LAPORAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA KERTIJAYAN BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kertijayan Akhir Tahun 2013 – 2018 disusun dengan berdasarkan pada : 1.
Undang –Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5694); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Laporan Kepala Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5); 8. Peratuaran Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2017 Nomor 68); 9. Peratuaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. ( Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Pekalongan Nomor Nomor 73 ) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa. 11. Peraturan Desa Kertijayan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kertijayan. 12. Peraturan Desa Kertijayan Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa Tahun 2014 – 2014 – 2019 2019 )
B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis Secara geografis Desa. Kertijayan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi : 1) Iklim : Curah hujan Jumlah bulan hujan Suhu rata-rata harian Tinggi tempat Bentang Wilayah
: : : : :
2102 Mm 6 Bulan 25-30 C 8 mdl Datar/berbukit/lereng gunung.
2) Tipologi :
Ya/tidak
Desa kepulauan
Ya/tidak Ya/tidak Ya/tidak
Desa pantai/pesisir Desa Sekitar hutan Desa terisolir Desa perbatasan dengan Kabupaten lain 3) Orbitasi : Berada di Ibu Kota Kecamatan Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten
Ya/tidak Ya/tidak 0,5 Km 5 Menit 0,5 Km 15 Km ½ Jam 1 Jam
4) Batas Desa :
Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat
: : : :
Kel Banyurip Kel Simbang wetan – wetan – Ds.Wonoyoso Ds.Wonoyoso Kel Sapugarut Ds.Paweden – Ds.Paweden – Ds.Coprayan Ds.Coprayan
5) Luas wilayah : Luas wilayah desa Kertijayan adalah : 91,3411 ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi : 1. Pemukiman : 37.9206 Ha 2. Persawahan : 30,1922 Ha 3. Kuburan : 0,4810 Ha 4. Pekarangan : 3,1324 Ha 5. Perkantoran : 0,2141 Ha 6 Prasarana Umum lainya : 16,3928 Ha
2. Gambaran Umum Demografis Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Mata Pencaharian Penduduk
Mata Pencaharian Pertanian
Pertambangan
Industri
Konstruksi
Perdagangan
Restoran / R. Makan
Transportasi
Keuangan
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan
Jasa Kemasyarakatan
92
58
133 15 113 21
36
1
555 1902 61
2.
Perkembangan Penduduk
No.
3.
L
P
L+P
2014
3.272
3.261
6.533
1.454
2
2015
3.164
3.145
6.309
1.477
3
2016
2.857
3.137
5.994
1.440
4
2017
2.865
3.122
5.987
1.461
5
2018
2.864
3.107
5.971
1.466
Pendidikan 1727 1344 876
915
422 48
29
45
140 4
Sarana Pendidikan TK SD / MI SMP/MTS SLTA / MA RA / RAM
5.
KK
1
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
4.
Jumlah Penduduk
Tahun
: 1 TK Swasta : 2 SD Negeri :::1
Jumlah Siswa Jumlah Siswa Jumlah Siswa Jumlah Siswa Jumlah Siswa
: 55 Orang : 161 Orang :Orang :Orang : 141 Orang
Guru Guru Guru Guru Guru
: 6 Orang : 18 Orang : - Orang : - Orang : 7 Orang
Data Jenis Dinding Rumah
16 195
921
Dinding Perman manen
Dinding Semi Permanen
Dinding Sementara
6.
Kondisi Ekonomi
1
Pengangguran
1. jumlah penduduk usia kerja 18 – 56
3633 Orang
tahun. 2. jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yg
646 Orang
masih sekolah / tidak bekerja. 3. penduduk wanita usia 18 – 56 tahun
611 Orang
menjadi ibu rumah tangga. 4. penduduk usia >18 tahun cacat sehingga
4 Orang
tidak dapat bekerja. 2
3
Pendapatan
Sumber pendapatan 1. Pertanian
Rp.22.000.000
2. Kehutanan
Rp.-
3. Perkebunan
Rp.-
4. Pertenakan
Rp. 6.000.000
5. Perikanan
Rp.-
6. Perdagangan
Rp.92.000.000
7. Jasa
Rp. 5.000.000
8. Usaha Penginapan / Hotel dan sejenisnya.
Rp.-
9. Pariwisata
Rp.-
10.Industri rumah tangga/Pengolahan
Rp. 9.000.000
Kelembagan
1. Pasar
Ada / Tidak
Ekonomi
2. Lembaga Koperasi/ sejenisnya
Ada / Tidak
3. BUMdes
Ada / Tidak
4. Toko / Kios
Ada / Tidak
5. Warung Makan
Ada / Tidak
6. Angkutan
Ada / Tidak
7. Pangkalan Ojek, Becak, delman atau sejenisnya 4
Ada / Tidak
Tingkat
1. Jumlah Keluarga
1477 Kel
Kesejahteraan
2. Jumlah Keluarga Prasejahtera
287 Kel
3. Jumlah Keluarga sejahtera 1
282 Kel
4. Jumlah Keluarga Sejahtera 2
325 Kel
5. Jumlah Keluarga Sejahtera 3
527 Kel
6. Jumlah Keluarga sejahtera 3 Plus
56 Kel
3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa
No
Jabatan
1
Kepala Desa
2
Sekdes
3
Nama
Tempat Tgl.Lahir
Pend
Nomor / Tgl SK Pengangkatan
MUSA RODLI
Pkl,15-02-1963
SLTP
141.1/318/2013
Kaur pemerintahan
FATKHURROHMAN
Pkl,02-12-1979
SLTA
141/02/V/2000
4
Kaur Pembangunan
MULYANTO
Pkl,12-06-1974
SLTA
141/02/V/2000
5
Kaur Kesra
6
Kaur Keuangan
KURNIANI W
Pkl,21-12-1980
S1
141/06/2008
7
Polisi Desa
KHOLIDIN
Pkl,16-07-1971
SD
141/05/2005
8
Kadus I
NUR ATIKAH
Pkl,15-02-1973
SLTA
141/01/IV/1998
9
Kadus II
ROMLAH
Pkl,19-08-1965
SLTA
141/05/2008
10
Kadus III
M.AUFI
Pkl,19-04-1965
SLTA
141/02/1995
11
Kadus IV
SISWANTO
Pkl,10-10-1965
SLTP
141/02/VI/19898
12
Kadus V
MUZAINI
Pkl,19-04-1961
SLTP
141/01/IV/1998
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Visi dan Misi Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lima Tahunan) Tahun 2014 s/d 2019 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud Kegiatan baik Fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif. 1. Visi
: “Membangun desa Kertijayan yang lebih baik berbasis Kemasyarakatan”
2. Misi
: Untuk mencapai Visi tersebut di atas, maka diperlukan penjabaran lebih terperinci dari Visi, dituangkan di dalam Misi Desa sebagai berikut :
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Meningkatkan potensi dan kwalitas sumber daya manusia. Membangun dan mengelola Kelembagaan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih Pelaksanaan pembangunan Partisipatif Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Meningkatkan tali persaudaraan dalam kehidupan antar umat beragama, saling menghormati dan bertoleransi akrab dan damai. Mewujudkan rasa aman, damai, tertib dan tentram agar memungkinkan terlaksananya pembangunan dengan baik sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (RPJMD)
1. Strategi Pembangunan Desa. Untuk mewujudkan visi yang didukung oleh misi, maka Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kertijayan ditempuh dengan beberapa strategi Pembangunan Desa sebagai berikut :
a.
Strategi Penguatan Kelembagaan Desa yang ada di Desa Kertijayan yang diarahkan agar semua yang terlibat dalam kelembagaan desa yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai kepedulian untuk memajukan desa dilihat dari faktor Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya. c. Strategi Pembangunan Desa yang partisipatif yang diarahkan agar masyarakat benarbenar dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dan mampu mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Strategi Pembangunan Pertama dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di desa yang terlibat langsung dalam kepengurusan kelembagaan desa yang ada sebagai pelaku pembangunan di desa. Dengan kelembagaan desa yang kuat diharapkan dalam penyusunan rencana program kegiatan tidak asal-asalan akan tetapi berdasarkan pada pokokpokok permasalahan yang dihadapi di desa dengan mempertimbangkan skala prioritas
Strategi Pembangunan Kedua dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan di bidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial. Strategi Pembangunan Ketiga dimaksudkan agar masyarakat baik perorangan maupun
kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik supaya kepentingankepentingannya (baik perorangan maupun kelompok) dapat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan publik.
2. Agenda Pembangunan Desa Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan tersebut, maka secara garis besar permasalahan atau kendala Pembangunan Desa Kertijayan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa)Tahun 2014 - 2019 akan teratasi melalui agenda-agenda pembangunan antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.
Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Kertijayan yang aman, tentram dan damai. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menggali sumber-sumber yang mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa.
C. EVALUASI PELAKSANAAN RPJMDES 2014 – 2019 DESA KERTIJAYAN Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lima Tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2015 berupa kegiatan Pembangunan desa yang tertuang di dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif, dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang terakumulasikan di dalam APBDes selama 1 (satu) Tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya, adapun struktur APBDes terdiri Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Untuk Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan telah dibentuk Tim Pengelola Keuangan desa dengan Keputusan Kepala Desa. Dalam laporan Akhir masa Jabatan ini, saya sajikan data Pengelolaan Keuangan Desa dari Tahun 2013 – 2018 yang telah ditatalaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan di dalam APBDes tahun anggaran 2013 - 2018 dilakukan secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain : a. Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa, sehingga pendapatan desa meningkat (misal: Hasil Usaha Desa, hasil Kekayaan Desa, Swadaya dan Partisipasi, Gotong Royog dll) b. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah. (Bantuan dan program pemerintah kabupaten,Provinsi dan pusat). c.
