LAPORAN KULIAH MAGANG KERJA MAHASISWA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
Oleh:
Algi Yuliana Sari F0214011 Asri Sekar Mawar Firdausi F0214021 Ridha Septiani F0214100
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
1
2017 Abstrak
Laporan ini membahas mengenai Kegiatan Kuliah Magang Kerja Mahasiswa dan beberapa permasalahan di bidang Sumber
Daya Manusia yang terjadipada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Metode yang yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Surakartaselama kurun waktu kurang lebih satu
setengah bulan, yaitu pada tanggal 09 Januari 2017 sampaidengan 16 Februari 2017 dan studi pustaka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah. Masalah tersebut berupa rendahnya tingkat kedisiplinan karyawan terhadap jam kerja yang disebabkan lemahnya pengawasan oleh pemimpin. Berdasarkan permasalahan mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem manajerial Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta belum tertata dengan baik. Aspek Sumber Daya Manusia merupakan faktor penentu kinerja setiap bagian/divisi dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, pihak Direksi dan manajemen perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada sistem manajerial terutama tentang kedisiplinan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta agar proses kinerja perusahaan berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
2
2017 Abstrak
Laporan ini membahas mengenai Kegiatan Kuliah Magang Kerja Mahasiswa dan beberapa permasalahan di bidang Sumber
Daya Manusia yang terjadipada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Metode yang yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Surakartaselama kurun waktu kurang lebih satu
setengah bulan, yaitu pada tanggal 09 Januari 2017 sampaidengan 16 Februari 2017 dan studi pustaka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah. Masalah tersebut berupa rendahnya tingkat kedisiplinan karyawan terhadap jam kerja yang disebabkan lemahnya pengawasan oleh pemimpin. Berdasarkan permasalahan mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem manajerial Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta belum tertata dengan baik. Aspek Sumber Daya Manusia merupakan faktor penentu kinerja setiap bagian/divisi dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, pihak Direksi dan manajemen perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada sistem manajerial terutama tentang kedisiplinan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta agar proses kinerja perusahaan berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
2
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPORAN KULIAH MAGANG KERJA MAHASISWA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
Oleh : Algi Yuliana Sari F0214011 Asri Sekar Mawar Firdausi F0214021 Ridha Septiani F0214100
Menyetujui, Dosen Pembimbing Lapangan
Pembimbing Institusi Mitra
Arum Setyowati, SE., M.M NIP.198502102010122007 NIP.1985021020101220 07
Dwi Nugroho NIP.19681130 199603 1001
Mengetahui, Ketua ICD FEB UNS,
Siti Khoiriyah, S.E., M.Si NIP. 197602062005012001 19760206200501 2001
3
Telah disetujui pada tanggal : Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Magang Kerja Mahasiswa ini. Kami berterima kasih Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta yang telah mengijinkan kami untuk melakukan kegiatan magang, sehingga kami dapat mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebenarnya dan juga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan kami Ibu Arum Setyowati atas bimbingan beliau. Kami berharap Laporan Kuliah Magang Kerja Mahasiswa ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai dunia kerja, mengetahui masalah-masalah di bidang Sumber Daya Manusia yang terjadi di dunia kerja serta menambah pemahaman kita mengenai salah satu perusahaan milik Negara untuk mengelola kekayaan Negara. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
Kami menyadari
bahwa dalam Laporan ini terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kami megharapkan kritik ataupun saran yang membangun sebagai perbaikan dan koreksi untuk kedepannya. Semoga Laporan ini bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan Laporan Kuliah Magang Kerja Mahasiswa ini.
