M-BC-01_Pedoman K3,Lingkungan Dan Mutu

12 Januari 2017

MITRA KERJA PT BC

BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM PEDOMAN K3, Lingkungan dan Mutu

No. Dokum Dokumen en Tanggal Efekti Efekt if Edisi/Revisi Halaman

M-BC-001 M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 2 dari 48

A. DAFTAR ISI

Halaman A. DAFTAR DAFTA R ISI

2

B. LEMBAR LEMBA R CATATAN PERUBAHAN PERUBAH AN DOKUMEN

3

C. PROFIL PRO FIL PERUS PERU SAHAAN

4

D. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN PERUSAHAAN

5

E. KEBIJAKAN KEBI JAKAN K3L

6

F. KEBIJAKA KEBIJ AKAN N MUTU MUTU PT BERAU COAL I. Tujuan

7 8

II.

Ruang Lingkup Lingkup

8

III. Proses Bisnis Bisnis Perusahaan Pe rusahaan

8

IV. Berau Bera u Coal Green Mining Mining System (BeGeMS)

9

IV.1.

Kebijakan

9

IV.2.

Perencanaan

10

IV.2.1. IV.2.2.

Peni Pe nilla ian Risiko K3LM (HIRA) (HIRA ) Identifikasi Peraturan, Perundangan-Undangan K3LM serta

10

Persyaratan Pe rsyaratan Lain

12

IV.2.3.

Penetapan Pe netapan Tujuan, Tujuan, Sasaran Sasar an & Program Pr ogram K3LM

13

IV.2.4.

Rencana Renca na Kerja Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan Pertambangan dalam Rencana Renc ana Kerja Anggaran Anggara n dan Biaya (RKAB)

IV.3.

IV.4.

IV.5.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4

Implementasi Implementasi & Operasi

14 14

IV.3.1.

Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab,

IV.3.2.

Akuntab Akuntabili ilitas tas dan Wewenang Kompetens Kompetensi, i, Pel Pe latihan atihan dan Kepedulian Kepedulian

14 17

IV.3.3.

Komunikas Komunikasii, Partisipasi, Pa rtisipasi, mot mot ivasi dan Konsultasi

18

IV.3.4.

Dokumentasi

19

IV.3.5.

Pengend Pe ngendali alian an Dokumen

20

IV.3.6.

Pengend Pe ngendali alian an Operasi Opera si

20

IV.3.7.

Kesi Kes iagaan agaa n dan Tanggap Tanggap Darurat

34

Pemeriksaan IV.4.1. Pemantau Pe mantauan an dan Pengu Pe ngukuran kuran Kinerja Kinerja K3LM

35 35

IV.4.2.

Pelapo Pe laporan ran K3LM

37

IV.4.3.

Investigas Investigas i Insiden, Ketidakses Ketidaksesuai uaian an,, Tindakan Perb Pe rbaik aikan an dan Pencegahan Pe ncegahan

38

IV.4.3.1 IV.4. 3.1 Investigasi Investigasi Insiden

38

IV.4.3.2 IV.4. 3.2 Ketidaksesuaian, Ketidaksesuaian, T indakan Perbaik Pe rbaikan an dan Pen Pe ncegahan cega han

39

IV.4.4.

Pengend Pe ngendali alian an Catatan Cata tan

40

IV.4.5.

Audit Audit Interna l

40

Tinjauan Tinjauan Manajemen

41



B. LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4

No.

Edisi/ Edis i/Revisi Revisi Ke

Tanggal Terbit/Tanggal Terbit/Tanggal Revisi

1.

1

12 Oktober 2007

2.

2

11 Mei 2009

3.

3

01 Desember 2010

4.

4

1 Januari Ja nuari 2012 2012

5.

5

1 Desember 2012

6.

1/0

28 September 2015

7.

1/1

12 Januari 2017



C. PROFIL PERUSAHAAN Nama Perusahaan: PT Berau Coal Produk Batubara Surat Izin Usaha Penambangan PKP2B No kontrak PKP2B :J2/JI.DU/12/83 Tahun Berdir Be rdirii 1983 Lokas Lokas i Pe namban nambangan gan Kabupaten Berau – Berau – Kalimantan Kalimantan Timur Alamat Perusahaan: Head Office Office Jl. Pemuda Pemuda No. No. 40 Tanjung Redeb 77311 Berau - Kalim Kalimantan antan Timur Timur Indonesia Indonesia Telepon : 62-554-23400 Faksimile : 62-554-2346 62-554-23465 5 Jakarta Jakarta Office th th Menara Men ara Sun Su n Life 17 – 18 18 Floor Jl. DR.Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan, Jakarta Ja karta 12950 12950 Pimpinan Tertinggi : Fuganto Widjaja (Presiden Direktur)

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4




No. Dokumen Tanggal Efektif Edisi/Revisi Halaman

M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 5 dari 48

C. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

VISI PERUSAHAAN

Menunjang perwujudan masa depan cemerlang melalui peran aktifnya sebagai pengalihragam energi yang eksponensial

MISI PERUSAHAAN

Usaha kami adalah mengelola sumber daya alam menjadi sumber energi dengan standard operasional yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat

NILAI-NILAI PERUSAHAAN C

Cerdas dan cermat dalam tindakan

E

Efektif dan efisien dalam operasional

R Responsible dan Reliable dalam setiap komitmen

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4

D

Dedikasi untuk memberi kemajuan

A

Attitude positif memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan

S

Sinergi dalam setiap potensi untuk mencapai kemajuan, kemakmnuran dan kejayaan



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 6 dari 48

D. KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 7 dari 48

E. KEBIJAKAN MUTU PT BERAU COAL

KEBIJAKAN MUTU PT BERAU COAL

Sebagai operator pertambangan batubara nasional, PT Be rau Coal berko mit men un tuk me mberikan p elayanan terbaik dalam penyediaan produk s esuai kebutu han pelanggan dengan selalu men jaga stand ar mutu. Untuk mencapai komitmen ini, ma ka PT Berau Coal s enantiasa melakukan up aya -upaya sebagai berikut: 1. Membangu n d an meningkatkan kepuasan pelanggan melalui upaya proaktif, akomo datif, fleksibilitas dan reliabilitas. 2. Meningkatkan d aya s aing perusahaan dalam ko mpetisi g lobal. 3. Komit men terhadap stan dar kualitas batu bara dan waktu p engiriman. 4. Fokus kepada persy aratan kebutuhan pelanggan dan berupaya meningkatkan kepercayaan pelanggan . 5. Konsisten dalam menjalankan siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) dan Be GeMS sebagai perbaikan yang berkelanjutan (continual imp rovement) di setiap area kerja.

Tanjung Redeb, Agus tus 2015

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4

Fuganto Wi djaja

Gatot Budi Kuncahyo

President Director

Kepala Teknik Tambang


I.


M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 8 dari 48

Tujuan Pedoman Manajemen ini memuat kebijakan-kebijakan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan dalam pemenuhan kepuasan pelanggan, pencegahan kecelakaan, Penyakit Akibat Kerja serta upaya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan menjalankan siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) secara konsisten melalui Berau Coal Green Mining System, selanjutnya disingkat Be GeMS. Pedoman ini dijadikan acuan dasar bagi seluruh perusahaan yang bekerja di daerah operasi PT. Berau Coal. Oleh karena itu, seluruh mitra kerja yang bekerja di daerah tersebut diwajibkan untuk mengadopsi atau mengambil seluruh persyaratan di dalam pedoman ini sebagai persyaratan minimal yang harus dilaksanakan di dalam kegiatan operasionalnya. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan kinerja operasional perusahaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan pelanggan, terwujudnya keselamatan, kesehatan kerja dan kelestarian lingkungan.

II.

R uang Lingkup Pedoman ini menjelaskan penerapan Be GeMS yang terdiri dari Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja, Keselamatan Operasi Pertambangan dan Lingkungan di PT Berau Coal dengan mengacu pada: 1. Peraturan Pemerintah No. 50 Ta hun 2012 dan 2. Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 3. OHSAS 18001 4. ISO 14001 5. ISO 9001 Ruang Lingkup Be GeMS ini berlaku untuk seluruh kegiatan operasi PT. Berau Coal yang berada di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, termasuk pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama PT Berau Coal. Be GeMS wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan PT Berau Coal, mitra kerja dan karyawannya serta siapa saja yang berada di daerah operasi PT Berau Coal.

III.

Proses Bisnis Perusahaan Perusahaan menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara seluruh persyaratan yang ada di dalam Sistem Manajemen K3LM secara terus menerus dan meningkatkan efektivitasnya sesuai dengan persyaratan antara lain: 1. 2. 3.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4

Mengidentifikasi proses-proses, termasuk proses kontrak & sub-kontrak yang diperlukan oleh Perusahaan; Menetapkan urutan dan interaksi dari proses-proses tersebut ; Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pengendalian terhadap proses-proses tersebut ;


4. 5. 6.

IV.


M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 9 dari 48

Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan pemantauan terhadap proses-proses tersebut ; Memantau, mengukur dan menganalisa proses-proses tersebut ; Mengambil tindak lanjut yang diperlukan dan melakukan peningkatan berkelanjutkan terhadap proses-proses tersebut.

Berau Coal Green Mining System (Be GeMS) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Mutu (SMK3LM) PT. Berau Coal yang disebut Berau Coal Green Mining System (BeGeMS) merupakan

“

instrumen

”

Manajemen untuk mengenda likan risiko K3LM dan diterapkan oleh seluruh leve l pekerja PT Berau Coal serta mitra kerjanya, termasuk tamu yang berkunjung ke wilayah operasi PT. Berau Coal. BeGeMS terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan sistematis yang mengatur pola kegiatan agar bersinergi dengan peningkatan perbaikan kinerja K3LM, yaitu sebagai berikut: IV.1.

Kebijakan

Perusahaan menetapkan kebijakan yang menjadi landasan dalam menetapkan tujuan dan sasaran mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi pertambangan serta lingkungan yang berhubungan dengan sasaran organisasi perusahaan, masukan dari pekerja dan kebutuhan pelanggan maupun masyarakat. Kebijakan mendefinisikan komitmen perusahaan terhadap upaya peningkatan mutu, pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, pemenuhan peraturan perundangan dan ketentuan/persyaratan perusahaan serta perbaikan berkelanjutan. Selain itu, peninjauan kembali juga dilakukan terhadap kejadian yang membahayakan serta kompensasi dan gangguan yang diakibatkannya. Kebijakan K3LM harus disetujui oleh Manajemen Puncak dan menggambarkan ruang lingkup yang: 1. Sesuai dengan sifat, skala, resiko K3 dan dampak lingkungan perusahaan. 2. Mencakup suatu komitmen untuk pencegahan kecelakaan, Penyakit Akibat Kerja, pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya, serta peningkatan berkelanjutan dan kinerja K3L yang lebih baik. 3. Mencakup suatu komitmen untuk mematuhi peraturan K3LM dan persyaratan lain yang relevan dan terkait dengan kegiatan operasi perusahaan. 4. Memberikan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau tujuan dan target K3, lingkungan dan mutu. 5. Mendorong keterlibatan seluruh pekerja. Kebijakan K3LM didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, kontraktor maupun pengunjung serta tersedia untuk pihak-pihak terkait jika diperlukan. Presiden Direktur sebagai Manajemen Puncak mendukung implementasi Kebijakan K3LM dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi Be GeMS seperti sumber daya keuangan, keahlian dan sumber daya lain yang sesuai. F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 10 dari 48

Manajemen Puncak menunjuk pejabat sebagai Wakil Manajemen ( Management Representative) dalam pengelolaan kegiatan operasional, yaitu Kepala Teknik Tambang (KTT) atau Penanggung Jawab Operasional (PJO). Wakil Manajemen (KTT atau PJO) berkewajiban untuk memastikan tersosialisasikannya Kebijakan K3L kepada seluruh penanggung Jawab K3LM Area dan Kepala Departemen. Kepala Departemen berkewajiban untuk memastikan tersosialisasikannya Kebijakan K3LM kepada semua karyawan dan kontraktor di dalam lingkup tanggung jawabnya. Kebijakan K3LM ditetapkan dan diberlakukan untuk seluruh wilayah operasi PT. Berau Coal di area operasi Berau (Kaltim) dan mendasari implementasi Sistem Manajemen K3LM PT Berau Coal. Kebijakan Manajemen dikaji secara periodik setiap tahun untuk memastikan kebijakan K3LM tetap relevan dan sesuai untuk perusahaan.

IV.2.

