Laporan Pendahuluan Masterplan Terminal Penumpang Tipe b

MasterPLAN Terminal Angkutan Darat Tipe B di Kabupaten Buton

LAPORAN PENDAHULUAN

2018

LAPORAN PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Ketersediaan merupakan

suatu

prasarana persyaratan

dan

sarana

transportasi

utama

dalam

mendukung

pengembangan wilayah suatu daerah, terutama bagi daerah yang mempunyai potensi sumber daya yang besar namun kurang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai termasuk ketersedian terminal bus. Terminal bus adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal adalah suatau fasilitas yang sangat kompleks, banyak kegiatan tertentu yang dilakukan disana, terkadang secara bersamaan secara paralel sering terjadi kemacetan yang cukup mengganggu.

Terminal

adalah

titik

pertemuan

antara

penumpang dan barang yang memasuki serta meninggalkan suatu

sistem

transportasi.

Terminal

bukan

saja

merupakan

komponen fungsional utama dari sistem transportasi tetapi juga merupakan prasarana yang merupakan biaya yang besar dan titik kemacetan yang terjadi. Direktur Jendral Perhubungan Darat (1995) menyatakan bahwa terminal angkutan umum merupakan titik simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana angkutan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, berupa tempat kendaraan umum menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau barang, bongkar muat barang, sebagai tempat berpindahnya penumpang baik intra maupun antar moda transportasi yang terjadi sebagai akibat

Masterplan Terminal Type B di Kabupaten Buton

BAB I | 1

LAPORAN PENDAHULUAN

adanya arus pergerakan manusia dan barang serta adanya tuntutan efisiensi transportasi. transportasi. Terminal

penumpang

tipe

B,

berfungsi

melayani

kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan atau Angkutan Pedesaan (Ades). Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.31 Tahun

1993 tentang terminal transportasi transportasi jalan,

terminal berfungsi sebagai berikut : Fungsi kenyamanan

terminal

bagi

menunggu,

penumpang,

adalah

untuk

kenyamanan perpindahan dari satu

moda atau kendaraan yang satu ke moda atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (pelataran parkir, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket, dll) serta serta fasilitas

parkir

bagi

kendaraan

pribadi

atau

kendaraan

penumpang. Fungsi terminal bagi pemerintah, antara lain adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan restribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan. Fungsi

terminal

bagi

operator

/

pengusaha

jasa

angkutan adalah untuk un tuk pengaturan pe ngaturan pelayanan operasi o perasi bus, bu s, menyediakan fasilitas istirahat dan informasi in formasi awak bus dan fasilitas pangkalan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan arus barang dan penumpang yang sejalan dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, maka perlu dipersiapkan rencana pengembangan Terminal Regional Tipe B Kabupaten Buton yang terarah secara


BAB I | 2

LAPORAN PENDAHULUAN

konsepsional dan terpadu, baik dalam pengaturan prasarana, sarana, dan sistem operasional sesuai dengan persyaratan dalam bentuk masterplan. Masterplan merupakan rencana teknik dan program tata bangunan

dan

lingkungan,

pembangunannya,

sebagai

serta salah

pedoman satu

pengendalian

alat

pengendali

pemanfaatan ruang ( space space use) use) yang diberlakukan secara khusus pada

bangunan

atau

kelompok

bangunan

dalam

suatu

lingkungan/ kawasan. Masterplan memberikan arahan arsitektural kepada rencana teknis/rancangan bangunan (building (building design) design) yang Akan dibangun pada daerah atau kawasan tertentu, dengan tujuan untuk memberikan arahan lingkungan binaan pada daerah-daerah yang dapat memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat. Masterplan

harus

searah

dengan

kebijaksanaan

pembangunan di perkotaan yang telah digariskan digarisk an dalam rencana tata ruang kota, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk dapat diberlakukan sebagai salah satu alat pengendali, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang selaras untuk menunjang peraturan daerah tentang bangunan yang ada bagi daerah setempat, atau peraturan yang akan diberlakukan pada kawasan tersebut. Masterplan berisikan rumusan tentang rencana tapak pemanfaatan ruang kawasan; rencana teknik jaringan utilitas berisikan arahan letak dan penampang air bersih, air hujan, air limbah, gas, listrik, telepon, dan sampah; rencana teknik jaringan jalan berisikan arahan letak dan penampang penampang jaringan jalan; rencana

teknik

bangunan

gedung

berisikan

arahan

letak,

penampang, dan arsitektur lingkungan bangunan dan gedung; rencana teknik bukan bangunan gedung. Masterplan Terminal Tipe B di Kabupaten Buton diharapkan Akan membuka akses jalur transportasi darat antar Kota dalam


BAB I | 3

LAPORAN PENDAHULUAN

Provinsi

(AKDP)

dan

antar

kecamatan

sekitarnya

dalam

Kabupaten Kabupaten Buton. Dalam konsep desain konstruksi terminal dasar Infrastruktur

dan

sarana penunjang ditekankan pada

pendekatan penyebaran jaringan trayek utama dan sarana secara merata serta

mampu

memenuhi

segala

macam

kebutuhan transportasi masyarakat yang terintegrasi dengan segala

moda

transportasi

lainnya

yang

eksteren

melayani

fungsinya terhadap wilayah Kabupaten Buton untuk masa mendatang.

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Kegiatan Penyusunan Master Plan Terminal Tipe B di Kab. Buton bermaksud untuk : a. Untuk menetapkan, mengidentifikasi, dan melakukan kajian penataan ruang dan investigasi design teknis bagi lokasi pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Buton yang merupakan prasarana

transportasi

darat

kabupaten

sebagai

pusat

penyebar kegiatan ekonomi baru bagi Kab Buton khususnya dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan memiliki karakteristik kawasan tersendiri. tersendiri. b. Sebagai langkah dalam menunjang perencanaan dan penyiapan design teknis termasuk anggaran biaya kegiatan pembangunan fisik terminal berdasarkan pertimbangan proses perancangan dan kriteria arahan perencanaan transportasi darat juga mengamankan area yang menjadi lokasi terminal utamanya berkaitan dengan pembebasan lahan, penyiapan akses jalan masuk dan penyiapan masyarakat sekitar lokasi. Sasaran dari kegiatan penyusunan Dokumen Master Plan Terminal Tipe B di Kab. Buton Selatan adalah: a. Mengidentifikasikan proses penentuan dan perancangan lokasi terminal dan design arsitektur bangunan b. Mengidentifikasi besar biaya pembangunan terminal


BAB I | 4

LAPORAN PENDAHULUAN

c.

Merumuskan

kebutuhan

ruang

sarana

dan

prasarana

kegiatan terminal d. Menentukan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

1.3.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Wilayah Perencanaan Berdasarkan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kabupaten Buton, wilayah perencanaan terminal regional tipe Kabupaten Buton berlokasi di Desa Wasaga, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Ruang Lingkup Pekerjaan/Pengadaan Jasa Konsultasi Ruang

lingkup

kegiatan

dan

tahapan

Kegiatan

Penyusunan Master Plan Terminal Tipe B di Kabupaten Buton adalah sebagai berikut: a. Kajian perencanaan secara permanen sebuah terminal penumpang dan barang meliputi fungsi terminal penumpang yang Akan melayani kawasan di Kab. Buton b. Kajian

terhadap

perancangan

kaidah-kaidah

pada

kawasan

perencanaan

dengan

dan

memperhatikan

kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. c.

Kajian

terhadap

aspek

transportasi

terutama

aktivitas

transportasi darat. d. Identifikasi fungsi dan peran kawasan transportasi di Kab. Buton saat ini e.

Identifikasi aktivitas yang berkembang di kawasan di kab. Buton dan jaringan transportasi yang sudah ada

f.

Identifikasi arus pergerakan barang dan manusia di kawasan di Kab. Buton.

g. Identifikasi keterkaitan sarana transportasi darat di kawasan Terminal Tipe B di Kab Buton dengan pusat-pusat kegiatan regional dan daerah hinterland-nya.


BAB I | 5

LAPORAN PENDAHULUAN

h.

Analisa

element-elemen

perencanaan

kawasan,

kondisi

ekonomi dan social budaya, sarana prasarana kawasan, kebutuhan ruang aktivitas, dan daya tampung kawasan.

1.4.

SUBSTANSI MASTERPLAN Program Tata Bangunan dan Lingkungan Program kebutuhan bangunan dan lingkungan yang disusun untuk kurun waktu tertentu (5-10 tahun) yang menyangkut macam, jumlah, besaran dan luasan, termasuk di dalamnya adalah program penetapan fungus bangunan, kebutuhan ruang terbuka, fasilitas umum, dan fasilitas sosisal Arahan Program Investasi Program investasi yang disusun berdasarkan program bangunan dan

lingkungan

bersifat

indikasi,

tidak

hanya

investasi

pembangunan yang Akan dibiayai oleh pemerintah dari berbagai sektor daerah dan pusat tetapi juga oleh dunia usaha dan masyarakat.

1.5.

OUTPUT Hasil/produk yang Akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultasi adalah berupa Dokumen Master Plan Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Buton.


BAB I | 6

LAPORAN PENDAHULUAN

BAB II. METODOLOGI DAN PENDEKATAN KAJIAN PEKERJAAN 2.1.

PENDEKATAN Metodelogi ini bertujuan untuk memudahkan proses pembahasan studi secara struktur dan terarah. Pencapaian tujuan study biasanya Akan melalui beberapa tahapan study, dengan tahap-tahap sebagai berikut: a.

Tahap Persiapan Tahapan ini terdiri atas 3 kegiatan yaitu: 1. Persiapan

administrasi

berupa

kegiatan

untuk

menyelesaikan dokumen kerja dengan pihak pemberi kerja; 2. Menyusun tim studi dengan job-description sesuai tenaga ahli; 3. Pemantapan metodolgi; merencanaakan secara detail tahap-tahap pelaksanaan kegiatan berikutnya, untuk mengefisienkan waktu dan sumber daya. b.