Surakarta, Februari 2017
Penyusun
4
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL HALAMAN JUDUL ............................................................................... i HALAMAN ABSTRAK HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................... ii KATA PENGANTAR ...........................................................................iii DAFTAR ISI .......................................................................................... iv DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... v BAB I: DESKRIPSI PERUSAHAAN A. PROFIL DAN SEJARAH SINGKAT KPKNL SURAKARTA1 B. VISI DAN MISI KPKNL SURAKARTA .................................. 2 C. LOKASI PERUSAHAAN ........................ .................................. 3 D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL KOTA SURAKARTA……..…………………………………4 E. SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA .................................................................................................... .7 BAB II: PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG A. LAPORAN KEGIATAN MAGANG ......................................... 9 B. IDENTIFIKASI MASALAH .................................................... 11 BAB III: LANDASAN TEORI ............................................................. 14 BAB IV: PEMBAHASAN .................................................................... 24 BAB V: PENUTUP
5
A. KESIMPULAN ....................................................... .................. 31 B. SARAN ..................................................... ................................ 32 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 34 DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tahun 2015/2016 2. Surat Permohonan Ijin Magang 3. Surat Jawaban dari Instansi Magang 4. Surat Keterangan telah Melaksanakan Kegiatan Magang 5. Formulir Penilaian Magang oleh Dosen Pembimbing Lapangan 6. Lembar Penilaian Magang oleh Pembimbing Institusi Mitra 7. Presensi Harian Pelaksanaan Kuliah Magang Kerja Mahasiswa 8. Laporan Kegiatan Harian Peserta Kuliah Magang Kerja 9. Lembar Monitoring Dosen Pembimbing Lapangan 10. Dokumentasi Kegiatan Magang
6
BAB I DESKRIPSI PERUSAHAAN
A. Profil dan Sejarah Singkat KPKNL Surakarta
Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 BUPLN diubah menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), dengan perubahan ini maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 445/KMK.01/2001 KP3N dan KLN dimerger kedalam satu unit operasional dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Pada saat ini pula di KP2LN Yogyakarta terjadi pemekaran wilayah kerja untuk Kabupaten/Kota di wilayah eks Karesidenan Surakarta, sehingga berdirilah KP2LN Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 6 Surakarta. Seiring dengan perjalanan waktu, gedung kantor KP2LN dibangun di Jalan Kimangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, dan mulai ditempati pada bulan Agustus tahun 2005. Dengan adanya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2006, maka pada tahun 2007 KP2LN Surakarta berubah nama menjadi KPKNL Surakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pasal 30 bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Wilayah kerja KPKNL Surakarta meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.
B. Visi dan Misi KPKNL Surakarta
Sebagai kantor operasional dari DJKN di tingkat daerah, maka KPKNL Surakarta mendukung Visi dan Misi yang diusung oleh DJKN yaitu : 1. Visi : Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
7
2. Misi : a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara. b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan. e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. f.
Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Di samping itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta mempunyai slogan / motto Melayani dengan TERTIB, LANCAR, DAN AMANAH (TELADAN). 1. TERTIB berarti tertib administrasi, tertib hukum dan tertib pelayanan. 2. LANCAR berarti tanpa hambatan dan cepat pelayanannya. 3. AMANAH berarti pegawai bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.
C. Lokasi Perusahaan
Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141 , Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah Telp. (0271) 723003
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPKNL Surakarta
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pasal 30 bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di
8
bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Sedangkan pasal 31 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi: 1. Inventarisasi,
pengadministrasian,
pendayagunaan,
pengamanan
kekayaan negara; 2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; 3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang / penjamin hutang; 4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan / atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; 5. Pelaksanaan pelayanan penilaian; 6. Pelaksanaan pelayanan lelang; 7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; 8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; 9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; 10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat lelang; 11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan; 12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; 13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan lelang; 14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang.
9
Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit eselon II, yaitu: Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, DJKN juga mempunyai unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 70 KPKNL. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah instansi vertikal DJKN yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat eselon III, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.Struktur Organisasi KPKNL berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdiri dari : 1. Kepala KPKNL; 2. Kepala Sub Bagian Umum; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara; 4. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian; 5. Kepala Seksi Piutang Negara; 6. Kepala Seksi Pelayanan Lelang; 7. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; 8. Kepala Seksi Kepatuhan Internal; dan 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
10
Bagan struktur Organisasi KPKNL Surakarta
KEPALA KANTOR Ajar Priyadi
Kepala Sub Bagian Umum Dwi Nugroho
Kepala Seksi PKN Tetik Fajar Ruwandari
Kepala Seksi PN Sri Warsiyati
Kepala SeksiPelayanan Penilaian Martono
Kepala Seksi HI Hendro Kartono
Kepala SeksiKI Dadang Eko Darminto
Kepala SeksiPelayanan Lelang Ana Kamilasari
Keterangan : PKN = Pengelolaan Kekayaan Negara PN = Piutang Negara HI = Hukum dan Informasi KI = Kepatuhan Internal
E. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Surakarta didukung oleh sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang terdiri dari : 1. Sarana dan Prasarana
Sarana berupa sebidang tanah dan gedung kantor yang representatif dengan luas + 2.000 m2 tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 29 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta setempat dikenal dengan Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Sumber Surakarta. Pada tanggal 26 September 2016, KPKNL Surakarta menerima penyerahan sebidang tanah berikut 7 (tujuh) buah bangunan rumah negara
11
eks. KPPN Surakarta dengan luas tanah + 1.043 m2 tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 44 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Jalan Melon Raya I Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Prasarana yang ada terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan perkantoran diantaranya komputer, laptop dan peralatan lainnya.Adapun prasarana yang ada diantaranya :
Kondisi No.
