PELAPORAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Disusun oleh Teuku Alamsyah Konsultan BERMUTU Provinsi Aceh Sumber: Pedoman DBL KKG dan FKKG Tahun 2010
Setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana KKG/FKKG harus dilaporkan kepada instansi pemberi dana dan instansi terkait. Laporan merupakan bukti nyata sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dilakukan oleh KKG/FKKG penerima DBL kepada instansi pemberi dana dan masyarakat umumnya. Berikut ini dijelaskan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang harus dilakukan oleh KKG/FKKG penerima DBL. A. Pelaporan KKG/FKKG wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan tahap pencairan dan penggunaan dana. Laporan diberikan kepada LPMP sebagai pihak pertama, Dinas Pendidikan Kecamatan/UPTD/Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Direktur Jendral PMPTK sebagai PCU BERMUTU. Sebelum didistribusikan isi laporan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada KKKS dan KKPS. Berdasarkan hasil sipervisi, KKKS dan KKPS membubuhkan tandatangan persetujuan laporan tersebut. Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas publik dari kegiatan ini, laporan juga harus dipublikasikan di sekolah inti agar dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Publikasi ini dapat melalui media cetak maupun elektronik. Laporan yang harus dipersiapkan oleh penerima DBL mencakup dua hal utama; pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Laporan sekurang-kurangnya berisi 3 Informasi utama sebagai berikut 1. Pelaksanaan Kegiatan: a. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan termasuk peserta dan narasumber. b. Hasil pelaksanaan kegiatan sesuai topik kegiatan berdasarkan proposal yang disetujui dan hasil revisi sendiri yang dilaporkan ke LPMP (untuk perubahan di bawah dan sampai dengan 10%). Revisi yang memerlukan persetujuan LPMP (untuk perubahan di atas 10%). c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya
2. Pertanggungjawaban Keuangan: a. Penggunaan DBL sesuai dengan proposal yang disetujui dan hasil revisi sendiri yang dilaporkan ke LPMP (untuk perubahan di bawah dan sampai dengan 10%)/revisi yang memerlukan persetujuan LPMP (untuk perubahan di atas 10%). b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan bukti transaksi nyata yang terjadi. Bila terjadi kekurangan pembiayaan kelompok/musyawarah kerja diperkenankan untuk menggunakan sumber dana lainnya (BOS) atau kontribusi anggota kelompok. Setiap adanya pemasukan sumber dana lainnya selain DBL dicatat dalam buku Kas Kelompok/Musyawarah Kerja. Bila terjadi kelebihan dana maka sisa dana tersebut dapat diusulkan kembali (lihat butir a di atas) atau bila waktu tidak memungkinkan dapat dimasukkan pada proposal tahun anggaran berikutnya dengan mencantumkan sisa dana dan rencana kegiatan yang akan dibiayai. c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya. 3. Rangkuman hasil evaluasi mandiri yang dilakukan sekolah dan gugus. Agar laporan memuat kedua informasi utama tersebut, maka harus digunakan format laporan sebagai berikut. 1. Lembar pengesahan oleh atasan langsung (contoh lampiran 1) 2. Kata pengantar 3. Daftar isi 4. Bab I Pendahuluan (latar belakang, tujuan program, hasil yang diharapkan, sasaran, dan sebagainya). 5. Bab II Pelaksanaan Program (menginformasikan semua kegiatan sesua dengan rencana kerja yang disepakati yang mencakup tempat, waktu, kegiatan, penggunaan dana, masalah dan upaya pemecahan masalah).
6. Bab III Pelaksanaan Kegiatan a. Hasil pelaksanaan Kegiatan b. Pertanggungjawaban Dana 7. Bab IV Rangkuman Hasil Evaluasi Mandiri 8. Bab V kesimpulan dan Rekomendasi
9. Lampiran-lampiran a. Hasil evaluasi mandiri oleh sekolah b. Hasil evaluasi mandiri oleh KKG/FKKG. c. Dokumen hasil kegiatan d. Fotokopi dokumen pertanggungjawaban keuangan (asli disimpan di masing-masing KKG/FKKG). Laporan dibuat 1 (satu) atau 2 (dua) kali sesuai dengan tahap pencairan dan pertanggungjawaban.
