1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. .1.
Latar atar Be Bela laka kang ng Laporan ran Keuang angan
Pemeri erintah tah
Pusat sat
(LKPP)
adalah
medi edia
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang diperkenalkan melalui reformasi keua keuang ngan an
nega negara ra..
Sepe Sepert rtii
dike diketa tahu huii
gelo gelomb mban ang g
refo reform rmas asii
glob global al
yang ang
meningkatkan fokus sektor publik untuk bekerja lebih efektif dan efisien telah mulai diterapkan di Indonesia sejak ditetapkannya paket UndangUndang (UU) bagian keuangan negara (UU !omor "# $ahun $ahun %&&' tentang Keuangan !egara UU !omor " tahun %&& tentang Perbendaharaan !egara dan UU !o "* $ahun %&& tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan $anggung +awab Keuangan !egara). Sebe Sebelu lum m dibe diberl rlak akuk ukan an pake pakett UU ters terseb ebut ut pada pada mula mulany nyaa wuju wujud d lapo lapora ran n pertanggungjawaban pelaksanaan ,nggaran Pendapatan dan -elanja !egara (,P-! (,P-!)) oleh oleh Pemerin Pemerintah tah kepada kepada ewan ewan Perwak Perwakila ilan n /akyat /akyat (P/) (P/) berupa berupa Perhitungan ,nggaran !egara (P,!). (P,!). P,! tidak men0erminkan good governance di bagian pengelolaan keuangan negara karena hanya menyajikan anggaran dan realisasi tidak men0erminkan asset utang dan kekayaan bersih serta arus kas pemerintah. Selain itu penyelesaian P,! P,! juga dianggap lambat yaitu lebih dari satu tahun bahkan dua tahun setelah tahun anggaran berakhir. Sebelum diterbitkan paket UU bagian keuangan negara masalah pertanggungjawaban keuangan negara yang berbasis akuntansi masih sangat terabaikan. Lahirnya Lahirnya UU tersebut tersebut sekaligus sekaligus memberikan memberikan tugas kepada kepada pemerintah pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ,P-!1,P- berupa Laporan Keuangan
2
Pemerintah Pusat yang telah diperiksa oleh -adan Pemeriksa Keuangan (-PK) selambatlambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk pertama kalinya pemerintah mengeluarkan LKPP untuk tahun %&& pada tahun %&&*. 2pini audit yang dikeluarkan oleh -PK atas LKPP tersebut adalah opini $idak 3enyatakan Pendapat Pendapat (disclaimer). (disclaimer). Salah satu alasan -PK mengeluarkan opini tersebut adalah tidak adanya in4entarisasi asset pemerintah serta utang maupun piutang negara asset negara yang ter0antum di LKPP dianggap belum menu enunju njukkan kkan angk angkaa
yang ang
sebe sebena narn rny ya
dan juga juga belum elum din dinilai ilai deng engan
menggunakan prinsip fair value sehingga value sehingga pemerintah membentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola kekayaan negara berikut mengurus piutang negara yang sekarang ini disebut sebagai irektorat +enderal Keuangan !egara. 2leh karena itu laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini diberi diberi judul judul 56ungs 56ungsii +K! +K! sebaga sebagaii pengel pengelola ola -3! pengar pengaruhn uhnya ya terhad terhadap ap LKPP7. 1.2. 1.2. Rumu Rumusa san n Masal asalah ah Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. a. -agaiam -agaiamana ana sejarah sejarah berdir berdiriny inyaa +K!8 +K!8 b. ,pa fungsi +K!8 0. -aga -agaim iman anaa fung fungsi si +K! +K! seba sebaga gaii peng pengel elol olaa keka kekay yaan aan nega negara ra kait kaitan anny nyaa dengan penyusunan LKPP8 1.3. 1.3. Tujuan juan an an Man Man!a !aat at a. $ujuan $ujuan dari penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk meng menget etah ahui ui
fung fungsi si
ire irekt ktor orat at
+end +ender eral al
Keua Keuang ngan an
!ega !egara ra
(+K (+K!) !)
dan dan
pengaruhnya terhadap keandalan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). b. 3anfaat 3anf 3anfaat aat yang yang dapa dapatt dipe dipero role leh h dari dari penu penuli lisan san lapo lapora ran n Prak Praktik tik Kerja Kerja Lapangan Lapangan ini adalah memperoleh memperoleh wawasan wawasan tentang tentang fungsi irektorat irektorat +enderal +enderal
2
Pemerintah Pusat yang telah diperiksa oleh -adan Pemeriksa Keuangan (-PK) selambatlambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk pertama kalinya pemerintah mengeluarkan LKPP untuk tahun %&& pada tahun %&&*. 2pini audit yang dikeluarkan oleh -PK atas LKPP tersebut adalah opini $idak 3enyatakan Pendapat Pendapat (disclaimer). (disclaimer). Salah satu alasan -PK mengeluarkan opini tersebut adalah tidak adanya in4entarisasi asset pemerintah serta utang maupun piutang negara asset negara yang ter0antum di LKPP dianggap belum menu enunju njukkan kkan angk angkaa
yang ang
sebe sebena narn rny ya
dan juga juga belum elum din dinilai ilai deng engan
menggunakan prinsip fair value sehingga value sehingga pemerintah membentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola kekayaan negara berikut mengurus piutang negara yang sekarang ini disebut sebagai irektorat +enderal Keuangan !egara. 2leh karena itu laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini diberi diberi judul judul 56ungs 56ungsii +K! +K! sebaga sebagaii pengel pengelola ola -3! pengar pengaruhn uhnya ya terhad terhadap ap LKPP7. 1.2. 1.2. Rumu Rumusa san n Masal asalah ah Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. a. -agaiam -agaiamana ana sejarah sejarah berdir berdiriny inyaa +K!8 +K!8 b. ,pa fungsi +K!8 0. -aga -agaim iman anaa fung fungsi si +K! +K! seba sebaga gaii peng pengel elol olaa keka kekay yaan aan nega negara ra kait kaitan anny nyaa dengan penyusunan LKPP8 1.3. 1.3. Tujuan juan an an Man Man!a !aat at a. $ujuan $ujuan dari penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk meng menget etah ahui ui
fung fungsi si
ire irekt ktor orat at
+end +ender eral al
Keua Keuang ngan an
!ega !egara ra
(+K (+K!) !)
dan dan
pengaruhnya terhadap keandalan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). b. 3anfaat 3anf 3anfaat aat yang yang dapa dapatt dipe dipero role leh h dari dari penu penuli lisan san lapo lapora ran n Prak Praktik tik Kerja Kerja Lapangan Lapangan ini adalah memperoleh memperoleh wawasan wawasan tentang tentang fungsi irektorat irektorat +enderal +enderal
3
Keua Keuang ngan an !ega !egara ra (+K! (+K!)) dan dan peng pengar aruh uhny nyaa terh terhad adap ap kean keanda dalan lan Lapo Lapora ran n Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 1.". 1.". Met# Met#e e Pene Penel$ l$t$ t$an an 1.".1. %en$s Data +enis data yang digunakan dalam laporan ini adalah data sekunder. ata sekund sekunder er adalah adalah data data yang yang bukan bukan diusah diusahakan akan sendir sendirii pengum pengumpul pulanny annyaa oleh oleh penulis. namun diperoleh dari sumber lain seperti literatur majalah serta bentuk publikasi lain (3ar9uki %&&*). Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah dari bagian Pengelola Kekayaan !egara di Kantor :ilayah irektorat +enderal Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta berupa sejarah instan instansi si peratu peraturan ran standar standar operasi operasiona onall dan lapora laporan n yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan pengelolaan
kekayaan
www.djkn.kemenkeu.go.id
negara dan dan
sumber lite litera ratu turr
lain
yang
yang yang berk berkai aita tan n
digunakan
adalah
deng dengan an pros prosed edur ur
pengelolaan kekayaan negara. 1.".2. Met#e Pengum&ulan Data alam rangka memperoleh data yang rele4an sebagai dasar penyusunan
laporan penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan metode sebagai berikut< ". Stud Studii Kepu Kepust stak akaa aan n ila ilaku kuka kan n deng dengan an 0ara 0ara meng mengum umpu pulk lkan an men0 men0ata atat t dan dan memp mempel elaja ajari ri literatur literatur yang ada baik berasal dari buku S2P S2P P3K maupun dari sumber sumber lain yang berhubungan dengan tema penulisan. %. 3eto 3etode de :a :awan0 wan0ar araa ata diperoleh penulis dari hasil tanya jawab langsung dengan bagian pengelolaan kekayaan negara dan bagianbagian yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara. '. 3eto 3etode de ok okum umen enta tasi si
4
ata diperoleh dengan 0ara menggunakan dokumendokumen atau 0atatan yang sudah tersedia yang berkaitan dengan fungsi irektorat +enderal Kekayaan !egara khusunya bagian yang berkaitan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara. 1.'. .'. Rua Ruang L$n L$ngku& gku& /uang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu < a. 3asal 3asalah ah poko pokok k yaitu yaitu masal masalah ah yang yang ingi ingin n dijad dijadik ikan an pusat pusat pene penelit litia ian. n. 3asalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh fungsi irekt irektora oratt +ender +enderal al Kekaya Kekayaan an !egara !egara sebaga sebagaii pengel pengelola ola -arang -arang 3ilik 3ilik !egara (-3!) kaitannya dengan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat. b. 2byek yang diteliti yaitu obyek penelitian yang dikaji. alam penelitian ini ini oby obyek yang ang dika dikaji ji adal adalah ah Kant Kantor or :ilay layah ire irekt ktor orat at +end +ender eral al
1.(. 1.(.
Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta. Tekn kn$s $s Pela Pelaks ksan anaa aan n alam alam melaks melaksanaa anaan n Prakte Praktek k Kerja Kerja lapang lapangan an atau magang magang penulis penulis di
tempat tempatkan kan pada pada Kantor Kantor :ilay :ilayah ah irekt irektorat orat +ender +enderal al Kekaya Kekayaan an !egara !egara +awa +awa $engah $engah dan . I. ;ogyak ;ogyakarta arta yaitu pada bagian bagian Kepegawaian Kepegawaian Piutang !egara Lelang Penilaian dan Pengelolaan Kekayaan !egara. 3agang dilaksanakan pada tanggal ,gustus sampai dengan %= ,gustus %&". 1.). 1.). *$st *$stem emat at$k $ka a Pen Penul ul$s $san an alam penyusunan laporan ini terbagi menjadi beberapa bab yang tiap tiap bab menyajikan halhal yang merupakan bagian menyeluruh dari laporan yang akan disusun sesuai sistematika yang berlaku dengan urutan sebagai berikut < BAB I PENDAHULUAN -erisi -erisi tentan tentang g latar latar belaka belakang ng rumusan rumusan masalah masalah tujuan tujuan dan manfaat manfaat metode penelitian ruang lingkup teknik pelaksanaan dan sistematika penulisan laporan.
5
BAB II PEMBAHA*AN
-erisi tentang sejarah berdirinya dan struktur organisasi Kantor :ilayah irektorat +enderal Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta. ringkasan Praktek Kerja Lapangan adaptasi kendala pelaksanaan tugas dan 0ara mengatasinya serta keterampilanketerampilan baru yang diperoleh selama PKL serta ulasan tentang fungsi +K! sebagai
pengelola kekayaan negara
pengaruhnya terhadap LKPP. BAB III PENUTUP
-ab ini bersikan simpulan dan saran dari bab II yang telah diuraikan sebelumnya.
BAB II PEMBAHA*AN 2.1. *ejarah D%+N
6
Sejak reformasi keuangan negara bergulir yang ditandai dengan terbitnya UndangUndang (UU) "# $ahun %&&' tentang Keuangan !egara pemerintah /epublik Indonesia telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan modern ( sound and modern). Lingkup perubahan yang terjadi sangat mendasar dan bersifat menyeluruh termasuk di dalamnya
adalah
pengelolaan
aset
negara.
International
best
pra0ti0es
memperlihatkan peran strategis pengelolaan aset negara sebagai salah satu indikator
penting
pengelolaan
anggaran negara
dan
upaya
perwujudan
akuntabilitas tata kelola suatu keuangan negara. Sebelum adanya reformasi keuangan ini Indonesia mengalami beberapa tahapan mulai dari masa setelah Proklamasi Kemerdekaan /I tahun "=* dimana pemerintah menggulirkan program pengu0uran atau pemberian pinjaman dana untuk kredit bagi para pengusaha ke0il dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat pas0a penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat >konomi yang didirikan oleh 3uhammad ?atta pada tahun "=@. alam perkembangannya pengu0uran atau pinjaman dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya bahkan dana tersebut menjadi kredit ma0et. -ila keadaan tersebut tidak segera dilakukan langkah pengamanan maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan kekayaan
negara
yang
selanjutnya
akan
memperlambat
pertumbuhan
perekonomian negara. ,tas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat sistem penyelesaian perkara yang ada pada saat itu berdasarkan Pasal "=* ?I/ tidak mampu melakukan fungsinya dalam melakukan pengamanan terhadap keuangan
7
dan kekayaan negara maka berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf ,ngkatan arat !omor Kpts1Peperpu1&%"1"=*A tanggal @ ,pril "=*A dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang !egara (P'!) dengan tugas melakukan
penyelesaian
piutang
!egara
dengan
0ara
Parate
>ksekusi
(melaksanakan sendiri putusanputusannya seperti surat paksa sita lelang dan keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan). -erdasarkan ekrit Presiden tanggal * +uli "=*= negara Indonesia kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal "@ esember "=@&. alam situasi tertib sipil tersebut maka dasar hukum yang memayungi Keputusan Penguasa Perang Pusat (yaitu UndangUndang asar Sementara "=*&) menjadi tidak berlaku lagi. 2leh karena itu seluruh Keputusan Penguasa Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaannya tidak akan berlaku lagi. !amun demikian tugas dan kewenangan P'! untuk menyelesaikan piutang negara se0ara 0epat dan efisien masih dipandang rele4an untuk tetap dilaksanakan. 2leh karena itu sebelum Keputusan Penguasa Perang Pusat tersebut di0abut maka dipandang perlu untuk menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan eksistensi tugas dan kewenangan pengurusan piutang negara yang 0epat dan efisien. Pada tanggal " esember "=@& pemerintah menetapkan UndangUndang !omor = Prp $ahun "=@& tentang Panitia Urusan Piutang !egara. -erdasarkan UndangUndang tersebut pemerintah membentuk Panitia Urusan Piutang !egara (PUP!) sebagai pengganti P'!. Buna melestarikan dan mempertahankan eksistensi kewenangan P'! maka PUP! juga diberikan kewenangan Parate >ksekusi dalam melaksanakan tugasnya.
8
Pada tahun "=#" penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit in4estasi 0ukup banyak namun struktur organisasi dan sumber daya manusia PUP! terbatas. 2leh karena ituberdasarkan Keputusan Presiden !omor "" $ahun "=#@ dibentuk -adan Urusan Piutang !egara (-UP!) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sedangkan PUP! yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keputusan Presiden !omor "" $ahun "=#@ tersebut maka 3enteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan !omor *"#13K1IC1"=#@ tentang susunan organisasi dan tata kerja -UP! dimana tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Satuan $ugas (Satgas) -UP!. 3eningkatnya piutang negara yang pengurusannya diserahkan kepada -UP! menandakan makin banyaknya piutang negara yang bermasalah (ma0et) baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non perbankan. Untuk
mengatasi
permasalahan
tersebut
pemerintah
memandang
perlu
mengeluarkan suatu kebijakan guna memper0epat proses pelunasan piutang negara. Untuk itu diterbitkanlah Keputusan Presiden !omor %" $ahun "==" yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan irektorat +enderal Pajak ke dalam struktur organisasi -UP! sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama -adan Urusan Piutang dan Lelang !egara (-UPL!). Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden !omor %" $ahun "==" 3enteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang !egara (KP'!) sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang !egara (KL!).
9
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden !omor "## $ahun %&&& yang ditindaklanjuti dengan Keputusan 3enteri Keuangan !omor %1K3K.&"1%&&" tanggal ' +anuari %&&" -UPL! ditingkatkan menjadi irektorat +enderal Piutang dan Lelang !egara (+PL!). Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang !egara (KP'!) dan Kantor Lelang !egara (KL!) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang !egara (KP%L!).Penyatuan ini dikukuhkan dengan Keputusan 3enteri Keuangan !omor %*1K3K.&"1%&&% tanggal % 2ktober %&&% tentang 2rganisasi dan $ata Kerja Kantor :ilayah irektorat +enderal Piutang dan Lelang !egara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang !egara. Selanjutnya dengan diterbitkannya UU !omor " $ahun %&& tentang Perbendaharaan !egara UU ini menjadi titik perubahan paradigma pengelolaan aset negara dari semula sebagai asset administrator menjadi asset manager. Pada tahun %&&@ terjadi penataan organisasi di lingkungan epartemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang !egara dan Pelayanan Lelang digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan !egara irektorat Pengelolaan -arang 3ilik1Kekayaan !egara (P-31K!) +Pb sehingga irektorat +enderal Piutang dan Lelang !egara (+PL!) berubah menjadi irektorat +enderal Kekayaan !egara (+K!) berdasarkan Peraturan Presiden !omor @@ $ahun %&&@ tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden !omor "& $ahun %&&* tentang Unit 2rganisasi dan $ugas >selon I Kementerian /epublik Indonesia. irektorat +enderal Kekayaan !egara (+K!) sebagai eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki fungsi kelembagaan untuk mengelola kekayaan
10
negara guna mendorong optimalisasi penerimaan efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan aset negara dalam rangka mewujudkan good go4ernan0e dan pengamanan fiscal sustainability. engan adanya perubahan organisasi tersebut maka KP%L! berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan !egara dan Lelang (KPK!L) dengan tambahan fungsi pelayanan di bagian kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan 3enteri Keuangan !omor "'*1P3K.&"1%&&@ tentang 2rganisasi dan $ata Kerja Instansi Certikal di lingkungan irektorat +enderal Kekayaan !egara. ?al ini merupakan salah satu hasil /eformasi -irokasi yaitu penyatuan fungsi fungsi yang sejenis ke dalam satu unit >selon I. Unit kerja Kantor Pusat +K! terdiri dari A unit eselon II yaitu< Sekretariat irektorat -arang 3ilik !egara irektorat Kekayaan !egara ipisahkan irektorat Piutang !egara dan Kekayaan !egara LainLain irektorat Penilaian irektorat Pengelolaan Kekayaan !egara dan Sistem Informasi irektorat Lelang dan irektorat ?ukum dan ?ubungan 3asyarakat. Selain itu +K! juga mempunyai unit kerja 4ertikal yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari "# Kantor :ilayah dan #& KPK!L. +K! sebagai salah satu unit >selon I pada Kemeneterian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bagian kekayaan negara se0ara jelas menyatakan dalam 4isinya untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang professional
dan akuntabel untuk
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. ?al ini sejalan dengan pasal '' UU "=* yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat
11
Kantor :ilayah +K! +ateng dan I; yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada irektur +enderal Kekayaan !egara yang mempunyai
tugas
untuk
melaksanakan
koordinasi
bimbingan
teknis
pengendalian e4aluasi dan pelaksanaan tugas di bagian kekayaan negara piutang negara dan lelang. 2.2. Tugas an ,ungs$ D%+N Seperti telah disinggung
sebelumnya
+K!
mempunyai
tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bagian kekayaan negara piutang negara dan lelang. Sedangkan fungsi +K! sendiri adalah perumusan kebijakan di bagian kekayaan negara piutang negara dan lelangD pelaksanaan kebijakan di bagian kekayaan negara piutang negara dan lelangD penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bagian kekayaan negara piutang negara dan lelangD pemberian bimbingan teknis dan e4aluasi di bagian kekayaan negara piutang negara dan lelangD dan pelaksanaan administrasi irektorat +enderal Kekayaan !egara. alam melaksanakan tugasnya +K! terdiri atas beberapa unit 4erti0al yaitu "# kantor wilayah dan #& KPK!L. -erhubung tempak praktik yang dilaksanakan oleh penulis adalah kantor wilayah. isini hanya akan dibahas tentang fungsi kantor wilayah se0ara umum. 3enurut Peraturan 3enteri Keuangan (P3K) !232/ "#&1P3K.&"1%&"% pasal % menyebutkan Kantor :ilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bimbingan teknis pengendalian e4aluasi dan pelaksanaan tugas di bagian kekayaan negara piutang negara dan lelang. Kemudian di pasal ' menyebutkan
12
bahwa dalam melaksanakan tugasnya kantor wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut< a. pemberian bimbingan teknis pemantauan dan e4aluasi pelaksanaan di bagian kekayaan negaraD b. pemberian bimbingan teknis super4isi pemantauan dan e4aluasi pelaksanaan di bagian penilaianD 0. pemberian bimbingan teknis penggalian potensi pemantauan dan e4aluasi pelaksanaan pengurusan piutang negaraD d. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang pen0egahan paksa badan atau penyelesaian piutang negaraD e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutangD f. pemberian bimbingan teknis penggalian potensi pemantauan e4aluasi dan 4erifikasi lelang serta pengembangan lelangD g. pemberian pelayanan bantuan hukum di bagian kekayaan negara penilaian piutang negara dan lelangD h. pemberian bimbingan teknis pemantauan e4aluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan 4erifikasi pengurusan piutang negara dan lelangD
13
i. pembinaan terhadap Penilai Usaha +asa Lelang dan Profesi Pejabat LelangD pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara penilaian pengurusan piutang negara dan lelangD k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negaraD dan ". pelaksanaan administrasi Kantor :ilayah. Kantor :ilayah sendiri terbagi menjadi @ bagian dan satu kelompok jabatan fungsional. -agianbagian tersebut terdiri atas -agian Umum -agian Pengelolaan Kekayaan !egara -agian Penilaian -agian Piutang !egara -agian Lelang dan -agian Kepatuhan Internal ?ukum dan Informasi. Setiap bagian tersebut mempunyai tugas dan fungsi masingmasing yang juga telah diatur dalam P3K !o "#&1P3K.&"1%&"% sebagai berikut. a. -agian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan perlengkapan protokol tata usaha dan rumah tangga serta penatausahaan pengamanan dan pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah. alam melaksanakan tugasnya -agian Umum menyelenggarakan beberapa fungsi seperti pelaksanaan urusan kepegawaian pelaksanaan urusan keuangan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta penatausahaan pengamanan pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah. b. -idang Pengelolaan Kekayaan !egara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis pemantauan e4aluasi dan pelaksanaan penggunaan pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan penghapusan pemindahtanganan penatausahaan dan akuntansi pembinaan pengawasan dan pengendalian di
14
bidang kekayaan negara serta pengoordinasian penatausahaan -arang 3ilik !egara pada Kantor Pelayanan Kekayaan !egara dan Lelang (KPK!L) di lingkungan Kantor :ilayah. alam melaksanakan tugasnya -idang Pengelolaan Kekayaan !egara menyelenggarakan fungsi< ") penyiapan bahan bimbingan teknis dan e4aluasi penggunaan pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan penghapusan pemindahtanganan pembinaan penatausahaan dan akuntansi pengawasan pengendalian pemantauan barang milik negara1kekayaan negaraD %) penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan penghapusan pemindahtanganan pengawasan pengendalian pemantauan dan penatausahaan barang milik negara1 kekayaan negaraD ') penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara1kekayaan negaraD dan ) pengoordinasian penatausahaan -arang 3ilik !egara pada KPK!L di lingkungan Kantor :ilayah. 0. -idang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis super4isi pemantauan e4aluasi pelaksanaan dan laporan penilaian penyusunan basis data penilaian pembinaan dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan
penilaian.
alam
melaksanakan
tugasnya
-idang
Penilaian
menyelenggarakan fungsi< ") penyiapan bahan bimbingan teknis super4isi pemantauan serta e4aluasi pelaksanaan dan laporan penilaianD %) penyiapan bahan penyusunan pengolahan basis data di bidang penilaianD ') penyiapan bahan pembinaan pengawasan dan peningkatan kualitas penilaiD dan ) pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian. d. -idang Piutang !egara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis penggalian potensi pemantauan dan e4aluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi
15
pemerintah daerah pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara pen0egahan bepergian ke luar negeri paksa badan atau penyelesaian piutang negara pemblokiran surat berharga milik penanggung1penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur serta penyiapan bahan penetapan persetujuan1penolakan keringanan hutang bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang penyiapan pengolahan data monitoring pengurusan piutang negara dan pelaksanaan 4erifikasi pengurusan piutang negara. alam melaksanakan tugasnya -idang Piutang !egara men yelenggarakan fungsi< ") pemberian bimbingan teknis penggalian potensi pemantauan dan e4aluasi pelaksanaan pengurusan piutang negaraD %) penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negaraD ') penyiapan bahan pertimbangan atas usul pen0egahan bepergian ke luar negeri paksa badan atau penyelesaian piutang negaraD ) penyiapan bahan pertimbangan atas usul pemblokiran surat berharga milik penanggung1penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efekD *) penyiapan bahan pertimbangan atas usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debiturD @) penyiapan bahan penetapan persetujuan1penolakan keringanan hutangD #) penyiapan bahan bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang dan pelaksanaan 4erifikasi pengurusan piutang negaraD dan A) monitoring pengurusan piutang negara. e. -idang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemantauan e4aluasi penggalian potensi dan pengembangan lelang serta 4erifikasi dan
16
penatausahaan risalah lelang pengawasan lelang pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan +asa Lelang. alam melaksanakan tugasnya -idang Lelang menyelenggarakan fungsi< ") penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan e4aluasi penggalian potensi dan
%) ') ) *)
pengembangan lelang serta 4erifikasi dan penatausahaan risalah lelangD penyiapan bahan pengawasan lelangD pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelangD pelaksanaan pengolahan data di bidang lelangD dan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Pejabat Lelang
dan +asa Lelang. f. -idang Kepatuhan
Internal
?ukum
dan
Informasi
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan ren0ana kerja ren0ana strategik laporan akuntabilitas kinerja dan pemantauan pengendalian intern pengelolaan kinerja pengelolaan risiko kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis penanganan perkara dan pemberian pendapat
hukum
pemeliharaan
(legal
perangkat
opinion) jaringan
serta
peren0anaan
infrastruktur
pengelolaan
teknologi
informasi
dan dan
komunikasi dan pengawasan implementasi sistem aplikasi penyajian informasi dan hubungan masyarakat. alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud -idang Kepatuhan Internal ?ukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi< ") penyiapan bahan penyusunan ren0ana kerja ren0ana strategik dan laporan akuntabilitas kinerjaD %) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern pengelolaan kinerja pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor :ilayahD
17
') penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor :ilayahD ) penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (legal opinion)D *) penyiapan bahan peren0anaan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasiD @) penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasiD dan #) penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan. 2.3. Has$l Pelaksanaan Praktek +erja La&angan -P+L 2.3.1. Pr#ses Inuks$ Kegiatan PKL pada Kantor :ilayah irektorat +enderal Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta dilaksanakan selama satu bulan ( ,gustus sampai dengan %= ,gustus %&") seperti yang telah ditetapkan oleh fakultas. Selama kegiatan ini penulis melalui beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yaitu proses perijinan dan juga saat kegiatan PKL itu sendiri berlangsung. a. Proses Perijinan Sebelum kegiatan di Kantor :ilayah irektorat +enderal Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta dilaksanakan ada beberapa prosedur yang dilakukan. Pertama kali adalah men0ari tempat PKL. ?al ini dilakukan agar penulis nantinya tidak perlu membuat banyak surat pengajuan ijin PKL pada perusahaan1dinas yang lain. Setelah penulis mendapat ijin dari pihak Kantor :ilayah irektorat +enderal Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta maka penulis meminta surat permohonan ijin pelaksanaan PKL pada bagian $ata Usaha Kepegawaian Kantor :ilayah irektorat +enderal Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta. Karena sebelumnya penulis sudah mendapatkan jawaban atas permohonan ijin pelaksanaan PKL dari inas maka penulis langsung melaksanakan PKL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
18
b. Pelaksanakan kegiatan PKL 2leh Kantor :ilayah irektorat +enderal Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta penulis ditempatkan pada beberapa bidang yang berkaitan dengan akuntansi. Karena ada lima ma0am bidang dari enam bidang yang berkaitan dengan akuntansi penulis dirolling setiap minggunya. Pada awal kegiatan PKL kegiatan yang dilakukan adalah menghadap kepada Kepala -idang Kepegawaian sebagai perwakilan dari pemimpin kantor tersebut. Sebelum diterjunkan ke bagianbagian nantinya terlebih dahulu para mahasiswa PKL dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan atau brain storming terlebih dahulu tentang irektorat +enderal Kekayaan !egara (+K!) se0ara garis besar. ?al ini dilakukan agar nantinya para mahasiswa PKL tidak benarbenar memulai segala sesuatunya dari nol paling tidak mahasiswa PKL sudah mengetahui apa dan bagiamana tugas serta peran +K! tersebut. Setelah mendapat sedikit pengarahan dari pembimbing lapangan tentang +K! kemudian para mahasiswa PKL diantar dan diperkenalkan di setiap bidang sesuai dengan jadwalnya. Perkenalan tersebut sangat penting agar selama kegiatan PKL berlangsung penulis dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik dengan para pegawai. ?ubungan yang baik dengan para pegawai akan sangat diperlukan guna men0iptakan suasana kerja yang nyaman sehingga apabila penulis perlu menanyakan tentang tugas yang kurang dimengerti atau dipahami tidak merasa 0anggung. 2.3.2. Tugas/tugas selama P+L ,dapun kegiatan yang dilakukan selama PKL antara lain< a. 3elakukan pengamatan terhadap prosedur1mekanisme pada setiap bidang yang ada di Kantor :ilayah irektorat +enderal Kekayaan !egara +awa $engah dan .I. ;ogyakarta.
19
b. 3emba0a buku panduan dan peraturanperaturan yang berkaitan dengan prosedur ataupun tugastugas yang harus dilakukan di setiap bidang yang ada. 0. 3embantu karyawan yang membutuhkan bantuan dalam melakukan tugasnya. d. 3elakukan pengamatan lebih dalam terhadap prosedur1mekanisme pengelolaan -arang 3ilik !egara. 2.3.3. Aa&tas$ Praktek Kerja lapangan pada Kantor :ilayah
irektorat +enderal
Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta dilaksanakan pada tanggal ,gustus sampai dengan tanggal %= ,gustus %&". Perin0ian waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan< Senin+umat< pukul .'&"@.&& :I-. ,wal masuk penulis diberi penjelasan dasar tentang +K! terlebih dahulu kemudian diperkenalkan pada semua staf yang ada di bagian kepegawaian serta bidangbidang dan struktur organisasi yang ada di +K!. Setelah itu untuk setiap minggunya penulis ditempatkan dibidang yang lain. Penulis menyadari posisi penulis di Kantor :ilayah irektorat +enderal Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta selama PKL adalah sebagai perwakilan dari U!IC>/SI$,S !>B>/I S>3,/,!B (U!!>S). 2Leh karena itu penulis harus menjaga nama baik almamater dengan mentaati semua peraturan selama PKL dan mengerjakan tugas dengan baik serta mengaplikasikan semua ilmu yang telah didapat dengan baik dan menjaga perilaku selama PKL. Setiap mahasiswa yang sedang melakukan PKL di tempat ini mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari setiap bagian yang ditugaskan. 2.3.". +enala Pelaksanaan Tugas an 0ara Mengatas$na a. Kendala Pelaksanaan $ugas Kendala yang dihadapi penulis pada pelaksanaan tugas meliputi< ") Sulitnya beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan karena mereka semua merupakan orangorang professional dibidangnya.
20
%) -anyaknya pekerjaan yang masih terasa asing untuk penulis karena belum didapatkan sebelumnya di bangku kuliah. ') -eberapa pekerjaan hanya dapat dikerjakan oleh karyawan tertentu sehingga kita sebagai mahasiswa PKL belum bisa melakukan pekerjaan tersebut. ) $empat PKL kami yang merupakan kantor wilayah membuat pekerjaan tidak selalu ada karena sebagian besar pekerjaan merupakan kontinuitas dari laporan subkantor di bawahnya. b. Eara 3engatasi Kendala ,pabila penulis menghadapi atau mendapatkan kesulitan penulis banyak dibantu oleh para karyawan begitu juga oleh pembimbing lapangan. 3ereka memaklumi kita atas kesulitan tersebut karena penulis belum terbiasa dengan pekerjaan nyata. Eara mengatasi kendala tersebut adalah< ") Untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja penulis meminta pada para karyawan pada bagian tersebut untuk selalu bekerjasama dan membatu dalam melaksanakan tugas yang penulis kerjakan dan penulis men0oba untuk selalu berkomunikasi dengan para karyawan. :alaupun awalnya terasa 0anggung keramahan para karyawan men0iptakan lingkungan kerja yang nyaman di kantor tersebut. %) Untuk pekerjaan yang masih 0ukup asing untuk penulis penulis akan meminta bantuan kepada karyawan di bidang tersebut untuk memberi pengarahan terlebih dahulu. ') Ketika ada beberapa pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh karyawan tertentu saja penulis hanya mengamati prosedur yang dilakukan oleh karyawan tersebut dan membantu pekerjaan yang sekiranya dapat dilimpahkan kepada mahasiswa pkl. ) Ketika kondisi bidang yang ditempati penulis sedang menunggu limpahan laporan dari KPK!L penulis mengisi waktu dengan memba0aba0a prosedur dan
21
peraturan tentang bagian tersebut. Selain itu penulis juga mengisi waktu dengan berdiskusi dengan karyawan bidang tersebut. 2.3.'. +etram&$lan/ketram&$lan aru ang $&er#leh selama P+L alam melaksanakan PKL pada Kantor :ilayah irektorat +enderal Kekayaan !egara +awa $engah dan . I. ;ogyakarta banyak ketrampilan pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh. ?arapan penulis adalah semua itu dapat menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja nanti. Sebelum PKL penulis hanya mendapatkan ketrampilanketrampilan yang diperoleh di bangku kuliah dan teoriteori yang mendukung. Setelah melaksanakan PKL banyak ketrampilan ketrampilan baru yang didapat antara lain< ") -agaimana bekerjasama antarkaryawan di dalam lingkup pekerjaan. %) -agaimana 0ara mengatasi kejenuhan ketika terusmenerus dihadapkan pada pekerjaan yang sama. ') Pengenalan dan penggunaan aplikasi komputer yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara. 2.". Penelaahan ,ungs$ D%+N seaga$ Pengel#la +ekaaan Negara +a$tanna terhaa& Penusunan L+PP 2.".1. Pengert$an Pengel#laan Aset
Sebagai pedoman pengelolaan aset negara telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) !omor @ $ahun %&&@ tentang Pengelolaan -arang 3ilik !egara1aerah (-3!1) yang diubah dengan PP !omor 'A $ahun %&&A tentang Pengelolaan -3!1 dengan beberapa aturan teknis seperti Peraturan 3enteri Keuangan (P3K) !omor =@1P3K.&@1%& tentang $ata Eara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan -3! P3K !omor =#1P3K.&@1%& tentang Kodefikasi dan Penggolongan -3! P3K !omor "%&1P3K.&@1%& tentang Penatausahaan -3! dan P3K !omor %1P3K.&@1%&&A yang diubah dengan P3K !omor "#=1P3K.&@1%&&= tentang Penilaian -3! dan Peraturan 3enteri alam !egeri (Permendagri) !omor "# $ahun %&&@ untuk -3.