Kebutuhan data awal Data sekunder yang dibutuhkan untuk melakukan pemilihan lokasi kawasan terminal regional tipe B, antara lain: 1. Data rute dan trayek angkutan penumpang termasuk lokasi-lokasi terminal yang ada saat ini; 2. Data-data kebijakan pemerintah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan terminal; 3. Data gambaran wilayah studi, meliputi kondisi sosial ekonomi serta data tata ruang dan peruntukan lahan; 4. Data lalu lintas angkutan penumpang eksisting; 5. Data jaringan transportasi eksisting, meliputi data mengenai kondisi dan tingkat pelayanan jaringan transportasi;


BAB II | 1

LAPORAN PENDAHULUAN

6. Data kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Kabupaten Buton Data Primer yang diperlukan dalam pemilihan lokasi terminal: 1. Survei identifikasi rute/trayek angkutan umum; 2. Survei topografi pada area yang ditunjuk sebagai lokasi perencanaan terminal; 3. Survei tanah pada area lokasi perencanaan terminal. c.

Metode Pengumpulan data 1. Survei Primer a) Survei identifikasi rute angkutan umum, survey ini dilakukan utnuk mengetahui kondisi dan pelayanan rute angkutan umum wilayah studi. b) Survei topografi dan survey geoteknik, survey topografi dan survey geoteknik dalam studi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi umum lahan tapak terminal. Kegiatan survey ini antara lain : -

Ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk pengembangan

-

Kondisi lahan dan kontur tanah

-

Kondisi prasarana berupa jalan eksisting

-

Luasan lahan serta struktur dan infrastruktur yang direncanakan.

2. Survei Sekunder Survei sekunder dilakukan dengan mendatangi instansi terkait untuk mendapatkan dokumentasi darat sistem transportasi, perencana tata ruang dan sejumlah instantsi yang

menyediakan

data

yang

terkait

dengan

pelaksanaan studi. d.

Tahap Pemilihan Lokasi Tahapan yang perlu dilakukan dalam penentuan lokasi alternatif terminal adalah: 1. Identifikasi tipe terminal yang akan dibangun


BAB II | 2

LAPORAN PENDAHULUAN

2. Estimasi kebutuhan luasan lahan yang diperlukan. Estimasi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perkiraan jumlah lintasan bus yang Akan dilayani, jumlah bus dan jumlah penumpang perhari yang Akan dilayani, serta luas lahan yang diperlukan untuk masing-masing komponen prasarana terminal. 3. Identifikasi karakteristik tata guna lahan dan kondisi jaringan jalan yang ada diekitar terminal. 4. Identifikasi karakteristik dan kondisi lalu lintas yang ada pada jaringan jalan. 5. Identifikasi sistem sirkulasi keluar-masuk bus dan kendaraan lain dari dan ke jaringan jalan disekitar lokasi terminal. 6. Identifikasi

titik

diperkirakan

mana

rawan

dalam

terhadap

jaringan

jalan

kemacetan

sekitar

ataupun

gangguan lalulintas. Untuk Proses pemilihan lokasi dilakukan menjadi dua tahap yaitu: 1. Pemilihan Secara Makro Kriteria

pemilihan

mempertimbangkan

lokasi efesiensi

terminal operasi,

dengan efektifitas,

dorongan bagi pengembangan ekonomi, pemerataan akses, dan fungsi sosial. Kriteria pemilihan tersebut adalah: a) Tata Ruang -

Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Buton

-

Daya dukung lahan

-

Potensi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi

b) Transportasi -

Dukungan perbaikan jaringan trayek

-

Dukungan terhadap perbaikan kinerja jalan

-

Kesesuaian

dengan

rencana

pengembangan

jaringan jalan.


BAB II | 3

LAPORAN PENDAHULUAN

c) Dampak Sosial Budaya d) Dampak Lalu Lintas e) Luas Lahan, kemudahan pelaksanaan f) Dampak perkonomian daerah 2. Pemilihan secara mikro Kriteria Pemilihan lokasi tapak terminal yaitu: a) Kondisi luas lahan dan kontur (dari GPS) b) Kemudahan dalam pembangunan c) Kedektan dengan akses jalan d) Kesesuaian dengan RTRW e) Kedekatan dengan jaringan jalan eksisting f) Pola tata guna lahan dilokasi g) Kondisi hidrologi Kriteria pemilihan lokasi tapak ini bertujuan untuk memberikan

tingkatan

penilaian

pada

kelebihan

dan

kekurangan dari alternatif lokasi tapak yang menjadi target lokasi tapak. e.

Tahap Kajian Transportasi Dalam

perencanaan

diperlukan prediksi

SitePlan

demand

dan

kebutuhan

angkutan

terminal

terminal

dimasa

mendatang. Tahapan yang dilakukan untuk menganalisis demand dan

kebutuhan ruang terminal, yaitu:

1. Pembuatan database jaringan jalan di Kabupaten Buton 2. Identifikasi pola dan hirarki sistem jaringan jalan di Kabupaten Buton. 3. Identifikasi trayek angkutan penumpang eksisting. 4. Identifikasi jenis-jenis angkutan penumpang. 5. Kondisi terminal eksisting. 6. Survei lalu lintas. 7. Survei sosial budaya. 8. Proyeksi

bangkitan

dan

tarikan

penumpang

yang

ditimbulkan akibat pembangunan terminal, dan


BAB II | 4

LAPORAN PENDAHULUAN

9. Proyeksi kebutuhan ruang terminal dari analisa f.

demand.

Tahap Perencanaan Pra Desain dan Perencanaan Layout Tahap ini merupakan tahap desain dari rencana terminal yang mencakup perencanaan pra desain dan SitePlan lokasi terminal terpilih. Perencanaan layout terminal ditentukan oleh pola tata letak atau komposisi Massa dan ruang, fasilitas terminal yang diperlukan, pola sirkulasi manusia dan kendaraan serta kapasitas

rencana

perencanaan

dari

tersebut

terminal

harus

tersebut.

mengikuti

asas

Selain

itu

fungsional,

efesiensi dan harmonis dengan lingkungan disekitarnya yaitu suasana kehiduoan sosial masyarakat. Dasar pertimbangan dalam merencanakan layout terminal tipe B Kabupaten Buton yaitu: 1.

Kondisi Topografi dan tanah Kondisi topografi area lokasi meliputi kemiringan lahan, daya dukung tanah, kedalaman tanah keras, jenis tanah, korelasi lahan dengan jalan raya.

2.

Karakteristik kendaraan angkutan Identifikasi karakteristik kendaraan angkutan terutama kapasitas angkutnya.

3.

Tata letak Bangunan Tata

letak

bangunan

yang

direncanakan

harus

sedemikian rupa sehingga keamanan dan kenyamanan lalu lintas manusia dan kendaraan dapat terjamin. DI samping itu, letak bangunan tersebut disesuaikan dengan kondisi akses jalan yang ada, sehingga menghasilkan suatu struktur yang ekonomis. 4.

Efisiens dan ekonomis Layout terminal yang direncanakan diupayakan sedapat mungkin menghasilkan konstruksi-konstruksi yang efisien dan ekonomis, baik dalam pembangunannya maupun


BAB II | 5

LAPORAN PENDAHULUAN

dalam operasionalnya tanpa mengurangi mutu konstruksi. DI samping itu, dalam pelaksanaan pembangunannya tidak memakan waktu terlalu lama. g.

Tahap Analisis Kelayakan 1. Komponen manfaat dan pendapatan pembangunan dan pengoperasian terminal yang dipertimbangkan dalam analisis kelayakan adalah sebagai berikut: a) Untuk analisis manfaat ekonomi tingkat pengembalian dihitung berdasarkan manfaat penghematan biaya operasi

kendaraan

perjalanan

yang

(BOK),

ditimbulkan

penghemat oleh

waktu

keberadaan

terminal. b) Untuk analisis manfaat finansial tingkat pengembalian dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh dari retribusi terminal, parkir, penyewaan loket, kios/toko, restoran dan pemakaian toilet. 2. Proses Analisis Kelayakan Proses analisis kelayakan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: a) Proses

estimasi

biaya

ekonomi/finansial

(biaya

konstruksi, operasi dan pemeliharaan). b) Proses estimasi manfaat ekonomi dan pendapatan finansial dari sebuah terminal. c) Proses analisis kelayakan untuk mengeluarkan sejumlah indicator kelayakan seperti EIRR/IRR, NVP dan BCR. h.

Tahap Kesimpulan dan Rekomendasi Tahap ini merupakan tahap akhir dari studi yang dilaksanakan. Diharapkan

rekomendasi

digunakan/dimanfaatkan

yang

pada

dihasilkan

pembangunan

dapat konstruksi

terminal tipe B di Kabuoaten Buton.


BAB II | 6

LAPORAN PENDAHULUAN

2.2.

LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN PERENCANAAN. Dasar hukum yang ada kaitannya dalam penyusunan Masterplan terminal Tipe B Kabupaten Buton Adalah sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 132 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. c. Keputusan

Menteri

Perhubungan

No.

KM/31/Tahun

1995

tentang terminal transportasi jalan. d. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran. e. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasaranan dan lalu lintas jalan.

g. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan. h. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. i.

Peraturan Daerah NTB No. 4 Tahun 2011 tentang izin trayek.

j.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Bandar Udara Umum.

k. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. l.

Peraturan Menteri perhubungan No. KM 47 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan depo peti kemas.

m. Keputusan Menteri perhubungan No. KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. n. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 26 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.


BAB II | 7

LAPORAN PENDAHULUAN

o. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 93 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan Angkatan Laut. p. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 74 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 52 Tahun 2011 tentang pengerukan dan reklamasi. q. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. r.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

dan

Pengusahaan

Jasa

Pengurusan

Transportasi s. RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara t.

2.3.