Memotivasi masyarakat arti pentingya pendapatan asli desa sebagai aset berharga mendukung kegiatan pembangunan desa.
2. Target dan Realisasi APBDesa Tahun anggaran 2013 – 2018.
Target dan Realisasi APBDesa tahun anggaran 2012 – 2018 dsajikan dalam laporan berikut (terlampir)
3. Evaluasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2013 – 2018 a. Pendapatan Asli Desa i. Hasil usaha desa Desa Kertijayan belum memiliki pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha Desa. Hal ini dikarenakan BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa belum dapat berjalan dengan maksimal. Diperkirakan mulai Tahun 2019 hasil BUMDes akan mulai memberikan pemasukan bagi desa. ii. Hasil kekayaan desa. Pada Tahun 2013 hasil sewa bengkok desa menyumbang PAD sebesar Rp. 28.000.000,-. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan signifkan sebesar Rp. 72.198.000,-. Hal ini dikarenakan bengkok kepala desa yang tadinya disewakan untuk biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah dikembalikan. PAD yang berasal dari sewa bengkok tidak bertambah lagi sampai dengan Tahun 2018. iii. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat PAD Tahun 2015 melonjak secara signifikan, dikarenakan adanya upaya dari Pemerintah pusat untuk menggalakkan Swadaya dan Gotong Royong masyarakat dikarenakan adanya stimulan Dana Desa. Swadaya dan Gotong Royong menyumbang
Gotong Royong Masyarakat dan swadaya material dari masyarakat Kertijayan. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016 – 2018, swadaya dari masyarakat mulai menurun, seiring dengan semakin bertambahnya penerimaan dana yang berasal dari Dana Desa dan ADD iv. Lain-lain pendapatan asli desa. Pada tahun 2013, terdapat PAD yang berasal dari Pungutan Desa Kepada Masyarakt yang berupa Leges, Pologoro dan Administrasi NTCR sebesar Rp. 9.125.000,-. Namun dikarenakan perubahan aturan yang ada, maka Pendpatan dari 3 hal tersebut dihilangkan di Tahun berikutnya. Pada Tahun 2017 terdapat silpa sebesar Rp. 114.527.036,- dikarenakan kegiatan tidak dapat dilakukan pada anggaran tahun berjalan. b. Transfer i. Dana Desa Transfer yang berasal dari dana desa mulai ada pada tahun 2015 sebagai implementasi Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Besaran penerimaan Dana Desa Kertijayan dapat dilihat pada diagram dibawah ini.
816,918,000 , 2018
294,001,000 , 2015
846,527,000 , 2017
663,201,000 , 2016
ii. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah. Pada tahun 2013 dan 2014, desa hanya mendapatkan Upah pungut pajak yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah. Sedangkan mulai 2015, Pem erintah Kabupaten Pekalongan mulai memberikan Bagi Hasil Pajak sesuai dengan persentase pendapatan masing – masing Kecamatan dan Desa.
Bagi Hasil Pajak Daerah 21,578,880
22,384,289
13,958,179
3,000,000 1,100,000 2013
2014
2015
2016
2017
iii. Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa adalah bentuk dari implementas Desentralisasi, namun dikarenakan formulasi yang digunakan Pemerintah belum berpihak kepada desa, ADD Tahun 2013 – 2014 Desa Kertijayan hanya berkisar di Angka lima puluhan juta rupiah. Namun setelah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa diterapkan, ADD naik secara signifikan, yang membuat otonomi desa semakin diperhitungkan. 400000000 344,012,000
324,801,678
350000000
336,373,433
300000000 250000000 200000000 150000000 100000000
57,764,000
64,543,564
50000000 0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
iv. Bantuan keuangan APBD Pem.Prop, Kab/Kota Bantuan Keuangan APBD Pemerintah Provinsi Jateng dan Kabupaten Pekalongan sifatnya tidak pasti, tergantung proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa Kertijayan.
120,000,000
115,156,800
100,000,000
105,000,000
80,000,000 58,733,600
60,000,000
50,000,000
40,000,000 20,000,000
35,000,000
0 2013
c.
2014
2015
2016
2017
Belanja Desa i. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu: a. Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjagan BPD). b. Operasional perkantoran terdiri dari: (1) Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dana atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium
Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk opersional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. (2) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dar i 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja. Perkembangan belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kertijj ayan tahun Anggaran 2013 – 2018 tersaji dalam diagram berikut : Rp371,208,880 Rp357,197,389 Rp298,705,857
Rp149,518,422 Rp124,822,600
2013
2014
2015
2016
2017
ii. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dll. Rincian lokasi Bidang ini bisa dilihat pada lampiran Laporan AMJ ini. Berikut perkembangan alokasi dana Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Rp1,200,000,000 Rp1,022,495,817 Rp1,000,000,000
Rp800,000,000 Rp643,230,600
Rp600,000,000
Rp443,551,000
Rp400,000,000
Rp200,000,000 Rp104,635,550 Rp20,700,000
Rp2013
2014
2015
2016
2017
iii. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna, Tk dan atau PAUD Desa, PKK dan lain sebagainya. Alokasi untuk Bidang ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
Rp25,000,000 Rp20,000,000
Rp20,400,000
Rp15,000,000 Rp10,000,000
Rp12,300,000 Rp4,000,000
Rp5,000,000 Rp-
Rp7,088,000
Rp2013
2014
2015
2016
2017
iv. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
Rp200,000,000 Rp164,859,000
Rp150,000,000 Rp100,000,000 Rp50,000,000
Rp83,300,000
Rp15,200,000 Rp17,250,000
Rp2013
2014
Rp9,243,000 2015
2016
2017
v. Bidang Tak Terduga Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana. Namun selama berjalannya Pemerintahan Saya tidak menganggarkan di bidang ini.
RINGKASAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2013 - 2018 DESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN
Tahun 2013 A. 1
B.
Pendapatan Asli Desa
Rp
33.000.000
20%
Pendapatan Lain Lain
Rp
14.125.000
9%
Tahun 2014
Rp
87.503.608
Tahun 2015
Persentase
53%
Rp 244.755.000
26%
Rp 294.001.000
32%
35%
Dana Desa
3
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Rp
1.100.000
1%
Rp
3.000.000
2%
4
Alokasi Dana Desa
Rp
57.764.000
35%
Rp
64.543.564
39%
Rp 324.801.678
5
Bantuan Keuangan Kabupaten
Rp
53.733.600
33%
Rp 116.356.800
71%
Rp
13.958.179
2%
6
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
5.000.000
0%
Rp
50.000.000
5%
Total Pendapatan Desa
Rp
164.722.600
Rp
124.822.600
76%
Rp 149.518.422
91%
13%
Rp 104.635.550
3%
Rp 271.403.972
Rp 927.515.857
Belanja Desa 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2
Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa
Rp
20.700.000
3
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp
4.000.000
2%
4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp
15.200.000
9%
Rp
164.722.600
Rp
17.250.000
Rp 271.403.972
Pembiayaan Desa Total Pembiayaan Desa
D.
Persentase
2
Total Belanja Desa C.
Persentase
Pendapatan Desa
Surplus /( defisit) Anggaran A-B
Rp
-
Rp
-
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
Rp
-
Rp
-
Rp 298.705.857
32%
64%
Rp 443.551.000
48%
0%
Rp
10%
20.400.000
2%
Rp 164.859.000
18%
Rp 927.515.857
RINGKASAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2013 - 2018 DESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN
Tahun 2016 A.
B.
Persentase
8%
Rp 146.005.000
10%
Tahun 2018
Persentase
Pendapatan Desa Pendapatan Asli Desa
Rp
94.700.000
Pendapatan Lain Lain
Rp
3.716.203
0%
2
Dana Desa
Rp
663.201.000
54%
3
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Rp
21.578.880
2%
4
Alokasi Dana Desa
Rp
336.373.433
27%
5
Bantuan Keuangan Kabupaten
Rp
5.000.000
0%
6
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp
100.000.000
8%
Total Pendapatan Desa
Rp
1.224.569.516
2.096.000
0%
Rp 846.527.000
Rp
61%
22.384.289
2%
Rp 344.012.000
Rp
25%
Rp
35.000.000
3%
Rp1.396.024.289
Rp
-
Rp
-
Belanja Desa 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp
371.208.880
33%
Rp 357.197.389
26%
2
Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa
Rp
643.230.600
58%
Rp1.022.495.817
73%
3
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp
12.300.000
1%
Rp
7.088.000
1%
4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp
83.303.000
8%
Rp
9.243.083
1%
Rp
1.110.042.480
Surplus /( defisit) Anggaran A-B
Rp
114.527.036
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
Rp
114.527.036
Pembiayaan Desa Total Pembiayaan Desa
D.
Tahun 2017
1
Total Belanja Desa C.
Persentase
Rp1.396.024.289
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
A. URUSAN ASAL USUL DESA 1. Sejarah Desa Secara geografis bahwa Desa Kertijayan terletak di sebelah Utara Kabupaten Pekalongan dengan ketinggian 0-100 dari permukaan laut ( dpl ) dengan curah hujan sedang, jarak dari ibu kota Kecamatan adalah 0,5 Km, dan dari ibu kota Kabupaten (Kajen) adalah 17 Km. Menurut cerita para tokoh masyarakat bahwa sejarah desa Kertijayan berawal dari adanya seorang Tokoh / Ulama’/ Wali yang bernama Wali Kertojoyo dari nama tokoh tsb diambilah nama desa Kertijayan yang mengandung arti Budi pekerti yang baik, luhur dan selalu Berjaya.
2. Sejarah Pemerintahan Desa a. Pusat Pemerintahan Pada saat ini pusat pemerintahan berada di Balai Desa yang terletak di Kertijayan Gg.8 No.18 Rt.18 Rw.006 yang dibangun pada tahun 1970 an Masa Sebelum Kemerdekaan
Kepala desa yang waktu itu di kenal dengan nama Lurah, yaitu : MUNADI Masa Setelah Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka banyak perubahan sistim pemerintahan yang dibuktikan dengan pergantian sebutan bagi pemimpin wilayah salah satunya adalah sebutan bagi Kepala Desa sekarang yang dulu dengan sebutan Lurah. Pada Tahun 1947. Berikut nama-nama Kepala Desa Kertijayan setelah Kemerdekaan RI :
a) Munadi
(Sebelum tahun 1950
b) Mufid
(Tahun 1950 s/d 1969)
c) Rapal
(Tahun 1970 s/d 1987)
d) Asnawi Mansus
(Tahun 1988 s/d 1998)
e) M.Faiqi Nawawi
(Tahun 2002 s/d 2012)
f) Musa Rodli
(Tahun 2012 s/d 2018)
3. Sejarah Pembangunan Desa. Sarpras dan Jalan desa Jalan Raya Desa Kertijayan
Akses Jalan menuju ke Desa Kertijayan sudah ada sejak jaman dahulu namun masih berupa jalan biasa. Pada tahun 1965 dengan bantuan TNI dan gotong royong masyarakat, jalan dari Pekalongan diperlebar dan diperkeras dengan cara dimakadam (Pekerjaan pengerasan jalan tersebut selesai pada tahun 1970). Baru pada tahun 1980
Pembangunan Balai Desa Kertijayan
Sebelum di bangunya Sarana Perkantoran / Balai desa, pusat pemerintahan dan kegiatan pemerintahan desa terletak di rumah kepala desa yang menjabat pada waktu itu, baru pada tahun 1970 an dibangun Balai desa Kertijayan dengan swadaya dan gotong royong masyarakat desa Kertijayan yang berlokasi di tanah bekas Rel Ban Kertijayan Gg.8 Sarana Kesehatan Sarana Air Bersih (SAB)
a)
SAB Pamsimas Tirta Jaya Sarana Air bersih Desa Kertijayan terbangun dengan adanya program Pamsimas dari pusat dan Desa kertijayan pada tahun 2011 mendapatkan program tsb dan sudah terbangun Tower dan Sumur dalam yang dinamakan BPSPAM “TIRTA JAYA”
b)
PKD ( Poliklinik Kesehatan Desa ) Poliklinik Kesehatan desa Desa Kertijayan terbangun dengan adaya bantuan pembangunan Balai kesehatan desa dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengan tahun 2008 dan desa Kertijayan sudah terbangun PKD y ang berlokasi di Kertijayan Gg.8.
Sarana Pendidikan.
a) SD N 01 Kertijayan b) SD N 03 Kertijayan c) MIS Kertijayan
Sarana Keagamaan 1)
Masjid / Musholla
a) Masjid Jami AN-NUR Kertijayan berdiri sejak tahun 1965 an dan telah mengalami beberapa kali perbaikan. Baik berupa Rehab sebagian ringan maupun perluasan masjid. Dan tahun 2014 ini masjid direhap total dengan bangunan 2 lantai
b) Pembangunan Musholla di desa Kertijayan dari tahun ke tahun terus bertambah dan sampai sekarang di Desa Kertijayan ada 16 bangunan Musholla 2)
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) TPQ An-Nur I, II dan TPQ Nurul Ghullam merupakan sarana Pendidikan agama yang ada di desa kertijayan dan ada sejak tahun 1998 sampai sekarang. Dengan partisipasi masyarakat dan bantuan dari Pemerintah telah mempunyai gedung sendiri. .
Sarana Ekonomi
Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kegiatan ekonomi masyarakat desa kertijayan mayoriyas di bidang pengolahan
bidang pengolahan dan perdagangan batik dan juga banyaknya Toko-toko batik yang ada di sepanjang jalan Raya Kertijayan.
Saluran Irigasi Sederhana Area persawahan di Desa Kertijayan sebagian besar masih menggunakan sarana irigasi sederhana ( Irigasi Teknis dan irigasi ½ Teknis ) dan sebagian yang lain menggunakan sistem tadah hujan.