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Kegiatan :
Laporan Penggunaan Dana Bantuan Langsung (DBL) KKG Gugus Bungong Seuleupok Banda Aceh Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Tahun
: : : :
Ketua Bendahara Sekretaris
: : :
Alamat Sekolah Inti : SD Negeri .......... Jalan.............. Kabupaten/Kota.............................. Telepon :
..................., ......................., 2011 Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Bungong Seuleupok Kota Banda Aceh
(Drs. Sofyan Sulaiman) NIP 195308111981031007
Ketua KKG Gugus Kota Banda Aceh
(Nurhikmah, A. Ma.) NIP
PELAPORAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Disusun oleh Teuku Alamsyah Konsultan BERMUTU Provinsi Aceh Sumber: Pedoman DBL MGMP dan FMGMP Tahun 2010
Setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana MGMP/FMGMP harus dilaporkan kepada instansi pemberi dana dan instansi terkait. Laporan merupakan bukti nyata sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dilakukan oleh MGMP/FMGMP penerima DBL kepada instansi pemberi dana dan masyarakat umumnya. Berikut ini dijelaskan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang harus dilakukan oleh MGMP/FMGMP penerima DBL. A. Pelaporan MGMP/FMGMP wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan tahap pencairan dan penggunaan dana. Laporan diberikan kepada LPMP sebagai pihak pertama, Dinas Pendidikan Kecamatan/UPTD/Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Direktur Jendral PMPTK sebagai PCU BERMUTU. Sebelum didistribusikan isi laporan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada MKKS dan MKPS. Berdasarkan hasil sipervisi, MKKS dan MKPS membubuhkan tandatangan persetujuan laporan tersebut. Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas publik dari kegiatan ini, laporan juga harus dipublikasikan di sekolah inti agar dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Publikasi ini dapat melalui media cetak maupun elektronik. Laporan yang harus dipersiapkan oleh penerima DBL mencakup dua hal utama; pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Laporan sekurang-kurangnya berisi 3 Informasi utama sebagai berikut 1. Pelaksanaan Kegiatan: a. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan termasuk peserta dan narasumber. b. Hasil pelaksanaan kegiatan sesuai topik kegiatan berdasarkan proposal yang disetujui dan hasil revisi sendiri yang dilaporkan ke LPMP (untuk perubahan di bawah dan sampai dengan 10%). Revisi yang memerlukan persetujuan LPMP (untuk perubahan di atas 10%). c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya
2. Pertanggungjawaban Keuangan: a. Penggunaan DBL sesuai dengan proposal yang disetujui dan hasil revisi sendiri yang dilaporkan ke LPMP (untuk perubahan di bawah dan sampai dengan 10%)/revisi yang memerlukan persetujuan LPMP (untuk perubahan di atas 10%). b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan bukti transaksi nyata yang terjadi. Bila terjadi kekurangan pembiayaan kelompok/musyawarah kerja diperkenankan untuk menggunakan sumber dana lainnya (BOS) atau kontribusi anggota kelompok. Setiap adanya pemasukan sumber dana lainnya selain DBL dicatat dalam buku Kas Kelompok/Musyawarah Kerja. Bila terjadi kelebihan dana maka sisa dana tersebut dapat diusulkan kembali (lihat butir a di atas) atau bila waktu tidak memungkinkan dapat dimasukkan pada proposal tahun anggaran berikutnya dengan mencantumkan sisa dana dan rencana kegiatan yang akan dibiayai. c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya. 3. Rangkuman hasil evaluasi mandiri yang dilakukan sekolah dan gugus. Agar laporan memuat kedua informasi utama tersebut, maka harus digunakan format laporan sebagai berikut. 1. Lembar pengesahan oleh atasan langsung (contoh lampiran 1) 2. Kata pengantar 3. Daftar isi 4. Bab I Pendahuluan (latar belakang, tujuan program, hasil yang diharapkan, sasaran, dan sebagainya). 5. Bab II Pelaksanaan Program (menginformasikan semua kegiatan sesua dengan rencana kerja yang disepakati yang mencakup tempat, waktu, kegiatan, penggunaan dana, masalah dan upaya pemecahan masalah).
6. Bab III Pelaksanaan Kegiatan a. Hasil Pelaksanaan Kegiatan b. Pertanggungjawaban Dana 7. Bab IV Rangkuman Hasil Evaluasi Mandiri 8. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 9. Lampiran-lampiran a. Hasil evaluasi mandiri oleh sekolah b. Hasil evaluasi mandiri oleh MGMP/FMGMP. c. Dokumen hasil kegiatan d. Fotokopi dokumen pertanggungjawaban keuangan (asli disimpan di masingmasing MGMP/FMGMP). Laporan dibuat 1 (satu) atau 2 (dua) kali sesuai dengan tahap pencairan dan pertanggungjawaban.
