LAPORAN Workshop CSR Kalteng 2011

PIDATO PEMBUKAAN KETUA PANITIA WORKSHOP CSR KALTENG 2011 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah Bapak A. Teras Narang, SH. Yang Saya Hormati Dekan Fisip UI Bapak Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc Yang Saya Hormati Bapak Agung Pramono PW Yang Saya Hormati Tokoh masyarakat Kalteng/Dosen Sosiologi UNPAR Bapak DR. Sidik Rahman Usop, MS Yang Saya Hormati Pimpinan Redaksi Radar Sampit Bapak Ajid Kurniawan, S.Hut Yang Saya Hormati Majelis Anggota JARI INDONESIA Bapak Gunawan Wibisono Yang Saya Hormati Pimpinan Lembaga Konsorsium Betang ( Jurusan FISIP Fakultas Ekonomi UNPAR , FISIP Muhammadiah, Yayasan Jari Indonesia Kalteng, dan Radar Sampit) Yang Saya Hormati Kepala SKPD di Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah/yang mewakili. Yang Saya Hormati Perwakilan PT Sinarmas Group, PT, Agro Group selaku Sponsor dalam kegitatan ini. Yang Saya Hormati Para Delegasi dan tamu undangan yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur atas berkah dan limpahan rahmatNya, karena pada saat ini kita bisa hadir dalam agenda Workshop CSR KALTENG 2011.

Bapak Gubernur dan hadirin yang saya Muliyakan Perkenakan saya pada kesempatan ini melaporkan rangkain Kegiatan Workshop CSR KALTENG 2011. Dengan tema “Mewujudkan praktik Corporate Social Responsibility dalam kerangka pencapaian MDGs, Provinsi hijau dan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah”. Workshop CSR KALTENG 2011 ini bertujuan : 1. Menjadikan forum ini sebagai media membangun model penerapan CSR di perkebunan, pertambangan, dan kehutanan dalam rangka meningkatkan kualitas program CSR dan mendorong terwujudkan praktek Corporate Social Responsibility dalam kerangka pencapain MDGs, Provinsi hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah 2. Menjadi media bertukar informasi dan pembelajaran bagi seluruh peserta dalam pelaksanaan dan pengembangan program CSR di perusahaannya. 3. Meningkatkan motivasi pengusaha/perusahaan untuk terus melakukan inovasi bisnisnya yang mengacu pada formulasi strategi bisnis yang memperhatikan Corporate Social Responsibility dan Business Ethics sebagai upaya bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.

Laporan workshop CSR Kalteng 2011

4. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan sensitif dalam merespon berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas program CSR di Indonesia. Adapun acara ini diikuti oleh kurang lebih 200 Orang peserta dari Perwakilan Pemerintah Daerah yang terkait, Delegasi dari Perusahaan baik BUMN BUMN maupun Swata Swata yang beroperasi di Kalimantan Tengah, Akademisi Tohoh Masyarakat perwakilan perwakilan NGO di Kalimantan Tengah dan Wartawan.

Bapak Ibu dan Rekan-rekan yang Saya Hormati Pelaksanaan Workshop CSR KALTENG 2011, terdiri dari tiga rangkain kegiatan meliputi: 1. Bakti Sosial Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 April 2011, bertepatan dengan perayaan hari Bumi. Kegiatan tersebut telah diselengarakan bekerjasama dengan Mapala Sylva Fakultas Kehutanan Universitas Palangkaraya, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di Bukit Tengkiling dengan menanam pohon kuran lebih 500 Batang sekaligus pembagian bibit untuk masyarakat sebanyak 500 Batang. 2. Workshop CSR diselengarakan dalam rangka merayakan hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang ke 54 Kegiatan ini bertujuan membumikan konsep-konsep CSR kepada para pihak, sehingga lahir pemahakan yang sama tentang konsep CSR dan pelaksanaanya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2011 di Hotel Luwansa. 3. Pembuatan jaringan dan program kerja. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 di Hotel Luwansa. Kegiatan ini adalah membangun jejaring pembelajaran bersama dalam upaya menerapkan dan meningkatkan kwalitas program CSR, juga mensinergikan program-program CSR dengan program-program pembangunan daerah. Dari seluruh rangkean kegiatan ini kami berharap kegiatan ini bisa menghasilkan beberapa hal antara lain: 1. Forum ini mampu memfasilitasi terbentuknya forum CSR di Kalimantan Tengah. 2. Dari forum ini melahirkan rekomendasi program-program bersama yang terintegrasi dan terencana untuk mewujudkan praktek Corporate Social Responsibility dalam kerangka pencapain MDGs, Provinsi hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Bapak Ibu Hadirin yang saya berbahagia Perkenankan sebelum saya saya menutup pidato laporan kepanitiaan ini, sedikit saya sampaikan pengantar tentang apa itu CSR dan penerapanya. Seperti pernah saya tulis pada harian Radar Sampit bulan April yang lalu. Definisi CSR menurut Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, CSR merupakan "komitmen berkelanjutan oleh pelaku bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan

2|Page


ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja, keluarga, masyarakat lokal dan masyarakat luas"(Tomi Oktavianor 2008). Jika

mengacu

pada

definisi

tersebut

maka

ketika

praktik-praktik CSR

dilaksanakan dengan baik dan terintegrasi dalam strategi core bisnis perusahaan maka, perusaan akan memperoleh manfaat yang besar dalam menjalankan usahanya. Karana proses-proses produksi dalam perusahaan akan berjalan dengan baik sementara relasi sosial, baik antara perusahaan dengan karyawan maupun perusahaan dengan masyarakat akan terjalin saling menguntungkan. Sesungunya, hadirnya suatu perusahaan tak terlepas dari peran perusahaan tersebut terhadap masyarakat sekitarnya. Seperti dikatakan oleh B. Tamam Achda, disampaikan bahwa sektor industri atau korporasi skala besar telah banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi baik di tinggkat lokal maupun nasional, tetapi di sisi lain, eksploitasi sumber-sumber sumber-sumber daya alam oleh sektor sektor industri telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat parah. Hal inilah yang menjadikan kenapa konsep Corporate Social Responsibility (CSR) relevan dan penting (perlu) dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan. perusahaan-perusahaan.

Bagaimana sektor bisnis tersebut bisa bisa meminimalisir meminimalisir

dampak lingkungan dan sosial. Menurut Archie B. Carrol, (1996) CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari oleh 3 (tiga) prinsip dasar yang dikenal dengan istlah triple bottom lines , yakni profit, people profit, people dan planet. 

Profit. Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang



People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar di sekitar sekitar perusahaan, pendirian pendirian sarana pendidikan dan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.



Plannet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata ( ekotourism) Pertanyaan yang muncul kemudian adalah kegiatan seperti apakah yang dapat

dinamakan sebagai CSR? Bagaimana kita bisa menilai bahwa suatu Perusahaan telah melakukan program CSR?. Menurut Holy K. M. K. (2009) Jika menilik pada konsep asalnya, maka sebenarnya perusahaan yang telah memperhatikan kepentingan dan mengusahakan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya melalui pemberian upah, tunjangan-tunjangan kesehatan dan lain-lainnya sebenarnya telah melakukan program CSR. Perusahaan juga dikatakan telah menjalakan CSR jika dalam proses produksinya perusahaan mampu menjaga, melestarikan lingkungan hidup dalam kegiatan-kegiatan

3|Page


operasional perusahaan . Selain itu perusahaan-perusahaan yang memperhatikan dan mengutamakan kepentingan konsumen dengan memberikan produk yang terbaik dan aman telah juga melakukan kegiatan CSR. Maka idialnya kerja-kerja CSR dalam lingkup perusahaan menjadi foundasi perusahaan untuk melakukan kerja-kerja CSR diluar lingkup perusahaan. Konsep dan implementasi program-program CSR memang harus dirancang sedemikian rupa sehingga program-program CSR tidak lagi hanya eksidental atau hanya lipstik perusahaan untuk membangun image perusahaan dihadapan publik. Jika itu yang terjadi maka wajarlah kalau CSR hanya menjadi beban dan tidak ada kontribusi nyata buat perusahaan. Meletakan dasar pemahaman yang sama dalam mendefinisikan kerja-kerja CSR dan konseptual CSR oleh stakeholder menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan. Hal tersebut karena kesuksesan program CSR hanya dapat dilakukan ketika programprogram tersebut terintegrasi dan dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan bersama. Begitu pengantar yang bisa saya sampaikan semoga bisa sedikit membantu memberi pemahaman awal tentang apa itu CSR dan Penerapanya. Ahirnya sebagai ketua panitian dan mewakili seluruh rekan-rekan panitia memohon maaf kepada bapakibu dan rekan-rekan semua, apabila dalam kami menyelengarakan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Meski demikian kami selaku panitia akan berusaha dan melayani bapak ibu sekalian selama proses kegiatan ini berlangsung, dengan harapan kegiatan ini berjalan lancar dan membuahkan hasil yang diharapkan. Tak lupa saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PT.Sinarmas Group dan Agro Group yang telah bersedia menjadi sponsor dalam kegiatan ini, terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu terselengaranya kegiatan. Demikian laporan laporan ini saya sampaikan sampaikan atas atas kehadiran, kehadiran, partisipasi dan perhatianya saya ucapkan terimakasih.

