Latihan Soal 01 Perpres-54

LATIHAN UJIAN KEAHLIAN PENGADAAN PENG ADAAN

SOAL UJIAN JUMLAHNYA 90, TERDIRI DARI 3 BAGIAN: 1.

BAGIAN I MERUPAKAN PILIHAN BENAR/SALAH a. JUMLAH SOAL 25 b. JIKA DIJAWAB: 1) BENAR, NILAI 2 (DUA) 2) SALAH/ TIDAK DIJAWAB NILAI 0 (NOL)

2.

BAGIAN II MERUPAKAN PILIHAN BERGANDA a. JUMLAH SOAL 55 b. JIKA DIJAWAB: 1) BENAR, NILAI 3 (TIGA) 2) SALAH/ TIDAK DIJAWAB, NILAI 0 (NOL)

3.

BAGIAN III MERUPAKAN PILIHAN BERGANDA KASUS a. JUMLAH SOAL 10 b. JIKA DIJAWAB: 1) BENAR, NILAI 4 (EMPAT) 2) SALAH/ TIDAK DIJAWAB, NILAI 0 (NOL)

4. WAKTU YANG DISEDIAKAN 2 JAM (120 MENIT) 5. SIFAT UJIAN: OPEN BOOK TERBATAS PERPRES 54/2010 6. KELULUSAN DENGAN NILAI



167 KEATAS LULUS

d:\ms\kegiatan_mengajar\tah d:\ms\kegiatan_mengajar\tahun_2011\pbj_perpres_54-2010\ un_2011\pbj_perpres_54-2010\

BAGIAN I MERUPAKAN PILIHAN BENAR/SALAH 1. Pejabat Pembuat Komitment/PPK (atau pejabat yang berfungsi sebagai pejabat pembuat komitmen) melakukan perjanjian tertulis (kontrak) dengan Penyedia Barang/Jasa atau p elaksana Swakelola 2. Proses pascakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi 3. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran 4. Penyampaian penawaran yang benar dari para penyedia adalah menyampaikan semua copy datadata kualifikasi dan dokumen penawaran ke dalam amplop. 5. Dalam acara pembukaan dokumen, penyedia yang copy dokumennya tidak lengkap harus digugurkan. 6. Penyedia baru yang umur usahanya 4 tahun yang tidak pernah memperoleh pekerjaan diperbolehkan mengikuti pelelangan 7. Dalam acara penjelasan lelang diperbolehkan membuat addendum/perubahan dokumen pemilihan 8. Unit Layanan Pengadaan tidak berhak menetapkan pemenang untuk pengadan barang s.d. Rp. 100 miliar 9. Sanggahan yang pertama mengenai ketidakpuasan atas pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa di tujukan kepada Pejabat Pembuat komitmen. 10. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200 juta 11. Pengadaan Langsung adalah Padalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung 12. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur oleh Perpres 54 tahun 2010 adalah pengadaan barang/jasa yang hanya dananya 100% bersumber dari APBN/APBD 13. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Swakelola; dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa 14. Pengguna Anggaran berwenang menetapkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan di atas Rp. 100 miliar. 15. Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menetapkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan di bawah Rp. 100 miliar 16. Yang diumumkan pada pelelangan sederhana dalam pemilihan langsung di website K/L/D I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional adalah nilai total HPS dan kegiatan 17. Suatu unit kerja pelaksanaan swakelola yang memerlukan pengadaan bahan baku dengan nilai sebesar Rp. 150 juta melaksanakan pengadaan bahan baku dengan cara membeli langsung ke toko. 18. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 penyedia barang/jasa disebut pengadaan langsung 19. Pelaksanaan pemelihan langsung pekerjaan konstruksi wajib dilakukan dengan caara prakualifikasi 20. Jaminan penawaran yang dilakukan oleh calon penyedia pekerjaan konstruksi dinyatakan tidak sah karena dikeluarkan oleh perusahaan asuransi 21. HPS wajib memperhitungkan PPN, biaya umum dan keuantungan, tetapi yang dicantumkan dalam rincian HPS hanya PPN 22. Dokumen penunjukkan langsung isinya sangat sederhana dan dapat mengarah atau menyebut produk tertentu meskipun bukan merupakan pengadaan suku cadang 23. Pengadaan barang/jasa di kelurahan atau di kecamatan tidak dapat dilaksanakan oleh ULP di kabupaten karena nilainya kecil. 24. Pelaksanaan pemilihan langsung pekerjaan konstruksi wajib dilakukan dengan cara prakualifikasi 25. Suatu perencanaan penggantian barang yang sudah tidak layak dipakai diatur dalam Perpres 54/2010 ini.

d:\ms\kegiatan_mengajar\tahun_2011\pbj_perpres_54-2010\

BAGIAN II MERUPAKAN PILIHAN BERGANDA 26.

Anggota ULP diperbolehkan sebagai: a. PPK; b. pengelola keuangan c. anggota pengawas internal d. pejabat pengadaan

27.

Pekerjaan konstruksi senilai Rp. 7,5 miliar dapat diikuti oleh penyedia yang pernah melaksanakan satu pekerjaan senilai sebagai berikut, kecuali : a. Rp. 7.5 milar b. Rp. 3.75 miliar c. Rp. 2.5 miliar d. Rp. 750 juta

28.

29.

30.

31.

32.

a. Pelelangan umum b. Pengadaan langsung c. Penunjukkan langsung d. Seleksi langsung

bertugas

Pengguna Anggaran tidak menetapkan kebijakan umum tentang: a. pemaketan pekerjaan; b. cara Pengadaan Barang/Jasa c. spesifikasi pekerjaan d. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa Pengumuman rencana umum pengadaan barang dan jasa dilakukan di a. website K/L/D/I, papan pengumuman resmi serta Portal Pengadaan Nasional b. website K/L/D/I masing-masing c. papan pengumuman resmi d. Portal Pengadaan Nasional Apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola maka dapat menerima dana maksimal sebesar : a. 40% b. 30% c. 20% d. 10% Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat menerima dana 100% bila kemajuan pekerjaan telah mencapai : a. 60% b. 40% c. 30% d. 20% Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, untuk pengadaan 15 mobil senilai Rp. 3 miliar dilakukan dengan :

33.

Pengadaan gedung kantor untuk disewa dilakukan dengan : a. Pelelangan umum b. Pengadaan langsung c. Penunjukkan langsung d. Seleksi langsung

34.

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan maka penyampaian dokumennya mengunakan : a. Satu sampul b. Dua sampul c. Tiga sampul d. Dua tahap

35.

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis a. Satu sampul b. Dua sampul c. Tiga sampul d. Dua tahap

36.

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menggunakan antara lain: a. metode evaluasi berdasarkan kualitas; b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran d. metode evaluasi berdasarkan sistem nilai

37.

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan antara lain : a. sistem gugur b. system kualitas c. sistem nilai


d. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis 38.

39.

Kontrak berdasar jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga adalah kontrak : a. Kontrak Harga satuan b. Kontrak lumpsum c. Kontrak tahun tunggal d. Kontrak tahun jamak Tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 adalah ;

a. Kuitansi b. Kontrak c. SPPBJ d. SPK 40.

Penilaian kualifikasi untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan metode : a. System gugur b. System nilai c. System kualitas d. System kualitas dan biaya

41.

Yang wajib bersertifikat pengadaan barang dan jasa : a. PA/KPA; b. PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan d. Semua benar

42.

Pengguna Anggaran menetapkan : a. spesifikasi teknis Barang/Jasa b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) c. rancangan Kontrak d. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I

43.

Penilaian kualifikasi untuk jasa konsultansi dilakukan dengan metode : a. System gugur b. System nilai c. System kualitas d. System kualitas dan biaya

44.

Penayangan pengumuman pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilaksanakan paling kurang : a. 2 hari kerja

b. 3 hari kerja c. 5 hari kerja d. 7 hari kerja 45.

Masa sanggah terhadap lelang/seleksi selama : a. 2 hari kerja b. 3 hari kerja c. 5 hari kerja d. 7 hari kerja

46.

Menyimpan dan menjaga kutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah tugas dan wewenang : a. PA/KPA b. PPK c. ULP/Pokja d. Panitian penerima

47.

Pakta Integritas wajib ditandatangani oleh semua orang yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, kecuali : a. PPK b. ULP/Pokja c. Panitia Penerima Barang/jasa d. KPA

48.

Untuk ditetapkan sebagai pejabat PPK, maka harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, kecuali : a. Memiliki Integritas b. Pendidikan minimal D3 c. Disiplin tinggi d. Tidak menjabat sebagai Pengelola keuaangan

49.

Keanggotaan ULP wajib dibentuk untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai : a. Diatas Rp 50 juta b. Diatas Rp 100 Juta c. Diatas Rp 1 Milyar d. Diatas Rp 100 Milyar

50.

Yang menetapkan besaran jaminan penawaran adalah : a. PA/KPA b. PPK c. ULP/Pejabat Pengadaan d. Kepala Kantor

51.

Untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai Rp. 7,5 Milyar adalah : a. KPA b. PPK


hasil

nominal

c. ULP d. Pejabat Pengadaan 52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali : a. Memahami isi Kontrak b. Memiliki kualitas teknis c. Menandatangani Pakta Integritas d. Memiliki Sertifikat PBJ Kemampuan Dasar (KD) tidak dimiliki oleh, kecuali adalah : a. Usaha Non Kecil b. Pengadaan Barang c. Jasa Konsultasi d. Usaha Kecil

a. b. c. d. 59.

Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang terdiri dari pengkajian ulang pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan adalah : a. PPK b. ULP/Pejabat Pengadaan c. PA/KPA d. a dan b benar

60.

Apabila terjadi perubahan pekerjaan dan disepakati, penetapan dilakukan oleh : a. PPK b. ULP/Pejabat Pengadaan c. PA/KPA d. a, b dan c benar

61.

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan pengadaan langsung, cukup dilaksanakan oleh : a. PPK b. PA/KPA c. Pejabat Pengadaan d. Pokja ULP

62.

Pengadaan pekerjaaan yang tidak kompleks dengan nilai Rp. 180 juta dapat dilakukan dengan cara : a. Pelelangan sederhana untuk Barang/Jasa lainnya b. Pelelangan terbatas c. Penunjukkan Langsung d. Pengadaan langsung

63.

Proses Pascakualifikasi lebih cocok untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pemilihan : a. Pelelangan sederhana dan Pemilihan langsung b. Penunjukan langsung c. Pegadaan Langsung d. Pelelangan terbatas

64.

Dalam pengadaan jasa konsultasi agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis, maka metode penyampaian dokumen yang dipergunakan adaalah : a. Metode satu sampul b. Metode dua sampul c. Metode dua tahap d. Metode satu tahap

wajib

Pengadaan Pekerjaan jasa konstruksi senilai HPS Rp. 7,5 Milyar, maka penyedia barang/jasa minimal memiliki kemampuan dasar(KD) adalah : a. 3 NPT b. 5 NPT c. 10 NPT d. Minimal sama HPS Yang menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan adalah : a. PPK b. PA/KPA c. Pokja ULP d. Pejabat Pengadaan Untuk pelaksanaan biaya honor/pengumuman/penggandaan dokumen/biaya lainnya pengadaan barang/jasa, Pokja ULP membebankan kepada : a. Penyedia Barang/Jasa b. Mengusulkan Revisi Dokumen Anggaran c. Ditanggung bersama d. Dana Taktis Kantor Dalam rangka penanggulan Bencana Alam di beberapa daerah wilayah Indonesia K/L/D/I melaksanakan pekerjaan swakelola dengan maksud untuk : a. Memperdayakan SDM K/L/D/I b. Efisiensi c. Transparan d. Bersaing Dalam pelaksanaan swakelola apabila ada pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh :

LSM PPK ULP/Pejabat Pengadaan KPA


paket maka

65.

Metode dua tahap dipergunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik antara lain, kecuali a. Kompleks b. Kinerja tertentu c. Sistem dan desian yang berbeda d. Nilai Ekonomis

66.

Aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama, kecuali : a. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya b. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran c. Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran d. Nilai ekonomis dan kualitas

67.

68.

69.

70.

Kementerian Pertanian mengusulkan kontrak tahun jamak masa lebih dari 1(satu) tahun anggaran dengan nilai kontrak senilai Rp 10 milyar untuk penanaman benih, hal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan : a. Menteri Keuangan b. Menteri pertanian c. Menteri Aparatur Negara d. Menko Perekonomian Pengadaan suatu barang yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan nilai Rp 10 juta, maka bukti perjanjiannya cukup dengan : a. Bukti pembelian b. Kuitansi c. Surat perintah Kerja (SPK) d. Surat perjanjian. Pemberian Penjelasan atau Aanwijzing dilaksanakan paling cepat adalah : a. 3 hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi b. 4 hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi c. 7 hari kalender sejak tanggal undangan lelang/seleksi d. 4 hari kalender sejak tanggal undangan lelang/seleksi Pada pelelangan umum dan seleksi umum perorangan dengan pascakualifikasi penetapan waktu sebagai berikut, kecuali : a. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada

sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; b. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; c. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ d. Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud, diserahkan sepenuhnya kepada PPK. 71.

Dalam hal Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan : a. Setelah DIPA/DPA disahkan. b. Sebelum DIPA/DPA disahkan. c. Waktu bersamaan d. Awal Tahun anggaran

72.

Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainya dilakukan, kecuali : a. Penunjukkan Langsung; b. Pengadaan Langsung; c. Kontes/sayembara; d. Pelelangan Sederhana.

73.