Perencanaan

IV.2.1. Pe nilaian Ris iko K3LM (HIRA)

Penilaian Risiko harus dilakukan untuk setiap kegiatan operasi yang meliputi: 1. Kegiatan rutin dan tidak rutin. 2. Aktivitas personil yang mempunyai akses ke tempat kerja (termasuk tamu dan kontraktor). 3. Perilaku manusia, kemampuan serta faktor-faktor manusia lainnya. 4. Identifikasi bahaya pekerjaan yang dilakukan di luar tempat kerja yang memiliki implikasi K3LM pada personil yang di bawah kendali perusahaan di dalam lingkungan kerja. 5. Bahaya K3LM yang berakibat pada area sekitar yang terjadi karena proses pekerjaan di bawah kendali perusahaan. 6. Prasarana, peralatan dan material ditempat kerja yang disediakan oleh perusahaan maupun pihak lain. 7. Perubahan-perubahan atau usulan perubahan di dalam perusahaan, aktivitas-aktivitas atau material. 8. Modifikasi Sistem Manajemen K3LM, termasuk perubahan sementara dan dampaknya terhadap operasional, proses maupun aktivitas. 9. Adanya kewajiban perundangan yang terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendalian yang dibutuhkan. 10. Rancangan area-area kerja, proses-proses, instalasi-instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasiona l dan organisasi kerja, termasuk adaptasinya kepada kemampuan manusia. Metodologi dalam Penilaian Risiko K3LM: 1. Ditetapkan dengan memperhatikan ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan penilaian risiko K3LM berjalan proaktif dan tidak reaktif. 2. Menyediakan identifikasi, penentuan prioritas dan pendokumentasian risiko-risiko serta penerapan pengendalian sesuai keperluan. 3. Menggunakan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Perusahaan.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 11 dari 48

Proses manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan semua bagian dari Perusahaan, termasuk mitra kerja. Secara garis besar, manajemen risiko meliputi 5 (lima) kegiatan: 1. Komunikasi dan konsultas i risiko 2. Penetapan konteks risiko 3. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko 4. Pengendalian risiko 5. Pemantauan dan peninjauan Seluruh departemen di Perusahaan harus melakukan identifikasi dan pengendalian bahaya dari setiap pekerjaannya. Saat menetapkan pengendalian, termasuk perubahan atas pengendalian yang ada saat ini, pertimbangan diberikan untuk menurunkan risiko berdasarkan hirarki berikut: 1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Pengendalian Teknik (Engineering) 4. Pengendalian Administrasi 5. Alat Pelindung Diri (APD) Penilaian Risiko K3LM yang dibuat didokumentasikan dan dipelihara kemutakhirannya agar penetapan pengendalian selalu relevan dan efektif. Kegiatan penilaian risiko harus mencakup kegiatan: 1. Membuat daftar risiko yang mencatat semua risiko yang dapat mengakibatkan kerugian, baik berupa finansial, cidera, penyakit akibat kerja atau kerusakan lingkungan. 2. Melakukan peninjauan dan/ atau pemutakhiran setidaknya satu tahun sekali. Peninjauan tambahan dapat dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian K3LM, termasuk kecelakaan, komplain yang berkaitan dengan K3LM, perubahan/modifikasi alat/unit, kegiatan, organisasi, material, kegiatan atau alat/unit baru, ketidaksesuaian hasil audit, perubahan Sistem Manajemen, perubahan Peraturan/regulasi, dan peraturan/regulasi baru. Aktivitas K3L yang belum terdaftar dalam Daftar Risiko dan mendesak untuk dilakukan, maka Pengawas harus menyiapkan Job Safety Analysis (JSA) sebelum aktivitas tersebut dikerjakan. Daftar Risiko ( Risk Register / HIRA atau JSA) harus dikomunikasikan kepada pekerja sebelum melakukan pekerjaan terkait. 3. Mengidentifikasi dan menggunakan perangkat/ metodologi yang tepat untuk menilai risiko operasional. 4. Menerapkan dan memelihara proses keselamatan berdasarkan pada perilaku pekerja secara terus menerus guna memperbaiki perilaku melalui pengamatan, pencatatan dan pembimbingan. Daftar Risiko harus meliputi: 1. Uraian tentang risiko 2. Potensi kemungkinan terjadinya F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 12 dari 48

3. Perkiraan dampak (jumlah kematian, cedera yang mengakibatkan cacat dan atau kerugian waktu) 4. Pengendalian yang ada 5. Saran untuk tambahan atau perubahan pengendalian 6. Tanggal penyelesaian perbaikan 7. Pemilik risiko yang akan memantau risiko dan rencana perbaikannya Risiko yang ada harus disetujui oleh Pejabat Berwenang di masing-masing perusahaan. Aktivitas dengan nilai risiko tinggi harus dijadikan masukan dalam penetapan Objektif, Target & Program (OTP) K3L. IV.2.2. Identifikasi dan Evaluasi Peraturan, Pe rundang-Undangan K3LM serta Persyaratan Lain

Seluruh peraturan, perundang-undangan serta persyaratan K3LM lain harus dipatuhi dan dipastikan terjaga kemutakhirannya. Pengelolaan pemenuhan peraturan, perundang-undangan serta persyaratan K3LM lain tersebut dilakukan melalui: 1. Identifikasi sumber peraturan dan persyaratan lain K3LM harus dilakukan minimal setahun sekali. 2. Identifikasi dan evaluasi secara berkala, minimal setahun sekali, terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain K3LM yang terkait dengan kegiatan operasi Perusahaan. Setiap peraturan yang relevan kemudian didokumentasikan, disosialisasikan, diterapkan dan selalu dimutakhirkan. Sosialisasi peraturan, perundang-undangan dan persyaratan K3LM yang relevan dilakukan kepada para pekerja, kontraktor dan pihak terkait. Dalam hal ini, Kepala Teknik Tambang atau Penanggung Jawab Operasional bertanggung jawab memastikan peraturan atau persyaratan K3LM tersebut dikomunikasikan kepada masing-masing personil atau bagian terkait yang berada di bawah tanggung jawabnya. Daftar peraturan dan perundang-undangan serta pemenuhan perizinan (termasuk lisensi dan sertifikat) dipantau secara berkala dan diperbaharui jika terdapat perubahan/ amandemen dan ditambahkan jika terdapat peraturan, perundang-undangan dan perizinan yang baru. Jika terdapat peraturan atau persyaratan lain yang belum terpenuhi, maka tindakan perbaikan harus dilakukan. IV.2.3. Penetapan Tujuan, Sasaran & Program K3LM

Tujuan dan Sasaran K3LM harus dibuat untuk mengendalikan risiko, pemenuhan peraturan dan perbaikan berkelanjutan. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3LM, termasuk Keselamatan Operasional (selanjutnya disingkat KO) dilakukan konsultasi dengan: 1. Wakil pekerja tambang; 2. Pengelola keselamatan pertambangan; 3. Komite K3; dan 4. Pihak-pihak lain yang terkait.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 13 dari 48

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, program kerja disusun dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan: 1. Peraturan perundang-undangan, hasil kinerja, dan permasalahan; 2. Skala prioritas berdasarkan tingkat risiko; 3. Upaya pengendalian r isiko; 4. Tersedianya sumber daya; 5. Jangka waktu pelaksanaan; 6. Pengukuran dan indikator pencapaian Dalam menetapkan indikator pencapaian, dilakukan pengukuran-pengukuran dengan menggunakan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program K3LM dan KO; 7. Sistem Pertanggungjawaban, ditetapkan pada fungsi dan tingkat manajemen sedemikian sehingga mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan pelaksanaan program Tujuan, Sasaran dan Program K3LM ditetapkan dengan memperhatikan pilihan teknologi, sumber daya finansial, sumber daya manusia, waktu, persyaratan operasional dan persyaratan bisnis serta pandangan pihak terkait. Ketika menetapkan dan meninjau ulang Tujuan dan Sasaran K3LM, perusahaan mengaitkannya dengan peraturan dan persyaratan lain yang berlaku dan risiko K3LM yang signifikan. Program manajemen K3LM, secara periodik juga ditinjau dan dilakukan perbaikan jika perlu, misalnya jika terjadi perubahan persyaratan peraturan dan perundangan-undangan, perubahan proses bisnis atau kegiatan operasi ataupun keadaan pasca kejadian tanggap darurat. Tujuan, Sasaran dan Program K3LM harus dimonitor dan dilaporkan bukti pemenuhannya secara berkala. Efektivitas pelaksanaan Tujuan, Sasaran dan Program tersebut menjadi masukan dalam pemutakhiran nilai tingkat risiko. IV.2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB)

Atas persyaratan peraturan yang berlaku, Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) dan mendapat mendapat persetujuan dari pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Perusahaan merealisasikan dan mengevaluasi rencana kerja tahunan dan anggaran keselamatan pertambangan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah. Rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan mempertimbangkan: 1. Skala prioritas sasaran dan program Keselamatan Pertambangan 2. Kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan Keselamatan Pertambangan yang berkelanjutan 3. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4


IV.3.


M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 14 dari 48

Implementasi & Ope rasi

IV.3.1. Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Wewenang

Presiden Direktur merupakan penanggung jawab tertinggi pengelolaan Mutu, K3, Keselamatan Operasi Pertambangan dan Lingkungan. Presiden Direktur memastikan bahwa: 1. Persyaratan Sumber Daya Internal memadai dan sesuai untuk menjamin bahwa persyaratan K3LM yang ditentukan dapat dipenuhi, dijalankan, dipertahankan dan ditingkatkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi Sumber Daya Manusia dan Keahlian Khusus, Infrastruktur, Organisasi, Teknologi dan Sumber Daya Finansial. 2. Peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan kewenangan Sistem Manajemen K3LM dalam struktur organisasi ditetapkan, didokumentasikan secara tertulis serta dikomunikasikan. Struktur organisasi Sistem Manajemen K3LM dibuat terintegrasi dalam struktur organisasi perusahaan. Struktur Organisasi tersebut menggambarkan posisi Wakil Manajemen (Kepala Teknik Tambang atau Penanggung Jawab Operasional), Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan Pengelola K3 dan KO Pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan struktur organisasi Sistem Manajemen K3LM pertambangan: a) Perusahaan wajib menunjuk jajaran manajemen yang kompeten di bidangnya untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan operasional K3LM sesuai area tanggung jawabnya. b) Peran, tanggung jawab dan kewenangan jajaran manajemen yang ditunjuk ditetapkan secara tertulis, disahkan, dan didokumentasikan, serta dikomunikasikan kepada pihak pihak terkait. c) Dilakukan kaji ulang secara berkala terhadap struktur organisasi perusahaan, tugas dan tanggung jawab Sistem Manajemen K3LM. 3. Kepala Teknik Tambang (KTT) atau Penanggung Jawab Operasional ditunjuk sebagai perwakilan Presiden Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan K 3LM di daerah operasi PT. Berau Coal. Penunjukan KTT mendapatkan pengesahan dari Kepala Inspektur Tambang (KAIT). Kegiatan eksplorasi dan eksploitas i hanya dapat dimulai dan dilakukan hanya jika KTT atau orang yang ditunjuk berada di lokasi usaha pertambangan. KTT memiliki sertifikat kompetensi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Terhadap mitra kerja yang beroperasi di area kerja PT. Berau Coal, KTT memastikan Penanggung Jawab Operasional (PJO) telah ditunjuk oleh manajemen mitra kerja. KTT dapat menerima, menolak, atau meminta penggantian PJO berdasarkan pertimbangan kompetensi, komitmen, dan kinerja PJO terhadap pengelolaan K3 dan KO. 4. Wakil Manajemen juga ditunjuk untuk: a) Menggerakkan budaya, organisasi, perencanaan dan pengelolaa n keselamatan. b) Melakukan analisis matriks keselamatan (Risk Register) untuk menemukan aspek yang dapat disempurnakan dan melaporkan temuan ini kepada Pejabat Berwenang di Perusahaan.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 15 dari 48

c) Memastikan Sistem Manajemen K3LM Perusahaan dibuat, dilaksanakan dan dipelihara. d) Menetapkan dan memantau rencana sumber daya tahunan untuk perusahaan dan kontraktor yang mengacu pada komitmen rencana tahunan. Sumber daya tersebut meliputi tenaga kerja dan peralatan. e) Memastikan kinerja Sistem Manajemen K3LM Perusahaan dilaporkan kepada Top Management untuk di review dan digunakan sebagai dasar dalam perbaikan Sistem Manajemen K3LM PT Berau Coal dan mitra kerja. KTT/PJO dan Wakil Manajemen ditetapkan dari level manajerial dan dapat diisi oleh personil yang sama untuk kedua jabatan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, Bagian K3 ditetapkan hanya untuk memantau dan memberi nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Perusahaan memastikan sumber daya manusia dikelola dengan baik guna mendukung proses realisasi baik yang menyangkut pengembangan maupun kepersonaliaan Perusahaan membentuk Bagian K3 dan KO pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan. Bagian K3 dan KO pertambangan berada langsung di bawah KTT atau Wakil Manajemen dalam struktur organisasi perusahaan: 1. Bagian K3 Tugas Bagian K3 pertambangan adalah sebagai berikut : a) Mengumpulkan data dan mencatat rincian dari setiap kecelakaan atau kejadian yang berbahaya, kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, penyebab kecelakaan, menganalisis kecelakaan dan pencegahan kecelakaan; b) Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat dengan maksud untuk memberi saran kepada KTT atau Wakil Manajemen tentang tatacara kerja dan penggunaan alat-alat deteksi serta alat-alat pelindung diri; c) Memberikan penerangan dan petunjuk-petunjuk mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada semua pekerja tambang dengan jalan mengadakan pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pemutaran film, publikasi, dan lain sebagainya; d) Membentuk dan melatih anggota Tim Penyelamat Tambang; e) Menyusun statistik kecelakaan; dan f) Melakukan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Bagian KO Tugas Bagian KO pertambangan adalah sebagai berikut : a) Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pemeriksaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; b) Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pengujian dan penyelidikan terhadap pekerjaan permesinan, kelistrikan, instalasi, dan peralatan pertambangan; c) Mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis KO; d) Mengumpulkan data kompetensi tenaga teknis; e) Mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan permesinan, kelistrikan, sarana, prasarana, instalas i, dan peralatan pertambangan; dan f) Melakukan analisis data dari rekaman keselamatan operasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut. F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 16 dari 48