RTRW Kabupaten Buton

SISTEMATIKA PELAPORAN Adapun sistematika Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Terminal Tipe B di Kabupaten Buton adalah mengacu pada keteteapan alur studi sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Berisi tentang Latar Belakang, Maksud Tujuan, Ruang Lingkup dan Urgensi Penyusunan Masterplan serta Keluaran

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERATURAN-PERATURAN Berisi tentang Kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan

yang

membantu

dalam

penyusunan masterplan terminal tipe B di Kabupaten Buton. BAB III

METODOLOGI PENELITIAN Berisi tentang tahapan-tahapan pelaksanaan studi, variable amatan, komponen dasar penelitian serta sistematika pelaporan masterplan terminal tipe B di Kabupaten Buton


BAB II | 8

LAPORAN PENDAHULUAN

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN Berisi tentang Kondisi geografis, fisik dasar wilayah, karakteristik penduduk, penggunahan lahan wilayah, perkonomian, serta potensi-potensi wilayah

BAB V

ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN Berisi tentang penjelasan-penjelasan tata ruang Kota, penetapan fungsi dan struktur kawasan, land use, fungsi terminal, jenis terminal serta kalisifikasi lainnya,

BAB VI

ANALISIS PERENCANAAN KAWASAN TERMINAL Berisi tentang analisis terminal, aspek fisik terminal, aspek non fisik terminal, indikasi sarana dan prasarana terminal

pada

kawasan

perencanaan,

analisis

rancang kawasan. BAB VII

KONSEP DASAR MASTERPLAN KAWASAN TERMINAL Berisi tentang strategi penanganan pengendalian bangunan,

konsep

angkutan

Kota,

konsep

perencanaan, konsep penyebaran aktivitas, konsep perencanaan utilitas, penataan komponen terminal. BAB VIII

INVESTASI DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN Berisi tentang arahan program dan investasi, alternatif sumber-sumber pembiayaan untuk pengembangan kawasan.


BAB II | 9

LAPORAN PENDAHULUAN

BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH 3.1.

KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI WILAYAH Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara keselatan diantara 4,96 0

6,250 Lintang

–

Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 120,00 0

–

123,340 Bujur Timur, meliputi sebagian Pulau Muna dan Buton. Kabupaten Buton di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana. Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ±1.182,40 Km2, di mana pada tahun 2014 mengalami pemekaran menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Sehingga kecamatan di kabupaten Buton menjadi 7 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Pasar

Wajo,

Kecamatan

Kapontori,

Kecamatan

Siontapina,

Kecamatan Wolowa, Kecamatan wabula.

Gambar 3.1 Presentase Luas Kabupaten Buton Menurut Kecamatan, 2016 (Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton)


BAB III | 1

LAPORAN PENDAHULUAN

Tabel 3.1 Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buton, 2016 Kepadatan Kecamatan Presentase Penduduk Penduduk per Km2 Lasalimu 10,84 33 Lasalimu Selatan 13,50 152 Siotapina 12,82 70 Pasarwajo 39,07 109 Wolowa 5,21 80 Wabula 5,26 101 Kapontori 13,30 117 BUTON 100,00 84 (Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020 BPS BUTON)

Gambar 3.2 Peta Administrasi Kabupaten Buton (Sumber: RTRW Kabupaten Buton, 2013)


BAB III | 2

LAPORAN PENDAHULUAN

3.2.

KONDISI FISIK DASAR a. Topografi Kondisi Topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanag pegunungan relative rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500m di atas permukaan laut, Kemiringan tanah mencapau 400. GAMBAR PETA b. Iklim Kabupaten Buton pada umumnya Sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia di mana hanya mempunyai dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim Hujan pada tahun 2015 ini terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin darat bertiup dari Benua Asia serta Lautan pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemaray terjadi antara bulan juli dan angin timur bertiup dari benua Australia sifatnya kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei arah angin di daerah Kabupaten Buton tidak menentu, emikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim pancaroba.


BAB III | 3

LAPORAN PENDAHULUAN

Tabel 3.2 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan dan Kecamatan di Kabupaten Buton, 2015 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Kecamatan Lasalimu Curah Hujan Hari Hujan 362 10 239 14 189 15 292 15 323 16 237 14 58 9 28 4 28 4 0 0 8 2 99 6

Kecamatan lasalimu Selatan Curah Hujan Hari Hujan 556 19 245 18 513 21 732 22 1018 20 546 20 21 5 13 2 0 0 0 0 0 0 117 10

Kecamatan Siotapina Curah Hujan Hari Hujan -

Kecamatan PasarWajo Curah Hujan Hari Hujan 145 18 197 20 468 20 333 19 218 20 164 19 25 11 3 4 7 2 0 0 1 1 128 14

Kecamatan Wolowa Kecamatan Kapontori Curah Hujan Hari Hujan Curah Hujan Hari Hujan 168 14 248 18 247 22 219 19 213 20 167 14 27 4 2 2 2 1 0 0 11 1 262 21 (Sumber: Data BPS-Buton dalam angka, 2016)


BAB III | 4

LAPORAN PENDAHULUAN

c. Karakteristik Penduduk Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton, 2016 Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk (ribu) Penduduk perTahun (%) Kecamatan 2010

2015

2016

2010-2016

2015-2016

10.324

10.639

10.769

0,60

0,61

12.858

13.250

13.414

0,61

0,62

Siotapina

12.209

12.585

12.739

0,61

0,61

Pasarwajo

37.198

38.349

38.815

0,61

0,61

Wolowa

4.962

5.111

5.174

0,60

0,61

Wabula

5.007

5.166

5.227

0,62

0,59

Kapontori

12.663

13.056

13.214

0,61

0,60

Buton

95.221

98.156

99.352

0.61

0.61

Lasalimu Lasalimu Selatan

(Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020) Tabel 3.4 Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buton, 2016 Kepadatan Penduduk Kecamatan Presentase penduduk per km2 Lasalimu 10,84 33 Lasalimu Selatan 13,50 152 Siotapina 12,82 70 Pasarwajo 39,07 109 Wolowa 5,21 80 Wabula 5,26 101 Kapontori 13,30 117 Buton 100 84 (Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020)


BAB III | 5

LAPORAN PENDAHULUAN

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2016 Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah/Total

Laki-laki 6496 6591 6176 4835 3669 3277 3145 3171 2871 2475 2136 1735 1207 844 680 748 50056

Jenis Kelamin Perempuan 5938 6038 5514 4564 3791 3581 3356 3260 2825 2680 2111 1662 1271 966 743 996 49296

Jumlah 12434 12629 11690 9399 7460 6858 6501 6431 5696 5155 4247 3397 2478 1810 1423 1744 99352

(Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020)

d. Pertanian Secara keseluruhan, luas daerah Provinsi Sulawesi Tenggar mencapai 3.813.000 Ha, sebagian besar (digunakan sebagai) hutan Negara. Penggunaan lahan diklasifikasikan ke dalam 12 Kategoti yaituL sawah, tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tanah legal/kebun, tanah lading/huma, tanah padang rumput, tanah rwa yang tidak dapat ditanami, tanah tambak/kolam/tebat dan empang, tanah lahan yang sementara tidak diusahakan, tanag hutan Negara, tanah perkebunan dan tanah lain-lain.


BAB III | 6

LAPORAN PENDAHULUAN

Tabel 3.6 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Buton, 2012-2016 No 1

2

3

Jenis Lahan Lahan Sawah a. Sawah Irigasi b. Sawah non Irigasi Lahan Pertanian bukan Sawah a. Tegal/Kebun b. Ladang/huma c. Lahan yang sementara tidak diusahakan d. Lainnya (perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/tebat/emp ang, dll Lahan bukan Pertanian (Permukiman, perkantoran, jalan, dll) Jumlah/Total

2012

2013

2014

2015

2016

1188 -

1547 -

1280 -

1122 556

1073 605

10910 7155 6315

10858 7547 8392

10168 8658 6897

7420 6206 4634

9400 6789 2219

72619

70093

72267

74268

77177

26717

26717

25486

24034

20977

124864

125154

124756

118240

118240

(Sumber: Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan, penggunaan lahan)

Konversi lahan menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan tanah, di mana telah terjadi peningkatan pemanfaatan lahan tambak, kolam, tebat dan empang. 1. Tanaman Pangan Setidaknya

terdapat

delapan

jenis

tanaman

bahan

makanan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara yaitu padi sawah, padi lading, jagung, ubi, kacang. 2. Tanaman Buah-buahan Data jenis tanaman buah-buahan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara hanya disajikan 21 jenis yaitu: alpokat, manga, rambutan, langsat, jeruk, jambu biji, jambu air, durian, papaya, pisang, nangka, nenas, salak, sawo, sukun, belimbing dan sirsak, manggis melinjo, jeruk besar serta petai.


BAB III | 7

LAPORAN PENDAHULUAN

3. Tanaman Sayur-Sayuran Data Jenis tanaman sayur-sayuran, meliputi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok tanaman sayuran yang dipanen lebih dari satu kali dan (2) Kelompok tanaman sayuran yang dipanen sekaligus. Kelompok pertama terdiri dari Sembilan jenis yaitu: kacang panjang, cabe, tomat, terung, ketimun, labu, kangkung dan bayam. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari enam jenis, yaitu: bawang merah, bawang putih, bawang daun, kubis, sawi dan kacang merah. 4. Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim a) Tanaman Sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman beruba daun, buah dan umbinya berumur kurang dari satu tahun. b) Tanaman

buah-buahan

semusim

adalah

tanaman

sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak.\ 5. Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian

tanaman

yang

berupa

buah-buahan

dan

merupakan tanaman. 6. Luas Panen Adalah luas tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil hasil/dipanen pada periode pelaporan. Luas panen untuk tanaman yang dipanen sekaligus/habis/dibongkar dan luas tanaman yang dipanen berkali-kali.


BAB III | 8

LAPORAN PENDAHULUAN

7. Produksi Adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan biofarmaka dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen.

e. Industri Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undangundang,

pembangunan

dibidang

memperluas

kesempatan

menunjang

pembangunan

industri

kerja,

ditujukan

meningkatkan

daerah

serta

untuk ekspor,

memanfaatkan

sumber alam dan sumber daya manusia. Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atay tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi lebih nilainya. Klasifikasi Industi terbagi dalam beberapa item, yaitu: (1) makanan dan minuman, (2) Pengolahan Tembakau, (3) Tekstil, (4) pakaian jadi, (5) Kulit, barang kulit, alas kaki, (6) Kayu, (7) Kertas, (8) Penerbitan, percetakan dan reproduksi media, (9) batu bara, (10) bahan kimia, (11) Karet, (12) Barang galian bukan logam, (13) Logam dasar, (14) Barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya, (15) Mesin dan perlengkapannya, (16) Peralatan Kantor, (17) Mesin listrik, (18) Radio, televise dan peralatan

komunikasi,

(19)

Peralatan

Kedokteran,

(20)

Kendaraan Bermotor, (21) alat angkutan, (22) Furniture, (23) Daur ulang. f.

Perdagangan Perdagangan atar Pulau. Dalam Kegiatan perdagangan antar pulau, barang-barang yang diperdagangkan antar pulau, barang-barang yang


BAB III | 9

LAPORAN PENDAHULUAN

diperdagangkan di Sulawesi Of Commodity Export to total export value.

Kelompok pertama adalah komoditas hasil bumi meliputi: hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan hasil hutan. Sedangkan kelompok kedua adalah komoditi hasil laut, yang meliputi ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Tabel 3.7 Jumlah Perusahaan menurut Bentuk badan Hukum di Kabupaten Buton, 2012-2016 Tipe Badan 2012 2013 2014 2015 2016 Hukum Perseroan 17 1 36 36 7 terbatas CV/Firma 44 40 40 40 49 Koperasi 4 1 234 234 237 Perorangan 78 31 36 36 57 Lainnya 1 (Sumber: Disperindag Kabupaten Buton)

Tabel 3.8 Jumlah Pasar dirinci menurut jenisnya dan kecamatan di Kabupaten Buton, 2016 Kecamatan Jenis Pasar Pasar Umum Pasar Ikan Lasalimu 3 Lasalimu Selatan 1 Siotapina 3 Pasarwajo 5 Wolowa 0 Wabula 0 Kapontori 8 (Sumber: Disperindag Kabupaten Buton) …

…

…

…

…

…

…

g. Hotel dan Pariwisata Tabel 3.9 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut kecamatan di Kabupaten Buton, 2015 dan 2016 Kecamatan Hotel Kamar Tempat Tidur 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Lasalimu Lasalimu Selatan Siotapina Pasarwajo 6 75 94 Wolowa Wabula Kapontori Buton 6 75 94 (Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton)


BAB III | 10

LAPORAN PENDAHULUAN

h. Transportasi Data transportasi dan komunikasi meliputi: 1. Panjang Jalan Panjang jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat

penting

dalam

memperlancar

kegiatan

perhubungan perkonomian, baik antara satu Kota dan Kota lainnya mauoun antara kora dengan desa lainnya. 2. Angkutan Darat 3. Angkutan Laut 4. Angkutan Udara 5. Pos dan Telekomunikasi

Tabel 3.10 Panjang Jalan menurut Pemerintahan yan berwenang di Kabupaten Buton 2016 dalam (Km) Kecamatan Pemerintah yang berwenang Mengelola Negara Provinsi Kabupaten Jumlah Lasalimu 83000 27350 110035 Lasalimu 54060 54060 Selatan Siotapina 28890 28890 Pasarwajo 116541 116541 Wolowa 30333 30333 Wabula 23820 23820 Kapontori 41050 41050 Buton 322044 405044 (Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton) …

…

…

…

…

…

…

…

Tabel 3.11 Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kota menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Buton 2011-2016 dalam (Km) Tahun Negara Provinsi Kabupaten/Kota Aspal Tidak Aspal Tidak Aspal Tidak diaspal diaspal diaspal 2011 2012 163732 24222 74000 48000 428117 482572 2013 400635 542273 2014 402931 548422 2015 163732 24222 74000 48000 124107 197937 2016 177706 144238 (Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton)


BAB III | 11

LAPORAN PENDAHULUAN

3.3.

TINJAUAN KEBIJAKAN PROVINSI a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi SULTRA 2014-2034 Sistem jaringan transportasi darat terdiri dari sistem jaringan lalu lintas dan angkutan dan jalan serta sistem jaringan perkereta apian. Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (jaringan jalan dan jembatan; jaringan prasarana lalu l intas; dan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan) serta jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Jaringan Prasarana lalu lintas terdiri atas: 1. Terminal penumpang terdiri atas: a. terminal penumpang tipe A eksisting terdapat di Kota Kendari; dan b. terminal penumpang tipe B terdiri atas: 1) terminal penumpang tipe B eksisting terdapat di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka; dan 2) rencana terminal penumpang tipe B di Kabupaten Konawe, Muna, Buton, Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara, Buton Utara dan Kolaka Timur. 2. Terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya

dekat

pergudangan,

pelabuhan

laut,

dan

pelabuhan penyeberangan yaitu direncanakan di Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Muna, Buton, dan Buton Utara. 3. Alat penimbang kendaraan bermotor/jembatan timbang terdiri atas: a) Jembatan timbang eksisting yaitu jembatan timbang Simpang Tiga Kolaka

Kendari - Pomalaa di

–

Kabupaten Kolaka, jembatan timbang Poros Kendari - Kolaka di Kota Kendari dan jembatan timbang di Kabupaten Kolaka Utara; dan b) Rencana jembatan timbang di Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, Muna, Buton, dan Buton Utara.


BAB III | 12

LAPORAN PENDAHULUAN

Tabel 3.12 Sistem Jaringan Jalan Nama Ruas Jalan Arteri Primer

No

Panjang (Km)

Jalan Nasional a. Jalan Arteri Primer 1 Jalan lintas tengah Sulawesi: Batas Prov. Sulsel-Lasusua-Kolaka 2 Jalan lintas timur Sulawesi: Kendri-Simpang Pohara 3 Jalan Pengumpan antar Jalan lintas Sulawesi: KolakaUnaaha-Simpang Pohara 4 Jalan Lainnya Jalan Nasional b. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) 1 Jalan lintas tengah sulawesi: Kolaka-wolulu-boepinangkasipute-tinanggea-awunio-wua wua (kendari) 2 Jalan lintas timur Sulawesi: batas sulteng- asera-taipasimpang pohara 3 Jalan lintas pulau buton: Labuan-maligano-wakangkabaubau 4 Jalan pulau buton: Baubau-pasarwajo-lasalimu 5 Jalan lainnya Jalan Provinsi a. Jalan Kolektor 1 Jalan Pulau Muna: Tampo-raha-lakapera-Wara 2 Jalan Pulau Buton 3 Jalan Lainnya Jalan Provinsi b. Jalan Kolektor Primer dua (JKP-3) 191.760km Jembatan 1 Jembatan Bahteramas Teluk Kendari

272.300 24.014 150.227 23.925

409.791 196.162 180.632 107.840 32.160

132.300 160.900 421.130

2

Jembatan penghubung Kota Baubau-Pulau Makassar

3

Jembatan penghubung Pulau Muna-Pulau Buton (Sumber: Lampiran 1 PERDA Prov. SULTRA No.2 Tahun 2014) Tabel 3.13 Jalur Trayek Rute trayek

No

Jaringan Trayek

1

Jaringan trayek Angkutan orang a.

Kota Kendari Kota Baubau Kab. Buton

Trayek angkutan

Makassar-bajoe-Kolaka-Kendari

antar Kota antar

Makassar-parepare-Toraja-palopo-Malili-Kolaka-

provinsi (AKAP)

Konawe-Kendari Toraja-malili-kolaka utara-kolaka-konawe-Kendari Pinrang-Kolaka-Kendari Pare-pare-pinrang-bone-kolaka-kendari Rantepao-Palopo-malili-kolaka

utara-kolaka-

konawe-kendari Sulawesi barat(Polewali mandar, majene, mamuju)parepare-bajoe-kolaka-kendari


BAB III | 13

LAPORAN PENDAHULUAN

Raha-Bira-Makassar b.

Trayek angkutan

Kendari-Konawe

antar

Kendari-Konawe Selatan-Kendari-Konawe Utara

Kota

dalam

Provinsi

(AKDP)

Kendari-Kolaka Kendari-Bombana Kendari-Bau-Bau Kendari-Raha Kolaka-Kolaka Utara Kolaka-Bombana Kolaka-Kolaka Timur Kolaka Timur-Bombana Konawe-Kona we Selatan Muna-Buton Baubau-Buton Baubau-Muna Baubau-Buton Utara Muna-Buton UItara Kolaka-Konawe Selatan Raha-Waara-Baubau Rencana trayek Buton Utara-Buton Rencana trayek Buton Utara-Kendari Rencana trayek Wangi-wangi-Buton-Baubau

2

Trayek

Angkutan

Jalan Perintis

Kendari-benua sepanjang 101 Km Kendari-Lamanae sepanjang 101 Km Teomokole-Dongkala sepanjang 60 Km Kendari-Mawasangka sepanjang 215 Km Kendari-Tondasi sepanajang 170 Km Kendari-Bungku Sepanjang 400 Km

3

Jaringan

Lintas

Angkutan Barang

Kendari-Makassar Kendari-Jakarta Kendari-surabaya Kolaka-Makassar Kolaka-Surabaya Kolaka Utara-Makassar Baubau-Makassar Baubau-Surabaya Wakatobi-Makassar


BAB III | 14

LAPORAN PENDAHULUAN

Wakatobi-Surabaya Konawe Utara-Bungku SULTENG Muna-Bulukumba SULSEL Kendari-Konawe Kendari-Kolaka Kendari-Kolaka Utara Kendari Konawe Selatan Kendari-Konawe Utara Kendari-Buton Utara Kendari-Bombana Kendari-Muna Kendari-Wakatobi Kendari-Konawe Kepulauan Kolaka-Konawe Kolaka-Kolaka Utara Kolaka-Bombana Kolaka-Konawe Selatan Kolaka-Kolaka Timur Kolaka Timur-Bombana Konawe-Konawe Utara Konawe-Kolaka Utara Baubau-Buton Baubau-Wakatobi Baubau-Buton Utara Baubau-Muna Buton-Wakatobi Buton-Bombana Buton-Buton Utara Wakatobi-Buton Utara Muna-Buton Utara Muna-Konawe Selatan (Sumber: Lampiran 1 PERDA Prov. SULTRA No.2 Tahun 2014)


BAB III | 15

LAPORAN PENDAHULUAN

Gambar 3.3 Peta Jaringan Transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara 2014-2034)

3.4.

TINJAUAN KEBIJAKAN DAERAH a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton 2013-2033 1) Tujuan Penataan Ruang Tujuan

penataan

ruang

daerah

adalah

untuk

mewujudkan tatanan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman,

produktif

dan

berkelanjutan

berbasis

sektor

pertanian dalam arti luas, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata, guna mendukung peningkatan kesejahteraan

masyarakat

dengan

mempertimbangkan

daya dukung dan daya tampung lingkungan. 2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Buton Kebijakan penataan ruang Kabupaten Buton difokuskan pada tujuh pokok, sebagai berikut: a) Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan infrastruktur wilayah; b) Pengembangan kawasan pertanian;


BAB III | 16

LAPORAN PENDAHULUAN

c) Peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulaupulau kecil; d) Pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan; e) Peningkatan kawasan lindung; f)

Pengembangan pariwisata; dan

g) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 3) Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Buton Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Buton untuk masing-masing tujuh pokok kebijakan adalah sebagai berikut: a) Strategi peningkatan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan infrastruktur wilayah, terdiri atas: 

menata dan mengembangkan PKWp, PPK dan PPL;



mengembangkan

sistem

sarana

dan

prasarana

transportasi meliputi jaringan jalan, angkutan umum dan pelabuhan; 

menata dan membangun jaringan jalan desa pada pusat-pusat produksi pertanian dan perikanan;



mengembangkan

prasarana

air

bersih

untuk

meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih; 

meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik guna

keberlangsungan

pertumbuhan

ekonomi

daerah; 

meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi untuk

mendukung

pertumbuhan

perekonomian

daerah; 

mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi;


BAB III | 17

LAPORAN PENDAHULUAN



mengembangkan

jaringan

telekomunikasi

yang

menjangkau seluruh wilayah; dan 

mengembangkan permukiman,

sistem

sanitasi

persampahan

dan

lingkungan

pengolahan

air

limbah. b) Strategi pengembangan kawasan pertanian, terdiri atas: 

meningkatkan kualitas dan produktifitas kawasan pertanian dalam arti luas;



meningkatkan jaringan irigasi; dan



meningkatkan teknologi pertanian secara tepat guna.

c) Strategi

peningkatan

dan

pengembangan

sektor

kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas: 

menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan

dan

kelautan

berupa

kawasan

pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usahausaha ekonomi wilayah sekitar; dan 

melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk

kebutuhan

perlindungan

plasma

nutfah,

terumbu karang dan sumberdaya hayati. d) Strategi

pengelolaan

pertambangan

yang

ramah

lingkungan, terdiri atas: 

menata

dan

menetapkan

kawasan

peruntukan

pertambangan; 

mendukung

pengembangan

pusat

industri

pertambangan nasional dan provinsi sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu; 

mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri


BAB III | 18

LAPORAN PENDAHULUAN

pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar; 

mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;



mengembangkan

sistem

pengelolaan

lingkungan

secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi

bahan

tambang

dan

limbah

pabrik

pengolahan; dan 

mengendalikan perijinan melalui aturan yang jelas dan tegas.

e) Strategi peningkatan kawasan lindung, terdiri atas: 

meningkatkan fungsi kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan;



mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung; dan



meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

menjaga kawasan lindung. f)

Strategi pengembangan pariwisata, terdiri atas: 

identifikasi dan pengelolaan potensi ekowisata;



pengembangan kawasan wisata alam pantai dan bahari;



pengembangan wisata sejarah dan budaya; dan



pengembangan potensi wisata alam hutan dan pegunungan.

g) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, terdiri atas: 

mendukung

penetapan

kawasan

peruntukan

pertahanan dan keamanan; 

mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;


BAB III | 19

LAPORAN PENDAHULUAN



mengembangkan

kawasan

lindung

dan/atau

kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan 

turut

serta

memelihara

dan

menjaga

aset-aset

pertahanan dan keamanan. 4) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Prinsip dasar pertimbangan dalam pengembangan sistem pusat kegiatan berupa kota-kota atau pusat permukiman di Kabupaten Buton meliputi: a) penguatan

interkoneksitas

melalui

pengembangan

sistem transportasi yang mendukung struktur ruang pada sistem perkotaan dan perdesaan; b) pengintegrasian fungsi dan sistem kota-kota atau pusat permukiman; c) pembatasan limpahan perkembangan perkotaan dari daerah hinterland; dan d) antisipasi terhadap perkembangan kegiatan di masa mendatang. Sistem pusat kegiatan secara hierarkis dapat berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang skala pelayanannya provinsi, maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang skala pelayanannya kabupaten, serta pusatpusat kegiatan pada hierarki dibawahnya seperti PPK dan PPL. a) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Dalam RTRWP Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2033, Pasarwajo sebagai ibukota kabupaten direncanakan menjadi PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah promosi). PKWp adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan wilayah yang diusulkan provinsi.


BAB III | 20

LAPORAN PENDAHULUAN

Berdasarkan RTRW Nasional, PKWp di masa datang akan menjadi PKW yang minimal berfungsi sebagai: a) pusat jasa pelayanan keuangan/perbankan yang melayani beberapa kabupaten; b) pusat

pengolahan/pengumpulan

barang

yang

melayani beberapa kabupaten; c) simpul

transportasi

yang

melayani

beberapa

kabupaten; serta d) pusat pelayanan publik lainnya untuk beberapa kabupaten. Standar Infrastruktur minimal dimiliki PKW meliputi: e) Perhubungan : pelabuhan udara (sekunder), dan/atau pelabuhan laut (pengumpan), dan/atau terminal bis tipe B. f) Ekonomi: pasar induk regional, perbankan provinsi dan nasional. g) Kesehatan: rumah sakit umum tipe B. h) Pendidikan: perguruan tinggi. Saat ini Pasarwajo masih berada pada tingkatan infrastruktur minimal yang dimiliki PKL meskipun oleh Provinsi telah dipromosikan sebagai PKWp, sehingga dalam

pembangunannya

harus

dapat

mengembangkan fungsi-fungsi sebagai: i) Pusat

pengolahan/pengumpulan

barang

yang

melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga; j) Simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga; k) Jasa pemerintahan kabupaten; serta l) Pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga. b) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)


BAB III | 21

LAPORAN PENDAHULUAN

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi utuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

PPK memiliki fungsi

utama sebagai: a) pusat pemerintahan kecamatan; b) pusat pelayanan sosial dan ekonomi kecamatan dan desa sekitarnya; c) industri kecil rakyat; d) produksi hasil-hasil pertanian/perkebunan; e) jasa kepariwisataan; dan f) permukiman. PPK mempunyai skala pelayanan di wilayah sekitarnya, dan diarahkan pada: g) peningkatan aksesibilitas ke wilayah sekitarnya dan Ibukota Kabupaten (PKWp); h) peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayaninya melalui pengembangan jaringan jalan; i) peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi kawasan pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan; dan j) peningkatan

prasarana

komunikasi

antar

sentra

produksi. Di Kabupaten Buton, PPK direncanakan di: k) Lakudo di Kecamatan Lakudo; l) Laompo di Kecamatan Batauga; m) Mambulu di Kecamatan Sampolawa; n) Lombe di Kecamatan Gu; o) Biwinapada di Kecamatan Siompu; p) Kamaru di Kecamatan Lasalimu; q) Mataumpana di Kecamatan Kapontori; dan r) Mawasangka di Kecamatan Mawasangka.


BAB III | 22

LAPORAN PENDAHULUAN

c) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

antar

desa.

PPL

yang

dikhususkan

untuk

pengembangan sektor pertanian (sistem rural) memiliki fungsi sebagai: a) fasilitas untuk pemasaran dan pengumpulan hasil-hasil surplus sektor pertanian; b) fasilitas dan pelayanan untuk distribusi alat dan bahan pokok guna meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian antara lain pupuk, alat pertanian, sarana dan prasarana pengangkutan produksi dan fasilitas kredit; c) fasilitas dan pelayanan pemrosesan utama dalam kegiatan pertanian baik untuk tujuan komersial ataupun untuk mencukupi kebutuhan sendiri; dan d) fasilitas dan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. PPL direncanakan terdapat di: e) Ambuau di Kecamatan Lasalimu Selatan; f) Wabula di Kecamatan Wabula; g) Ujung di Kecamatan Batu Atas; h) Matanauwe di Kecamatan Siontapina; i) Lapandewa di Kecamatan Lapandewa; j) Molona di Kecamatan Siompu Barat; k) Kaofe di Kecamatan Kadatua; l) Wolowa di Kecamatan Wolowa; m) Tolandona di Kecamatan Sangia Mambulu; n) Lamena di Kecamatan Mawasangka Timur; o) Lanto di Kecamatan Mawasangka Tengah; dan p) Talaga Satu di Kecamatan Talaga Raya.