Jaminan atas pengadaan barang/jasa harus tanpa syarat (unconditional) dengan maksud : a. Mudah dicairkan b. Dapat dicairkan c. Efisien dicairkan d. Edektif dicairkan

74.

Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas melalui, kecuali : a. Asosiasi/Kadin b. Website K/L/D/I c. Papan Pengumuman resmi d. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

75.

Setelah ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan hasil pemilihan penyedia Barang/Jasa diumumkan melalui : a. Website K/L/D/I b. Papan Pengumuman Resmi c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE


d. a dab b benar 76.

PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan antara lain, kecuali : a. Tidak ada sanggahan dari peserta b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir d. Semua prosedur sudah dilaksanakan

77.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalan dokumen kontrak, maka dapat dilakukan, kecuali : a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak b. Tidak melebihi 10% dari harga yang tercantuk dalam perjanjian/kontrak c. Mengubah jadwal pelaksanaan d. Mengganti penyedia barang/jasa

78.

Dalam hal kegiatan Barang/jasa yang memiliki nilai Rp. 20 juta berdampingan dengan pekerjaan utama bernilai Rp 7 milyar yang sedang dilaksanakan, maka sebaiknya ULP/Pejabat Pengadaan melakukan tindakan : a. Dijadikan satu dengan pekerjaan utama dengan merubah kontrak b. Pengadaan langsung c. Dijadikan Sub Kontrak d. Penunjukkan langsung

79.

Masa pemeliharaan khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sebaiknya dilaksanakan sebagai berikut : a. Paling singkat 6 bulan untuk pekerjaan permanen b. Paling singkat 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen c. a dan b benar d. a dan b salah

80.

Pemberian Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni, dengan ketentuan a. Mempengaruhi harga Penawaran b. Tidak mengubah harga penawaran c. Berlaku di atas Rp. 5 milyar d. Barang Dalam Negeri dan Luar Negeri

BAGIAN III MERUPAKAN BERGANDA KASUS

PILIHAN

81.

Panitia pengadaan 50 mobil menetapkan spesifikasi teknis sebagai berikut: Bentuk : minibus Bahan bakar: premium Isi silinder : 1800 s/d 2000 cc Type : SSX Keluaran : minimal 2004 Penetapan spesifikasi teknis tersebut dinilai: a. Tidak melanggar ketentuan dengan alasan tidak menyebut Merk brand mobil tertentu b. Tidak melanggar dengan alasan beberapa pejabat sudah menetapkan salah satu merk brand mobil c. Melanggar ketentuan karena sudah mengarah pada satu merk d. Tidak melanggar dengan alasan sudah diijinkan oleh pimpinan Instansi tersebut

82.

Dalam rangka melakukan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor, dilakukan penunjukan langsung ke dealer toyota sebanyak 400 unit dengan alasan adalah memperoleh potongan harga dan barang cepat dikirim. Bagaimana menurut anda metode pemilihan penyedia barang yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen tersebut: a. Pemilihan metode yang salah b. Tidak melanggar prinsip pengadaan barang/jasa c. Panitia pengadaan mengutamakan kepentingan negara d. Untuk keuntungan negara boleh melanggar ketentuan yang berlaku

83.

Proyek pengembangan pendidikan di Kalimantan memiliki anggaran Rp 10 Milyar untuk pengadaan perabot bagi 100 sekolah di 10 Kabupaten, yang dilelangkan dalam satu paket pekerjaan. Bagaimana pendapat anda atas keputusan pemaketan tersebut di atas: a. Pemaketan menjadi satu paket dinilai benar


b. Pemaketan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa c. Pemaketan dinilai tidak merugikan pengusaha kecil d. Pemaketan tersebut dinilai efisien dan ekonomis 84.

Pada saat pembukaan penawaran, dokumen penawaran yang disampaikan salah satu peserta kurang dari jumlah yang ditentukan dalam dokumen seleksi. Apa tindakan panitia yang harus dilakukan: a. Penawaran dinyatakan gugur karena tidak memenuhi yang dim inta dokumen seleksi b. Penawaran tidak dinyatakan gugur karena ketentuan yang berlaku dalam pembukaan penawaran yang gugur hanya yang terlambat penyampaiannya c. Penawar diminta menambah copy penawaran sebelum acara pembukaan berakhir d. Dimintakan pendapat dari peserta lain sebagai keputusan panitia

Tindakan pejabat pembuat komitmen pengadaan 30 unit AC split, di mana dokumen anggarannya sudah menyebut salah satu merk/brand adalah: a. Menyusun spesifikasi teknis yang sudah diarahkan kepada merk yang ditunjuk dan dilakukan pelelangan umum b. Merevisi dokumen anggaran untuk menghapus merk dan menyusun spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan serta tidak mengarah pada satu merk c. Menyusun spesifikasi teknis yang sudah diarahkan kepada merk yang ditunjuk dan dilaksanakan dengan penunjukan langsung d. Meminta ijin kepada pimpinan instansinya untuk melakukan penunjukan langsung karena dokumen anggarannya sudah menyebut satu merk

sendiri (HPS) dengan langkah awal mengumpulkan kontrak pekerjaan sejenis, survai harga pasar untuk melihat kemungkinan kenaikan harga satuan dasar bahan dan peralatan. Bagaimana pendapat anda terhadap pola kerja tersebut: a. Sudah sesuai dengan ketentuan penyusunan HPS b. Tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan HPS c. Terlalu rumit dan memerlukan waktu panjang d. Kegiatan panitia mengada-ada 87.

Untuk pengadaan makanan bagi pasien yang menginap di rumah sakit umum pemerintah, jenis makanan (bubur sumsus, makanan diet, dll) dan jumlah makanan tersebut tergantung pada pasien yang dirawat inap di rumah sakit tersebut. Jenis dan jumlah kebutuhan makanan tersebut dalam prakteknya sulit untuk diketahui secara pasti. Untuk melakukan pengadaan seperti hal tersebut, sistem kontrak yang paling tepat digunakan adalah: a. Kontrak terima jadi (turn key) b. Kontrak lumpsum c. Kontrak harga satuan d. Kontrak prosentase

88.

Dalam dokumen pelelangan umum pekerjaan pengadaan barang, disebutkan bahwa sampul 1 dan 2 dimasukkan dalam sampul luar ditutup dan dilak. Ternyata pada saat pembukaan dokumen penawaran ada satu dokumen penawaran dari penyedia yang sampul luarnya tidak dilak. Terhadap kasus tersebut, maka: a. Penyedia diminta melengkapi lak pada acara pembukaan b. Digugurkan karena tidak sesuai dengan dokumen lelang c. Dibiarkan tanpa lak dan tidak gugur d. Panitia membuat inisiatif memberikan lak pada dokumen penawaran tersebut

89.

Panitia pengadaan pencetakan surat suara dan formulir pendaftaran pemilih untuk PILKADA di Kabupaten X, akan melaksanakan pengadaan. Kondisi-

85.

86.

Panitia pelelangan umum jasa pemborongan menyusun harga perkiraan


kondisi yang harus diperhatikan panitia sebagai berikut 1. Formulir dan surat suara akan disebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten X sebanyak 20 Kecamatan 2. Volume formulir dan surat suara sebanyak 20 juta lembar 3. Waktu pelaksanaan pencetakan hanya 7 hari kalender, dan distribusi hanya diberi waktu 7 hari kalender 4. Nilai pengadaan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Pertanyaan: Bagaimana cara pemaketan yang paling efisien untuk pengadaan di atas? a. Panitia melelangkan menjadi satu paket pengadaan b. Panitia memecah paket pengadaan menjadi 20 paket dan pelaksanaannya dengan penunjukan langsung c. Panitia memecahkan paket pengadaan menjadi 20 paket dan pelaksaannya tetap dengan pelelangan umum d. Tidak ada jawaban yang benar 90.

penyediaan dan kepada PT B

pengiriman

Selamat Mengerjakan

Dengan alasan mendesak waktu karena tahun anggaran akan habis, ejabat pembuat komitmen pekerjaan penimbunan sampah dengan nilai Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) melakukan penunjukan langsung kepada PT A. Karena keterbatasan peralatan, PT A dengan seizin pejabat pembuat komitmen mensubkontrakkan seluruh pekerjaan penyediaan tanah dan pengiriman ke lokasi penimbunan kepada PT B. Menurut Saudara, kesalahankesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh: a. Pejabat pembuat komitmen salah memilih metode penunjukan langsung dan memberi izin PT A untuk mensubkontrakkan seluruh pekerjaan penyediaan dan pengiriman tanah ke lokasi penimbunan PT B. b. Pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan barang/jasa tidak melakukan kesalahan apa-apa c. Pejabat pembuat komitmen/panitia pengadaan barang/jasa hanya salah memilih metode penunjukan langsung yang seharusnya di lelang umum d. Pejabat pembuat komitmen/panitia pengadaan barang/jasa salah dalam pemberian izin kepada PT A untuk mensubkontrakan seluruh pekerjaan d:\ms\kegiatan_mengajar\tahun_2011\pbj_perpres_54-2010\

tanah

Latihan Soal 01 Perpres-54

Recommend Documents