Jenis Peralatan
Jumlah
Baik
Rusak
Rusak
Ringan
Berat
1
Kendaraan roda 2
5
3
-
2
2
Kendaraan roda 4
5
4
1
-
3
Komputer dan laptop
79
37
1
19
4
Perangkat Jaringan
1
1
-
-
Prasarana dan sarana yang ada telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Surakarta dapat berlangsung dengan lancar dan baik. 2. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Surakarta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin maupun kepangkatan dan keahlian dengan sebaran di masing-masing seksi sebagai berikut :
Komposisi SDM berdasar Kepangkatan
No
1
Gol
IV
Kepala Kantor 1
Sub Bagian / Seksi Umum -
PK N 1
Penilaian
PN
Lelang
HI
-
-
-
-
K Jml I 1
3
12
2
III
-
6
2
3
4
9
3
2
29
3
II
-
4
2
-
-
-
4
-
10
4
I
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
1
10
5
3
4
9
7
3
Komposisi SDM berdasar Jenis Kelamin
Jenis
Kepala
Sub Bagian / Seksi
Kelamin
Kantor
Umum
PKN
Penilaian
PN
Lelang
HI
KI
1
Laki-laki
1
7
4
3
1
4
6
1
27
2
Perempuan
-
3
1
-
3
5
1
2
15
1
10
5
3
4
9
7
3
No
Jumlah
Jml
Komposisi SDM berdasar Pendidikan
No Pendidikan
Kepala
Sub Bagian / Seksi Jml
Kantor
Umum
PKN
Penilaian
PN
Lelang
HI
KI
1
S-2
-
-
1
-
-
2
-
2
5
2
S-1
1
2
-
2
2
3
3
-
13
3
D-IV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
D-III
-
2
4
1
-
2
3
-
12
5
D-I
-
2
-
-
1
1
1
1
6
6
SLTA
-
4
-
-
1
1
-
-
6
1
10
5
3
4
9
7
3
Jumlah
13
Komposisi SDM berdasar Usia
No Usia
1
2
3
4
18
–
30 31
–
40 41
–
50 Diatas 50
Jumlah
Kepala
Sub Bagian / Seksi
Kantor
Umum
PKN
Penilaian
PN
Lelang
HI
KI
-
4
3
-
-
-
3
-
10
-
1
1
2
2
5
1
2
14
1
3
1
1
2
4
2
1
15
-
2
-
-
-
-
1
-
3
1
10
5
3
4
9
7
3
Jml
Tenaga Fungsional
No
1
Jabatan
Kepala
Sub Bagian / Seksi
Fungsional
Kantor
Umum
PKN
Penilaian
PN
Lelang
HI
KI
1
-
1
-
1
5
1
1
10
Pejabat Lelang
Jml
2
Penilai
1
3
2
3
1
6
2
1
19
3
Jurusita
-
2
1
-
1
1
-
-
5
4
Pemeriksa
-
1
-
-
1
1
1
-
4
2
6
4
3
4
13
4
2
Jumlah
Komposisi Pegawai Per Sub Bagian/Seksi
Eselon III
Umum
PKN
Penilaian
PN
Lelang
HI
KI
Jml
-
-
-
-
-
-
-
1
14
Eselon IV
1
1
1
1
1
1
1
7
Pelaksana
9
4
2
3
8
6
2
34
Jumlah
10
5
3
4
9
7
3
Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai tugas pokok masing-masing.
