telah dilakukan pihak rumah sakit. 2.8.2
Hak- Hak Pasien
Pada awalnya isu tentang hak-hak pasien muncul berdasarkan berbagai peristiwa yang merugikan pasien, merugikan pasien dalam hal melanggar martabat pasien sebagai manusia. Hak-hak pasien pada dasarnya memiliki kemiripan dan merupakan bagian dari konsep hak asasi manusia. Hak-hak pasien cenderung meliputi hak-hak warga negara, hak-hak hukum dan hak moral. Hak-hak pasien yang secara luas dikenal menurut Megan meliputi: a. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, memadai dan berkualitas. b. Hak untuk diberi informasi.
32
c. Hak untuk dilibatkan dalam pembuatan keputusan tentang pengobatan dan perawatan. d. Hak untuk memberikan informed consent. e. Hak untuk menolak suatu consent. f.
Hak untuk mengetahui nama dan status tenaga kesehatan penolong.
Menurut Pasal 32 UU Rumah Sakit, diatur tentang hak-hak pasien yaitu: a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan pengaturan yang berlaku di rumah sakit. b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, d an tanpa diskriminasi. d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. e. Memperoleh layanan efektif dan efisien sehingga terhindar dari kerugian fisik dan materi. f.
Mengadukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik dalam maupun di luar rumah sakit. i.
Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
j.
Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
33
k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. l.
Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. p. Menolak layanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. q. Menggugat dan/ atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. r.
Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan
upaya
pelayanan
kuratif, maupun rehabilitatif yang
kesehatan,
baik
promotif,
preventif,
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau d an/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi pelayanan
kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan
pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, Pemerintah daerah, dan swasta. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau Menteri. Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat salah satunya adalah Rumah Sakit.
35
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 24 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 tentang Laboratorium Klinik Peraturan Menteri Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Jamkes.
Fasilitas
Kesehatan
Tingkat
Pertama.
http://jkn.jamsosindonesia.com/home/cetak/82/Faskes%20%3E%20Faskes%20T ingkat%20Pertama. Diakses ingkat%20Pertama. Diakses 30 September 2017 Rizqia, Khoirunisa. 2016. Perbedaan Faskes Tingkat 1, 2 dan 3 BPJS Kesehatan. http://www.pasienbpjs.com/2016/09/perbedaan-faskes-tingkat-1-2-dan-3 bpjs.html. Diakses 30 September 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan digilib.unila.ac.id/10047/11/BAB%20II.pdf
36
