LPJ PENGURUS dan PENGAWAS KOPERASI

Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah

Gedung PLUT-KUMKM, Purwokerto, 10 April 2014 | 0

Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS dan PENGAWAS DALAM KOPERASI Oleh: M. Arsyad Dalimunte, SE.Ak.

A. Memaknai RAT Dalam Dalam Perspektif Kewajiban Organisasi dan Filosofi Koperasi Pengurus dan Pengawas adalah pemegang amanat anggota untuk menjalankan roda organisasi dan perusahaan koperasi. Dengan berpedoman pada keputusankeputusan rapat anggota, anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), Undang-Undang Perkoperasian dan peraturan-peraturang yang berlaku di lingkungan koperasi, pengurus dan pengawas menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Sebagai sebuah organisasi, tentunya amanat yang dipercayakan harus dipertanggungjawabkan pada waktunya kepada yang menitipkan amanat. Demikian halnya koperasi, dimana pertanggungjawaban dilaksanakan dalam forum yang memiliki kekuasaan tertinggi yang biasa dsebut Rapat Anggota (RA), baik Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Namun, dalam koridor normal dimana organisasi berjalan stabil, media pertanggungjawaban biasanya diselenggarakan dalam forum RAT (Rapat Anggota Tahunan). Dalam tinjauan hukum organisasi koperasi, RAT merupakan momen dimana pengurus dan pengawas mempertanggungjawankan kinerjanya dalam bentuk laporan tertulis. Selanjutnya, laporan tersebut menjadi dasar bagi anggota untuk melakukan evaluasi dan sekaligus menyusun rencana-rencana di tahun berikutnya. Sementara itu, dalam perspektif filosopi juang koperasi disamping RAT adalah moment pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, RAT juga merupakan media berkumpulmya segenap unsur organisasi berkumpul, yaitu pengurus, pengawas dan anggota yang nota bene adalah pemili k sah koperasi. Oleh karena itu, RAT juga dimanfaatkan untuk : 1. Momentum Edukasi, sosialisasi dan promosi . Tahapan-tahapan agenda RAT seharusnya juga dimanfaatkan untuk sosialisi, edukasi dan promosi. Fakta suram di banyak koperasi, RAT seringkali menjadi panas dan terjebak menjadi media pelampiasan ragam kekecewaan anggota terhadap pengurus dan pengawas. Hal ini biasanya distimulan oleh kekecewaan dalam proses transaksi (misalnya : pinjaman tidak di setujuin), sentimentil personal (imbas dari pemilihan pengurus dan pengawas) atau maksud-maksud lain yang berorientasi pada menjatuhkan personil-personil tertentu. Ironisnya, pengurus dan pengawas yang tidak jarang dihujat pada sesi pertanggungjawaban di pilih kembali bila bila ada agenda pemilihan pengurus dan pengawas. Hal semacam ini sering terjadi di forum-forum RAT koperasi dan menjadi dinamika yang sering mengundang senyum. Disatu sisi, hal-hal semacam itu adalah bagian dari dinamika demokrasi dari organisasi, disisi lain hal ini sesungguhnya akibat dari kurangnya pemahaman terhadap apa, mengapa dan bagaimana seharusnya berkoperasi. Minimnya penyelenggaraan pendidikan, pendidikan, baik bagi pengurus, pengawas dan juga anggota menjadikan banyaknya perspektif dan sudut pandang yang berkembang dalam mensikapi sebuah persoalan. Akbatnya,


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah penyelesaian perbedaan cara pandang tidak mereferensi pada konsepsi dan semangat berkoperasi. Oleh karena itu, RAT sebagai momentum berkumpulnya segenap organisasi merupakan media yang strategis dalam melakukan sosialisasi dan edukasi perkoperasian. Hal ini sangat membantu dalam mempercepat terbentuknya persepsi yang sama dan terlokalisirnya ekspektasi (harapan) dalam kadar yang proporsional . Selanjutnya, pengetahuan yang cukup tentang perkoperasian dan persepsi sama atas tujuan akan membentuk keberpihakan yang mewujud dalam aksi-aksi positif yang meng-akselerasi tumbuh kembangnya kemanfaatan berkoperasi. 2. Auto koreksi berjama’ah . Satu hal yang perlu menjadi catatan koperasi adalah kumpulan orang dimana “kebersamaan” adalah roh utamanya. Kebersamaan yang dimaksud tidak sebatas dalam tahap merumuskan tujuantujuan saja, tetapi juga bersama-sama dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui distribusi peran efektif dan proporsional. Dalam cara baca yang demikian, maka apapun capaian koperasi sesungguhnya adalah buah dari kualitas kolektivitas yang terbangun diantara pengurus, pengawas dan anggota. Oleh karena itu, sebagaimana filosopi perjuangannya koperasi tidak mengenal keberhasilan atau kegagalan perorangan, tetapi koperasi hanya mengenal keberhasilan atau kegagalan kolektif. Atas dasar itu, maka RAT memiliki nilai strategis untuk melakukan auto koreksi dengan dengan harapan adanya kemampuan setiap orang mendefenisikan efektivitas partisipasinya dalam proses perjalanan organisasi dan perusahaan koperasi. Autokoreksi juga bermakna me-refresh spirit kebersamaan, sehingga RAT akan membentuk semangat baru untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas partisipasi setiap unsur organisasi di waktu selanjutnya. Kesadaran mengembangkan partisipasi dari setiap unsur organisasi menjadi sangat penting bagi penguatan organisasi dan perluasan aktivitas perusahaan koperasi yang pada akhirnya akan memperluas kebermanfaatan berkoperasi. Dalam semangat yang demikian, maka RAT tidak hanya sebatas aktivitas menggugurkan kewajiban organisasi berinisial koperasi, tetapi sebuah kebutuhan dan memiliki nilai strategis strategis bagi penguatan manfaat berkoperasi bagi segenap unsur organisasi. B. Unsur Semangat Dalam Materi pertanggungjawaban Dalam banyak praktek, laporan pertanggungjawaban cenderung kaku dan hanya menjelaskan simpul-simpul informasi saja, sehingga terbangun kesan kuat Laporan Pertanggungjawaban hanya menjelaskan laporan keuangan saja. Kalaupun ada tambahan lainnya, biasanya menyanyikan seputar administrasi surat menyurat dan perkembangan anggota. Dalam konteks aturan, hal itu memang memang tergolong memenuhi syarat. Dalam tujuan yang lebih luas, materi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) juga memiliki makna yang antara lain dijelaskan berikut ini: 1. LPJ juga merupakan merupakan rekam jejak atau sejarah perjalanan sebuah koperasi yang tidak hanya berguna saat ini saja, tetapi juga sebagai referensi bagi penyusunan strategi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, seyogyanya LPJ juga menggambarkan langkah-langkah organisasi dan usaha yang dilakukan


