Makalah Tugas Budaya dasar dan Etika Profesi
Kasus Etika Profesi
Oleh Kelompok 6: Albert Adhi K.H. (090213199) Jhon Ricardo Hasugian (090213207) Kevin Immanuel Kusuma (090213219)
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2011
ii
DAFTAR ISI
Halaman judul Daftar isi ………………………………………………….……………………....................1 Bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang ………..……………………………………………………………1 1.2. Tujuan ……………………………………………………………...………………..2 Bab 2. Isi 2.1. Pembahasan Kode Etik yang ada.………………………..………………...........3 2.2. Usulan Perbaikan………………………………………..……………..…………..8 2.3. Contoh Kasus Penerapan Kode Etik……...….…….……………..……………..8 Bab 3. Rangkuman 3.1. Kesimpulan.…………………………………….………………………..………...10 3.2. Saran.……….………….…………………………………...…………………….....10 Daftar pustaka .……….………….…………………………………...……………………11 Lampiran …………………………………………………………………………………....12
i
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris "Profess" , yang bermakna: "Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap ". Tetap disini menunjukan sikap konsisten dari orang yang memiliki suatu pekerjaan tertentu. Profesi
merupakan
pekerjaan
yang
membutuhkan
keterampilan
dan
penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi umumnya memiliki asosiasi dan organisasi profesi, kode etik, proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan lain-lain. Seseorang yang memiliki profesi tertentu, disebut sebagai profesional. Terkadang, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sangsi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode Etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, serta pedoman dalam melakukan suatu tindakan, kegiatan atau pekerjaan. Adanya kode etik bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering timbul saat bekerja / melindungi perbuatan yang tidak profesional. Sebagai contoh dalam bidang teknik sipil : Mengurangi diameter ukuran besi tulangan agar keuntungan lebih besar, dll
1.2 Tujuan 1
Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini, yaitu: 1.
Memberi gambaran umum / deskripsi tentang GABPEKNAS.
2.
Memaparkan kode etik GABPEKNAS dan membahas penerapannya pada dua buah kasus pelanggaran kode etik.
3.
Mengusulkan kode etik yang baru bagi GABPEKNAS .
BAB 2 PEMBAHASAN 2
GABPEKNAS Gabungan
Perusahaan
Kontraktor
Nasional
(Gabpeknas)
adalah
Organisasi Profesional yang mandiri yang dalam melakukan kegiatannya berjalan pada norma/aturan yang berlaku dan memiliki sistematik serta mekanisme organisasi yang demokratis dan terbuka, dalam visi dan misinya melindungi serta mengembangkan usaha anggotanya secara nasional. Pembahasan Kode Etik yang ada Kode Etik GABPEKNAS yang disebut PANCA SATYA berisi: 1.
Mentaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan Usaha Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”). a.
Jasa Konstruksi Secara Umum Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan
pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa, dapat berupa perseorangan atau badan usaha (baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum).
Penyedia jasa konstruksi perseorangan hanya
melaksanakan berteknologi
pekerjaan
konstruksi yang berisiko kecil,
sederhana, dan
yang berbiaya
kecil.
dapat yang
Sedangkan
pekerjaan konstruksi yang berisiko besar yang berteknologi tinggi dan berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk
perseroan
terbatas atau badan
usaha
asing
yang
dipersamakan.
b. 1
Perizinan Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha harus (i)
memenuhi ketentuan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi dan 3
(ii) memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Pengakuan didapat melalui kegiatan registrasi (meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi). Dengan demikian, hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. 2
Berkenaan dengan izin usaha jasa konstruksi, telah diatur lebih
lanjut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (“PP 28/2000”). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP 28/2000 (“PP 4/2010”) dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. c.
Pengikatan Suatu Pekerjaan Konstruksi Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan
berdasarkan
prinsip
persaingan yang sehat
melalui
pemilihan
penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas, dan dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukkan
langsung.
Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa. Badan-badan usaha yang dimilki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan. Berkenaan dengan tata cara pemilihan penyedia jasa ini, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (“PP 29/2000”) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP 29/2000. d.