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Kegiatan :
Laporan Penggunaan Dana Bantuan Langsung (DBL) MGMP Bahasa Indonesia Tgk. Chik Ditiro Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Tahun
: : : :
Ketua Bendahara Sekretaris
: : :
Alamat Sekolah Inti : SMP Negeri .......... Jalan.............. Kabupaten/Kota.............................. Telepon :
..................., ......................., 2011 Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh
(Drs. Sofyan Sulaiman) NIP 195308111981031007
Ketua MGMP Bahasa Indonesia Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh
(Dra.Faridah Hanum) NIP
PELAPORAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Disusun oleh Teuku Alamsyah Konsultan BERMUTU Provinsi Axeh Sumber: Pedoman DBL KKKS dan FKKKS Tahun 2010
Setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana KKKS/FKKKS harus dilaporkan kepada instansi pemberi dana dan instansi terkait. Laporan merupakan bukti nyata sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dilakukan oleh KKKS/FKKKS penerima DBL kepada instansi pemberi dana dan masyarakat umumnya. Berikut ini dijelaskan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang harus dilakukan oleh KKKS/FKKKS penerima DBL. A. Pelaporan KKKS/FKKKS wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan tahap pencairan dan penggunaan dana. Laporan diberikan kepada LPMP sebagai pihak pertama, Dinas Pendidikan Kecamatan/UPTD/Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Direktur Jendral PMPTK sebagai PCU BERMUTU. Sebelum didistribusikan isi laporan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada KKPS. Berdasarkan hasil sipervisi, KKPS membubuhkan tandatangan persetujuan laporan tersebut. Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas publik dari kegiatan ini, laporan juga harus dipublikasikan di sekolah inti agar dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Publikasi ini dapat melalui media cetak maupun elektronik. Laporan yang harus dipersiapkan oleh penerima DBL mencakup dua hal utama; pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Laporan sekurang-kurangnya berisi 3 Informasi utama sebagai berikut 1. Pelaksanaan Kegiatan: a. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan termasuk peserta dan narasumber. b. Hasil pelaksanaan kegiatan sesuai topik kegiatan berdasarkan proposal yang disetujui dan hasil revisi sendiri yang dilaporkan ke LPMP (untuk perubahan di bawah dan sampai dengan 10%). Revisi yang memerlukan persetujuan LPMP (untuk perubahan di atas 10%). c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya
2. Pertanggungjawaban Keuangan: a. Penggunaan DBL sesuai dengan proposal yang disetujui dan hasil revisi sendiri yang dilaporkan ke LPMP (untuk perubahan di bawah dan sampai dengan 10%)/revisi yang memerlukan persetujuan LPMP (untuk perubahan di atas 10%). b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan bukti transaksi nyata yang terjadi. Bila terjadi kekurangan pembiayaan kelompok/musyawarah kerja diperkenankan untuk menggunakan sumber dana lainnya (BOS) atau kontribusi anggota kelompok. Setiap adanya pemasukan sumber dana lainnya selain DBL dicatat dalam buku Kas Kelompok/Musyawarah Kerja. Bila terjadi kelebihan dana maka sisa dana tersebut dapat diusulkan kembali (lihat butir a di atas) atau bila waktu tidak memungkinkan dapat dimasukkan pada proposal tahun anggaran berikutnya dengan mencantumkan sisa dana dan rencana kegiatan yang akan dibiayai. c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya. 3. Rangkuman hasil evaluasi mandiri yang dilakukan sekolah dan gugus. Agar laporan memuat kedua informasi utama tersebut, maka harus digunakan format laporan sebagai berikut. 1. Lembar pengesahan oleh atasan langsung (contoh lampiran 1) 2. Kata pengantar 3. Daftar isi 4. Bab I Pendahuluan (latar belakang, tujuan program, hasil yang diharapkan, sasaran, dan sebagainya). 5. Bab II Pelaksanaan Program (menginformasikan semua kegiatan sesua dengan rencana kerja yang disepakati yang mencakup tempat, waktu, kegiatan, penggunaan dana, masalah dan upaya pemecahan masalah). 6. Bab III Pelaksanaan Kegiatan a. Hasil Pelaksanaan Kegiatan b. Pertanggungjawaban Dana 7. Bab IV Rangkuman Hasil Evaluasi Mandiri 8. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 9. Lampiran-lampiran a. Hasil evaluasi mandiri oleh sekolah b. Hasil evaluasi mandiri oleh KKKS/FKKKS. c. Dokumen hasil kegiatan d. Fotokopi dokumen pertanggungjawaban keuangan (asli disimpan di masingmasing KKKS/FKKKS). Laporan dibuat 1 (satu) atau 2 (dua) kali sesuai dengan tahap pencairan dan pertanggungjawaban.