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah berikut penjelasan dasar berfikir dan tujuannya. Dengan demikian, penyajian realitas dapat di nalar muasal situasi dan jalan fikirannya. 2. Bagi pihak eksternal, membaca LPJ yang dilengkapi dengan langkah-langkah pembangunan organisasi dan usaha koperasi, merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kualitas dari proses yang berlangsung di sebuah koperasi. Artinya, LPJ juga merupakan salah satu bahan efektif dalam membangun citra organisasi dan perusahaan dipandangan pihak eksternal. Apalagi LPJ tersebut dikemas dalam performance yang baik, tentu hal ini membentuk tambahan apresiasi terhadap kelembagaan sebuah koperasi. C. Unsur Materi LPJ : 2 (dua) Unsur Wajib Wajib dan 1 (satu) Tambahan Bernilai Bernilai Penting. Penting. Sebagaimana tradisi di koperasi, LPJ biasanya terdiri dari LPJ Pengurus dan LPJ Pengawas. LPJ Pengurus berisi tentang langkah-langkah pengurus dalam menjalankan koperasi, sedang LPJ Pengawas berisi tentang hasil-hasil pengawasan sepanjang tahun buku bersangkutan. Sebagian Anggaran dasar koperasi pun memang mensyaratkan demikian. Ada satu hal yang masih jarang ditampilkan dalam sebuah materi RAT, yaitu rekam jejak partisipasi anggota. Rekam Jejak Partisipasi Anggota ini menjelaskan kontribusi dan daya dukung anggota terhadap segala aktivitas yang dijalankan oleh koperasi, baik secara organisasi maupun secara perusahaan. Walau bukan sebuah keharusan, penyajian rekam jejak anggota ini memiliki makna dan imbas luas, antara lain: 1. Sebagai media pendidikan. pendidikan. Dengan tersajinya rekam jejak anggota, maka akan terukur seberapa jauh kualitas dari kebersamaan yang terbangun. Disisi lain, akan terbentuk “bahan obyektif” untuk mendidik dan sekaligus mendorong anggota untuk mengembangkan partisiasinya. Anggota perlu difahamkan bahwa kemajuan koperasi sangat tergantung pada partisipasi anggota, sehingga apabila anggota passive (diam) akan menjadi beban bagi yang bergerak (aktif). Disinilah penegasan bahwa berkoperasi berarti mengambil tanggungjawab untuk ikut membesarkan organisasi dan perusahaan. Disamping itu, hakekat pembangunan koperasi adalah dari, untuk dan oleh anggota. Dengan demikian, bila mereka hanya diam dan melihat serangkaian aktivitas yang dijalankan koperasi, maka dipastikan koperasi akan berkembang lamban. 2. Data-data ini juga menginspirasi dalam proses mernacang pengembangan aktivitas-aktivitas koperasi berikutnya. Akumulasi peta jejak partisipasi adalah penjelas seberapa jauh respon anggota terhadap aktivitas yang dijalankan koperasi. Disamping itu, hal ini juga sebagai bahan auto koreksi terhadap seberapa besar sesungguhnya efektivitas aktivitas koperasi terhadap pemenuhan aspirasi dan kebutuhan anggota. 3. Rekam jejak partisipasi juga sebagai kontrol moral organisasi dari anggota. Anggota yang minim partisipasinya akan terbebani dan kemudian terbangun komitmen untuk berubah dan mengembangkan partisipasinya. 4. Rekam jejak partisipasi juga gambaran obyektif tentang tentang kualitas kebersamaan dari segenap unsur organisasi. Hal ini juga efektif dalam menakar seberapa jauh potensi sebuah koperasi berkembang di masa mendatang. Bahkan, rekam jejak partisipasi ini bisa menjadi nilai tambah bagi penjajagan kerjasama koperasi dengan pihak-pihak tertentu.


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah Dalam tinjauan teknis, pengukuran partisipasi anggota sedikit lebih rumit dan kompleks. Namun demikian, pentingnya rekam jejak partisipasi anggota partisipasi anggota dalam menata perencanaan dan juga pengendalian membuat ketersediaan rekam jejak ini menjadi sangat penting, baik dalam pembangunan organisasi maupun dalam mengumbuhkembangkan perusahaan koperasi. D. Aspek-Aspek Laporan Pertanggungjawaban Apapun aktivitas koperasi sesungguhnya bersifat satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun demikian, untuk mempermudah dalam menggambarkan dan atau mencerna sebuah sebuah laporan, biasanya isi LPJ di klasifikasikan minimal ke dalam 3 (tiga) Aspek, yaitu : (i) Aspek Organisasi; (ii) Aspek Usaha dan; (iii) Aspek Keuangan. Aspek Oganisasi menjelaskan tentang arah dan kebijakan serta langkah-langkah organisasi koperasi. Aspek ini juga menggambarkan bagaimana tahapan- tahapan dilakukan untuk membentuk satu kondisi atau iklim ideal organisasi koperasi. Aspek usaha berisi tentang arah dan kebijakan serta langkah-langkah perusahaan koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan ragam layanan. Aspek keuangan berisi tentang resume keuangan yang biasanya di jabarkan dalam bentuk neraca, perhitungan hasil usaha (PHU) dan perubahan modal koperasi. Dalam bahasa lain, aspek keuangan merupakan hasil pengukuran dari langkah-langkah organisasi dan usaha yang dijalankan sebuah koperasi pada tahun tertentu/berjalan. Kalau LPJ Pengurus bersifat melaporkan apa yang dilakukan di sepanjang tahun tertentu/berjalan, maka LPJ Pengawas melaporkan hasil pengawasan terhadap kinerja pengurus dan anggota. Masing-masing laporan tentu berdasarkan luas amanah yang ditetapkan anggota dalam forum RAT yang biasanya di jelaskan dalam GBPK (Garis-Garis Program Kerja) dan APB (Anggaran Pendapatan dan Biaya). Dalam proses menterjemahkannya ke dalam dataran operasional, Pengurus maupun maupun Pengawas mendasarkan mendasarkan pada AD/ART, UU Perkoperasian dan Peraturan yang berlaku di lingkungan perkoperasian. []


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ASPEK ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN Oleh: Firdaus Putra, S.Sos.