Akhiru Sallam

Wassallammuallaikum Wr Wb. dan salam sejahtera buat kita semua,

Ketua Panitia D.Kristianto, S.Hut, M.Kessos

4|Page


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pada Acara PEMBUKAAN WORKSHOP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KALIMANTAN TENGAH 2011 Palangka Raya, 24 Mei 2011 Assalaamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat, Saudara Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah;   Saudara Prof. DR. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., Dekan FISIP Universitas Indonesia; Saudara Agung Pramono PW, PT. Surveyor Indonesia;  Saudara Adji Kurniawan, S.Hut., Pimpinan Redaksi Radar Sampit;   Saudara Gunawan Wibisono, Majelis Anggota JARI Indonesia/Staff Ahli DPD RI; Saudara DR. Didik Rahman Usop, MS, Dosen Sosiologi Universitas Palangka Raya;   Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah; Saudara Akademisi, NGO, Media Cetak dan Elektronik;  Undangan dan Hadirin sekalian yang berbahagia dan saya muliakan; 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan Hidayah-Nya, kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal-afiat untuk mengikuti acara Workshop CSR Kalteng 2011 Secara khusus, perkenankan pula saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat menyampaikan Ucapan Selamat Datang ke ”Bumi Tambun Bungai” Kota Palangka Raya ini kepada seluruh Narasumber, khususnya yang datang dari luar Kalimantan Tengah. Hadirin yang berbahagia, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dengan luas wilayah 15,3 juta ha ha atau 1,5 kali Pulau Jawa mempunyai kawasan hutan seluas ± 10 juta Ha dan kawasan non hutan seluas 5,1 juta Ha, merupakan provinsi ke 3 terluas di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Timur, selain itu Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya daya alam yang melimpah yaitu potensi di bidang kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Dibalik potensi yang besar tersebut kita diperhadapkan juga pada tantangan pengelolaan yang bijak sehingga menuntut kesungguhan dan kerjasama antar para pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari dan menerapkan cara-cara yang benar, cepat

5|Page


dan tepat. Kalimantan Tengah mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Hijau dan melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan langkah ideal, genuine dan visioner. Pesatnya laju industrialisasi perkebunan, pertambangan dan kehutanan di Kalimantan Tengah sangat berpengaruh terhadap hubungan dengan masyarakat. Apabila hubungan dan kedekatan kedekatan tersebut tidak dikelola dikelola dengan dengan baik baik sering menimbulkan gesekan-gesekan menjadi konflik yang tidak berujung. Namun apabila kedekatan tersebut jika dikelola dengan baik bisa menjadikan energi bersama untuk membangun relasi yang kuat dan saling menguntungkan antara masyarakat, perusahaan dan lingkungan. Tantangan terbesar dalam membangun hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) baik di perkebunan, pertambangan maupun kehutanan adalah bagaimana memaknai CSR itu sendiri. CSR tidak hanya membagi-bagi uang dan bantuan untuk masyarakat masyarakat tetapi bagaimana membangun membangun kemandirian masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada perusahaan dan CSR tidak boleh menghancurkan karakter karakter masyarakat dengan menjadi menjadi pemeras perusahaan yang yang justru merusak hubungan antara perusahaan dan masyarakat serta menghancurkan sumber daya alam. Hal tersebut bisa saja terjadi jika program program CSR hanya dilakukan sebagai formalitas/lisptik belaka bukan sebagai sebuah strategi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Program CSR merupakan bagian dari pelaksanaan Good Corporate Governance adalah keniscayaan dalam membangun dunia bisnis ke depan, sehingga peningkatan kualitas program CSR perlu terus diupayakan dalam rangka membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, perusahaan dan lingkungan. Hadirin yang berbahagia, Seiring dengan hal tersebut, diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 “Setiap penanam modal Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b bahwa “Setiap perusahaan ” dan pada Pasal 16 berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” huruf d disebutkan bahwa “Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.” hidup.” terkait dengan tanggung tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 sebagai berikut berikut : 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6|Page


Hadirin yang berbahagia, Laju investasi investasi dan pertumbuhan industri pertambangan, perkebunan dan kehutanan di Kalimantan Tengah merupakan potensi yang perlu dikelola. Program CSR yang di jalankan oleh setiap perusahaan mempunyai potensi untuk dikelola dalam mendorong pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya bagaimana terus mengupayakan kemandirian dari masyarakat. Hadirnya investasi di provinsi Kalimantan Tengah, tentunya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah. Pertanyaannya, apakah kondisi tersebut sudah terjadi? apakah kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut sudah mampu memfasilitasi masyarakat untuk bisa sejahtera, apa justru berkonflik dengan masyarakat? Pertanyaan itu harus bisa dijawab dalam event ini. Saya meyakini bahwa kerjasama sinergis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan di Kalimantan Tengah, akan membawa kita menuju pembangunan seutuhnya. Pembangunan dimana mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Menutup sambutan ini, Saya berharap bahwa acara Workshop CSR Kalteng 2011 ini akan mampu melahirkan kesepakatan-kesepakatan dan rekomendasi terkait dengan pelasanaan program CSR kedepan. Kiranya program-program kerja CSR bisa diintegrasikan dalam program pencapaian MDGs, Provinsi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Mohon kiranya kepada Panitia untuk segera melaporkan hasil dari workshop ini kepada Saya, agar Pemerintah Daerah dapat menfasilitasi para pihak dalam upaya meningkatkan praktek CSR di Kalimantan Tengah. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Jurusan Sosiologi Fakultas Ekonomi UNPAR, FISIP Muhammadiyah, Radar Sampit dan Yayasan Jari Indonesia yang telah menginisiasi kegiatan ini. Besar harapan saya keempat lembaga ini bisa terus memacu perkembangan penerapan praktek-praktek CSR di Kalimantan Tengah. Saya percaya, dengan bersama kita bisa mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas seizin hadirin semuanya, Workshop Corporate Cosial Responsibility (CSR) Kalimantan Tengah 2011 secara resmi saya nyatakan dibuka ..... Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti Workshop ini, semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kemajuan Kalimantan Tengah yang kita cintai dan segala upaya kita semua semua senantiasa mendapat bimbingan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Sekian dan Terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

A. TERAS NARANG, S.H.

7|Page


Workshop CSR KALTENG 2011 Mewujudkan praktek Corporate Social Responsibility dalam kerangka pencapaian MDGs, Provinsi hijau dan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Pengantar Umum Sesuai definisinya Tangung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan “Kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara -cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentin gan publik internal” Maraknya pelaksanaan tangung jawab sosial perusahaan – Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah menjadi perhatian luas, kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara tetapi juga dilakukan oleh perusahaan swasta. Ini adalah fenomena baru, relasi hubungan perusahaan dan masyarakat yang seringkali menimbulkan benturan dan kesenjangan serta pergeseran nilai menjadi fakta dan realitas sosial dewasa ini. CSR merupakan jembatan itu, bagaimana membangun hubungan yang saling menguntungkan/ simbioses mutualisme antara masyarakat dan perusahaan atau dunia usaha. Seperti disampaikan dalam majalah Bisnis&CSR Bisnis&CSR Vol 1. No 5 April 2008 menyampaikan Bisnis dan CSR adalah sebuah fenomena baru, ia memiliki hubungan sebab akibat yang sangat kuat. Dalam majalah tersebut disampaikan bahwa saat ini beberapa perusahaan perusahaan yang menjulang/atau menjulang/atau meraih sukses karena perusahaan tersebut kerja CSR-nya yang terus ditingkatkan, di lain sisi kita juga menyaksikan perusahaan yang menjadi kerdil dan mati karena kerja CSR-nya yang buruk. Tanpa menafikkan bidang usaha yang lain, laju industrialisasi perkebunan, pertambangan dan kehutanan sungguh sangat pesat pertumbuhannya khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara dunia perkebunan, pertambangan dan kehutanan adalah bidang usaha yang sering berhubungan dengan masyarakat. Hubungan dan kedekatan tersebut ketika tidak dikelola dengan baik sering menimbulkan gesekan-gesekan menjadi konfilk-konfik yang tak berujung. Sesunggunya kedekatan tersebut jika dikelola dengan baik bisa menjadikan energi bersama untuk membangun relasi yang kuat dan saling menguntungkan antara masyarakat, perusahaan dan lingkungan. Tantangan terbesar dalam membangun CSR di perkebunan, pertambangan dan Kehutanan adalah bagaimana CSR tidak hanya dimaknai membagi-bagi uang dan bantuan untuk masyarakat, tetapi bagimana membangun kemandirian masyarakat. CSR tidak boleh menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada perusahaan, CSR tidak boleh menghancurkan karakter masyarakat dengan menjadi pemeras perusahaan yang justru merusak relasi antara perusahaan dan

8|Page


masyarakat serta menghancurkan sumberdaya alam. Hal tersebut bisa saja terjadi jika program CSR hanya dilakukan sebagai formalitas/lipstik belaka bukan sebagai sebuah strategi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance . Kegagalan program CSR selain berdampak buruk terhadap masyarakat, perusahaan dan lingkungan juga berdampak pada pembangunan sosial di Indonesia. Maka program CSR bagian dari pelaksanaan good corporate governance adalah keniscayaan dalam membangun dunia bisnis kedepan di Indonesia. Sehingga peningkatan kualitas program CSR perlu terus diupayakan dalam rangka membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, perusahaan dan lingkungan.

Khusus Otonomi daerah telah memberi banyak perubahan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu hal yang dapat dilihat adalah laju investasi yang terus masuk ke Provinsi ini. Pertumbuhan industi pertambangan, perkebunan dan kehutanan di Kalimantan Tengah merupakan potensi yang perlu terus dikelola dalam kerangka pembangunan di Provinsi ini. Pertanyaannya kemudian adalah apakah laju industrialisasi tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah atau justru sebaliknya? Pertanyaan kritis ini perlu diajukan sebagai langkah refleksi, agar gerak langkah pembangunan di Kalimantan Tengah sampai pada tujuan akhir yaitu menghadirkan kesejateraan dan keadilan pada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Program CSR yang dijalankan oleh setiap perusahaan mempunyai potensi untuk dikelola dalam mendorong pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya bagaimana terus mengupayakan kemandirian dari masyarakat. Meski demikian bak pisau bermata dua; program-program CSR yang ditujukan untuk membangun relasi sosial antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan jika pelaksanaannya dilakukan parsial, kurang terencana dan tanpa koordinasi dengan para pihak justru berdampak pada ketergantungan masyarakat pada bantuan dari pihak luar. Kondisi ini tentunya tidak kita inginkan, sehingga upaya untuk terus meningkatkan kualitas dari program-program CSR perlu terus di upayakan. Ada banyak faktor yang 1 berpotensi gagalnya tujuan akhir dari penerapan program CSR antara lain : 1. Minimnya pemahaman konsep CSR oleh perusahaan baik swasta maupun BUMN. Masih banyak anggapan bahwa CSR merupakan beban cost-centre sehingga dalam penerapanya juga bukan menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan.