3. Pengawas Operasional dan Teknik KTT/PJO atau Wakil Manajemen dalam melakukan tugas dan fungsinya dibantu oleh pengawas operasional dan pengawas teknik.Pengawas operasional dan pengawas teknik memilki kompetensi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab pengawas operasional adalah: a) Bertanggung jawab kepada KTT/PJO atau Wakil Manajemen untuk keselamatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya; b) Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian; c) Bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya; dan d) Membuat dan menandatangani laporan- laporan pemeriksaan, inspeksi dan pengujian. Sedangkan tugas dan tanggung jawab pengawas teknik adalah: a) Bertanggung jawab kepada KTT/PJO atau Wakil Manajemen untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan yang benar dari semua peralatan yang menjadi tugasnya; b) Mengawasi dan memeriksa semua permesinan dan kelistrikan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya; c) Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian dari pekerjaan permesinan dan kelistrikan serta peralatan; d) Membuat dan menandatangani laporan dari penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian; e) Melaksanakan penyelidikan dan pengujian pada semua permesinan dan peralatan sebelum digunakan, setelah dipasang kembali atau diperbaiki; dan f) Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan serta semua perbaikan permesinan tambang, pengangkutan, pembuat jalan, dan semua mesin-mesin lainnya yang dipergunakan. 4. Personel Khusus Pertambangan Sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan, Perusahaan memastikan bahwa personel khusus pertambangan wajib memiliki kompetensi khusus. Personel khusus yang dimaksud antara lain, tetapi tidak terbatas pada : a) Juru Ledak b) Juru Ukur c) Juru Las d) Juru Derek e) Juru Rawat (Paramedis) f) Petugas Proteksi Radiasi g) Ahli Listrik h) Petugas P3K ( First Aider ) i) Petugas Pemadam Kebakaran dan Tim Tanggap Darurat j) Petugas Industrial Hygiene k) Loading / Berthing Master l) Petugas Bahan Kimia m) Rigger n) Operator Pesawat Angkat Angkut o) Petugas Gudang Bahan Peledak F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 17 dari 48

5. Komite K3 dan KO Perusahaan membentuk komite K3 dan KO yang beranggotakan perwakilan dari setiap bagian operasi perusahaan dan juga wakil dari pekerja. Struktur, anggota, peran, dan tanggung jawab Komite K3 dan KO dilaporkan kepada KAIT. Komite K3 dan KO melakukan pertemuan secara berkala yang dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan dan risalah pertemuannya didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait dan didokumentasikan. IV.3.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian

Perusahaan memastikan bahwa setiap pekerja, kontraktor dan subkontraktor memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya berdasarkan keahlian, pendidikan maupun pengalamannya yang tercatat. Para pekerja yang pekerjaannya memiliki, berpotensi atau dapat menimbulkan terjadinya risiko K3LM harus mendapatkan pelatihan yang sesuai (termasuk pelatihan yang diharuskan secara hukum). Kebutuhan pelatihan diidentifikasi dan dipetakan berdasarkan lingkup pekerjaan dan Job Description (level dan jabatan) dari tiap-tiap pekerja hingga membentuk sebuah program pelatihan yang terencana, terevaluasi dan selalu dipantau serta direvisi, jika diperlukan. Perusahaan membuat, melaksanakan dan mempertahankan prosedur untuk membuat personil yang bekerja di bawah kendalinya serta tamu memiliki pemahaman terhadap: 1. Konsekuensi K3LM baik potensial maupun aktual dari kegiatan, kebiasaannya dan keuntungan dari kinerja personil yang ditingkatkan. 2. Peran dan tanggung jawab dalam mencapai kesesuaian terhadap kebijakan K3LM, prosedur-prosedur yang berlaku dan peryaratan-persyaratan K3LM, termasuk kesiapan dan respon terhadap keadaan tanggap darurat. 3. Konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari prosedur-prosedur tertentu. 4. Prosedur pelatihan menjelaskan tingkatan yang berbeda dari: a. Tanggung jawab, kemampuan, keahlian dan kepandaian. b. Risiko K3LM. Seluruh pekerja yang bekerja di daerah operasi PT. Berau Coal mendapatkan Pelatihan SIMAK K3L. Pelatihan SIMAK K3L disampaikan oleh Trainer dengan persyaratan sbb: 1. Telah mengikuti POP, 2. Telah mengikuti TOT (Training of Trainer) Eksternal atau Internal oleh PT Berau Coal , 3. Untuk Trainer Volunteer ada Surat Penunjukan dari Project Manager atau PJO Mitra Kerja, 4. Untuk materi yang membutuhkan keahlian khusus, maka Trainer wajib memiliki kompetens i yang telah diakui oleh Lembaga yang berwenang. Tes pendahuluan ( pre-test ) dan tes akhir (post-test) setelah pelatihan diberikan kepada setiap peserta pelatihan K3L, termasuk ujian praktik, jika diperlukan. Setiap bulan, kinerja Pelatihan K3L setiap bulan kepada HSE Training Admin PT. Berau Coal. Efektivitas pelatihan K3L dievaluasi secara berkala berdasarkan: 1) Trend hasil Pre-test & Post-test serta Uji Kompetensi. 2) Resume Hasil Observasi. F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 18 dari 48

3) Temuan Berisiko. 4) Resume Pemenuhan Kompetensi K3L 5) Kinerja K3L ( HSE Performance) Perusahaan meninjau metode penyampaian dan mutu pelatihan paling tidak setahun sekali. IV.3.3. Komunikasi, Partisipasi, Motivasi dan Konsultasi

Perusahaan menetapkan rencana komunikasi untuk memastikan bahwa tenaga kerja menyadari tentang pentingnya mematuhi peraturan dan persyaratan K3L, kinerja K3LM saat ini dan memahami tindakan perbaikan yang akan diterapkan. Bentuk komunikasi yang digunakan d ibagi menjadi: 1. Komunikasi Internal untuk antar berbagai level dan fungsi di perusahaan. 2. Komunikasi dengan mitra kerja (kontraktor) dan tamu yang mengunjungi tempat kerja. Isu yang dikomunikasian pada item di atas meliputi antara lain, tapi tidak terbatas pada pengomunikasian: kebijakan perusahaan, rencana mutu, bahaya & risiko intenal & eksternal K3L, tugas, wewenang dan tanggung jawab personil, prosedur operasi/ kerja, hasil penyelidikan investigasi insiden, hasil tinjauan manajemen, dan lain-lain. 3. Komunikasi kepada pekerja dan kontraktor mengenai pentingnya kegiatan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan perusahaan serta dokumen Sistem Manajemen K3LM. 4. Menerima, mendokumentasikan dan merespon komunikasi yang relevan dari pihak terkait diluar perusahaan, termasuk komplain. 5. Melibatkan partisipasi pekerja dan/atau serikat pekerja dalam: a) Penilaian risiko K3LM sesuai dengan fungsi, jabatan dan pekerjaannya. b) Penyelidikan ketidaksesuaian, termasuk insiden dan komplain pelanggan c) Pengembangan dan peninjauan kebijakan & tujuan K3LM d) Konsultasi terhadap perubahan yang berdampak pada K3LM, termasuk perubahan pada risiko internal dan risiko eksternal e) Penghentian pekerjaan yang dianggap tidak aman. Tindakan untuk menghindari atau melindungi tenaga kerja dari keadaan yang tidak aman diterapkan sebelum pekerjaan dimulai kembali. Semua perintah dan tindakan penghentian pekerjaan harus dilaporkan kepada Bagian K3 Perusahaan. 6. Konsultas i dengan para pekerja, kontraktor dan subkontraktor atas perubahan-perubahan yang terjadi dan berdampak pada K3LM, termasuk dalam upaya menemukan langkah perbaikannya. 7. Sesuai keperluan, pihak-pihak eksternal diluar perusahaaan dikonsultasikan terkait dengan hal-hal K3LM. 8. Keselamatan diluar pekerjaan dikomunikasikan kepada semua karyawan dan keluarganya, baik secara formal maupun informal. Materi promosi dan kegiatan keselamatan diluar pekerjaan didokumentasikan. Direksi dan Wakil Manajemen memasukkan unsur K3LM di dalam rapat atau pertemuan pertemuan. Pelaporan K3LM dimasukkan dalam program pelaporan atau “whistle blowing ”. Perusahaan tidak akan mentolerir tindakan balasan untuk pelaporan terkait masalah keselamatan. Selain itu, Perusahaan mengkomunikasikan kinerja K3L dalam bentuk laporan berkala kepada Pejabat Berwenang PT. Berau Coal. Kinerja K3L yang dilaporkan tersebut dirumuskan ke dalam 2 indikator kunci (key performance), yaitu sbb: F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 19 dari 48

1. Indikator Lagging , yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja K3L. Indikator ini menunjukkan parameter output , seperti tapi tidak terbatas pada: a. Jumlah kasus: Loss Time Injury (LTI), Property Damage (PD), b. Berupa indeks: LTI Frequency Rate (LTIFR), Severity Rate (SR), Loss Rate (LR), Fatal Environmental Incident, Major Environmental Incident, di mana pencapaiannya dinilai berdasarkan kategori warna kinerja yang telah ditetapkan bersama oleh Manajemen PT. Berau Coal dan Mitra Kerja dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebijakan manajemen, atau c. Kombinasi dari item a dan b di atas. “

”

2. Indikator Leading , yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan insiden atau kerugian, menunjukkan

“

input

”

atau proses yang dilakukan untuk mencapai

output , seperti tapi tidak terbatas pada: a. Pemenuhan Peraturan Perundangan K3L. Pencapaian tingkat pemenuhan ( Compliance Index) tersebut direpresentasikan menggunakan kategori warna kinerja: “

”

b. Pemantauan kinerja melalui inspeksi, observasi dan audit. c. Pencapaian program K3L. 3. Periode pelaporan yang ditetapkan adalah harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan, sebagaimana arahan dari PT. Berau Coal. Jenis indikator dan periode pelaporannya terdapat pada lampiran Pedoman ini – Ringkasan Periode Pelaporan Indikator Kinerja Kunci ( Key Performance Indicator , KPI). 4. Penetapan KPI termasuk nilai parameternya harus mendapat persetujuan dari KTT PT. Berau Coal dan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan dan perubahan Sistem Manajemen K3L Perusahaan.

IV.3.4. Dokumentasi

Dokumentasi Sistem Manajemen K3LM terdiri dari: 1. Kebijakan K3LM dan Sasaran-Sasarannya. 2. Penjelasan Ruang Lingkup dari Sistem Manajemen K3LM. 3. Penjelasan elemen-elemen inti Sistem Manejemen K3LM dan interaksinya serta rujukannya kepada dokumen-dokumen terkait. 4. Dokumen, termasuk catatan/rekaman, yang dipersyaratkan oleh standar ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001 serta PP No. 50/ 2012 dan PermenESDM No. 38/ 2014. Informasi Terdokumen, termasuk catatan/rekaman, yang ditetapkan perusahaan dan dianggap penting untuk memastikan efektifitas perencanaan, kegiatan operasi dan pengendalian proses yang terkait dengan penge lolaan risiko K3LM.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 20 dari 48

IV.3.5. Pe ngendalian Dokumen

Pengendalian dokumen Sistem Manajemen K3LM dilakukan me lalui: 1. Persetujuan kecukupan dokumen, dilakukan oleh Pejabat Terkait sebelum diterbitkan. Peninjauan kebutuhan dokumen dilakukan: - Berdasarkan risiko K3LM departemen ybs., - Sesuai persyaratan legal Pemerintah Indonesia; - Sesuai kebijakan K3LM Perusahaan; 2. Pendokumentasian prosedur, khususnya untuk prosedur operasional yang mengatur pekerjaan berisiko tinggi, yang jika tidak diatur dapat menyebabkan penyimpangan terhadap Kebijakan dan Sasaran K3LM 3. Peninjauan dan perbaruan jika diperlukan serta melakukan persetujuan ulang dokumen. 4. Memastikan perubahan dan status revisi terakhir dokumen teridentifikasi melalui pemberian kode pada dokumen. 5. Memastikan versi yang relevan dari dokumen yang didistribusikan dan dikomunikasikan kepada departemen/ area kerja terkait. 6. Memastikan dokumen-dokumen dapat terbaca dan dapat teridentifikasi dengan mudah. 7. Memastikan dokumen-dokumen yang berasal dari luar perusahaan dan dianggap penting untuk perencanaan dan pelaksanaan Sistem Manajemen K3LM telah teridentifikasi dan distribusinya terkendali. 8. Mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa dan menetapkan identifikasi pada dokumen kadaluarsa jika dipertahankan untuk tujuan tertentu. Rentang peninjauan dokumen adalah setiap 4 tahun kecuali ditentukan lain di dalam dokumen tersebut, maka rentang peninjauannya adalah mengikut i rentang yang ditentukan. Dokumen kadaluarsa segera disingkirkan atau ditarik dari peredaran, dimusnahkan atau dipastikan dengan cara lain untuk mencegah pemakaian yang tidak diinginkan. Masingmasing departemen terkait bertanggung jawab menarik dokumen kadarluarsa dan memastikan dokumen mutakhir digunakan oleh setiap personil terkait. Masa retensi dokumen kadarluarsa adalah 2 tahun kecuali ditentukan lain oleh masing-masing dokumen, maka masa retensi adalah sesuai dengan masa yang ditetapkan pada dokumen tersebut. IV.3.6. Pe ngendalian Operasi

