Dosen Pengampu : Ibu Herlina Helmy, SE, Akt., M.S.ak
Disusun Oleh Kelompok : 1.
Laura Widya
( 16043147 )
2.
Deby Winelfia
( 16043138 )
3.
Sri Rahayu Ramadhani
( 16043162 )
4.
Rafky Aulia
( 16043154 )
5.
Azhari Pratama
( 16043130 )
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang Dalam pembelajaran akuntansi perpajakan baiknya kita mengetahui tentang apa yang ada didalam ilmu ini. Salah satu yang terdapat didalamnya adalah tentang Aset Tetap yang akan kami uraikan di dalam makalah kami ini yang mencakup bahasan Aset Tetap. Aset tetap sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, kesalahan dalam menilai aset tetap berwujud dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup material karena nilai investasi yang ditanamkan pada aktiva tetap relative besar. Mengingat pentingnya akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan tersebut, maka perlakuannya harus berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.16). Aset tetap tersebut dalam penyajiannya pada laporan keuangan seharusnya membebankan biaya depresiasi yang dimiliki secara konsisten pada setiap periode dengan menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan standart akuntansi di Indonesia, agar diketahui nilai sisanya pada akhir periode. Dalam perpajakan perlakuan akuntansi atas aset tetap tidak seluruhnya sama dengan Pernyatan setandar akuntansi keuangan (PSAK) dikarenakan dalam perpajakan terdapat undang undang yang lebih mengikat atau memaksa sehingga alam akuntasi perpajakan tidak dapat mengikuti PSAK secara keseluruhan. Oleh karena itu kami akan menguraikan mengenai Akuntansi perpajakan yang ada di Indonesia dengan materi “Akuntansi Pajak Atas Aset Tetap & Aset Tidak Berwujud”.
BAB II Pembahasan
Definisi : Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
Gambar 1 : Definisi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 (Revisi 2007) : Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah :
Pengakuan aset
Penentuan jumlah tercatat
Pembebaban penyusutan
Rugi penurunan nilai
Pengakuan : Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika : a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
Penentuan jumlah tercatat : Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah : Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain.
Biaya perolehan aset tetap meliputi : 1. Harga perolehannya (termasuk impor pajak pembelian yg tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan- potongan lain. 2. Biaya – biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. 3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.
Contoh biaya yang diatribusikan secara langsung : 1. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. 2. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik 3. Biaya handling dan penyerahan awal 4. Biaya perakitan dan instalasi 5. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. 6. Komisi profesional
Contoh biaya - biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap: 1. Biaya pembukaan fasilitas baru 2. Biaya pengenalan produk baru (termasuk iklan & aktivitas promosi) 3. Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staff); dan 4. Administrasi dan biaya overhead umum lainnya.
Contoh : Harga bangunan termasuk tanah Rp. 300.000.000,(termasuk biaya notaris, bea balik nama, BPHTB, dll). Harga wajar tanah Rp. 150.000.000,- dan harga wajar bangunan Rp. 100.000.000,Alokasi harga perolehannya dapat dihitung sbb: No.
Jenis Aset
Harga Wajar
Alokasi Harga Perolehan 15/25
1
Tanah
150.000.000
x
300.000.000 10/25
2
Bangunan
100.000.000
180.000.000 x
300.000.000
120.000.000
250.000.000
300.000.000
Jurnal yang diperlukan : Debit
Kredit
Tanah
180.000.000
-
Bangunan
120.000.000
-
Kas dan Bank
300.000.000
Pembebaban penyusutan : Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya.
Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 11 : Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Perbandingan:
Menurut Undang - Undang Pajak Penghasilan Pasal 11
Menurut PSAK No. 16 ( Revisi 2007 )
• Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
• Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
Jumah yg dapat disusutkan dan periode penyusutan: 1. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. 2. Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap harus direview minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25.
