BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Pada Pada tangga tanggall 1 Januar Januarii 2014 2014 BPJS BPJS Keseha Kesehatan tan telah telah menyelen menyelengga ggaraka rakan n Progra Program m Jaminan Kesehatan. Kesehatan. Bagi Tenaga Tenaga Kerja yang mengikuti mengikuti program JPK (Jaminan (Jaminan Pemelihara Pemelihara Kesehatan PT Jamsostek (Persero akan dialihkan ke BPJS Kesehatan. !ndang"!ndang #o. 24 Tahun 2011 juga menetapkan$ Jaminan Sosial #asional akan diselenggarakan oleh BPJS$ yang yang terdiri terdiri atas BPJS BPJS Kesehat Kesehatan an dan BPJS BPJS Ketena Ketenagak gakerja erjaan. an. Khusus Khusus untuk untuk Jamina Jaminan n Kese Keseh hatan atan
#asi #asio onal nal
(JK (JK#
akan akan
disel iselen eng ggara garaka kan n
oleh oleh
BPJS PJS
Kese Keseha hata tan n
yang ang
implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Se%ara operasional$ pelaksanaan JK# dituangkan dalam dalam Peratur Peraturan an Pemerin Pemerintah tah dan Peratu Peraturan ran Preside Presiden$ n$ antara antara lain& lain& Peratu Peraturan ran Pemerin Pemerintah tah #o.101 Tahun Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan 'uranan (PB' Peraturan Presiden #o. 12 Tahun Tahun 201) tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan JK# ( Roadmap ( Roadmap Jaminan Kesehatan #asional. BPJS BPJS Keseha Kesehatan tan akan akan mem*eri mem*erikan kan man+aat man+aat perlin perlindun dungan gan sesuai sesuai dengan dengan hak dan keten ketentu tuan an yang yang *erl *erlak aku. u. ,ak ,ak dapa dapatt dipe dipero roleh leh setel setelah ah peru perusah sahaan aan dan dan tena tenaga ga kerj kerjaa menyelesaikan ke-aji*an untuk mem*ayar iuranan. alam alam pelaks pelaksana anaan an BPJS$ BPJS$ masih masih ditemuk ditemukan an *anya *anyak k masalah masalah yang yang menye* menye*a*k a*kan an mun%uln mun%ulnya ya keluha keluhan"k n"kelu eluhan han dari dari masyarak masyarakat at dianta diantarany ranya$ a$ proses proses registr registrasi asi yang yang rumit$ rumit$ pelayanan yang kurang memuaskan$ ruang pera-atan yang tidak sesuai dengan jenis iuranan BPJS$ dan masih *anyak lainnya. ,al ini dise*a*kan karena kurangnya persiapan dalam pelaksanaan BPJS. Tidak hanya itu$ *anyak dari pihak masyarakat yang *elum *e lum tahu prosedur registrasi dan %ara kerja BPJS. !ntuk itu$ kita perlu mengenal BPJS le*ih dalam agar kita tidak hanya terikut dengan keluhan"keluhan yang ada tetapi juga *isa ikut mem*antu menyelesaikan masalah se%ara *ersama. /elihat masih *anyaknya masalah masala h BPJS yang *elum diketahui penye*a*nya maka$ dalam makalah ini penyusun tertarik untuk mem*ahas pengenalan terhadap BPJS$ *agaimana struktur organisasinya dan lain"lain. Karena untuk masuk dan ikut dalam se*uah program pemerintah maupun program"program lainnya setidaknya kita sudah mengetahui mengenai %ara kerja program terse*ut.
1
1.2.
Rumusan Masalah
dapun rumusan masalah yang akan menjadi pem*ahasan dalam makalah ini$ yaitu & 1. 2. ). 4. 5. 6. 8. 1.3.
Bagaimana PerjalananSejarah BPJS pa de+inisi BPJS pa 3ungsi$ Tugas$ dan e-enang BPJS pa /an+aat dari dari BPJS Bagaimana Pem*iayaan dari BPJS Bagaimana 7ara Pem*ayaran 3asilitas Kesehatan pa penye*a* naiknya iuranan premi BPJS Tujuan
dapun tujuan penyusunan makalah ini$ yaitu & 1. 2. ). 4. 5. 6. 8.
1..
!ntuk mengetahui sejarah singkat BPJS. /eningkatkan pengetahuan mengenai pengertian BPJS. !ntuk mengetahui +ungsi$ tugas$ dan -e-enang BPJS. !ntuk mengetahui man+aat BPJS. !ntuk mengetahui pem*iayaan BPJS. !ntuk mengetahui 7ara Pem*ayaran 3asilitas Kesehatan. !ntuk mengetahui penye*a* dari pihak BPJS menaikkan harga iuranan premi.
Man!aat
/an+aat yang dapat diperoleh dari makalah ini$ yaitu & 1. 2. ). 4. 5. 6. 8.
apat mengetahui sejarah singkat BPJS. apat mengetahui de+inisi BPJS. apat mengetahui +ungsi$ tugas$ dan -e-enang BPJS. apat mengetahui man+aat BPJS. apat mengetahui pem*iayaan BPJS. apat mengetahui 7ara pem*ayaran +asilitas kesehatan. apat mengetahui maksud dari pihak BPJS menaikkan harga iuranan premi.