1

Future” (1994). CSR adalah bisnis inti (core business) dan Prahalad, “Competing for the Future” bukan kegiatan/ pekerjaan tambahan ( extra work ). ). Sebagai core business, CSR harus difasilitasi dan di-support sepenuhnya.

9|Page


2. Penempatan SDM yang kurang tepat (program CSR dipegang orang-orang yang kurang menguasai konsep CSR). 3. Tumpangtindihnya program CSR dan progr am-program pemerintah. Berbagai hal tersebut diatas akan menjadi bahasan dan topik diskusi pada workshop CSR KALTENG 2011.

Konsep CSR CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari oleh 3 (tiga) prinsip dasar yang profit, people dan planet. dikenal dengan istlah triple bottom lines , yakni profit, people 

Profit. Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang



People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar di sekitar sekitar perusahaan, pendirian pendirian sarana pendidikan dan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.



Plannet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata ( ekotourism)

Triple Bottom Lines dalam CSR Sumber : Archie B. Carrol, (1996

Jastifikasi Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu diantara beberapa provinsi yang memiliki luas wilayah administratif cukup luas. Dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah yaitu luas kawasan hutan, potensi tambang batubara dan industri perkebunan

10 | P a g e


yang terus meningkat menjadikan provinsi ini menjadi barometer pembangunan di Indonesia. Berbagai potensi tersebut sepatutnya dikelola dengan bijaksana, tidak bisa dipungkiri bahwa era industrialisasi telah berdampak buruk terhadap kelestarian sumberdaya alam dan kesejateraan rakyat khususnya di Kalimantan Tengah. Sehingga langkah mendeklarasikan Kalimantan Tengah menjadi Provinsi Hijau dan melaksankan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan langkah ideal, genuine dan visioner . Komitmen Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dalam pembangunan di Kalimantan Tengah tidak diragukan lagi, sehingga langkah-langkah operasionalisasinya menjadi tugas kita bersama untuk mendorong kebijakan tersebut. Bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah yang ke 54 maka Program Studi Ilmu Sosial dan Politik fakultas ekomoni Universitas Palangka Raya, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Radar Sampit bekerjasama dengan YAYASAN JARI INDONESIA Kalteng. Telah menyelengarakan Workshop CSR KALTENG 2011 di LUWANSA HOTEL tanggal 24-25 Mei 2011. Kegiatan ini diselengarakan dalam rangka merespon kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah, dalam mewujudkan Kalimantan Tengah menjadi Provinsi Hijau dan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan serta salah satu upaya pencapaian target MDGs 2015 .

Tujuan 1. Menjadikan forum ini sebagai media membangun model penerapan CSR di perkebunan, pertambangan, dan kehutanan dalam rangka meningkatkan kualitas program CSR dan mendorong terwujudkan praktek Corporate Social Responsibility dalam kerangka pencapain MDGs, Provinsi hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah 2. Mendorong pelaksanaan good governance dan good corporate governance khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Menjadi media bertukar informasi dan pembelajaran bagi seluruh peserta dalam pelaksanaan dan pengembangan program CSR di perusahaannya. 4. Meningkatkan motivasi pengusaha/perusahaan untuk terus melakukan inovasi bisnisnya yang mengacu pada formulasi strategi bisnis yang memperhatikan Corporate Social Responsibility dan Business Ethics sebagai upaya bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. 5. Dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan sensitif dalam merespon berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas program CSR di Indonesia.

Peserta 1. Perwakilan Perusahaan 2. Perwakilan Pemerintah Daerah yang terkait (SKPD). 3. Dosen, Mahasiswa, dan Wartawan. Daftar Lengkap Nama-Nama Peserta Terlampir

11 | P a g e


Bentuk Kegiatan yang sudah dilaksanakan Pelaksanaan Workshop CSR KALTENG 2011 dengan tema “Mewujudkan praktek Corporate Social Responsibility dalam kerangka pencapain MDGs, Provinsi hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah” terdiri dari tiga rangkaian kegiatan meliputi : 1. Bakti Sosial Kegiatan ini dilaksanakan pada pada tanggal 25 April 2011, kegiatan ini dalam rangka rangka perayaan hari Bumi. Adapun Lokasi kegiatan ini adalah Bukit Tengkiling, dipilihnya lokasi tersebut karena saat ini kawasan cagaralam Tengkiling mengalami kerusakan akibat galian C sedangkan kawasan ini merupakan sumber air bersih yang mempunyai kualitas terabik di Kota Palangka Raya. 2. Workshop CSR Kegiatan ini bertujuan membumikan konsep-konsep CSR kepada para pihak, sehingga lahir pemahakan yang sama tentang konsep CSR dan pelaksanaanya. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2011 di Hotel Luwansa. 3. Pembuatan jaringan dan program kerja. Kegiatan ini adalah membangun jejaring pembelajaran bersama dalam upaya menerapkan dan meningkatkan kwalitas program CSR, juga mensinergikan program-program CSR dengan program-program pembangunan daerah. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 di Hotel Luwansa.

Pelaksanaan dan lokasi Kegiatan Pelaksanaan Workshop CSR KALTENG 2011 Mewujudkan praktek Corporate Social Responsibility dalam kerangka pencapain MDGs, Provinsi hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Telah dilaksanakan di Bollroom Hotel Luwansa pada tanggal 24-25 Mei 2011.

12 | P a g e


MAKALAH DARI NARASUMBER Transformasi Tanggung Jawab Sosial Transformasi Perusahaan kepada Kewirausahaan Sosial Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MSc dan Rissalwan Habdy Lubis S.Sos, M.Si 2

M

encari keuntungan sebesar-besarnya adalah sifat dasar dunia bisnis. Sejak dimulainya revolusi industri di Eropa sebelum abad ke-18, kapitalisme tumbuh subur bersamaan dengan den gan akumulasi keuntungan yang diputar kembali menjadi modal yang terus berkembang. Pada abad ke-19 hingga ke-21, muncul trend baru yang melengkapi upaya mencari keuntungan semata, yakni membangun citra perusahaan pe rusahaan kepada publik. Ada tiga kondisi penting yang memaksa munculnya trend baru itu (Barker, 1997 dalam Siregar, 2004). Pertama, gerakan modernitas lanjut ( post moderisnm, post structuralism) sejak tahun 1960-an. Gerakan ini antara lain memainkan peran sebagai counter point bagi struktur modernitas yang mapan, merangsang tumbuhnya cara pandang dalam memahami diri dan dunia manusia, dalam cara-cara produksi, konsumsi, distribusi, reproduksi, dan redistribusi. Kedua, gerakan lingkungan hidup atau pembangunan berkelanjutan (sustainable development ). ). Gerakan ini secara telak menolak praktik-praktik bisnis yang asosial dan abai pada lingkungan hidup (alam dan manusia). Dan ketiga , revolusi di lapangan industri informasi pada 1990-an. Pertumbuhan yang cepat dalam industri telekomunikasi dan informasi memaksa perusahaanperusahaan regional dan transnasional memasuki kultur baru yang lebih terbuka dan partisipatoris. Dewasa ini banyak perusahaan yang telah menggunakan segala lini manajemen, dari eksekutif atas sampai unit-unit kerja, untuk ikut serta mencapai tujuan-tujuan itu, di dalam konteks organisasi belajar. Ketiga kondisi inilah yang kemudian membuat konsep tanggungjawab sosial perusahaan (TSP) atau corporate social responsibility (CSR) semakin popular. Sudah banyak penelitian yang ditulis dalam buku atau jurnal tentang TSP/CSR berkaitan dengan definisi praktek pelaksanaannya (Suharto, 2007; Wibisono, 2007; Tunggal, 2008), dan juga tentang pengukuran dan keterkaitannya dengan kebijakan publik (Siregar, 2004; Hirschland, 2006; Hond,

2

Keduanya dosen di Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat. Makalah disampaikan di Palangka Raya, 24 Mei 2001

13 | P a g e


2007). Dan tentu saja konsep ini masih menyisakan ruang yang sangat besar untuk diskusi dan pengembangan lebih lanjut dari berbagai aspek TSP/CSR. Sementara makalah ini akan lebih banyak membahas tentang motif dan juga cara mengoptimalkan men goptimalkan TSP/CSR agar dampaknya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Makalah ini akan berpijak pada data-data riil yang diteliti oleh Siregar (2004) tentang konteks tanggungjawab sosial perusahaan (TSP/CSR) di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2003 yang mengkaji 30 perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, kiranya dapat dijadikan gambaran untuk memahami situasi dan juga peluang mengoptimalkan dampak TSP/CSR bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengapa Perusahaan Harus Bertanggungjawab? Dalam konteks Negara berkembang seperti Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia lebih banyak yang bergerak di bidang eksploitasi komoditas yang terkait dengan sumber daya alam (SDA). Potret mengenai hal ini dapat dilihat seperti misalnya perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2000-2005, yang sangat didominasi oleh sektor pertanian/perkebunan sebesar lebih dari 40% dan kenaikan rata-rata hingga 2% per tahun (BPS Kalimantan Tengah, 2006). Data ini tentunya erat kaitannya dengan kondisi kedua yang dikemukakan oleh Barker (1997, dalam Siregar, 2004) tentang alasan yang mendorong perlunya TSP/CSR, yakni perspektif pembangunan berkelanjutan. Artinya, perusahaan yang mengelola komoditas yang bersumber pada sumber daya alam (SDA) pastinya akan mempertimbangkan untuk menjaga kelanjutan usahanya agar terus dapat memperoleh keuntungan. Motif ekonomi ini adalah bentuk “libido primitif” (Siregar, 2004) dari dunia usaha sejak awal dimulainya revolusi industri. Motif ekonomi ini dalam prakteknya kemudian yang mendorong pentingnya tanggungjawab ekonomi sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat lokal atas aktivitas perusahaan yang mungkin mengganggu kebiasaan masyarakat setempat. Tanggungjawab ekonomi ini adalah bentuk tanggung jawab paling dasar dasar yang menjadi alasan alasan dilakukannya TSP/CSR.