Metode Penyusutan : ( PSAK 16) Metode penyusutan yg digunakan untuk aset harus direview minimum setiap akhir tahun buku, dan apabila terjadi perubahan yg signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi mada depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Metode penyusutan : 1. Metode Garis Lurus
( Straight Line Method
)
2. Metode Saldo Menurun Ganda
( Double Declining Balance Method )
3. Metode Jumlah Unit
( Sum Of The Unit Method
)
Perbandingan Metode Penyusutan : PSAK No. 16 • Metode Garis Lurus • ( Straight Line Method ) • Metode Saldo Menurun Ganda • ( Double Declining Balance Method) • Metode Jumlah Unit • ( Sum Of The Unit Method )
Undang - Undang Pajak Penghasilan
Pernyataan standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi 2007) bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di asset tetap, dan perubahan dalam investasi tersebut pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat di perbaharui. Namun demikian pernyataan tersebut tetap berlaku untuk aset yang di gunakan untuk mengembangkan aset yang terkait dengan hak penambangan aset yang terkait dengan hak penambangan dan reservasi tambang tersebut.(waluyo,2011) Aset tetap adalah harta yang dapat digunakan lebih dari satu tahun. Aset tetap terbagi atas: 1. Aset yang dapat disusutkan (depreciable aset ) Contoh: Bangunan, mesin dan peralatan yang lain. 2. Aset yang tidak dapat disusutkan (non depreciable assets) Contoh: Tanah Aset tidak berwujud adalah hak mutlak perusahaan terhadap sesuatu yang diperolehnya karena keistimewaan tertentu. Syarat- syarat harta tidak berwujud : 1. Ada hak mutlak 2. Ada keistimewaan tertentu 3. Ada pengeluaran biaya
Contoh : Hak paten, hak cipta, franchise, hak guna usaha, hak guna bangunan,
goodwill, hak penambangan, hak pengusahaan hutan, trademark Berdasarkan masa manfaatnya, Aset Tidak Berwujud terbagi atas :
1.
Aset tidak berwujud yang masa manfaatnya dibatasi oleh undang-undang.
Misalnya : hak paten, hak cipta, franchise.
2. Aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak dibatasi oleh undang-undang.
Misalnya : goodwill dan merk dagang.
Perusahaan harus
segera
mengakui
setiap
aset
mengelompokkannya sebagai aset tetap, apabila aset yang
yang
dimiliki
dimaksud
dan
memenuhi
pengertian dan memiliki sifat - sifat sebagai aset tetap. Mengenai pengakuan aset tetap ini, Ikatan Akuntan Indonesia memberikan pernyataan dalam PSAK Nomor 16 paragraf 06, yaitu : (Ikatan Akuntan Indonesia, op. cit. No 16 paragraf 6)
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap apabila:
Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir dalam perusahaan; untuk dapat menilai apakah manfaat keekonomisan di masa yang akan datang tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan maka harus di nilai tingkat kepastian terjadinya aliran manfaat keekonomisan tersebut, yang juga memerlukan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menerima resiko terkait. Biaya perolehan aset dapat di ukur secara handal; sedangkan kriteria kedua mengarah kepada bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukungnya. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ditekankan pula masalah pengendalian manfaat yang diharapkan dari suatu aset. Agar aset yang digunakan dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap kegiatan operasi perusahaan.
Dengan demikian satu hal yang penting yang berkaitan pula dengan pengakuan suatu aset adalah perusahaan memiliki kendali atas manfaat yang diharapkan dari aset tersebut. 1. Penggolongan Aset Tetap
Aset tetap dikelompokkan karena memiliki sifat yang berbeda dengan aset lainnya. Kriteria aset tetap terdiri dari berbagai jenis barang maka dilakukan penggelompokkan lebih lanjut atas aset - aset tersebut. Pengelompokkan itu tergantung pada kebijaksanaan akuntansi perusahaan masing-masing karena umumnya semakin banyak aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin banyak pula kelompoknya. Aset tetap yang dimiliki perusahaan terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, tergantung pada sifat dan bidang usaha yang diterjuni perusahaan tersebut. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama dari aset perusahaan, karenanya signifikan dalam penyajian posisi keuangan. Nilai yang relatif besar serta jenis dan bentuk yang beragam dari aset tetap menyebabkan perusahaan harus hati-hati dalam menggolongkannya. Dari macam-macam aset tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut: a. Aset tetap yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan,
pertanian dan peternakan. b. Aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya
dapat diganti dengan aset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel dan lain-lain. c. Aset
tetap
yang umumnya terbatas
dan
apabila sudah
habis
masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Selain itu aset tetap juga apat di golongkan dari beberapa sudut pandang diantaranya: a. Sudut substansi : 1) Tangible Assets atau aset berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan
peralatan. 2) Intangible Assets atau aset yang tidak berwujud seperti Goodwill, Patent,
Copyright, Hak Cipta, Franchise dan lain-lain. b. Sudut disusutkan atau tidak:
1) Depreciated Plant Assets yaitu aktiva aset yang disusutkan seperti Building
(Bangunan), Equipment (Peralatan), Machinary (Mesin), Inventaris, Jalan dan lain-lain. 2) Undepreciated Plant Assets yaitu aset yang tidak dapat disusutkan, seperti
land (Tanah). Aset tetap juga dapat di golongkan berdasarkan Jenisnya diantaranya dapat dibagi sebagai berikut: a. Lahan – Lahan adalah bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat
bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi apabila ada lahan yang didirikan bangunan diatasnya harus dipisahkan pencatatan dari lahan itu sendiri. b. Bangunan gedung – Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini baik
di atas lahan/air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung. c. Mesin – Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin
yang bersangkutan. d. Kendaraan - Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor,
forklift, mobil, kendaraan bermotor dan lain-lain. e. Perabot - Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabot laboratorium,
perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan f.