BAB III | 23

LAPORAN PENDAHULUAN

5) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat Prinsip sistem transportasi adalah lancar, aman dan nyaman dengan biaya terjangkau. Dalam konteks tata ruang, sistem jaringan transportasi harus mampu melayani jenis maupun ukuran

sarana

transportasi

serta

intensitas

dan

waktu

pemakaian yang direncanakan. Sistem jaringan transportasi wilayah kabupaten meliputi sistem jaringan transportasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten; dan sistem jaringan transportasi dalam kabupaten. Rencana sistem jaringan transportasi darat di Kabupaten Buton terdiri atas: a) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Rencana sistem jaringan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dalam RTRWK ini meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas. b) Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sistem Jaringan Jalan Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan

dengan

wilayah

yang

berada

dalam

pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Sedangkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas,


BAB III | 24

LAPORAN PENDAHULUAN

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. a) Sistem Jaringan Jalan primer Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)



No.

1

Tabel 3.14 Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) No. Ruas Nama Ruas Jalan Kolektor Primer Jalan Satu (JKP-1)

Panjang (Km.)

039

Todanga/Batas Kabupaten 40,137 Buton/Muna Wakangka Mataumpana 2 041 Batas Kota Baubau Pasarwajo 41,631 Banabungi 3 042 Pasarwajo/Wakoko Tanamaeta 19,936 - Matanauwe 4 043 Matanauwe Lasalimu (Dermaga 38,222 Fery) TOTAL 139,926 (Sumber: Lampiran III PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013) –

–

–

–

–

–

Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)



No. 1

Tabel 3.15 Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) No. Ruas Nama Ruas Jalan Kolektor Jalan Baru Primer Dua (JKP-2) 059.2

Panjang (Km.)

Lakapera Waara 38,60 Wamengkoli 2 061.1 Lasalimu - Kamaru 23,20 3 061.2 Kamaru - Lawele 28,50 4 061.3 Lawele Bubu 32,00 TOTAL 122,30 (Sumber: Lampiran III PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013) –

–

–


BAB III | 25

LAPORAN PENDAHULUAN

Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)



Tabel 3.16 Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) No. No. Ruas Nama Ruas Jalan Kolektor P rimer Jalan Baru Empat (JKP-4) 1 2

009 015

3 4 5

017 021 022

6

025

7 8

027 034

9

035

10 11 12

041 042 043

13

044

14

045

15

046

16

058

17

059

18 19

060 061

20 21 22 23 24 25 26 27

Panjang (Km.)

Wakalambe - Boneatiro Spg. 3 Tira-Tira, Lasembangi (Jalan Nasional) - Bonelalo Pelabuhan Nambo Jalan Nasional Ambuau Indah (SP V) Mopaono Ambuau Indah (SP V) Megabahari (SP IX) Jaringan Jalan Dalam Desa Lasalimu Pantai (Dermaga) Malaoge Lasalimu Pantai Wajah Jaya (SP I) Spg. 3 Jalan Nasional (Ambuau) Siotapina (SP IIB) Spg. 3 Jalan Nasional (Kinapani Makmur) Spg. 3 Matanauwe Sampuabalo Sampuabalo - Kuraa Jaringan Jalan Dalam Desa Kumbewaha (Kanawa) Jaringan Jalan Dalam Desa Lapaleagi Jaringan Jalan Dalam Desa Karya Jaya Boku-Boku (Karya Jay ) Sumber Sari (SP. III) Batas Kota Bau-Bau (Lawela) Mambulu Mambulu Kaongke Ongkea –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,80 6,50 0,80 3,00 4,00 2,56 5,00 2,70 6,50 5,70 3,10 2,70 4,00 2,00 5,70 34,80 22,90

Spg.3 Gunung Sejuk Lande 17,90 Spg.3 Gunung Sejuk, Lande 9,00 Burangasi 062 Burangasi Wasuemba 11,50 074 Spg.3 Dongkala Wasuemba 19,30 082 Tamponawou Batas Kab. Muna 3,50 086 SP 3 Polindu Tampunawou 4,60 087 SP 3 Lombe Mawasangka 37,50 096 Spg. 3 Lolibu Lamena 16,00 128 Tolandona Lombe 18,30 171 Spg. 3 Kakenauwe Spg. 3 Talingko 6,50 TOTAL 252,76 (Sumber: Lampiran III PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013) –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

b) Jalan Lokal Primer Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan,


BAB III | 26

LAPORAN PENDAHULUAN

pusat

kegiatan

lingkungan,

wilayah

antarpusat

dengan

kegiatan

pusat

lokal,

kegiatan

atau

pusat

kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

No.

No. Ruas Jalan Baru

1

001

2

011

3 4

016 018

5 6 7 8

026 031 032 -

9 10 11

036 037 048

12

050

13

051

14 15

052 053

16

057

17 18

063 075

19

081

20 21 22 23

083 084 085 088

24 25

089 095

26 27 28 29 30

097 105 115 116 117

31

118

Tabel 3.17 Jalan Lokal Primer Nama Ruas Jalan Lokal Primer

Panjang (Km.)

Jaringan Jalan Ibu Kota Kecamatan (Watumotobe) Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Kamaru) Bonelalo Topa Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Ambuau Indah) Kinapani Makmur (SP. IV) Malaoge Wajah Jaya (SP I) Siomanuru (SP II A) Wajah Jaya (SP I) Mulya Jaya (SP VI) Sangia Orano (SP VIII), Harapan Jaya (SP VII) Mulya Jaya (SP VI) JAPEX Malaoge - Pelabuhan JAPEX Desa Labuandiri Spg.3 Wandi Masi Jaya Spg.3 Wandi Masi Jaya Siomanuru (SP II A) Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wolowa) Jaringan Jalan Dalam Desa Kaulea Desa Suka Maju Wolowa Baru (Jln. Prov.) Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Mambulu) Spg.3 Gunung Sejuk Bahari Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Batauga (Laompo) Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Mawasangka Mawasangka Kancebungi Kancebungi Sp. Liana Banggai Spg. 3 Liana Banggai Spg. 3 Polindu Spg. 3 Polindu, Tampunawou Batas Kab. Muna Mawasangka Sp 3 Polindu Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Mawasangka Timur (Lamena) Lamena Mbelambela Lakapera Bantea Kolowa Waara Spg. 3 Labungkari Lolibu Spg. 3 Dermaga Fery Wamengkoli Waara Jalan Lingkungan Lakudo Boneoge –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

4,20 3,65 4,80 3,50 4,00 1,50 3,00 1,50 1,50 1,30 2,50 1,50 1,30 2,60 1,50 4,50 7,50 2,14 4,93 12,90 17,70 14,30 8,30 7,50 2,25 13,00 1,20 11,60 8,50 3,00 6,80

BAB III | 27

LAPORAN PENDAHULUAN

32

119

33

127

Spg. 3 Boneoge

–

Madongka

3,50

Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Sangia Wambulu (Tolandona) 34 129 Spg. 3 Tolandona Baruta Atas (Manuru) 35 130 Tolandona Baruta Doda 36 131 Baruta Dona Baruta Analaki 37 135 Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Kaofe) 38 136 Kapoa, Lipu Banabungi 39 139 Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Biwinapada) 40 142 Tongali (Pelabuhan Lapara) Banabungi (Karae) 41 143 Banabungi (Karae) Lontoi (Kecamatan Siompu) 42 144 Kaimbulawa Lontoi 43 145 Biwinapada Kaimbulawa 44 147 Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Siompu Barat (Molona) 45 149 Lalole Biwinapada 46 150 Lalole - Kabawo (Pelabuhan) 47 151 Lalole Molona 48 152 Molona - Mbanua 49 153 Mbanua Lamaninggara 50 154 Lamaninggara Kaimbulawa 51 155 Spg. 3 Lalole Biwinapada Kaimbulawa 52 160 Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Batuatas (Tolando Jaya) 53 161 Batu Atas Timur Taduasa 54 162 Liwu Kantor Camat Batu Atas 55 163 Babala Baruga Bukit 56 164 Gu Wambongi 57 166 Wacuala Baruga Bukit 58 175 Jalan Prov. Desa Lasalimu Pantai 59 176 Jalan Kab. Desa Wasampela (Bajo) TOTAL (Sumber: Lampiran III PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013) –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,50 3,00 2,00 1,50 2,14 13,00 1,80 0,90 1,30 3,00 3,80 2,20 6,20 1,00 2,30 1,45 1,00 3,70 4,00 4,50 3,40 3,75 1,00 2,45 1,80 1,30 1,10 238,76

c) Jalan Lingkungan Primer Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. JLing-P di Kabupaten Buton merupakan bagian dari jaringan jalan kabupaten dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 535 Tahun 2010.


BAB III | 28

LAPORAN PENDAHULUAN

Tabel 3.18 Jalan lingkungan Primer Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer

No.

No. Ruas Jalan Baru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

002 003 004 005 006 007 008 010 012 013 014 019 020

Jaringan Jalan Dalam Desa Barangka Jaringan Jalan Dalam Desa Wawoncusu Jaringan Jalan Dalam Desa Restubuana Jaringan Jalan Dalam Desa Wakangka Jaringan Jalan Dalam Desa Todanga Jaringan Jalan Dalam Desa Tuangila Jaringan Jalan Dalam Desa Bukit Asri Jaringan Jalan Dalam Desa Boneatiro Jaringan Jalan Dalam Desa Tira-Tira Jaringan Jalan Dalam Desa Waolena Jaringan Jalan Dalam Desa Lawele Jaringan Jalan Dalam Desa Mopaono Jaringan Jalan Dalam Desa Mega Bahari (SP IX)

3,10 3,90 3,40 2,80 1,20 1,30 2,70 2,20 3,20 2,80 2,90 1,10 2,10

14

023

1,50

15 16

024 028

17

029

18

030

19

033

20

038

21 22 23

039 040 043

24 25

044 047

26 27

049 051

28 29 30 31

054 055 056 057

32 33 34

064 065 066

35 36 37 38

067 068 069 070

Jaringan Jalan Dalam Desa Kinapani Makmur (SP IV) Jaringan Jalan Dalam Desa Malaoge Jaringan Jalan Dalam Desa Siomanuru (SP II. A) Jaringan Jalan Dalam Desa Siotapina (SP II. B) Jaringan Jalan Dalam Desa Wajah Jaya (SP. I) Jaringan Jalan Dalam Desa Mulya Jaya (SP VI), Harapan Jaya (SP VII), Sangia Orano (SP VIII) Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Matanauwe) Jaringan Jalan Dalam Desa Sampoabalo Jaringan Jalan Dalam Desa Kuraa Jaringan Jalan Dalam Desa Kombewaha (Kanawa) Jaringan Jalan Dalam Desa Lapaleagi Jaringan Jalan Dalam Desa Sumber Sari (SP III) Jaringan Jalan Dalam Desa Labuandiri Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wolowa) Jaringan Jalan Dalam Kel. Kahulungaya Tanah Maeta Lambusango Jaringan Jalan Dalam Desa Kabungka Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Mambulu) Jaringan Jalan Dalam Desa Burangasi Jaringan Jalan Dalam Desa Lapandewa Jaringan Jalan Dalam Desa Gerak Makmur Jaringan Jalan Desa Bahari Spg.3 Masiri Perumahan Molagina Jaringan Jalan Dalam Desa Wawoangi Jaringan Jalan Dalam Desa Hendea –

–


Panjang (Km.)

