NAMA : Silvia Kumalasari
NIM : 8111412028
FAKULTAS : Ilmu Hukum
TUGAS PENDIDIKAN PANCASILA
LATAR BELAKANG PEMIKIRAN MOH.YAMIN, SOEPOMO, DAN SOEKARNO TENTANG DASAR NEGARA YANG DIAJUKAN DALAM SIDANG BPUPKI TANGGAL 29 MEI- 1 JUNI 1945
Pendahuluan
Memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang Pasifik semakin terdesak. Pusat-pusat wilayah militer Jepang berhasil dikuasai oleh Sekutu. Jepang merasa pasukannya sudah sudah tidak dapat mengimbangi serangan dari Sekutu. Karena itu Jepang mencari dukungan dari bangsa-bangsa yang dijajah melalui janji kemerdekaan.
Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang, Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun Jepang tidak memastikan kapan Indonesia akan diberi kemerdekaan. Janji tersebut sebenarnya hanya untuk menarik simpati Indonesia. Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang.
Pada awal tahun 1945, kedudukan Jepang semakin kritis. Kedudukan Jepang di Indonesia juga telah diserang Sekutu sehingga Jepang berusaha membuktikan janjinya. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKl) atau Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKl bertugas menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dilantik menjadi ketua BPUPKl pada tanggal 28 Mei 1945.
Pembahasan
Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkanlah upacara peresmian BPUPKI bertempat di Gedung Cuo Sangi selama masa tugasnya BPUPKI hanya mengadakan sidang dua kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chou Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, Dr. KRT. Rajiman Widyodiningrat selaku ketua dalam pidato pembukaannya menyampaikan masalah pokok menyangkut dasar negara Indonesia yang ingin dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945. Ada tiga orang yang memberikan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo dan Ir. Soekarno.
Mr. Mohammad Yamin
Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul "Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia ". Dalam paparannya, Yamin banyak mengkaji kitab-kitab kuno karangan empu-empu seperti Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, yang menerangkan tentang konsepsi negara Majapahit yang kemudian dijadikannya sebagai referensi dalam membangun kerangka kenegaraan Indonesia modern. Dikarenakan literature Yamin dianggap terlalu jauh ke belakang, padahal yang sedang dibangun ialah sebuah negara Indonesia modern. Banyak yang tidak setuju dengan pemaparan Moh.Yamin tentang pemikiran tersebut termasuk Soepomo. Dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat.
Sedangkan bentuk tulisannya yaitu ; ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan dalam permusyawatan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prof. Dr. Mr. Soepomo
Dalam sidang hari berikutnya, 31 Mei 1945 Soepomo menyampaikan usulannya. Yang meliputi; negara yang kita bentuk harus berdasarkan aliran pikiran kenegaraan kesatuan yang bersifat integralistis atau negara nasional yang bersifat totaliter, setiap warga dianjurkan untuk hidup berketuhanan tetapi urusan agama terpisah dari urusan negara, dibentuk Badan Musyawarah agar pemimpin negara bersatu jiwa dengan wakil rakyat, sistem ekonomi diatur berdasarkan azas kekeluargaan, tolong menolong dan sistem kooperasi, negara Indonesia yang besar atas semangat kebudayaan Indonesia asli.
Hal tersebut di dasari karena kekagumannya" pada sistem persatuan Tennoo Haika Kekaisaran dengan Rakyat Jepang, kepemimpinan Fuhrer dan konsepsi Nasional-Sosialis dalam Nazi Jerman dan konsepsi manunggaling kawula gusti dalam budaya Jawa, sebagai satu kesatuan yang dikonstruksinya dalam konsepsinya mengenai ideal negara Indonesia. Soepomo mengambil rujukan pada sebuah konsepsi teori "integralistik" yang ia ambil dari pemikiran tiga filsuf abad 18 dan 19, yakni Spinoza, Adam Muller dan Hegel.
