1. Perkem Perkembang bangan an perekonom perekonomian ian suatu Negara, terlebih terlebih bagi Negara Negara berkembang berkembang sangat ditentukan dari penanaman modal asing. Arus penanaman modal bersifat ukturatif. Tergantung dari iklim investasi Negara yang bersangkutan. (1) aktor apakah yang men!adi pemi"u kendala investasi investasi di #ndonesia Jawaban :
Faktor Faktor pertama pertama masih masih belum intensifny intensifnyaa kegiatan kegiatan investasi, investasi, termasuk termasuk arus investasi investasi dari luar teruta terutama ma dalam dalam bentuk bentuk penana penanaman man modal modal asing asing (PMA). (PMA). Padaha Padahall era ORA ORA membuk membukti tikan kan bah!a bah!a invest investasi asi,, khusus khususny nyaa PMA, PMA, merupa merupakan kan faktor faktor pendor pendorong ong yang yang sangat sangat krusi krusial al bagi bagi pen"ap pen"apaia aian n pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelan#utan. $erutama $erutama melihat kenyataan bah!a sumber perkembangan teknologi, perubahan struktural, diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekspor di %ndonesia selama ORA sebagian besar karena kehadiran PMA di %ndonesia. Faktor kedua yaitu seperti masalah keamanan, dan tidak adanya kepastian hukum, dan kondisi infrastruktur yang buruk, hingga kondisi perburuhan yang semakin buruk.
$adi dari uraian di atas, pokok permasalahan permasalahan yang men!adi pembahasan utama dari tulisan ini adalah iklim investasi yang sangat kompleks, yang implikasinya adalah bah%a kebi!akan investasi tidak bisa berdiri sendiri. &alam kata lain, bagaimanapun bagusnya suatu kebi!akan investasi, efektivitas dari kebi!akan tersebut akan tergantung pada banyak faktor faktor lain di luar %ilayah kebi!aka kebi!akan n investas investasi, i, karena karena faktor faktor'faktor 'faktor tersebut tersebut sangat sangat mempengar mempengaruhi uhi keputus keputusan an seseoran seseorang g untuk melakukan investasi atau membukan usaha baru di #ndonesia.
&ebih &ebih banyakny banyaknyaa arus PMA keluar daripada daripada masuk men"erminkan men"erminkan buruknya buruknya iklim investasi investasi di %ndonesia. $erutama $erutama perusahaan'perusahaan asing di industri'industri yang sifat produksinya footloose seperti elektronik, tekstil dan pakaian #adi,
sepatu, dan lainnya, yakni yang tidak terlalu tergantung pada sumber daya alam atau bahan baku lokal di #ndonesia akan dengan mudahnya pindah ke negara'negara tetangga !ika melakukan produksi di dalam negeri sudah tidak lagi menguntungkan. uruknya daya saing #ndonesia dalam menarik PA lebih nyata lagi !ika dibandingkan dengan perkembangan PA di negara'negara lain. isalnya isalnya dalam dalam kelompo kelompok k A*+AN, A*+AN, #ndonesi #ndonesia a satu'sat satu'satu u negara negara yang yang meng mengal alam amii arus arus PA PA nega negati tiff se!a se!ak k kris krisis is ekon ekonom omii 1 1- %alaupun nilai negatifnya "enderung menge"il se!ak tahun /000. al ini ada kaitannya dengan iklim politik yang semakin baik dibandingkan pada periode periode 1-'1 1-'1,, yang memperk memperke"il e"il keragua keraguan n "alon'"alo "alon'"alon n investor untuk menanam modal mereka di #ndonesia. Ada Ad a se!u se!uml mlah ah fakt faktor or yang yang sang sangat at berp berpen enga garu ruh h pada pada baik baik'' tidaknya iklim berinvestasi di #ndonesia. aktor'faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi !uga stabilitas ekon ekonomi omi,, kond kondisi isi infra infrastr strukt uktur ur dasar dasar (listr (listrik, ik, telek telekomu omunik nikasi asi dan prasarana !alan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasa pasarr tena tenaga ga ker!a er!a (ter (terma masu suk k isu' isu'is isu u perb perbur uruh uhan an), ), regul egulas asii dan dan perp perpa! a!ak akan an,, bir birokra okrasi si (dal (dalam am %akt %aktu u dan dan biay biaya a yang yang di"i di"ipt ptak akan an), ),
masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebi!akan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko !angka pan!ang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak. asalah reeport dan lamanya pemerintah mengambil keputusan dalam kasus +22on di 3epu baru'baru ini !uga sangat mempengaruhi iklim berinvestasi !angka pan!ang di #ndonesia. (/) Apakah solusi untuk meningkatkan investasi dari investor asing di #ndonesia4 Jawaban : tantangan yang dihadapi %ndonesia saat ini adalah kemampuannya menghilangkan semua permasalahan yang disebut di atas dalam !aktu sesingkat'singkatnya. aktu sangat penting saat ini karena perubahan'perubahan global yang semakin "epat dibandingkan dengan, bilang * tahun yang lalu, terutama dalam
teknologi, sistem keuangan, pola perdagangan baik pada tingkat regional ( regionalism) maupun pada tingkat dunia, dan selera masyarakat dunia sebagai konsekuensi dari peningkatan pendapatan dunia per kapita. Perubahan'perubahan ini membuat pola produksi yang diterapkan oleh perusahaan' perusahaan multinasional berubah terus, dan ini selan#utnya mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. +ebagai satu "ontoh konkrit, #ika %ndonesia tidak "epat memperbaiki kondisi infrastrukturnya, sementara ina dengan la#u yang "epat terus membangun #alan'#alan raya, #aringan'#aringan telekomunikasi, areal'areal untuk industri, dan pelabuhan'pelabuhan, maka %ndonesia akan kehilangan peluang mendapatkan investasi'investasi baru dari luar. elakangan ini peristi!a'peristi!a seperti kasus Free Port yang men"apai klimaknya dengan kasus pemberian visa sementara oleh pemerintah Australia bagi se#umlah !arga Papua, ditambah lagi dengan banhyaknya permasalahan yang hingga saat ini belum tuntas seperti revisi undang'undang perburuhan dan undangt'undang investasi, serta infrastruktur yang semakin buruk kondisinya (seperti #alan Pantura) semakin mempersulit %ndonesia dalam menghadapi tantangan tersebut di atas. 5ang pasti, !ika #ndonesia tidak mampu menghadapi tantangan ini, konsuk%ensinya sangat besar, mulai dari hilangnya kesempatan ker!a, devisa (!ika perusahaan bersangkutan melakukan ekspor) dan transfer teknologi. 5ang pertama tentu akan berakibat pada lambatnya penurunan kemiskinan yang kedua akan berakibat pada semakin besarnya kebutuhan #ndonesia terhadap pin!aman luar negeri yang selan!utnya mengan"am #ndonesia ter!erumus ke krisis utang luar negeri dan yang terakhir akan berakibat pada tertinggalnya #ndonesia dalam pembangunan sektor industri baik dari sisi kualitas maupun dari sisi daya saing karena lemahnya kemampuan teknologi di dalam negeri. /. $elaskan se"ara lengkap apa pengaruh kontrak karya PT reeport #ndonesia (PT#) terhadap #nvestasi dan pembangunan di papua Jawaban :
masuknya P$. Freeport %ndonesia (P$F%) di Provinsi Papua sebagai konsesi globalisasi ekonomi yang diusung oleh kebi#akan nasional dengan dalih per"epatan pembangunan pertumbuhan ekonomi di %ndonesia. P$F% merupakan perusahaan modal asing asal Amerika +erikat yang mengoperasikan tambang tembaga, emas, dan perak dan berlokasi di -abupaten Mimika, Provinsi Papua. Menurut seorang ekonom Amerika, +tiglit, kasus P$F% adalah salah satu kasus yang paling parah dihadapi %ndonesia yang diakibatkan oleh politik yang salah selama puluhan tahun dari reim militer orde baru . Pasalnya, aktifitas pertambangan tidak memberikan pengaruh positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Mimika. Padahal P$F% melalui keberadaan mereka telah mengambil hak tanah ulayat masyarakat Mimika yang telah lama men#adi sumber mata pen"aharian dan apresiasi kultural masyarakat setempat. -ehad iran P$F% bahkan menimbulkan dampak'dampak negatif seperti mar#inalitas masyarakat lokal Mimika, ter#adinya konflik pertentangan kepemilikan atas tanah adat, dan dampak kerusakan lingkungan yang parah. /ari tahun ke tahun angka kemiskinan di -abupaten Mimika dan Provinsi Papua memang mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak seberapa #ika dibandingkan dengan P/R (Produk /omestik Regional ruto) dari sektor pertambangan yang meningkat drastis. erdasarkan berita resmi +tatistik Provinsi Papua yang dirilis pada 0 Maret * *1, perekonomian Papua pada tri!ulan %2 **3 mengalami peningkatan P/R yaitu sebesar 44,0* trilyun rupiah .