Inventaris – Peralatan yang dianggap merupakan digunakan
alat-alat
besar
yang
dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik
,
inventaris laboratorium, inventaris gudang dan lain-lain. i. Prasarana – Prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti: jalan, jembatan, roil, pagar dan lain-lain.
Nilai Perolehan Aset Tetap Penentuan harga perolehan aset tetap sangat penting karena harga perolehan menjadi dasar untuk menghitung besarnya biaya penyusutan tiap-tiap tahun. Adapun ketentuan sesuai dengan pasal 10 UU PPh, penentuan harga perolehan aset tetap sebagai berikut: 3. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. 4. Nilai perolehan atau niai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. 5. Nilai perolehan atau nilai pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharunya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 6. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah: a. Yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang meneima
pengalihan, sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. b. Yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima
pengalihan, sama dengan nilai pasar dan harta tersebut. 7. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal bagi badan yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tesebut.
Perolehan Aset tetap diakui sebesar harga perolehannya (the acquisition cost). Sementara itu yang dimaksud dengan harga perolehan adalah pengeluaran-pengeluaran yang timbul mulai dari peruses pembelian hingga aset tersebut siap beroperasi. Maka harga perolehan dapat dirumuskan dengan : Nilai Beli + Pengeluaran yang timbul dari proses pembelian hingga aset tersebut siap operasi Untuk mendapatkan aset yang di inginkan perusahaan dapat menggunakan berbagai macam cara, berikut ini merupakan macam-macam cara untuk memperoleh aset tetap, diantaranya ( yang paling sering terjadi) : 1. Dibeli tunai
( kontan
)
2. Dibeli dengan mencicil
( kontrak jangka panjang
)
3. Dibeli dengan saham 4. Dibagun Sendiri 5. Pertukaran 1. Perolehan aset tetap secara angsuran
Terhadap aset tetap yang diperoleh secara angsuran perlu di perhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Sebagai contoh aset teap di beli secara angsuran dalam 24 kali angsuran dengan harga perolehan tunai Rp 120.000.000, dengan bunga 25% per tahun.
Jurnal pada saat pembelian aset tetap
:
Jurnal pada saat pembayaran
:
B. Pengelompokkan aset tetap untuk penyusutan dalam Pajak Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah : 1. Metode saldo menurun (decline balance method) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan dan untuk berupa bangunan menggunakan Metode garis lurus (straight line method). 2. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud. Kelompok harta dan tarif penyusutan, penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut: Tarif Kelompok Harta Berwujud
I.
Penyusutan Tarif
Penyusutan
Masa Manfaat berdasarkan Metode berdasarkan Garis Lurus
Metode
Kelompok bangunan Kelompok
1
4 tahun
25 %
Menurun 50 %
Kelompok
2
8 tahun
12, 5 %
25 %
Kelompok
3
16 tahun
6,25 %
12, 5 %
Kelompok 4
20 tahun
5%
10 %
II. BangunanPermanen
20 tahun
5%
-
10 tahun
10 %
-
Tidak Permanen
Saldo
Untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokan harta tetap berwujud, dikeluarkannya Keputusan Menteri keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 yang berlaku sejak 1 januari 2009 mengatur tentang pengelompokan jenis- jenis Harta Berwujud 1. Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II
Nomor
Jenis Usaha
Jenis Harta
Semua jenis usaha
a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja,
Urut 1.
bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya
c. Container dan sejenisnya
2.
Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memperoduksi bahan atau barang pertanian,
Industri makanan dan
3.
