BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan di dalam suatu negara merupakan unsur yang sangat penting. Pemerintahan merupakan sebuah unsur yang digunakan sebagai suatu syarat berdirinya suatu negara. Tanpa pemerintahan, maka suatu negara tidak akan dapat terbentuk. Pemerintah memiliki peran dan fungsi yang sangat vital terutama di dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Untuk mewujudkan fungsi dan peran pemerintah maka pemerintahan tersebut haruslah bersih dan memiliki etika yang baik. Etika merupakan sesuatu yang sangat pokok di dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Berbicara tentang etika penyelenggara Pemerintahan tidak terlepas dari etika Birokrasi atau Pegawai Negeri Sipil Sipil (PNS) yang merupakan tombak utama dalam penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Etika
Pegawai
Negeri
Sipil
(PNS)
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat itu sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika PNS berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat PNS tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, pantas untuk dilakukan dan sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan. B. Rumusan Masalah Dalam penulisan ini penulisakan mencoba membahas tentang: 1. Apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. Apa yang dimaksudkan dengan Etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3. Bagaimana mengimplementasikan Etika PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan. C. Tujuan Penulisan
1
1. Dapat mengetahui tentang Pegawai Negeri Sipil dan jenis-jenisnya 2. Dapat mengetahui tentang etika Pegawai Negeri Sipil 3. Dapat mengetahui implementasi etika PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan
BAB II PEMBAHASAN 2
A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil Mengenai jenis PNS didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 Pegawai Negeri dibagi menjadi: 1. Pegawai Negeri Sipil, 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan PNS adalah pegawai negeri bukan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran diatas, PNS merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri dibagi menjadi: 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat
3
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Kesekertariat Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah
Provinsi
Kabupaten/Kota,
Kepaniteraan
Pengadilan,
atau
dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya. 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. Di samping pegawai negeri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), pejabat yang berwenang dapat pengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. Penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai luar PNS dan pegawai lainnya (tenaga kerja). Penamaan pegawai tidak tetap merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh dana APBD/APBN dalam penggajiannya C. Pengertian Etika Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethes” berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari peraturanperaturan kesusilaan. Dalam pengertian kumpulan dari peraturan-peraturan
4
kesusilaan sebetulnya tercakup juga adanya kesediaan karena kesusilaan dalam dirinya minta ditaati pula oleh orang lain. Aristoteles juga memberikan istilah Ethica yang meliputi dua pengertian yaitu etika meliputi Kesediaan dan Kumpulan peraturan, yang mana dalam bahasa Latin dikenal dengan kata Mores yang berati kesusilaan, tingkat salah saru perbuatan (lahir, tingkah laku), Kemudian kata Mores tumbuh dan berkembang menjadi Moralitas yang mengandung arti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Dengan demikian maka Moralitas mempunyai pengertian yang sama dengan Etika atau sebaliknya, dimana kita berbicara tentang Etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlepas dari moralitas aparat PNS penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Etika dan moralitas secara teoritis berawal dari ilmu pengetahuan (cognitive) bukan pada afektif. Moralitas berkaitan pula dengan jiwa dan semangat kelompok masyarakat. Moral terjadi bila dikaitkan dengan masyarakat, tidak ada moral bila tidak ada masyarakat dan seyogyanya tidak ada masyarakat tanpa moral, dan berkaitan dengan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Immanuel Kant, teori moralitas tidak hanya mengenai hal yang baik dan yang buruk, tetapi menyangkut masalah yang ada dalam kontak sosial dengan masyarakat. Ini berarti Etika tidak hanya sebatas moralitas individu tersebut dalam artian aparat birokrasi tetapi lebih dari itu menyangkut
perilaku
di
tengah-tengah
masyarakat
dalam
melayani
masyarakat apakah sudah sesuai dengan aturan main atau tidak, apakah etis atau tidak. Menurut
Drs.Haryanto,
MA, Etika
merupakan
instrumen
dalam
masyarakat untuk menuntun tindakan (perilaku) agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih bermoral. Ini berarti Etika merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan
memainkan
perannya
sesuai
dengan
aturan
ada dimasyarakat agar dapat dikatakan tindakannya bermoral.