5amun #umlah kemiskinan di Provinsi Papua dari tahun **3 hingga **1 hanya mengalami penurunan sekitar 6.67. +ehingga #ika dikaitkan dengan nilai'nilai inti pembangunan, maka #elas terlihat bah!asanya pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan investor asing di Papua tidaklah memberi dampak yang signifikan terhadap kese#ahteraan masyarakat disekitarnya, malah #ustru mengakibatkan keterbelakangan. $ulisan ini se"ara lebih #auh akan menganalisis model kebi#akan pembangunan nasional pada reim orde baru hingga era reformasi yang masih sedang ber#alan hingga saat ini (on going evaluation) di mana kiblat kema#uannya identik dengan semangat kapitalisme dan perkembangan industrialisasi di negara'negara ma#u yang telah mendominasi bidang tekno logi, perdagangan, serta modal atas 5+, sehingga mereka dapat mengeksploitasi atau menguras sebagian surplus negara'negara sedang berkembang yang pada akhirnya mengakibatkan ter#adinya keterbelakangan pada masyarakat di negara sedang berkembang. &ebih lan#ut poin penting tulisan ini akan mengaitkan hasil analisis tersebut dengan menggunakan teori yang dianggap sesuai dengan kasus permasalahan sebagai upaya untuk men"iptakan peluang'peluang baru yang dapat digunakan sebagai input untuk menyempurnakan kekurangan kebi#akan tersebut di masa yang akan datang, terutama agar masyarakat yang telah lama dirugikan akibat ketimpangan regulasi pemerintahan pada masa itu setidaknya dapat kembali memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan politik dari keadaan yang akan berlangsung selan#utnya. Ketimpangan Regulasi dan Kebijakan Pertambangan di Indonesia
P$. Freeport %ndonesia (P$F%) merupakan perusahaan modal asing asal Amerika +erikat yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Freeport' M" Moran o oper 8 9old %n" (14,17), P$. %ndo"ooper %nvestama orporation (:,0;7), dan Pe merintah R% (:,0;7). P$F% mengoperasikan tambang tembaga, emas, dan perak yang berlokasi di -abupaten Mimika, Provinsi Papua . Pemerintah reim orde baru yakni pada a!al periode pemerintahan +oeharto, mengambil kebi#akan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi di %ndonesia dengan memfasilitasi keberadaan P$F% tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih lan#ut terhadap kehidupan bermasyarakat di -abupaten Mimika. Reim orde baru mendukung upaya investasi P$F% di Papua dengan "ara melahirkan dua undang'undang yaitu,
4. Perusahaan yang digunakan adalah Freeport %ndonesia %n"orporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di /ela!are, Amerika +erikat, dan tunduk pada hukum Amerika +erikat. /engan lain perkataan, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum %ndonesia. . /alam kontrak tidak ada ke!a#iban mengenai lingkungan hidup, karena pada !aktu penandatanganan -- pada tahun 4:;3 di %ndonesia belum ada << tentang &ingkungan >idup. +ebagai "ontoh, akibat belum adanya ketentuan tentang lingkungan hidup ini, se#ak dari a!al Freeport telah membuang tailing ke +ungai Aik!a sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. 0. Pengaturan perpa#akan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam << Perpa#akan yang berlaku, baik #enis pa#ak maupun strukturnya. /emikian #uga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak !a#ib membayar P atau PP5. ?. $idak sesuainya struktur pa#ak maupun tarif pa#ak yang diberlakukan dalam -- % dirasakan sebagai pelanggaran terhadap keadilan, baik terhadap perusahaan lain, maupun terhadap /aerah. P$F% pada !aktu itu tidak !a#ib membayar selain P #uga, land rent, bea balik nama kendaraan, dan lain'lain pa#ak yang men#adi pemasukan bagi /aerah. 6. $idak ada ke!a#iban bagi P$F% untuk melakukan "ommunity development. Akibatnya, keberadaan Freeport di %rian @aya tidak memberi dampak positif se"ara langsung terhadap masyarakat setempat. Pada !aktu itu, pertambangan tembaga di Pulau ougenville harus dihentikan operasinya karena ge#olak sosial. ;. P$F% diberikan kebebasan dalam pengaturan mana#emen dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi dalam devisa asing. P$F% #uga me mperoleh kelonggaran fiskal, antara lain= ta holiday selama 0 tahun pertama setelah mulai produksi.