14 | P a g e


Sumber: Carol (1991) dalam Tunggal, 2008. Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa motif ekonomi memang merupakan dasar dari TSP/CSR itu sendiri. Motif TSP/CSR akan semakin spesifik berdampak kepada publik atau masyarakat luas ketika ia bergerak terus ke atas piramid CSR, ke tahap tanggungjawab secara hukum, tanggungjawab etis, hingga akhirnya tahap tanggungjawab paripurna yakni tanggungjawab filantropi. Artinya, secara ideal TSP/CSR memang harus lebih berorientasi pada upaya perwujudan kesejahteraan manusia dengan secara berkesinambungan secara aktif ikut membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, gambaran ideal tersebut masih agak jauh dari kenyataan. Siregar (2004) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah mayoritas belum menempatkan urusan TSP/CSR di bidang yang spesifik mengurusi peningkatan kualitas hidup masyarakat ( quality of life), sebagaimana dapat dilihat dalam diagram berikut.

15 | P a g e


Persentase bidang perusahaan yang menangani CSR di Kalimantan Tengah Umum (general Yayasan atau unit non-profit bentukan perusahaan 3%

affair) 37%

lain-lain 24%

Pengembangan masyarakat Hubungan (community masyarakat development) (public relation) 3% 20%

Pemasaran (marketing) 13%

Sumber: diolah dari Siregar, 2004 Dari diagram di atas terlihat hanya 3% saja perusahaan yang membentuk unit khusus pengembangan masyarakat untuk menangani dana TSP/CSR-nya. Sementara mayoritas perusahaan, sebanyak 37% responden perusahaan masih menempatkan pengelolaan dana TSP/CSR-nya di bagian umum perusahaan (general affair ). ). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya masih menganggap TSP/CSR sebagai upaya menggugurkan kewajiban ekonomi semata dan cenderung melakukan bantuan yang bersifat karitatif.

Jenis kegiatan yang disumbang oleh perusahaan di Kalimantan Tengah Seni Budaya Olah raga Kesehatan Pendidikan Peringatan hari besar nasional Peringatan hari besar agama 0

10

20

Sumber: diolah dari Siregar, 2004 16 | P a g e

30

40

50

60

70

80


Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa memang mayoritas bantuan TSP/CSR masih diarahkan pada kegiatan yang bersifat seremonial dan insidentil, seperti misalnya peringatan hari besar agama dan juga beasiswa insidentil tanpa ikatan. Hal ini kembali mempertegas lemahnya pemahaman TSP/CSR yang ideal di kalangan perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah.

TSP/CSR untuk Kesejahteraan Masyarakat? Berangkat dari logika piramida CSR yang ditawarkan Carol (1991), memang seolah-olah ada pemahaman bahwa perusahaan-perusahaan-idealnyabertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui dana TSP/CSR mereka. Tetapi apakah ini kemudian tidak bertolak belakang dengan “libido primitif” dunia usaha yang mengacu pada hukum ekonomi klasik untuk terus menerus mengakumlasi keuntungan dan modal usaha? Lantas apakah peran pemerintah-khususnya pemerintah daerah, di era otonomi daerah ini-bisa serta merta digantikan oleh praktek TSP/CSR yang dilakukan secara ideal? Tentunya logika tersebut harus dipahami tidak hanya secara idealistis, tetapi juga secara realistis dimana perusahaan akan tetap menjalankan usaha untuk mencari keuntungan yang maksimal. Sementara pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh dalam mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambunangan. Titik temu kedua peran tersebut secara realistis adalah bahwa keuntungan maksimal yang diperoleh oleh perusahaan akan memperbesar share dana TSP/CSR yang bisa disumbangkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Logika realistis inilah yang ditemukan oleh Siregar (2004) dalam konstelasi kemitraan pengelolaan TSP/CSR di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tergambar dalam diagram berikut.

17 | P a g e


Tingkat kepuasan perusahaan dengan mitra kerja CSR CS R di Kalimantan Tengah Tengah 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pem Pemerin erinttah

Orga Organi nisa sassi keagamaan

Lembaga pendidikan

Lembaga desa

lain-lain

Sumber: diolah dari Siregar, 2004 Dalam diagram di atas dapat dilihat bahwa perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah ternyata lebih puas untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah dalam pengelolaan dana TSP/CSR-nya. Hal ini dapat dilihat sebagai suatu hal yang positif dalam kaitannya dengan kesinambunangan masing-masing tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari dunia usaha dan juga pemerintahan. Terlepas dari kinerja birokrasi di republik kita yang masih belum terlalu baik dan juga peluang penyimpangan (korupsi, kolusi dan lain-lain), melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan TSP/CSR tampaknya adalah satu-satunya pilihan yang akan menjamin keberlanjutan dan pemeliharaan capaian-capaian yang telah diciptakan oleh pengelolaan dana TSP/CSR. Hal penting lain yang perlu dipahami untuk mengefektifkan TSP/CSR bagi kesejahteraan masyarakat adalah melihat secara lebih rinci wujud dari kegiatan TSP/CSR di lapangan. Hal ini terkait dengan filosofi kesejahteraan dalam konteks pengembangan masyarakat yang dikemukakan Ife (2002), bahwa kesejahteraan tidak seharusnya lagi dilihat sebagai sebuah wacana, melainkan sebagai suatu tindakan yang konkrit melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan terpola dengan baik. Artinya sinergi yang baik antara dunia usaha melalui dana TSP/CSRnya dengan peran pengelolaan kepentingan publik oleh pemerintah daerah haruslah ditilik dalam wujud kegiatan yang spesifik, apakah bermanfaat atau tidak bagi masyarakat dalam kerangka kebutuhan —bukan keinginan. Siregar (2004) mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah masih mewujudkan bantuan TSP/CSR dalam bentuk bantuan insidental dan sporadis yang belum terencana dan terpola seperti yang diuraikan oleh Ife (2002). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut. 18 | P a g e


No

Perwujudan CSR di Kalimantan Tengah

1

Persentase

Mengembangkan sistem pemasaran produk yang bersahabat dengan pelanggan 2 Membuat iklan layanan masyarakat dalam produk-produk yang dipasarkan 3 Memberikan bantuan secara insidental apabila ada permintaan bantuan atau proposal dari masyarakat atau pemerintah 4 Memberikan sumbangan dana secara rutin kepada masyarakat di lingkungan sekitar yang dianggap pantas dibantu 5 Menyelenggarakan program-program sosial dan kemanusiaan (pengembangan masyarakat) secara terencana Sumber: diolah dari Siregar, 2004

6,6 6,6 100

10

50

Namun dari tabel di atas masih terlihat adanya potensi untuk mengembangkan TSP/CSR di Provinsi Kalimantan Tengah kearah yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan 50% responden perusahaan yang menyatakan bahwa mereka juga melakukan kegiatan penyelenggaraan program sosial yang terencana dalam bentuk pengembangan masyarakat sebagai wujud dari aktivitas TSP/CSR mereka. Dengan demikian masih ada peluang untuk lebih meningkatkan kinerja TSP/CSR yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu peluang tersebut adalah gagasan menerapkan praktek social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial sebagai wujud konkrit pengelolaan TSP/CSR oleh masyarakat.

Gagasan Kewirausahaan Sosial untuk TSP/CSR Kewirausahaan sosial adalah sebuah konsep hybrid yang berupaya menggabungkan dimensi ekonomi sekaligus dimensi sosial (Seelos, 2004; Alter, 2004; Thomas, 2004), sebagaimana divisualisasikan dalam diagram berikut. Social motive

Social Entrepreneurship

Sumber: dimodifikasi dari Seelos, 2004 19 | P a g e


Dalam pemahaman ini, sedikit sedikit banyak banyak konsep konsep kewirausahaan kewirausahaan sosial sosial kiranya dapat dipadankan dengan konsep TSP/CSR, dimana keduanya berupaya mencari titik kesimbangan antara profit motive dan social motive. Baik kewirausahaan sosial maupun TSP/CSR mengupayakan keuntungan yang maksimal dengan tetap mempertimbangkan misi sosial dalam setiap gerak aktivitasnya. Perbedaaan diantara keduanya terletak pada locus dari keseimbangan motif tadi berada. TSP/CSR berada di kalangan pengusaha, sedangkan kewirausahaan sosial berada di tengah masayarakat Kewirusahaan sosial pada prinsipnya memang mengkombinasikan motif ekonomi dan motif sosial sekaligus dalam bentuk kegiatan usaha produktif yang akan berdampak pada peningkatan penghasilan keluarga ( income generating in family level ) secara kolektif di tingkat komunitas, yang pada akhirnya bermuara pada keberdayaan ekonomi melalui kelembagaan sosial yang kuat. Dalam prakteknya, kewirausahaan sosial ini memang biasanya dimulai dengan pembentukan atau penguatan kelembagaan sosial yang akan mengelola kegiatan ekonomi kolektif. Selanjutnya kelembagaan sosial akan menjalankan men jalankan empat tahapan proses entrepreneur (Alter, 2004), yakni: 1. Mengembangkan visi (envisioning) Mampu mengembangkan visi masa depan dengan jelas dan melihat kebutuhan, kesenjangan yang ada, dan peluang mengisi kesenjangan ini. 2. Melibatkan diri ( engaging) Menunjukkan keterlibatanpenuh yaitu dapat memanfaatkan peluang untuk berbuat dan melakukan sesuatu. 3. Memberdayakan (enabling) Berupaya untuk memastikan bahwa sesuatu dapat terjadi atau berubah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, financial maupun gagasan. 4. Melaksanakan ( enacting) Memperjuangkan dan memandu pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam kerangka yang lebih luas, gagasan kewirausahaan sosial dalam konteks TSP/CSR ini mungkin memang bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebut saja misalnya konsep “bapak asuh” dan “anak asuh” yang diterapkan perusahaan industri hilir yang mengajak kelompok masyarakat untuk menjadi bagian dari supplier mereka dengan membentuk komunitas home industry . Atau juga penerapan pola perkebunan inti rakyat (PIR) yang mengajak masyarakat lokal menjadi aktor dalam pengelolaan kawasan perkebunan. Lantas apa yang baru atau paling tidak menarik untuk dipahami terkait dengan gagasan transformasi TSP/CSR ini kepada pola kewirausahaan sosial? Jawabannya adalah hal yang menarik itu justru terletak pada bagaimana membangun konstelasi kemitraan yang dapat memperkuat praktek 20 | P a g e


kewirausahaan sosial itu sendiri. Dari diagram di bawah ini dapat dilihat bahwa inti pembicaraan tentang TSP/CSR pasti akan melibatkan minimal 3 aktor utama, yaitu: perusahaan, pemerintah dan juga masyarakat

