1. Latar belakang dibentuknya BPUPKI dan PPKI Pada akhir tahun 1944, kedudukan dalam perang pasifik, bagi tentara jepang mulai terdesak dan mengalami kekalahan. Sementara itu perlawanan rakyat semakin berkobar dimana mana. Mengingat kondisi seperti ini, perdana mentri jepang kaiso pada tanggal 9 septem september ber mengel mengeluar uarkan kan janji janji “kemer “kemerdek dekaan aan kelak kelak dikemu dikemudia dian n hari” hari” kepada kepada rakyat rakyat Indonesia. Sejak diikrarkannya janji tersebut, kantor-kantor diperbolehkan mengibarkan bendera sang merah putih berdampingan dengan bendera jepang hinomau. Penggunaan Bahasa Indonesia semakin mendapat tempat, baik di kantor-kantor, sekolah, mass media atau tempat-tempat lainnya.
Pada tanggal 1 maret 1945 Jepang mengumumkan dibentuknya “dokurisu junbi cosaki”. cosaki”. Badan Penyelidik Penyelidik Usaha-usaha Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), (BPUPKI), badan ini dibentuk dibentuk untuk mempersiapkan mempersiapkan hal-hal hal-hal penting penting mengenai mengenai tata pemerintahan pemerintahan indonesia indonesia merd merdek eka. a. BPUP BPUPKI KI bera berang nggo gota taka kan n 67 oran orang g deng dengan an dike diketu tuai ai oleh oleh dr. dr. Raji Rajima man n Widiodiningrat.
Sejak terbentukanya BPUPKI telah mengadakan dua kali sidang, yaitu: 1. Sidang Sidang gelomba gelombang ng pertama pertama,, berlangs berlangsung ung pada 29 mei sampai sampai 1 juni juni 1945. sidang sidang pertama membalas masalah masalah yang berkenan dengan dasar negara indonesia, diantaranya: a.
Mr. Muha Muhamad mad Yami Yamin
b.
Prof. Prof. Dr. Dr. Supomo Supomo,, SH. Mengu Mengusul sulkan kan konse konsep p dasar dasar Negara Negara;; 1. Persatuan 2. Keke Kekelluar uargaan gaan 3. Kesei Keseimb mbang angan an Lah Lahir ir Bat Batin in 4. Musy usyawar warah 5. Kead Keadil ilan an Raky Rakyat at
c.
Ir. Soekar Soekarno, no, mengus mengusulk ulkan an konsep konsep dasa dasarr Nega Negara: ra: 1. Keban Kebangs gsaa aan n Indo Indones nesia ia 2. Intern Internasi asional onalism ismee Atau Perikem Perikemanu anusia siaan an 3. Mufak Mufakat at Atau Atau Demok Demokra rasi si 4. Kesej Kesejah ahte tera raan an Soci Social al
5. Ketuhanan Yang Maha Esa Kelima asas tersebut oleh ir. Soekarno dinamakan pancasila.
2. Sidang Gelombang Kedua Berlangsung Pada Tanggal 10 Juli
Sampai 17 Juli 1945. Materi membicarakan tentang siding ini adalah mmbahas rancangan undang undang dasar. Bpupki manyerahkan tugas ini kepada prancang
undang undang yang kemudian
menghasilkan pernyataan Indonesia merdeka, pembuka uud, dan batang tubuh uud. Pada tanggal 7 agustus 1945 dibentuklah dokuritsu junbi inkai adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ( ppki ) yang diketuai oleh ir. Soekarno. Ppki benar benar harus dimanfaatkan bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri terciptanya Indonesia merdaka.
Detik detik pembacaan naskah proklamasi.
Naskah asli yang ditempatkan di monument nasional Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana tadashi maeda jalan imam bonjol no 1. para penyusun teks proklamasi itu adalah ir. Soekarno, moh. Hata, dan mr. ahmad subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir b.m diyah sayuti melik, sukarni dan soediro. Sukarni mengusulkan agar yang mendatangi teks proklamasi itu adalah Ir Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh sayuti melik. Pagi harinya, 17 agustus 1945, dikediaman soekarno jalan pegangsaan timur 56 telah hadir diantara lain soebarjo, wilopo, gafar pringgodigdo, tabrani dan trimurti. Acara dimulai pada 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh soekarno dan disambung oleh pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih, yang telah dijahit oleh bufatmawati, dikibarkan, disusul oleh soewirjo wakil wali kota Jakarta saat itu dan moewardi, pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya trimurti diminta untuk menaikan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah latief hendraningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh suehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih( sang saka merah putih ) yang dijahit oleh phatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin meyakini Indonesia raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di museum tugu monument nasional. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih seratus orang anggota barisan pelopor yang dipimpin s.brata dating terburu buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari ikada ke pangsaan. Mereka menurut soekarno mengulang
pembacaan proklamasi, namun ditolak. Akhirnya hata memberikan amnat singkat kepada merka. Pada tanggal 8 agustus 1945 , panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (ppki) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan undang undang dasar (uud) sebagai dasar Negara republic Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai uud 45, dengan demikian
terbentuklah
pemerintah
Negara
kesatuan
Indonesia
yang
berbuntuk
republik( nkri ) yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu soekarno dan moh. Hata terpilih atas usul dari oto iskandardinata dan persetujuan dari ppki sebagai presiden dan wakil presiden republic Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh komite nasional.