2
BAB II PEMBAHA"AN 2.1. "ejarah BP#"
danya pengeluaran yang tidak terduga apa*ila seseorang terkena penyakit$ apalagi tergolong penyakit *erat yang menuntut sta*ilisasi yang rutin seperti hemodialisa atau *iaya operasi yang sangat tinggi. ,al ini *erpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan ke*utuhan hidup pada umumnya menjadi *iaya pera-atan dirumah sakit$ o*at" o*atan$ operasi$ dan lain lain. ,al ini tentu menye*a*kan kesukaran ekonomi *agi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga mun%ulah istilah 9S'K'#:$ sakit sedikit jadi miskin. apat disimpulkan$ *ah-a kesehatan tidak *isa digantikan dengan uang$ dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengo*ati penyakit yang dideritanya.Begitu pula dengan resiko ke%elakaan dan kematian. Suatu peristi-a yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana ke%elakaan dapat menye*a*kan merosotnya kesehatan$ ke%a%atan$ ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan$ *aik sementara maupun permanen. Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang semakin *ertam*ah. Pada tahun Pada 20)0$ diperkirakan jumlah penduduk 'ndonesia adalah 280 juta orang. 80 juta diantaranya diduga *erumur le*ih dari 60 tahun. apat disimpulkan *ah-a pada tahun 20)0 terdapat 25; penduduk 'ndonesia adalah lansia.
?kto*er 2004$ *anyak pihak *erharap tudingan 'ndonesia se*agai :negara tanpa jaminan sosial: akan segera luntur dan menja-a* permasalahan di atas. /un%ulnya !! SJS# ini juga dipi%u oleh !! Tahun 1>45 dan peru*ahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1$ Pasal 20$ Pasal 2@, ayat (1$ ayat (2 dan ayat ()$ serta Pasal )4 ayat (1 dan ayat (2 mengamanatkan untuk mengem*angkan Sistem Jaminan Sosial #asional. ,ingga disahkan dan diundangkan !! SJS# telah melalui proses yang panjang$ dari tahun 2000 hingga tanggal 1> ?kto*er 2004.
ia-ali dengan Sidang Tahunan /PA A' Tahun 2000$ dimana Presiden *durrahman ahid menyatakan tentang Pengem*angan Konsep SJS#. Pernyataan Presiden terse*ut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang !ndang"!ndang Jaminan Sosial (!!
JS
oleh
Kantor
/enko
Kesra
(Kep.
/enko
Kesra
dan
Taskin
#o.
25KP/#K?KSAC'''2000$ tanggal ) gustus 2000$ tentang Pem*entukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial #asional. Sejalan dengan pernyataan Presiden$ P A' melalui Pertim*angan P A' #o. )0P2000$ tanggal 11 ?kto*er 2000$ menyatakan perlu segera di*entuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial #asional dalam rangka me-ujudkan masyarakat sejahtera. alam 3e*ruari 200)$ hingga Konsep terakhir A!! SJS#$ 14 Januari 2004$ yang diserahkan oleh Tim SJS# kepada Pemerintah$ telah mengalami 52 (lima puluh dua kali peru*ahan dan penyempurnaan. Kemudian setelah dilakukan re+ormulasi *e*erapa pasal pada Konsep terakhir A!! SJS# terse*ut$ Pemerintah menyerahkan A!! SJS# kepada PA A' pada tanggal 26 Januari 2004.