Titik Pijak Sebagian besar koperasi di Indonesia masih menitikberatkan pada aktivitas bisnis semata. Itu tidak salah, hanya saja kurang tepat. Merujuk pada definisi International Cooperative Alliance (ICA), (ICA), koperasi merupakan kumpulan orang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui budaya melalui perusahaan yang dikendalikan secara demokratis. Definisi tersebut menyaratkan adanya bangunan organisasi dan kelembagaan, di sisi lain bangunan perusahaan. Titik pijakan itulah yang membuat aspek organisasi dan kelembagaan menjadi wajib dipotret agar bangunan koperasi utuh. Sebagai ilustrasi, bila sebuah komputer, maka organisasi adalah perangkat lunak (software) software) dan kelembagaan adalah perangkat kerasnya (hardware). hardware). Sedangkan usaha merupakan produk dari komputer tersebut. Maka dengan begitu aspek organisasi dan kelembagaan adalah sangat penting untuk menghasilkan produk layanan yang berkualitas bagi anggota. Pertanyaannya, seberapa penting kita mendudukkan aspek organisasi dan kelembagaan dalam koperasi kita? Hal ini sebenarnya bisa dikenali dari laporan pertanggungjawaban sebagai dokumentasi aktivitas koperasi selama satu tahun. Bila dalam laporan itu aspek organisasi dan kelembagaan hanya sedikit dikupas, maka boleh jadi kita masih abai terhadap kualitas hardware hardware dan software yang digunakan. Hal itu mengingat bahwa koperasi adalah kumpulan orang ( people based association), association), sehingga dalam organisasi lah orang-orang yang berkumpul akan aktual menjadi sebuah kekuatan. Di sisi lain, modal menjadi pelengkap dari aktivitas koperasi. Fitur-fitur Organisasi Banyak kasus di lapangan sebuah koperasi memiliki aset yang besar. Namun kemudian hanya menghasilkan omset tahunan yang relatif rendah dan tentu saja SHU kecil. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Tentu jawabannya ini bukan sekedar keterbatasan modal, melainkan variabel lain yang belum tergarap dengan sempurna. Suatu organisasi, menurut McKinsey, sedikitnya memiliki tujuh fitur utama: Shared values adalah values adalah pernyataan visi, misi dan tujuan. Structure adalah Structure adalah pembagian fungsi dan wewenang. System adalah aturan-aturan yang diterapkan. Strategy adalah adalah metode bagaimana mencapai sasaran/ target. Style adalah Style adalah gaya bagaimana menerapkan metode tersebut. Staff adalah adalah orang-orang di dalam organisasi. Skill adalah adalah kecakapan/ keterampilan orang-orang tersebut.       

Kembali ke pertanyaan di atas, maka bila sebuah koperasi nampak bak “Tikus mati di lumbung padi” , hal itu dikarenakan tidak maksimalnya dari tujuh fitur di atas. Boleh saja sebuah koperasi beraset besar, namun bila tidak mempunyai visi


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah pengembangan, sampai titiknya akan habis juga. Atau bisa saja modalnya besar, namun tanpa strategi yang tepat, modal akan menguap karena sering mengalami kerugian. Itulah pentingnya aspek organisasi dan kelembagaan dalam sebuah koperasi yang mana modal menjadi sekedar pelengkap. Fungsi Organisasi dan Kelembagaan Bila bidang usaha peran utamanya adalah menyediakan berbagai produk layanan yang dibutuhkan oleh anggota, maka peran organisasi lebih berdimensi jamak, sebagai berikut: Internal Anggota Eksternal Membuat grand strategy Sosialisasi calon anggota Mengupayakan legalitas Membuat sistem Mendidik calon anggota Membangun kerjasama Membangun SDM Memberdayakan anggota Kehumasan Fungsi-fungsi utama di atas dapat diperluas dan diperbanyak seturut dengan perkembangan koperasi. Misalnya saja sampai titik tertentu bila dibutuhkan, koperasi dapat membuat divisi khusus terkait dengan riset dan pengembangan (research and development ) dan berbagai divisi lainnya yang dibu tuhkan. Unsur Pokok LPJ Organisasi dan Kelembagaan Berangkat dari kerangka di atas, maka laporan pertanggungjawaban aspek organisasi dan kelembagaan koperasi merupakan sebuah usaha untuk memotret dan mendokumentasikan berbagai hal di atas. Masalahnya, sebenarnya seringkali kita sudah melakukan hal-hal melakukan hal-hal di atas hanya saja kita lupa/ abai untuk abai untuk memotret dan mendokumentasikannya. Lantas apa saja yang perlu dipotret dan didokumentasi dari aspek organisasi dan kelembagaan koperasi? 1. Deskripsi singkat tentang koperasi perlu koperasi perlu ditulis agar pembaca LPJ di luar unsur koperasi mengetahui informasi singkat tentang sejarah dan jenis koperasi kita. 2. Pernyataan tentang visi, misi dan tujuan tujuan sebuah koperasi perlu senantiasa dicantumkan agar seluruh elemen: anggota, pengurus, pengawas, karyawan ingat dan tersegarkan kemana koperasi akan bergerak. 3. Struktur organisasi organisasi perlu dipotret agar seluruh unsur mengingat dan mengetahui fungsi dari berbagai aspek yang ada. Bagi pengurus dan pengawas, bisa jadi hal itu terlihat biasa, namun bagi anggota, hal itu akan menjadi informasi yang berguna, misalnya: kepada siapa bila ingin menyampaikan kritik-saran. 4. Tonggak perjalanan perlu perjalanan perlu disajikan agar seluruh unsur, terlebih anggota, tahu dan ingat sejarah perjalanan koperasi. Pasti dalam perjalanan ada tahun-tahun penting dimana koperasi membuat kebijakan tertentu atau menghasilkan karya besar. 5. Peristiwa penting tahun itu itu perlu disuguhkan agar anggota mengetahui berbagai hal yang dihadapi koperasinya, baik peristiwa yang berisi kegagalan atau kesuksesan. 6. Penghargaan yang diterima diterima juga perlu dimasukkan dalam LPJ untuk memotivasi segenap unsur bahwa koperasinya atau orang-orang di dalamnya berkinerja baik dan dapat diandalkan.


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah 7. Tata kelola koperasi koperasi bisa disampaikan untuk mengedukasi anggota bagaimana koperasinya dikelola. Aspek ini misalnya berisi berbagai kebijakan atau proses penerapan kebijakan tertentu yang dianggap penting. 8. Statistik dan partisipasi anggota anggota wajib disampaikan untuk mengetahui sejauh mana kondisi keanggotaan mulai dari: jumlah anggota masuk-keluar, partisipasi modal, partisipasi transaksi, partisipasi dalam RAT sebelumnya dan partisipasi lainnya, misalnya: kritik, saran dan sebagainya. 9. Program dan capaian perlu capaian perlu dicantumkan untuk menggambarkan berbagai langkah yang sudah dilakukan dan sejauh mana capaian program tersebut. 10. Kinerja anggota bisa dicantumkan untuk menjadi alat kendali sesama anggota, misalnya dengan cara mencantumkan besaran simpanan dan transaksi. Sedikitnya sepuluh unsur tersebut harus dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban pengurus. Tentu saja unsur-unsur itu bisa ditambah dan diperluas selaras dengan kapasitas organisasi koperasi. Mengemas LPJ yang Menarik Biasanya anggota lebih tertarik untuk melihat dan membaca halaman keuangan, khususnya terkait dengan laporan laba/ rugi, SHU dan lembar simpanan. Hal ini membudaya di banyak koperasi, yang bisa jadi kemudian membuat penguruspengawas menjadi lupa kurang atau tidak menyampaikan aspek keorganisasian dan kelembagaan. Untuk meretas budaya gemar pada angka-angka angka-angka tersebut, maka perlu dikemas dengan menarik, beberapa tips ini bisa dicoba, sebagai berikut: 