B. PEMERINTAHAN DESA 1. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2006 Nomor 11, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 6); dan telah ditindaklanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.
a. Data Personil Perangkat :
No
Jabatan
1
Kepala Desa
2
Sekdes
3
Nama
Tempat Tgl.Lahir
Pend
Nomor / Tgl SK Pengangkatan
MUSA RODLI
Pkl,15-02-1963
SLTP
141.1/318/2013
Kaur pemerintahan
FATKHURROHMAN
Pkl,02-12-1979
SLTA
141/02/V/2000
4
Kaur Pemb
MULYANTO
Pkl,12-06-1974
SLTA
141/02/V/2000
5
Kaur Kesra
6
Kaur Keua
7
Polisi Desa
KHOLIDIN
Pkl,16-07-1971
SD
141/05/2005
8
Kadus I
NUR ATIKAH
Pkl,15-02-1973
SLTA
141/01/IV/1998
9
Kadus II
ROMLAH
Pkl,19-08-1965
SLTA
141/05/2008
10
Kadus III
M.AUFI
Pkl,19-04-1965
SLTA
141/02/1995
11
Kadus IV
12
Kadus V
MUZAINI
Pkl,19-04-1961
SLTP
141/01/IV/1998
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perangkat mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu
terkait. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas semua perangkat desa yang ada melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya termasuk pengelolaan administrasi desa, se bagai berikut :
Jabatan
Sekdes
Jenis Buku Adm
Model
Bk. Data Peraturan Desa
A.1
Bk. Data Kep. Kepala Desa
A.2
Bk. Data Aparan Pem Des
A.4
Bk. Profil Desa
F.3
Keterangan
Bk. RKPDesa Bk. APBDesa Kaur Pemerintahan
Kaur Pembangunan
Kaur Umum
Kaur Keuangan
Kadus
Bk. Induk Penduduk
B.1
Bk. Mutasi Penduduk
B.2
Dt. Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan
B.3
Bk. Penduduk Sementara
B.4
Bk. Rencana Pembangunan
D.1
Bk. Kegiatan Pembangunan
D.2
Bk. Inventaris Proyek
D.3
Bk. KPMD
D.4
Bk. Tanah Milik Desa/Kas Desa
A5.
Bk. Tanah di Desa
A.6
Bk. Agenda
A.7
Bk. Expedisi
A.8
Bk. Anggaran Penerimaan
C.1.a
Bk. Pengeluaran Rutin
C.1.b
Bk. Pengeluaran Pembangunan
C.1.c
Bk. Bantu Induk Penduduk Bk. Mutasi Penduduk
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat desa dalam menjamin
terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di desa. Pelayanan Prima mengandung pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhan jelas dan pasti.
NO.
Sub Bidang
Kegiatan
1
2
3
1. Peraturan Perundang-undangan.
a. Peraturan Desa
b. Peraturan Bersama Kepala Desa
c. Peraturan Kepala Desa
d. Keputusan Kepala Desa
2. Kependudukan.
3. Pertanahan.
4. Manajemen Pemerintahan.
a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS
Banyaknya/ Jumlah
4
b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD 5. Ketentraman dan Ketertiban.
a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3)
Jumlah Hansip Terlatih
b. Ketentraman dan Ketertiban:
6. Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan.
1)
Jumlah Kejadian kriminal
2)
Jumlah Bencana Alam
3)
Jumlah Operasi Penertiban
4)
Jumlah Pos Keamanan
5)
Jumlah Kecelakaan Remaja
a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa Ya/Tidak d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak e. Lembaga Adat – Ada Tidak f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak
4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
NO.
Sub Bidang
Kegiatan
Jumlah/ Ada/ Tidak Ada Ya/Tidak
1
1.
2
Sarana dan Prasarana
3
a. Jalan Desa (Km)
4
b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) c. Jalan Provinsi (Km) d. Jalan Negara (Km) e. Jembatan (Buah) f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) 2.
Pembangunan Pendidikan
a.
Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum
1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)
Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) b.
2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah) 3.
Pembangunan Kesehatan
4.
Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
a.
Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah) a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah)
4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah) 5.
Pembangunan Lingkungan
a.
Hidup dan Pemukiman b. c. d. e. f. g. h.
Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) Industri Besar (Jumlah) Industri Sedang (Jumlah) Industri Rumah Tangga (Jumlah) Tempat Rekreasi (Jumlah) Hotel (Jumlah) Restoran/Rumah Makan (Jumlah) Saluran Irigasi (Jumlah)
5. Bidang Kemasyarakatan 1
2
3
1.
Sosialisasi Produk Hukum Desa
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali) c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)
4
2.
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat
3.
4.