Selama pem*ahasan Tim Pemerintah dengan Pansus A!! SJS# PA A' hingga diter*itkannya !! SJS#$ A!! SJS# telah mengalami ) (tiga kali peru*ahan. /aka dalam perjalanannya$ Konsep A!! SJS# hingga diter*itkan menjadi !! SJS# telah mengalami peru*ahan dan penyempurnaan se*anyak 56 (lima puluh enam kali. !! SJS# terse*ut se%ara resmi diter*itkan menjadi !! #o. 40 Tahun 2004 tentang SJS# pada tanggal 1> ?kto*er Tahun 2004. engan demikian proses penyusunan !! SJS# memakan -aktu ) (tiga tahun 8 (tujuh *ulan dan 18 (tujuh *elas hari sejak Kepses-apres #o. 8 Tahun 2001$ 21 /aret 2001. Lanjutan Im$lementas% UU "#"N h%ngga ke UU BP#"
Setelah resmi menjadi undang"undang$ 4 *ulan *erselang !! SJS# kem*ali terusik. Pada *ulan Januari 2005$ ke*ijakan SKSK'# mengantar *e*erapa daerah ke /K untuk menguji !! SJS# terhadap !! #egara A' Tahun 1>45. Penetapan 4 B!/# se*agai BPJS dipahami se*agai monopoli dan menutup kesempatan daerah untuk menyelenggarakan jaminan sosial. 4 *ulan kemudian$ pada )1 gustus 2005$ /K menganulir 4 ayat dalam Pasal 5 yang mengatur penetapan 4 B!/# terse*ut dan mem*eri peluang *agi daerah untuk mem*entuk BPJS aerah (BPJS. Putusan /K semakin memperumit penyelenggaraan jaminan sosial di masa transisi. Pem*angunan kelem*agaan SJS# yang semula diatur dalam satu paket peraturan dalam !! SJS#$ kini harus diatur dengan !! BPJS. e-an Jaminan Sosial #asional (JS# pun akhirnya *aru ter*entuk. Pemerintah se%ara resmi mem*entuk JS# le-at Keputusan Presiden (Keppres #omor 110 tahun 200@ tentang pengangkatan anggota JS# tertanggal 24 Septem*er 200@. Pem*ahasan A!! BPJS *erjalan alot. Tim Kerja /enko Kesra dan Tim Kerja /eneg B!/#$ yang nota*ene keduanya adalah Pem*antu Presiden$ tidak men%apai titik temu. A!! BPJS tidak selesai dirumuskan hingga tenggat peralihan !! SJS# pada 1> ?kto*er 200> terle-ati. Seluruh perhatian ter%urah pada A!! BPJS sehingga perintah dari 21 pasal yang mendelegasikan peraturan pelaksanaan tera*aikan. ,asilnya$ penyelenggaraan jaminan sosial 'ndonesia gagal menaati semua ketentuan !! SJS# yaitu 5 tahun. Tahun *erganti. PA mengam*il alih peran%angan A!! BPJS pada tahun 2010. Perde*atan konsep BPJS kem*ali men%uat ke permukaan sejak PA mengajukan A!! BPJS inisiati+ PA kepada Pemerintah pada *ulan Juli 2010. Bahkan area perde*atan *ertam*ah$
selain *entuk *adan hukum$ Pemerintah dan PA tengah *erseteru menentukan siapa BPJS dan *erapa jumlah BPJS. ikotomi BPJS multi dan BPJS tunggal tengah diperde*atkan dengan sengit. Pro dan kontra ke*eradaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS akhirnya *erakhir pada 2> ?kto*er 2011$ ketika PA A' sepakat dan kemudian mengesahkannya menjadi !ndang"!ndang. Setelah melalui proses panjang yang melelahkan mulai dari puluhan kali rapat di mana setidaknya dilakukan tak kurang dari 50 kali pertemuan di tingkat Pansus$ Panja$ hingga proses +ormal lainnya. Sementara di kalangan operator hal serupa dilakukan di lingkup empat B!/# penyelenggara program jaminan sosial meliputi PT Jamsostek$ PT Taspen$ sa*ri$ dan PT skes. /eski *ukan sesuatu yang mudah$ namun ke*eradaan BPJS mutlak ada se*agai implementasi !ndang"!ndang #omor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial #asional (SJS#$ yang *ahkan semestinya telah dapat dioperasionalkan sejak > ?kto*er 200> dua tahun lampau. Perjalanan tak selesai sampai disahkannya BPJS menjadi !! +ormal$ jalan terjal nan *erliku menanti di depan. Segudang pekerjaan rumah menunggu untuk diselesaikan demi terpenuhinya hak rakyat atas jaminan sosial. Se*uah kajian menye*utkan *ah-a saat ini$ *erdasarkan data yang dihimpun oleh PA A' dari keempat Badan !saha /ilik #egara (B!/# yang *erstatus *adan hukumnya adalah Persero terse*ut$ hanya terdapat sekitar 50 juta orang di 'ndonesia ini dilayani oleh Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh 4 B!/# penyelenggara jaminan sosial. Pas&a "ah UU BP#"
Peru*ahan dari 4 PT (Persero yang selama ini menyelenggarakan program jaminan sosial menjadi 2 BPJS sudah menjadi perintah !ndang"!ndang$ karena itu harus dilaksanakan. Peru*ahan yang multi dimensi terse*ut harus dipersiapkan dengan se*aik" *aiknya agar *erjalan sesuai dengan ketentuan !! BPJS.Pasal 60 ayat (1 !! BPJS menentukan BPJS Kesehatan mulai *eroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian Pasal 62 ayat (1 !! BPJS menentukan PT Jamsostek (Persero *eru*ah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan dan menurut Pasal 64 !! BPJS mulai *eroperasi paling lam*at tanggal 1 Juli 2015.