22
Istilah aset negara memiliki makna yang sama dengan -3! atau dengan kata lain ruang lingkup aset negara dalam modul ini dibatasi yang terkait dengan aset publik. ,kan tetapi sesuai dengan UU !omor " tahun %&& di atas aset !egara memiliki makna yang lebih sempit dari 5kekayaan negara7 dalam istilah hukum tetapi mengandung makna yang lebih luas dari 5aset tetap7 yang biasa digunakan dalam istilah akuntansi (?adiyanto %&&=). alam pasal ' PP !omor @ tahun %&&@ tentang Pengelolaan -3!1 disebutkan (") pengelolaan -3!1 dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum transparansi dan keterbukaan efisiensi akuntabilitas dan kepastian nilai. (%) Pengelolaan -3!1 meliputi< peren0anaan kebutuhan dan penganggaran pemeliharaan
pengadaan penilaian
penggunaan penghapusan
pemanfaatan
pengamanan
pemindahtanganan
dan
penatausahaan
pembinaan pengawasan dan pengendalian. efinisi pengelolaan atau manajemen aset dalam ketentuan umum PP yang resmi dikeluarkan se0ara eksplisit sebetulnya tidak ada. :alaupun manajemen aset dapat dipresentasikan sesuai dengan jenis aset atau konsentrasi kegiatannya tetapi beberapa ahli tidak ingin membuat definisi manajemen aset se0ara spesifik dengan menyatakan tidak ada definisi yang pasti mengenai manajemen aset (working definition). 3eskipun demikian dari beragam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen aset men0akup proses mulai dari peren0anaan sampai dengan penghapusan (disposal) serta monitoring terhadap asetaset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi atau Kementerian !egara1Lembaga (K1L). 2.".2. Pengert$an Aset NegaraBMN
,set adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan1atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan1atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
23
masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 3anfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah (S,P %&"&). ,set diklasifikasikan ke dalam aset lan0ar dan nonlan0ar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lan0ar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu "% (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. ,set yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlan0ar. ,set lan0ar meliputi kas dan setara kas in4estasi jangka pendek piutang dan persediaan. ,set nonlan0ar men0akup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. ,set nonlan0ar diklasifikasikan menjadi in4estasi jangka panjang aset tetap dana 0adangan dan aset lainnya. In4estasi jangka panjang merupakan in4estasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manf aat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. In4estasi jangka panjang meliputi in4estasi nonpermanen dan permanen. In4estasi nonpermanen antara lain in4estasi dalam Surat Utang !egara penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan in4estasi nonpermanen lainnya. In4estasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan in4estasi permanen lainnya. ,set tetap meliputi tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan irigasi dan jaringan aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. ,set nonlan0ar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. $ermasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Pengertian aset se0ara umum adalah barang atau sesuatu barang (anything) yang mempunyaiD
24
") !ilai ekonomi (e0onomi0 4alue) %) !ilai komersial (0ommer0ial 4alue) atau ') !ilai tukar (eF0hange 4alue)D yang dimiliki oleh instansi organisasi badan usaha ataupun indi4idu (perorangan). -erdasarkan UU !o." $ahun %&& tentang Perbendaharaan !egara yang dimaksud dengan -arang 3ilik !egara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ,P-! atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengertian mengenai -3! berdasarkan Pasal % PP !omor @ $ahun %&&@ tentang Pengelolaan -3!1 adalah sebagai berikut < ". -arang 3ilik !egara meliputi< a. -arang yang dibeli atau diperoleh atas beban ,P-!D b. -arang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. %. -arang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (") huruf b meliputi< a.
-arang yang diperoleh dari hibah1sumbangan atau yang sejenis.
b.
-arang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian 1kontrak.
0.
-arang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undangundang atau
d. -arang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2.".3. *$klus Pengel#laan Aset
Se0ara umum manajemen aset baik di perusahaan maupun negara meliputi akti4itas inti sebagai berikut < (i) peren0anaan (planning) (ii) perolehan (a0Guisition) (iii) pemanfaatan (utili9ation) dan (i4) penghapusan (disposal). Siklus
pengelolaan
barang
yang
dimulai
dari
peren0anaannya
penghapusan barang tersebut yang kalau diurut adalah sebagai berikut<
sampai
25
a. Peren0anaan kebutuhan dan penganggaranD b. PengadaanD 0. PenggunaanD d. PemanfaatanD e. Pengamanan dan pemeliharaanD f. PenilaianD g. PemindahtangananD h. PemusnahanD i. PenghapusanD j. PenatausahaanD dan k. Pembinaan pengawasan dan pengendalian. Seorang manajer aset pada suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan sesungguhnya bertindak sebagai pengelola barang yang di bawah penguasaannya dan tentu harus memahami siklus pengelolaan barang tersebut. >ntitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. >ntitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan
perundangundangan
wajib
menyajikan
laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari< a) Pemerintah pusatD b) Pemerintah daerahD 0) 3asingmasing K1L di lingkungan pemerintah pusatD
26
d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat1daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. i sisi lain dalam pengertian yang selama ini terbentuk di masyarakat manajemen aset lebih dikenal dengan manajemen barang atau manajemen material yang lebih bertujuan bagaimana mengelola barang in4entaris sehingga terpenuhi persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi sebuah instansi atau satuan kerja. 3anajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan se0ara umum terkait dengan administrasi pembangunan khususnya yang berkaitan dengan nilai aset pemanfaatan aset pen0atatan nilai aset dalam nera0a tahunan maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. isadari bahwa manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi (oli Siregar %&&). 3anajemen aset itu sendiri sebenarnya terdiri dari * (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya saling terkait yaitu< ") In4entarisasi ,set %) Legal ,udit ') Penilaian ,set ) 2ptimalisasi ,set dan *) Pengembangan Sistem Informasi 3anajemen ,set (SI3,) dalam Pengawasan dan Pengendalian ,set. ,dapun beberapa 0iri atau kriteria yang bisa dijadikan a0uan untuk mengukur keberhasilan manajemen aset adalah< ") Pengelola mengetahui barang atau aset apa saja yang dimiliki1dikuasainya. %) Pengelola mengetahui bagaimana kondisi aset yang dimilikinya1dikuasainya.
27
') Pengelola mengetahui berada di mana saja barang atau aset tersebut. ) Pengelola mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan memanfaatkan suatu aset tertentu. *) Pengelola mengetahui bagaimana pemanfaatan dari setiap aset yang dimiliki1dikuasainya. @) Pengelola mengetahui berapa nilai dari aset yang dimiliki1dikuasainya. #) Pengelola melakukan e4aluasi se0ara regular atas semua aset yang dimiliki1dikuasainya apakah masih sesuai dengan kebutuhan organisasi.
-erikut merupakan sedikit penjelasan tentang siklus pengelolaan -3!< a. Peren4anaan keutuhan an &enganggaran5 3erupakan kegiatan merumuskan rin0ian kebutuhan -3! untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Peren0anaan kebutuhan -3!1 harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pen0apaian efisiensi dan efekti4itas pengelolaan -3!1. Peren0anaan kebutuhan -3!1 disusun dalam ren0ana kerja dan anggaran kementerian negara1lembaga1satuan kerja perangkat daerah1instansi lainnya (K1L11I) setelah memperhatikan ketersediaan -3!1 yang ada dengan berpedoman pada standar barang standar kebutuhan dan standar harga. Peren0anaan anggaran yang men0erminkan kebutuhan riil -3!1 pada Kementerian
!egara1Lembaga
selanjutnya
menentukan pen0apaian tujuan
pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Peren0anaan anggaran meliputi anggaran bagi kegiatan pengadaan dan anggaran pemeliharaan -3!1. 3aksud Peren0anaan kebutuhan adalah menunjang tugas dan fungsi Pengguna -arang dan1atau Kuasa Pengguna -arang (KP-) dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan mendukung pengambilan keputusan bagi Pengelola -arang dan1atau Pengguna -arang dan1atau KP- untuk pengadaan pemeliharaan pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan -3!.
28
$ujuan peren0anaan kebutuhan -3! adalah mengoptimalkan -3! dalam rangka
mewujudkan
pengelolaan
-3!
yang
efektif
efisien
dan
berkesinambungan. /uang lingkup peren0anaan kebutuhan -3! antara lain < ") Peren0anaan Pengadaan -3!D %) Peren0anaan Pemeliharaan -3!D ') Peren0anaan Pemanfaatan -3!D ) Peren0anaan Pemindahtanganan -3!D *) Peren0anaan Penghapusan -3!. $ahapan Peren0anaan Kebutuhan -3! adalah sebagai berikut. ") Penyusunan ren0ana kebutuhan -arang 3ilik !egara (/K-3!) /K-3! adalah dokumen peren0anaan kebutuhan -3! untuk periode * (lima) tahun. /K-3! disusun oleh KP- yang selanjutnya diteruskan kepada Pengguna -arang dan disampaikan kepada Pengelola -arang untuk mendapatkan persetujuan. %) Penyusunan
ren0ana
kebutuhan
tahunan
-arang
3ilik
!egara
(/K$-3!) /K$-3! adalah dokumen peren0anaan kebutuhan -3! untuk periode " (satu) tahun. Konsep /K$-3! disusun oleh KP- kemudian disampaikan kepada Pengguna -arang untuk selanjutnya dimohonkan persetujuan dari Pengelola -arang. ') Perubahan ren0ana pengadaan -3! alam hal terdapat perubahan peren0anaan pengadaan -3! pada /K-3! dan /K$-3! yang telah disetujui pengelola barang pengguna barang dapat mengajukan perubahan ren0ana pengadaan -3! kepada pengelola barang. -atas waktu penyampaian perubahan peren0anaan pengadaan -3! dan persetujuan
pengelola
narang
atas
perubahan
/K-3!
dan
/K$-3!
menyesuaikan dengan batas waktu re4isi anggaran K1L. ) 3onitoring dan >4aluasi Pengguna -arang dan Kuasa Pengguna -arang melakukan monitoring dan e4aluasi realisasi /K$-3! setiap tahun berdasarkan /enjaHKL Standar -arang Standar Kebutuhan sebagai umpan balik bagi penyusunan /K$-3! tahun selanjutnya sehingga diperoleh informasi tentang< ". kesesuaian penggunaan -3! dengan tujuan pengadaannyaD %. identifikasi -3! yang memerlukan pemeliharaan pemanfaatan atau pemindahtangananD dan '. metode yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi -3!.