Isi teks proklamasi
Isi teks proklamasi kemerdekaan yang sinkat ini adalah: Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo sesingkat singkatnya. Djakarta hari 17 tahun 05 atas nama Indonesia. Soekarno/ hatta.
Sejarah rumusan dasar Negara.
Pancasila secara resmi menjadi dasar Negara Indonesia pada18 agustus 1945 ketika ditetapkanya uud 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ( ppki ) rumusan pancasila tercantum didalam pembukaan uud 1945sebagai dasar Negara kesatuan republic Indonesia. 1. Proses penyusunan dan penetapan.
a. pembentukan badan penyalidik usaha usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (bpupki) Pada tanggal 29 april 1945 dibentuk bpupki dan dilantik pada tanggal 28 mei 1945 dengan terbentuknya badan ini bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kebangsaan
Indonesia, antara lain
mempersiapkan uud yang berisi antara lain dasar Negara tujuan negara, bentuk Negara dan sistem pemerintahan. b. penyusunan konsep rancangan dasar Negara dan rancangan uud sebagai konstitusi Negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 mei s/d 1 juni 1945 diselenggarakan bpupki yang pertama. Dalam siding ini. Ketua bpupki dr. k.r.t. radjiman wedyodiningrat menyatakan pada peserta siding mengenai dasar palsafah apa yang akan dibentuk bagi Negara Indonesia merdeka. a. mr. muhamad yamin. 29 mei 1945
usulan rumusan dasar Negara secara lisan: 1. peri kebangsaan 2. peri kemanusiaan 3. peri ketuhanan 4. peri kerakyatan 5. kesejahteraan rakyat usulan rumusan dasar Negara secara tulisan: 1. ketuhanan yang maha esa 2. kebangsaan persatuan Indonesia 3. kemanusiaan yang adil dan beradab 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b. prof. dr. mr. r. soepomo. 31 mei 1945 usulan konsep dasar Negara 1. paham Negara persatuan 2. hubungan Negara dan agama 3. system badan permusyawaratan 4. sosialisme Negara 5. hubungan antar bangsa c.) ir. Soekarno 1 juni 1945. 1. kebangsaan Indonesia 2. internasionalisme 3. mufakat 4. kesejahteraan nasional 5. ketuhanan yang berkebudayaan c. siding bpupki yang ke2 tanggal 10 s/d 16 juli 1945
Pada siding pleno kedua bpupki membicarakan tentang rancangan uud Negara Indonesia merdeka dan berhasil membentuk panitia kecil yang dipimpin oleh ir. Soekarno, bertugas merumuskan rancangan pembuka uud yang berisi dan tujuan atas Negara Indonesia merdeka. Panitia kecil yang dipimpin oleh prof dr mr r soepono, bertugas merumuskan rancangan batang tubuh uud dan rancangan naskah proklamasi. Pada hari kelima siding ini, yakni 14 juli 1945 telah diterima dasar rancangan Negara sebagaimana tersebut dalam piagam Jakarta yang dicantumkan dalam pembukaan uud yang sedang disiapkan. d. penetapan uud 1945
Pada tanggal 8 agustus 45 ppki bersidang menetapkan: 1. mengesahkan pembuka dan batang tubuh uud 1945 2. memilih soekarno sebagai presiden rid an ds moh hata sebagai wakil presiden ri yang pertama. 3. untuk sementara waktu, pekerjaan presiden sehari hari dibantu oleh badan komite nasional Indonesia pusat (bp- knip) rumusan disahkan dan tercantum pembuka uud 1945. berbunyi sbg. a. ketuhanan yang maha esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan e. keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia 3. system matika uud 1945.