Sumber: Laksmono, 2011 Perusahaan adalah aktor utama dalam isu TSP/CSR. Gagasan dasar dari transformasi entitas TSP/CSR kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal adalah dengan mendorong munculnya kewirausahaan sosial, yang merupakan duplikasi hybrid motive yang ada ditataran TSP/CSR ke tingkatan kelembagaan masyarakat. Gagasan dasar tersebut akan menemui momentum kekuatannya ketika unsur atau aktor ketiga —yakni pemerintah, khususnya dalam hal ini pemerintah daerah —dipastikan dapat menjalankan perannya dengan baik dalam konstelasi kemitraan ini. Peran yang baik dari pemerintah tersebut adalah menjalankan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam menjalankan pemerintahan. Mungkin perlu pembahasan tersendiri untuk menguraikan tentang konsep good governance ini. Namun untuk sederhananya, kita dapat mengidentifikasi beberapa indikasi yang relevan dengan konteks ini, diantaranya: birokrasi yang efisien, aturan hukum yang jelas dan tegas, serta tersedianya ruang partisipasi publik bagi setiap kebijakan. Jika dalam prakteknya, prinsip good governance telah terlaksana dengan baik tentunya transformasi sumber-sumber yang dimiliki perusahaan melalui TSP/CSR-nya kepada masyarakat dalam bentuk kewirausahaan sosial akan semakin sempurna. Pemerintah daerah akan dapat memfasilitasi kepentingan dunia usaha untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada di daerah (SDA, SDM, aturan hukum nasional dan daerah) untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga akumulasi nilai TSP/CSR di daerah juga akan semakin signifikan untuk disalurkan kepada pelembagaan kewirausahaan sosial di tingkat 21 | P a g e


masyarakat. Sementara pada saat yang bersamaan pemerintah dapat pula mendorong enterprise culture di tengah masyarakat dengan skema pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat berbasis komunitas.

Referensi Alter, Kim. 2004. “Social Enterprise Typology”. Virtue Ventures, LLC. Benda-Beckmann, Franz von et.all (eds.). 2001. Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hirschland, Mathew J. 2006. Corporate Social Responsibility and The Shaping of Global Public Policy . Hampshire UK: Palgrave MacMillan. Hond, Frank der et.all . 2007. Managing Corporate Social Responsibility in Action: Talking, Doing and Measuring. Hampshire UK: Ashgate Publising. Ife, Jim. 2002. Community Development: Community-based Alternatives in an Age of Globalization. (second edition) New South Wales: Longman. Seelos, Mair. 2004. “Social Entrepreneurship: The Contribution of Individual Entrepreneurs to Sustainable Development”. Working Paper No.553. IESE Business School. Universidad de Navarra. Siregar, Budi Baik. 2004. Kedermawanan Alam Kalimantan: Sebuah Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kalimantan Tengah. Jakarta: Piramedia. Thomas, Charoline J. 2004. The Role of Social Entrepreneurship in Community Development. Johannesburg: University of Witwatersrand. Thesis of Master of Business Administration. Tunggal, Amin Widjaja. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Harvarindo Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility. Gresik: Fascho Publishing.

22 | P a g e


PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility Oleh : Sidik R. Usop

Pendahuluan Pembangunan berbasis masyarakat merupakan perdebatan antara pemikiran strukturalis dengan poststrukturalis berkenaan dengan penggunaan kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pada pemikiran strukturalis, negara sebagai pemegang kekuasaan lebih mengutamakan pembangunan dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis menimbulkan efek ganda ( multiplier effects) terhadap kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat. Pada masyarakat industri, peluang usaha yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif sehingga berdampak bagi penigkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya pada masyarakat yang masih tergantung pada sektor pertanian, pengembangan ekonomi kreatif perlu didorong dan difasilitasi oleh pemerintah sehingga mereka memiliki kemampuan yang secara bertahap berkembang menjadi masyarakat yang mandiri. Oleh karena itu, pemikiran strukturalis cenderung menciptakan ketidak adilan dan kesenjangan sosial. Pendekatan poststruktukturalis beranggapan bahwa pemegang kekuasaan melakukan dominasi dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga mengabaikan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Dalam konteks ini harus ada pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan mengembangkan inisiatif dan kreativitas masyarakat. Ife dan Tesoriero (2008) menyebutkan bahwa poststrukturalis poststrukturalis telah memunculkan wacana alternatif sebagai bagian dari proses perkembangan, walaupun tidak menyediakan resep seperti pada pendekatan strukturalis, namun ia memberikan suatu perspektif pada kerja yang sangat kuat dan dapat memperkuat proses pemberdayaan. Jalan tengah yang dapat menyembatani kedua pendekatan di atas adalah pendekatan konstruksi social dari Berger dan Luckmannn (!980) yang mengintegrasikan secara dinamik peran negara sebagai pemegang mandat kekuasaan dari masyarakat yang seharusnya mendorong inisiatif dan kreativitas masyarakat, sehingga dapat menciptakan transformasi dengan berkembangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

23 | P a g e


Merujuk pada pemikiran di atas, maka partisipasi aktif masyarakat merupakan bagian terpenting untuk menciptakan model pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development ) dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, salahsatunya adalah melalui Tanggung Jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility )

Membuka Isolasi dan membangun Masyarakat yang B ermartabat “Purwo Santoso dan Cornelis Ley (2009) dalam bukunya yang berjudul Kalimantan Tengah membangun dari Pedalaman dan membangun dengan Komitment telah mengutip pidato Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah A.Teras Narang yang mengatakan sebagai berikut : “Kita, masyarakat Kalteng,sudah terlalu lama hidup dalam kondisi minimnya keseriusan pemerintahnya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat esensial bagi masyarakat, mulai dari penyediaan infra struktur fisik seperti jalan raya, jembatan, dan infra struktur yang terkait dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti air minum. Kita masyarakat kalteng, juga telah lama hidup dalam situasi ketidakseriusan pemerintahnya dalam menyediakan pelayanan dasar seperti jaminan akan pelayanan kesehatan yang merata, murah dan jaminan akan pendiudidkan dasar yang merata dan murah. Lebih luas lagi, kita masyatkat kalteng, telah terlampau lama hidup dalam situasi dimana peran pemerintah sangat minim dalam menjain berkerjanya perekonomian rakyat yang dapat dilakukan melalui penjamin pengaturan dalam proses produksi dan distribusi hasil perekonomian rakyat” Pada bagian lain, Cornlis Ley (2007) dalam bukunya yang berjudul “Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah” memberikan gambaran mengenai peran swasta dalam menembus isolasi di Kalimantan Tengah dengan topik yang berjudul “Kalangan Bisnis : Pra Syarat Eksploitasi” menyebutkan sebagai berikut : “Dalam konteks Kalimantan Tengah pasca berakhirnya era kayu, kegiatan investasi ekonomi diarahkan untuk mengembangkan sumber daya perkebunan dan sektor pertambangan……….. Pertimbangan bagi fasilitasi investasi sangat kuat terlihat misalnya dari rencana pembukaan jalur kereta api yang menembus wilayah pedalaman Kalimantan. Pada tahap awal, jalur kereta api tersebut akan menjadi sarana utama yang menghubungkan antar daerah-daerah pertambangan batubara dengan pelabuhanpelabuhan tempat pengangkutan batubara keluar daerah. Bahkan jika dicermati secara detil, rencana jalur kereta api yang akan dibangun menghubungkan daerah-daerah yang di masa datang akan dikembangkan sebagai sentra industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Membuka infra struktur bagi kepentingan investasi dan pengembangan ekonomi yang lebih luas tentu saja masuk akal, namun sedari awal harus digarisbawahi secara tegas bahwa infra struktur juga harus member dampak langsung bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Artinya, jangan sampai terbukanya daerah dari isolasi justru berujung akhir pada kebocoran-kebocoran ekonomi lokal, yang justru semakin menterkebelakangmenterkebelakang- kan Kalimantan Tengah”

24 | P a g e


Dinamika Pembangunan di Kalimantan Tengah Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia dan di tengah-tengah Asia – Pasifik dengan luas wilayah 153.564 Km2 yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur. Sejak diberlakukannya UU N0. 22 Tahun 1999 tetang otonomi Daerah, maka berdasarkan UU No.5 Tahun 2002 yang mengatur pemekaran provinsi, Provinsi Kalimatan Tengah menjadi 13 Kabupaten dan 1 Kota; 120 Kecamatan, 67 Kadamangan dan Mantir Adat yang tersebar di setiap desa; 130 Kelurahan dan 1.318 Desa. Kondisi wilayah Kalimantan Tengah tersebut, memberikan peluang perdagangan internasional dengan alternatif melalui laut Cina dan ke Eropah melalui laut Jawa. Dengan demikian Kalimantan Kalimantan Tengah seharusnya tidak tidak bertahan dengan industri industri hulu yang hanya memproduksi bahan mentah, tetapi mengembangkan industri hilir yang mengolah bahan jadi sebagai strategi perekonomian perekonomian Kalimantan Tengah ke depan. Pada sisi lain lembaga Kadamangan sebagai bagian dari kekhususan lembaga adat yang harus dikembangkan secara dinamik untuk mengembangkan masyarakat adat dan persoalan-persolaan investasi yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Jumlah hutan belantara seluas 126.200 Km2 yaitu sebesar 70% dari 153.564 Km2 luas Kalimantan Tengah merupakan kekayaan alam yang harus dipertahankan dan dilestarikan dalam rangka pengurangan emisi karbon dan pemanasan global, di mana Kalimantan Tengah sangat potensial bagi perdagangan karbon. Demikian juga dengan ketersedian lahan gambat seluas 3.010.640 Ha atau 52,18% dari total lahan gambut di