29
alam rangka pen0apaian efisiensi dan efektifitas penganggaran -3! berupa tanah dan1atau bangunan serta alat angkutan seperti tersebut di atas diperlukan suatu peren0anaan kebutuhan yang baik dan akuntabel. Untuk mewujudkan peren0anaan kebutuhan tersebut perlu adanya standar barang dan standar kebutuhan. Sesuai ketentuan Pasal = ayat (') PP !omor @ $ahun %&&@ tentang Pengelolaan -3!1 sebagaimana telah diubah dengan PP !omor 'A $ahun %&&A 3enteri Keuangan selaku Pengelola -arang berwenang untuk menetapkan standar barang dan standar kebutuhan (S-SK). . Pengaaan5 ") 3etode Pengadaan Setelah kebutuhan aset ditentukan maka terdapat tiga pilihan dasar untuk mengadakan -3! yaitu membeli membangun atau menyewa. 3embeli dan membangun dapat menggunakan payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) nomor * $ahun %&"& tentang Pengadaan -arang dan +asa Pemerintah sedangkan untuk pengadaan dengan 0ara menyewa (sewa beli atau leasing) belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang hal ini. !amun demikian wa0ana untuk mengadakan aset dengan leasing kiranya sudah harus dipikirkan embrionya karena leasing dapat menjadi alternatif pengadaan aset yang lebih murah. Keputusan pengadaan aset dibuat dalam suatu kerangka (framework) peren0anaan pelayanan dan keuangan yang terintegrasi. %) $ata Eara Pengadaan -3! ?alhal yang perlu digarisbawahi terkait dengan pengadaan adalah pengadaan bisa melibatkan pengeluaran ,nggaran Pendapatan -elanja !egara (,P-!) atau lebih dikenal dengan solusi aset dalam pengadaan dan berikutnya adalah pengadaan yang tidak melibatkan pengeluaran ,P-! atau lebih dikenal dengan solusi non aset pengadaan. Pemerintah menetapkan Perpres nomor * tahun %&"& tentang Pengadaan -arang1+asa Pemerintah. engan adanya peraturan ini diharapkan pemerintah dapat melaksanakan prinsip good go4ernan0e and 0lean go4ernment dimana pemerintah harus melaksanakan prinsipprinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya se0ara efisien serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen) serta menjamin
30
terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) se0ara adil transparan profesional dan akuntabel. ') Prinsip asar Pengadaan Pemerintah Prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh pemerintah dalam hal pengadaan barang yaitu< ". >fisien Pengadaan -arang1+asa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk men0apai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk men0apai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. %. >fektif Pengadaan -arang1+asa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya. '. $erbuka dan bersaing Pengadaan -arang1+asa dapat diikuti oleh semua Penyedia -arang1+asa yang memenuhi persyaratan1kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Serta harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia -arang1+asa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh-arang1+asa yang ditawarkan se0ara kompetitif dan tidak ada inter4ensi yang mengganggu ter0iptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan -arang1+asa. . $ransparan Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan -arang1+asa bersifat jelas dan dapat diketahui se0ara luas oleh Penyedia -arang1+asa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. *. ,dil1tidak diskriminatif 3emberikan perlakuan yang sama bagi semua 0alon Penyedia -arang1+asa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. @. ,kuntabel Pengadaan barang1jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan -arang1+asa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 4. Penggunaan5 Se0ara sederhana dapat digambarkan bahwa penggunaan -3! adalah sebuah rangkaian proses yang harus dilalui entitas akuntansi yakni Unit ,kuntansi Pengguna -arang1Unit ,kuntansi Kuasa Pengguna -arang (U,P-1U,KP-)
31
dalam perwujudan penyelenggaraan pertanggungjawaban anggaran terhadap realisasi definitif aset yang diperoleh. K1L dalam hal ini yang bertindak sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan adalah pengguna barang yang memiliki kewajiban dalam mengajukan usul penetapan status penggunaan -3! yang diperolehnya kepada Pengelola -arang dengan kriteria sebagai berikut< ") Untuk seluruh tanah dan1atau bangunanD %) Selain tanah dan1atau bangunan yang memiliki bukti dokumen kepemilikanD ') Selain tanah dan1atau bangunan yang nilai perolehan per unitnya di atas dua puluh lima juta rupiahD Praktik di lapangan penetapan status penggunaan ternyata 0apaiannya sangat minim hal ini menjadi kontras apabila kita lihat amanat penetapan status penggunaan dalam PP @ $ahun %&&@ yakni pengguna barang melaporkan -3! yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan. engan kata lain terdapat kendala krusial dalam penetapan status penggunaan. Kendala dimaksud penulis yakini berasal dari dua hal< (i) kurangnya kesadaran pengguna barang terkait ketentuan penetapan status penggunaan dan (ii) belum adanya dokumen kepemilikan (untuk tanah tentu sertifikat) yang menjadi salah satu dokumen pendukung penetapan status penggunaan. . Peman!aatan5 -erbi0ara tentang Pemanfaatan -3! menurut re4isi kedua PP !omor @ $ahun %&&@ tentang Pengelolaan -3!1 pemanfaatan -3! atau selanjutnya disebut pemanfaatan adalah pendayagunaan -3!1 yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian1lembaga1satuan kerja perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. -erdasarkan re9im PP !omor @ $ahun %&&@ Pemanfaatan -3! men0akup sewa -3! pinjam pakai kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna. ") Sewa Sewa adalah pemanfaatan -3! oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. ,dapun pertimbangan untuk menyewakan -3! adalah untuk mengoptimalkan -3! yang belum1tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian1lembaga atau men0egah penggunaan -3! oleh pihak lain se0ara tidak sah.
32
-arang 3ilik !egara yang dapat disewakan adalah meliputi tanah dan1atau bangunan baik yang ada pada pengelola barang maupun yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan -3! selain tanah dan1atau bangunan. %) Pinjam pakai Pinjam pakai -3! adalah penyerahan penggunaan -3! antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir -3! tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Pertimbangan dari pelaksanaan pinjam pakai -3! dimaksud adalah untuk mengoptimalkan penggunaan -3! yang belum1tidak dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. ,dapun -3! yang dapat dipinjampakaikan adalah tanah dan1atau bangunan baik yang ada pada Pengelola -arang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna -arang serta -3! selain tanah dan1atau bangunan. ') Kerjasama Pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan -3! oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Pertimbangan kerjasama pemanfaatan -3! adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan -3! yang belum1tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan meningkatkan penerimaan negara dan mengamankan -3! dalam arti men0egah penggunaan -3! tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku. ,dapun -3! yang dapat dijadikan objek kerjasama pemanfaatan adalah adalah tanah dan1atau bangunan baik yang ada pada Pengelola -arang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna -arang serta -3! selain tanah dan1atau bangunan. ) -angunan Buna Serah1-angun Serah Buna -angun Buna Serah (-BS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan1atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan1atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada Pengelola -arang
33
setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan -angun Serah Buna (-SB) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan
dan1atau
pembangunannya
sarana
diserahkan
berikut kepada
fasilitasnya Pengelola
dan
-arang
setelah untuk
selesai
kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati. Pertimbangan dilakukannya -BS dan -SB adalah untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian1lembaga yang dana pembangunannya tidak tersedia dalam ,nggaran Pendapatan dan -elanja !egara (,P-!). ,dapun -3! yang dapat dijadikan objek -BS1-SB adalah berupa tanah baik tanah yang ada pada pengelola barang maupun tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang. e. Pengamanan an &emel$haraan5 Pengamanan adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik negara dalam bentuk fisik administratif dan tindakan upaya hukum. ;ang dimaksud pengendalian dalam bentuk fisik adalah merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh pengurus barang milik negara agar se0ara fisik barang tersebut terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah kondisi dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang ter0atat dalam data administrasi. Pengamanan sebagaimana tersebut di atas dititik beratkan pada penertiban1pengamanan se0ara fisik dan administratif sehingga barang milik negara tersebut dapat dipergunakan1dimanfaatkan se0ara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik negara selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan se0ara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang in4entaris yang sedang dalam unit pemakaian tanpa merubah menambah atau mengurangi
bentuk
maupun
kontruksi
asal
sehingga
dapat
di0apai
pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. !. Pen$la$an5 Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian pada saat tertentu dalam
34
rangka pengelolaan -arang 3ilik !egara1aerah. Penilaian -arang 3ilik !egara dilakukan dalam rangka penyusunan nera0a pemerintah pusat pemanfaatan pemindahtanganan atau penerbitan Surat -erharga Syariah !egara (S-S!). Proses penilaian sendiri meliputi< ") mengidentifikasi permohonan1penugasan penilaianD %) menentukan tujuan penilaianD ') mengumpulkan data awalD ) melakukan sur4ei lapanganD *) menganalisis dataD @) menentukan pendekatan penilaianD #) menyimpulkan nilaiD dan A) menyusun laporan Penilaian. g. Pem$nahtanganan5
Pemindahtanganan -3!