System pemerintah Negara Republik Indonesia menurut uud 1945. a. pokok pokok system pemerintahan republik indonsia 4. bentuk pemerintahan adalah republick sedangkan system pemerintahan adalah presidensial. Yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah mahkamah konstitusi dan komosi yudistal. System pemerintahan Negara Indonesia setelah aman demen uud masih tetap menganut system pemerintahan persidensial, Dengan memperhatikan hal hal diatas dapat dipahami bahwa perkembangan system pemerintahan presidensial di Indonesia ( terutama setelah aman demen uud terdapat perubahan secara dinamika politik Negara Indonesia. Hal itu diperuntukan oleh system presidensial yang lama. Perubahan tersebut antara lain adalah pemilihan presiden langsung system bicameral, mekanisme cheks and balance dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk mekukan pengaasan dan pungsi anggaran. Masa orde baru ( sebelum aman demen uud 1945 ) Didalam penjelasan uud dicantumkan system pemerintahan Negara republic Indonesia sbg: Indonesia adalah Negara hokum (rechtsaat) Indonesia berdasar atas hokum tidak berdasarkan atas kekuasaan ini mengandung arti bahwa Negara, termasuk didalam nya pemerintah dan lembaga lembaga Negara lain. Dalam melaksanakan tugasnya. Tergantung pada presiden. Mentri mentri pembantu presiden.
Kekuasaan kepala Negara tak berbatas. Meskipun kpl Negara tak bertanggung jawab kepada dpr, tetapi bukan berarti ia dikator. Presiden, selain harus bertanggung jawab kepada mpr memperhatikan sungguh sungguh suara dari dpr karma dpr berhak mengadakan pengawasan tehadap presiden. Dpr juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada mpr untuk mengadakan siding istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden, apabila dianggap sungguh sungguh melanggar hokum berupa penghiyanatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainya atau perbuatan tareela.
b. presiden tidak bertanggung jawab kepada dpr. Dengan memperhatikan tentang pasal pasal kekuasaan pemerintah Negara dari pasal 4 s/d 16, dan dpr. Maka ketentuan presiden tidak bertanggung jawab kepada dpr masih relevan. System pemerintahan Indonesia masih menetapkan system presidensial. Mentri Negara ialah pembantu presidn. Mentri Negara tidak bertanggung jawab kepada dpr. Presiden dibantu oleh mentri mentri Negara. Diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang membentukan,pengubahan dan pembubaranya diatur oleh uud pasal 17. 4. pasal yang diamandemen.
Tahap pertama
Pada aman demen pertama uudpada tanggal 19 oktober 1999adalah sbg: pasal uud 1945 yang diubah 9 pasal yaitu: Pasal 5 ayat 1 Pasal 7 Pasal 14 Pasal 20 ayat 1 Pasal 21 Tahap kedua
Perubahan kedua terhadap uud dilakukan siding tahunan mpr tanggal 18 agustus 2000 dan 10pasal yang diubah. Pada aman demen ke dua uud pada tanggal 18 agustus 2000 adalah sbg: Pasal uud yang diubah ada 10 pasal yaitu 18 sampai 36. Tahap ketiga,
Perubahan ketiga uud ditetapkan dalam siding tahunan mpr tanggal 9 agustus 2001 ada dua belas pasal yang diubah serta ditambah dua pada aman demen uud pada tgl 9 agustus 2002.
Jakarta uud sudah mengalami aman demen dari keempat aman demen uud banyak kekuasaan kepala Negara yang semakin dipersempit. Indonesia yang menganut system presidensial seharusnya hal itu tidak tejadi. Tak boleh ada kekuasaan yang begitu absolute dinegeri ini. Kalau kekuasaan itu absolute maka akan mengganggu cheek and balances dan itu bias salah ujar sby dalam pidato sambutanya diacara buka puasabersama dikediaman ketua dpd kekuasaan presiden, memang dulu sangat kuat. Tetapi segalanya menjadi ciut ketika uud mengalami perubahan sebanyak empat kali. SBY menyadari kekuasaan yang dimilikinya sekarang sudah terbatas sehingga kekuasaan itu bias digunakan dengan baik saya berharap kehidupan ketatanegaraan ke depan masing masing untuk saling menghormati atoritas lembaga Negara yang lain, memberikan ruang untuk lembaga Negara untuk berperan secara baik. Jadi hasilnya akan membawa kebajikan dengan rakyat, paparnya. Dalam kesempatan yang sama, sby berharap agar dpr semakin memiliki peran diperiode mendatang. Peran dinilai agar cheek and balances itu benar benar tertata dengan baik. (bul)(ton).