Kontrak Kerja Konstruksi 4
i. Pengaturan hubungan kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Suatu kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. ii.
Suatu kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus
mencakup uraian mengenai (i) para pihak; (ii) rumusan pekerjaan; (iii) masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan; (iv) tenaga ahli; (v) hak dan kewajiban para pihak; (vi) tata cara pembayaran; (vii) cidera janji; (viii) penyelesaian perselisihan; (ix) pemutusan kontrak kerja konstruksi; (x) keadaan memaksa (force majeure); (xi) kegagalan bangunan; (xii) perlindungan pekerja; (xiii) aspek lingkungan. Sehubungan dengan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual. iii.
Uraian mengenai rumusan pekerjaan meliputi lingkup kerja, nilai
pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan. Rincian lingkup kerja ini meliputi (a) volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan; (b) persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi; (c) persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa; (d) pertanggungan atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat; (e) laporan hasil pekerjaan konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Sedangkan, nilai pekerjaan yakni mencakup jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan pelaksanaan
keseluruhan adalah
lingkup pekerjaan. Batasan
jangka
waktu
untuk
waktu
menyelesaikan
keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan. Peran Masyarakat dan Masyarakat Jasa Konstruksi
e.
i.
Masyarakat juga memiliki peran dalam suatu penyelenggaraan
pekerjaan
jasa konstruksi,
diantaranya
untuk
(i) melakukan 5
pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi; (ii) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan konstruksi; (iii) menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi; (iv) turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum. ii.
Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat
yang
mempunyai
kepentingan
dan/atau
kegiatan
yang
berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi ini diselenggarakan melalui suatu forum jasa
konstruksi
yang
dilakukan
oleh
suatu
lembaga
yang
independen dan mandiri. Forum ini bersifat mandiri dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Peran masyarakat jasa konstruksi ini diatur lebih lanjut dalam PP 4/2010. f.
Peran Pemerintah Pemerintah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan suatu
jasa konstruksi, yaitu melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Pengaturan yang dimaksud dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundangundangan dan standar-standar teknis. Sedangkan pemberdayaan dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan
kesadaran
akan
hak,
kewajiban,
dan
perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Selanjutnya, mengenai pengawasan,
dilakukan
terhadap
penyelenggaraan
pekerjaan
konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Pembinaan ini dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi. Pembinaan jasa konstruksi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah
Nomor
30
Tahun
2000
tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. g.
Gugatan Masyarakat Dalam suatu penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, terdapat
kemungkinan bahwa masyarakat mengalami kerugian sebagai akibat dari penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tersebut. Karena itulah, 6
masyarakat memiliki hak mengajukan gugatan perwakilan. Yang dimaksud dengan hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam
jumlah
besar
yang
dirugikan
atas
dasar
kesamaan
permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian
atau
gangguan
sebagai
akibat
dari
kegiatan
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. h.
Sanksi Sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran UU
Jasa Konstruksi adalah berupa (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara pekerjaan konstruksi; (iii) pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi; (iv) larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi (khusus bagi pengguna jasa); (v) pembekuan izin usaha dan/atau profesi; dan (vi) pencabutan izin usaha dan/atau profesi. Selain
sanksi
administratif
tersebut,
penyelenggara
pekerjaan
konstruksi dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Berperan
aktif
dalam
proses
pembangunan
nasional
yang
berkelanjutan. 3. Menghormati dan bertanggungjawab terhadap kesepakatan kerja dengan pengguna. 4. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktekpraktek tidak terpuji dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. 5. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diterima dari pengguna jasa konstruksi serta mendahulukan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab daripada haknya.
2.1Usulan Perbaikan Perlunya penambahan kode etik, misalnya mengenai masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Pada poin ke-2 : “Berperan aktif dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan” , disini tidak dijelaskan seperti apa bentuk dari berperan aktif, 7
terlalu kompleks sehingga cakupannya terlalu luas. Sehingga diganti menjadi : berperan dalam pembangunan nasional sesuai bidang yang dikuasai. Kurangnya uraian tiap kode etik, sehingga terlihat sepele, oleh karena itu perlu diberi tambahan penjelasan pada tiap poin yang ada. Di beri tambahan point bahwa tender yang diterima harus sesuai dengan kemampuan dan perijinan yang dimiliki oleh kontraktor/perusahaan tersebut.