15
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG
A. Laporan Kegiatan Magang
Kegiatan magang yang telah kami laksanakan selama satu setengah bulan, yaitu pada tanggal 9 Januari sampai 16 Februari 2017 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta telah memberikan gambaran lengkap mengenai dunia kerja. Kami ditempatkan pada 4 seksi yang berbeda dengan sistem rolling . Keempat seksi tersebut adalah (1) Bagian Umum, (2) Pelayanan Penilaian, (3) Pelayanan Lelang, dan (4) Piutang Negara. Keempat seksi tersebut berada langsung dibawah tanggung jawab dan pengawasan Kepala Kantor. Berikut merupakan tugas dari tiap seksi yang kami tempati: 1. Sub Bagian Umum Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protocol, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di kantor wilayah. 2. Seksi Pelayanan Penilaian Melaksanakan
bimbingan
teknis,
supervise,
pemantauan,
evaluasi
pelaksanaan dan laporan penilaian, penyususnan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan penilaian. 3. Seksi Pelayanan Lelang Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang. 4. Seksi Piutang Negara Melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan
pengurusan
piutang
negara,
pemberian
bahan
16
pertimbangan atas usul penghapusan piutang instan pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan
hutang,
bimbingan
teknis
pengelolaan
barang
jaminan,
pemeriksanaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring
pengurusan
piutang
negara,
dan
pelaksanaan
verifikasi
pengurusan piutang negara.
Selama kegiatan magang berlangsung, kami diajarkan dan diperkenalkan dengan tugas-tugas sesuai penempatan seksi. Beberapa tugas yang diberikan kepada kami seperti merekap data lelang dari tahun ke tahun, cara pengkodean barang milik negara yang akan ditempatkan pada instansi pemerintah, dan merekap data penilaian karyawan. Pekerjaan yang kami kerjakan selalu diawasi dan dibimbing langsung oleh kepala seksi agar mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari beberapa karyawan, tidak terdapat masalah yang cukup berarti dalam instansi. Semua karyawan bekerja dengan baik sesuai fungsi dan tugas yang diberikan. Kami juga melihat terdapat kedekatan dan kehangatan antar karyawan. Sesama karyawan saling membantu untuk menyelesaikan tugas apabila terdapat kesulitan. Selain itu, atmosfer hangat juga dapat kami rasakan selama kegiatan magang berlangsung. Dibalik kedekatan dan kehangatan antar karyawan yang dapat kami rasakan terdapat masalah yang terlihat. Masalah tersebut berupa rendahnya tingkat kepatuhan karyawan terhadap jam kerja. Beberapa kali kami temukan karyawan yang tidak kembali ke tempat kerja atau terlambat setelah jam istirahat berakhir. Selain itu, beberapa karyawan yang sudah berkeluarga biasanya hanya “numpang” absen kedatangan lalu pergi untuk mengantarkan anaknya ke
17
sekolah. Hal lain yang sering kami temukan adalah karyawan tidur pada saat jam kerja di kantor.Hal tersebut harusnya tidak terjadi karena bertentangan dengan kontrak dan melanggar etika kerja. Kurangnya pengawasan dan kontrol dari pemimpin instansi merupakan salah satu penyebab pelanggaran karyawan tersebut terjadi. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan di luar kantor seperti pengecekan barang lelang menyebabkan sulitnya pengawasan langsung dari pimpinan kepada karyawan. Selain itu, padatnya jam kerja dan domisili karyawan yang sebagian berada di luar Surakarta membuat karyawan kelelahan. Masalah ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi instansi karena apabila dibiarkan dapat mengganggu dan menurunkan kualitas serta produktivitas kerja.