Perusahaan melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan operasional melalui penetapan persyaratan atau ketentuan umum yang harus dipenuhi pada kegiatan berbahaya dan memerlukan pengelolaan atau pada kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Bilamana pengendalian dilakukan dengan penetapan prosedur terdokumentasi, maka prosedur tersebut harus ditinjau ulang secara berkala atau apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses, dan/atau perubahan bahan. IV.3.6.1. Ketentuan pe ngendalian k ontraktor Perusahaan harus memastikan bahwa kontraktor yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan memiliki pengelolaan K3LM yang memadai. 1. Persyaratan, seleksi dan penetapan kontraktor, Kontraktor memiliki atau dapat menunjukkan pemenuhan persyaratan berikut:

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 21 dari 48

a) Penanggung Jawab Operasi yang kompeten; b) Tenaga ahli yang sesuai dengan pekerjaan yang dikontrakkan; c) Pengelola keselamatan yang kompeten; dan d) Program dan biaya K3 & KO Setiap kontraktor yang akan bekerja di daerah operasi PT. Berau Coal diseleksi dan dinilai risiko pekerjaannya. Kontraktor dengan tingkat risiko sedang dan tinggi harus melalui tahap kualifikasi K3L. PT. Berau Coal menetapkan daftar rekanan yang memuat daftar perusahaan yang dapat bekerja di PT. Berau Coal. Kontraktor yang tidak masuk daftar rekanan dapat bekerja setelah terdaftar di daftar rekanan PT. Berau Coal. Kontrak kerja memuat komitmen kontraktor untuk mematuhi persyaratan K3LM dan sanksi atas ketidaksesuaian unjuk kerja kontraktor terhadap persyaratan tersebut. Kontrak Kerja yang terbit antara perusahaan dan kontraktor tetap harus mengacu pada Kontrak Kerja yang berlaku antara PT Berau Coal dengan perusahaan. 2. Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan kontraktor. Setiap perusahaan dan kontraktor yang beroperasi di daerah operasi PT. Berau Coal harus memiliki Surat Izin Operasi (SIO) dari KTT PT. Berau Coal. Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kontraktornya, termasuk pencatatan jam kerja, jumlah pekerja serta insiden yang terjadi. Perusahaan memastikan bahwa kontraktor yang terpilih akan: a. Menjalankan program dan biaya K3 dan KO. Program K3 dan KO yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup: 1) Program pemenuhan peraturan perundang-undangan: 2) Identifikasi bahaya dan risiko; 3) Pertemuan K3 berkala; 4) Pemerikasaan kesehatan karyawan; 5) Penyedia APD dan alat keselamatan kerja memenuhi kriteria yang ditetapkan perusahaan; dan 6) Industrial Hygiene/Kesehatan Kerja. b. Memiliki bukti-bukti kompetensi untuk seluruh karyawan kontraktor, sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan pekerjaan yang ada dalam kontrak. c. Melaporkan kepada KTT atau Wakil Manajemen setiap sarana, prasarana, dan peralatan pertambangan yang digunakan. d. Memiliki bukti-bukti kelayakan untuk seluruh sarana, prasarana dan peralatan pertambangan sesuai persyaratan K3 dan KO perusahaan. e. Melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan program K3 dan KO kepada perusahaan. f. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja K3 dan KO-nya. g. Segera melaporkan setiap nearmiss, kerusakan properti, kejadian berbahaya, cidera dan sakit akibat kerja kepada KTT atau Wakil Manajemen.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 22 dari 48

3. Evaluas i kontraktor. Perusahaan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kinerja K3LM kontraktor melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit. Evaluasi akhir juga dilakukan untuk semua penyelesaian kontrak dalam bentuk laporan kinerja K3 dan KO, termasuk memberikan umpan balik untuk pengetahuan dan pembelajaran di masa yang akan datang, serta melakukan tindakan perbaikan untuk pekerjaan berikutnya. Perusahaan harus melakukan evaluasi Kinerja K3L untuk Kontraktornya. IV.3.6.2. Ketentuan izin bekerja di daerah operasi

Perusahaan harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan di daerah operasi mendapat izin dari pejabat berwenang, khususnya pekerjaan terkait: 1.

2. 3. 4. 5.

Memasuki Daerah Operasi, bentuk izin berupa ID Card karyawan atau pengunjung atau Transshipment Access Card , TAC. Izin ini berlaku untuk karyawan dan pengunjung, Mengoperasikan unit/ kendaraan/peralatan, bentuk izin berupa SIMPER/KIMPER, Pengawasan pekerjaan penimbunan, bentuk izin berupa Kartu Pengawas Penimbunan, Pengawasan pekerjaan pembersihan lahan, bentuk izin kerja berupa Kartu Pengawas Land Clearing dan Penggunaan unit/ kendaraan/ alat, bentuk izin berupa Surat Ke layakan Operasi (SKO) untuk kendaraan/unit, mesin, peralatan atau infrastruktur.

Pemohon Izin wajib melengkapi dan lulus persyaratan administrasi dan jenis pelatihan atau induksi yang telah ditetapkan oleh PT. Berau Coal. Dalam hal terdapat kendaraan/unit, mesin, peralatan atau infrastruktur akan dioperasikan di daerah operasi, maka kendaraan/unit, mesin, peralatan atau infrastruktur harus lulus uji kelayakan (commissioning/recommissioning ) untuk mendapatkan Surat Kelayakan Operasi (SKO) dan/atau Stiker Kendaraan/Unit. PJO Mining Contractor harus memastikan pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan sampai dengan pencetakan izin bekerja di daerah operasi untuk personil, kendaraan/unit, mesin, peralatan atau infrastruktur yang berada di dalam tanggung jawabnya. Permohonan kelima (5) Izin Kerja di Daerah Operasi di atas harus mendapat persetujuan dari KTT/WKTT/PJA/PFSO, sesuai dengan lokasi kerja pengajuan izin kerja. Proses pengurusan izin kerja mining contractor dan subkontraktornya menjadi tanggung jawab mining contractor. Izin kerja berlaku satu (1) tahun dan tidak boleh dipinjamkan atau dipergunakan di luar peruntukan yang sudah ditetapkan. Izin kerja yang kadaluarsa dapat diperpanjang. Database personil atau kendaraan/ unit/ peralatan/infrastruktur harus dipelihara dan selalu dimutakhirkan.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 23 dari 48

IV.3.6.3. Ketentuan bekerja di dae rah terpe ncil

Semua personil yang bekerja di area terpencil harus terlebih dulu menerima pelatihan dan lulus materi SIMAK K3L, yaitu minimum pada Kelompok Materi Pelatihan Dasar (KMPD). Briefing dan konsolidasi rencana-rencana kegiatan harus dilakukan sebelum bekerja di area terpencil, dengan memperhatikan faktor K3L, sbb: 1. Skenario/ rencana pekerjaan sehingga setiap personil mengerti tahapan kegiatan yang akan dilakukan secara aman. 2. Kesiapan alat komunikasi (Radio HT). 3. Kesiapan portable first aid kit sesuai Standar P3K (S-ERG-17) beserta isinya lengkap 4. 5. 6. 7.

dan siap digunakan. Kesiapan alat pelindung diri terkait dengan rencana pekerjaan yang akan dilakukan. Kesiapan alat penunjuk arah (compass) dan alat navigasi. Kesiapan peta evakuasi. Kesiapan kondisi fisik personil.

8. Kesiapan peralatan. 9. Kesiapan perbekalan Personil yang melakukan pekerjaan di daerah terpencil harus menggunakan alat pelindung diri wajib, yaitu: 1. Safety Helmet 2. Safety boots 3. Tambahan APD, seperti: pakaian lengan panjang, c lear safety glasses, sarung tangan, dll. disesuaikan dengan bahaya kerja atau yang ditentukan pada prosedur, IK atau JSA. IV.3.6.4. Ketentuan pembelian

Pengendalian terkait dengan pembelian material, peralatan serta jasa diatur dengan mekanisme berikut: 1. Perusahaan menetapkan prosedur pembelian yang terdokumentasi untuk menjamin bahwa spesifikasi teknik, persyaratan K3LM perusahaan, serta persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pembelian barang atau jasa. Prosedur pembelian tersebut sekurang-kurangya meliputi: a. Penetapan spesifikasi pembelian mencakup persyaratan K3LM. b. Proses seleksi vendor. c. Proses verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian. 2. Penetapan spesifikasi pembelian dikonsultasikan dengan tenaga kerja yang kompeten. 3. Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri, alat keselamatan, dan perubahan terhadap prosedur operasi/kerja dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa. 4. Pada saat sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa diterima ditempat kerja, personil yang ditunjuk menjelaskan kepada semua pihak terkait yang akan menggunakan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa tersebut, yang terkait dengan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja. F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 24 dari 48

IV.3.6.5. Ketentuan perancangan, rekayasa dan perubahan K3L

Setiap perancangan dan rekayasa terhadap sarana, prasarana, instalasi, peralatan serta proses kerja harus mempertimbangkan risiko K3LM yang mungkin muncul dan kesesuaiannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Semua perancangan dan rekayasa harus disetujui oleh Pejabat Berwenang dan didokumentasikan. Setiap desain awal atau modifikasi pada sarana dan prasarana harus mempertimbangkan aspek teknis dan K3L serta sesuai dengan persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang terkait. Setiap verifikasi desain atau modifikasi harus diperiksa oleh personil yang kompeten atau badan pemeriksa yang telah tersertifikasi. Rancangan atau perubahan yang terkait dengan regulasi ataupun membutuhkan penilaian risiko, harus melalui persetujuan Kepala Teknik Tambang. Setiap perubahan rancangan dan rekayasa terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan dikomunikasikan kepada pekerja tambang.

IV.3.6.6. Ketentuan pelaporan bahaya

Setiap pekerja atau tamu perusahaan dapat melaporkan Kondisi Tidak Aman (KTA)/ Tindakan Tidak Aman (TTA) yang ditemukan saat berada di area kerja kepada penanggung jawab area tersebut. Penanggung jawab terkait harus menganalisis, menindaklanjuti dan memonitor pelaksanaan perbaikan KTA/TTA. IV.3.6.7. Ketentuan inspeksi & obse rvasi K3L

Perusahaan menetapkan bahwa setiap Pengawas melakukan observasi (pengamatan) dan inspeksi (pemeriksaan) terhadap Tindakan Tidak Aman (TTA) dan Kondisi Tidak Aman (KTA) di area kerja, baik dilakukan secara terencana atau pun tidak terencana. Penentuan frekuensi Observasi atau Inspeksi K3L harus mempertimbangkan: 1. Kondisi objek observasi atau inspeksi, yaitu kendaraan/ unit/alat/ infrastruktur/ tempat kerja/ lingkungan dan pekerja. Semakin kurang baik kondisi objek atau semakin tinggi tingkat risiko, maka frekuensi inspeksi semakin tinggi. 2. Hasil penilaian risiko pekerjaan, fasilitas, lingkungan atau tempat kerja, 3. Kriteria kelayakan kendaraan/unit/alat/infrastruktur/ tempat kerja/ lingkungan. 4. Pengalaman insiden atau Penyakit Akibat Kerja, 5. Frekuensi pekerjaan, serta 6. Tingkat pengendalian yang telah dilakukan. Kriteria kelayakan untuk setiap objek observasi/inspeksi (minimal) mengacu pada lembar periksa yang memuat persyaratan kelayakan yang diterapkan oleh PTBC dan sesuai dengan objek observasi/ inspeksi ybs.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 25 dari 48

Perusahaan menentukan tatacara dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan observasi dan inspeksi. Catatan temuan Observasi dan Inspeksi K3L dipelihara, direkapitulasi, dianalisa, ditindaklanjuti. Efektivitas pelaksanaan tindak lanjut dieva luasi. Penyelesaian tindak perbaikan atau tindak pencegahan mencantumkan batas waktu penyelesaian. Penentuan durasi dan prioritas penyelesaian tindak perbaikan/ tindak pencegahan harus memperhatikan potensi risiko. Temuan dengan potensi risiko tinggi mendapat prioritas penyelesaian yang lebih tinggi. IV.3.6.8. Ketentuan Pengope rasian Mesin