Pada saat mulai *erlakunya !! BPJS$ e-an Komisaris dan ireksi PT skes (Persero dan PT Jamsostek (Persero ditugasi oleh !! BPJS untuk menyiapkan *er*agai hal yang diperlukan untuk *erjalannya proses tran+ormasi atau peru*ahan dari Persero menjadi BPJS dengan status *adan hukum pu*lik. Peru*ahan terse*ut men%akup struktur$ mekanisme kerja dan juga kultur kelem*agaan./engu*ah struktur$ mekanisme kerja dan kultur kelem*agaan yang lama$ yang sudah mengakar dan dirasakan nyaman$ sering menjadi kendala *agi penerimaan struktur$ mekanisme kerja dan kultur kelem*agaan yang *aru$ meskipun hal terse*ut ditentukan dalam !ndang"!ndang. !ntuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari kedua B!/# ini$ B!/# yang diper%aya mengem*an tugas menyiapkan peru*ahan terse*ut. Se*agai pro+essional tentu mereka paham *agaimana %aranya mengatasi *er*agai persoalan yang tim*ul dalam proses peru*ahan terse*ut$ dan *agaimana harus *ertindak pada -aktu yang tepat untuk mem*uat peru*ahan *erjalan terti* e+ekti+$ e+isien dan lan%ar sesuai dengan ren%ana. Tahun 2012 merupakan tahun untuk mempersiapkan peru*ahan yang ditentukan dalam !! BPJS. Peru*ahan yang dipersiapkan dengan %ermat$ +okus pada hasil dan *erorientasi pada proses implementasi Peraturan Perundang"undangan se%ara taat asas dan didukung oleh pemangku kepentingan$ akan mem*uat peru*ahan BPJS mem*eri harapan yang le*ih *aik untuk pemenuhan hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial. 2.2. De!%n%s% BP#"
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lem*aga yang di*entuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di 'ndonesia menurut !ndang"undang #omor 40 Tahun 2004 dan !ndang"undang #omor 24 Tahun 2011. Sesuai !ndang"undang #omor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial #asional$ BPJS merupakan *adan hukum nirla*a. Berdasarkan !ndang"undang #omor 24 Tahun 2011$ BPJS akan menggantikan sejumlah lem*aga jaminan sosial yang ada di 'ndonesia yaitu lem*aga asuransi jaminan kesehatan PT. skes 'ndonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lem*aga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Trans+ormasi PT skes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan se%ara *ertahap. Pada a-al 2014$ PT skes akan menjadi BPJS Kesehatan$ selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
1. !ndang" !ndang Aepu*lik 'ndonesia #omor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan 2. !ndang" !ndang Aepu*lik 'ndonesia #omor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ). Peraturan Pemerintah Aepu*lik 'ndonesia #omor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan 'uranan Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Presiden Aepu*lik 'ndonesia #omor 12 Tahun 201) Tentang Jaminan Kesehatan. 2.2.2. 'e$esertaan (aj%)
Setiap -arga negara 'ndonesia dan -arga asing yang sudah *erdiam di 'ndonesia selama minimal enam *ulan -aji* menjadi anggota BPJS. 'ni sesuai pasal 14 !! BPJS. Setiap perusahaan -aji* menda+tarkan pekerjanya se*agai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak *ekerja pada perusahaan -aji* menda+tarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuranan yang *esarnya ditentukan kemudian. Sedangkan *agi -arga miskin$ iuranan BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan 'uranan. /enjadi peserta BPJS tidak hanya -aji* *agi pekerja di sektor +ormal$ namun juga pekerja in+ormal. Pekerja in+ormal juga -aji* menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja -aji* menda+tarkan dirinya dan mem*ayar iuranan sesuai dengan tingkatan man+aat yang diinginkan. Jaminan kesehatan se%ara uni=ersal diharapkan *isa dimulai se%ara *ertahap pada 2014 dan pada 201>$ diharapkan seluruh -arga 'ndonesia sudah memiliki jaminan kesehatan terse*ut. /enteri Kesehatan #a+siah /*oi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya e+isiensi.
2.2.3. Hak *an 'e+aj%)an Peserta BP#" 'esehatan
,ak Peserta & 1. /endapatkan kartu peserta se*agai *ukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan 2. /emperoleh man+aat dan in+ormasi tentang hak dan ke-aji*an serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang *erlaku ). /endapatkan pelayanan kesehatan di +asilitas kesehatan yang *ekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan 4. /enyampaikan keluhanpengaduan$ kritik dan saran se%ara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan. Ke-aji*an Peserta & 1. /enda+tarkan dirinya se*agai peserta serta mem*ayar iuranan yang *esarannya sesuai dengan ketentuan yang *erlaku 2. /elaporkan peru*ahan data peserta$ *aik karena pernikahan$ per%eraian$ kematian$ kelahiran$ pindah alamat atau pindah +asilitas kesehatan tingkat ' ). /enjaga Kartu Peserta agar tidak rusak$ hilang atau diman+aatkan oleh orang yang tidak *erhak. 4. /entaati semua ketentuan dan tata %ara pelayanan kesehatan. 2.3. ,ungs%- Tugas- *an (e+enang BP#" 2.3.1. ,ungs% BP#"
!! BPJS menetukan *ah-a BPJS Kesehatan *er+ungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut !! SJS# diselenggarakan se%ara nasional *erdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas$ dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh man+aat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi ke*utuhan dasar kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut !! BPJS *er+ungsi menyelenggarakan 4 program$ yaitu program jaminan ke%elakaan kerja$ jaminan hari tua$ jaminan pensiun$ dan jaminan kematian. /enurut !! SJS# program jaminan ke%elakaan kerja diselenggarakan se%ara nasional *erdasarkan prinsip asuransi sosial$ dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh man+aat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apa*ila seorang pekerja mengalami ke%elakaan kerja atau menderita penyakit aki*at kerja. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan se%ara nasional *erdasarkan prinsip asuransi sosial atau ta*ungan -aji*$ dengan tujuan untuk menjamin agar peserta
menerima uang tunai apa*ila memasuki masa pensiun$ mengalami %a%at total tetap$ atau meninggal dunia. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan se%ara nasional *erdasarkan prinsip asuransi sosial atau ta*ungan -aji*$ untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau *erkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami %a%at total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan *erdasarkan man+aat pasti. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan se%ara nasional *erdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk mem*erikan santuan kematian yang di*ayarkan kepada ahli -aris peserta yang meninggal dunia. 2.3.2. Tugas BP#"
alam melaksanakan +ungsi se*agaimana terse*ut diatas BPJS *ertugas untuk& 1. 2. ). 4. 5. 6.