 





 



Gunakanlah foto kegiatan koperasi dengan memberi catatan pada foto tersebut. Gunakanlah diagram atau tabel untuk menggambarkan misalnya tingkat partisipasi anggota. Gunakanlah simbol-simbol tertentu pada topik yang sedang dibahas. Gunakanlah caption / / insert / highlight untuk menonjolkan apa yang disampaikan. Gunakanlah garis alur untuk melukiskan sesuatu yang bertahap, misalnya pada topik tonggak perjalanan. Gunakanlah warna-warna yang menarik: merah, hijau, oranye, biru dan lainnya, tentu bila LPJ dicetak warna. Gunakanlah gambar ilustrasi pendukung lainnya agar tampilan lebih indah. Proporsionalkan lah komposisi: teks, gambar, bidang kosong dan seterusnya. Dan bila sulit untuk dilakukan, gunakanlah jasa desain grafis profesional untuk membantu mengemas desain LPJ.

Dengan beberapa cara tersebut, kemungkinan besar anggota akan tercuri perhatiannya untuk membaca laman organisasi dan kelembagaan. Budaya gemar pada angka-angka tersebut lambat laun akan terkikis dan sampai titiknya, anggota juga akan lebih utuh membaca koperasi. Mengingat bahwa koperasi bukan sekedar capaian kuantitatif , namun juga capaian kualitatif , sehingga hanya memperhatikan angka saja tidak lah tepat. Dan di sanalah arti penting LPJ bukan sekedar buku laporan kinerja, melainkan juga media untuk mendidik anggota. []



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ASPEK USAHA Oleh: M. Arsyad Dalimunte, SE.Ak. A. Pengantar Usaha atau lebih tepat disebut unit layanan merupakan aktivitas yang diselenggarakan perusahaan koperasi dalam rangka memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya anggotanya. Namun demikian, unit-unit layanan koperasi tidak meng-haramkan diri untuk melayani masyarakat, kecuali unit layanan simpan pinjam yang hanya memperbolehkan memberi pinjaman kepada anggota. Satu hal yang menjadi catatan, dalam merangkai penyelenggaraan unit layanan, sebaiknya koperasi memperhatikan kode etik yang biasa disebut dengan asas subsidiary. Secara singkat asas subsidiary menegaskan bahwa apa-apa yang bisa dikerjakan anggota sebaiknya tidak dikerjakan oleh koperasi dan apa-apa yang tidak bisa dikerjakan oleh anggota sebaiknya hal itu lah yang dikerjakan koperasi. Sebagai contoh, ketika sekumpulan pedagang eceran di terminal membentuk koperasi, maka sebaiknya koperasi tidak menyelenggarakan unit layanan seperti yang dikerjakan anggotanya. Bila itu dilakukan, maka koperasi berpotensi bersaing dan bahkan menghancurkan usaha anggotanya sendiri. Pada titik inilah koperasi seharusnya memerankan diri sebagai mesin pencipta manfaat atau atau nilai tambah bagi anggotanya, baik dalam hal anggota menggunakan pendapatannya maupun dalam hal mendorong anggota meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian, koperasi akan menjadi agen peningkatan kesejahteraan anggota Semangat yang demikian seharusnya tercermin dalam laporan pertanggungjawaban pengurus maupun pengawas , sehingga anggota bisa mendefenisikan kepentingannya di dalam sajian sebuah pertanggungjawaban. Jika tidak, maka koperasi berpotensi menjadi sebuah korporasi layaknya perusahaan non koperasi dan abai dengan kepentingannya. Dalam situasi semacam ini, biasanya koperasi menempatkan anggotanya sebagai populasi market yang di eksploitasi terus menerus. Kondisi semacam ini pula yang membuat anggota tidak memiliki ikatan emosional dan rasa memiliki yang kuat terhadap perusahaan koperasinya. Akibatnya, pendapat yang berkembang dikalangan anggota cenderung miris atau miris atau bernada menyerang. menyerang.

B. Mengurai isi laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban dalam aspek usaha Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, laporan LPJ sebaiknya tidak terbatas pada simpul-simpul hasil akhir semata, tetapi didalamnya terdapat penjelasan proses sehingga mempermudah untuk melakukan tracking/penelusuran bila suatu waktu diperlukan. Demikian juga LPJ dalam aspek usaha, sebaiknya menjelaskan tentang arah/roh pengembangan, kebijakankebijakan da langkah-langkah yang diambil. Penjelasan semacam ini akan mempermudah dalam menelaah dan meng-evaluasi efektivitas dari aktivitasaktivitas yang dijalankan perusahaan koperasi.