5
main
yang
Dari beberapa pendapat yang menegaskan tentang pengertian Etika di atas jelaslah bagi kita bahwa Etika terkait dengan moralitas dan sangat tergantung dari penilaian masyarakat setempat. Dapat dikatakan bahwa moral merupakan landasan normatif yang didalamnya mengandung nilai-nilai moralitas itu sendiri dan landasan normatif tersebut dapat pula dinyatakan sebagai Etika yang dalam Organisasi Birokrasi disebut Etika Birokrasi. D. Etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ketika kenyataan yang kita inginkan jauh dari harapkan kita, pasti akan timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi ketika kita mengharapkan agar para aparatur Birokrasi atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan keadilan dijunjung, sementara kenyataan yang terjadi mereka sama sekali tidak bermoral atau beretika, maka disitulah kita mengharapkan adanya aturan yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang kita inginkan itu adalah Etika yang perlu diperhatikan oleh aparat PNS tadi. Ada beberapa alasan mengapa Etika PNS penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel. Menurut Agus Dwiyanto, alasan pertama adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh PNS dimasa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkaan berbagai masalahmasalah publik yang semakin banyak dan kompleks dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalah yang berkembang birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan-pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para PNS seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing-masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain. Kedua, keberhasilan
pembangunan
yang
telah
meningkatkan
dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi
6
untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi
dalam
lingkungannya.
Kemampuan
untuk
bias
melakukan
adjustments itu menurut discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya. Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai kekuasaan dan implikasi penggunaan kekuasaan itu hanya dapat dilakukan melalui pengembangan etika birokrasi. Walaupun
pengembangan
etika
PNS
sangat
penting
bagi
pengembangan birokrasi namun belum banyak usaha dilakukan untuk mengembangkannya. Sejauh ini baru lembaga peradilan dan kesehatan yang telah maju dalam pengembangan etika ,seperti terefleksikan dalam etika kedokteran dan peradilan. Etika ini bisa jadi salah satu sumber tuntunan bagi para professional dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Pengembangan etika birokrasi ini tentunya menjadi satu tantangan bagi para sarjana dan praktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Dari alasan yang dikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita mengapa Etika PNS menjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari aparat birokrasi itu sendiri yang seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat dan seiring dengan fungsi pelayanan dari Birokrat itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan. Untuk itu para PNS harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih beretika atau bermoral di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan demikian harus ada aturan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat.
7
E. Nilai-Nilai Masyarakat Terbentuknya Etika PNS tidak terlepas dari kondisi yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan aturan, norma, kebiasaan atau budaya di tengah-tengah masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat mewarnai sikap dan perilaku yang nantinya dipandang etis atau tidak etis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang merupakan bagian dari fungsi aparat birokrasi itu sendiri. Di negara kita yang masih kental budaya paternalistik atau tunduk dan taat kepada Bapak atau pemimpin pemerintahan yang juga merupakan pemimpin birokrasi, sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk menegur para aparat Birokrasi bahwa yang dilakukannya itu tidak etis atau tidak bermoral, mereka lebih banyak diam dan malah manut saja melihat perilaku yang adan dalam jajaran aparat birokrasi. Dalam kondisi seperti di atas, inisiatif penetapan Etika bagi aparat PNS atau penyelenggara pemerintahan hampir sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Dimana pemerintah atau organisasi yang disebut birokrasi merasa paling berkuasa dan merasa dialah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan sesuatu itu etis atau tidak bagi dirinya menurut versi atau pandangannya sendiri, tanpa mempedulikan aturan main di masyarakat. Permasalahan ini sangat rumit karena Etika PNSi cenderung diseragamkan
melalui
peraturan
Kepegawaian
yang
telah
diatur oleh Birokrasi tingkat atas atau pemerintah pusat, sementara dalam pelaksanaan
tugasnya
dia
berada
di
tengah-tengah
masyarakat.