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Kegiatan :
Laporan Penggunaan Dana Bantuan Langsung (DBL) KKKS Gugus Bungong Meulu Banda Aceh Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Tahun
: : : :
Ketua Bendahara Sekretaris
: : :
Alamat Sekolah Inti : SD Negeri .......... Jalan.............. Kabupaten/Kota.............................. Telepon :
..................., ......................., 2011 Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh
Ketua KKKS Gugus Bungong Meulu Kota Banda Aceh
(Drs. Sofyan Sulaiman) NIP 195308111981031007
(Dra. Rosmawati MS.) NIP
PELAPORAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Disusun oleh Teuku Alamsyah Konsultan BERMUTU Provinsi Aceh Sumber: Pedoman DBL MKKS dan FMKKS Tahun 2010
Setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana MKKS/FMKKS harus dilaporkan kepada instansi pemberi dana dan instansi terkait. Laporan merupakan bukti nyata sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dilakukan oleh MKKS/FMKKS penerima DBL kepada instansi pemberi dana dan masyarakat umumnya. Berikut ini dijelaskan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang harus dilakukan oleh MKKS/FMKKS penerima DBL. A. Pelaporan MKKS/FMKKS wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan tahap pencairan dan penggunaan dana. Laporan diberikan kepada LPMP sebagai pihak pertama, Dinas Pendidikan Kecamatan/UPTD/Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Direktur Jendral PMPTK sebagai PCU BERMUTU. Sebelum didistribusikan isi laporan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada MKPS. Berdasarkan hasil sipervisi, MKPS membubuhkan tandatangan persetujuan laporan tersebut. Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas publik dari kegiatan ini, laporan juga harus dipublikasikan di sekolah inti agar dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Publikasi ini dapat melalui media cetak maupun elektronik. Laporan yang harus dipersiapkan oleh penerima DBL mencakup dua hal utama; pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Laporan sekurang-kurangnya berisi 3 Informasi utama sebagai berikut 1. Pelaksanaan Kegiatan: a. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan termasuk peserta dan narasumber. b. Hasil pelaksanaan kegiatan sesuai topik kegiatan berdasarkan proposal yang disetujui dan hasil revisi sendiri yang dilaporkan ke LPMP (untuk perubahan di bawah dan sampai dengan 10%). Revisi yang memerlukan persetujuan LPMP (untuk perubahan di atas 10%). c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya
2. Pertanggungjawaban Keuangan: a. Penggunaan DBL sesuai dengan proposal yang disetujui dan hasil revisi sendiri yang dilaporkan ke LPMP (untuk perubahan di bawah dan sampai dengan 10%)/revisi yang memerlukan persetujuan LPMP (untuk perubahan di atas 10%). b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan bukti transaksi nyata yang terjadi. Bila terjadi kekurangan pembiayaan kelompok/musyawarah kerja diperkenankan untuk menggunakan sumber dana lainnya (BOS) atau kontribusi anggota kelompok. Setiap adanya pemasukan sumber dana lainnya selain DBL dicatat dalam buku Kas Kelompok/Musyawarah Kerja. Bila terjadi kelebihan dana maka sisa dana tersebut dapat diusulkan kembali (lihat butir a di atas) atau bila waktu tidak memungkinkan dapat dimasukkan pada proposal tahun anggaran berikutnya dengan mencantumkan sisa dana dan rencana kegiatan yang akan dibiayai. c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
3. Rangkuman hasil evaluasi mandiri yang dilakukan sekolah dan gugus. Agar laporan memuat kedua informasi utama tersebut, maka harus digunakan format laporan sebagai berikut. 1. Lembar pengesahan oleh atasan langsung (contoh lampiran 1) 2. Kata Pengantar 3. Daftar Isi 4. Bab I Pendahuluan (latar belakang, tujuan program, hasil yang diharapkan, sasaran, dan sebagainya). 5. Bab II Pelaksanaan Program (menginformasikan semua kegiatan sesua dengan rencana kerja yang disepakati yang mencakup tempat, waktu, kegiatan, penggunaan dana, masalah dan upaya pemecahan masalah). 6. Bab III Pelaksanaan Kegiatan a. Hasil Pelaksanaan Kegiatan b. Pertanggungjawaban Dana 7. Bab IV Rangkuman Hasil Evaluasi Mandiri 8. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 9. Lampiran-lampiran a. Hasil evaluasi mandiri oleh sekolah b. Hasil evaluasi mandiri oleh KKKS/FKKKS. c. Dokumen hasil kegiatan d. Fotokopi dokumen pertanggungjawaban keuangan (asli disimpan di masingmasing MKKS/FMKKS). Laporan dibuat 1 (satu) atau 2 (dua) kali sesuai dengan tahap pencairan dan pertanggungjawaban.
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Kegiatan :
Laporan Penggunaan Dana Bantuan Langsung (DBL) MKKS Teuku Panglima Polem Banda Aceh Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Tahun
: : : :
Ketua Bendahara Sekretaris
: : :
Alamat Sekolah Inti : SMP Negeri .......... Jalan.............. Kabupaten/Kota.............................. Telepon :
..................., ......................., 2011 Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh
Ketua MKKS Teuku Panglima Polem Kota Banda Aceh
(Drs. Sofyan Sulaiman) NIP 195308111981031007
(Drs. M. Nasir, M. Pd.) NIP