Perusahaan harus mengidentifikasi mesin-mesin dan peralatan yang memerlukan persetujuan khusus sebelum digunakan. Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kecukupan persyaratan kompetensi sebagai langkah pengendalian terhadap mesin dan peralatan yang berisiko tinggi. Perusahaan mengeluarkan KIMPER (Kartu Izin Mengoperasikan Peralatan) sebagai bentuk persetujuan. Setiap mesin dengan tingkat risiko tersebut harus dilengkapi dengan Instruksi Kerja dan dilakukan pemeriksaan sebelum penggunaannya (P2H). Bahaya dari setiap mesin harus telah teridentifikasi dan dikendalikan. Setiap Departemen yang bertanggung jawab terhadap suatu mesin harus menetapkan program pemeliharaan mesin yang meliputi pemeriksaan, perawatan dan perbaikan. Dokumen mesin yang berasal dari pabrik pembuatnya harus disimpan dan terpelihara dengan baik, sebagai masukan dalam penentuan jadwal pemeliharaan tersebut. IV.3.6.9. Ketentuan Penerapan Lock Out- Tag Out ( LOTO)

Peralatan yang memiliki atau menyimpan energi wajib dikunci atau dihilangkan energinya sebelum dilakukan pekerjaan pada alat tersebut melalui mekanisme penguncian energi (Lock Out Tag Out, LOTO) sehingga potensi paparan energi terhadap pekerja dapat dicegah. Penanggung Jawab Teknis bertanggung jawab menentukan peralatan/ unit/ instalasi yang diwajibkan penerapan LOTO. Pekerjaan yang menerapkan LOTO harus dikomunikasikan kepada personil terkait, termasuk kepada personil shift pengganti, jika pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan dalam satu shift. Setiap personil pemilik perangkat personal lock bertanggung jawab terhadap penggunaan dan penyimpanan perangkat personal lock-nya di area kerja masing-masing. IV.3.6.10. Ketentuan Inspeksi Alat Bantu Kerja (Tools & Equipme nt)

Setiap plant /workshop di seluruh area kerja PT. Berau Coal harus menunjuk seorang Tools Inspector yang bertanggung jawab utuk melakukan inspeksi kelayakan alat bantu dan modifikasinya. Seluruh tools, equipment dan peralatan listrik yang baru dibeli harus diperiksa secara visual dan diuji kinerjanya sebelum diinventarisasi. F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 26 dari 48

Inspeksi tools harus dilakukan minimal 1 x sebulan. Hasil inspeksi dicatat, dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan jika ditemukan kerusakan pada peralatan. IV.3.6.11. Ketentuan Tindakan Medis & Pelaporan Pasca Tindakan pada Kasus Kecelakaan Kerja

Perusahaan memastikan korban insiden ditangani. Eskalasi penanganan korban ke tingkat selanjutnya dilakukan jika korban tidak dapat ditangani. Urutan eskalasi penanganan korban adalah sbb: 1) ERG Station; 2) Klinik PT. Berau Coal; 3) Rumah sakit di Berau; 4) Evakuasi ke rumah sakit di luar Berau. Dokter Perusahaan bertanggung jawab melakukan pemantauan kondisi korban kecelakaan hingga korban keluar dari rumah sakit dan melaporkannya kepada OHS Manager. Status akhir korban dilaporkan kepada KTT. IV.3.6.12. Ketentuan Pe ngendalian Alkohol dan Narkotika di Tempat Kerja

Pekerja dengan sifat pekerjaannya yang memerlukan konsentrasi tinggi harus menjadi prioritas pemeriksaan (screening) a lcohol dan narkotika, me liputi: - Operator Alat-Alat Berat (HD, dump truck, shovel, grader, wheel loader, dozer,

-

compactors, mesin drilling/pengeboran) Pekerja yang menangani/mengoperasikan bahan peledak (blast ing) Pengemudi kendaraan (mobil, bus), kapal laut, perahu, boat dan tugboat Pekerja yang menangani bahan berbahaya dan beracun Pekerjaan khusus (ambulans, emergency response) Operator peralatan konstruksi, seperti namun tidak terbatas pada:  



Tower cranes, mobile cranes, loading cranes (alat angkat/angkut) Pekerja yang menggunakan peralatan untuk bekerja di ketinggian (scaffolders, fixed atau mobile platforms) Mekanik dan elektrik

Pekerja di atas hanya diizinkan bekerja jika kadar alkohol dalam darah 0% dan dinyatakan fit untuk bekerja oleh Pejabat yang Berwenang. Perusahaan harus menyusun Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan Alkohol dan Narkotika di tempat kerja, mencakup: - Promosi kesehatan (edukasi); - Pemeriksaan penyalahgunaan Alkohol dan Narkotika kepada pekerja, melalui pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemer iksaan kesehatan berkala ataupun pemeriksaan secara acak (random) IV.3.6.13. Izin kerja khusus

Perusahaan juga menetapkan jenis pekerjaan yang memerlukan ijin kerja khusus dan ketentuan pelaksanaannya. Jenis pekerjaan yang membutuhkan izin kerja khusus adalah pekerjaan dengan nila i risiko tinggi atau dapat menyebabkan cidera fatal secara langsung. F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 27 dari 48

Izin kerja khusus dimaksudkan untuk memastikan seluruh pengendalian pekerjaan tersebut telah disiapkan sebelum pekerjaan dimulai. Yang termasuk ke dalam pekerjaan khusus adalah: a. Bekerja di Ketinggian Setiap pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian di atas 1,8 meter atau dengan o kecuraman lereng 40 dari dasar lantai kerja (platform) dan atau tempat kerja yang

memiliki risiko terjatuh, wajib memiliki peralatan pencegah jatuh atau alat pelindung jatuh. Pekerjaan di ketinggian wajib mendapat izin dari pejabat berwenang dan diawasi oleh Pengawas yang kompeten. Bekerja di ketinggian hanya dilakukan oleh personil yang kompeten. Seluruh peralatan serta alat pelindung diri untuk bekerja di ketinggian harus layak untuk digunakan. b. Bekerja dengan Panas

Pekerjaan panas adalah pekerjaan yang dapat menimbulkan percikan api, kebakaran, bahkan ledakan, seperti: pengelasan, penggerindaan, pemotongan dengan menggunakan gas elpiji+oksigen Setiap aktivitas Bekerja dengan Panas wajib mendapat izin dari pejabat berwenang dan diawasi oleh Pengawas yang kompeten. Pekerjaan panas hanya dilakukan oleh personil yang kompeten. Seluruh peralatan serta alat pelindung diri untuk bekerja dengan panas harus layak untuk digunakan. Alat pencegah kebakaran (APAR) harus tersedia pada saat melakukan pekerjaan panas. c. Bekerja di De kat Air

Setiap personil yang bekerja/ berada di tepi atau di atas air dengan kedalaman lebih dari 1 meter wajib menggunakan pelampung keselamatan (life jacket/ work vest ) atau dilengkapi alat pelindung jatuh. Pekerjaan di dekat air wajib memiliki izin dari pejabat berwenang dan diawasi oleh Pengawas yang kompeten. Bekerja di dekat air hanya dilakukan oleh personil yang kompeten. Peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) harus layak digunakan. d. Pencucian Unit di Tambang

Setiap pekerjaan pencucian unit di area tambang wajib mendapat izin dari pejabat berwenang. Izin tersebut dapat diajukan hanya jika pencucian unit tidak dapat dilakukan di Washing Pad .

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 28 dari 48

Area yang dijadikan tempat pencucian unit harus disetujui atau diizinkan oleh Pejabat Berwenang setelah melalui penilaian kelayakan. Pencucian unit di area tambang hanya dilakukan oleh personil yang telah menerima pelatihan terkait pencucian unit di area tambang dan harus dipastikan bahwa seluruh peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) layak digunakan. e. Bekerja di Ruang Terbatas

Bekerja di ruang terbatas adalah pekerjaan yang dilakukan pada area yang memiliki akses terbatas dimana personel yang memasukinya memiliki resiko kekurangan oksigen atau terpapar gas beracun. Setiap pekerja dilarang memasuki atau bekerja di ruang terbatas tanpa izin dari pejabat berwenang. Bekerja di ruang terbatas hanya dilakukan oleh personil yang kompeten dengan pengawasan dilakukan minimal oleh 1 orang Pengawas. Seluruh peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) harus layak digunakan. Alat ukur kadar gas, temperatur serta parameter lain yang diperlukan wajib terkalibrasi. f. Bekerja di Luar Workshop

Setiap pekerjaan yang dilakukan di luar workshop wajib mendapat izin dari pejabat berwenang dan diawasi oleh Pengawas yang kompeten. Personil yang melakukan pekerjaan di luar workshop harus kompeten. Seluruh peralatan dan Alat Pelindung Diri (APD) harus layak digunakan. Keenam (6) jenis izin kerja khusus tersebut harus disetujui oleh KTT/WKTT/OHS Manager/ PJA/PJO/Nakhoda/PFSO, sesuai dengan tempat dilakukan pekerjaan. Izin Kerja didokumentasikan, dipelihara dan dievaluasi. Izin Kerja berlaku maksimal 1 minggu dan dapat diperpanjang kembali maksimal 1 minggu. IV.3.6.14. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Keselamatan

Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai bagi karyawan. Kesesuaian APD mempertimbangkan jenis bahaya yang melekat pada setiap pekerjaan. Jika diperlukan, perusahaan menyiapkan pelatihan penggunaan APD dan alat keselamatan bagi pekerja. Perusahaan membuat, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara dan mengevaluasi prosedur untuk:

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 29 dari 48

a. Penilaian kebutuhan APD dan alat keselamatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang timbul; b. Penentuan alat keselamatan dan penyediaan APD dengan jumlah yang memadai secara cuma-cuma; c. Pembuatan matriks APD untuk setiap pekerjaan dan area khusus; d. Evaluasi kepatuhan terhadap penggunaan dan perawatan APD dan alat keselamatan; dan e. Pelaksanaan pelatihan untuk karyawan yang terkait dengan fungsi, manfaat, penggunaan, dan perawatan APD dan alat keselamatan. IV.3.6.15. Pe ngelolaan Lingkungan Kerja Perusahaan menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan kerja pertambangan. Pengelolaan lingkungan kerja yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja.

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan dilakukan oleh Petugas Industrial Hygiene secara berkala dan hasilnya didokumentasikan serta digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko (Occupational Hygiene). Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja sekurang-kurangnya meliputi debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja. Perusahaan memastikan terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja, baik itu prosedur internal perusahaan atau prosedur pihak eksternal, jika alat dimiliki oleh pihak eksternal. Alat dipelihara dan dikalibrasi sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

IV.3.6.16. Pe ngelolaan tata graha (housekeeping ) tempat kerja Perusahaan menetapkan prosedur pengelolaan tata graha (housekeeping ) tempat kerja: a. Pengelolaan tata graha (housekeeping ) tempat kerja yang dimaksud sekurangkurangnya meliputi: - Kebersihan; - Kerapihan; - Keteraturan tata letak; - Penataan; dan - Sanitasi. b. Pemantauan pengelolaan tata graha (housekeeping ) dilaksanakan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan. IV.3.6.17. Pengelolaan aspek lingkungan penting Dalam rangka pengelolaan aspek lingkungan penting, Perusahaan menetapkan: a. Ketentuan pengelolaan B3 dan limbah B3 - Penempatan dan penyimpanan B3 dan Limbah B3 harus memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 30 dari 48

- B3 dan Limbah B3 yang disimpan harus memiliki label yang sesuai. - Tempat penyimpanan B3 dan Limbah B3 harus dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan persyaratan peraturan b. Ketentuan Pengelolaan Limbah, Pengendalian Pencemaran Udara & GRK - Pengelolaan sampah harus dimulai dari sebelum terbentuknya sampah dan dengan menerapkan prinsip 3R ( Reduce, Reuse, Recycle). - Perusahaan wajib melakukan pengukuran parameter emisi sumber bergerak dan udara ambien secara berkala sesuai dengan regulasi terkait - Pengendalian pencemaran udara harus dilakukan terhadap sumber emisi bergerak dan sumber emisi tidak bergerak dan kualitas udara ambient. IV.3.6.18. Pe ngelolaan Kesehatan Kerja

Perusahaan menetapkan prosedur pengelolaan kesehatan kerja dalam rangka mencegah terjadinya sakit dan penyakit akibat kerja serta menciptakan budaya hidup bersih dan sehat (hygiene dan sanitasi). Pengelolaan kesehatan kerja yang dimaksud sekurangkurangnya meliputi pemeriksaan kesehatan pekerja yang terpapar bahaya kesehatan di tempat kerja (misalnya debu, uap, gas, asap, uap air, atau gangguan kebisingan), evaluasi efektivitas langkah-langkah pengendalian risiko kesehatan yang teridentifikasi, serta penyediaan data diagnosa dasar untuk penentuan kategori sakit atau penyakit akibat kerja. Perusahaan mengelola dan mengembangkan program atau kegiatan kesehatan di tempat kerja dengan pendekatan empat pilar kesehatan kerja, yaitu: promosi, pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif. Perusahaan menetapkan pengelolaan keselamatan makanan dan minuman ( Food Safety) untuk menjaga kesehatan pekerja, mencegah kasus keracunan makanan dan minuman, dan memastikan pekerja mendapat asupan gizi yang memadai ketika disediakan makanan dan minuman oleh perusahaan. Perusahaan melakukan pengelolaan kesesuaian tempat kerja, peralatan, dan lingkungan tempat kerja dengan postur tubuh pekerja (ergonomic). Pemantauan pekerja tambang yang bekerja pada tempat yang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan (fatigue) juga harus dilakukan. Catatan kesehatan tenaga kerja harus dibuat, didokumentasikan, dan dievaluasi sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Pelaporan Kesehatan Kerja Pertambangan & Pelaporan Lingkungan Kerja Pertambangan ( Occupational Hygiene) kepada pemangku kepentingan mematuhi ketentuan peraturan terkait. IV.3.6.19. Pe ngelolaan Keselamatan Operasi Pe rtambangan

Perusahaan membuat, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara dan mengevaluasi pengelolaan keselamatan operasi pertambangan. Pengelolaan keselamatan operasi pertambangan dilakukan oleh tenaga teknik yang kompeten. Terkait Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan, setiap Pejabat Yang Ditunjuk bertanggung jawab memastikan

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 31 dari 48

peralatan/unit/instalasi berada dalam keadaan baik dan menjamin keselamatan operasional, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dengan cara: 1. Membuat, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara dan

2. 3.