1,80 2,30 2,10 2,30 5,10

1,00 1,10 1,29 1,70 3,00 3,10 0,60 1,00 1,60 26,50 1,30 3,30 2,00 3,10 3,20 1,40 2,00 1,70 3,00

BAB III | 29

LAPORAN PENDAHULUAN

39

071

40 41 42

072 073 076

43 44

077 078

45 46

079 080

47 48

090 091

49

092

50

093

51 52 53 54

094 098 099 100

55

101

56

102

57

103

58

104

59

106

60 61 62 63 64

107 108 109 110 111

65 66 67

112 113 114

68 69 70 71 72 73 74 75

120 121 122 123 124 125 126 132

76

133

77

134

Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wabula) Jaringan Jalan Dalam Desa Holimombo Jaringan Jalan Dalam Desa Wasuemba Spg.3 Jalan Masuk Pantai Jodoh (Pariwisata) Jaringan Jalan Dalam Kel. Majapahit Jaringan Jalan Dalam Desa Busoa & Sekitarnya Masiri - Molagina Jaringan Jalan Dalam Desa Lawela (Kobura - Burana) Jaringan Jalan Dalam Desa Wasilomata Jaringan Jalan Dalam Desa Terapung (Tampunawou) Jaringan Jalan Dalam Desa Banga (Tanailandu) Jaringan Jalan Dalam Desa Wakambangura (Lamaraja) Jaringan Jalan Dalam Desa Gumanano Jaringan Jalan Dalam Desa Lagili Jaringan Jalan Dalam Desa Bungi Jaringan Jalan Dalam Desa Bone Marambe Jaringan Jalan Dalam Kec. Mawasangka Tengah Jaringan Jalan Dalam Desa Katukobari/Dariango Jaringan Jalan Dalam Kec. Gu (Bombonawulu) Sp. 3 Kolowa Waliku, Lawulou, Kecamatan Gu Jaringan Jalan Dalam Desa Wakea-Kea –

Jaringan Jalan Dalam Desa Uncume Jaringan Jalan Dalam Desa Melando Menuju Benteng Bombonawulu Jaringan Jalan Dalam Desa Rahia Jaringan Jalan Dalam Desa Kolowa (Balobuea) Jaringan Jalan Dalam Desa Bakekuni Jaringan Jalan Dalam Desa Lakapera Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Lakudo) Jaringan Jalan Dalam Desa Wajogu Jaringan Jalan Dalam Desa Nepa-Nepa Jaringan Jalan Dalam Desa Boneoge Jaringan Jalan Dalam Desa Madongka Jaringan Jalan Dalam Desa Wara Jaringan Jalan Dalam Desa Metere Jaringan Jalan Dalam Desa Moko Jaringan Jalan Dalam Desa Baruta Atas Manuru Jaringan Jalan Dalam Desa Baruta Analaki Jalan Masuk Kuburan Sangia Wambulu


3,50 0,70 2,50 0,37 1,90 1,35 2,00 3,50 1,30 2,52 2,30 1,50 1,20 0,51 1,30 1,50 2,90 2,10 4,80 5,00 2,42 0,61 1,26 3,32 1,57 1,25 1,17 1,47 5,65 0,65 2,50 2,70 1,30 3,60 0,70 0,90 1,71 1,10 1,13

BAB III | 30

LAPORAN PENDAHULUAN

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

137 138 140

Jaringan Jalan Dalam Desa Marawali 1,20 Jaringan Jalan Dalam Desa Wonua 2,00 Jaringan Jalan Dalam Desa Tongali 2,49 (Lapara) 141 Tongali Biwinapada 5,00 146 Jaringan Jalan Dalam Desa Kaimbulawa 2,50 148 Jaringan Jalan Dalam Desa Lalole 1,85 156 Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan 4,50 (Talaga 1) 157 Jaringan Jalan Dalam Desa Talaga II 1,44 158 Jaringan Jalan Dalam Rabat Beton Ds. 1,70 Wulu 159 Jaringan Jalan Dalam Rabat Beton Ds. 1,00 Talaga Besar 165 Jaringan Jalan Dalam Desa Liwu 0,90 167 Jaringan Jalan Dalam Desa Waangu2,80 angu 168 Jaringan Jalan Dalam Desa Kaongke 3,00 ongkea 169 Jaringan Jalan Dalam Desa Warinta 1,40 170 Jaringan Jalan Dalam Desa Lapodi 1,60 172 Jalan Nasional Kampung Bajo 1,20 Matanauwe 173 Jaringan Jalan Dalam Desa Manuru 1,20 (Siotapina) 174 Jaringan Jalan Dalam Desa TSM Sumber 1,10 Agung 177 Jaringan Jalan Dalam Desa Kamelanta 6,00 178 Jaringan Jalan Dalam Desa Mablogo 2,50 179 Jaringan Jalan Dalam Desa Wakalambe 2,80 180 Jaringan Jalan Dalam Desa Lambusango 0,75 Timur 181 Jaringan Jalan Dalam Desa Waondo 2,50 Wolio 182 Jaringan Jalan Dalam Desa Wakuli 3,50 183 Jaringan Jalan Dalam Desa Tuangila 2,00 TOTAL 244,38 (Sumber: Lampiran III PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013) –

–

d) Sistem Jaringan Jalan Sekunder Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Sistem jaringan jalan sekunder di Kabupaten Buton merupakan jaringan jalan kabupaten yang mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 535 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai


BAB III | 31

LAPORAN PENDAHULUAN

Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan. Jalan Arteri Sekunder



No.

No. Ruas Jalan Lama

1

400

Tabel 3.19 Jalan Arteri Sekunder Nama Ruas Jalan Arteri Sekunder

Panjang (Km)

Jalan Raya Lapodi (Baubau 3,00 Pasarwajo) 2 401 Jalan Raya Kamali Daowanawajo 2,62 3 402 Jalan Raya Banabungi 2,81 4 422 Jalan Bappetarum 3,20 TOTAL 11,63 (Sumber: Lampiran III PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013) –

Jalan Kolektor Sekunder



Tabel 3.20 Jalan Kolektor Sekunder Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder

No. No. Ruas Jalan Lama 403 Jalan Raya Laburunci Takimpo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Panjang (Km)

2,84 404 Jalan Raya Wagola Dongkala 2,82 405 Jalan Sultan Murhum 4,58 406 Jalan Soekarno Hatta 5,14 407 Jalan Jenderal Soedirman 2,60 423 Jalan Teuku Umar 1,53 429 Jalan Yos Sudarso 0,82 430 Jalan La Ode Ana 0,67 448 Jalan Bhakti Husada 0,65 449 Jalan Medika 1,31 450 Jalan Askes 1,45 451 Jalan Kombeli 0,40 470 Jalan Pasar Takimpo 1 0,41 471 Jalan Pasar Takimpo 2 0,65 472 Jalan Stadion 2 0,96 481 Jalan Dongkala Atas 1,27 TOTAL 28,100 (Sumber: Lampiran III PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013) –

Jalan Lokal Sekunder



No.

No. Ruas Jalan Lama

1 2 3 4 5

407 416 417 418 419

Tabel 3.21 Jalan Lokal Sekunder Nama Ruas Jalan Lokal Sekunder Jalan Wakoko Tengah Jalan Kamali 1 Jalan Kamali -2 Jalan Kamali Dalam Jalan Ki Hajar Dewantara –


Panjang (Km) 0,755 0,410 0,370 0,380 2,770

BAB III | 32

LAPORAN PENDAHULUAN

6 7 8 9 10 11 12 13 14

439 442 443 467 474 478 484 485 487

Jalan Kompleks Sarana Karya Jalan Laburunci 1 Jalan Bayangkara Jalan Takimpo - 1 Jalan Stadion Utama Jalan Dongkala Jalan Lapanda Jalan Lapanda - 1 Jalan Legislatif TOTAL (Sumber: Lampiran III PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013) –

0,200 0,480 0,590 0,650 0,600 0,745 2,100 0,860 0,890 11,800

Jalan Lingkungan Sekunder



No.