Pertanyaannya sekarang apakah yang dikatakan Etis menurut peraturan kepegawaian yang mengatur Aparat Birokrasi dapat dikatakan etis pula dalam masyarakat ataupun sebaliknya. Dalam menyikapi pelaksanaan Etika PNS di Indonesia telah diformalkan lewat ketentuan dan peraturan Kepegawaian di negara kita, sehingga terkadang tidak menyentuh permasalahan Etika dalam masyarakat
8
yang lebih jauh lagi disebut moral. Di sini tidak akan dipermasalahkan Etika PNS itu diformalkan atau tidak tetapi yang terpenting adalah bagaimana penerapannya serta sanksi yang jelas dan tegas, ini semua membutuhkan kemauan baik dari Aparat PNS itu sendiri untuk menaatinya. Pelaksanaan Etika PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sebagaimana telah disinggung di atas perlu diperhatikan perihal sanksi yang menyertainya, karena Etika pada umumnya tidak ada sanksi fisik atau hukuman tetapi berupa sanksi sosial, seperti dikucilkan, dihujat dan yang paling keras disingkirkan dari lingkungan masyarakat tersebut. Sementara bagi Aparat PNS sangat sulit, karena masyarakat enggan dan sungkan (budaya Patron yang melekat). Begitu rumit dan kompleksnya permasalahan pemerintahan dewasa ini membuat para aparat PNS (birokrasi) mudah tergelincir atau terjerumus kedalam perilaku yang menyimpang. Kondisi lain, tuntutan atau kebutuhan hidupnya sendiri turut menentukan perilaku tersebut. Untuk itu perlu adanya penegasan payung hukum atau norma aturan yang perlu disepakati bersama untuk dilakukan. Perlu juga diayomi dengan aturan hukum yang jelas dan sanksi yang tegas bagi siapa saja pelanggarnya tanpa pandang bulu di dalam jajaran Birokrasi di Indonesia. Seiring dengan itu Paul H. Douglas dalam bukunya “Ethics in Government” yang dikutip oleh oleh Drs. Haryanto, MA, terdapat tindakan-tindakan yang hendaknya dihindari oleh seorang pejabat pemerintah yang juga merupakan aparat PNS yaitu : 1. Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk
keuntungan
pribadi
dengan
mengatasnamakan
jabatan kedinasan. 2. Menerima segala sesuatu hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentinagn dinas. 3. Membicarakan masa depan peluang kerja diluar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah. 4. Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
9
5. Terlalu erat berurusan dengan orang-orang diluar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung dari izin pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa Etika PNS sangat terkait dengan perilaku dan tindakan oleh PNS tersebut dalam melaksanakan fungsi dan kerjanya, apakah ia menyimpang dari aturan dan ketentuan atau tidak. Untuk itu perlu aturan yang tegas dan nyata, sebab berbicara tentang Etika biasanya tidak tertulis dan sanksinya berupa sanksi sosial yang situasional dan kondisional tergantung tradisi dan kebiasaan masyarakat tersebut. F. Implementasi Etika PNS dalam Pemerintahan Berbicara Etika Birokrasi Pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari Etika PNS itu karena secara eksplisit Etika Birokrasi telah termuat dalam peraturan Kepegawaian yang mengatur para aparat Birokrasi (Pegawai negeri) itu sendiri. Birokrasi merupakan sebuah organisasi penyelenggara pemerintahan yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah dan memiliki jenjang atau tingkatan yang disebut hierarki. Jadi Etika PNS sangat terkait dengan tingkah laku para aparat PNS itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Etika PNS merupakan bagian dari aturan main organisasi Birokrasi atau Pegawai Negeri yang kita kenal sebagai Kode Etik Pegawai Negeri, diatur oleh Undang-undang Kepegawaian. Kode Etik yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebut Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Sapta Prasetya KORPRI) dan di kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebut Sapta Marga. Kode Etik itu dibaca secara bersama– sama pada kesempatan tertentu yang kadang-kadang diikuti oleh wejangan dari seorang pimpinanupacara yang disebut inspektur upacara (IRUP). Hal ini
dimaksudkan untuk
menciptakan
kondisi–kondisi
moril
yang
menguntungkan dalam organisasi yang berpengalaman dan menumbuhkan sikap mental dan moral yang baik. Kode Etik tersebut biasanya dibaca dalam
10
upacara bendera, upacara bulanan atau upacara ulang tahun organisasi yang bersangkutan dan upacara–upacara nasional. Setiap organisasi, misalnya PNS atau TNI ada usaha untuk membentuk Kode Etik yang lebih mengikat atau mengatur anggotanya agar lebih beretika dan bermoral. Namun sampai sekarang belum diketahui sampai
seberapa
jauh
dan
juga
belum
dapat
dipantau
secara