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah Berikutnya disajikan kerangka isi dari LPJ Usaha yang di ikuti dengan dekripsi singkat sehingga mempermudah dalam membuat atau menyajikan LPJ : 1. Arah atau Roh Pengembangan Perusahaan. Penjelasan tentang arah atau roh roh pengembangan merupakan pedoman pedoman dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan koperasi. Sebagai illustrasi, ketika arah pengembangan perusahaan adalah mencitakan efisiensi kolektif sehingga mempertinggi pendapatan riil anggota, maka hal ini akan menjadi semangat dalam mengelola unit-unit layanan yang diselenggarakan koperasi. Sebagai catatan, UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip koperasi adalah sumber inspirasi dalam menumbuhkembangkan koperasi. Oleh karena itu, sebaiknya arah pengembangan koperasi juga mereferensi pada prinsipi-prinsip tersebut sehingga perusahaan koperasiakan tampil sesuai jati dirinya. 2. Kebijakan : Kebijakan Intensifikasi . Kebijakan instensifikasi berorientasi pada mempertinggi kualitas dari unit-unit layanan yang sudah ada. Sebagi contoh, meningkatkan kualitas layanan unit toko koperasi, unit simpan pinjam dan lain sebagainya. Kebijakan Ekstensifikasi. Kebijakan Ekstensifikasi berorientasi pada memperluas yang sudah ada. Sebagai contoh menambah outlet toko Kebijakan Diversifikasi . Kebijakan Diversifikasi berorientasi pada mengadakan yang belum ada. Sebagai contoh koperasi membuka unit layanan baru dengan menindirikan sebuah bengkel. 3. Langkah-langkah/Manajem Langkah-langkah/Manajemen en Perusahaan P erusahaan Koperasi Manajemen Personalia. Personalia. Manajemen personalia berisi tentang rekruitmen, pendidikan dan pelatihan, penempatan, reward dan funishment. Langkahlangkah manajemen personalia memiliki nilai strategis, sebab hal ini berkaitan dengan ketersediaan insan-insan profesional dalam menyelenggarakan pelayanan di koperasi. Manajemen Keuangan. Keuangan. Manajemen Keuangan berisi tentang langkahlangkah dalam mengembangkan sumber permodalan dan juga mengembangkan kreativitas dalam memanfaatkan sumber permodalan untuk tujuan mempertinggi nilai kemanfaatan berkoperasi, khususnya bagi anggota. Manajemen Pemasaran. Pemasaran . Manajemen Pemasaran berisi tentang langkahlangkah dalam memobilisasi market (anggota atau non anggota) agar merespon positif unit— unit—unit layanan yang diselenggarakan oleh koperasi. Manajemen pemasaran juga menyangkut tentang upaya menumbuhkembangkan partisipasi segenap anggota dalam mengembangkan perusahaan yang dimiliki bersama. Oleh karena itu, sentimen kepemilikan harus dimanfaatkan sebagai “tag “ tag line” line” dari langkah-langkah pemasaran. Manajemen Operasional . Manajemen operasional berisi langkah-langkah yang mengarah pada terbentuknya efisiensi dan effektivitas yang berujung pada peningkatan produktivitas koperasi dalam arti luas. Langkah-langkah manajemen merupakan satu kesatuan yang akan terintegrasi dan menghasilkan satu warna tegas sebagai koperasi yang berkomitmen tinggi mensejahterakan anggotanya dalam arti luas. 4. Potret Usaha. Potret usaha berisi tentang capaian disepanjang tahun yang sedang dipertanggungjawabkan. Satu hal yang menjadi titik tekan adalah 














Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah apapaun dan berapapun capaian perusahaan koperasi harus ditegaskan sebagai capaian bersama seluruh unsur organisasi. Penekanan ini hal ini diharapkan mampu meningkatkan perasaan ke-kita-an seluruh unsur oganisasi. Pemaparan potret capaian juga harus dijelaskan sebagai bentuk makna dari kedahsyatan sebuah kebersamaan koperasi. C. Penghujung Perusahaan sesungguhnya berposisi sebagai media untuk mewujudkan tujuan koperasi yaitu terpenuhinya kebutuhan kebutuhan dan aspirasi ekonomi anggota. Oleh karena itu, dalam merumuskan aktivitas perusahaannya, koperasi harus taat azas subsidiary untuk terhindar dari keterjebakan koperasi dalam semangat korporasi . Untuk kepentingan itu, aspirasi dan kebutuhan anggota kebutuhan anggota seharusnya menjadi dasar utama dalam menetapkan pilihan-pilihan aktivitas yang akan dijalankan perusahaan koperasi. Disisi lain, perumusan perusahaan koperasi dalam lingkar hidup anggota perlu ditegaskan. Hal ini sangat membantu dalam menentukan arah pengelolaan perusahaan sebuah koperasi. Tatkala posisi perusahaan koperasi adalah pencetak efisiensi kolektif, maka orientasi pengembangan adalah pada penciptaan harga-harga murah dan terjangkau sehingga anggota bisa merasakan manfaat nyata dari kepesertaannya dalam barisan koperasi. Demikian halnya ketika perusahaan koperasi berposisi sebagai media pendorong pertumbuhan produktivitas anggota, maka orientasi pengembangan diarahkan pada kemampuan koperasi menyelenggarakan fungsi pemberdayaan sehingga anggota lebih berpeluang mensejahterakan hidupnya. Nilai-nilai dan semangat semacam ini selayaknya tersampaikan dalam LPJ khususnya aspek usaha, sehingga setiap anggota mengerti arti dan makna keberadaan unit-unit layanan yang diselenggarakan koperasi. []


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ASPEK KEUANGAN Oleh: Herliana, SE.

A. Latar Belakang Tugas Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib. Oleh karena koperasi memiliki identitas, maka penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya. Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi. Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia sebelumnya, yang berisi praktek penerapan akuntansi pada koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada laporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standard atau IFRS). Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP. Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan. B. Pengertian Umum 1. Pengertian umum dalam Pedoman ini meliputi hal -hal sebagai berikut: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi(Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian) 2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. 3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah 4. Pedoman Umum Akuntansi Koperasi adalah petunjuk yang memberikan arahan untuk penyusunan akuntansi koperasi yang mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan anggota dan non anggota dan/atau koperasi. 5. Akuntansi Koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi. 6. Pelayanan Kepada Anggota adalah transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan barang/jasa. 7. Penjualan Kepada Non Anggota adalah transaksi koperasi dengan non anggota yang merupakan hubungan bisnis atas penjualan barang/jasa. 8. Harga Pokok Penjualan adalah pengorbanan ekonomis atau harga perolehan barang/jasa (harga beli) yang diperlukan koperasi untuk memperoleh pendapatan dalam periode tertentu. C. Ketentuan UmumLaporan Keuangan Mengingat pemakai laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas serta stakeholder lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan) maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan, antara lain: 1. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi di antaranya adalah: a. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi; b. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi; c. Laporan keuangan koperasi harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui: 1) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu; 2) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu; 3) Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang. 2. Komponen laporan keuangan koperasi 1) Dalam Rapat Anggota Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi: a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai; b. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi; c. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; d. laporan Pengawas; e. nama Pengawas dan Pengurus; dan


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah f.

2) 3) 4) 5)

6)

7)

8)

besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Pengurus wajib memberikan penjelasan dan alasannya. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Pengurus. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c harus diaudit oleh Akuntan Publik apabila: a. diminta oleh Menteri; atau b. Rapat Anggota menghendakinya. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya memuat: 1) Neraca; 2) Perhitungan Hasil Usaha; 3) Catatan Atas Laporan Keuangan; Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu: 1) Laporan perubahan ekuitas (modal); 2) Laporan arus kas.