-- %% tidak banyak mengalami perbaikan untuk memberikan keuntungan finansial tambahan yang berarti bagi pihak %ndonesia. Perubahan yang ter#adi hanyalah dalam hal kepemilikan saham dan perpa#akan. +ementara itu, besarnya royalti tidak mengalami perubahan sama sekali, !alaupun telah ter#adi perubahan #umlah "adangan emas. -etimpangan lainnya adalah, di dalam -ontrak P$F%, tidak ada satu pasal pun yang se"ara eksplisit mengatur bah!a pemerintah %ndonesia dapat se!aktu'!aktu mengakhiri -ontrak P$F% #ika P$F% tersebut dinilai melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ke!a#ibannya sesuai dengan kontrak. +ebaliknya, pihak P$F% dapat se!aktu'!aktu mengakhiri kontrak tersebut #ika mereka menilai pengusahaan pertambangan di !ilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi se"ara ekonomis. +e#ak tahun 4:;3 sampai 4::1 telah ter#adi tu#uh kali perubahan kebi#akan pemerintah yang langsung mempengaruhi kegiatan pertambangan. +etiap perubahan kebi#akan, se"ara konsisten pemerintah selalu memberikan kemudahan untuk kelangsungan investasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. %nti dari perubahan tersebut adalah keberadaan investor asing dapat memberi keuntungan bagi negara, sehingga pemerintah senantiasa men"iptakan iklim usaha yang pro terhadap perusahaan tersebut. Pas"a reformasi 4::1, perubahan kebi#akan kembali ter#adi dengan adanya otonomi daerah berlandaskan << 5o dan 6 tahun 4:::. ilayah Papua diberikan Otonomi khusus oleh Presiden Mega!ati melalui << 5o. 4 $ahun **4. /alam kaitannya dengan kebi#akan pertambangan yang semula menggunakan ketentuan PP 0 $ahun 4:;:, kemudian diubah dengan PP 5o. 36 $ahun **4 yang mengatur ke!enangan pe merintah daerah dalam hal pemberian iin dan penga!asan pertambangan umum yang semula merupakan ke!enangan pusat. 5amun -- tetap men#adi kendali pemerintah pusat. >al tersebut malah kembali menimbulkan masalah lainnya antara pemerintah pusat, perusahaan asing, dan pemerintah daerah. +tabilitas terus diupayakan oleh pemerintah pusat dengan kembali menerbitkan berbagai regulasi pertambangan. /engan kepemimpinan reformasi yang baru, maka diterbitkan << 5o. ? $ahun **: tentang Pertambangan Mineral dan atu ara (Minerba) yang kemudian men#adi sen#ata untuk melakukan renegoisiasi pertambangan atau melakukan pembaharuan --. 5egosiasi ulang tersebut menyangkut aspek'aspek penting terkait luas lahan yang dapat dieksploitasi, presentasi saham yang akan di#ual kepada pemerintah daerah dan pusat, serta #umlah royalti hasil tambang yang dibagi dengan pemerintah. /i mana menurut ketentuan PP 5o. ?6 $ahun **0 tentang tarif Penerimaan 5egara ukan Pa#ak (P5P), royalti untuk tembaga adalah ?7, emas 0,367, dan perak 0,67, di mana #umlah ini #auh lebih besar dari yang diatur << 5o. 44 $ahun 4:;3 (Masni= *44). $entunya akan sangat sulit bagi pemerintah untuk memaksakan renegoisiasi terhadap P$F%, karena dengan menerima renegoisiasi, maka akan mengurangi keuntungan yang perusahaan tersebut dapatkan selama ini. Kajian Teoritik: Model Ketergantungan Neokolonial
Model ketergantungan neokolonial adalah pendekatan yang mun"ul dari pemikiran Maris. Model ini menghubungkan eksistensi keterbelakangan (underdevelopment) terutama pada evolusi se#arah sistem kapitalis internasional yang tidak setara dalam hubungan antara negara