2.2Contoh Kasus Penerapan Kode Etik NSPE Case Study 1 - Suspected Hazardous Waste Alex is an engineering student employed for the summer by a consulting environmental engineering firm. R. J., the engineer who supervises Alex, directs Alex to sample the contents of drums located on the property of a client. From the look and smell of the drums, Alex concludes that analysis of the sample will show hazardous waste in the drums. Alex knows that if the material contains hazardous waste, there are legal requirements for the transport and disposal of the drums, and that federal and state authorities must be notified. Alex informs R. J. of the likely contents of the samples and asks what to do next. R. J. instructs him to report only that samples have been taken, and not to do the analysis. Since the client does other business with the firm, R. J. proposes to tell the client where the drums are located and that they contain questionable material, and to suggest that they be removed.--adapted from NSPE Case No. 92-6 R.J. Client Alex
Dalam Kasus ini R.J. menyalahi etika profesi dari GABPEKNAS point 4 yaitu: Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. Karena R.J. melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menutupi kesalahan client, dengan alas an client telah melakukan bisnis lain dengan R.J. 8
NSPE Case Study 3 - Conflict of Interest Lindsay, an engineer, is retained by the County government to perform a study and recommend the best location for a new County power facility. The choices have been narrowed down to two parcels of land. The first parcel is undeveloped and is owned by a person who plans to build a second home there. The second parcel, a developed piece of land, is owned by Lindsay. Lindsay informs the County of her ownership of the second parcel of land, then goes on to recommend that the County build on the first parcel for the following reasons: (1) it is a better location from an engineering standpoint, and (2) it would be cheaper to acquire the land. --adapted from NSPE Case No. 88-1 Dalam Kasus ini Lindsay tidak etis karena menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diterima dari pengguna jasa konstruksi dengan memilih fasilitas Negara dibangun di tempat yang bukan lahannya, sehingga lahannya aman.
BAB 3 Rangkuman
3.1.Kesimpulan 9
Etika Profesi sangatlah berperan penting dalam suatu profesi agar apa yang suatu
perusahaan
lakukan
tidak
merugikan
perusahaan
lain
ataupun
perseorangan. Etika Profesi dari GABPEKNAS yang paling penting adalah: 1. Mentaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan Usaha Jasa Konstruksi. 2. Menghormati dan bertanggungjawab terhadap kesepakatan kerja dengan pengguna. 3. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. 4. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diterima dari pengguna jasa konstruksi serta mendahulukan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab daripada haknya.
3.2.Saran Kode Etik wajib ditaati dan dilaksanakan, supaya saat bekerja akan timbul rasa nyaman karena tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Selain masalah kode etik di atas, keselamatan pekerja juga harus diperhatikan, karena pada setiap proyek konstruksi diperlukan tenaga kerja agar proyek dapat terlaksana.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.gabpeknassu.org/about_us/kode_etik/, 16 November 2011, 19.30 10
http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi, 17 November 2011, 11.45 http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi, 16 November 2011, 11.40 http://trinela.wordpress.com/organisasi-gabpeknas/, 16 November 2011, 11.30 http://ww.nspe.org/Ethics/EthicsResources/BER/index.html, 15 November 2011, 11.32 http://www.hukumproperti.com/aspek-hukum-jasa-konstruksi-berdasarkanundang-undang-nomor-18-tahun-1999-tentang-jasa-konstruksi/, 19 November 2011, 21.00
LAMPIRAN
L.1. Kode Etik GABPEKNAS biasa disebut PANCA SATYA isinya yaitu:
11
1.
Mentaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan Usaha Jasa Konstruksi. 2.
Berperan
aktif
dalam
proses
pembangunan
nasional
yang
berkelanjutan. 3.
Menghormati dan bertanggungjawab terhadap kesepakatan kerja
dengan pengguna. 4.
Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-
praktek tidak terpuji dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. 5.
Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan
yang
diterima
dari
pengguna
jasa
konstruksi
serta
mendahulukan
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab daripada haknya.