jelas apakah perbuatan seseorang melanggar Etika atau Kode Etik atau tidak, karena belum jelas batasannya dan apa sanksinya. Dengan demikian Kode Etik dapat benar-benar dipergunakan sebagai ukuran atau kriteria untuk menilai perilaku atau tingkah laku aparat Birokrasi sehingga disebut beretika atau tidak. Namun demikian, apapun maksud yang hendak dicapai dengan membentuk dan ,menanamkan Kode Etik tersebut adalah demi terciptanya Aparat Birokrasi (Pegawai Negeri Sipil) lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin, dan lebih rajin serta yang terpenting lebih memiliki moral yang baik serta terhindar dari perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Agar tercipta Aparat PNS yang lebih beretika sesuai harapan di atas, maka perlu usaha dan latihan ke arah itu serta penegakkan sangsi yang tegas dan jelas kepada mereka yang melanggar kode Etik atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam hubungannya dengan Kode Etik Pegawai Negeri yaitu dengan betul-betul menjiwai, menghayati dan melaksanakan Sapta Pra Setya Korpri, serta aturan-aturan kepegawaian yang telah ditentukan atau ditetapkan sebagai aturan main para aparat Birokrasi. Adapun aturan-aturan pokok yang melekat pada seorang Pegawai Negeri atau Aparat Birokrasi yang dapat dijadikan acuan Kode Etiknya dapat dilihat sebagai berikut :
1. Aturan mengenai Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
11
Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan secara
berdayaguna
dan
berhasilguna
dalam
rangka
usaha
mewujutkan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bersih, berwibawa bermutu tinggi dan sadar akan tugas serta tanggungjawabnya. Dalam hubungan ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 telah meletakkan dasar yang kokoh untuk mewujudkan Aparat Birokrasi atau PNS seperti dimaksud di atas dengan cara mengatur kedudukan dan kewajiban bagi Aparat Birokrasi
sebagai
salah
satu
kewajiban
dan
langkah
usaha
penyempurnaan aparatur negara di bidang kepegawaian. 2. Aturan mengenai kedudukan Pegawai Negeri sipil Pegawai Negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas
pemerintahan
dan
pembangunan,
pelayanan
kepada
masyarakat, mengatur masyarakat atau regulasi dan memberdayakan masyarakat. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa pegawai negeri berada sepenuhnya dibawah aturan yang telah ditentukan. 3. Penghargaan Pegawai Negeri sipil Kepada Pegawai negeri dapat diberikan penghargaan apabila telah menunjukkan kesetiaan dan prestasi kerja dan memiliki etika kerja yang
baik,
dianggap
berjasa
bagi
negara
dan
masyarakat.
Bentukpenghargaan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa yang secara otomatis kenaikkan
gajinya
diharapkan agar
sesuai
menjadi
pangkat. contoh
melaksanakan tugas.
12
Tujuan
kepada
penghargaan yang
lain
ini
dalam
4. Keanggotaan Pegawai Negeri dalam Partai Politik Untuk menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar lebih beretika dan bermoral dan agar terhindar dari kepentingan partai politik, maka sebaiknya Pegawai Negeri tidak masuk dalam politik praktis demi menjaga moralitas yang merupakan etika aparat birokrasi. 5. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Ketentuan
tentang
Disiplin
Pegawai
Negeri Sipil
diatur
dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Dalam Peraturan Pemerintah
tersebut
antara
lain
diatur
hal-hal
sebagai
berikut : kewajiban, larangan, sanksi, tata cara pemeriksaan, tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin yang kesemuanya dapat menjadi acuan dalam beretika bagi seorang aparat Birokrasi atau Pegawai Negeri. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri yang menjadi kewajiban dan harus ditaati sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, antara lain mengatur tentang : Kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Mengangkat dan mentaati sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/ janji jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku serta siap menerima sanksinya. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan
jujur,
tertib,
cermat,
bersemangat
untuk
kepentingan negara. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal
yang
dapat membahayakan
atau
merugikan
negara/
pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan
material. Mentaati ketentuan jam kerja. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Bersikap adil dan bijaksana terhadap bawahannya. Menjadi atau memberikan contoh teladan terhadap bawahannya. 13
Memberikan
kesempatan
kepada
bawahannya
untuk
meningkatkan kariernya. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai dan atasannya. Sementara larangan bagi aparat
Birokrasi
atau
pegawai
Negeri
menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980, yang juga dapat dijadikan sebagai Kode Etik Birokrasi, yaitu larangan seperti : Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri sipil. Menyalahgunakan wewenangnya. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun
yang
diketahui
atau patut
dapat
diduga
bahwa
pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri yang bersangkutan. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil, kecuali kepentingan jabatan. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau peranan dari kantor/ instansi pemerintah. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untukkepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. Semua kewajiban dan larangan yang diuraikan diatas kiranya dapat dipahami oleh Pegawai Negeri sipil selaku aparat birokrasi sebagai pagar atau norma dan aturan yang merupakan bagian dari Etika atau kode etik Pegawai Negeri.