mempunyai
arti
pengalihan
kepemilikan
-3!1. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan 0ara dijual dipertukarkan dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. ") Penjualan Penjualan adalah pengalihan kepemilikan -3! kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Pertimbangan Penjualan -3! adalah dalam rangka optimalisasi -3! yang berlebih atau idle karena se0ara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara dan sebagai pelaksanaan ketentuan perundang undangan yang berlaku. ,dapun -3! yang dapat dijual adalah meliputi tanah dan1atau bangunan dan selain tanah dan1atau bangunan. $anah dan1atau bangunan terbagi dua yaitu tanah dan1atau bangunan yang berada pada Pengelola -arangD dan tanah dan1atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna -arang. %) $ukar 3enukar $ukarmenukar adalah pengalihan kepemilikan -3! yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah pusat dengan pihak lain dengan menerima penggantian dala m bentuk barang sekurang kurangnya dengan nilai seimbang. Pertimbangan dilakukannya tukarmenukar
35
-3! adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan optimalisasi penggunaan -3! atau tidak tersedia dana dalam ,P-!. -3! yang dapat dilakukan $ukarmenukar meliputi (a) tanah dan1atau bangunan baik yang berada pada Pengelola -arang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna -arang dan (b) selain tanah dan1atau bangunan. ') ?ibah ?ibah adalah pengalihan kepemilikan -3! dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah aerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. ,dapun pertimbangan untuk melakukan hibah -3! adalah untuk kepentingan sosial keagamaan kemanusiaan dan penyelenggaraan Pemerintahan aerah. Pihak yang dapat melaksanakan hibah -3! adalah pengelola barang dan pengguna barang. Pengelola -arang dapat melaksanakan hibah untuk tanah dan1atau bangunan sedangkan pengguna barang dapat melaksanakan hibah -3! untuk tanah dan1atau bangunan yang dari awal pengadaannya diren0anakan untuk dihibahkan sebagaimana ter0antum dalam dokumen penganggaran tanah dan1atau bangunan yang diperoleh dari dana ekonsentrasi dan $ugas Pembantuan sebagian tanah yang berada pada Pengguna -arang dan selain tanah dan1atau bangunan. Pengguna barang dalam melakukan hibah -3! dimaksud sudah dengan persetujuan Pengelola -arang. Pihak yang dapat menerima hibah adalah meliputi (a) lembaga sosial lembaga keagamaan dan organisasi kemanusiaan yang mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud dan (b) Pemerintah aerah. ) Penyertaan 3odal Pemerintah Pusat (P3PP) P3PP adalah pengalihan kepemilikan -3! yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan
36
untuk diperhitungkan sebagai modal1saham negara pada -adan Usaha 3ilik !egara (-U3!) -adan Usaha 3ilik aerah (-U3) atau -adan ?ukum lainnya yang dimiliki !egara1aerah. -3! dijadikan P3PP dalam rangka pendirian pengembangan dan peningkatan kinerja -U3!1 atau -adan ?ukum lainnya yang dimiliki !egara1aerah. ,dapun pertimbangan dilakukannya Penyertaan 3odal Pemerintah agar -3! yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi -U3!1 atau -adan ?ukum lainnya yang dimiliki !egara1aerah dalam rangka penugasan pemerintah dengan pertimbangan -3! tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh -U3!1 atau -adan ?ukum lainnya yang dimiliki !egara1aerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. +enis -3! yang dapat dilakukan P3PP adalah meliputi (a) tanah dan1atau bangunan yang berada pada Pengelola -arang (b) tanah dan1atau bangunan yang dari awal pengadaannya diren0anakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat sesuai yang ter0antum dalam dokumen penganggarannyaD serta (0) selain tanah dan1atau bangunan. h. &emusnahan5
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan1atau kegunaan -3!1 dengan 0ara dibakar dihan0urkan ditimbun ditenggelamkan atau 0ara lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pemusnahan -3!1 dilakukan oleh Pengguna -arang atas persetujuan dari Pengelola -arang apabila (i) tidak dapat digunakan tidak dapat dimanfaatkan dan1atau tidak dapat dipindahtangankanD atau (ii) terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dengan berita a0ara. $. Pengha&usan5
3enurut PP @ $ahun %&&@ penghapusan adalah tindakan menghapus -3!1 dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang pengguna barang dan1atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
37
yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan suatu aset merupakan pengakhiran siklus aset dengan pertimbanganpertimbangan dan argumentasi argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. engan demikian dalam kegiatan penghapusan -3! harus mempertimbangkan alasanalasan normatif tertentu. Inti dari berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efekti4itas dan efisiensi kegiatan operasi. ,da beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk dapat menyingkirkan atau menghapuskan suatu -3! dan beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut < ") -3! yang akan dihapus sudah sangat tua dan rusak -3! ini perlu disingkirkan dengan beberapa alasan. Pertama apabila -3! tersebut digunakan terus dapat membahayakan keselamatan pemakai -3! ini. Kedua kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan sudah tidak dapat men0apai tingkat yang optimal apalagi dibandingkan biaya operasional yang tinggi. engan demikian apabila -3! ini dioperasikan terus menerus jelas akan menimbulkan inefekti4itas dan inefisiensi organisasi. %) -3! yang sudah ketinggalan 9aman 3ungkin saja -3! yang sudah ketinggalan 9aman adalah -3! yang belum rusak. !amun demikian -3! sema0am ini perlu disingkirkan atau dihapus dengan pertimbangan aset ini dipandang memerlukan dan menghabiskan biaya (0ost) yang relatif tinggi baik berkaitan dengan bahan tenaga waktu maupun output baik ditinjau dari sisi kuantitas maupun kualitas apabila dibandingkan dengan menggunakan -3! yang baru. ') -3! yang berlebihan -3! yang berlebihan mungkin sekali relatif belum rusak dan tidak ketinggalan 9aman. -3! ini perlu dihapuskan dengan beberapa alasan. Pertama suatu organisasi tidak mungkin menggunakan seluruh asetnya dalam waktu yang bersamaan dan yang sekiranya memang aset tersebut tidak perlu digunakan se0ara
38
bersamaan. Kedua apabila -3! yang sifatnya berlebihan tersebut tidak disingkirkan (ba0a< diserahkan kepada pengelola barang) tentunya membutuhkan biaya baik biaya perawatan maupun biaya gaji untuk personel yang merawat -3!. Ketiga -3! tersebut membutuhkan tempat penyimpanan sehingga apabila -3! tersebut tidak disingkirkan juga akan memboroskan tempat dan yang keempat apabila -3! tersebut akan digunakan di masa mendatang mungkin sekali -3! sudah merupakan aset yang ketinggalan 9aman. ) -3! yang hilang Se0ara administratif -3! yang hilang harus disingkirkan. ?al ini penting dilakukan selain sebagai
satu bentuk pertanggungjawaban si pemakai
pengambilan keputusan dan tindakan sebagai konsekuensi atas hilangnya aset tesebut juga untuk pengambilan keputusan maupun tindakan manajemen berikutnya khususnya untuk pengadaan -3! baru untuk menghindari gangguan ataupun stagnasi kegiatan suatu unit kerja. $ujuan dari penghapusan -3! antara lain< (") men0egah timbulnya akibatakibat yang merugikan dalam arti seluasluasnyaD (%) memanfaatkan kembali
-3!
yang
telah
membutuhkan1menggunakannyaD
(')
dihapus dapat
dalam
dijadikan
salah
unit satu
yang sumber
penerimaan !egaraD dan () apabila barang tersebut dipertukarkan akan mendapatkan aset baru yang lebih baik1menguntungkan negara dan sesuai ketentuan yang berlaku. Syaratsyarat yang harus diperhatikan dalam penghapusan -3! adalah sebagai berikut< ". Persyaratan penghapusan -3! selain tanah dan1atau bangunan a. 3emenuhi persyaratan teknis ") se0ara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaikiD
39
%) se0ara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasiD ') barang telah melampaui batas waktu kegunaannya1kadaluarsaD ) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis aus dan lainlain sejenisnyaD atau *)
berkurangnya
barang
dalam
timbangan1ukuran
disebabkan
penggunaan1susut dalam penyimpanan1pengangkutan. b. 3emenuhi persyaratan ekonomis yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperolehD atau 0. -arang hilang atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman. %. Persyaratan penghapusan -3! berupa tanah dan1atau bangunan a. barang dalam kondisi rusak berat karena ben0ana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (for0e majeur)D b. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan /en0ana Umum $ata /uang (/U$/) karena adanya perubahan tata ruang kotaD 0. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi kare na perkembangan tugasD d. penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensiD atau e. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan ren0ana strategis pertahanan. ,da dua ma0am penghapusan antara lain penghapusan dari aftar -arang Pengguna -arang (-P) dan1atau aftar -arang Kuasa Pengguna (-KP) dan penghapusan dari aftar -3!1. Penghapusan -3!1 dari aftar -arang Pengguna dan1atau aftar -arang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal -3!1 dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna -arang
40
dan1atau Kuasa Pengguna -arang dengan 0ara menerbitkan suatu keputusan penghapusan. Penghapusan -3!1 dari aftar -3!1 dilakukan dalam hal -3!1 dimaksud sudah beralih kepemilikannya karena pemindahtanganan menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya menjalankan ketentuan undang undang terjadi pemusnahan atau karena sebabsebab lain seperti dikemukakan di atas. Setelah proses penghapusan dengan 0ara menerbitkan suatu keputusan penghapusan pengguna barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada pengelola barang dengan dilampiri keputusan penghapusan berita a0ara penghapusan dan1atau bukti setor risalah lelang dan dokumen lainnya paling lambat satu bulan sejak serah terima. Perubahan aftar -arang Pengguna dan1atau aftar -arang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan di0antumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan $ahunan Pengguna -arang dan1atau Kuasa Pengguna -arang. j. Penatausahaan5
Penatausahaan -3! meliputi pembukuan in4entarisasi dan pelaporan -3!. alam penatausahaan -3! ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi -3!. Penatausahaan -3! dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan -3! yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan nera0a pemerintah pusat. Sedangkan penatausahaan -3! dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan -3! adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan -3! dapat dilaksanakan sesuai dengan a9as fungsional kapastian hukum transparansi dan keterbukaan efisiensi akuntabilitas dan kepastian nilai. Penatausahaan -3! bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan -3! yang meliputi penatausahaan pada Pengguna1Kuasa Pengguna -arang dan Pengelola -arang sebagaimana diatur dalam
Peraturan
3enteri
Keuangan
!omor
"%&1P3K.&@1%&
tentang
41
Penatausahaan -arang 3ilik !egara. Laporan -arang 3ilik !egara (L-3!) sebagai output utama penatausahaan merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan -3! yang dilakukan oleh pengguna1pengelola barang dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (predi0tion 4alue) terkait -3!. L-3! juga merupakan bahan untuk menyusun nera0a pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 2leh karena itu kebijakan akuntansi -3! menga0u pada PP !omor #" $ahun %&"& tentang Standar ,kuntansi Pemerintahan yang merupakan prinsipprinsip dasar pengakuan pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum. ,gar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas maka informasi yang disajikan dalam L-3! harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan yaitu rele4an andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan dikatakan rele4an apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang rele4an memiliki manfaat umpan balik (feedba0k 4alue) memiliki manfaat prediktif (predi0ti4e 4alue) disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin yaitu men0akup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. alam rangka men0apai kualitas L-3! sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut maka dalam pen0atatan dan pelaporan -3! dilakukan halhal sebagai berikut < ") Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barangD %) Penyajian -3! sesuai -agan ,kun Standar (-,S)D ') Kebijakan kapitalisasi -3!D ) /ekonsiliasi nilai -3!. ?asil penatausahaan -3! selain digunakan dalam rangka penyusunan nera0a pemerintah pusat setiap tahun juga dapat digunakan untuk peren0anaan
42
kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan -3! dalam penyusunan ren0ana anggaran dan pengamanan administrasi -3!. k. Pem$naan6 &enga7asan an &engenal$an5
") Pembinaan alam Pasal # ayat " dan % PP @ $ahun %&&@ dinyatakan bahwa 3enteri Keuangan menetapkan kebijakan umum kebijakan teknis dan pembinaan pengelolaan -3!. ?al ini mengandung arti bahwa kewenangan 3enteri Keuangan sebagai pengelola barang yang dikuasakan kepada +K! adalah sebagai fungsi regulator. +K! sendiri selain sebagai regulator juga mempunyai peran lain sebagai eksekutor. Sesuai Keputusan 3enteri Keuangan (K3K) nomor '"1K3.&@1%&&A tanggal "A +uni %&&A peran eksekutor di lapangan dalam hal ini dikuasakan kepada Kantor :ilayah (Kanwil) +K! dan Kantor Pelayanan Kekayaan !egara dan Lelang (KPK!L). Sebagai
regulator
+K!
dituntut
memiliki arti sebagai pembuat kebijakan umum dan kebijakan teknis yang 4isioner (melihat jauh ke depan) karena pertimbangan perubahan peran yang semula aset administrator menjadi aset manager. %) Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui yang sebenarnya mengenai pelaksanaan peren0anaan kebutuhan dan penganggaran pengadaan penggunaan pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan penilaian penghapusan pemindahtanganan dan penatausahaan -3! ses uai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk mengarahkan agar pelaksanaan peren0anaan kebutuhan dan penganggaran pengadaan penggunaan pemanfaatan
pengamanan
dan
pemeliharaan
penilaian
penghapusan
pemindahtanganan dan penatausahaan -3! berjalan sesuai dengan ren0ana dan sasaran yang telah ditetapkan.
43
/uang lingkup pengawasan dan pengendalian oleh Pengelola -arang 3ilik !egara kepada Pengguna -arang dan1atau Kuasa Pengguna -arang meliputi seluruh
siklus
pengelolan
-3!
ke0uali
pembinaan
pengawasan
dan
pengendalian itu sendiri. ?asil pengawasan dan pengendalian -3! dilaporkan oleh irektur +enderal Kekayaan !egara kepada 3enteri Keuangan selaku pengelola barang setiap semester sebagai bahan pembinaan e4aluasi dan in4estigasi. 2.".". Pengaruh ,ungs$ D%+N
ari pelaksanaan In4entarisasi dan Penilaian (IP) banyak hal yang telah di0apai +K! antara lain memberikan nilai wajar seluruh -3! dengan perolehan sampai dengan '" esember %&& yang bernilai /p."& atau tidak mempunyai nilai dinilai ulang maka seluruh -3! telah mempunyai nilai wajar karena menurut -PK -3! dengan perolehan setelah '" esember %&& tidak perlu dinilai ulang karena sudah wajar di samping itu dari pelaksanaan IP +K! telah mempunyai data tentang barang rusak berat atau rusak ringan barang yang tidak ditemukan barang idle barang sengketa dan lainlain walaupun pada kenyataannya data tersebut masih berada di Kanwil +K! atau KPK!L dan dari pelaksanaan IP ini +K! juga telah membantu K1L untuk menerapkan penggunaan SI3,K -3!. ari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh +K! tingkat pen0apaian atau output yang dihasilkan +K! dan berbagai penjelasan dan klarifikasi atas pertanyaan dan1atau temuan sementara -PK pada kegiatan tri partit memang belum dapat mengangkat opini LKPP tahun %&&A dari dis0laimer ($3P) menjadi :ajar engan Penge0ualian (:P) tetapi telah mengangkat opini beberapa LKKL dari ad4erse menjadi dis0laimer atau dari
44
dis0laimer menjadi :P dan dari :P menjadi :ajar $anpa Penge0ualian (:$P) atau bertahan dengan :P atau :$P. Pada tahun anggaran %&&= selain dapat meningkatkan opini beberapa LKKL +K! dapat pula membantu meningkatkan
opini
LKPP
dari
dis0laimer
menjadi
:P
dan
dapat
mempertahankannya sampai dengan LKPP tahun %&"".
BAB III PENUTUP 3.1. *$m&ulan ari pemaparan bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa irektorat
+enderal Kekayaan !egara (+K!) mempunyai peran yang sangat penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang andal karena dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang dimiliki +K! +K! akan memberikan informasi tentang nilai asset yang nantinya akan menjadi salah satu unsur nera0a pemerintah.
Pembentukan +K! untuk mengelola kekayaan negara memang
sangat berguna dalam pembentukan LKPP karena se0ara nyata telah terbukti dengan adanya pengelolaan kekayaan negara membuat LKPP mendapat opini
45
wajar setelah beberapa tahun sebelumnya selalu mendapat opini disclaimer yang salah satunya disebabkan karena tidak adanya kejelasan asset yang dimiliki oleh Indonesia. alam menjalankan tugas dan fungsinya +K! dibagi menjadi @ bagian yaitu bagian umum bidang lelang bidang penilaian bidang piutang negara bidang pengelolaan kekayaan negara dan bidang kepatuhan internal hukum dan informasi. Setiap bidang mempunyai tugas dan fungsi masingmasing yang telah diatur dalam Peraturan 3enteri Keuangan. 3.2. *aran irektorat +enderal Kekayaan !egara mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting namun tidak semua lapisan masyarakat tahu tentang +K!. 3ungkin hanya segelintir orang yang berkepentingan saja yang mengetahui tentang +K!. Padahal untuk bidangbidang tertentu +K! akan melibatkan masyarakat. Untuk itu sebaiknya pihak +K! sering mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan sosialisasi ke sekolah atau kampus guna memberikan moti4asi kepada para 0i4itas akademika untuk bisa ikut berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi +K!.