/elakukan danatau menerima penda+taran peserta /emungut dan mengumpulkan iuranan dari peserta dan pem*eri kerja /enerima *antuan iuranan dari Pemerintah /engelola ana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta /engumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial /em*ayarkan man+aat danatau mem*iayai pelayanan kesehatan sesuai dengan
ketentuan program jaminan sosial dan 8. /em*erikan in+ormasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. engan kata lain tugas BPJS meliputi penda+taran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan$ pemungutan$ pengumpulan iuranan termasuk menerima *antuan iuranan dari Pemerintah$ pengelolaan ana jaminan Sosial$ pem*ayaran man+aat danatau mem*iayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian in+ormasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keter*ukaan in+ormasi. Tugas penda+taran kepesertaan dapat dilakukan se%ara pasi+ dalam arti menerima penda+taran atau se%ara akti+ dalam arti menda+tarkan peserta. 2.3.3. (e+enang BP#"
alam melaksanakan tugasnya se*agaimana diamksud di atas BPJS *er-enang&
1. /enagih pem*ayaran 'uranan 2. /enempatkan ana Jaminan Sosial untuk in=estasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertim*angkan aspek likuiditas$ sol=a*ilitas$ kehati"hatian$ keamanan dana$ dan hasil yang memadai ). /elakukan penga-asan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pem*eri kerja dalam memanuhi ke-aji*annya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang" undangan jaminan sosial nasional 4. /em*uat kesepakatan dengan +asilitas kesehatan mengenai *esar pem*ayaran +asilitas kesehatan yang menga%u pada standar tari+ yang ditetapkan oleh Pemerintah 5. /em*uat atau menghentikan kontrak kerja dengan +asilitas kesehatan 6. /engenakan sanksi administrati+ kepada peserta atau pem*eri kerja yang tidak memenuhi ke-aji*annya 8. /elaporkan pem*eri kerja
kepada
instansi
yang
*er-enang
mengenai
ketidakpatuhannya dalam mem*ayar iuranan atau dalam memenuhi ke-aji*an lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan dan @. /elakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Ke-enangan menagih pem*ayaran 'uranan dalam arti meminta pem*ayaran dalam hal terjadi penunggakan$ kema%etan$ atau kekurangan pem*ayaran$ ke-enangan melakukan penga-asan dan ke-enangan mengenakan sanksi administrati+ yang di*erikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS se*agai *adan hukum pu*lik. 2.3.. Pertanggung #a+a)an BP#"
BPJS Kesehatan -aji* mem*ayar 3asilitas Kesehatan atas pelayanan yang di*erikan kepada Peserta paling lam*at 15 (lima *elas hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Besaran pem*ayaran kepada 3asilitas Kesehatan ditentukan *erdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi 3asilitas Kesehatan di -ilayah terse*ut dengan menga%u pada standar tari+ yang ditetapkan oleh /enteri Kesehatan. alam hal tidak ada kesepakatan atas *esaran pem*ayaran$ /enteri Kesehatan memutuskan *esaran pem*ayaran atas program JK# yang di*erikan. sosiasi 3asilitas Kesehatan ditetapkan oleh /enteri Kesehatan. alam JK#$ peserta dapat meminta man+aat tam*ahan *erupa man+aat yang *ersi+at non medis *erupa akomodasi. /isalnya& Peserta yang menginginkan kelas pera-atan yang le*ih tinggi daripada haknya$ dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tam*ahan$ atau mem*ayar sendiri selisih antara *iaya yang dijamin oleh BPJS
Kesehatan dan *iaya yang harus di*ayar aki*at peningkatan kelas pera-atan$ yang dise*ut dengan iuran *iaya (additional %harge. Ketentuan terse*ut tidak *erlaku *agi peserta PB'. Se*agai *entuk pertanggungja-a*an atas pelaksanaan tugasnya$ BPJS Kesehatan -aji* menyampaikan pertanggungja-a*an dalam *entuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan (periode 1 Januari sampai dengan )1 esem*er.