25 | P a g e


Kalimantan, memberikan perhatian dunia betapa pentingnya Indonesia bagi penyelamatan bumi akibat perubahan iklim. Di dalam kawasan hutan tersebut, terdapat pula hutan pahewan dan sepan yang merupakan kawasan hutan konservasi yang dilindungi secara adat yang keberadaannya sangat terancam oleh adanya investasi perkebunan, tambang dan HPH. Dengan jumah penduduk yang masih kecil yaitu 2.057.000 jiwa dengan kepadatan 13 jiwa per Km2 maka mobilitas penduduk pendatang ke Kalimatan Tengah menjadi sangat strategis bagi pembangunan Kalimantan Tengah, namun di sisi lain ketimpangan sosial dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial jika kondisi ini tidak diantisipasi secara dini. Walaupun kondisi ekonomi KalimantanTengah hingga tahun 2008 menunjukan pertumbuhan yang terus meningkat, yaitu : PDRB tahun 2008 sebesar 16,725 Triliun dengan pertumbuhan ekonomi 6,16 %, tingkat pemerataan (gini ratio) 0,230 yang menunjukan ketimpangan yang rendah, tingkat kemiskin tahun 2009 sebesar 165.850 jiwa (7,02%), angka pengangguran 5,00% dan Index Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008 sebesar 73 merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan Provisi lainnya di Kalimantan. Kawasan Daerah Aliran Sungai merupakan ciri khas Kalimantan Tengah, terdiri atas 11 DAS besar dan sungai-sungai kecil yang mengalir dari arah utara ke selatan dan bermuara ke laut Jawa. Secara faktual keberadaan perusahaan HPH dan Perkebunan Besar berada di di bagian hulu DAS, dekat dengan pemukiman masyarakat lokal yang umumnya dalam kehidupan subsisten. Masyarakat di bagian hulu ini adalah masyarakat yang masih kuat mempertahankan tradisi dan sering berbenturan dengan pengusahapengusaha besar tersebut. Misalnya pelanggaran wilayah kelola sejauh 5 Km dari kirikanan pinggir sungai telah menggangu sumber kegiatan ekonomi dan tatanan sosial budaya masyarakat lokal (eka malan manana), termasuk juga penggusuran situs-situs budaya yang tersebar di dalam areal perusahaan. Keberadaan sungai dan anak sungai tersebut juga berfungsi terhadap keberlangsungan lahan gambut sehingga tidak mudah terbakar. Secara umum dapat kita katakan bahwa kerusakan lingkungan di bagian hulu akan menyebabkan banjir di bagian hulu dan hilirnya. Kondisi ini terlihat dari besaran lahan kritis diKalimantan Tengah sebesar 7.000 hektar pada tahun 2006 dan pada tahun 2009 telah meningkat menjadi 9.000 hektar. Dasar pemikiran ini, memberi peluang dikembangkannya paradigma pembangun dari hulu (community base development ) dengan pertimbangan bahwa selama ini, mereka yang terpinggirkan dalam proses pembagunan :” tempun petak menana sare, tempun uyah batawah belai dan tempun kajang bisa puat ” Realitas sosial di Kalimantan Tengah, terbentuk dari pengalaman sejarah dan pengalaman masyarakat dalam merespon masalah-masalah yang dihadapi, sehingga membentuk kesadaran bersama untuk melakukan sebuah tindakan yang mendorong suatu proses transformasi dalam kehidupan masyarakat. Konsep pembangunan Kalimantan Tengah merupakan rumusan dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam memeberikan respon terhadap pengaruh luar yang membelenggu kehidupan mereka, sehingga terjadi interaksi dan integrasi yang memperkuat identitas Dayak dalam menghadapai

26 | P a g e


tantangan pembangunan pada masa kini. Konsep pembangunan yang tertangkap dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dikenal sebagai Manyalamat Petak Danum (menyelamat tanah air) yang meliputi : (1) pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang arif terhadap lingkungan dan menjamin keangsungan hidup manusia. Konsep ini telah dicetuskan dalam Musyawarah besar Damang Kepala Adat Se Kalimantan Tengah Tahun 2002 yang menghasilkan deklerasi bahwa Kalimantan Tegah sebagai Daerah Ekologi. Konteks pemikiran ini, bersumber dari symbol Batang Garing yang bermakna keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan hubungan sesame manusia. Selain itu, di Kalimantan Tengah, banyak terdapat Pahewan yang tersebar di darah-daerah kabupaten sebagai kawasan konservasi yang dikeramatkan dan dilindungi secara adat oleh masyarakat, disamping hak-hak adat seperti Kaleka dan situs-situs budaya yang terkait dengan ritual kepercayaan kaharingan. Eksistensi adat merupakan bagian dari identitas etnis yang terus dipertahankan, teramasuk melawan arus globasisasi ekonomi yang akan menyingkirkan mereka mereka dalam kehidupan ekonomi. Kondisi ini terkait pula dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit yang merupakan andalan dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah , menggantikan sektor perkayuan yang sudah mulai menurun. Lebih khsus lagi kalau kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan Pembangunan kelapa sawit sebagai Pilar ekonomi Nasional (seminar, Desember 2006 di Bali) dan minyak sawit akan menggantikan sumber bahan bakar pengganti minyak (biofuel ). ). Hadirnya kekuatan-kekuatan ekonomi Nsional dan Internasional di Kalimantan Tengah ini dikhawatirkan akan memarginalisasikan orang-orang Dayak dari kegiatan ekonomi dan disisi lain kelangsungan sumberdaya alam akan menggangu kehidupan mereka pada masa yang akan datang seperti seperti pesan leluhur berikut ini ingat peteh Tatu hiang, Petak danum akan kalunen harian andau. Konsep ini sesuai dengan konsep lingkungan hidup yang dikenal dengen sustainable livelihood. (2). Pemanfataan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, dalam implimentasi kebijakan yang cenderung menepatkan masyarakat dalam posisi yang lemah, jauh dari akses informasi dan akses terhadap politik sehingga mereka tidak memiliki kemampuan kemampuan tawar yang berimbang dengan dengan pemerintah dan pengusaha. pengusaha. Kondisi ini yang sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Kondisi ini tentu saja harus dicari dan digali cara-cara pengelolaan yang menempat masyarakat sebagai pelaku atau subjek pembangunan, sehingga terjadi kesimbangan yang proporsional dalam pemanfaat sumberdaya alam dan bukan orang dirugikan dalam prosees pembangunan pembangunan tersebut. (3). Integrasi sosial yang menempat nilai budaya belom bahadat sebagai standar dalam hubungan antar sesame manusia dan hubungan dengan alam. Kondisi ini terkait dengan Pali (pantangan) yang tidak boleh dilanggar menurut adat orang Dayak. Nilai belom bahadat yang merupakan identitas masyarakat Dayak ini bersifat cair dan terus menerus dikonstruksikan ke dalam kehidupan masyarakat sehingga memberikan makna penting bukan hanya bagi orang Dayak tetapi juga dalam pergaulan pergaulan yang sifatnya lebih luas. Konteks ini juga akan memberikan pemahaman bahwa, adat dan hukum adat yang

27 | P a g e


ada di Kalimantan Tengah perlu direvitalisasi agar sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat pada masa kini dan menjangkau m enjangkau kehidupan yang akan datang. 4). Penguatan institusi Kadamangan dan mengoptimalkan peran Damang Kepala Adat dalam membantu menyelesaikan konflik dan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakkat. Eksistensi Kadamangan ini ternyata sangat membantu menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat mengurangi tumpukan berkas-berkas yang terlambat ditangani oleh kejaksaan. Selain itu, dimungkinkan pula terjdinya integrasi antara hukum adat dengan hukum formal sehingga dapat menjembatani kesenjangan ( gap) antara hukum adat dan hukum formal. (5). Menembus keterasingan masyarakat Dayak yang berada di bagian hulu –hulu daerah aliran sungai di Kalimantan Tengah, sehingga mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat yang bermukim di perkotaan dan bagian hilir daerah aliran sungai. Kesenjangan akan berdampak terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat, sehingga terjadi proses pembodohan pembodohan dalam kehidupan masyarakat.

Keberlangsungan Lingkungan

Keberlangsungan Ekonomi, Sosial dan budaya

Keberlangsungan Kesejahteraan Kesejaht eraan Masyarakat Masyar akat

Kolaborasi Pemikiran, Sikap Sikap dan Tindakan Tindakan dari Semua Pelaku Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat melalui CSR Setiap perusaan harus memegang tiga prinsip, yaitu profit, people dan planet, yang selain mengejar keuntungan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan, serta pelestarian lingkungan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan melaui CSR adalah sebagai berikut : (1) Pengembangan

28 | P a g e


kapasitas SDM di lingungan internal perusaaan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya (2) Penguatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan (3) Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosial, jika tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik (4) Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate management . (5) Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik (sumber daya alam) serta lingkungan social dan budaya, termasuk kearifan local. Pengembangan masyarakat (community development ) dapat diartikan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran, mengembangkan daya nalar dan keterampilan masyarakat setempat agar mereka secara mandiri mampu memanfaatkan potensi dan peluang untuk mengelola program pembangunan demi perbaikan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa pokok pikiran sebagai berikut : 1. Kehadiran pihak luar bukan untuk mengambil alaih tanggung jawab upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Karena itu kehadirannya tidak boleh menciptakan situasi ketergantungan, tetapi cepat atau lambat, harus menumbuh kemandirian masyarakat program pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Pengertian mandiri yang dimaksudkan bukan berarti menolak atau tidak lagi memerlukan bantuan/dukungan pihak luar, tetapi memiliki kemampuan untuk menawar setiap bantuan/dukungan yang ditawarkan oleh pihak luar. 3. Program-program pembangunan yang diupayakan secara mandiri oleh masyarakat tersebut tidak bersifat sementara, tetapi harus berkelanjutan untuk waktu yang tidak terbatas. Mengacu pada pengertian di atas, maka setiap kegiatan pengembangan masyarakat harus dilandasi filosofi kerja sebagai berikut : 1. Membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri 2. Terus menerus berupaya untuk memperbaiki kualitas hidup dalam arti yang seluas-luasnya (fisik,social,ekonomi, mental/spiritual) 3. Menjaga keserasian dan keseimbangan, baik antara sesama warga masyarakat, antara masyarakat dan lingkungannya, serta antar warga masyarakat dengan Penciptanya. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang 2. Membangun daya, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilki dan berupaya untuk mengembangkannya 3. Memperkuat potensi atau daya yang dimilki o leh masyarakat 4. Penyediaan berbagai masukan (input) 5. Pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunity) yang membuat masyarakat menjadi semakin berdaya 6. Peran orang luar (OL) sebagai fasilitataor bukan pelaku