4.

5.

mengevaluasi prosedur pelaksanaan pemeliharaan /perawatan sarana, prasarana, instalasi , dan peralatan pertambangan.. Menetapkan program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan/perawatan berkala terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sesuai dengan program dan jadwal yang te lah ditetapkan. Perubahan pelaksanaan pekerjaan peralatan/ unit/ instalas i terhadap jadwal yang telah direncanakan harus disetujui oleh Manajer terkait. Menyediakan peralatan yang sesuai dan layak untuk pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Peralatan pengaman peralatan/unit/instalasi harus dikalibrasi secara berkala. Mengevaluasi dan mendokumentasikan secara berkala sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Departemen Terkait dapat membuat program peningkatan berdasarkan data atau catatan hasil inspeksi dan pekerjaan pera latan/ unit/ instalasi.

a. Perusahaan melakukan pengamanan instalasi dengan cara: 1. Membuat, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara dan mengevaluasi prosedur pengamanan instalasi. 2. Pengamanan instalasi yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi: - Instalasi kelistrikan; - Intalasi hydraulic; - Instalasi pneumatic; - Instalasi bahan bakar cair; - Instalasi gas; - Instalasi air; - Instalasi proteksi kebakaran; dan - Instalasi komunikasi. 3. Menetapkan program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi yang sudah ditetapkan. 4. Melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap pengamanan instalasi. 5. Mengevaluasi dan mendokumentasikan has il pemeriksaan pengamanan insta lasi. b. Perusahaan juga melakukan uji kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dengan cara: 1. Membuat, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. 2. Menetapkan program dan jadwal pengujian kelayakan terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 32 dari 48

3. Melaksanakan pengujian kelayakan secara berkala terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 4. Mengevaluasi secara berkala dan mendokumentasikan hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan. c. Perusahaan menunjuk Tenaga Teknik yang kompeten untuk membuat dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal serta mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil dari: 1. Pemeliharaan/ perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan,. 2. Pemeriksaan pengamanan instalasi, 3. Pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, 4. Evaluasi laporan has il kajian teknis pertambangan, 5. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan,: - Dilakukan untuk setiap kegiatan baru, sebelum dimulainya kegiatan pertambangan. - Dilakukan untuk setiap perubahan atau modifikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalas i, dan perlatan pertambangan. - Melaporkan hasil kajian teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan kepada KAIT. - Didokumentasikan. IV.3.6.20. Pe ngelolaan Bahan Peledak dan Pe ledakan Perusahaan membuat, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara dan mengevaluasi prosedur tentang bahan peledak dan peledakan. a. Pengaturan Gudang Bahan Peledak 1. Lokasi dan pembangunan gudang bahan peledak PT. Berau Coal mendapatkan persetujuan dari KAIT. 2. Gudang bahan peledak mendapatkan izin dari KAIT. 3. Gudang bahan peledak hanya dapat digunakan untuk menyimpan bahan peledak sesuai dengan jenis dan kapasitas sesuai dengan izin dan peraturan perundangundangan. 4. Gudang bahan peledak yang terletak di luar wilayah usaha pertambangan dan akan digunakan untuk kegiatan pertambangan, mendapatkan persetujuan KAIT. 5. Gudang bahan peledak dijaga 24 jam secara terus menerus. 6. Perusahaan menyediakan personil dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Penangkal petir gudang bahan peledak diperiksa sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau setelah terjadi petir yang hebat. 8. Perusahaan mendokumentasikan persetujuan dan perizinan gudang bahan peledak. 9. No izin, jenis dan kapasitas bahan peledak, dan masa berlaku izin dicantumkan pada pintu gudang. 10. Daftar tanggal habis masa berlaku dan semua izin gudang bahan peledak.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 33 dari 48

b. Penyimpanan Bahan Peledak 1. Perusahaan membuat, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur penyimpanan bahan peledak sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Penyimpanan bahan peledak hanya dapat dilakukan pada gudang yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau izin dari KAIT sesuai peraturan perundangundangan. 3. Perusahaan menyediakan petugas administrasi untuk mencatat jumlah penerimaan, pengeluaran, dan persediaan akhir bahan peledak serta melaporkan secara berkala kepada KAIT. 4. Petugas administrasi gudang bahan peledak diangkat oleh KTT. 5. Petugas tersebut sekurang-kurangnya memiliki sertifikat kompetensi juru ledak kelas II. 6. PT. Berau Coal mengangkat/ menunjuk petugas gudang bahan peledak dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dalam jumlah yang cukup dan dicatat dalam buku tambang. 7. Isi dar i gudang bahan peledak diperiksa oleh KTT atau petugas yang diangkat/ ditunjuk sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. 8. KTT melaporkan kepada KAIT apabila kegiatan pertambangan berhenti atau dihentikan untuk waktu lebih dari 3 bulan. 9. Perusahaan mendokumentasikan hasil pemeriksaan isi gudang bahan peledak (penyimpanan bahan peledak). c. Pengangkutan Bahan Peledak 1. Perusahaan membuat, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan yang digunakan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. KTT menetapkan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak, maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan. 3. KTT memastikan keamanan, kelayakan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak, maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan. 4. Perusahaan mendokumentasikan hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak, maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan. 5. KTT menetapkan pekerja yang kompeten sesuai peraturan perundang-undangan untuk menangani pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peladak. d. Pekerjaan Peledakan 1. KTT membuat, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledak mangkir. 2. KTT menyediakan peralatan yang sesuai dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan. 3. Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan disimpan, diperiksa, dan dipelihara agar tetap dapat digunakan dengan aman. 4. Hasil pemeriksaan peralatan peledakan didokumentasikan.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 34 dari 48

5. KTT mengangkat/menunjuk orang yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan peledakan. 6. Orang yang melakukan pekerjaan peledakan memiliki Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang dikeluarkan oleh KAIT. 7. Perusahaan mengelola administrasi kelengkapan data aplikasi dan pengajuan perizinan dan penerbitan KIM. 8. Perusahaan mendapat persetujuan KAIT apabila melakukan peledakan tidur dan pekerjaan peledakan pada malam hari. 9. Perusahaan membuat daftar pemegang KIM, dan tanggal habis masa berlaku KIM. IV.3.7. Kesiagaan dan Tanggap Darurat

Perusahaan menetapkan prosedur pengelolaan keadaan darurat yang terdokumentasikan. Prosedur tersebut mempertimbangkan potensi keadaan darurat yang mungkin muncul sesuai dengan kategori dan jenisnya. Prosedur tersebut mencakup: 1. Identifikasi dan Penilaian Potensi Keadaan Darurat/Krisis Proses identifikasi dan penilaian keadaan darurat atau krisis mengacu kepada prosedur penila ian risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan penilaian potensi keadaan darurat/krisis, perusahaan menyusun prosedur untuk menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat/krisis. 2. Pencegahan Keadaan Darurat/Krisis Rencana pencegahan setiap keadaan darurat/krisis ditetapkan sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian keadaan darurat serta mempertimbangkan kebutuhan bantuan dari pihak-pihak terkait seperti Pemadam Kebakaran kota, pihak Rumah Sakit, Polisi dan pihak lain yang dianggap perlu. Metode atau jalur komunikasi & evakuasi saat, selama dan pasca keadaan darurat/krisis harus ditetapkan, baik dengan pihak internal maupun eksternal di atas. 3. Kesiapsiagaan Keadaan Darurat a) Rencana kesiapsiagaan penanggulangan keadaan darurat ditetapkan beserta alokasi sumber daya yang diper lukan, b) Perusahaan memastikan: - Tersedianya tim tanggap darurat yang memadai, kompeten dan selalu siap siaga; - Tersedianya sarana dan prasarana keadaan darurat yang memadai dan selalu siap digunakan. Peralatan, material & infrastruktur yang diperlukan dalam penanganan keadaan darurat/krisis harus dipastikan selalu dalam kondisi yang layak & siap digunakan; - Prosedur penanggulangan keadaan darurat dikaji secara berkala; - Setiap karyawan memahami tata cara pelaporan keadaan darurat dan cara penyelamatan diri; - Latihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dilakukan secara berkala.. - Laporan pelatihan dan simulasi serta aktual penanganan keadaan darurat/krisis harus dibuat, ditindaklanjuti dan dijadikan masukan peningkatan berkesinambungan, dan - Tersedianya akses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 35 dari 48

4. Respon Keadaan Darurat Ruang pusat kendali darurat dilengkapi dengan: - Peta, papan tulis, jam, daftar nama dan nomor kontak anggota tim; - Peralatan komunikasi dua arah; - Pasokan tenaga listrik dalam keadaan darurat yang diperlukan untuk penerangan dan peralatan komunikasi; - Prosedur penetapan keadaan darurat; dan - Nomor kontak eksternal yang berkaitan. Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat ditinjau dan/atau direvisi terutama setelah melakukan pengujian periodik dan setelah terjadi keadaan darurat. 5. Pemulihan Keadaan Darurat. Perusahaan membuat, menetapkan, memelihara prosedur pemulihan keadaan darurat yang mencakup pengaturan tim pemulihan, investigasi keadaan darurat, perkiraan kerugian, pembersihan lokasi, operasi pemulihan (restart), dan laporan pemulihan paska keadaan darurat. Perusahaan membuat, menetapkan, memelihara prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan yang mencakup petugas P3K, kotak P3K, pencatatan penggunaan isi kotak P3K. Peralatan P3K dipastikan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Petugas P3K juga telah dilatih oleh orang yang kompeten dan ditunjuk sesuai dengan peratura n perundang-undangan. IV.4.

Pemeriksaan

IV.4.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3LM

Perusahaan memastikan pemantauan dan pengukuran terhadap kinerja K3LM secara berkala terhadap manusia, lingkungan, peralatan, pengelolaan bahan peledak dan peledakan serta proses lain yang berdampak signifikan pada K3LM, yang termasuk didalamnya : 1. Pengukuran dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 2. Memantau perkembangan implementasi, yang memungkinkan Tujuan K3LM perusahaan tercapai. 3. Memantau keefektifan pengendalian. 4. Pengukuran proaktif terhadap kinerja pemenuhan program-program K3LM, PengendalianPengendalian serta Kriteria Operasi. 5. Pengukuran reaktif terhadap kecelakaan, Penyakit Akibat Kerja, pencemaran lingkungan dan atau terhadap bukti-bukti Kinerja K3LM lain yang menyimpang. 6. Mencatat/merekam data dan hasil dari Pemantauan dan Pengukuran yang cukup untuk menunjang analisis Tindakan Perbaikan dikemudian hari. 7. Pemantauan pelaksanaan 5R/5S. Terkait pengelolaan lingkungan kerja, Perusahaan membuat rencana dan pelaksanaan perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja perusahaan. Pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja perusahaan meliputi aspek lingkungan kerja sebagai berikut: 1. Pengendalian debu; 2. Pengendalian kebisingan; F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 36 dari 48

Pengendalian getaran; Pencahayaan; Kualitas udara kerja; Pengendalian radiasi; Pengendalian faktor kimia; Pengendalian faktor biologi; dan Kebersihan lingkungan kerja.