1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu pelayanan kesehatan non"spesi+ikasi& a. dministrasi pelayanan *. Pelayanan promiti+ dan pre=enti+ %. Pemeriksaan$ pengo*atan dan konsultasi medis d. Tindakan medis non"spesialistik *aik operati+ manupun non"operati+ e. Trans+usi darah +. Pemeriksaan penunjang diagnostik la*oratorium tingkat pertama$ dan g. Aa-at inap tingkat pertama sesuai indikasi 2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yaitu pelayanan kesehatan yang men%akup& Program jaminan pemelihara kesehatan mem*erikan man+aat paripurna meliputi seluruh ke*utuhan medis yang diselenggarakan di setiap jenjang Program Pelayanan Kesehatan dengan rin%ian %akupan pelayanan se*agai *erikut& a. Pelayanan Aa-at Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas$ Klinik$ Balai Pengo*atan atau okter praktek solo *. Pelayanan Aa-at Jalan tingkat '' (lanjutan adalah pemeriksaan dan pengo*atan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK ' sesuai dengan indikasi medis %. Pelayanan Aa-at 'nap di Aumah Sakit adalah pelayanan kesehatan yang di*erikan kepada peserta yang memerlukan pera-atan di ruang ra-at inap Aumah Sakit d. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan persalinan yang di*erikan kepada tenaga kerja -anita *erkeluarga atau istri tenaga kerja peserta program pemelihara kesehatan maksimum sampai dengan persalinan ke ) (tiga.
jaminan
e. Pelayanan Khusus adalah pelayanan reha*ilitasi$ atau man+aat yang di*erikan untuk mengem*alikan +ungsi tu*uh +. mergensi merupakan suatu keadaan dimana peserta mem*utuhkan pertolongan segera$ yang *ila tidak dilakukan dapat mem*ahayakan ji-a. 2.3.0. Pela/anan 'esehatan /ang T%*ak D%jam%n
1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur se*agaimana diatur dalam peraturan yang *erlaku. 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di +asilitas kesehatan yang tidak *ekerjasama dengan BPJS Kesehatan (ke%uali untu kasus ga-at darurat. ). Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan ke%elakaan kerja terhadap penyakit atau %edera aki*at ke%elakaan kerja atau hu*ungan kerja. 4. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan ke%elakaan lalu lintas. 5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik danatau kosmetik. 8. Pelayanan untuk mengatasi in+ertilitas (memperoleh keturunan. @. Pelayanan ortodonsi (meratakan gigi. >. Fangguan kesehatan aki*at ketergantungan o*at terlarang danatau alkohol. 10. Fangguan kesehatan aki*at sengaja menyakiti diri sendiri atau aki*at melakukan ho*i yang *er*ahaya. 11. Pengo*atan komplementer$ alternati+ dan tradisional. 12. Pengo*atan dan tindakan medis yang dikategorikan se*agai eksperimentasi. 1). lat kontrasepsi$ kosmetik$ makanan *ayi dan susu. 14. Per*ekalan kesehatan rumah tangga. 15. Pelayanan kesehatan aki*at *en%ana dan -a*ah. 2.. Man!aat BP#"
/an+aat BPJS dari segi Promosi dan Pre=enti+ akan mem*erikan pelayanan yang meliputi& 1. Penyuluhan kesehatan perorangan Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolahan +aktor resiko penyakit dan P,BS. 2. 'munisasi dasar Pelayanani imunisasi dasar meliputi& a. Caksin Ba%%ile 7almett Fuerin (B7F *. Caksin i+teri Pertusis Tetanus (PT %. Caksin ,epatitis"B d. Caksin Polio$ dan e. Caksin 7ampak ). Keluarga Beren%ana (KB
Pelayanan KB yang dijamin meliputi konseling$ kontrasepsi dasar$ =asektomi dan tu*ektomi dimana BPJS akan *ekerjasama dengan lem*aga terkait. 4. Skrining kesehatan Pelayanan skrining kesehatan di*erikan se%ara selekti+ yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan men%egah dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu. 2. Pem)%a/aan BP#"
'uranan Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang di*ayarkan se%ara teratur oleh Peserta$ Pem*eri Kerja$ danatau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (pasal 16$ Perpres #o. 12201) tentang Jaminan Kesehatan. Tari+ Kapitasi adalah *esaran pem*ayaran per"*ulan yang di*ayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada 3asilitas Kesehatan Tingkat Pertama *erdasarkanjumlah peserta yang terda+tar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang di*erikan. Tari+ #on Kapitasi adalah *esaran pem*ayaran klaim oleh BPJS Kesehatankepada 3asilitas Kesehatan Tingkat Pertama *erdasarkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang di*erikan. Tari+ Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya dise*ut Tari+ '#" 7BFGsadalah *esaran pem*ayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada 3asilitasKesehatan Tingkat