kaya dan negara miskin. $erlepas dari apakah negara kaya se"ara senga#a mengeksploitasi atau se"ara tidak senga#a mengabaikan negara'negara miskin, koeksistensi negara'negara kaya dan negara'negara miskin dalam suatu sistem internasional yang didominasi oleh hubun gan kekuatan yang sangat timpang antara pusat ("enter' negara'negara ma#u) dan negara'negara pinggiran (pheriphery' negara'negara berkembang) membuat upaya yang dilakukan negara'negara miskin untuk bers!asembada dan mandiri sulit, dan adakalanya tidak mungkin di"apai. -elompok' kelompok tertentu di 5+ (men"akup tuan tanah, !irausaha!an, penguasa militer, pedagang, pe#abat pemerintah) yang menikmati penghasilan dan kekuasaan politik yang besar merupakan segelintir elit penguasa. -epentingan utama golongan elit tersebut, disadari atau tidak, terus melanggengkan sistem kapitalis internasional yang tidak adil, di mana imbalan diberikan kepada mereka atas persetu#uan mereka terhadap sistem tersebut. +e"ara langsung dan tidak langsung, mereka melayani (dan didominasi oleh) serta diberikan imbalan (dan bergantung kepada) kelompok' kelompok kepentingan khusus internasional yang berpengaruh. +ebagai "ontoh, pemanfaatan kekayaan alam %ndonesia yang belum mampu dioptimalkan oleh masyarakat %ndonesia diakibatkan kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan negara %ndonesia harus beker#a sama dengan negara ma#u dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki. -er#asama dalam mengekploitasi sumber daya alam pada kasus P$F% di Papua dalam kenyataannya membuat negara ma#uC "enter (Amerika sebagai pemilik modal) lebih mendominasi urusan pengelolaan pertambangan P$F% dengan memonopoli negara pinggiranC pheriphery (%ndonesia). +ehingga pada akhirnya hal tersebut sangat merugikan %ndonesia karena menyebabkan ketergantungan terhadap negara ma#u. -egiatan dan pandangan para elit di negara berkembang sering menghambat setiap upaya reformasi murni yang menguntungkan masyarakat luas dan dalam beberapa kasus bahkan #ustru semakin memperburuk standar hidup masyarakat dan melestarikan keterbelakangan. +ebagai "ara untuk merespon masuknya P$F% untuk mengekploitasi tambang tembaga dan emas di -abupaten Mimika, para elit negara (dalam hal ini pemerintah reim orde baru) mengeluarkan << 5o 4 $ahun 4:;3 tentang Penanaman Modal Asing yang pro terhadap mekanisme pasar namun merugikan masyarakat dengan tidak memperhatikan dampak sosial yang akan diterima oleh masyarakat Mimika se"ara lebih lan#ut. -epentingan utama golongan pemerintahan orde baru, disadari atau tidak telah melanggengkan sistem kapitalis internasional yang tidak adil. Maka, pembangunan dan keterbelakangan merupakan dua aspek dari sebuah proses global yang sama. Proses global ini merupakan proses kapitalisme dunia. /i ka!a san yang satu proses tersebut dapat melahirkan pembangunan, sedangkan di ka!asan yang lain proses tersebut menyebabkan keterbelakangan. Masalah sosial yang ditimbulkan tidak terlepas dari proses rasionalisasi yang melekat pada modernitas di mana pada 5+ berlangsung melalui pembangunan. Proses rasionalisasi tersebut menun#ukkan bah!a ada kelemahan yang tersembunyi di balik arus utama pembangunan yang menekankan pada pendekatan kapitalistik. P$F% men#adi sumber masalah sosial yang paling besar bagi masyarakat Mimika. Masalah atau konflik pertama dengan P$F% bersumber dari pelanggaran hak'hak tanah ulayat penduduk oleh P$F%, konflik kedua be rsumber dari kebi#akan P$F% dan pengelolaan dana 47, dan konflik ketiga bersumber dari kesen#angan sosial antara