29 | P a g e


Kesimpulan 1. Investasi di Kalimantan Tengah merupakan bagian penting bagi peningkatan pendapatan daerah, namun belum sepenuhnya terjadi di tingkat masyarakat. Perlu adanya berbagai terobosan pemikiran dalam mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mendorong masyarakat sebagai pemanfaat, bukan hanya sebagai penerima dampak kerusakan lingkungan yang selama selama ini mereka alami. 2. Meningkatnya mobilitas masyarakat ke Kalimantan Tengah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kegiatan kegiatan ekonomi melalui peningkatan barang, jasa dan manusia. Pada sisi lain dapat pula sebagai penciptaan kondisi konflik karena meningkatnya kepentingan yang dimobilisasi oleh pihak ketiga. Kondisi seperti ini harus pula disadari oleh semua pemangku kepentigan sehingga secara bersama-sama berupaya untuk memncegah terjadinya konflik social. Secara umum kita berharap transformasi social yang terjadi di Kalimantan Tengah dapat mendorong percepatan pembangunan yang arif terhadap lingkungan dalam suasana yang tetap mempertahankan integrasi sosial. 3. Pengembangan masyarakat merupakan hak dari masyarakat untuk mendapat perlakuan adil dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Diharapkan dapat dikembangkan kelembagaan di tingkat perusahaan dan di tingkat masyarakat dalam upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat. Selain itu diperlukan pula komitment dari perusahaan untuk melaksanakan program-program kemitraan dengan masyarakat dengan mendayakan modelmodel pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kultur dan kebutuhan masyarakat. 4. Adanya tindaklanjut dari workshop dengan membentuk working Group untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan dan menyusun program-program aksi yang dilakukan secara berkelanjutan 5. Perlu dikembangkan program aksi yang spesifik spesifik Kalimantan Tengah dalam dalam rangka mencegah mencegah secara dini terjadinya konflik konflik antara pihak perusahaan perusahaan dengan masyarakat. REFERENSI Ley, Cornelis (editor). 2007 Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah. Yogyakarta : JIP UGM Mardikanto, T. 2010 Model-Model Pemberdayaan Masyarakat . Solo : UNS Pres Santoso, P dan Ley, C.(editor). 2009 Kalimantan Tengah Membangun dari Pedalaman dan Membangun dengan Komitmen. Yogyakarta : JIP UGM Tesoriero, F dan Ife, Jim. 2008 Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Community Development. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Usop, SR. 2010. Tantangan dan peluang Pembangunan Kalimantan Tengah. Seminar pembangunan Kawasan Kalimantan Terpadu Terpadu di Banjarmasin.

30 | P a g e


Hasil Diskusi dan Rekomendasi Target membentuk forum CSR di Kalimantan Tengah tidak tercapai pada workshop CSR Kalteng 2011. Hal ini dikarenakan waktu yang tersedia kurang mencukupi sehingga eksplorasi ide dan gagasan yang masih sangat terbatas. Karena itu forum hanya merekomendaikan terbentuknya badan pekerja yang terdiri dari perwakilan P erusahaan, Pemerintah dan Masyarakat (Akademisi, LSM, Media Masa). Hal tersebut juga berdampak pada agenda yang disusun masih terbatas. Belum terbentuknya forum CSR di Kalimantan Tengah, juga berdampak pada belum adanya program-program bersama yang terintegrasi dan terencana untuk mewujudkan praktek Corporate Social Responsibility dalam kerangka pencapain MDGs, Provinsi hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Berbagai hal yang belum terselesaikan tersebut menjadi tugas bersama khusunya badan pekerja. Sehingga hal-hal yang belum tercapai dari kegiatan diharakan bisa diselesaikan oleh Badan Pekerja yang telah diberi mandat dalam Workshop CSR Kalteng 2011 di Hotel Luwansa pada tanggal 24-25 Mei 2011. Beberapa hal pokok yang terekam selama proses berlangsung akan kami paparkan dalam laporan ini.

I.

HARI PERTAMA



Diskusi Sesi 1 (satu) Hari Pertama Pada sesi pertama, menghadirkan tiga pembicara antara lain: Gubernur Kalimantan yang staf ahli Gubernur Tengah dengan tema “Arah pembangunan Kalimantan Tengah dan sinergi penerapan CSR” , pembicara berikutnya Prof. Dr. Bambang

Shergi Laksmono, M.Sc Dekan FISIP Universitas Indonesia dengan judul makalah “Penerapan CSR dan Good Corporate Governance Implementasi

CSR

Melalui

Community Development Program , Pembicara selanjutanya adalah DR. Sidik

Rahman

Usop,

MS

Dosen

Sosiologi

UNPAR/Tokoh

masyarakat

Kalteng

menyampaikan makalah dengan judul “ Pembangunan Berbasis Masyarakat

Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility . ” ”

Sesi ini merumuskan beberapa hal dari hasil pemaparan dan diskusi. Rumusan tersebut antara lain adalah: •

Investasi disadari sebagai salah satu alat picu pembangunan, tapi investasi yang dikelola dengan tidak menjaga etika ternyata menimbulkan banyak konflik antara masyarakat dan perusahaan, misalnya saja pada tahun 2008 dalam pengembangan perkebunan Sawit terdapat 128 konflik.

31 | P a g e


•

CSR adalah usaha yang berkesinambungan dari dunia usaha untuk menjaga etika dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bagi masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya.

•

CSR harus dapat menempatkan hak-hak kelola masyarakat di kalimantan Tengah yang memiliki kekhasan budaya dan issu

•

CSR dalam perencanaan dapat berelaborasi dalam Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) guna sinergisitas perencanaan pembangunan bersama pemerintah dan masyarakat sipil

•

Perlunya dibentuk suatu Forum CSR yang diharapkan mampu memfasilitasi pemerintah daerah dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaannya pelaksanaannya

•



Ada Reword dari pemerintah kepada dunia usaha untuk pengembangan CSR

Diskusi Sesi 2 (dua) Hari Pertama Tak kalah seru pada sesi 2 (dua) pada sesi ini juga menyajikan 3 Pembicara antara lain adalah Bapak Agung Pramono PW dari PT Surveyor Indonesia dengan makalah berjudul “Konsepsi, Strategi dan Perencanaan Program CSR : ( Perkembangan dan Gunawan Wibisono belia merupakan Tantangan)”, Pembicara ke 2 adalah Bapak Gunawan

Majelis Anggota JARI INDONESIA juga bekerja sebagai Staff Ahli DPD RI memaparkan makalah dengan judul “Peluang pencapaian target MDGs di 2015 melalui penerapan good corporate governance dan dan CSR”, Pembicara berikutnya berikutnya adalah Ajid Kurniawan,

S.Hut Pimpinan Redaksi Radar Sampit Beliau memaparkan makalah dengan judul “Peran media dalam mewujudkan civil society dan good corporate governance melalui corporate social responsibility” diskusi yang berjalan begitu ramai karena

bukan saja pemateri yang bisa memnyampaikan setiap makalahnya dengan baik tapi ditambah moderator yang bisa membawa suasana diskusi menjadi lebih menarik. Sesi kedua ini dipandu oleh Ibu Mariaty A. Niun, S.Hut, M.P salah satu anggota Jari Indonesia Kalimantan Tengah.

Sesi kedua ini melahirkan beberapa poin penting antara lain: •

CSR yang merupakan perwujutan dari Goo d Corporate Governance adalah mandatory yang merupakan bagian inti dari bisnis, karena dapat menentukan nasib bisnis itu sendiri (investasi masa depan bagi investasi itu sendiri)

•

Adanya Pembagian peran antara perusahaan, Pemerintah, CSO dalam pembentukan Forum CSR. Forum ini diharapkan dapat memberikan presure untuk dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah dan Perusahaan

•

Agar peran CSR ini sinergi dengan Perencanaan Pembangunan, maka dapat melibatkan diri dalam proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

•

Ada sinergi antar media dan Dunia usaha dalam menjalankan publikasi kegiatan CSR

32 | P a g e




•

Pembuatan Blue Print terhadap metode pengelolaan CSR di Kalimantan Tegah

•

Mendorong isu CSR masuk dalam ruang-ruang di Komunitas/Desa

Diskusi Sesi 3 (dua) Hari Pertama Pada sesi ke 3 (tiga) hanya ada dua pembicara dan satu pembahas, tapi sesi ini menjadi sangat menarik karena ini merupakan ruang bagi perusahaan atau sektor bisnis dalam memandang dan menempatkan CSR di Perusahaan mereka. Sesi ini menjadi sesi pembelajaran terhadap kerjakerja CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan, sementara pembahas dalam sesi ini adalah Ibu •

Layanan CSR menjadi nilai tambah bagi masyarakat sekitar terhadap hadirnya perusahaan

•

CSR menjadi pendukung pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan konomi, peningkatan kualiatas pendidikan dan kesehatan masyarakat

•

RSPO dan ISPO merupakan prinsip-prinsip keberlanjutan harus dijalankan perusahaan

•

Ada pembelajaran di Kabupaten bahwa pengelolaan CSR dilakukan oleh pemerintah, yang dirasa tidak tepat/tidak pada tempatnya

•

Ada Reword dari pemerintah atas kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat

II.