D. Perlakuan Khusus Akuntansi Koperasi Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain: 1. Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna; 2. Relevan Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi; 3. Materialitas Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan (omission) (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement ) mempengaruhi keputusan yang diambil; 4. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu;


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah 5. Substansi mengungguli bentuk Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi; 6. Pertimbangan Sehat Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan asset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi; 7. Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi; 8. Dapat Dibandingkan Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif; 9. Tepat Waktu Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan; 10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. E. Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 1. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar bi aya perolehan. 2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Entitas harus menyusun laporan keuangan, dengan menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset,


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut. F. Akuntansi Koperasi 1. Jenis Transaksi Pada Koperasi. a. Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari: 1) Transaksi setoran, dapat berbentuk: a) Setoran modal yang menentukan kepemilikan (setoran pokok, SMK); b) Setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (misalnya: simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan lainnya). 2) Transaksi pelayanan, dapat berbentuk: a) Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota; b) Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota; c) Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan; d) Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota. b. Transaksi antara koperasi dengan non anggota, dapat berbentuk: 1) Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum/perusahaan; 2) Pembelian barang/jasa dari non anggota. c. Transaksi khusus pada koperasi, dapat berbentuk: 1) Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain. 2) Penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain; 3) Pengalokasian "beban perkoperasian"; 4) Pembentukan cadangan. 2. Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan. Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, di mana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi; b. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan; c. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar; d. Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah Tujuan dari pernyataan tersebut di atas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pencatatan Akuntansi Koperasi Pencatatan akuntansi koperasi meliputi unsur-unsur pos/akun (perkiraan) dalam Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. G. Ketentuan Umum Akuntansi Aset 1. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha; 2. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi; 3. Aset yang diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset tetap. 4. Komponen Aset: 1. Aset lancar a. Pengertian Aset lancar yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Pengklasifikasian aset lancar antara lain: 1) Diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; 2) Dimiliki untuk diperdagangkan (diperjual belikan); 3) Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. b. Aset lancar meliputi komponen perkiraan: 1) Kas Adalah nilai mata uang kertas dan logam, baik dalam rupiah maupun mata uang asing sebagai alat pembayaran sah. 2) Bank Adalah simpanan koperasi pada bank tertentu yang likuid, seperti: tabungan, giro dan deposito serta se rta simpanan lainnya. 3) Surat berharga Adalah investasi dalam berbagai bentuk surat berharga, yang dapat dicairkan dan diperjualbelikan dalam bentuk tunai setiap saat; 4) Piutang Usaha Adalah tagihan koperasi sebagai akibat penyerahan barang/jasa kepada pihak lain yang tidak dibayar secara tunai. 5) Piutang Pinjaman Anggota Adalah tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman (tunai/kredit berupa barang/jasa) kepada anggota. 6) Piutang Pinjaman Non anggota Adalah tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman (tunai/kredit berupa barang/jasa) kepada non anggota. 7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah Adalah penyisihan nilai tertentu, sebagai "pengurang nilai nominal" piutang pinjaman atas terjadinya kemungkinan risiko piutang tak tertagih, yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pemberian piutang pinjaman. 8) Persediaan Adalah nilai kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan, baik persediaan dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi, maupun barang jadi untuk diperdagangkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota dan penyelenggaraan transaksi dengan non anggota; 9) Biaya dibayar di muka Adalah sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat barang/jasa tertentu. Contoh sewa gedung yang dibayar di muka untuk jangka waktu tertentu lebih dari satu periode akuntansi. 10)Pendapatan 10) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Adalah berbagai jenis pendapatan koperasi yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan tetapi belum dapat diterima oleh koperasi; 11)Aset 11) Aset Lancar Lain Adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana pada butir 1 sampai dengan 10 di atas. 2. Aset Tidak Lancar a. Pengertian Aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi (penyusutan). b. Aset tidak lancar meliputi komponen perkiraan: 1) Investasi Jangka Panjang Adalah aset atau kekayaan yang diinvestasikan pada koperasi sekunder, koperasi lain atau perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tidak dapat dicairkan, berupa simpanan atau penyertaan modal. 2) Properti Investasi Adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik/koperasi atau lessee melalui sewa pembiayaan) dan dapat menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya. Properti investasi tidak digunakan untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang/jasa, tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. 3) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Adalah "pengurang nilai perolehan" suatu properti investasi, sebagai akibat penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi penyusutan dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya. 4) Aset Tetap Adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi, atau penyediaan barang/jasa untuk disewakan



5)

6)

7)

8)

ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan digunakan lebih dari satu periode. Aset tetap mencakup perkiraan: a) Tanah/Hak Atas Tanah Adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk hak atas tanah; b) Bangunan Adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai bangunan; c) Mesin dan Kendaraan Adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai jenis mesin, kendaraan atau atau peralatan produksi; d) Inventaris dan Peralatan Kantor Adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai bentuk inventaris dan peralatan kantor; Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Adalah "pengurang nilai perolehan" suatu aset tetap yang dimiliki koperasi, sebagai akibat dari penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi penyusutan dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya. Aset Tidak Berwujud Adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Contoh aset tidak berwujud antara lain: hak paten, hak cipta, hak pengusaha hutan, kuota impor/ekspor, waralaba. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Adalah "pengurang nilai perolehan" suatu aset tidak berwujud yang dimiliki koperasi, sebagai akibat dari penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya. Aset Tidak Lancar Lain Adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana pada butir 1 sampai dengan 7 seperti bangunan yang belum selesai dibangun.

H. Ketentuan Umum Akuntansi Kewajiban 1. Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh koperasi di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. 2. Kewajiban merupakan tanggungjawab koperasi saat ini, yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya ekonomi. 3. Simpanan anggota di luar simpanan pokok dan simpanan wajib, yang tidak menentukan kepemilikan, diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh jatuh tempo dan berdasarkan perjanjian. 4. Koperasi dapat mengumpulkan atau menerima simpanan berupa tabungan dan atau simpanan berjangka atau simpanan lain, dari anggota dan atau anggota koperasi lain, diakui sebagai kewajiban koperasi. Simpanan


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah tersebut diberi balas jasa berupa bunga bun ga atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan rapat anggota. 5. Komponen Kewajiban 1. Kewajiban jangka pendek a. Pengertian Kewajiban jangka pendek adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan memelihara li kuiditas koperasi, dan harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi koperasi. b. Kewajiban jangka pendek meliputi perkiraan antara lain: 1) Simpanan Anggota, Adalah sejumlah simpanan dari anggota yang tidak menentukan kepemilikan, misal: simpanan sukarela, Tabungan koperasi (Tabkop), Simpanan berjangka koperasi (Sijakop) yang harus dipenuhi kurang dari satu tahun. 2) SHU Bagian Anggota Adalah sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Pengaturan bagian SHU untuk keperluan lain diatur dalam keputusan rapat anggota. 3) Utang Usaha Adalah utang koperasi kepada pihak lain sebagai kebutuhan/akibat transaksi bisnis koperasi. 4) Utang Bank/Lembaga Keuangan Lain Adalah utang kepada bank/lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan transaksi bisnis koperasi, yang dilakukan dengan proses penarikan kredit/pembiayaan. 5) Utang Jangka Pendek lainnya Adalah utang koperasi jangka pendek lain, kepada pihak lain yang harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi; 6) Beban yang masih harus dibayar Adalah beban yang telah terjadi, tetapi belum dapat dicatat di akun beban. 7) Pendapatan diterima di muka Adalah akun yang awalnya dicatat sebagai kewajiban karena kasnya diterima di muka padahal jasa atau barangnya belum diberikan kepada pelanggan. Kewajiban ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. 2. Kewajiban jangka panjang a. Pengertian Kewajiban jangka panjang adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan lainnya, dan dapat dilunasi lebih dari satu tahun. b. Kewajiban jangka panjang meliputi perkiraan antara lain: 1) Utang Bank/Lembaga Keuangan Lain