1 Bagi Peserta PB'$ iuranan di*ayar oleh Pemerintah. 2 Bagi Peserta Pekerja Penerima !pah$ 'uranannya di*ayar oleh Pem*eri Kerja dan Pekerja. ) Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima !pah dan Peserta Bukan Pekerja iuranan di*ayar oleh Peserta yang *ersangkutan. 4 Besarnya 'uranan Jaminan Kesehatan #asional ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan ditinjau ulang se%ara *erkala sesuai dengan perkem*angan sosial$ ekonomi$ dan ke*utuhan dasar hidup yang layak. 2..2 Pem)a/aran Iuranan
Setiap Peserta -aji* mem*ayar iuranan yang *esarnya ditetapkan *erdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah atau suatu jumlah nominal tertentu (*ukan penerima upah dan PB'. Setiap Pem*eri Kerja -aji* memungut iuranan dari
pekerjanya$ menam*ahkan iuranan peserta yang menjadi tanggung ja-a*nya$ dan mem*ayarkan iuranan terse*ut setiap *ulan kepada BPJS Kesehatan se%ara *erkala (paling lam*at tanggal 10 setiap *ulan. pa*ila tanggal 10 (sepuluh jatuh pada hari li*ur$ maka iuranan di*ayarkan pada hari kerja *erikutnya. Keterlam*atan pem*ayaran iuranan JK# dikenakan denda administrati+ se*esar 2; (dua persen per*ulan dari total iuranan yang tertunggak dan di*ayar oleh Pem*eri Kerja. Peserta Pekerja Bukan Penerima !pah dan Peserta *ukan Pekerja -aji* mem*ayar iuranan JK# pada setiap *ulan yang di*ayarkan palinglam*at tanggal 10 (sepuluh setiap *ulan kepada BPJS Kesehatan. Pem*ayaran iuranan JK# dapat dilakukan dia-al. BPJS Kesehatan menghitung kele*ihan atau kekurangan iuranan JK# sesuai dengan Faji atau !pah Peserta. alam hal terjadi kele*ihan atau kekurangan pem*ayaran iuranan$ BPJS Kesehatan mem*eritahukan se%ara tertulis kepada Pem*eri Kerja danatau Peserta paling lam*at 14 (empat *elas hari kerja sejak diterimanya iuranan. Kele*ihan atau kekurangan pem*ayaran iuranan diperhitungkan dengan pem*ayaran 'uranan *ulan *erikutnya. 'uranan premi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan pekerja in+ormal. Besaran iuranan *agi pekerja *ukan penerima upah itu adalah Ap25.500 per *ulan untuk layanan ra-at inap kelas '''$ Ap42.500 untuk kelas '' dan Ap5>.500 untuk kelas '. 2.0.
ara Pem)a/aran ,as%l%tas 'esehatan
BPJS Kesehatan akan mem*ayar kepada 3asilitas Kesehatan tingkat pertama dengan Kapitasi. !ntuk 3asilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan$ BPJS Kesehatan mem*ayar dengan sistem paket '# 7BFGs. /engingat kondisi geogra+is 'ndonesia$ tidak semua 3asilitas Kesehatan dapat dijangkau dengan mudah. /aka$ jika di suatu daerah tidak memungkinkan pem*ayaran *erdasarkan Kapitasi$ BPJS Kesehatan di*eri -e-enang untuk melakukan pem*ayaran dengan mekanisme lain yang le*ih *erhasil guna. Semua 3asilitas Kesehatan meskipun tidak menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan -aji* melayani pasien dalam keadaan ga-at darurat$ setelah keadaan ga-at daruratnya teratasi dan pasien dapat dipindahkan$ maka +asilitas kesehatan terse*ut -aji* merujuk ke +asilitas kesehatan yang *ekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan akan mem*ayar kepada +asilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama setelah mem*erikan pelayanan ga-at darurat setara dengan tari+ yang *erlaku di -ilayah terse*ut. 2..
Pen/e)a) *ar% P%hak BP#" Mena%kkan Harga Iuranan Prem%
Kenapa iuran premi harus naik Ja-a*annya se*etulnya sederhana. Pasalnya iuran premi *agi kelompok Penerima Bantuan 'uranan (PB' se*anyak Ap1>.225 dipandang sudah tidak rele=an lagi diterapkan di 2016. Besaran iuranan perlu ditingkatkan signi+ikan agar sesuai dengan *elanja kesehatan +asilitas kesehatan. Jadi sudah sangat tepat jika Presiden Joko idodo memerintahkan agar JS# dan BPJS Kesehatan menghitung kem*ali iuranan kepesertaan JK#"BPJS Kesehatan yang pantas di 2016. 'uranan yang memadai diperlukan agar dapat memenuhi nilai keekonomian +asilitas kesehatan sehingga ke*erlangsungan program JK# terjaga. Sementara ini$ JS# mengusulkan *esaran iuranan Ap 28.500 seperti yang pernah diusulkan di 2012.