L.2. Usulan Perbaikan Kode Etik GABPEKNAS : 1. Mentaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan Usaha Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”). •
Setiap anggota wajib bekerja dan bertindak sesuai dengan undang –
undang jasa konstruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. •
Bagi anggota yang melanggar undang – undang, akan diberikan
peringatan keras dan dinonaktifkan selama periode tertentu. 2. Berperan aktif dalam pembangunan nasional sesuai bidang yang dikuasai. •
Sebagai anggota, wajib meningkatkan kemampuan, kompetensi diri,
serta wawasannya dengan mengikuti setiap perkembangan konstruksi baik nasional maupun internasional. •
Melakukan pekerjaan konstruksi sesuai bidangnya, tidak menerima
jasa konstruksi diluar kemampuannya. •
Setiap tender yang diterima harus sesuai dengan kemampuan dan
perijinan yang dimiliki oleh anggota / perusahaan anggota. 3. Menghormati dan bertanggungjawab terhadap kesepakatan kerja dengan pengguna.
12
•
Tidak mengubah perjanjian yang telah disepakati dengan pengguna
jasa konstruksi. •
Setiap anggota wajib menjaga nama baik dirinya serta organisasi.
4. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. •
Menghindari tindakan – tindakan yang merusak nama baik, anggota
wajib melakukan jasa konstruksi dengan jujur / tidak melakukan kecurangan. 5. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diterima dari pengguna jasa konstruksi serta mendahulukan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab daripada haknya. •
Melaksanakan pekerjaan sesuai kepercayaan yang telah diberikan oleh
pengguna jasa dengan sebaik – baiknya agar tercipta relasi dan hubungan yang baik, hal ini akan memajukan serta menjaga nama baik organisasi. •
Memprioritaskan segala kepentingan yang berhubungan dengan
pengguna jasa, setelah itu baru meminta apa yang seharusnya didapat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 6. Setiap anggota memiliki hak, tanggungjawab, serta kedudukan yang sama. •
Semua anggota yang memiliki perusahaan besar, menengah, maupun
kecil berkedudukan sama, sederajat dalam organisasi. •
Sesama
anggota
diharapkan
saling
berbagi
informasi,
baik
perkembangan pengetahuan, pekerjaan, dan lain – lain. •
Persaingan sehat diantara anggota organisasi, bertujuan untuk
meningkatkan kualitas dari setiap anggota sehingga mampu bersaing dengan penyedia jasa yang lainnya.
7. Memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan peralatan kerja.
13
•
Setiap anggota wajib memperhatikan mengenai program keselamatan
dan kesehatan kerja pada setiap proyek yang akan dilaksanakan. •
Memperhatikan keadaan pekerja dan peralatan yang akan digunakan
saat pekerjaan. •
Wajib mengganti segala peralatan yang rusak / tidak berfungsi dengan
baik karena dapat menyebabkan kecelakaan. •
Kondisi fisik dan rohani pekerja perlu dicermati, agar tidak mengganggu
jalannya proses konstruksi.
L.3. Pertanyaan yang muncul saat presentasi : 1. Apa itu GABPEKNAS? •
Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) adalah
Organisasi Profesional yang mandiri yang dalam melakukan kegiatannya berjalan pada norma/aturan yang berlaku dan memiliki sistematik serta mekanisme organisasi yang demokratis dan terbuka, dalam visi dan misinya melindungi serta mengembangkan usaha anggotanya secara nasional. 2. Apakah GABPEKNAS asosiasi perusahaan atau perorangan? •
Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional, jadi GABPEKNAS adalah
asosiasi perusahaan 3. Apakah GABPEKNAS memiliki asosiasi lagi? •
GABPEKNAS masuk dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi,
APJK juga membawahi berbagai asosiasi, antara lain: AABI, AKAINDO, AKI, AKLI, APBI, APPAKSI, ASPEKINDO, dll 4. Apakah ada sertifikasi untuk masuk GABPEKNAS? •
Untuk sertifikasi ada, tetapi saat kami mencari tentang sertifikasi ini tidak ada keterangan lebih lanjut dari sertifikasi ini.
14