Sosial Budaya Masyarakat
Sosial Keagamaan
a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak) e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak) a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali) b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali) c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali) d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)
e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali) f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali) a. Majelis Taklim (Jumlah) b. Majelis gereja (Jumlah) c. Majelis Budha (Jumlah) d. Majelis Hindu (Jumlah) e. Remaja Masjid (Jumlah) f.
Remaja Gereja (jumlah)
g. Remaja Budha (Jumlah) h. Remaja Hindu (Jumlah) 5.
Ketenagakerjaan
a.
Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah) b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat No.
Sub Bidang
Kegiatan
1
2
3
1.
Sosialisasi dan motivasi masyarakat
a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)
4
b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) c. Bidang Politik (Berapa Kali)
2.
Pemberdayaan Masyarakat
3.
Penggalangan Partisipasi
d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali) d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)
Masyarakat b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)
7. Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan
Untuk mengurangi terjadinya kebuntuan informasi dan komunikasi baik informasi dari atas, dan desa yang meliputi berbagai bidang antara lain Pemerintahan, Kemasyarakatan maupun pembangunan. Adapun jenis koordinasi yang telah dilaksanakan tahun 2015 sbb :
1. Koordinasi tentang Pengelolaan ADD, DD, Bagi hasil Pajak dan Retrebusi dan Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dari APBD provinsi jawa tengah tahun 2015. 2. Penataan Kelembagaan.
8. Permasalahan dan Penyelesaian:
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tugas Perangkat Desa kepada proses pelayanan kepada masyarakat di samping administrasi desa, yang tentunya akan selalu muncul berbagai permasalahan-permasalahan antara lain :
a.
Permasalahan 1. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi seringkali tidak didukung dengan data yang lengkap. 2. Kapasitas Perangkat Desa masih kurang pembinaan. 3. Kedisiplinan kurang. 4. Tanggungjawab Perangkat Desa terhadap Tupoksinya masih kurang.
b.
Penyelesaian 1. 2. 3. 4. 5.
Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa. Penyiapan administrasi secara lengkap. Pemantauan dari Tim Pembina Kecamatan/Kabupaten. Penambahan kesejahteraan. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyrakat.
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian
provinsPelaksanaan
urusan
program
pemerintahan
Pemerintah
baik
yang
menjadi
Pusat
maupun
kewenangan daerah
daerah
senantiasa
dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dasar hukum tugas pembantuan ; a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas
umum
diantaranya
pelaksanaan
pembangunan,
pemberdayaan
masyarakat,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.
3. Pelaksanaan Kegiatan Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di desa Kertijayan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Pekalongan. Sedangkan dalam desa pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatanya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas desa. Namun kegiatan sektor Pertanian, ekonomi masyarakat dan Lingkungan penduduk, juga menjadi perhatian dan tetap diupayakan dapat berjalan. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalah dalam Masyarakat. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatanya. 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainya perlu didukung
dengan
dana
yang
diharapkan
menjadi
penyangga
utama
pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaanya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa lainya. Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta melibatkan semua lembaga- lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. 6. Sarana dan Prasarana Pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih banyak
belum mampu didanai dari ADD maupun PAD Desa di tahun yang lalu, sehingga setiap tahun tetap dilanjutkan agar dapat di selesaikan. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat desa untuk saat ini yang rutin hanyalah dana ADD dan PAD belum mampu di kelola secara Maksimal. Pembangunan yang telah direncanakan dalam APBDes di tahun 2013 - 2017 semuanya telah dapat diselesaikan dengan target pencapaian 100%. 7. Permasalahan dan Penyelesaian Pada pekerjaan Pembangunan yang direncanakan di desa terkadang dalam pelaksanaanya kekurangan dan ketidak cocokan dengan keinginan Masyarakat, sehingga mengalami permasalahan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut terkendala. Permasalahan yang timbul biasanya adalah pada teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaanpembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Maka untuk mengatasinya menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan berbagai pihak dalam masyarakat agar ditutupi dengan Swadaya dan sharing dana dengan Masyarakat dan pihak Ketiga ataupun dari PAD Desa di tahun berikutnya. B.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya. 1. Dasar hukum Dasar Hukum kegiatan tersebut diantaranya ; a.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan c.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Di Desa Kertijayanpelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Kertijayanadalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah: i.
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
ii.
menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
iii.
menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
iv.
menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
v.
menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
vii.
Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa. Pada akhir Juli tahun Anggaran 2018, sumber dan pendapatan desa dalam
Anggaran Perhitungan tercatat terealisasi sebesar Rp 757.901.325,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari ADD, Dana Desa, APBD Propinsi dan PAD Desa.
4. Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana (Jembatan) yang dalam pelaksanaaanya tidak mencapai target, Hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan kegiatan harga matrial tidak stabil sehingga pencapaian Target didorong dengan
swadaya
dan
gotong-royong.
