BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan
bahwa
Sistem
Pendidikan
Nasional
adalah
keseluruhan
komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan keterampilan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen satuan pendidikan (whole school approach) agar seluruh komponen satuan pendidikan bersamasama memiliki budaya mutu. Budaya mutu adalah kesadaran kolektif seluruh ekosistem satuan pendidikan untuk mendorong terjadinya proses pencapaian dan peningkatan mutu yang tiada henti, terus-menerus, terus -menerus, dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui penjaminan mutu secara mandiri sesuai standar mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dikembangkan agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik pada segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 1
pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan. SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal,
dikembangkan
satuan
pendidikan
yang
akan
menjadi
model
penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Pengembangan sekolah model dan pengimbasannya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Sekolah model diharapkan menjadi percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah terampil menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019. Untuk mencapai hal tersebut, secara bertahap pemerintah telah menjalankan program dan kegiatan pengembangan sekolah model melalui penyiapan fasilitator pengembangan sekolah model, workshop/pelatihan sistem penjaminan mutu internal untuk sekolah model, pendampingan sekolah model dan pengimbasan serta monitoring dan evaluasi sekolah model. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menguatkan dan membina sekolah model agar sekolah model dapat mengimplementasikan SPMI, melakukan pengimbasan SPMI bagi sekolah imbas serta untuk membantu mengatasi Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 2
berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan SPMI di sekolah model. Pendamping sekolah model merupakan fasilitator daerah yang sebelumnya telah dibekali oleh LPMP.
B. Dasar Hukum, 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 2005 tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun Tahun 2008 tentang tentang Guru (Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tahun 2010 Tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 11 11 Tahun 2015 2015 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan; 10. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga
C. Tujuan Tujuan pelaksanaan pendampingan sekolah model antara lain: •
Meningkatkan pemahaman pemahaman SPMI SPMI kepada pengawas, pengawas, kepala kepala sekolah, guru, guru, tenaga kependidikan lain, orang tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan di dalam maupun luar sekolah model.
•
Meningkatkan keterampilan sekolah dalam pel aksanaan aksanaan SPMI.
•
Menguatkan pelaksanaan pelaksanaan SPMI kepada kepada pengawas, kepala kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orang tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan di dalam maupun luar sekolah model.
D. Sasaran, Sasaran pendampingan sekolah model antara lain:
Pengawas Sekolah Model,
Kepala Sekolah Model,
Seluruh Guru Sekolah Model,
Seluruh Tenaga Kependidikan Model,
Perwakilan Sekolah Imbas
Sekolah model yang didampingi pada Bimbingan teknis sebanyak 4 sekolah model, dimana setiap sekolah model diikuti oleh guru-guru dari sekolahnya, ditambah dengan kepala sekolah imbasnya. Sekolah model dan imbasnya adalah: 1. SMKN 1 Putussibau dengan sekolah sekolah imbasnya: SMKN 2 Putussibau; SMKN 1 Hulu Gurung; SMK Prisma Silat Hilir; dan SMKN 1 Badau. Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 4
2. SMAN 2 Putussibau, dengan sekolah imbasnya: SMA Karya Budi Putussibau;
SMA
Muhammadiyah
Putussibau;
SMA
Kristen
Setia
Putussibau; SMAN 1 Bika; dan SMAN 1 Kalis. 3. SMAN 1 Bunut Hulu dengan dengan sekolah imbasnya: SMAN SMAN 2 Bunut Hulu; SMAN 1 Boyang Tanjung; SMA Boyan Tanjung Permai; SMAN 1 Pengkadan; dan SMAN 1 Mentebah. 4. SMAN 1 Hulu Gurung Gurung dengan sekolah sekolah imbasnya: SMAN SMAN 1 Selimbau; Selimbau; SMAN 2 Selimbau; SMAN 1 Jongkong; SMAN 2 Jongkong; dan SMAN 1 Seberuang.
Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 5
BAB II PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Waku Pelaksanaan Pelaksanaan Pendampingan Pelaksanaan pendampingan bimbingan teknis SPMI ke sekolah model dilaksanakan selama 2 hari di setiap sekolah model pukul 08.00 hari pertama dan pukul 07.00
16.15 pada
–
15.00 pada hari kedua bertempat di setiap
–
sekolah model. Waktu kegiatan tersebut adalah: 1. SMKN 1 Putussibau dilaksanakan hari senin selasa, 9 10 oktober 2017 –
–
2. SMAN 2 Putussibau dilaksanakan hari rabu kamis, 11 12 oktober 2017 –
–
3. SMAN 1 Bunut Hulu dilaksanakan hari senin selasa, 16 17 oktober 2017 –
–
4. SMAN 1 Hulu Gurung dilaksanakan dilaksanakan hari rabu
kamis, 18
–
19 oktober
–
2017
B. Materi Pendampingan Pendampingan Sekolah Model Model 1. Komitmen Sekolah Model dalam Penerapan Penerapan SPMI dan Penjaringan dan pelibatan stakeholder 2. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Pendidikan Sekolah: Organisasi, Organisasi, Uraian Tugas dan dan Mekanisme Kerja 3. Evaluasi Diri Sekolah: Indikator, Instrumen dan Pelaksanaannya serta Analisis Lingkungan 4. Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) (RKAS) 5. Pelaksanaan
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Program
Kerja
Sekolah:
Pengorganisasian Pelaksanaan Program Kerja Sekolah 6. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan
C. Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Pendampingan. Gambaran Umum Hasil Pendampingan 1. Sekolah dapat dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri; 2. Sekolah dapat meningkatkan meningkatkan mutu sesuai sesuai SNP; Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 6
3. Sekolah memiliki budaya mutu; Sekolah model nantinya diharapkan dapat dijadikan percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah terampil menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pendampingan sekolah model adalah: a. Hasil Pendampingan Sekolah I Pendampingan di sekolah model yang pertama dilaksanakan di SMKN 1 Putussibau, pada hari senin dan selasa, tanggal 9 10 oktober 2017 yang –
diikuti oleh Kepala Sekolah dan guru dari sekolah model ditambah dengan kepala sekolah imbas. Hasil pendampingannya meliputi:
Tindak Lanjut Bimtek SPMI
Pembentukan TPMPS
Pelaksanaan Sosialisasi SPMI oleh Sekolah
Pelaksanaan Pemetaan (EDS) dan Analisis SWOT
Tindak Lanjut Hasil Pemetaan dalam pemenuhan mutu (Ketersediaan RKS dan RKAS)
Keterlaksanaan Kegiatan Sesuai dengan rencana
Semua
kegiatan
sebagaimana
jadwal
telah
dilaksanakan
semua,
pelaksanaan lancar dan kegiatan tersebut mendapatkan hasil berupa penyusunan analisis mutu, rencana pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu dan penyusunan analisis dan instrumen evaluasi pemenuhan mutu. Selain itu juga sudah disusunnya RKS dan RKAS pemenuhan mutu. Semua hasil kegiatan di atas akan dilaporkan oleh sekolah model ke LPMP Provinsi Kalimantan Barat. Semua kegiatan dapat terselenggara dengan keseriusan disertai antusias yang baik dari seluruh peserta.
Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 7
b. Hasil Pendampingan Sekolah II Pendampingan di sekolah model yang kedua dilaksanakan di SMAN 2 Putussibau Putussibau, pada hari rabu dan kamis, tanggal 11
–
12
oktober 2017. Hasil pendampingannya meliputi:
Tindak Lanjut Bimtek SPMI
Pembentukan TPMPS
Pelaksanaan Sosialisasi SPMI oleh Sekolah
Pelaksanaan Pemetaan (EDS) dan Analisis SWOT
Tindak Lanjut Hasil Pemetaan dalam pemenuhan mutu (Ketersediaan RKS dan RKAS)
Keterlaksanaan Kegiatan Sesuai dengan rencana
Semua
kegiatan
sebagaimana
jadwal
telah
dilaksanakan
semua,
pelaksanaan lancar dan kegiatan tersebut mendapatkan hasil berupa penyusunan analisis mutu, rencana pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu dan penyusunan analisis dan instrumen evaluasi pemenuhan mutu. Selain itu juga sudah disusunnya RKS dan RKAS pemenuhan mutu. Semua hasil kegiatan di atas akan dilaporkan oleh sekolah model ke LPMP Provinsi Kalimantan Barat. Semua kegiatan dapat terselenggara dengan keseriusan disertai antusias yang baik dari seluruh peserta.
c.