No. Ruas Jalan Lama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

408 409 410 411 412 413 414 415 420 423 424 425 426 427 430 431 432 433 434 435 436 437 438 440 441 444 445 446 451 452 453 454 456 457 458 459

Tabel 3.22 Jalan Lingkungan Sekunder Nama Ruas Jalan Lingkungan Sekunder Jalan Wakoko 1 Jalan Wakoko 2 Jalan Wakoko 3 Jalan Wakoko 4 Jalan Wakoko 5 Jalan Saragi Kamboja Jalan Saragi Teratai Jalan Saragi Kakatua Jalan Pasarwajo 1 Jalan Ki Hajar Dewantara 1 Jalan Ki Hajar Dewantara 2 Jalan Ki Hajar Dewantara 3 Jalan Ki Hajar Dewantara 4 Jalan Ki Hajar Dewantara 5 Jalan Masjid Raya 1 Jalan Masjid Raya 2 Jalan Masjid Raya 3 Jalan Pasarwajo 2 Jalan Pasarwajo 3 Jalan Pasarwajo 4 Jalan Pasarwajo 5 Jalan Pasarwajo 6 Jalan Pasarwajo 7 Jalan Kompleks Sarana Karya Jalan Honey Jalan Bayangkara 1 Jalan Bayangkara 2 Jalan Bayangkara 3 Jalan Kombeli Anggrek 2 Jalan Kombeli Anggrek 3 Jalan Kombeli Anggrek 4 Jalan Kombeli Anggrek 5 Jalan Kombeli Beringin 1 Jalan Kombeli Beringin 2 Jalan Kombeli Beringin 3 Jalan Kombeli Nenas


Panjang (Km)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

0,310 0,350 0,340 0,400 0,670 0,440 0,450 0,050 0,450 0,195 0,260 0,310 0,800 0,850 0,110 0,120 0,130 0,900 0,330 0,550 0,560 0,465 0,190 0,520 0,750 0,290 0,110 0,280 0,180 0,150 0,160 0,140 0,210 0,180 0,210 0,100

BAB III | 33

LAPORAN PENDAHULUAN



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

460 461 462 463 464 465 466 468 469 473 475

48 49 50 51 52 53 54 55

476 477 479 480 482 483 486 488

Jalan Kombeli Kelapa Jalan Kombeli Cendrawasih Jalan Kombeli Cendrawasih Jalan Kombeli Kamboja 1 Jalan Kombeli Kamboja 2 Jalan Kombeli Nangka Jalan Pariwisata Jalan Takimpo 2 Jalan Takimpo 3 Jalan Pelelangan Jalan Wagola 1

–

–

0,210 0,200 0,250 0,280 0,210 0,275 0,200 0,490 0,380 0,410 0,660

1 2

–

–

–

–

–

Jalan Wagola 2 0,540 Jalan Wagola 3 0,260 Jalan Dongkala Tengah 0,840 Jalan Dongkala Pantai 0,725 Jalan Dongkala Tani 1 0,050 Jalan Dongkala Tani 2 0,060 Jalan Lapanda 2 0,770 Jalan Wakoko Manise 0,710 TOTAL 20,360 (Sumber: Lampiran III PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013) –

–

–

Jembatan Antar Pulau Tabel 3.23 Jembatan Antar Pulau JEMBATAN

LOKASI

Rencana jembatan penghubung Pulau Buton dengan Pulau Muna

Desa Baruta Kabupaten Buton

(Sumber: Lampiran III PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013)

Jaringan Prasarana Lalu Lintas Jaringan prasarana lalu lintas adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman

pengguna

jalan,

alat

pengawasan

dan

pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. a) Terminal Penumpang Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,

menaikkan

dan

menurunkan

orang

dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan


BAB III | 34

LAPORAN PENDAHULUAN

bermotor

umum

kedatangan

yang

dan

digunakan

keberangkatan,

untuk

mengatur

menaikkan

dan

menurunkan serta perpindahan moda angkutan khusus manusia. Rencana terminal penumpang di Kabupaten Buton terdiri atas: 

Terminal Penumpang Tipe B Terminal

penumpang

tipe

B

adalah

terminal

penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP),

angkutan

perkotaan

dan

angkutan

perdesaan. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:

-

kota sebagai daerah otonom;

-

bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau

-

Kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Sedangkan angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu

tempat

ke

tempat

lain

dalam

satu

daerah

kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Terminal penumpang tipe B direncanakan di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo dan Desa Onewaara Kecamatan Lakudo.


BAB III | 35

LAPORAN PENDAHULUAN



Terminal Penumpang Tipe C Terminal

penumpang

tipe

C

adalah

terminal

penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan Rencana

pengembangan

terminal

tipe

C

di

tipe

C

Kabupaten Buton terdiri atas:

-

Pengembangan

terminal

penumpang

eksisting yang terdapat di Terminal Pasarwajo di Kecamatan Pasarwajo dan Terminal Onewaara di Kecamatan Lakudo; dan

-

Rencana terminal penumpang tipe C di Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori, Kelurahan Laompo

Kecamatan

Batauga,

Kelurahan

Mambulu Kecamatan Sampolawa, Desa Ambuau Kecamatan

Lasalimu

Selatan

dan

Kelurahan

Kamaru Kecamatan Lasalimu. 

Terminal Barang Terminal

barang

adalah

pangkalan

kendaraan

bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan khusus

serta

barang.

perpindahan Terminal

moda

barang

angkutan

direncanakan

terdapat dalam rencana kawasan Pelabuhan Peti Kemas Wamengkoli di Kecamatan Lakudo. 

Alat

Penimbang

Kendaraan

Bermotor/Jembatan

Timbang Alat

penimbang

kendaraan

bermotor

dimaksud

digunakan untuk pengawasan muatan angkutan barang

agar

pengemudi

dan/atau

perusahaan

angkutan umum barang mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan,


BAB III | 36

LAPORAN PENDAHULUAN

dan kelas jalan. Alat penimbangan tersebut terdiri atas:

-

alat penimbangan yang dipasang secara tetap yaitu

dipasang

pada

lokasi

tertentu,

yang

dipasang secara tetap pada jalan; dan

-

alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

-

Rencana

pengembangan

Kendaraan

Bermotor

Alat

eksisting

Penimbang terdapat

di

Kecamatan Pasarwajo. 

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan

menguji

dan/atau

memeriksa

bagian-

bagian atau komponen - komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Rencana pengembangan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor eksisting terdapat di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo.

Jaringan Layanan Lalu Lintas Rencana jaringan layanan lalu lintas meliputi jaringan lintas angkutan orang, jaringan lintas angkutan barang dan trayek angkutan jalan perintis

NO. 1

Tabel 3.24 Jaringan Layanan Lalu Lintas JARINGAN TRAYEK RUTE TRAYEK Jaringan Trayek Angkutan Orang a. Trayek Angkutan Terminal Pasarwajo Kota Baubau Antar Kota Dalam Batauga Kota Baubau Sampolawa Kota Baubau Provinsi (AKDP) Kapontori Kota Baubau Lasalimu Kota Baubau Lasalimu Selatan Kota Baubau Terminal Onewaara Kabupaten Muna Pasarwajo Wabula Lapandewa Sampolawa Batauga –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


BAB III | 37

LAPORAN PENDAHULUAN

b. Trayek Angkutan Perdesaan 2

Pasarwajo Wolowa Siotapina Lasalimu Selatan Lasalimu Kapontori

Jaringan Lintas Angkutan Barang

–

–

–

–

–

Pasarwajo Kota Baubau Lasalimu Kota Baubau Lasalimu Kabupaten Wakatobi Mawasangka Kota Baubau Mawasangka Kabupaten Bombana Trayek angkutan jalan Teomokole (Kabupaten Bombana) perintis Dongkala sepanjang 60 Km Kendari Mawasangka sepanjang 215 Km (Sumber: Lampiran V PERDA Kabupaten Buton Tahun 2013) –

–

–

–

–

3

–

–


BAB III | 38

LAPORAN PENDAHULUAN

BAB IV. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN 4.1.

TENAGA AHLI a. Program Kerja dan Tenaga Ahli Konsultan harus menyusun program kerja yang menyangkut jadwal kegiatan secara terinci, kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan peralatan yaitu : 1.

Jadwal kegiatan secara detail;

2.

Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan perencana harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;

3.

Jumlah dan jenis peralatan yang akan digunakan;

4.

Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.

Alokasi Tenaga Ahli yang diperlukan antara lain: 1.

Tenaga Ahli Arsitektur/Team Leader Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Arsitektur (S1), lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi

swasta

pengalaman

yang minimal

telah 3

terakreditasi

(tiga)

tahun

dan

memiliki

dalam

bidang

perencanaan Terminal. 2.

Tenaga Ahli Ekonomi Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Ekonomi (S1), lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi

swasta

pengalaman

yang minimal

telah 2

terakreditasi

(dua)

tahun

dan

memiliki

dalam

bidang

perencanaan Terminal 3.

Tenaga Ahli Sipil transportasi Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil (S1),

lulusan

Universitas/perguruan


tinggi

negeri

atau

BAB IV | 1

LAPORAN PENDAHULUAN

perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam bidang perencanaan Terminal.

4.2.

PELAPORAN a. Laporan Pendahuluan Laporan

Pendahuluan,

yaitu

laporan

yang

merupakan penjabaran dari usulan teknis yang telah disusun yang mencakup: latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan, lingkup pekerjaan, metode dan pendekatan pekerjaan, jadwal pelaksanaan kegiatan, maupun instrument – instrument survei yang Akan digunakan di lapangan pada saat survei lapangan. b. Laporan Antara (Interim Report) Laporan Antara, yaitu laporan yang merupakan penjabaran dari kegiatan lanjutan yang telah disusun yang mencakup: data-data statistik wilayah, hasil survey lapangan, kompilasi data, dan analisis terhadap arahan rencana yang telah ditetapkan. c.

Laporan Akhir Laporan Akhir berisi hasil kompilasi data serta hasil analisis perencanaan akhir meliputi : telah awal wilayah perencanaan, lay out bangunan, gambar Design bangunan terminal, kondisi fisik wilayah, analisis sistem transportasi dalam Kabupaten dan daerah lainnya, rencana pengembangan wilayah, hasil peninjauan lapangan, analisis awal prakiraan permintaan jasa angkutan

barang dan penumpang, dan

indikasi kebutuhan fasilitas terminal serta Prakiraan biaya pembangunan Terminal. d. Eksekutif Summary Executive

Summary

merupakan

ringkasan

komprehensif masterplan terminal tipe B


BAB IV | 2

Laporan Pendahuluan Masterplan Terminal Penumpang Tipe b

Recommend Documents