masyarakat asli dengan masyarakat pendatang yakni para pega!ai perusahaan yang diba!a oleh P$F%. /engan menggunakan teori Mar mengenai konflik, maka dapat diasumsikan bah!a sumber ter#adinya konflik di Mimika karena adanya dominasi dari salah satu pihak yang dalam konsep Mar disebut pemilik alat'alat produksi. @ika dikaitkan dengan k asus P$F%, terdapat dua kelompok kepentingan yang berkonflik, yaitu kelompok P$F% dan pemerintah sebagai pihak yang mendominasi, dengan kelompok masyarakat di sekitar proyek yang tidak mempunyai otoritas apapun Kesimpulan
Dkonomi pembangunan adalah bungkus dari program kebi#akan pemerkayaan dan penguatan perusahaan transnasional seperti P$F%. >asil dari penguatan kebi#akan tersebut adalah kemakmuran luar biasa bagi pihak luar, yang di sisi lain merupakan keterbelakangan bagi masyarakat lokal. &ahan'lahan masyarakat Mimika telah dirampas dan kemakmuran mereka disedot. Masyarakat bahkan tidak menerima se!a tanah dan royalti. Mereka #uga tidak memiliki hak hukum, politik, dan sumber daya ekonomi atas ter#adinya mar#inalisasi tersebut. Pembangunan ekonomi dan integrasi nasional telah membuat adat kebiasaan masyarakat, penghidupan, nilai'nilai spiritual dan hak'hak masyarakat Mimika men#adi semakin dilemahkan. Pembangunan proyek P$F% mempunyai dampak sosial dan lingkungan fisik yang sangat besar. 5amun dalam proses peren"anaan a!alnya, proyek P$F% hanya men"akup aspek'aspek teknis dan finansial tanpa memperhitungkan biaya sosial dan pertanggung#a!aban terhadap kerusakan lingkungan yang harus ditanggung. -arena kebi#akan pertambangan pada masa orde baru memang disusun guna memberikan iklim yang kondusif bagi kelangsungan aktifitas perusahaan asing yang sangat merugikan masyarakat lokal. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bah!a kebi#akan pembangunan negara masih dikendalikan oleh mekanisme pasar. +ehingga kebi#akan pembangunan pemerintah mulai dari reim orde baru hingga era reformasi dinyatakan tidak mampu sepenuhnya mengontrol mekanisme perusahaan asing yang berinvestasi di %ndonesia akibat kesalahan politik selama puluhan tahun dari reim orde baru. Mengevaluasi lebih #auh solusi kebi#akan yang dita!arakan pada era reformasi terkait dengan renegoisasi -- terhadap P$F%, maka terdapat ban yak sekali kelemahan, yaitu= PertamaE renegoisasi hanya ter#adi antara pemerintah pusat dant P$F% tanpa melibatkan masyarakat, kalaupun ada hanya melalui /PR/ yang sepertinya tidak memiliki kapasitas yang kuat dalam mempengaruhi kebi#akan yang ada. -eduaE !alaupun otonomi daerah telah ber#alan di Papua, namun pemerintah daerah tetap tidak memiliki ke!enangan atas kebi#akan terkait pengurusan -ontrak -arya (--) dengan korporasi asing. -etigaE perhatian terhadap lingkungan yang diatur dalam kebi#akan hanya sebagai pemenuhan tuntutan atas ketidakseimbangan ekologis yang ter#adi dan tidak mempengaruhi aktifitas P$F%. Padahal p ertambangan P$F% telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan dinilai telah melanggar << 5o. 0 tahun 4::3 tentang Pengelolaan &ingkungan >idup, yaitu dengan mematikan 0.*** ha hutan di !ilayah pengendapan tailing (pasir sisa hasil dari kegiatan penambangan), merubah bentang alam karena erosi, serta mengakibatkan meluapnya sungai karena pendangkalan akibat endapan tailing di dasar sungai tersebut.