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah Adalah utang kepada bank/lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan lain, yang dilakukan dengan proses penarikan kredit/pembiayaan. 2) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. 3) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya Adalah kewajiban jangka panjang lainnya, baik kepada lembaga keuangan lain serta pihak lain, untuk memenuhi kebutuhan investasi dan atau kebutuhan lain, yang dilakukan dengan proses penarikan kredit/pembiayaan dan penyertaan modal. I. Ketentuan Umum Akuntansi Ekuitas 1. Ekuitas adalah modal yang mempunyai ciri: a. Berasal dari anggota, dan atau berasal dari sumber dalam koperasi seperti cadangan, SHU tahun berjalan dan berasal dari sumber luar koperasi seperti hibah; b. Menanggung resiko dan berpendapatan tidak tetap. Bilamana koperasi memperoleh SHU maka anggota akan menerima bagiannya. Apabila koperasi merugi maka anggota tidak menerima pembagian SHU atau menanggung kerugian koperasi; c. Tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota ke luar dari keanggotaannya, atau jika koperasi bubar, bub ar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan. 2. Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang berciri seperti simpanan pokok atau simpanan wajib; modal sumbangan/hibah; cadangan dan sisa hasil usaha (SHU) tahun berjalan. 3. Komponen Ekuitas Rincian sumber modal koperasi yang diakui adalah sebagai berikut: Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari: a. Hibah; b. Modal Penyertaan; c. Modal pinjaman yang berasal dari: 1. Anggota; 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; 3. bank dan lembaga keuangan lainnya; 4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan. (2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar. (4) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dasar. (5) Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok. (6) Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi. (7) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya. (8) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara. (9) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama. (10) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. (11) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang. (12) Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar. (13) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan; b. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan; c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan d. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi. (14) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. (15) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika: a. Sertifikat Modal Modal Koperasi telah dimiliki dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun; b. pemindahan dilakukan dilakukan kepada kepada Anggota lain dari Koperasi yang yang bersangkutan; c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau d. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah (16) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota. (17) Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota. (18) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota. (19) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan. 5. Ketentuan Hibah (1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas. (3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan Modal Penyertaan (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari: a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan. (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan. (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan. (5) Ketentuan Modal Penyertaan Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sekurangkurangnya memuat: a. besarnya Modal Penyertaan; b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerug ian usaha; c. pengelolaan usaha; dan d. hasil usaha. J. Ketentuan Umum Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah 1. Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi. 2. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU (Seli sih Hasil Usaha). SHU bukan semata-mata mengukur besaran laba tetapi juga menggambarkan manfaat lain bagi anggota. 3. Surplus Hasil Usaha (1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk: 1. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; 2. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang di miliki; 3. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi; 4. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau 5. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota. (3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota. 4. Defisit Hasil Usaha (1) Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan. (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota. (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya. Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi. 5. Dana Cadangan (1) Dana Cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Selisih Hasil Usaha. (2) Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai Sertifikat Modal Koperasi. (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi. 6. Komponen Perhitungan Selisih Hasil Usaha 1. Pelayanan Anggota a. Adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota. Pelayanan ini terdiri dari: 1) Pelayanan bruto anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi pelayanan ekonomi kepada anggota;


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah 2) Beban pokok pelayanan yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan anggota dalam satu periode akuntansi. b. Total pelayanan anggota dikurangi dengan beban pokok p elayanan merupakan pelayanan neto anggota. 2. Pendapatan dari Non Anggota a. Adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan non anggota. Pendapatan barang/jasa ini terdiri dari: 1) Penjualan barang/jasa kepada non anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi bisnis dengan pi hak non anggota. 2) Beban pokok penjualan non anggota yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan non anggota dalam satu periode akuntansi. b. Total penjualan barang/jasa kepada non anggota dikurangi beban pokok penjualan pada non anggota merupakan laba/rugi non anggota. c. Ilustrasi komponen perhitungan beban pokok penjualan bagi koperasi konsumen/pemasaran: Persediaan barang awal periode Pembelian barang periode yang bersangkutan Persediaan barang tersedia untuk dijual Persediaan barang akhir periode Beban Pokok/Harga Pokok Penjualan d. d.Ilustrasi komponen perhitungan beban pokok penjualan bagi kegiatan produksi barang/jasa: Persediaan bahan baku awal periode Pembelian bahan baku periode yang bersangkutan Persediaan bahan baku tersedia untuk digunakan Persediaan bahan baku akhir periode 1) Bahan baku yang dipakai dalam produksi 2) Biaya tenaga kerja langsung 3) Biaya overhead pabrik pabrik Total Biaya Produksi (+) Persediaan barang dalam proses awal periode (-) Persediaan barang dalam proses akhir periode Beban Pokok Produksi (+) Persediaan barang jadi awal periode (-) Persediaan barang jadi akhir periode Beban Pokok Penjualan 3. Selisih Hasil Usaha Kotor Adalah penjumlahan dari pelayanan neto anggota dan laba/rugi dengan non anggota. 4. Beban Operasional a. Adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas penjualan barang/jasa oleh koperasi kepada anggota dan non anggota. b. Komponen Beban operasional meliputi: 1) Beban Usaha, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha penjualan     

   


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah barang/jasa koperasi, meliputi biaya administrasi, umum dan penjualan di antaranya: a) Biaya gaji karyawan; b) Biaya alat tulis kantor; c) Biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan kegiatan penjualan barang/jasa; d) Biaya upah; e) Biaya penyusutan dan amortisasi; f) Biaya listrik; g) Biaya telephone; h) Biaya promosi. 2) Beban Perkoperasian, adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional koperasi tersebut, tetapi ditujukan untuk pengembangan organisasi koperasi di antaranya: biaya pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi, biaya pengembangan wilayah kerja, honor pengurus/pengawas dan biaya lain yang berkaitan dengan perkoperasian. 3) Beban Operasional Lainnya, adalah biaya bi aya operasional lainnya yang tidak dapat dikelompokan pada beban usaha dan beban perkoperasian. 5. Pendapatan dan atau Beban Lainnya a. Pendapatan Lain, adalah pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi. Di antaranya: pendapatan bunga (koperasi konsumsi/produksi/pemasaran), konsumsi/produksi/pemasa ran), pendapatan deviden, devi den, keuntungan penjualan aset. b. Beban Lainnya, adalah beban yang dikeluarkan oleh koperasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi. Di antaranya berupa: beban bunga (koperasi konsumen/produksi/pemasar konsumen/produksi/pemasaran), an), kerugian penjualan aset. 6. Beban Pajak Adalah beban yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Jenis Pajak Penghasilan (PPh). 7. Selisih Hasil Usaha Setelah Pajak Pos ini mencantumkan besaran sisa hasil usaha bersih setelah pajak. K. Ketentuan Umum Laporan Arus Kas 1. Arus kas adalah arus masuk dan arus ke luar uang tunai atau setara tunai. 2. Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah, terdiri dari: aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 3. Komponen Arus Kas 1. Aktivitas Operasi Arus kas dari aktivitas operasi, adalah arus kas yang berasal dari aktivitas utama koperasi. Arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang mempengaruhi besaran SHU, di antaranya:


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah a. b. c. d. e.