14
Selain Kewajiban dan Larangan yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri, juga yang tidak kalah penting dalam pembentukan Etika Birokrasi adalah sanksi atau hukuman yang setimpal dengan pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas. Jenis sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Pagawai Negeri sangatlah bervariasi sesuai tingkat pelanggaran, adapun jenis sanksi tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 terdiri dari : 1. Hukuman
disiplin
ringan
antara
lain
teguran
lisan, teguran
tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Jenis hukuman disiplin sedang, antara lain penundaan kenaikkan gaji berkala untuk paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali gaji berkala untuk paling lama satu tahun dan Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. 3. Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari penurunan pangkat pada pangkat
yang
setingkat
lebih
rendah
paling
lama
satu
tahun, Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan
sendiri
selaku
pegawai
negeri
sipil dan Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Dari sanksi hukuman yang diberikan dan patut diterima bagi siapa saja pelanggar Etika atau peraturan yang turut mengatur moralitas para aparat birokrasi di atas, jelaslah bagi kita beratnya sanksi atau hukuman yang telah ditentukan. Permasalahan sekarang kembali lagi kepada penegakkan
sanksi
atas
pelanggaran
Etika
tersebut,
betul-betul
dilaksanakan atau ditegakkan kepada mereka yang melanggar atau hanya sebatas retorika ataupun sanksi sosial saja. Sanksi sosial hanya efektif apabila aparat PNS itu berada di tengah-tengah masyarakat, sementara apabila dalam organisasi Birokrasi harus tegas berupa sanksi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan tersebut di atas.
15
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Uraian-uraian dari makalah yang disajikan di atas, hanya merupakan konsep ideal yang diharapkan dari aparat pelaksana pemerintahan di Indonesia yang merupakan aparat birokrasi di negara kita dengan tugas dan fungsi pokok untuk melayani masyarakat, mengatur masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Fungsi-fungsi ini dapat dilaksanakan dengan 16
baik apabila Aparat Birokrasi pemerintahan dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki Etika dalam bekerja. Etika Birokrasi (Pegawai Negeri Sipil) bukan hanya sekedar retorika yang didengungkan baik lewat Sapta Pra Setya Korpri maupun Sapta Marga dan sederetan
Undang-undang
atau
Peraturan
Pemerintah Tentang
kepegawaian. Yang lebih penting bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat dihayati dan diamalkan dalam berperilaku sebagai Aparat Birokrasi dan yang tidak kalah penting yaitu bagaimana penegakkan hukum atau sanksi yang tegas bagi para pelanggar aturan yang telah disepakati dan ditentukan tersebut. Hukuman atau sanksi perlu ditegakkan secara merata tanpa pandang bulu apakah dia atasan atau bawahan. B. Saran 1. Perhatian dan pengawasan yang kurang dari atasan meminimalkan etika yang ada dalam lingkungan kerja, karena hal itu dapat membuat para pegawai merasa bebas melakukan apa saja tanpa takut ada teguran maupun sanksi dari atasan, disarankan pihak yang berwewenang lebih mengoptimalkan pengawasan agar etika tetap terjaga. 2. Dilihat dari segi kemajuan Teknologi, penggunaan CCTV sangat diperlukan untuk menekan pelanggaran etika para PNS dalam menjalankan pelenggaraan pemerintahan. 3. Disiplin sedapat mungkin harus dioptimalkan karena secara tidak langsung akan pengaruhnya moral dan etika birokrasi pemerintahan. DAFTAR PUSTAKA
Fernanda, M.Soc.Sc, Drs.Desi. 2006.Etika Organisasi Pemerintah:Modul Pendidikan
Dan
Pelatihan
Prajabatan
Golongan
III.Jakarta.Lembaga
Administrasi Negara. Kencana, Inu. 1991, Sistem Pemerintahan Indonesia:Jakarta.Gema Insane Press.
17
http://aiardian.wordpress.com/2009/07/22/contoh-makalah-etikapemerintahan/ http://politikana.com/baca/2011/03/05/etika-pemerintahan.html http://makalainet.blogspot.com/2014/01/etika-pemerintahan-2.html
18
http://bima-san.blogspot.com/2013/07/pelanggaran-atas-hak-merekjenang.html
19