+ebagai solusi dalam menyikapi kebi#akan pertambangan tersebut, setiap pembuatan kebi#akan apakah itu terkait masalah pembangunan, politik, ekonomi, dan pemerintahan seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. -arena masyarakat tidak bisa diabaikan keberadaannya dan tetap harus dihargai kehadiran dan partisipasinya. +elain itu, setiap proyek pembangunan dapat dimaksimalkan dengan meminimalisir dampak #angka pan#ang yang akan mun"ul dengan melakukan proses pengka#ian AM/A& (Analisis Mengenai /ampak &ingkungan) di sekitar lokasi program'program pembangunan, khususnya pembangunan yang berhubungan langsung dengan lingkungan guna menentukan layak atau tidaknya pembangunan tersebut di#alankan.
6. 7ntuk menarik #nvestor ke #ndonesia, pemerintah #ndonesia menerapkan kebi!akan yang bersifat pro aktif, salah satunya adalah dengan melaksanakan marketing investasi. $elaskan strategi marketing investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik #nvestor ke #ndonesia dan berikan "ontohnya Jawaban : a) Tiap pertemuan dengan #nvestor, 8P tidak bi"ara (7mum) ' #ndikator ekonomi ' Tersedianya infrastruktur ' 8ebi!akan Penanaman odal ' Tenaga 8er!a Tiap pertemuan bi"ara hal spesi9k ' *ektor penanaman modal yang dita%arkan ' &ata yang diba%a harus lengkap ' Potensi pasar saat ini dan di masa mendatang ' 8ompetitor b) :angsung ke akar ' 8P langsung bi"ara ke investor yang ber%enang ' Pen"apaian target investasi dengan ; Penataan kebi!akan se"tor terkait Perbaikan prosedur peri
. #ndonesia sudah menerapkan *istem Pelayanan #nformasi dan Peri
SPIPISE bertujuan untuk mewujudkan layanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Begitu eektinya tujuan yang ingin dicapai, sehingga sistem elektronik ini akan menciptakan integrasi data dan layanan !perizinan dan non-perizinan" sehingga mampu
meningkatkan keselarasan kebijakan dalam layanan antar-instansi pemerintah pusat dan daerah. b) Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penerapan *P#P#*+@ Jawaban : Pertama, permasalahan yang berkaitan dengan sosialisasi SPIPISE kepada in#estor khususnya yang ada di kota $imahi. %danya SPIPISE belum sepenuhnya disosialisasikan kepada in#estor, SPIPISE baru disosialisasikan kepada aparatur daerah yang bersangkutan !aparat yang mengurusi kegiatan penanaman modal dan aparat yang ada di kppt kota $imahi". &erlihat jelas bahwa tidak semua in#estor mengetahui adanya penerapan SPIPISE di kota $imahi, dalam hal ini kegiatan sosialisasi penerapan SPIPISE di kota $imahi belum berjalan dengan baik. Kedua, permasalahan yang berhubungan dengan hambatan berin#estasi. &idak semua daerah mau di daerahnya dibuat industri, masalah kepemilikan lahan ataupun persetujuan pemanaatan ruang dapat menghambat in#estasi di suatu daerah. Penyiapan dokumen-dokumen penting sebagai syarat dalam berin#estasi dapat menghambat kegiatan in#estasi ataupun penanaman modal di suatu daerah khususnya dikota $imahi. Ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan tujuan dari penerapan SPIPISE. &ujuan dari penerapan SPIPISE adalah pelayanan kepada masyarakat atau para in#estor yang ingin berin#estasi di kota $imahi, SPIPISE juga bertujuan untuk mewujudkan layanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. &etapi pada pelaksanaannya tujuan ini belum terlaksana dengan eekti karena para in#estor belum menggunakan SPIPISE untuk melakukan proses perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Apa saran untuk mengatasi kendala tersebut Jawaban :