A. Penarikan dan atau Pelepasan Aset Aset tetap yang tidak bermanfaat lagi, dapat di lepas dengan cara: 1. Pembuangan Aset Tetap (Discarding of Plant Assets) Aset tetap yang sudah habis masa guna atau umur ekonomisnya atau mungkin mengalami kerusakan karena proses produksi, dan tidak dapat diperbaiki lagi, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk membuang aset tetap tersebut. 2. Penjualan Aset Tetap (Selling of Plant Assets) Aset yang tidak terpakai lagi jika masih laku, maka perusahaan dapat menjual aset tersebut. 3. Pertukaran Aset Tetap (Exchange of Plant Assets ) Aset yang sudah tidak terpakai, selain dibuang dan dijual, dapat ditukar dengan aset tetap yang lain, baik dengan perusahaan lain, maupun ditukar yang baru dengan menambah uang /pembayaran. Aset tersebut dapat ditukar dengan aset sejenis maupun aset lain. Contoh : 1. Penarikan dan atau Pelepasan Harta Karena Dijual Menurut Fiskal Sebuah mesin dengan nilai perolehan Rp 40.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp31.000.000 dijual dengan harga Rp 16.000.000. Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan sebesar Rp 1.500.000
Diketahui :
Keuntungan sebesar Rp 5.500.000 merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak PPh. Apabila transaksi ini dicatat maka ayat jurnal adalah sbb: Penerimaan kas
Rp 16.000.000
Akumulasi penyusutan
Rp 31.000.000
Mesin
Rp 40.000.000
Hutang Biaya
Rp 1.500.000
Laba
Rp 5.500.000
C. Revaluasi Aset tetap. Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. (Waluyo, 2011).
Pada dasarnya penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut pada saat penilaian dengan menggunakan metode peneliian yang lazim berlaku di Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah. Jika nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar asset yang bersangkutan (Keputusan Menteri keuangan Nomor 79/PMK.03/2009) Alasan Wajib Pajak Melakukan Revaluasi: 1. Meningkatkan nilai perusahaan (mark-up) sehingga memudahkan perusahaan dalam proses pencarian dana, baik melalui pinjaman bank maupun pinjaman saham (go public); 2. Meningkatkan biaya penyusutan aset tetap dimasa datang sehingga deductibie expense dimasa datang semakin besar dan beban pajak semakin kecil; 3. Meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba; 4. Agar neraca perusahaan menunjukan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Contoh : PT. Pola Petra memiliki daftar aktiva per tanggal 31 Desember 2012 sbb :
Pada tahun 2013, perusahaan berniat melakukan revaluasi atas aset tetap yang dimilikinya. Untuk itu perusahaan menggunakan jasa penilai yang diakui untuk menilai aset tetapnya. Dari hasil penilaian diketahui nilai pasar wajar dan sisa manfaat aset per tanggal 15 Januari 2013 sbb :
Hitunglah PPh final Revaluasi dan tentukan nilai yang harus disajikan dalam neraca : Jawab :
Jurnal:
BAB III
Penutup
A. Kesimpulan Dari pembahasan pada bab sebelumnya mengenai akuntansi pajak atas aset tetap dapat kita tarik berapa kesimpulan diantaranya ialah:
1. Pengakuan akuntansi atas aset tetap telah di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 tetapi tidak berlaku atas pertambangan dan reservasi pertambangan.
2. Dalam perolehan aset tetap biaya perolehan merupakan setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya, dan dalam perolehan terdapat banyak cara diantaranya secara gabungan, secara angsuran, dengan pertukaran, membangun sendiri dan sumbangan.
3. Untuk penarikan atau pelepasan perlakuan akuntansinya sama dengan komersial baik pembuangan penjualan dan pertukaran aset yang di miliki oleh perusahaan atau dapa dilihat alam PSAK 16.
4. Untuk metode penyusutan aset tetap bagi akuntansi pajak hanya mengakui 2 metoe saja yaitu garus lurus dan saldo menurun, walaupun secara komersial lebih dari 2 metode yang ada di standart akuntansi keuangan di Indonesia khususnya.
5. Untuk pengelompokan aset perusahaan apakah iu masuk kedalam kelompok 1, 2, 3, dan
atau 4 dapat di lihat dalam Keputusan Menteri Keuangan No.
96/PMK.03/2009 yang berlaku sejak anggal 1 januari 2009.
6. Untuk akuntansi pajak mengenai revaluasi aset tetap dapat di lihat dalam Keputusan Menteri Keuangan No 79/PMK.03/2008 tahun 2008, yang minimal melakukan revaluasi adalah 5 tahun perusahaan baru dapat melakukan revaluasi kembali.