B. Identifikasi Masalah
Masalah utama yang kami temukan dalam instansi yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap jam kerja. Beberapa contoh nyata yang kami temui dan berkaitan dengan pelanggaran tersebut seperti: 1. Tidak kembalinya karyawan atau terlambat masuk setelah jam istirahat kantor selesai. Selama pelaksanaan magang kami beberapa kali mendapati karyawan yang tidak kembali atau terlambat masuk kantor setelah jam istirahat berakhir. Jam istirahat yang seharusnya berakhir pada pukul 13:30 tapi beberapa karyawan baru kembali ke kantor pada pukul 15:00. Biasanya karyawan kembali ke kantor dengan membawa kantong atau tas belanja. Hal tersebut bertantangan dengan kontrak kerja yang seharusnya bekerja selama 7 jam/hari. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas kerja dan menghambat produktivitas kerja karyawan. Apabila kondisi ini dibiarkan, instansi dapat dirugikan. 2. Karyawan hanya mengisi absensi kedatangan lalu meninggalkan tempat kerja untuk menyelesaikan keperluan pribadi. Jam kerja di KPKNL Surakarta dimulai pada pukul 07:30 sampai 17:00 WIB. Karyawan diwajibkan untuk mengisi absensi setiap masuk dan
18
sebelum pulang kantor. Absen tersebut berupa print sidik jari pada computer yang mampu menunjukkan waktu kedatangan dan waktu kepulangan. Beberapa kali kami mendapati karyawan yang hanya mampir untuk mengisi absen kedatangan lalu meninggalkan kantor untuk mengantar anaknya ke sekolah atau membeli sarapan di luar. Karyawan tersebut baru kembali bekerja pada pukul 08:30. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu penyelewengan fungsi jam kerja. Pada dasarnya, karyawan seharusnya sudah berada di kantor untuk bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Hal ini dapat menurunkan citra baik karyawan pada atasannya. 3. Karyawan tidur pada jam kerja Pada saat kegiatan magang berlangsung kami sering menemukan karyawan yang tidur pada saat jam kerja. Beberapa penyebab yang memicu perilaku karyawan tersebut seperti jam kerja yang padat yaitu
7
1
jam per
2
hari selama 5 hari dalam seminggu, jarak rumah yang jauh dari kantor, dan jenis pekerjaan yang monoton membuat karyawan kelelahan dan bosan. Perilaku karyawan ini tetap menyimpang dengan etika kerja karena tidak dapat menggunakan waktu kerja sebaik mungkin. Seharusnya karyawan dapat membedakan dan mengatur waktu antara pekerjaan dan istirahat.
19
BAB III LANDASAN TEORI
A. Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Untuk mempermudah memahami tentang konsep klasifikasi ketenagakerjaan, perhatikan keterangan berikut ini.Penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja dan pengangguran. Pekerja dibagi mejadi dua, yaitu pekerja penuh dan setengah menganggur. Pengangguran dibagi menjadi dua yaitu pengangguran terbuka dan setengah menganggur. Setengah menganggur dibagi menjadi dua yaitu setengah menganggur kentara dan setengah menganggur tidak kentara. Semua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
20
B. Undang-Undang Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Bab
1
ketenagakerjaan
dan
2.
Berdasarkan
berlandaskan
Undang-undang
Pancasila
dan
tersebut pembangunan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Adapun tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah: 1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; 2. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah 3. memberikan
perlindungan
kepada
tenaga
kerja
dalam
mewujudkan
kesejahteraan; dan 4. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dijelaskan pula bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Undang-undang ini juga mengatur mengenai waktu kerja, dijelaskan dalam Pasal 77 yaitu: 1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 3. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
21
4. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. Hal mengenai tugas lembur juga diatur dalam Pasal 78 yang berbunyi: 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 2. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur 3. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 4. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
C. Etika Kerja
Etika kerja merupakan gabungan dari kata etika yang berarti ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Pengertian ini muncul mengingat etika berasal dari Bahasa Yunani kuni “ethos” yang berarti adat kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak. Kemudian diturunkan kata ethics (Inggris), etika (Indonesia). Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, menjelaskan etika dengan membedakan tiga arti, yakni: ilmu tentang apa yang baik dan buruk, kumpulan asa atau nilai, dan nilai mengenai benar dan salah. Dengan membedakan tiga definisi tersebut maka kita mendapatkan pemahaman etika yang lebih lengkap mengenai apa itu etika, sekaligus lebih mampu memahami pengertian etika yang sering sekali muncuk dalam pembicaraan sehari-hari, baik secara lisan maupun lisan. Objek etika adalah alam yang berubah, terutama alam manusia. Apabila etika digabungkan dengan kata “kerja”, yang menjadi etika kerja memiliki arti yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang harus dilakukan ketika berada di lingkungan kerja. Sehingga dapat disimpulkan etika kerja adalh system niali
22
yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antar karyawan dan perusahaan. Etika kerja mengatur hubungan yang lebih bersifat ke dalam (perusahaan), yakni antara karyawan dan perusahaan secara umum. Etika kerja meliputi hal-hal berikut ini: 1. Sikap karyawan dalam perusahaan 2. Sikap karyawan dengan wewenang dan jabatannya di perusahaan 3. Hubungan karyawan dengan atasan dan dengan bawahannya 4. Hubungan karyawan dengan sesame Etika kerja berkaitan dengan apa yang semestinya dilakukan oleh karyawan. Seharusnya, etia kerja makin lama bukannya semakin menurun tetapi semakin meningkat. Meningkatkan etos kerja, setiap karyawan perlu membangun prinsip prinsip seperti dating ke kantor lebih awal, pertahankan sikap professional setiap saat, bersikap positif terhadap komentar negatif, inisiatif untuk menangani proyek baru, produktif, menghormati kontribusi rekan lain, dan tidak perhitungan dengan waktu kerja.