Hari Kedua HASIL DISKUSI KEMPOK 1 Diskusi kelompok 1 (satu) melahirkan beberapa poin, kelompok ini membagi dalam tiga poin penting yaitu Potensi, masalah serta tantangan berikutnya adalah respon respon stakeholder. Dalam pengembangan CSR di Kalimantan Tengah ada beberapa potensi yang bisa mendorong pelaksanaan kerja-kerja CSR di daerah ini. Potensi tersebut antara lain adalah adanya sumberdaya manusia

yang

provesional,

kondisi ekonomi masyarakat artinya

upaya

sektor

mendorong

riel

sangat

memungkinkan sebagai upaya meningkatkan

Suasana Sidang Kelompok

33 | P a g e

pemerataan

pendapatan,

kondisi

dan

juga

Budaya

Sosial menjadi

potensi yang tak kalah penting


untuk terus diupayakan kualitasnya, komunisasi menjadi kata kunci dalam kemitraan yang inggin dibangun dengan semangat saling menghargai, saling berkontribusi dan saling memberi manfaat maka forum diskusi dan silaturahmi untuk penerapan program-program CSR akan mudah dilakukan, teknologi, singkronisai program pemerintah dengan program-program CSR perusahan sangat memungkinkan untuk dilakukan, investor (perusahaan), sementara berbagai kebijakan yang tumpang tindih seringkali menimbulkan kendala dilapangan yang justeru melahirkan konflik (masyarakat – masyarakat, Masyarakat – perusahaan) Berbagai masalah dan tantangan dalam pelasanaan program CSR kedepan maslahmasalah tersebut antara lain adalah : 1.

Pendidikan yang relatif rendah, tingkat taraf hidup yang yang relatif rendah,

2.

Sosialisasi dan penegakan hukum, (sosialisasi hukum adat / pergub 18/2011)

3.

Kelengkapan hukum yang kurang,

4.

Prilaku ekonomi dan sosial cendrung berubah (pola pertanian dst)

5.

Teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan, inovasi yang masih belum bisa diterima

6.

Dukungan dana untuk operasional, pengurus dan anggota forum CSR dan Sekretariat forum (kelembagaan)

Maka dari berbagai masalah yang ada tersebut menuntut peran dan respon stakeholder untuk menyikapinya. Beberapa poin yang dirumuskan antara lain adalah : -

Singkronisasi peraturan pusat dan daerah tentang batas geografi yang tidak jelas, RTRWP (Masyarakat)

-

Pembentukan forum CSR diharapkan ada peraturan daerah yang melidungi lembaga atau forum tersebut (diperlukan adanya perda provi nsi) (perusahan)

-

Diharapkan Pemda sebagai mediator dalam penyelasian misalanya konflik vertikal maupun horizontal (pemerintah) .

HASIL DISKUSI KEMPOK 2 Pada kelpmpok 2 (dua) mereka meyepakati perlunya atau pentingnya membangun strategi bersama sehingga membangun jejaring pembelajaran dan diskusi CSR perlu terus diupayakan hal ini sebagai upaya sosialisai dan berbagi pengalaman terhadap proses pelaksanaan program CSR di Kalimantan Tengah. Hal ini penting untuk menyamakan

pemahaman

dan

pengertian

akan

CSR

antara

stakeholders

(penyamaan persepsi). Sehingga diharapkan akan ada penyamaan persepsi dan penguatan arah pelaksanaan program untuk mencapai tujuan bersama

34 | P a g e


Adapun

pihak-pihak

terlibat

dalam

yang

forum

ini

diharapkan antara lain adalah : 1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Dunia usaha 4. Sivil society

Suasana Sidang Kelompok II

Strategi yang bisa dilakukan dalam melaksanakn programprogram CSR dan pembangunan daerah antara lain adalah :

1. Mendukung program bupati selain juga program program atau visi gubernur 2. RPJD Provinsi dan kabupaten

HASIL DISKUSI KEMPOK 3 Pada kelompok 3 (tiga) melihat manfaat dan pentingnya pentingnya kelembagaan: •

•

•

•

•

Tempat pelaksanaan perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan juga kontrol Wadah untuk penyelesaian konflik, (koordinasi, komunikasi, koreksi /K3; integrasi dan sinkronisasi serta simplikasi)  k3.I.s2 dalam CSR Sebagai sarana mencapai tujuan agar lebih efektif dan efesien Memperjelas kerangka kerja dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan CSR Adanya dokumentasi, informasi serta sosialisasi pelaksanaan program CSR

Dari kebutuhan tersebut maka bentuk dan model kelembagaan seperti apa uang diharapkan,

maka

pada

kelompok

ini

menyepakati

beberapa

hal

untuk

pembentukan lembaga tersebut, antara lain: •

Bahwa porum ini untuk mempercepat pembangunan desa yang lebih maju dan dan berkembang

•

Kelembagaan atau organisasi forum diharapkan dapat menjembatani keinginan dan kepentingan masyarakat, perusahaan dan pemerintah

•

Struktur yang ada berbentuk formal yang menjelaskan keberadaan ketiga unsur ini (Masyarakat, perusahaan dan pemerintah)  Adanya keterkaitan fungsi para pelaku CSR

•

Sebagai sarana Monev

•

Legalitas kelembagaan forum harus jelas (ada SK gubernur/ bupati) dalam bentuk yang ditentukan kemudian (namanya spt: asosiasi/ forum/ yayasan dsb)

35 | P a g e


•

Nama forum juga akan ditentukan kemudian tapi menggambarkan ciri khas kalteng

Di akhir rekomendasi maka mereka menyusun mekanisme kerja kelembagaan yang akan dibentuk, mekanisme tersebut antara lain adalah : •

Merencanakan kebijakan untuk mensinergikan kegiatan dan program CSR dari masing-masing stakeholders (membenting team work yang diwakili oleh team terpadu)

•

Monitoring dan evaluasi kerja-kerja CSR yang dilakukan perusahaan

•

Membuat laporan pelaksanaan program CSR

•

Mengkomunikasikan dengan stakeholders pemangku kepentingan

•

Melakukaadanya pertemuan reguler yang dilakukan dalam bentuk RAKOR yang dilaksanakan 4 bulan sekali yakni Mei, November berdasarkan klaster.

•

Dari pembekalan dan eksplorasi CSR dihari pertama dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok maka dalam Workshop CSR Kalteng 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 2425 Mei 2011 di Bollroom Hotel Luwansa merumuskan tebentuknya kelompok kerja yang diberi mandat untuk menyusun kelembagaan CSR di Kalimantan Tengah isi dari kesepakatan itu adalah :

36 | P a g e


Membentuk Badan Pek Pekerja erja yang anggotanya anggotany a terdiri dari : 

Pelaku usaha / perusahaan ( Pak usman, pak aswar)



Pemerintah (pak beny )



Masyarakat ( Akademisi, media, Ngo/ LSM) harry musthafa, linggarjati, Olly dan Hendra, dwi kristanto, selly)

LAMPIRAN Jadwal dan materi diskusi No Waktu

Acara

Pembicara/Penangungjawab

Jum’at 21 April 2011

1

09.00- Selesai

Bakti Sosial (Penanaman Pohon)

Panitia

07.30 – 08.30

Registrasi Peserta

Panitia

08.30 – 19.30

Pembukaan

MC

Selasa 24 Mei 2011 2



Sambutan ketua panitia

Dw.Kristianto, S.Hut, M.Kesos



Sambutan Gubernur Kalteng

A. Teras Narang, SH.

(sekaligus membuka acara) 3

10.30 – 10.00

Caffee break

4

10.00 – 12.00

Arah pembangunan Kalimantan

A. Teras Narang, SH.

Tengah dan sinergi penerapan CSR.

Gubernur Kalimantan Tengah

Penerapan CSR dan Good Corporate

Prof. Dr. Bambang Shergi

Governance

Laksmono, M.Sc Dekan FISIP Universitas Indonesia

Peran media dalam mewujudkan civil

Ajid Kurniawan, S.Hut

society dan good corporate

Pimpinan Redaksi Radar

governance melalui corporate social

Sampit

responsibility

37 | P a g e


5

12.00 – 13.00

ISHOMA

6

13.00 – 14.30

Konsepsi, Strategi dan Perencanaan

Agung Pramono PW

Program CSR : ( Perkembangan dan

PT Surveyor Indonesia

Tantangan) Implementasi CSR Melalui Community

DR. Sidik Rahman Usop, MS

Development Program

Dosen Sosiologi UNPAR/Tokoh masyarakat Kalteng

14.30-16.00

Peluang pencapaian target MDGs di

Gunawan Wibisono

2015 melalui penerapan good

Majelis Anggota JARI

corporate governance dan CSR.

INDONESIA/Staff Ahli DPD RI

Pembelajaran CSR dari beberapa perusahaan yang menjadi sponsor kegiatan (3 Perusahaan dengan satu pembahas)

Rabu 25 Mei 2011 1

07.30 – 08.30

Registrasi Peserta

Panitia

08.30 – 12.00

Pembentukan Forum CSR Kalteng dan

Panitia

perumusan program kerja. (dibagi 2 komisi) : 1. Komisi kelembagaan. 2

2. Komisi program kerja. 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

ISHOMA

Panitia

Presentasi komisi, Deklarasi dan

Panitia

penutupan.

SUSUNAN KEPANITIAAN

Penanggung Jawab

:

1. DR. Sidik Rahman Usop, MS Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan ilmu Politik UNPAR 2. Ambar Ratmanto, M.Ap PLH Dekan FISIP Muhammadiyah Palangka Raya. 3. Linggarjati Direktur JARI KALTENG

Ketua Pelaksana Sekretaris

38 | P a g e

: :

4. Ajid Kurniawan, S.Hut Pimpinan Redaksi Radar Sampit Dwi Kristianto, S.Hut, M.Kesos Olly Suryono, S.Pi Masrukin, M.Ap


Bendahara

:

Koordinator Acara Anggota Koordianator Kesekretariatan

: : : :

Koordinator Pendanaan dan Media Partner Koordinator Dokumentasi

: : :

39 | P a g e

Harly Topilo, SE. Muhammad Nawawi, SE. Ira Zuraida, M.Si Dimaas N. Hartono, SE Mariaty A. Niun, S.Hut, M.P. M.P. Arjoni Agus Hermawan Herry Musthafa Arif Felani. Eko Rejoso Subianto, S.Hut Johanes Frans Dody

LAPORAN Workshop CSR Kalteng 2011

Recommend Documents