Sedangkan
Pelaksanaan
sarana
Prasarana
Pemerintahan Desa berupa Pembangunan Pagar dan Pintu Pagar besi Kantor Desa tidak terjadi masalah dikarenakan mencukupi dari anggaran yang rencanakan. Untuk melanjutkan kegiatan sarana Prasarana lainnya yang belum dilaksanakan rencana pelaksanaannya dilanjutkan pada tahun berikutnya.
BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA Nihil
B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan. a. Kebijakan kerjasama dengan Puskesmas Buaran. 1. Kegiatan Penyuluhan, pembinaan dan pengobatan di PKD Kertijayan 2. Realisasi kegiatan. Terinformasinya kesehatan. Tersalurkannya obat bagi masyarakat desa. b. Permasalahan dan Penyelesaian: Permasalahan : Kurangnya sarana prasrana pendukung ( Alat Medis ) Penyelesaian: Permohonan bantuan alat medis 2. Kebijakan dan kegiatan a. Kebijakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi. 1. Kegiatan Kegiatan KKN Mahasiswa Perguruan tinggi ( PKBM dll) 2. Realisasi kegiatan a.
Terselesaikannya program-program desa.
b. Peningkatan SDM masyarakat desa.
C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi. Kebakaran, banjir, dengan kerugian material
2. Status Bencana : Lokal dan/atau 3. Sumber Dana : 4. Jumlah Anggaran
: Rp. -
5. Antisipasi Desa menghadapi terjadinya bencana : Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, Memberikan peringatan kepada masyarakat Memberikan bantuan sembako, Memberikan santunan Dsb 6. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi. banjir, wabah penyakit.
D. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan Keamanan yang telah terjadi di desa antara lain : Pencurian, Perjudian, Norma dsb. 2. Satuan Pelaksana kegiatan yang menangani di Desa : Pemerintahan Desa, FKPM, Hansip, Tokoh Masyarakat dan Kepolisian dst. 3. Penanggulangan Konflik. Pembinaan mental kepada pemuda. Sosialisasi Hukum / Sosialisasi FKPM Siskamling. Dsb.
4. Kendala
Terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Kurangnya pengertian dampak kejadian.
Dsb.
5. Keikutsertaan Aparat Kemanan dalam Penanggulangan a. Polres dan Polsek. b. Dinas/bagian selaku SKPD yang menangani. c.
FKPM
d. Pemerintahan Desa e. Hansip. f.
Dsb.
E. HAMBATAN DAN PENCEGAHANNYA 1. Hambatan/masalah yang dihadapi a.
Kelemahan Umum Kepala Desa dan Perangkat D esa disebabkan karena :
Tingkat Pendidikan sebagian masih rendah sehingga kemampuan dan ketrampilan penguasaan tugas dan tanggung jawab masih kurang.
Tingkat kedisiplinan relatih masih rendah sehingga pelaksanaan sesuai tugas/ bidangnya masing-masing belum maksimal (sering tidak tepat waktu).
Tingkat kesejahteraan (Penghasilan) Perangkat Desa masih terlalu kecil sehingga dapat menurunkan motivasi kerja.
Sebagian Perangkat Desa kurang menguasai akan Fungsi dan tugasnya tetapi tidak mau menimba pengalaman kepada yang lebih senior sehingga pengetahuannya sangat terbatas dan memfokuskan pekerjaan pada satu ora ng.
Sebagian Perangkat Desa tidak mengetahui dan tak mau mengetahui Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sehingga menganggap bahwa yang berhak memerintah adalah Kepala Desa.
b.
Kurangnya perhatian Pemerintah terhadap kesejahteraan Perangkat Desa.
Volume Pekerjaan yang sangat banyak akibat dari pelimpahan tugas Dinas/Instansi yang dibebankan kepada Pemerintah Desa.
c.
Tingkat Kesadaran masyarakat relatif masih rendah sehingga agak menghambat lajunya pembangunan desa (Pungutan, swadaya masyarakat tidak berjalan dengan lancar).
d.
Pemerintah Pusat ataupun Daerah tidak pernah bertanggungjawab terhadap datangnya lembaga baru seperti BPD akan penghasilan dan kesejahteraannya.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi/memecahkannya a.
Mengadakan Pembinaan Perangkat Desa melalui rapat staf secara rutin.
b.
Mengadakan Pembinaan Perangkat Desa dengan mengundang Pembina dari Kecamatan maupun Kabupaten.
c.
Meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dengan jalan mengirim untuk mengikuti pelatihan atau pembinaan.
d.
Meningkatkan Gerakan Disiplin Nasional.
e.
Memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan hari tua bagi Perangkat Desa yang dianggarkan dari Pemerintah Desa.
f.
Secara pelan-pelan mengarahkan masyarakat untuk meninggalkan tradisi yang kurang bermanfaat.
g.
Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD, LKMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dll.