D. Penyimpangan Etika Kerja
Penyimpangan dalam etika kerja akan membuat suasana kerja terganggu. Perusahaan tanpa etika merusak perilaku kerja dan menciptakan suasana kerja yang buruk. Etika kerja diperlukan untuk menjaga rutinitas dan aktivitas seharihari di tempat kerja berjalan dengan perilaku positif. Karyawan dengan perilaku etis memiliki kepribadian dengan standar moral yang tinggi, sehingga mereka dapat
menjaga
diri
untuk
tidak
melakukan
penyimpangan
di
tempat
kerja.Penyimpangan dalam etika kerja menguatkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan aset perusahaan. Dan, perlu disadari bahwa moralitas pekerja yang
rendah
menyulitkan
perusahaan
untuk
menjaga
tidak
terjadinya
penyimpangan. Jadi, bila di tempat kerja masih terjadi penyimpangan dalam etika kerja dan etika bisnis, maka ini artinya internalisasi nilai-nilai moral yang baik dan penegakkan aturan haruslah ditingkatkan. Etika tidak hanya untuk diucapkan dan ditulis dalam bentuk kode etik. Lebih dari itu, etika merupakan perilaku wajib untuk dapat memiliki budaya perusahaan
23
yang kuat dan unggul. Bila karyawan tidak memiliki perilaku etis, maka mereka tanpa merasa bersalah atau berdosa akan melanggar semua aturan, dan penyimpangan dianggap benar oleh mereka. Perilaku tanpa etika: mudah berbohong, sering absen dengan berbagai alasan, selalu mencari keuntungan dari hubungan kerja, membuat keputusan tanpa memetakan resiko, tidak menganggap kode etik dan etika bisnis, serta berperilaku sesuka hati tanpa memikirkan aturan dan kebijakan. Bekerja tanpa etika menjadikan mental buruk dan etos kerja tidak produktif. Hal ini merugikan perusahaan. Selain itu, lingkungan kerja menjadi tidak bahagia karena perilaku yang tidak adil, tingginya diskriminasi, saling bermusuhan, bergosip, perilaku menghakimi, menilai, dan menyudutkan rekan kerja. Semua kondisi ini menciptakan lingkungan kerja sehari-hari yang tidak produktif dan tidak mendatangkan rasa memiliki perusahaan oleh karyawan.Sekecil apapun penyimpangan dalam etika kerja dan etika bisnis pasti melemahkan budaya organisasi. Dalam budaya yang lemah karyawan tidak mampu bekerja optimal, sebagian energi terkuras untuk melayani hal-hal negatif yang diakibatkan oleh penyimpangan etika.
24
BAB IV PEMBAHASAN
A. Tidak kembalinya karyawan atau terlambat masuk setelah jam istirahat kantor selesai.
Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dsb). Jadi, bila disimpulkan secara umum, disiplin merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada sesuatu peraturan yang telah dibuat. Selama pelaksanaan magang, beberapa karyawan KPKNL tidak kembali atau terlambat masuk kantor setelah jam istirahat berakhir. Jam istirahat yang seharusnya berakhir pada pukul 13:30 tetapi beberapa karyawan baru kembali ke kantor pada pukul 15:00. Biasanya karyawan kembali ke kantor dengan membawa kantong atau tas belanja. Hal tersebut bertantangan dengan kontrak kerja yang seharusnya bekerja selama 7 jam/hari. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas kerja dan menghambat produktivitas kerja karyawan. Apabila kondisi ini dibiarkan, instansi dapat dirugikan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa karyawan KPKNL yang sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki masalah utama pada kedisiplinan jam kerja, seperti yang telah disebutkan di atas. Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja pegawai bisa menjadi akar penyebab pelayanan publik yang kurang berkualitas. Hal ini juga akan berdampak pada munculnya perilaku menyimpang seperti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), sehingga dapat berakibat kepada kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah konkret untuk mengatasi hal tersebut perlu
penempatan orang
sesuai
kemampuan
dan
dilakukan
penegakkan integritas. Sebenarnya mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980 tentang
25
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama ini seluruh kewajiban dan larangan bagi PNS mengacu pada koridor-koridor pada peraturan tersebut. Pada tahun 2010, peraturan tentang Disiplin PNS disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan baru ini diberlakukan mulai bulan Juni tahun 2010 lalu. Jadi, bentuk disiplin bagi PNS adalah yang mengacu pada PP 53 Th. 2010 yang berisi 17 kewajiban dan 15 larangan, sebagai penyempurnaan atas 26 kewajiban dan 18 larangan dalam PP sebelumnya (PP 30 Tahun 2010). Dalam peraturan ini, termasuk mengatur mengenai perhitungan hari kerja secara kumulatif dan berkelanjutan dapat dikonversi dalam hitungan jam. Jadi, semisal dalam satu hari karyawan meninggalkan kantor selama 4 jam, dan hal ini dilakukan selama 2 hari maka dapat dikategorikan bahwa karyawan tersebut tidak masuk kerja selama satu hari.