pakah kenaikan iuran premi menjadi Ap 28.500 Ea$ jumlahnya tentu seperti itu. Pasalnya angka Ap28.500 merupakan hasil perhitungan se%ara aktuaria pada 2012. Jika ditetapkan pada 2016$ tentu jumlahnya *elum tentu sesuai dengan ke*utuhan di saat itu. ?leh karena itu$ pada saat ini$ *aik JS#$ BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan tengah menghitung *esaran ideal iuran premi untuk 2016. /ungkin saja tidak hanya iuran PB' yang perlu naik$ tetapi juga yang non"PB'. #amun$ itu semua masih dalam pengkajian. Sesuai jad-al$ seharusnya masing"masing perhitungan yang dilakukan sudah *isa rampung pada a-al pril ini. ,asil hitungan masing"masing akan di*ahas lagi di Kementerian Bidang Koordinasi Pem*erdayaan /asyarakat dan Ke*udayaan (P/K sampai nantinya disampaikan ke Kementerian Keuangan. 'dealnya memang$ perhitungan iuranan kepesertaan JK#BPJS Kesehatan seharusnya dimulai dengan menetapkan man+aat apa saja yang jadi hak peserta. Berdasarkan penetapan man+aat itu$ akan terlihat *esar dana kapitasi puskesmas dan tari+ layanan pada rumah sakit dalam sistem 'ndonesia 7ase Based Froups ('#"7BFs yang di*utuhkan. Kemudian$ *aru dihitung *erapa *esaran iuranan yang harus di*ayar seorang peserta.
Bagaimana jika kenaikan iuran premi pada PB' mem*e*ani +iskal pemerintah 'ntinya *egini$ program JK# adalah amanat dari !! 1>45. Sedangkan BPJS Kesehatan adalah lem*aga yang se%ara mandatory ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola JK#. Jadi
mustahil pemerintah akan mem*iarkan BPJS Kesehatan *angkrut. #egara pasti ingin agar BPJS Kesehatan *isa terus hidup sehingga pu*lik mendapat garansi untuk mengakses +asilitas layanan kesehatan. Saat ini saja pemerintah *erani menyuntikan dana P/# ke sejumlah B!/# hingga Ap84 triliun dari pen%a*utan alokasi BB/. /asa demi jaminan kesejahteraan rakyat pemerintah tidak *erani mem*erikan suntikan dana. BAB III PENUTUP 3.1. 'es%m$ulan
1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah *adan hukum yang di*entuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah *adan hukum yang di*entuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 2. BPJS Kesehatan akan mem*ayar kepada 3asilitas Kesehatan tingkat pertama dengan Kapitasi. !ntuk 3asilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan$ BPJS Kesehatan mem*ayar dengan sistem paket '# 7BFGs. ). BPJS Kesehatan -aji* mem*ayar 3asilitas Kesehatan atas pelayanan yang di*erikan kepada Peserta paling lam*at 15 (lima *elas hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Besaran pem*ayaran kepada 3asilitas Kesehatan ditentukan *erdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi 3asilitas Kesehatan di -ilayah terse*ut dengan menga%u pada standar tari+ yang ditetapkan oleh /enteri Kesehatan. 3.2 "aran
1. Sustaina*ilitas program atau *ah-a program jaminan sosial harus *erkelanjutan selama negara ini ada$ oleh karena itu harus dikelola se%ara prudent$ e+isien dengan tetap menga%u pada *udaya pengelolaan korporasi 2. Kenyataannya @0; penyakit yang ditangani rumah sakit rujukan di Pro=insi adalah penyakit yang seharusnya ditangani di Puskesmas. Tingkat okupansi tempat tidur yang tinggi di AS Aujukan Pro=insi *ukan indikator kesuksesan suatu Jaminan Kesehatan. ,al ini *erdampak pada *e*an +iskal daerah yang terlalu tinggi.?leh karenanya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan mem*utuhkan sistem rujukan *erjenjang dan terstruktur maka setiap Pro=insi harap segera menyusun peraturan terkait sistem rujukan.
DA,TAR PU"TA'A
H1I H2I H)I H4I
http&id.-ikipedia.org-ikiBadanPenyelenggaraJaminanSosial http&---.jamsosindonesia.%om%etakprintout26@ http&*pjs"kesehatan.go.idstatis"1)"man+aat.html http&portalkesehatanku.*logspot.%om201401man+aat"keuntungan"*pjs"
kesehatan.html H5I http&---.kopertis12.or.id2014010>selamat"datang"*pjs"kesehatan"silakan" unduh"in+ormasi"tentang"*pjs.html H6I http&---.jamsosindonesia.%omsjsn*pjs H8I http&---.*pjsketenagakerjaan.go.id%ontenti.phpmid)Lid185 H@I http&---.s%ri*d.%omdo%211120128Badan"Penyelenggara"Jaminan"Sosial" Bpjs H>I http&*pjs"kesehatan.go.id*pjsdmdo%uments e5%82*e*564da8a5)2)d>a%52@%a%a@8
MA'ALAH PELAANAN BP#" TERHADAP MA"ARA'AT DI "URABAA
Tim Penyusun & 1.
inda #ur MiMa
(1)0)1)1006
2.
-i Eus-anhadi
(1)0)1)101)
).
rie+ian 3ariMky
(1)0)1)1015
4.
JaMilul 3a-aid
(1)0)1)102@
PA?FA/ ST!' ) TK#'K <KTA? '#!STA' P?<'TK#'K <KTA?#'K #FA S!ABE 2016