Hasil Pendampingan Sekolah III Pendampingan di sekolah model yang ketiga dilaksanakan di SMAN 1 Bunut Hulu, pada hari senin dan selasa, tanggal 16 17 oktober 2017. Kegiatan diikuti oleh semua guru di SMAN 1 Bunut Hulu ditambah dengan perwakilan dari sekolah imbas. Hasil pendampingannya meliputi: Tindak Lanjut Bimtek SPMI –
Pembentukan TPMPS
Pelaksanaan Sosialisasi SPMI oleh Sekolah
Pelaksanaan Pemetaan (EDS) dan Analisis SWOT
Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 8
Tindak Lanjut Hasil Pemetaan dalam pemenuhan mutu (Ketersediaan RKS dan RKAS)
Keterlaksanaan Kegiatan Sesuai dengan rencana
Semua
kegiatan
sebagaimana
jadwal
telah
dilaksanakan
semua,
pelaksanaan lancar dan kegiatan tersebut mendapatkan hasil berupa penyusunan analisis mutu, rencana pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu dan penyusunan analisis dan instrumen evaluasi pemenuhan mutu. Selain itu juga sudah disusunnya RKS dan RKAS pemenuhan mutu. Semua hasil kegiatan di atas akan dilaporkan oleh sekolah model ke LPMP Provinsi Kalimantan Barat. Semua kegiatan dapat terselenggara dengan keseriusan disertai antusias yang baik dari seluruh peserta. d. Hasil Pendampingan Sekolah IV Pendampingan di sekolah model yang keempat dilaksanakan di SMAN 1 Hulu Gurung, pada hari rabu dan kamis, tanggal 18 19 oktober 2017. Kegiatan diikuti oleh semua guru di SMAN 1 Hulu Gurung ditambah dengan Kepala Sekolah dan perwakilan dari sekolah imbas Hasil pendampingannya pendampingannya meliputi: Tindak Lanjut Bimtek SPMI –
Pembentukan TPMPS
Pelaksanaan Sosialisasi SPMI oleh Sekolah
Pelaksanaan Pemetaan (EDS) dan Analisis SWOT
Tindak Lanjut Hasil Pemetaan dalam pemenuhan mutu (Ketersediaan RKS dan RKAS)
Keterlaksanaan Kegiatan Sesuai dengan rencana
Semua
kegiatan
sebagaimana
jadwal
telah
dilaksanakan
semua,
pelaksanaan lancar dan kegiatan tersebut mendapatkan hasil berupa penyusunan analisis mutu, rencana pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu dan penyusunan analisis dan instrumen evaluasi pemenuhan mutu. Selain itu juga sudah disusunnya RKS dan RKAS pemenuhan mutu. Semua hasil kegiatan di atas akan dilaporkan oleh sekolah model ke LPMP Provinsi Kalimantan Barat. Semua kegiatan dapat terselenggara dengan keseriusan disertai antusias yang baik dari seluruh peserta. Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 9
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Peserta memperoleh pengembangan lebih banyak terkait dengan dengan kegiatan penjaminan mutu sekolah, baik di bidang manajemen maupun di bidang akademik. 2. Peserta Peserta merasa lebih termotivasi dan
ikut bertanggungjawab bertanggungjawab dengan
adanya kegiatan penjaminan mutu ini, karena banyak kegiatan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan kompetensinya sebagai pendidik. 3. Sekolah melibatkan melibatkan seluruh guru untuk untuk mengikuti kegiatan kegiatan ini, melebihi dari dari yang ditentukan dalam RAB bimbingan teknis sebelumnya. 4. Kegiatan menghasilkan menghasilkan serangkaian serangkaian dokumen pemenuhan mutu mutu pendidikan di sekolah, mulai ndari analisis sampai dengan penyusunan instrumen evaluasi pemenuhan mutu.
B. Saran 1. Agar pihak sekolah sekolah beserta beserta seluruh komponenny komponennya a segera melaksanakan melaksanakan berbagai kegiatan berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing sebagaimana materi bimtek yang telah dilaksanakan, dalam rangka untuk pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan. 2. Agar sekolah lebih aktif dalam upaya memperoleh dukungan dukungan pihak eksternal dalam kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah dalam rangka pemenuhan 8 SNP.
Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 10
Lampiran Lampiran: Dokumen Hasil Kegiatan LK Pendampingan Dokumentasi Kegiatan (2-3 foto per sekolah)
Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 11
LK
Pendampingan
yang
sudah
terisi,
mohon
dikirim
Via
Email
Ke:
[email protected]
Laporan Pendampingan SPMI_Tony
Page 12