Penerimaan kas dari penjualan barang/jasa; Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi dan pendapatan lain; l ain; Pembayaran kas kepada pemasok barang/jasa; Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali. 2. Aktivitas Investasi Aktivitas Investasi adalah arus kas penerimaan dan pengeluaran sehubungan dari sumber daya yang digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan, di antaranya: a. Penjualan Surat Berharga; b. Penjualan investasi jangka panjang; c. Penjualan properti investasi; d. Penjualan aset tetap; e. Perolehan surat berharga; f. Perolehan investasi jangka panjang; g. Perolehan properti investasi; h. Perolehan aset tetap. 3. Aktivitas Pendanaan Aktivitas pendanaan adalah arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan, di antaranya: a. Penerimaan kas dari setoran pokok; b. Penerimaan kas dari SMK; c. Penerimaan kas dari hibah/modal sumbangan; d. Penerimaan kas dari surat utang; e. Penerimaan kas dari pinjaman bank/lembaga keuangan lain; f. Pengeluaran kas untuk pengembalian simpanan pokok; g. Pengeluaran kas untuk pengembalian simpanan wajib; h. Pengeluaran kas untuk pembayaran surat utang; i. Pengeluaran kas untuk pengembalian pinjaman bank/lembaga keuangan lain. L. Ketentuan Umum Laporan Perubahan Ekuitas 1. Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. 2. Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas meliputi: a. Laba/rugi untuk periode; b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; c. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas;


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah d. Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas, yang menunjukkan perubahan secara terpisah dari: 1) Laba/rugi; 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 3) Jumlah SHU yang dibagikan dan distribusi lain untuk anggota, yang menunjukkan secara terpisah komponen simpanan anggota. 3. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas Komponen Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan dari setoran pokok, SMK, Hibah, cadangan, SHU Yang Tidak dibagikan pada periode akuntansi. M. Ketentuan Umum Catatan Atas Laporan Keuangan 1. Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Perlakuan akuntansi yang harus diungkapkan atau diinformasikan antara lain: a. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya, di antaranya memuat: 1) Pengakuan, perlakuan dan kebijakan akuntansi mengenai aset tetap, di antaranya: a) Aset tetap milik koperasi yang berasal dari sumbangan; b) Syarat-syarat penggunaan aset tetap dari sumbangan; c) Kebijakan penetapan umur ekonomi/teknik serta metode penyusutan; d) Hal-hal ini yang dianggap penting mengenai aset tetap. a) Kebijakan akuntansi tentang persediaan, seperti: a) Jenis-jenis persediaan; b) Metode penilaian persediaan yang digunakan; c) Perlakuan permasalahan khusus yang berhubungan dengan persediaan; d) Metode pencatatan persediaan yang digunakan. 2) Kebijakan akuntansi mengenai piutang, seperti: a)Jenis-jenis piutang; b)Penetapan piutang tak tertagih; c)Persyaratan kredit dan syarat-syarat pembayaran; d)Perlakuan permasalahan khusus yang berhubungan dengan piutang. b. Pos-pos yang nilainya material (berdasarkan ketentuan pada masingmasing koperasi), harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. c. Catatan atas laporan keuangan koperasi harus jelas dan nyata, memuat informasi lain seperti: 1) Kegiatan pelayanan utama koperasi kepada anggota. 2) Informasi mengenai kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan. 3) Aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi dan pengembangan kemampuan sumberdaya anggota melalui pendidikan dan pelatihan.


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah 2. Pembagian SHU dan penggunaan cadangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam koperasi bersangkutan. 3. Penyelenggaraan dan keputusan rapat anggota yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. N. Informasi Tambahan Informasi ini disajikan koperasi untuk memberikan keterangan yang b ermanfaat guna mengetahui kemampuan koperasi dalam mendanai setiap kegiatan usaha koperasi dan meningkatkan kemampuan ekonomi anggotanya serta tidak mempengaruhi pendapat atas laporan keuangan koperasi secara langsung. O. Penutup Pedoman Umum Akuntansi Koperasi ditertibkan sebagai pedoman bagi koperasi di Indonesia, aparat pembina koperasi di tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/Kota serta gerakan koperasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. []


Bintek Penyusunan LPJ Pengurus/ Pengawas | Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah LAMPIRAN KERANGKA ISI LPJ PENGURUS 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

Judul Pendahuluan Arah/roh Pengembangan Koperasi Kebijakan, Langkah Langkah dan Potret Organisasi dan Kelembagaan a. Kebijakan organisasi dan kelembagaan b. Langkah-langkah organisasi dan kelembagaan c. Potret Organisasi Kebijakan, Langkah dan Potret Perusahaan Koperasi a. Kebijakan Pengembangan Perusahaan b. Langkah-langkah Pengembangan Perusahaan c. Potret Perusahaan Keuangan a. Neraca Komparasi b. Laporan PHU c. Laporan Perkembangan modal d. Catatan atas laporan keuangan Penutup Tandatangan segenap pengurus

KERANGKA LPJ PENGAWAS A. B. C. D.

Judul Pengantar Dasar Hukum Pengawas Kelembagaan Pengawas

E. Lingkup Kepengawasan 1. Kelembagaan, Organisasi dan kepersonaliaan 2. Manajemen Usaha 3. Manajemen Keuangan. F. Pola pengawasan G. Hasil-hasil kepengawasan 1. Umum 2. Khusus 2.1. Organisasi dan Kelembagaan a. Kepengurusan b. Keanggotaan c. Hubungan kelembagaan 2.2. Operasionalisasi Usaha, Permodalan dan investasi a. Usaha b. Permodalan c. Investasi 2.3. Keuangan a. Proses Pengawasan Keuangan b. Berita Acara Kas G. Rekomendasi-Rekomendasi 1. Organisasi dan Kelembagaan 2. Usaha dan permodalan H. Penutup I. Tanda tangan segenap Pengawas


LPJ PENGURUS dan PENGAWAS KOPERASI

Recommend Documents