B. Karyawan hanya mengisi absensi kedatangan lalu meninggalkan tempat kerja untuk menyelesaikan keperluan pribadi.
Jam kerja di KPKNL Surakarta dimulai pada pukul 07:30 sampai 17:00 WIB. Karyawan diwajibkan untuk mengisi absensi setiap masuk dan sebelum pulang kantor. Absen tersebut berupa print sidik jari pada komputer yang mampu menunjukkan waktu kedatangan dan waktu kepulangan. Beberapa kali kami mendapati karyawan yang hanya mampir untuk mengisi absen kedatangan lalu meninggalkan kantor untuk mengantar anaknya ke sekolah atau membeli sarapan di luar. Karyawan tersebut baru kembali bekerja pada pukul
08:30.
Tindakan
ini dapat
dikategorikan
sebagai
salah
satu
penyelewengan fungsi jam kerja. Pada dasarnya, karyawan seharusnya sudah berada di kantor untuk bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Hal ini dapat menurunkan citra baik karyawan pada atasannya. Permasalahan pada karyawa KPKNL yang kedua ini sama dengan permasalahan yang pertama, yaitu mengenai kedisiplinan. Sebenarnya peraturan mengenai jam kerja dan sanksi apabila melanggarnya sudah jelas ada, namun hal ini banyak disepelekan oleh karyawan. Penyebab kurang disiplinnya karyawan terhadap
26
jam kerja adalah karena sikap kurang tegas dari atasan untuk memberikan sanksi. Pada kasus di KPKNL ini, karena semua karyawan baik ketua divisi maupun staf sudah sangat akrab sehingga masalah mengenai jam kerja ini dianggap sebagai hal wajar yang tidak perlu dikategorikan sebagai masalah perusahaan. Selain itu, karena masalah mengenai jam kerja ini juga dilakukan oleh para atasan. Masalah mengenai disiplin jam kerja ini sudah membudaya, karenanya perlu suatu tindakan nyata untuk menghilangkan “budaya” tidak disiplin jam kerja ini yang harus dimulai dari diri sendiri baik staf maupun atasan. Selain itu pihak perusahaan harus menegaskan peraturan ini dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Hal paling penting yang harus dilakukan adalah penanaman nilai pada diri setiap karyawan bahwa ketika disiplin kerja diterapkan maka kualitas etos kerja untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dapat dilakukan.