Perusahaan menetapkan alat pemantauan dan pengukuran yang dibutuhkan untuk memberikan bukti mengenai kesesuaian mutu, K3 dan lingkungan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan. Perusahaan menetapkan proses untuk menjamin bahwa pengawasan dan pengukuran dapat dilakukan dan akan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran. Untuk memastikan hasil yang valid, peralatan pengukuran harus : a) Dikalibrasi atau diverifikasi atau dilakukan perawatan pada rentang waktu tertentu, atau sebelum digunakan, di lain pihak standar pengukuran harus dapat ditelusuri ke Standar Internasional atau Nasional; jika tidak terdapat standar, dasar yang digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi harus dicatat. Bukti-bukti dari hasil pelaksanaan kalibrasi dipelihara b) Disesuaikan kembali jika diperlukan; c) Diidentifikasi untuk memungkinkan status kalibrasi dapat ditetapkan; d) Dijaga dari penyesuaian yang mungkin dapat mengakibatkan hasil pengukuran yang tidak valid; e) Dilindungi dari kerusakan dan penurunan selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan. Selain itu, Perusahaan menilai dan mencatat validitas hasil pengukuran ketika peralatan diketahui tidak sesuai dengan persyaratan. PT Berau Coal akan mengambil langkah yang sesuai terhadap peralatan dan produk yang dipengaruhi. Secara garis besar, teknis pelaksanaan pemantauan & pengukuran K3L di atas mengikuti ketentuan berikut: a) Setiap tahun, atas dasar peraturan perundang-undangan terkait, Kepala Dept. menyusun daftar karakteristik kunci aspek mutu, K3 dan lingkungan dengan input dari AMDAL, RKL/ RPL, peraturan perundangan, identifikasi bahaya & penilaian resiko, persyaratan pelanggan serta dari sumber lain yang diper lukan. b) Penyusunan Karakteristik Kunci (KK) memperhatikan: Karakteristik kunci yang diukur, Spesifikasi yang diperlukan (Jenis Pemantauan),        

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4

Penanggung jawab pelaksana, Frekuensi pemantauan, Jenis kalibrasi (untuk peralatan), Standar/ peraturan yang diacu, Metode yang digunakan, Rekaman hasil pemeriksaan yang harus disimpan dan dipelihara



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 37 dari 48

a) Penanggung Jawab Terkait melakukan pemantauan dan pengukuran KK sesuai jadwal yang telah ditetapkan. b) PJO Mitra Kerja memastikan pelaporan bulanan hasil pemantauan dan pengukuran KK disampaikan kepada Dept. terkait PT. Berau Coal. IV.4.2. Pelaporan K3LM

Berdasarkan persyaratan peraturan dan perundang-undangan terkait pengelolaan administrasi pertambangan dan komunikasi kepada pihak eksternal, Perusahaan menerapkan penggunaan Buku Tambang, Buku Daftar Kecelakaan, dan pelaporan K3 dan KO yang disampaikan kepada Kepala Inspektur Tambang. 1. Buku Tambang Buku Tambang memuat suatu larangan, perintah dan petunjuk Inspektur Tambang yang wajib dilaksanakan oleh KTT disahkan oleh Inspektur Tambang dengan memberi nomor dan paraf pada tiap-tiap halaman. Semua pemberitahuan yang disampaikan oleh KAIT kepada KTT dicatat dalam buku tambang dengan membubuhi tandatangan pada salinan yang sesuai dengan aslinya. Buku tambang selalu tersedia di Kantor KTT. Isi buku tambang dapat dibaca dan dipelajari oleh para pekerja tambang, sebagai bentuk dari komunikasi. 2. Buku Daftar Kecelakaan KTT PT. Berau Coal juga memiliki Buku Daftar Kecelakaan sesuai dengan ukuran dan bentuk yang ditetapkan dan disahkan oleh KAIT. Setiap kecelakaan tambang yang berakibat cidera ringan, berat, dan mati didaftarkan dalam Buku Daftar Kecelakaan. Pendaftaran tersebut sekurang-kurangnya meliputi: a) Nomor untuk setiap korban secara berkelanjutan; b) Waktu, hari dan jam kecelakaan; c) Tempat kecelakaan; d) Nama, jenis kelamin dan umur dari korban kecelakaan; e) Jabatan dan berapa lama dipegang oleh orang yang mendapat kecelakaan; f) Sifat kecelakaan; g) Pekerjaan yang sedang dilakukan pada saat kecelakaan; h) Saksi-saksi kecelakaan; i) Uraian tentang kecelakaan dan sebab-sebabnya yang dibuat oleh KTT atau orang yang ditunjuk dan ditandatangani oleh petugas tersebut di atas; dan j) Waktu dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang. Kecelakaan Tambang diselidiki oleh KTT atau orang yang ditunjuk dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam dan hasil penyelidikan tersebut dicatat dalam buku daftar kecelakaan. 3. Pelaporan Pengelolaan K3 dan KO Perusahaan menyampaikan laporan pengelolaan K3 dan KO secara berkala sekurangkurangnya laporan bentuk III-i sampai dengan XIV-i sesuai dengan peraturan perundangundangan, termasuk laporan kecelakaan ringan, berat, dan mati, serta kejadian berbahaya kepada KAIT. Perusahaan, melalui perwakilan PT. Berau Coal, sesegera mungkin memberitahukan KAIT apabila terjadi kecelakaan berakibat cidera berat atau mati, dan kejadian berbahaya menggunakan bentuk laporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 38 dari 48

Selain itu, pelaporan pencapaian kinerja PT. Berau Coal dan/ atau Kontraktor diatur dengan ketentuan sbb: a) Khusus untuk Kontraktor, Laporan Kinerja K3 harus disampaikan sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada Lampiran - Ringkasan Periode Pelaporan Indikator Kinerja Kunci ( Key Performance Indicator ) Kontraktor kepada PT. Berau Coal b) Laporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan harus disampaikan ke KAIT setiap bulan, triwulan dan tahunan maksimal tanggal 10. c) Laporan P2K3 harus disampaikan ke Disnaker setiap triwulan, maksimal tanggal 10.

IV.4.3. Investigasi Insiden, Ketidaksesuaian, Tindak Perbaikan dan Tindak Pencegahan IV.4.3.1. Investigasi Insiden

Perusahaan membuat, menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur penyelidikan insiden, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja serta pelanggaran Golden Rules yang mencakup: 1. Pelaporan awal. Seluruh kecelakaan wajib dilaporkan ke Command Center Room (CCR) PT. Berau Coal. Pelaporan awal insiden harus dilakukan di dalam 1x24 jam; 2. Pengamanan lokasi dan barang bukti di tempat kejadian. Dilarang melakukan perubahan terhadap lokasi insiden kecuali untuk memberi pertolongan pada korban dan atas persetujuan KTT/WKTT/PJA K3L; 3. Tim investigasi insiden dan pelanggaran Golden Rules harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan investigasi dengan susunan sebagai berikut:

4.

5.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4

Tahapan investigasi: a) Pengumpulan data dan informasi; b) Evaluasi dan analisis; c) Kesimpulan dan rekomendasi; Tindak lanjut hasil investigasi, yaitu: a) Menetapkan penyebab penyimpangan-penyimpangan K3LM dan faktor lain yang dapat menyebabkan atau berkontribusi dalam terjadinya insiden. b) Mengidentifikasi kebutuhan Tindak Perbaikan. c) Mengidentifikasi peluang untuk Tindak Pencegahan.


6.

7.


M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 39 dari 48

d) Mengidentifikasi peluang untuk Perbaikan Berkelanjutan ( Continual Improvement ). Pelaporan dan dokumentasi hasil investigasi. Laporan dan rekomendasi hasil investigasi wajib ditindaklanjuti dan dievaluasi efektivitas pelaksanaannya. Format laporan mengacu kepada Formulir Pelaporan dan Investigasi Insiden serta Pelanggaran Golden Rules PT. Berau Coal; dan Komunikasi hasil investigasi. Hasil investigasi wajib disosialisasikan ke seluruh personil.

Investigasi dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam. Hasil investigasi insiden didokumentasikan dan dipelihara. Perusahaan sesegera mungkin melaporkan kecelakaan berat, mati, dan kejadian berbahaya kepada KAIT. Penyelidikan penyakit akibat kerja dilakukan sesegera mungkin setelah terdapat dugaan adanya penyakit akibat kerja ( suspected ) oleh dokter hiperkes sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komite Golden Rules berwenang menetapkan sanksi terhadap pelanggaran Golden Rules. IV.4.3.2.

Ketidaksesuaian, Tindak Perbaikan dan Tindak Pencegahan

Perusahaan mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian, menanggulangi akibat yang ditimbulkan dan melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian atau pencegahan terhadap potensi ketidaksesuaian tersebut. Terkait produk, ketidaksesesuaian yang terjadi diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau pengiriman yang tidak disengaja. Pengendalian dan tanggungjawab serta wewenang pihak terkait yang berkaitan dengan produk terkontaminasi harus ditetapkan dalam prosedur terdokumentasi. Catatan sifat ketidaksesuaian dan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam penanganan, termasuk kelonggaran yang diberikan, harus dipelihara. Jika produk yang tidak sesuai dikoreksi, maka harus dilakukan verifikasi ulang terhadap koreksi tersebut sehingga menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan. Jika produk yang tidak sesuai terdeteksi setelah pengiriman atau penggunaan, Perusahaan mengambil tindakan yang tepat dan cepat sesuai dengan pengaruh potensial dari ketidaksesuaian tersebut. Dalam menentukan Tindak Perbaikan dan Tindak Pencegahan, penyebab dasar dari ketidaksesuaian harus ditentukan sehingga Tindak Perbaikan dan Tindak Pencegahan yang diambil dapat mencegah terulangnya ketidaksesuaian dan potensi ketidaksesuaian. Hasil Tindakan P erbaikan dan Tindakan Pencegahan yang diambil dikomunikas ikan, dicatat dan dievaluasi keefektifannya.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 40 dari 48

Bila tindak perbaikan dan tindak pencegahan menimbulkan bahaya baru atau berubah atau perlu adanya pengendalian baru atau yang diperbaiki, maka penilaian risiko dilakukan terhadap tindakan-tindakan tersebut sebelum diterapkan. Perusahaan memastikan bahwa setiap perubahan yang timbul dari tindak perbaikan dan tidak pencegahan didokumentasikan. Detail mekanisme terkait penanganan ketidaksesuaian diatur di dalam prosedur ketidaksesuaian, tindak perbaikan dan tindak perbaikan.

IV.4.4. Pengendalian Catatan

Perusahaan mengendalikan catatan dengan membuat metode pengendalian berdasarkan pengidentifikasian, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, penahanan ( retention) dan pemusnahan catatan. Setiap departemen menentukan catatan K3L yang diperlukan untuk meninjau pencapaian dan menyempurnakan SMK3L. Catatan digunakan sebagai bukti pelaksanaan Be GeMS, seperti: Kebijakan K3L, Objektif, Target & Program K3LM, Persyaratan Peraturan dan Perundang-Undangan dan prosedur terdokumentasi. Selain itu, catatan implementasi BeGeMS juga digunakan sebagai bukti kemajuan perbaikan K3LM yang telah dibuat dan sebagai bahan analisis untuk melakukan penyempurnaan SMK3LM. Catatan dibuat dan dipastikan mudah dibaca, mudah diidentifikasi dan mudah ditelusuri. Jangka waktu minimum masa simpan catatan harus ditentukan dan setelah itu catatan dapat dimusnahkan.

IV.4.5. Audit Internal

Audit internal dilakukan secara berkala (minimal 1 kali per tahun) dan sistematis untuk: 1. Menentukan apakah Sistem Manajemen K3LM yang diterapkan: a) Memenuhi pengaturan manajemen K3LM yang telah direncanakan atau tidak, termasuk persyaratan yang tertera di dalam standar; b) Telah diterapkan dan dipelihara dengan baik atau belum; c) Efektif dalam pemenuhan kebijakan dan tujuan organisasi atau tidak. 2. Menindaklanjuti tindakan perbaikan dari hasil temuan audit sebelumnya; 3. Memberikan informasi hasil-hasil audit sebagai bahan pertimbangan program perbaikan kepada manajemen. Program Audit Internal direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan proses bisnis, hasil penilaian risiko K3LM, hasil audit sebelumnya dan fokus manajemen. Prosedur audit ditetapkan, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur: 1. Penentuan Tanggung Jawab, Kompetensi dan Persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, pelaporan hasil audit dan memelihara rekaman audit. F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 41 dari 48

a) Kepala Audit Internal bertanggung jawab memastikan Program Audit Internal telah ditetapkan; b) Auditor berwenang dan harus menghentikan proses audit jika ditemukan potensi fatality, kerusakan lingkungan atau kualitas yang signifikan. c) Perwakilan Manajemen/ KTT/ WKTT/ PJO memastikan perbaikan langsung tanpa penundaan telah dilakukan saat ditemukan ketidaksesuaian dengan potensi fatality, kerusakan lingkungan atau kualitas yang signifikan. d) Laporan audit disampaikan kepada penanggung jawab tinggi perusahaan. e) Manajer auditi bertanggung jawab memastikan temuan ketidaksesuaian ditindaklanjuti f)

sesuai dengan besaran masalah dan waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Rekaman audit dipelihara oleh auditor dan departemen auditi selama tidak kurang dari 2 tahun.