Soepomo "membayangkan" bahwa simbolisasi yang dibawa Jepang berkesusaian dengan kultur dan struktur masyarakat Jawa, terutama sistem kekeluargaan dalam relasi Tennoo Haika dengan rakyat Jepang dan dibangun dalam kerangka totaliter ala Nasional-Sosialis Nazi Jerman. Soepomo pun meng-identitaskan dirinya (dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan) sebagai bagian dari perjuangan Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang, serta menempatkan Jepang sebagai "kita" dan imperialisme Barat yang merupakan musuh-musuh Jepang sebagai "mereka". Karena itu kultur, budaya dan sistem "mereka" tidak berkesesuaian dengan Indonesia.
Soepomo menolak konsep individualisme Barat, yang dirujuknya pada filsuf Inggris Jeremy Bentham, di mana menurut Soepomo, konsep ini bertentangan dengan struktur masyarakat desa, yang merupakan semacam soko-guru untuk cermin struktur masyarakat yang lebih luas, yang mewujudkan bentuk paling orisinil dari kesatuan antara pemimpin dan rakyat. Pemikiran Soepomo ini bertemu dengan simbolisasi yang ada pada negeri Jepang, yang dipresentasikan lewat diskursus Pemerintah Balatentara Jepang.
Masyarakat desa merupakan referensi paling sempurna dan orisinil bagi Soepomo dalam melihat hubungan antara pemimpin-rakyat sehingga serta-merta ia melakukan reduksifikasi bentuk negara, di mana seharusnya hubungan-hubungan yang tercipta seperti yang ada pada bentuk pemerintahan desa, sebagaimana diuraikannya,Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarangpun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa berwajib memegang teguh dan keimbangan dalam masyarakatnya.
Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan. Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatside) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.
Masyarakat (rakyat) bukan lagi sebuah identitas sendiri, melainkan satu dalam bentuk negara. Negara dan masyarakat bukan identitas yang berbeda dan terpisah, sebagai mana dipahami oleh banyak intelektual masa itu, dan hubungan seperti ini ia temukan dalam struktur masyarakat Jepang, sehingga tipe ideal inilah yang menurut Soepomo cocok dengan masyarakat Timur, termasuk Indonesia.
Spinoza, filsuf yang dirujuk Soepomo, berargumentasi bahwa negara (The State) mustilah dibayangkan sebagai sebuah individu, atau lebih tepatnya lagi individu dari individu-individu (individual of individuals), yang memiliki "tubuh" dan "jiwa" atau pikiran, yang ditekankannya, [I]n the political order the whole body of citizens must be thoughts of as equivalent to an individual in the state of nature.
Jadi keseluruhan warganegara haruslah dilihat sebagai satu individu yang tidak terpisah. Satu kesatuan yang bersatu jiwa, sebagaimana dalam pandangan Soepomo. Teori Spinoza inilah – kalau dilihat kedekatannya dengan pemikiran yang dikemukakan Soepomo – yang diadopsi Soepomo untuk memperkuat argumentasi dan pijakan pemikirannya.
Gagasan Soepomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 tersebut, yang di kemudian hari menjadi polemik di kalangan intelektual, akademisi dan ahli hukum, karena pemikiran Soepomo dinilai sebagai "jiwa" dari UUD 1945, sehingga UUD 1945 dianggap memiliki jiwa totaliter-fasistik. Usulan dasar negara Prof. Dr. Mr. Soepomo yang meliputi; persatuan, kekeluargaan, kesinambungan lahir batin, musyawarah dan keadilan sosial.
Ir.Soekarno
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato filsafat dasar negaranya. Prinsip pertama yang menjadi perhatian Soekarno adalah Kebangsaan. Mengenai sila Kebangsaan ini, Soekarno terilhami oleh tulisan Dr. Sun Yat Sen yang berjudul "San Min Chu I" atau "The Three People's Prinsiples". Kebangsaan Soekarno semakin matang dengan pengaruh dari Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa "My nationalism is humanity". Kebangsaan yang diyakini Soekarno adalah Kebangsaan yang berperikemanusiaan, kebangsaan yang tidak meremehkan bangsa lain, kebangsaan yang bukan chauvinisme. Faham bangsa yang dimaksud adalah tidak dibangun atas dasar faham ras, suku bangsa kebudayaan ataupun Agama tertentu.