C. Karyawan tidur pada jam kerja
Etika kerja merupakan gabungan dari kata etika yang berarti ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, menjelaskan etika dengan membedakan tiga arti, yakni: ilmu tentang apa yang baik dan buruk, kumpulan asa atau nilai, dan nilai mengenai benar dan salah. Pada saat kegiatan magang berlangsung kami sering menemukan karyawan yang tidur pada saat jam kerja. Beberapa penyebab yang memicu perilaku 1
karyawan tersebut seperti jam kerja yang padat yaitu 7 jam per hari selama 2
5 hari dalam seminggu, jarak rumah yang jauh dari kantor, dan jenis pekerjaan yang monoton membuat karyawan kelelahan dan bosan. Perilaku karyawan ini tetap menyimpang dengan etika kerja karena tidak dapat menggunakan waktu kerja sebaik mungkin. Seharusnya karyawan dapat membedakan dan mengatur waktu antara pekerjaan dan istirahat. Penyimpangan dalam etika kerja akan membuat suasana kerja terganggu. Perusahaan tanpa etika merusak perilaku kerja dan menciptakan suasana kerja yang buruk. Etika kerja diperlukan untuk menjaga rutinitas dan aktivitas
27
sehari-hari di tempat kerja berjalan dengan perilaku positif. Apabila karyawan memilki perilaku etis maka mereka juga memiliki kepribadian dengan standar moral yang tinggi, sehingga mereka dapat menjaga diri untuk tidak melakukan penyimpangan di tempat kerja seperti tidur saat jam kerja. Penyimpangan dalam etika kerja menguatkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan aset perusahaan. Etika merupakan perilaku wajib untuk dapat memiliki budaya perusahaan yang kuat dan unggul. Bila karyawan tidak memiliki perilaku etis, maka mereka tanpa merasa bersalah atau berdosa akan melanggar semua aturan, dan penyimpangan dianggap benar oleh mereka. Permasalahan ketiga yang terjadi di KPKNL ini juga mengenai kedisiplinan kerja karyawan. Perilaku menyimpang yang biasa dilakukan ini lama-kelamaan akan menjadi budaya bagi seluruh anggota perusahaan. Tentu hal ini akan sangat merugikan perusahaan dan negara serta masyarakat yang menginginkan adanya pelayanan publik yang akuntabel. Permasalahannya ada pada rasa tanggung jawab dalam setiap diri karyawan. Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas menjadikan karyawan bertindak semaunya dan mengesampingkan tugas mereka. Pendidikan berkarakter dan beretika seharusnya ditanamkan pada setiap karyawan sejak adanya proses rekrutmen sehingga ketika sudah menjadi bagian dari persahaan, karyawan dapat menerapkan karakter dan etika yang tepat untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sebaik mungkin.
28
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah instansi vertikal DJKN yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat eselon III, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Beberapa simpulan kami setelah menyelesaikan kegiatan kuliah magang kerja di KPKNL Surakarta adalah ditemukannya beberapa masalah, seperti: 1
Tidak kembalinya karyawan atau terlambat masuk setelah jam istirahat kantor selesai.Kondisi ini dapat menurunkan kualitas kerja dan menghambat produktivitas kerja karyawan.
2. Karyawan hanya mengisi absensi kedatangan lalu meninggalkan tempat kerja untuk menyelesaikan keperluan pribadi. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu penyelewengan fungsi jam kerja. Pada dasarnya, karyawan seharusnya sudah berada di kantor untuk bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Hal ini dapat menurunkan citra baik karyawan pada atasannya. 3. Karyawan tidur pada saat jam kerja. Beberapa penyebab yang memicu 1
perilaku karyawan tersebut seperti jam kerja yang padat yaitu 7 jam per 2
hari selama 5 hari dalam seminggu, jarak rumah yang jauh dari kantor, dan jenis pekerjaan yang monoton membuat karyawan kelelahan dan bosan. Perilaku karyawan ini tetap menyimpang dengan etika kerja.
29
A. Saran
Aspek Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Aspek SDM ini menjadi salah satu penentu kinerja setiap bagian/divisi dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, aspek SDM perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan simpulan kami di atas, terdapat beberapa saran yang kami ajukan untuk mengatasi permasalah yang ada pada KPKNL Surakarta, yaitu: 1.
KPKNL Surakarta perlu penempatan orang sesuai kemampuan dan dilakukan satunya
penegakkan adalah
integritas.
dengan
Penegakkan
menerapkan
dengan
integritas benar
salah
Peraturan
Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berisi 17 kewajiban dan 15 larangan bagi karyawan (PNS), salah satunya mengenai perhitungan jam kerja karyawan. 2.
Menjalankan suatu tindakan nyata untuk menghilangkan “budaya” tidak disiplin jam kerja yang dimulai dari diri sendiri seluruh karyawan. Selain itu pihak perusahaan harus menegaskan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Hal paling penting yang harus dilakukan adalah penanaman nilai pada diri setiap karyawan bahwa ketika disiplin kerja diterapkan maka kualitas etos kerja untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dapat dilakukan
3.
Menjalankan pendidikan berkarakter dan beretika melalui pelatihan untuk membangun rasa tanggung jawab dalam diri karyawan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tanpa merugikan pihak manapun.
30