2. Penentuan kriteria audit, ruang lingkup dan metode yang digunakan. a) Kriteria audit mengacu kepada Standar ISO 14001, OHSAS 18001, SMK3 dan/atau SMKP. b) Ruang lingkup audit mencakup SMK3LM di mana Perusahaan beroperasi. c) Metode audit ditentukan berdasarkan verifikasi dokumen dan lapangan dengan pendekatan sampling atau inspeksi penuh terhadap objek audit, d) Temuan audit ketidaksesuaian audit harus secara jelas mengandung unsur PLOR ( Problem, Location, Objective evidence, Reference). 3. Pemilihan Auditor dan pelaksanaan audit guna memastikan objektivitas dan kenetralan proses audit. Auditor Internal harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan audit. IV.5. Tinjauan M anaje men

Manajemen Puncak Perusahaan melakukan Tinjauan Manajemen secara berkala, minimal setiap 6 bulan, terhadap kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMK3LM, secara berkelanjutan. Proses Tinjauan Manajemen termasuk penilaian kemungkinan-kemungkinan peningkatan dan kebutuhan perubahan SMK3LM, termasuk terhadap kebijakan dan tujuan-tujuan K3LM. Tinjauan Manajemen dicatat dan dipelihara. Masukan untuk Tinjauan Manajemen terdiri dari: 1. Kebijakan keselamatan pertambangan; 2. Hasil audit internal maupun eksternal; 3. Hasil evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan lain, termasuk Safety Group Practive Guide; 4. Daftar risiko; 5. Komunikasi internal maupun eksternal termasuk hasil partisipasi, konsultasi, komplain, umpan balik dan hasil survey kepuasan pelanggan; 6. Kinerja K3LM termasuk kesesuaian jasa terhadap persyaratan pelanggan, kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi, kasus pencemaran lingkungan dan kasus emergency yang terjadi; 7. Pencapaian Objektif, Target dan Program (OTP), termasuk Rencana Strategis dan Bisnis;

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 42 dari 48

8. Status tindakan perbaikan dan pencegahan termasuk status tindak lanjut investigasi kecelakaan, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja; 9. Tindak lanjut Tinjauan Manajemen sebelumnya. 10. Perubahan yang terjadi, termasuk perkembangan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait K3LM dan perubahan struktur organisasi; 11. Rekomendasi untuk peningkatan berkelanjutan. Laporan Tinjauan Manajemen ditinjau oleh Presiden Direktur Perusahaan berdasarkan komitmen perbaikan berkelanjutan dan digunakan untuk membuat keputusan terhadap: 1. 2. 3. 4.

Peningkatan kinerja K3LM & Sistem Manajemen K3LM ; Kemungkinan perubahan terhadap kebijakan dan tujuan S istem Manajemen ; Sumber daya yang dibutuhkan ; Elemen lain dari Sistem Manajemen.

Setiap orang terlibat dalam penerapan SMK3LM mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam meningkatkan kinerja Sistem Manajemen melalui penyampaian saran dan kritik yang membangun terkait dengan implementasi Sistem Manajemen. Manajemen mendorong hal tersebut sehingga pelaksanaan Sistem Manajemen berjalan tidak hanya berjalan secara ”Top Down” namun juga bisa berjalan karena adanya mekanisme ”Bottom Up”. Oleh karena itu, hasil Tinjauan Manajemen dapat diakses untuk kepentingan komunikasi dan konsultasi oleh pekerja.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 43 dari 48

DAFTAR ISTILAH No

Istilah

Definisi

1.

Audit

Proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana Kriteria Audit telah dipenuhi.

2.

Bahan Peledak

Semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan rea ksi kimia yang berkesinambungan di dalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk mesiu, nitrogliserin, dinamit, gelatin, sumbu ledak, sumbu bakar, detonator, amonium nitrat, apabila dicampur dengan hydrokarbon dan bahan ramuan lainnya.

3.

Bekerja di luar workshop

Pekerjaan yang dilakukan untuk melakukan perbaikan/ perawatan/ penggantian/ modifikasi kendaraan, unit atau peralatan yang dilakukan di luar workshop.

4.

Bekerja di ketinggian

Pekerjaan yang dilakukan pada suatu area dengan ketinggian di atas 1.8 meter atau dengan kecuraman lereng 400 dari dasar lantai kerja (platform) dan atau tempat kerja yang memiliki risiko terjatuh dari ketinggian yang berbeda

5.

Bekerja di ruang terbatas

Pekerjaan yang dilakukan di dalam ruang terbatas, yaitu ruang yang memenuhi satu atau lebih kriter ia berikut: 1. Bukan merupakan ruang kerja rutin. 2. Memiliki sirkulasi udara yang terbatas. 3. Memiliki potensi keracunan gas dari bahan/ zat kimia 4.3.4. Memiliki potensi terperangkap di ruang tersebut, seperti: tangki, man hole, bunker, palka kapal, cerobong, silo, pip

6.

Bekerja di dekat air

Pekerjaan yang memenuhi satu atau lebih dar i kriteria berikut: 4. Ketika pekerja melakukan suatu pekerjaan, berpotensi terjatuh langsung ke dalam air. 5. Kedalaman air lebih dari 1 meter. 6. Bekerja di atas air dengan lantai kerja yang kurang memadai sebagai pijakan pekerja. 7. Pada area kerja yang tidak terdapat pagar pengaman yang kuat dimana pekerja berpotensi terjatuh.

7.

Bekerja dengan panas

Pekerjaan yang menggunakan atau menghasilkan panas atau nyala api, seperti pengelasan, pemotongan pipa, menggerinda dan lain-lain.

8.

Buku Tambang

Buku catatan yang memuat larangan, perintah, dan petunjuk Pelaksana Inspeksi Tambang yang wajib dilaksanakan oleh Kepala Teknik Tambang.

9.

Dampak Lingkungan

Akibat yang diterima lingkungan hidup yang berdampak baik/buruk akibat aktivitas operasional perusahaan.

Daerah Terpencil

Daerah yang masuk dalam salah satu atau lebih kriter ia sebagai berikut: 1. Tidak terjangkau oleh alat transportasi darat dan air. 2. Tidak terjangkau oleh alat komunikasi satelit.

10.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 44 dari 48

3. Tidak terdapat aktivitas manusia yang bekerja untuk perusahaan lain. 4. Tidak terdapat fasilitas medis. 11.

Izin bekerja khusus

12.

Kepala Inspektur Tambang, KAIT

Izin bekerja yang diberlakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki risiko tinggi di perusahaan. Pejabat yang secara exofficio menduduki jabatan: a. Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batubara pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara; atau b. Kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah provinsi.

13.

Karakteristik Kunci

Daftar variabel atau kegiatan terka it K3, Lingkungan dan Mutu yang dipantau pelaksanaan dan pencapaiannya untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan atau persyaratan lain yang telah ditentukan.

14.

Kepala Teknik Tambang

Seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

15.

Keselamatan Pertambangan

Segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan

16.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja,

Pertambangan

lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan Operasi

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang

Pertambangan

yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi,kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi

17.

tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. 18.

KIMPER

Kartu Izin Mengoperasikan Peralatan yang dikeluarkan oleh PT Berau Coal kepada karyawan untuk menggunakan peralatan kerja yang dipersyaratkan sesuai dengan kompetensinya. Permohonan KIMPER dilakukan untuk mesin/peralatan yang memiliki risiko tinggi, digerakkan dengan tangan dan membutuhkan keahlian khusus serta mesin/alat tersebut membutuhkan sumber energi lain untuk menggerakkannya antara lain: bahan bakar, listrik dan angin. Contoh: mesin las, mesin bubut, mesin impact, mesin gerinda, mesin bor, genset,

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4



M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 45 dari 48

mesin molen, mesin pompa air, mesin potong rumput, stamper, vibrator, dll. 19.

Kompetensi

20.

Mining Contractor

21.

Pelanggaran Golden Rules

22.

Pencucian Unit di Area Tambang

23.

Perusahaan

24.

Penanggung Jawab Operasional, PJO

Kemampuan, yang diindikasikan dari latar pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan yang telah diikuti dan/atau kemampuan yang dapat diperagakan. Perusahaan yang memiliki ikatan perjanjian kerja dengan PT. Berau Coal untuk melakukan kegiatan operasional penambangan sesuai dengan Surat Izin Operasi (SIO) yang dikeluarkan oleh KTT PT. Berau Coal. Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan terkait 11 elemen Golden Rules yang telah ditetapkan. Pekerjaan yang dilakukan di area tambang pada kondisi unit tidak dapat dimobilisasi ke fasilitas washing bay terdekat. PT. Berau Coal atau setiap perusahaan (kontraktor) yang bekerja di daerah operasi PT. Berau Coal. Catatan: - Penggunaan istilah kontraktor digunakan untuk mencakup kontraktor Perusahaan. - Penggunaan istilah mitra kerja digunakan untuk mencakup kontraktor, vendor, supplier, masyarakat, tamu, dan pihak eksternal la in yang bekerja sama dengan PT. Berau Coal. Orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan di wilayah kegiatan usaha jasa pertambangan yang bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

25.

SIMAK K3L

Sistem Manajemen Kursus K3L, yang terdiri dari: a.

b. c.

d.

KMPD (Kelompok Materi Pelatihan Dasar), berisi materi pelatihan dasar, wajib disampaikan kepada seluruh karyawan PT Berau Coal & Mitra Kerja. KMPP (Kelompok Materi Pelatihan Pengawas), berisi materi pelatihan K3L untuk pemenuhan kompetensi level pengawas. KMKOP (Kelompok Materi Keselamatan Operasional Pertambangan), berisi materi pelatihan berdasarkan risiko pekerjaan yang tinggi dalam operasional pertambangan dan dipersyaratkan oleh ESDM. Kelompok Materi ini mengakomodasi Kompetensi untuk Pengawas Teknis. KMPU (Kelompok Materi Pelatihan Umum), berisi materi yang bersifat umum untuk menambah wawasan pekerja dan dapat diberikan juga kepada eksternal PT Berau Coal (Keluarga Karyawan, Sekolah, Kampus dll).

26.

SIMPER

Surat Izin Mengemudi Perusahaan yang dikeluarkan oleh PT Berau Coal kepada karyawan untuk mengoperasikan kendaraan, unit dan transportasi air sesuai dengan kompetensinya.

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4


27.

Surat Kelayakan Operasi, SKO


M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 46 dari 48

Surat layak untuk beroperasi di area kerja PT Berau Coal yang diterbitkan oleh PT. Berau Coal untuk seluruh dan tidak terbatas pada infrastruktur, kendaraan, mesin, alat angkat, equipment, unit A2B, transportasi air, unit hauler dan unit Support.

28.

Surat Izin Operasi, SIO

Surat izin yang diberikan KTT PT Berau Coal kepada Kontraktor/Sub Kontraktor/Labour Supply untuk dapat beroperasi di area kerja PT Berau Coal setelah persyaratan K3L terpenuhi.

29.

Tindak Pencegahan

Tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.

30.

Tindak Perbaikan

Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian kembali.

31.

Wakil Manajemen/ Management Representative

Personil yang ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai wakilnya dalam menjalankan SMK3LM

Lampiran - Ringkasan Periode Pelaporan Indikator Kinerja Kunci ( Key Performance Indicator ) Kontraktor kepada PT. Berau Coal No

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4

Jenis Laporan

Konten

Dipersiapkan oleh

Dilaporkan oleh

Batas waktu



1.

M-BC-001 12 Januari 2017 1/1 47 dari 48

08:00 am

Harian

a. Laporan Pemantauan

DIC

- Inspeksi - Observasi - Hazard Report

Bagian HSE Kontraktor

b. Incident Report

DIC


c. Acid Water M gt

2.

3.

- pH & debit: daily - TSS : 2x/week

Bagian

HSE

Kontraktor

Bagian HSE Kontraktor Setiap Senin

Mingguan

a. Laporan Pemantauan & Kemajuannya

- Inspection - Observation

DIC

b. Laporan Insiden Rangkuman & Tinjauan

- Incident Report

DIC

c. Pengelolaan air asam tambang - Rangkuman & Tinjauan

- Measurement value

Bagian HSE Kontraktor Bagian HSE Kontraktor


Bagian HSE Kontraktor Tanggal 5 setiap bulan

Bulanan

a. Kinerja K3L

K3:

- Month to date, year to date



DIC

Bagian HSE

(LTI, FR, SR, Man power and man hours ) Enviro:

- Pengelolaan

b. Laporan Program

4.

Pelaksanaan

air asam tambang, semua parameters: p H, debit, TSS, Fe & M n, - Neraca Limbah B3, - Insiden Lin gkungan Pencapaian Penerapan Program

Kontraktor Tanggal 5 setiap

Triwulan

triwulan a. Tinjauan Kinerja K3L

K3:

Bagian

HSE

Bagian HSE

- Month to date, year to date

Kontraktor

Kontraktor

DIC

Bagian HSE

(LTI, FR, SR, Man power and man hours )

Enviro:

- Pengelolaan

air asam tambang, semua parameters: pH, debit, TSS, Fe & Mn,

b. Tinjauan Program

Pelaksanaan

c. Laporan Triwulan Pemerintah

F-CMP-01.02 Ed./Rev.:1/4

- Neraca Limbah B3, - Insiden Lin gkungan Pencapaian

Penerapan

Program ke

Kontraktor

Laporan K3 & Pemberdayaan

Bagian

HSE

Masyarakat

Kontraktor, DIC


M-BC-01_Pedoman K3,Lingkungan Dan Mutu

Recommend Documents