Nation yang dimaksud juga tidak hanya mendasarkan kepada paham satu kelompok manusia yang bersatu menjadi bangsa karena kehendak untuk bersatu (le desir d'etre ensemble) menurut Ernest Renan, maupun berdasarkan paham persatuan watak yang timbul karena persamaan nasib ("Eine Nation ist aus schik salsgemeinschaft erwachsende Charaktergemeinschaft") menurut Otto Bauer, yang kedua-duanya menurut Soepomo dan Muh. Yamin sudah "verouderd" atau sudah tua, melainkan harus disatukan dengan prinsip Geopolitik. Jadi Kebangsaan Indonesia adalah seluruh manusia Indonesia yang ditakdirkan oleh Allah SWT mendiami seluruh kepulauan Indonesia antara dua benua dan dua samudera, yang menurut geopolitik tinggal di pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian. Paham Kebangsaan ini berlawanan dengan faham kosmopolitanisme yang menyatakan tidak ada kebangsaan.
Prinsip kedua yang diuraikan Soekarno adalah Internasionalisme. Internasionalisme yang dimaksud disini bukanlah kosmopolitanisme yang tidak menginginkan adanya kebangsaan. Internasionalisme sangat berhubungan dengan prinsip Kebangsaan yang diuraikan Soekarno pada sila pertama. Tujuan Soekarno dengan melontarkan prinsip ini adalah bukan hanya sekedar membangun nasionalisme dalam negeri yang dimerdekakan, melainkan lebih dari itu yaitu untuk membangun kekeluargaan bangsa-bangsa. Dalam era sekarang lebih tepat dikatakan sebagai usaha membangun kerjasama antar bangsa-bangsa dan membangun perdamaian dunia.
Kemudian pada prinsip yang ketiga Soekarno menguraikan dasar Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Dalam penjelasannya, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, melainkan negara "satu buat semua, semua buat satu". Soekarno yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Dengan cara mufakat, membicarakan semua permasalahan termasuk agama didalam Badan Perwakilan Rakyat.
Selanjutnya Soekarno menguraikan prinsip yang keempat yaitu Kesejahteraan. Dengan prinsip "tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka". Soekarno menjelaskan bahwa Badan Perwakilan belum cukup untuk menjamin kesejahteraan rakyat, karena yang terjadi di Eropa dengan Parlementaire democratie-nya, kaum kapitalis merajalela. Sehingga Soekarno mengusulkan politik economische demokratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.
Prinsip kelima yang diuraikan Soekarno adalah ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Prinsip sila keTuhanan YME tersebut dimaksudkan oleh Soekarno supaya bukan saja bangsa Indonesia berTuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia berTuhan Tuhannya sendiri. Negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Soekarno telah berpikir kedepan bahwa negara harus memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama dan keyakinannya, sebagaimana tuntutan hak-hak asasi manusia. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:
kebangsaan Indonesia; internasionalisme atau perikemanusiaan; mufakat atau demokrasi; kesejahteraan sosial; Ketuhanan Yang Maha Esa.
Untuk usulan tentang rumusan dasar negara tersebut beliau mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama pancasilayang dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usulan mengenai nama pancasila bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI.
Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi tri sila yang rumusannya:
1. Sosio nasional yaitu nasionalisme dan internasionalisme
2. Sosio demokrasi yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat
3. Ketuhanan yang maha esa
Adapun tri sila tersebut masih diperas lagi menjadi eka silaatau satu sila yang intinya adalah gotong royong.
Setelah sidang tersebut dibentuklah panitia kecil yaitu panitia sembilan. Panitia sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar, alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut:
Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Moh. Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta
