Tim Editor Tiny K, Mulhy, Risma, Rosni, Henri
JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2013-2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkah hidayahnya, taufik, dan hikma-nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Kependudukan. Penulis menghatarkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Bapak H. Supriadi Torro., S.Pd.,M.Si Selaku dosen pembimbing mata kuliah ini dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas Akademik tepat waktunya. Kami tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenang menilai segala kebajikan sebagai amal jariah, memberikan rahmat dan pahala-Nya dalam menyelesaikan tulisan ini. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang Citra Guru Profesional. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridohai segala usaha kita. Amin. Makassar, Januari 2014
Tim Editor
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...............................................................................................i DAFTAR ISI............................................................................................................ii
BAB I PANDANGAN AHLI TENTANG KEPENDUDUKAN................................................1 BAB II GAGASAN THOMAS MALTHUS TENTANG KEPENDUDUKAN.................................................................................................12 BAB III SOSIOLOGI KELAHIRAN.......................................................................................27 BAB IV SOSIOLOGI KEMATIAN........................................................................................53 BAB V KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DARI WAKTU KEWAKTU............................................................................................................74 BAB VI KELUARGA BERENCANA DAN ALAT KONTRASEPSI......................................................................................................101 BAB VII PROSPEK LEMBAGA KEPENDUDUKAN DI ERA OTONOMI DAERAH............................................................................................127
BAB I PANDANGAN PARA AHLI SOSIOLOGI TENTANG TEORI KEPENDUDUKAN
OLEH: KELOMPOK V IKE PUSPITA ARNADA
106704033
MARWINTANG
106704020
RISMAWATI AMIN
106704015
ASLINDAH
106704050
ARMIATI
106704008
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penduduk adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam satu wilayah tertentu yang relative lama dan pertumbuhan pertambahan penduduknya dapat dipengaruhi oleh angka kelahiran dan usia hidup manusian itu sendiri dan juga dapat ditunjang dengan adanya mobilitas social dan perkawinan yang terjadi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam wilayah tersebut.( Horton, Paul B. 1984) Berbicara
tentang
masalah
kependudukan
maka
orang
yang
pertama
mengemukakan tentang teori kependudukan adalah seorang pendeta dan juga ahli politik ekonomi bangsa inggris yaitu Thomas Malthus yang pertama menerbitkan buku tentang teori kependudukan dengan judul bukunya yaitu “Essay On The Principle Of Population” pada tahun 1978. Dimana dalam buku itu Malthus mengemukakan dua pokok pendapatnya yaitu: 1) Bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia 2) Nafsu manusia tak dapat ditahan Pendapat lain juga yang dikemukakan oleh Malthus bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding dengan bahan makanan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan apa bila pertumbuhan penduduk lebih cepat di banding makanan maka akan sangat berakibat buruk bagi manusia dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Toeri yang dikemukakan oleh Malthus disini sangat berbeda dengan teori- toeri yang dikemukakan oleh ahli – ahli sesudah Malthus yaitu Kalr Marx dan Friedrich Engels,John Stuart Mill,Arsene Dumont,dan Emile Durkheim yang sangat tidak sepakat dengan teori Malthus yang secara tidak langsung ingin membatasi jumlah kelahiran yang sangat bertentang dengan hati nurani setiap manusia manusia. Ahli-ahli setelah Malthus berpendapat bahwa pembatasan terhadap jumlah kelahiran manusia sangat tidak manusiawi. 2. Pengertian Kependudukan Demografi berasal dari kata Yunani demos – penduduk dan Grafien – tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan,
fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya.( Mantra,Ida Bagoes.2003) Dalam mempelajari demografi tiga komponen terpenting yang perlu selalu kita perhatikan, cacah kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. Sedangkan dua faktor penunjang lainnya yang penting ialah mobilitas sosial dan tingkat perkawinan. Ketiga komponen pokok dan dua faktor penunjang kemudian digunakan sebagai variabel (perubah) yang dapat menerangkan hal ihwal tentang jumlah dan distribusi penduduk pada tempat tertentu, tentang pertumbuhan masa lampau dan persebarannya. Tentang hubungan antara perkembangan penduduk dengan berbagai variabel (perubah) sosial, dan tentang prediksi pertumbuhan penduduak di masa mendatang dan berbagai kemungkinan akibat-akibatnya. Berbagai macam informasi tentang kependudukan sangat berguna bagi berbagai pihak di dalam masyarakat.Bagi pemerintah informasi tentang kependudukan sangat membantu di dalam menyusun perencanaan baik untuk pendidikan, perpajakan, kesejahteraan, pertanian, pembuatan jalan-jalan atau bidang-bidang lainnya. Bagi sektor swasta informasi tentang kependudukan juga tidak kalah pentingnya. Para pengusaha industri dapat menggunakan informasi tentang kependudukan untuk perencanaan produksi dan pemasaran. (Wirosunarjo,Kartomo dan Eko Ganiator) 3. Aliran Marxist (Karl Marx dan Fried Engels) Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus (bila penduduk
tidak dibatasi
penduduk akan kekurangan makanan). Karl Marx dan Friedrich Engels (1834) adalah generasi sesudah Maltus. Paham Marxist umumnya tidak setuju dengan pandangan Maltus, karena menurutnya paham Maltus bertentangan dengan nurani manusia.Dasar Pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxist dan Maltus adalah pada “Natural Resource” tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk.Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Pendapat Aliran Marxist yaitu:
1) Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja. 2) Kemeralatan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh 3) Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktifitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran. Menurut Marx, kemelaratan terjadi bukan disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, tetapi karena kesalahan masyarakat itu sendiri seperti yang terdapat pada negara-negara kapitalis. Kaum kapitalis akan mengambil sebagian pendapatan dari buruh sehingga menyebabkan kemelaratan buruh tersebut. Marx juga mengatakan bahwa, kaum kapitalis membeli mesin-mesin untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kaum buruh. Jadi penduduk yang melarat bukan disebabkan karena kekurangan bahan pangan, akan tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian dari pendapatan kaum buruh yang dihasilkan. Jadi, menurut Marx dan Engels sistem kapitalis yang meneyebabkan kemelaratan tersebut, dimana kaum pemilik modal menguasai alat-alat produksi. Maka menurut Marx untuk mengatasi hal-hal tersebut maka struktur masyarakat harus diubah dari sistim kapitalis menjadi sistim sosialis. Menurut Marx dalam sistem sosialis alat-alat produksi di kuasai oleh buruh, sehingga gaji buruh tidak akan terpotong. Buruh akan menikmati seluruh hasil kerja mereka dan oleh karena itu masalah kemelaratan akan dapat dihapuskan. Marx juga mengatakan
bahwa
semakin
banyak
jumlah
manusia,
semakin
tinggi
hasil
produktivitasnya, jadi tidak perlu diadakan pembatasan pertumbuhan penduduk. Marx dan Engel menentang usaha-usaha moral restraint yang dicetuskan oleh Malthus. Dalam hal ini pendapat Marx banyak yang menganutnya seperti halnya dengan Malthus. Setelah Perang Dunia II dunia dibagi menjadi tiga kelompok; pertama, negaranegara kapitalis yang umumnya cenderung membenarkan teori Malthus seperti Amerika Serikat, Ingris, Prancis, Australia, Canada, dan Amerika latin; kedua, negara yang menganut sistem sosial, seperti Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, Republik Rakyat Cina, Korea Utara dan Vietnam; ketiga, negara-negara nonblok seperti India, Mesir dan Indonesia.
Beberapa kritik yang telah dilontarkan terhadat teori Marx ini diantaranya adalah sebagai berikut: Marx menyatakan bahwa hukum kependudukan di negara sosialis merupakan antithesa hukum kependudukan di negara kapitalis. Menurut hukum ini apabila di negara kapitalis tingkat kelahiran dan tingkat kematian sama-sama rendah maka di negara sosialis akan terjadi kebalikannya yaitu tingkat kelahiran dan tingkat kematian
sama-sama
tinggi.
Namun
kenyatanya
tidaklah
demikian,
tingakat
pertumbuhan penduduk di negara Uni Soviet hampir sama dengan negara-negara maju yang sebagian besar merupakan negara kapitalis.(Novi hariyanti.2012) 4. Aliran Kontenporer a. John Stuart Mill John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris yang dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktivitas seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Jadi taraf hidup (standard of living) merupakan determinan fertilitas. Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan (seperti dikatakn Malthus) atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis (seperti pendapat Marx) dengan mengatakan “The niggardline of nature, not the injustice of society is the cause of the penalty attached to everpopulation (Week, 1992). Kalau suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu : mengimpor bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain. Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahirann ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan meningkatnya pendidikan penduduk maka secara rasional mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada. Di sampan itu Mill berpendapat bahwa umumnya perempuan tidak menghendaki anak yang banyak, dan apabila kehendak mereka diperhatikan maka tingkat kelahiran akan rendah.
b. Arsene Dumont Arsene Dumont seorang ahli demogrfi bangsa Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1980 dia menulis sebuah artikel berjudul Depopulation et Civilization. Ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial (theory of social capilarity). Kapilaritas sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, misalnya: seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan sosial ekonomi yang tinggi melebihi apa yang dia sendiri telah mencapainya. Untuk dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan beban yang berat dan perintang. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Teori kapilaritas sosial dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi, dimana tiap-tiap individu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Di negara Perancis pada abad ke-19 misalnya, dimana system demokrasi sangat baik, tiap-tiap orang berlomba mencapai kedudukan yang tinggi dan sebagai akibatnya angka kelahiran turun dengan cepat. Di negara sosialis dimana tidak ada kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, system kapilaritas sosial tidak dapat berjalan dengan baik. c. Emile Durkheim Emile Durkheim adalah seorang ahli sosiologis Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Apabila Dumont menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, maka Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi (Weeks, 1992). Ia mengatakan, akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan diantara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan mengambil spesialisasi tertentu, keadaan seperti ini jelas terlihat pada kehidupan masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. Apabila dibandingkan antara kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat perkotaan, akan terlihat bahwa pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tetapi pada masyarakat industri akan terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan ada masyarakat industri tingkat pertumbuhan dan kepadatan
penduduknya tinggi. Tesis dari Durkheim ini didasarkan atas teori evolusi dari Darwin dan juga pemikiran dari Ibn Khaldun. (Novi hariyanti.2012)
5. Kritikan Terhadap Teori Kependudukan Menurut saya pendapat yang dikemukakan oleh aliran marxis yang mengatakan bahwa
paham Maltus bertentangan dengan nurani manusia kurang tepat karena
walaupun manusia berdasarkan pengalaman sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman namun ketika jumlah penduduk tidak dibatasi dan tidak terkontrol, maka akan terjadi ledakan jumlah penduduk dan jumlah persediaan bahan makanan tidak akan mampu memenuhi itu semua. Jika sudah terjadi seperti itu tingkat kriminalitas dan premanisme akan meningkat akibat dari faktor perebutan makanan. Banyaknya orang yang menjadi pengangguran menjadi faktor pendorong yang sangat besar untuk seseorang berbuat kriminalitas dan premanisme demi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka masing-masing. Menurut pendapat saya dalam aliran kontenporer setuju akan adanya pembatasan jumlah penduduk karna pertumbuhan penduduk yang meningkat dapat berpengaruh terhadap persedian bahan makanan seperti yang dikemukakan oleh malhtus dan juga akan berpengaruh terhadap tingkat persaingan dalam mendapatkan kedudukan dan persaingan dalam mempertahankan hidup. Akan tetapi dengan membatasi tingkat kelahiran atau pertambahan jumlah penduduk secara tidak langsung sudah melanggar hak asasi manusia yang mana sangat tidak sesuai dengan hati nurani yang pada dasarnya ingin mempunyai banyak keturunan.
DAFTAR PUSTAKA
Hariyanti, Novi .2012 dalam jurnal Teori Kependudukan Horton, Paul B. 1984. Sosiologi, Jakarta: Erlangga Mantra,Ida Bagoes.2003.Demografi Umum.Yokyakarta:Pustaka Pelajar Wirosunarjo,Kartomo dan Eko Ganiator.1966 ”kebijakan Kependudukan”dalam Dasardasar Demografi.Jakarta:Lembaga Demografi
BIODATA KELOMPOK NAMA
: IKE PUSPITA ARNADA
NIM
: 106704033
TTL
: soppeng, 13september 1993
ASAL DAERAH
: makassar
ALAMAT
: jl. Kompleks permata sari b VI/3
NAMA
: MARWINTANG
NIM
: 106704020
TTL
: selayar, 11 juli 1992
ASAL DAERAH
: SELAYAR
ALAMAT
: jl. Btn nusa indah blok d6/ 1
NAMA
: rismawati a
NIM
: 106704015
TTL
: Makassar, 26 juni 1990
ASAL DAERAH
: makassar
ALAMAT
: manuruki VII no. 12
NAMA
: ASLINDAH
NIM
: 106704050
TTL
: watampone, 14 oktober 1991
ASAL DAERAH
: BONE
ALAMAT
: jl.. kodam 3 paccerakkang
NAMA
: ARMIATI
NIM
: 106704008
TTL
: takalar, 27 september 1990
ASAL DAERAH
: TAKALAR
ALAMAT
: jl. Wijaya kusuma raya no. 35
BAB II GAGASAN TEORI MALTHUS TENTANG KEPENDUDUKAN
OLEH: KELOMPOK I NURUL AMALIAH
106704042
ISMAWATI
106704035
NURSINAR
106704027
MEGAWATI
106704045
HENRI
106704032
RENDI KAESAR
106704021
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
A.
PENDAHULUAN Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian di dunia ini
menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Di beberapa bagian di dunia ini telah terjadi kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini menggelisahkan para ahli dan masing-masing dari mereka berusaha mencari faktor- faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Pada masa pencerahan di Eropa seorang pendeta berkebangsaan Inggris Thomas Robert Malthus (1748-1834) mengembangkan sebuah pemikiran tentang dampak jumlah penduduk yang tidak terkendali bagi kehidupan umat manusia. Teori Malthus tentang kependudukan melihat bahwa perkembangan jumlah manusia lebih cepat dibandingkan perkembangan jumlah makanan, oleh karena itu untuk mencegah kepadatan penduduk yang akhirnya akan menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan maka Malthus mengungkapkan bahwa harus dilakukan pembatasan jumlah penduduk yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventive check dan positive check. Teori kependudukan Malthus ini banyak diadopsi oleh Negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, Jerman, Amerika dan lain-lain. Di Indonesia sendiri pembatasan jumlah penduduk juga dilakukan dengan adanya kebijakan Keluarga Berencana (KB) dan juga disarankannya penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, hal ini tentu sejalan dengan pemikiran Malthus namun ada beberapa hal dari cara-cara pembatasan penduduk tersebut yang tidak bisa diterapkan di Indonesia dan juga Negara-negara lain yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral serta Hak Asasi Manusia (HAM) seperti aborsi dan pelegalan hubungan sesama jenis. Selain aliran Malthusian juga berkembang aliran Neo-malthusian. Aliran ini memiliki konsep dasar dengan aliran Malthusian yaitu mereka percaya bahwa pertumbuhan penduduk pasti akan terjadi dan berdampak negatif pada manusia. Dua ilmuan yang mendukung aliran Neo-Malthusian yaitu Paul Ehrlich dan Garrett Hardin mengungkapkan tentang hubungan penduduk dunia dan kondisi lingkungan. Teori Malthus kemudian mendapatkan kritikan dari ilmuan-ilmuan lainnya. Kelompok Anti-Malthusian ini mengkritik ide-ide yang dikemukakan oleh Malthus salah satunya yaitu Malthus yang tidak setujudengan undang-undang kemiskinan (poor laws) karena tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dan faktor demografi. Selain itu sikap pesimis dari Malthus ini juga dianggap tidak mempertimbangkan revolusi pertanian serta kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi.
B.
RUMUSAN TEORITIS MALTHUS Pdt. Thomas Robert Malthus, FRS (lahir di Surrey, Inggris, 13 Februari1766 –
meninggal di Haileybury, Hertford, Inggris, 23 Desember1834 pada umur 68 tahun), yang biasanya dikenal sebagai Thomas Malthus, meskipun ia lebih suka dipanggil "Robert Malthus", adalah seorang pakar demografiInggris dan ekonom politk yang paling terkenal karena pandangannya yang pesimistik namun sangat berpengaruh tentang pertambahan penduduk. Malthus dilahirkan dalam sebuah keluarga yang kaya. Ayahnya, Daniel, adalah sahabat pribadi filsuf dan skeptik David Hume dan kenalan dari Jean-Jacques Rousseau. Malthus muda dididik di rumah hingga ia diterima di Jesus College, Cambridge pada 1784. Di sana ia belajar banyak pokok pelajaran dan memperoleh penghargaan dalam deklamasi Inggris, bahasa Latin dan Yunani. Mata pelajaran utamanya adalah matematika. Ia memperoleh gelar magister pada 1791 dan terpilih menjadi fellow dari Jesus College dua tahun kemudian Pada tahun 1793 ia menjadi pengikut Jesus College dan asisten pendeta gereja Okewood sebuah biara atau kapel di Wotton. Saat ia bekerja di Wotton Malthus terlibat perdebatan sengit dengan ayahnya tentang kemampuan meningkatkan kekayaan ekonomi oleh orang-orang sudah lanjut. Ayahnya berpendapat bahwa hal itu mungkin namun Malthus tetap skeptis. Perselisihan ini mendorong Malthus untuk membaca dan kemudian membuat beberapa tulisan tentang topik tersebut. Hasilnya adalah Essay on Population yang pertama kali diterbitkan tahun 1798. Malthus menikah pada 1804 ia dan istrinya mempunyai tiga orang anak. Pada 1805 ia menjadi profesor Britania pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company College di Haileybury di Hertfordshire. Siswa-siswanya menyapanya dengan sebutan kesayangan "Pop" (yang dapat berarti "papa") "Populasi" Malthus. Pada 1818, ia terpilih menjadi Fellow dari Perhimpunan Kerajaan. Esai tentang populasi yang dibuat Malthus ini tak lama kemudian menjadi terkenal, dan pada tahun 1805 ia mendapatkan pekerjaan sebagai Profesor Sejarah, Politik, Perdagangan dan Keuangan di New East India College dekat kota London. Perguruan tinggi ini terutama melatih para pengusaha dari Perusahaan Hindia Timur yang akan menduduki jabatan administratif di India. Posisi Malthus membuat dirinya sebagai salah seorang ahli ekonomi akademik yang pertama.
Sesudah Adam Smith, Thomas Malthus dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Malthus menimba pendidikan di St. John‟sCollege, Cambridge, Inggris dan kemudian melanjutkan ke EastIndiaCollege. Sewaktu ia diangkat sebagai dosen pada EastIndiaCollege, untuk pertama kalinya ekonomi politik (political economy) diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Pemikiran-pemikiriannya tentang ekonomi politik dapat diikuti dari: Principles of Political Economy (1820) dan Definitions of Political Economy (1827). Selain itu, bukubuku lain yang ditulis Malthus cukup banyak, antara lain: Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society (1798); dan An Inquiry into the Nature and Progress of Rent (1815).(Budi:2013) Kelebihan penduduk (over population theory) yang dicetuskan oleh Thomas Robert Malthus mengembangkan pemikiran yang
sudah
dikembangkan oleh ayahnya,
Daniel Malthus, mengenai hubungan antara penduduk dan pangan, diterbitkan pertama kali sebagai Essay on the Principle of Population (1798). Tiga proposisi besar T.R. Malthus: 1. Penduduk dibatasi oleh sumber-sumber subsistensi/pangan. 2. Penduduk
dengan
sendirinya
akan
meningkat
kalau
sumber-sumber
subsistensi meningkat, kecuali kalau ada penghambat. 3. Penghambat
tersebut,
dan
perkembangan penduduk,
penghambat
serta
penahan
yang
menekan
dampaknya
kekuatan
pada
tingkat
subsistensi, semuanya dapat dipecahkan melalui ketahanan moral, kejahatan, dan kesengsaraan. Pendapat Malthus yang terkenal: kalau tidak ada halangan maka penduduk akan tumbuh menurut deret ukur sedangkan sumber-sumber pangan hanya akan berkembang menurut deret hitung.Pemikiran pada jaman Malthus: diminishing returns (keadaan hasil yang makin berkurang) dari tanah, dalam keadaan statis (ceteris paribus). Pandangan Malthus: 1. Selama sumber-sumber subsistensi jauh melebihi kebutuhan penduduk maka penduduk akan berkembang cepat untuk mencapai keseimbangan dengan sumbersumber subsistensi yang ada. 2. Kalau
sumber-sumber
tumbuh lebih cepat lagi.
subsistensi
ditingkatkan
maka
penduduk
dapat
Teori Kependudukan Thomas Robert Malthus Dalam bukunya Deliarnov (2005), memaparkan bahwa Malthus dalam bukunya yang berjudul principles of population menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat
di
bandingkan
dengan
produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus salah satu orang yang pesimis terhadap masa depan manusia. Hal itu didasari dari kenyataan bahwa
lahan
pertanian sebagai
salah
satu faktor
produksi
utama
jumlahnya tetap. Kendati pemakaiannya untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Di lain pihak justru lahan pertanian akan semakin berkurang keberadaanya karena
digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-
pabrik serta infrastruktur yang lainnya. Karena perkembangannya yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan hasil produksi pertanian, maka Malthus meramal akan terjadi malapetaka terhadap kehidupan manusia. Malapetaka tersebut timbul karena adanya tekanan penduduk tersebut. Sementara keberadaan lahan semakin berkurang karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya akan terjadi bahaya pangan bagi manusia. Salah satu saran Malthus agar manusia terhindar dari malapetaka karena adanya kekurangan bahan makanan adalah dengan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Pengawasan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan berbagai kebijakan misalnya saja dengan program keluarga berencana. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan
penduduk,
sehingga
bahaya
kerawanan
pangan
dapat
teratasi.
Kebijakan lain yang dapat diterapkan adalah dengan menunda usia kawin sehingga dapat mengurangi jumlah anak. Dalam bukunya Michael Todaro (1995) Malthus berpendapat
bahwa
pada umumnya
penduduk
suatu
negara
mempunyai
kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur yang akan berlipat ganda tiap 30-40 tahun. Pada saat yang sama karena adanya ketentuan pertambahan hasil yang semakin berkurang (deminishing return) dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Hal ini karena setiap anggota masyarakat akan memiliki lahan pertanian yang semakin
sempit,
maka kontribusi marjinalnya atas produksi pangan akan semakin
menurun. Dari pernyataan Malthus tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan pangan yang ada tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia karena keterbatasan lahan pertanian. Akan tetapi disini Malthus melupakan hal yang paling penting yaitu kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi maka dapat
meningkatkan produktivitas pangan. Tapi sekarang ini masalah yang sedang dihadapi adalah semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sehingga walaupun teknologi yang digunakan sudah cukup maju tapi dengan lahan yang semakin berkurang maka produktivitas juga mulai terganggu. Namun Teori yang dikemukakan Malthus terdapat beberapa kelemahan antara lain:
Malthus tidak yakin akan hasil preventive cheks.
Ia tak yakin bahwa ilmu pengetahan dapat mempertinggi produksi bahan makanan dengan cepat.
Ia tak menyukai adanya orang-orang miskin menjadi beban orang-orang kaya
Ia tak membenarkan bahwa perkembangan kota-kota merugikan bagi kesehatan dan moral dari orang-orang dan mengurangi kekuatan dari Negara. (Rajagukguk: 2007)
C.
PEMBATASAN PERTUMBUHAN PENDUDUK Pada permulaan tahun 1798 lewat karangannya yang berjudul: “Essai on Principle of
Populations as it Affect the Future Improvement of Society, with Remarks on the Specculations of Mr. Godwin, M.Condorcet, and Other Writers”, Malthus menyatakan bahwa penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antar laki-laki dan perempuan tidak bisa dihentikan. Disamping itu Malthus berpendapat bahwa untuk hidup manusia memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan. Inilah sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia. Untuk dapat keluar dari permasalah kekurangan pangan tersebut, pertumbuhan penduduk harus dibatasi. Menurut Malthus pembatasan tersebut dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu Preventive Checks, dan Positive Checks. Preventive Checksadalah pengurangan penduduk melalui kelahiran. Positive Checks adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian. Apabila di suatu wilayah jumlah penduduk melebihi jumlah persediaan bahan pangan, maka tingkat kematian akan meningkat mengakibatkan
terjadinya kelaparan, wabah penyakit dan lain sebagainya. Proses ini akan terus berlangsung sampai jumlah penduduk seimbang dengan persediaan bahan pangan. (Mantra:2003) Contoh: Ledakan penduduk (population boom) di kolon baru Eropa, Amerika Utara, yang tanahnya sangat luas dan kaya akan sumber-sumber alam. Penduduk berkembang dengan amat pesat, menjadi tiga kali lipat dalam dua (2) abad, 111 juta orang pada tahun 1650 menjadi 330 juta orang pada tahun 1850. 1.
Preventive check Preventive check adalah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran.
Preventive check timbul karena kemampuan penalaran manusia sehingga dapat meramalkan akibat-akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Preventive check dibagi menjadi 2 yaitu: a.
Moral restraint (Pengekangan diri) Moral restraint yaitu segala usaha mengekang nafsu seksual. (i) pengekangan nafsu seksual misalnya tidak kawin; (ii) penundaan perkawinan, bentuknya berupa : meningkatkan partisipasi wanita wanita muda dalam pendidikan yang lebih tinggi (SMA atau Perguruan tinggi) atau partisipasi dalam pekerjaan luar rumah (public).
b.
Vice Vice yaitu pengurangan kelahiran sepertimeliputi: aborsi (pengguguran kandungan), hubungan sesama jenis misalnya homoseksual (hubungan sesame jenis laki-laki) atau lesbian-seksual (hubungan sesama jenis perempuan), penggunaan alat kontrasepsi (kondom, pil KB, IUD/inplant, suntik KB, tubektomi dan vasektomi dan lain lainnya ), promiscuity (kawin kontrak, kumpul kebo) , adultery atau perzinahan.
2.
Positive check Positive checkadalah pengurangan penduduk melalui proses kematian. Apabila di
suatu wilayah jumlah penduduk lebih besar daripada jumlah persediaan pangan maka dapat dipastikan akan terjadi kelaparan, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipastikan tingkat kematin akan semakin meningkat. Positive checkdibagi menjadi 2 yaitu: a. Vice (kejahatan)
Vice yaitu segala jenis pencabutan nywa sesama manusia seperti manusia seperti pembunuhan anak-anak (infanticide), pembunuhan orang-orang cacat, dan orang tua. b. Misery (kemelaratan) Misery yaitu segala keadaan yang menyebabkan kematian seperti berbagai jenis penyakit dan epidemi, bencana alam, kelaparan, kekurangan pangan dan peperangan. Teori kependudukan Malthus ini banyak diadopsi oleh negara negara yang tergolong maju misalnya : Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australis, Inggris, Perancis, Jerman, Swiss, Belanda dan negara negara Eropa Barat lainnya. Pemerintah Negara Negara tersebut dalam kependudukan menganut Kebijakan Anti Natalitas artinya pemerintah berusaha untuk menekan tingkat kelahiran secara ketat, oleh karena ini jumlah penduduk di negara-negara tersebut konstan bahkan jumlah penduduk cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Upaya-upaya pemerintah -negara negara tersebut antara lain: 1. Meningkatkan partisipasi pendidikan penduduk terutama wanita, peningkatan pendidikan
akan membangun kesadaran keluarga kecil yang berkualitas;
disamping itu bagi wanita
meningkatannya pendidikan berarti penundaan
perkawinan. 2. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja bagi wanita, keterlibatan wanita ke lapangan kerja atau publik menyebabkan wanita mempertimbangkan untuk mengasuh anak atau enggan untuk memiliki anak dan mangasuhnya. 3. Meningkatkan kesejahteraan penduduk, biasanya fertilitas penduduk berubah menurut variabel ekonomi yaitu fertilitas (tingkat kelahiran) penduduk akan menurun seiring dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat. (Rusli:1983) D.
ALIRAN NEO-MALTHUS Pada permulaan abad ke 19 orang masih dapat mengatakan bahwa apa yang
diramalkan malthus tidak mungkin terjadi. Tetapi sekarang beberapa orang percaya bahwa hal itu akan terjadi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap minggunya ada lebih dari satu juta bayi lahir di dunia ini, ini berarti satu juta lagi mulut yang harus diberi makan. Selain aliran Marxisme dan Malthusian, aliran lain yang berkembang yaitu aliran Neomalthusian. Aliran Neomalthusian memiliki kesamaan konsep dasar dengan
Malthusian yaitu percaya bahwa pertumbuhan penduduk pasti akan terjadi dan berdampak negatif pada manusia walaupun tidak secara persis setuju dengan argumen argumen aliran Malthusian, beberapa argumen Malthus dianggap tidak rasional oleh karena itu aliran ini lebih ekstrim dalam
melakukan tindakan tindakan untuk
mengurangi jumlah penduduk, misalnya: aborsi, legalitas homoseksual, hukuman mati Aliran Neomalthusian berusaha menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus bertambah serta mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk dunia di masa mendatang dengan akibat yang ditimbulkan, misalnya : jumlah penduduk dunia yang akan mendekati 7 milyar (2015) dan jumlah penduduk akan terus meningkat hingga 12 – 15 milyar di tahun 2050. Paul Ehrlich dan Garrett Hardin dalam essaynya ‟The Population Boom‟ menjelaskan hubungan antara penduduk dunia dan kondisi lingkungan, antara lain : (1) jumlah penduduk dunia meningkat pesat dan semakin padat (2)pertambahan bahan pangan terbatas dan tidak secepat pertumbuhan penduduk sehingga dibeberapa wilayah dunia akan mengalami kelangkaan bahan makanan (3) lingkungan tempat tinggal manusia semakin rusak dan tercemar. Beberapa ilmuan yang mendukung teori neomalthusian adalah
kelompok
ilmuwan yang tergabung dalam Rome Club (Club de Roma), salah satunya adalah Dannis L Meadows dkk yang melahirkan tulisan The Limits to Growth . Dalam buku The Limits to Growth menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dunia dengan beberapa variabel lain yaitu produksi pertanian, penggunaan sumberdaya alam, produksi industri dan pulusi. Kelima variabel tersebut digambarkan dalam tiga tahapan yaitu increasing (kenaikan), stasioner (stabil) dan decreasing (penurunan), masing masing tahapan terjadi tidak bersamaan pada setiap variabel. Keadaan tersebut dapat dijelaskan bahwa saat jumlah penduduk mengalami kenaikan (tahap increasing) maka sumberdaya alam sudah mengalami penurunan (decreasing) yang signifikan, produksi pertanian dan industri mengalami kenaikkan (increasing) namun
jumlahnya tidak dapat mengimbangi
kenaikkan jumlah penduduk, sementara itu tingkat polusi secara konsisten meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk dan industri. (Rusli:1983) E.
KRITIK TERHADAP TEORI MALTHUS & NEO MALTHUS Malthus tidak setuju undang- undang kemiskinan (poor laws) yang memberi
bantuan kepada orang miskin.Malthus berpendapat bahwa bantuan
kepada
orang
miskin sama dengan meningkatkan sumber-sumber subsistensi orang-orang miskin, yang karenanya akan terdorong untuk mempunyai anak lebih banyak. Malthus berpendapat jika orang miskin tidak dibantu maka perilaku mereka akan berubah dan mereka akan mengurangi jumlah anak mereka. (Nasution:2012) Karena ketidaksetujuannya terhadap poor laws, Malthus dikritik oleh dua kubu: 1. Pertimbangan ekonomi: menekankan faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, pembagian pekerjaan dan upah. 2. Pertimbangan demografi: terutama penemuan dan pemikiran mengenai perkembangan penduduk (population trends) dan fertilitas, yang berlawanan dengan proposisi klasik Malthus mengenai penduduk (terutama di Eropa). Kelompok Anti-Malthusian berpendapat bahwa masalah jumlah penduduk dapat diatasi dengan lebih efektif melaui upaya pencegahan kelahiran. Ilmuwan melakukan beberapa kritik tentang kelemahan ide dalam essai-nya, secara garis besar kritik terhadap ide Malthus tersebut adalah Malthus dalam esseinya belum memikirkan beberapa hal sebagai berikut: a. Revolusi pertanian ( green revolution) seperti: bibit unggul, varitas baru, insektisida/obat-2 hama, pupuk dan perangsang tumbuh, managemen usaha, telah meningkatkan produksi pertanian/perikanan/peternakan secara berlipat ganda dalam waktu yang singkat, b. Ditemukan tanah tanah baru (benua baru: Amerika dan Australia)dikemudian hari memberikan peluang bagi usaha petanian melakukan ekstensifikasi sekaligus intensifikasi di lahan lahan pertanian yang baru sehingga produksi total pangan dunia meningkat dengan cepat, c. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi memungkinkan pengiriman bahan pangan di wilayah wilayah yang menghadapi kelaparan dapat dengan cepat dilakukan sehingga kelaparan penduduk di suatu wilayah dapat dihindari secara cepat dan tepat. d. Thomas Robert Malthus tidak mempertimbangkan keinginan pasangan pasangan suami istri (pasutri) dan pasanngan usia subur lain melakukan usaha pembatasan kelahiram dengan menggunakan kontrasepsi e. Teori yang diungkapkan tidak mempertimbangkan perilaku fertilitas penduduk yaitu fertilitas (tingkat kelahiran) penduduk akan menurun seiring dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat. (Rusli:1983)
F.
PENUTUP Orang yang pertama-tama mengemukakan teori mengenai penduduk adalah
Thomas Robert Malthus yang hidup pada tahun 1776 – 1824. Kemudian timbul bermacammacam pandangan sebagai perbaikan teori Malthus.Dalam edisi pertamanya Essay on Population tahun 1798 Malthus mengemukakan dua pokok pendapatnya yaitu :Bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia, Nafsu manusia tak dapat ditahan.Malthus juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Dari teori Maltus tersebut banyak yang beranggapan bahwa teori maltus ini bersifat pesimistik, namun pada akhirnya teori ini memiliki banyak penganut paham maltus sehingga kebenaran akan teori ini seolah-olah benar adanya.
DAFTAR PUSTAKA
Budi,
Agus.
2013.
Teori
Kependudukan
Malthus.
http://agusbudipendidikanips.blogspot.com/2013/11/vbehaviorurldefaultvmlo.html. Diakses desember 2013 Mantra,Ida Bagoes. 2003. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Nasution, Ahmad Faisal. 2012. An Essay On The Principle Of Population. http://wwwbiologikeren.blogspot.com/2012/12/teori-malthus.html.
Diakses
desember 2013 Rajagukguk,Omas
Bulan.
Pengantar
Demografi.
Disampaikan
dalam Pelatihan
Demografi bagi para Staf Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 12- 17 Pebruari 2007. Rusli, Said. 1983. Pengantar Ilmu Kependudukan. Bogor: Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Social.
Rusli, Said. 1983. Kepadatan Penduduk dan Peledakannya. Bogor: PN Balai Pustaka.
BIODATA KELOMPOK NAMA
: NURUL AMALIAH
NIM
: 106704042
TTL
: majene, 15 desember 1992
ASAL DAERAH
: mamuju
ALAMAT
: jl. Bonnoduri 6 lr. 1
NAMA
: ISMAWATI
NIM
: 106704035
TTL
: bone, 01 oktober 1991
ASAL DAERAH
: BONE
ALAMAT
: jl. Manuruki 2
NAMA
: NURSINAR
NIM
: 106704027
TTL
: sinjai, 17 februari 1992
ASAL DAERAH
: sinjai
ALAMAT
: jl. Mamoa baru no. 14
NAMA
: MEGAWATI
NIM
: 106704045
TTL
: gowa, 29 desember 1991
ASAL DAERAH
: gowa
ALAMAT
: jl. Samata
NAMA
: HENRI
NIM
: 106704032
TTL
: jeneponto, 19 juli 1992
ASAL DAERAH
: jeneponto
ALAMAT
: kumata II selatan no. 73
NAMA
: RENDI KAESAR
NIM
: 106704021
TTL
: 16 oktober 1992
ASAL DAERAH
: selayar
ALAMAT
:
BAB III SOSIOLOGI KELAHIRAN
OLEH KELOMPOK IV :
MULIANTI
106704030
ELVIRAWATI
106704038
SYAHRINA SYAM
106704043
NUR WAHYUNI NINGSI
106704028
ALIF M. ARIFUDDIN
106704005
MUH. ILHAM SUKARDI
106704029
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
A. PENDAHULUAN Seluruh proses kelahiran, kematian dan migrasi penduduk merupakan bagian dari berfungsinya masyarakat manusia, yang peka terhadap pola struktur sosial dan memengaruhi sifat kehidupan sosial. Bersamaan dengan itu pula, perubahan yang terjadi dalam fertilitas, mortalitas dan migrasi mencerminkan perubahan yang lebih umum dalam masyarakat dan juga membentuk, mempercepat, ataupun menghambat perubahan unsur lain dalam sistem sosial. Pengkajian terhadap peran yang berubah-ubah dari proses kependudukan sebagai faktor penentu maupun sebagai akibat struktur sosial dan perubahan sosial, menciptakan landasan analisis sosiologis fenomena demografis. (J.Dwi Narwoko:2004) Untuk mengenal pertalian antara kependudukan dan sistem sosial, diperlukan penyelidikan yang seksama atas unsur-unsur kependudukan dalam konteks dinamika masyarakat manusia. Salah satu cara untuk mengungkapkan antarhubungan dan kaitan pokok ini ialah menyelidiki betapa fertilitas, mortalitas dan migrasi dari waktu ke waktu berubah-ubah di antara berbagai masyarakat, yang menjalin menjadi satu variasi dan perubahan dalam kependudukan serta variabel sosial. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu menetapkan tempat proses perubahan yang terus menerus dan mengandung banyak hal, kekuatan sosial yang dinamis, yang mengubah dan membentuk kembali masyarakat manusia. Jika berbicara mengenai fertilitas maka yang dimaksud adalah taraf kelahiran yang sesungguhnya berdasarkan jumlah kelahiran yang telah terjadi (lahir hidup). (Sembiring : 1985). Pengertian ini agar dibedakan dengan kesuburan. Yang menyatakan kemampuan secara fisiologis untuk melahirkan. Jadi kesuburan menyattakan potensi, amat sulit ditentukan, sedangkan ferlititas mengenai kelahiran sesungguhnya seperti yang diukur dari statistik kelahiran. Kelahiran hanya mencakup kelahiran hidup, jadi bayi yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup kendatipun hanya sebentar dan terlepas dari lamanya bayi itu dikandung. Mengukur tingkat kelahiran mempunyai kesulitan tersendiri karena tidak semua penduduk dapat melahirkan dan diantara yang dapatpun tidak semuanya pula ingin atau rela melahirkan. Dan karena yang kita ingin ukur adalah kelahiran hidup dan ada tendensi dari para ibu untuk melupakan anaknya yang telah meninggal maka makin sulit pulalah mendapat data kelahiran yang menggambarkan keadaan sesungguhnya. Ditambah dengan
ketidaktahuan dari banyak ibu mengenai umurnya waktu dia melahirkan anaknya serta dapatnya seorang wanita melahirkan beberapa kali selama hidupnya dan beberapa diantaranya melahirkan kembar maka makin sulitlah mengukur tingkat kelahiran suatu penduduk, khususnya di negara-negara yang baru berkembang. Karena itu diciptakan banyak ukuran yang diharapkan dapat saling melengkapi atau dapat dipakai dalam situasi khusus.
B. PENGERTIAN KELAHIRAN “Menurut Ida Bagoes (2003:145) bahwa istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup (live birth), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernapas, jantung berdenyut, dan sebagainya.” Apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan disebut dengan lahir mati (still birth) yang di dalam demografi tidak dianggpa sebagai suatu kelahiran. Di samping istilah fertilitas ada juga istilah fekunditas (fecundity) sebagai petunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup. (Ida Bagoes,2003:145) Seorang perempuan yang secara biologis subur (fecund) tidak selalu melahirkan anak-anak yang banyak, misalnya dia mengatur fertilitas dengan abstinensi atau menggunakan alat-alat kontrasepsi. Kemampuan biologis seorang perempuan untuk melahirkan sangat sulit untuk diukur. Ahli demografi hanya menggunakan pengukuran terhadap kelahiran hidup (live birth). (Ida Bagoes,2003:145) Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Di samping itu seseorang yang meninggal pada hari dan waktu tertentu, berarti mulai saat itu orang tersebut tidak mempunyai resiko kematian lagi. Sebaliknya seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak tidak berarti resiko melahirkan dari perempuan tersebut menurun. Kompleksnya pengukuran fertilitas, karena kelahiran melibatkan dua orang (suami dan istri), sedangkan kematian hanya melibatkan satu rang saja (orang yang meninggal). (Ida Bagoes,2003:145-146) Masalah yang lain yang dijumpai dalam pengukuran fertilitas ialah tidak semua perempuan mengalami resiko melahirkan karena ada kemungkinan beberapa dari mereka
tidak mendapatkan pasangan untuk berumah tangga. Juga ada beberapa perempuan yang bercerai, menjanda. Memperhatikan masalah-masalah di atas, terdapat variasi pengukuran fertilitas yang dapat diterapkan, dan masing-masing mempunyai keuntungan dan kelemahan. Memperhatikan perbedaan antara kematian dan kelahiran seperti tersebut diatas, memungkinkan untuk melaksanakan dua macam pengukuran fertilitas yaitu dengan pengukuran fertilitas tahunan, dan pengukuran fertilitas kumulatif. Menurut Ida Bagoes (2003:146) mengatakan bahwa : “Pengukuran fertilitas kumulatif adalah mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan hingga mengakhiri batas usia subur. Sedangkan pengukuran fertilitas tahunan (vital rates) adalah mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko untuk melahirkan pada tahun tersebut.” C. PENGUKURAN FERTILITAS 1. Pengukuran Fertilitas Tahunan 1) Tingkat Fertilitas Kasar Tingkat fertilitas kasar didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Atau dengan rumus dapat ditulis sebagai berikut : 𝐶𝐷𝑅 =
𝐵 𝑃𝑚
×𝑘
Dimana : CBR = Crude Birth Rate atau Tingkat Kelahiran Kasar Pm
= Penduduk pertengahan tahun
k
= Bilangan konstan yang biasanya 1.000
B
= Jumlah kelahiran pada tahun tertentu
Kelebihan dari pengukuran ini yaitu perhitungan sederhana dan data tersedia sedangkan kelemahannya perhitungan kasar, tidak memisahkan penduduk laki-laki dan perempuan
yang
masih
kanak-kanak
dan
berumur
50
tahun
ke-atas.
(http://marthapratama.files.wordpress.com/2012/03/perhitungan-fertlitas-mortaltas-danmigrasi 1.pdf) Contoh : Pada tahun 1975 jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun sebesar 136.000.000 orang, sedangkan jumlah kelahiran pada tahun tersebut sebesar 5.834.400.
Tingkat Fertilitas Kasar untuk Indonesia pada tahun 1975 dapat dihitung seperti di bawah ini : 5.834 .400
𝐶𝐵𝑅 = 136 .000 .000 × 1000 = 42,9 Ini berarti di Indonesia pada tahun 1975 tiap 1.000 penduduk terdapat 42,3 kelahiran. Pada tahun 1980-an, tingkat Fertilitas Kasar di dunia berkisar antara 10 hingga 53 kelahiran tiap tahun tiap 1.000 penduduk. Tingkat fertilitas tertinggi dijumpai di negaranegara Afrika, Amerika Latin, dan Asia, dan yang terendah terdapat di negara Eropa (Tabel 10.1). pada periode tahun 1960-an 83 persen dari negara-negara yang sedang berkembang Tingkat Fertilitas Kasar lebih besar dari 35. (Palmore dalam Ida Bagoes, 2003:147) Untuk Indonesia pada tahun 1982, tingkat Fertilitas Kasar besarnya 34 kelahiran per 1.000 penduduk. Pada periode tahun 1930-1970 taksiran mengenai besarnya Tingkat Fertilitas Kasar di Indonesia masih di atas 40 kelahiran per 1.000 penduduk. Alden Speare dalam Ida Bagoes (2003:148) menyatakan bahwa “dengan menggunakan teori kuasi penduduk stabil membuat taksiran besarnya Tingkat Fertilitas Kasar di Indonesia dari tahun 1931 hingga tahun 1971 mendapatkan kesimpulan bahwa selama 40 tahun Tingkat Fertilitas Kasar di Indonesia besarnya di atas 40. Hal ini dapat dilihat dari beberapa taksiran tingkat fertilitas kasar di Indonesia dari tahun ke tahun. Pernyataan ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 10.1 Taksiran Tingkat Fertilitas Kasar di Indonesia tahun 1930-1971 Periode
Tingkat Fertilitas Kasar
1930
47,4
1931-1936
47,2
1936-1941
47,1
1941-1946
42,8
1964-1951
43,8
1951-1956
48,9
1956-1961
47,7
1961-1966
45,5
1966-1971
43,8
Sumber Alden Speare (1976) dalam Ida Bagoes 2003
Dari tabel di atas dapatlah disimpulkan bahwa Tingkat Fertilitas Kasar di Indonesia sebelum PD II besarnya sekitar 47, kemudian pada masa PD II dan perang kemerdekaan Tingkat Fertilitas menurun menjadi sekitar 43. Pada saat itu suasana perang terasa sekali sehingga orang takut untuk menambah kelahiran. Baru setelah tahun 1950-an suasana menjadi aman kembali, terjadilah ledakan penduduk (baby boom). Peroide 19511956 ditandai dengan angka Tingkat Fertilitas Kasar tertinggi, yaitu sebesar 48,9 kelahiran per 1.000 penduduk. Setelah tahun 1961 Tingkat Kelahiran Kasar mulai menurun. Dampak kebijaksanaan demografi yang “pronatalis” pada jaman Orde Lama adalah tingginya angka kelahiran. Di lain pihak angka kematian sudah mulai menurun sehingga laju pertambahan penduduk alami terus meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Orde Baru memprioritaskan kebijaksanaan demografi dengan usaha penurunan kelahiran dengan mengimplementasikan Program Keluarga Berencana (KB). Pelaksanaan program Keluarga Berencana mula-mula dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali dengan alasan bahwa kedua pulau ini menghadapi masalah demografi yang serius yang perlu mendapatkan penyelesaian dengan segera. Perlu dicatat bahwa tujuan program KB tidak hanya menurunkan jumlah anak yang dilahirkan, tetapi merupakan upaya utama untuk ikut mewujudkan keluarga sejahtera. Menurut Undang-undang no.10 tahun 1992, keluarga berencana telah mendapatkan definisi yang baru dan semakin luas yaitu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. (Siswanto, 1996 dalam Ida Bagoes,2003:150) Akibat pelaksanaan program ini terjadi penurunan angka kelahiran kasar dari 39,9 persen kelahiran per 1.000 penduduk pada tahun 1870 menurun menjadi 35,9 pada tahun 1976. Jadi selama 6 tahun terjadi penurunan fertilitas sebesar 10 persen. Pada tahun 2005 diperkirakan angka kelahiran kasar sebesar 19,5 kelahiran per 1.000 penduduk. (Ananta, 1989 dalam Ida Bagoes,2003:150) Di samping penurunan angka kelahiran kasar, juga menjadi penurunan angka kematian kasar, maka mulai periode tahun 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk menurun. Pada periode tahun 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 2,3 persen, pada periode tahun 1980-1990 dan 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk terus menurun, masing-masing menjadi 1,9 persen dan 1,3 persen.
Berikut disajikan tabel berdasarkan angka kelahiran di Indonesia menurut provinsi tahun 2007-2011 sebagai berikut. Tabel 10.2 Angka Kelahiran Kasar (CBR) di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2007 – 2011 No Provinsi . (1) (2) 1 11. Nangroe Aceh Darrussalam 2 12. Sumatra Utara 3 13. Sumatra Barat 4 14. Riau 5 15. Jambi 6 16. Sumatra Selatan 7 17. Bengkul 8 18. Lampung 9 19. Bangka Belitung 10 21. Kepulauan Riau 11 31. DKI Jakarta 12 32. Jawa Barat 13 33. Jawa Tengah 14 34. DI.Yogyakarta 15 35. Jawa Timur 16 36. Banten 17 51. Bali 18 52. Nusa Tenggara Barat 19 53. Nusa Tenggara Timur 20 61. Kalimantan Barat 21 62. Kalimantan Tengah 22 63. Kalimantan Selatan 23 64. Kalimantan Timur 24 71. Sulawesi Utara 25 72. Sulawesi Tengah 26 73. Sulawesi Selatan 27 74. Sulawesi Tenggara 28 75. Gorontalo 29 76. Sulawesi Barat
2007 (3) 23.0
2008 (4) 22.6
Tahun 2009 (5) 22.3
23.4 22.3 23.2 21.4 21.4 21.4 20.7 20.1 26.9 17.4 20.2 17.5 12.4 14.5 21.7 14.8 25.5
22.9 21.9 22.4 21.0 21.0 21.0 20.4 19.6 26.7 16.9 19.8 17.1 12.2 14.3 21.4 14.4 24.7
22.5 21.5 21.8 20.7 20.6 20.6 20.1 19.2 26.5 16.3 19.5 16.8 2.0 14.0 21.1 14.0 24.0
22.0 21.2 21.1 20.3 20.3 20.0 19.8 18.9 26.3 15.8 19.1 16.5 11.8 13.7 20.9 13.7 23.3
21.6 20.8 20.4 20.0 19.9 19.8 19.5 18.5 26.1 15.4 18.7 16.2 11.7 13.5 20.6 13.3 22.6
26.5
26.0
25.4
24.9
24.5
23.6
23.1
22.7
22.2
21.8
20.8
20.4
20.0
19.6
19.3
20.5
20.1
19.7
19.3
19.0
20.9
21.9
21.4
20.9
20.5
16.3 22.3
16.0 21.8
15.7 21.4
15.4 20.9
15.2 20.4
22.3 26.6
21.8 25.9
21.4 25.3
20.9 24.7
20.4 24.1
20.2 20.9
19.8 20.6
19.4 20.2
19.1 19.8
18.7 19.5
2010 (6) 21.9
2011 (7) 21.6
30 31 32 32
81. Maluku 24.6 24.3 24.0 23.8 23.5 82. Maluku Utara 24.0 23.7 23.5 23.3 23.0 91. Papua Barat 23.5 23.0 22.5 22.1 21.6 94. Papua 23.9 23.5 23.1 22.7 22.3 INDONESIA 19.8 19.4 19.1 18.8 18.5 (http://www.depkes.go.id/downloads/publikasi/data%20penduduk%20sasaran%20progra m.pdf) 2) Tingkat Fertilitas Umum Tingkat Fertilitas Kasar yang telah dibicarakan sebagai ukuran fertilitas masih terlalu kasar karena membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk yang mempunya resiko hamil adalah perempuan dalam usia reproduksi (umur 15-49 tahun). Dengan alasan tersebut ukuran fertilitas ini perlu diadakan perubahan yaitu membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk perempuan usia subur (15-49 tahun). Jadi sebagai penyebut tidak menggunakan jumlah penduduk pertengahan tahun tetapi jumlah penduduk perempuan pertengahan tahun umur 15-49 tahun. Tingkat fertilitas penduduk yang dihasilkan dari perhitungan ini disebut Tingkat Fertilitas Umum yang ditulis dengan rumus : GFR =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢 ×𝑘 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑟 15 − 49 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛
Atau 𝐺𝐹𝑅 =
𝐵 ×𝑘 𝑃𝑓 (15 − 49)
Dimana : GFR
= Tingkat Fertilitas Umum
B
= Jumlah Kelahiran
Pf (15-49)
= Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada
pertengahan
tahun. (Ida Bagoes, 2003:151) Kelebihan dari pengukuran ini yaitu lebih cermat karena hanya memasukkan wanita berumur 15-49 tahun atau 15-44 tahun sebagai penduduk yang “exposed to risk”. Sedangkan kekurangannya atau kelemahannya tidak membedakan resiko kelahiran dari berbagai kelompok umur : wanita 40 tahun dianggap mempunyai resiko yang sama dengan
wanita
berumur
20
tahun.
(http://marthapratama.files.wordpress.com/2012/03/perhitungan-fertlitas-mortaltas-danmigrasi 1.pdf) Contoh : Pada tahun 1964 jumlah penduduk perempuan usia subur umur 15-49 tahun di Indonesia besarnya 30.351.000 jiwa, sedangkan jumlah kelahiran pada tahun tersebut sebesar 2.982.000 bayi. Tingkat Fertilitas Umum untuk Indonesia tahun 1964 dapat dihitung seperti berikut : GFR =
2.982.000 30.351.000
× 1.000
= 98,25 kelahiran per 1000 perempuan usia 15-49 tahun Lee-Jae Cho dalam Ida Bagoes (2003:152) bahwa pada tahun 1960 mengadakan estimasi mengenai besarnya Tingkat Fertilitas Umum pada beberapa negara di dunia mendapatkan bahwa negara dengan Tingkat Fertilitas Umum tertinggi terdapat di Sudan (234,8), dan Brunei (234,4), sedangkan yang terendah terdapat di Swedia (61,1), dan Jepang (62,2). Tingkat fertilitas umum tertinggi terdapat di negara-negara yang sedang berkembang dan terendah terdapat di negara-negara maju, misanya Eropa. 3) Tingkat Fertilitas Menurut Umur Terdapat variasi mengenai besar kecilnya kelahiran antarkelompok-kelompok penduduk tertentu, karena tingkat fertilitas penduduk ini dapat pula dibedakan menurut : jenis kelamin, umur, status perkawinan, atau kelompok-kelompok penduduk yang lain. Di antara kelompok perempuan usia reproduksi (15-49) terdapat variasi kemampuan melahirkan, karena itu perlu di hitung tingkat fertilitas perempuan pada tiaptiap kelompok umur. Perhitungan tersebut dapat dikerjakan dengan rumus sebagai berikut : 𝐴𝑆𝐹𝑅𝑖 =
𝐵𝑖 ×𝑘 𝑃𝑓𝑖
Dimana: 𝐵𝑖 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑖 𝑃𝑓𝑖 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛 k = angka konstanta = 1.000 Kelebihannyanya yaitu ukuran lebih cermat, memperhitungan perbedaan resiko menurut kelompok umur, memungkinkan dilakukan studi fertilitas menurut Kohor (sekelompok orang yang mempunyai pengalaman waktu yang sama dari suatu peristiwa
tertentu), dan dasar perhitungan untuk menghitung ukuran fertilitas lainnya. Sedangkan kelemahan pengukuran ini yaitu data terinci sehingga data sulit didapatkan. (http://marthapratama.files.wordpress.com/2012/03/perhitungan-fertlitas-mortaltas-danmigrasi 1.pdf) Contoh : Perhitungan tingkat fertilitas menurut umur untuk Jawa Tengah pada periode tahun 19711976 (tabel 10.4). Tabel 10.3 Perhitungan tingkat fertilitas menurut kelompok umur untuk Jawa Tengah pada periode tahun 1971-1976 Kelompok umur jumlah perempuan jumlah kelahiran tingkat fertilitas menurut umur (ASFR) per 1.000 perempuan Tingkat fertilitas
Kelompok
Jumlah
Jumlah
umur
perempuan
kelahiran
1
2
3
4=3/2x1000
15-19
1.175.505
151.697
129,6
20-24
859.154
208.001
242,1
25-29
777.519
186.138
239,4
30-34
842.807
169.910
201,6
35-39
810.804
103.621
127,8
40-44
683.817
44.927
65,7
45-49
504.942
4.999
9,9
Jumlah ASFR
menurut umur (ASFR) per 1000 perempuan
1.016,1
Sumber:Muryati, (1980) dalam Ida Bagoes 2003:153
Dari contoh perhitungan di atas terlihat bahwa tingkat fertilitas perempuan tinggi pada kelompok umur 20-34 tahun, dan terendah pada kelompok umur 45-49 tahun. Di Indonesia penurunan kelahiran akibat dari pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya dilihat dari penurunan Tingkat Kelahiran Kasar (CBR) dapat pula dilihat dari penurunan Tingkat Kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) seperti dilihat pada tabel berikut, dari tabel tersebut terlihat bahwa perempuan dari seluruh umur mengalami penurunan angka kelahiran, tetapi kelompok umur 15-19 mengalami penurunan tertinggi yaitu 54,2 persen selama 29 tahun.
Tabel 10.4 Tingkat Fertilitas Menurut Kelompok Umur (ASFR) Indonesia tahun 1971,1980,1990 Kelompok umur
1971
1980
1990
2000
15-19
155
166
71
44
20-24
296
218
178
114
25-29
273
232
172
122
30-34
211
177
128
95
35-39
124
104
73
56
40-44
55
46
31
26
45-49
17
13
9
12
Sumber: BPS, 1994, 2001b
Tingkat fertilitas menurut kelompok umur berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 1980, 1990, dan 2000 hampir seluruhnya terjadi penurunan ASFR. 4) Tingkat Fertilitas menurut Urutan Kelahiran Tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran sangat sangat penting untuk mengukur tinggi rendahnya fertilitas suatu negara. Kemungkinan seorang istri untuk menambah kelahiran tergantung kepada jumlah anak yang telah dilahirkannya. Seorang istri mungkin menggunakan ala kontrasepsi setelah mempunyai jumlah anak tertentu, dan juga umur anak yang masih hidup. Tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran dapat ditulis dengan rumus : BOSFR=
Boi ×k Pf(15-49)
Dimana : BOSFR = Birth Order specific Fertility Rate Bo i
= jumlah kelahiran urutan ke I
Pf (15-49) = jumlah perempuan umur 15-49 pertengahan tahun k
= bilangan konstan = 1.000 Penjumlahan dari Tingkat Fertilitas menurut urutan kelahiran menghasilkan
Tingkat Fertilitas Umum. 𝐺𝐹𝑅 =
𝐵𝑜𝑖 ×𝑘 𝑃𝑓(15−49)
2. Pengukuran Fertilitas Kumulatif Dalam pengukuran fertilitas kumulatif, kita mengukur rata-rata jumlah anak lakilaki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada waktu perempuan itu memasuki usia subur hingga melampaui batas reproduksinya (15-49 tahun). 3. Tingkat Fertilitas Total (Total Fertility Rates = TFR). Tingkat fertilitas total didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catatan : 1. Tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya 2. Tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu. Tingkat fertilitas total menggambarkan riwayat fertilitas dari sejumlah perempuan hipotesis selama masa reproduksinya. Hal ini sesuai dengan riwayat kematian dari tabel kematian penampang lintang (Cross sectional life table). Dalam praktek tingkat fertilitas total dikerjakan dengan menjumlahkan tingkat fertilitas perempuan menurut umur, apabila umur tersebut berjenjang lima tahunan, dengan asumsi bahwa tingkat fertilitas menurut umur tunggal sama dengan rata-rata tingkat fertilitas kelompok umur lima tahunan, maka rumus dari tingkat fertilitas total atau TFR adalah sebagai berikut : 𝑇𝐹𝑅 = 5
𝐴𝑆𝐹𝑅𝑖 𝑖
Dimana : TFR = Total Fertility Rate ȧ
= Penjumlah tingkat fertilitas menurut umur
ASFRi= tingkat fertilitas menurut umur ke I dari kelompok berjenjang 5 tahunan. Kelebihannya pengukuran ini yaitu angka TFR dapat dijadikan ukuran kelahiran seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun) dan telah memperhitungkan masa
subur
tiap
kelompok
umur.
(http://marthapratama.files.wordpress.com/2012/03/perhitungan-fertlitas-mortaltas-danmigrasi 1.pdf)
Apabila kita melihat kembali tabel 10.4 didapat jumlah tingkat fertilitas meurut umur sebesar 1.016,1 maka besarnya tingkat fertilitas total adalah : TFR
= 5 ȧ 𝐴𝑆𝐹𝑅𝑖 = 5 x 1.016,1 = 5.080,5
Ini berarti tiap 1.000 perempuan setelah melewati masa suburnya akan melahirkan 5.080,5 bayi laki-laki dan perempuan atau setipa perempuan Jawa Tengah pada periode 1971-1976 melahirkan 5,08 bayi laki-laki dan perempuan. Di antara pulau-pulau di Indonesia pada periode tahun 1961-1970, Jawa mempunyai tingkat fertilitas total terendah (5,2) dan Sumatera tertinggal (6,5), sedangkan untuk Kalimantan besarnya 5,7 ; Sulawesi 5,8; dan pulau-pulau lain besarnya 6,1 (Cho et.al, 1976). Di Indonesia pada tahun 1980 angka TFR besarnya 4,7 per seorang perempuan, dan angka ini terus menurun. Sebagai contoh angka TFR tahunan 1990 besarnya 3,3 dan pada tahun 2000 turun menjadi 1,9. Angka TFR berdasarkan provinsi di Indonesia dapat pula dilihat pada tabel. Tabel 10.5 Perkiraan Tingkat Fertilitas Total Berencana Wilayah di Indonesia Periode 1967-1970 dan 1971-1975 Wilayah
Tingkat Fertilitas Total 1967-1970
1971-1975
Jakarta
4,9
4,8
Jawa Barat
5,8
5,6
Jawa Tengah
5,4
4,9
Yogyakarta
4,7
4,5
Jawa Timur
4,7
4,3
Jawa dan Bali
5,2
4,9
Bali
5,7
5,2
Sumatera
6,6
6,1
Kalimantan
6,1
5,6
Sulawesi
6,2
5,9
Indonesia
5,6
5,2
Sumber :Sam Suharto dan Lee-Jay Cho dalam Ida Bagoes (2003:159)
Di Indonesia setelah tahun 1970-an, terjadi penurunan tingkat fertilitas total dari 5,6 pada periode tahun 1967-1970, menjadi 5,2 pada periode tahun 1971-1975. Penurunan
tingkat fertilitas pada periode kedua periode di atas juga terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan data di atas, selama periode 1967-1970 dan 1971-1975, Tingkat Fertilitas Total untuk Indonesia menurun 7 persen, dan untuk pulau Jawa dan Bali menurun 6 persen. Penurunan Tingkat Fertilitas Total di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh keberhasilan program Keluarga Berencana di Indonesia. D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FERTILITAS Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi dua yaitu aktor demografi dan faktor non demografi. Faktor demografi diantaranya adalah : struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, disrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin. Sedangkan faktor non demgrafi antara lain : keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi dan industrialisasi. Variabel-variabel tersebut dapat berpengaruh secara langsung terhadap fertilitas, ada juga yang berpengaruh secara tidak langsung. (Ida Bagoes, 2003 : 167 ) Davis dan Blake (1956) dalam tulisannya berjudul : The Social Structure of Fertility: An Analitical Framework, menyatakan bahwa faktor-faktor sosial mempengaruhi fertilitas melalui variabel antara. Faktor Sosial
Variabel antara
Fertilitas
Skema dari faktor sosial yang mempengaruhi fertilitas lewat variabel antara. Dalam tulisan tersebut Davis dan Blake juga menyatakan bahwa proses reproduksi seorang perempuan usia subur melalui tiga tahap yaitu : hubungan kelamin, konsepsi, kehamilan dan kelahiran. Dalam menganalisa pengaruh sosial budaya terhadap fertilitas, dapatlah ditinjau faktor-faktor yang mempunyai kaitan langsung dengan ketiga proses di atas. Davis dan Blake (1956) menyebutkan 11 variabel antara yang dikelompokkan sebagai berikut. 1. Umur memulai hubungan kelamin. 2. Selibat permanen, yaitu proporsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin. 3. Lamanya masa reproduksi yang hilang karena : a) Perceraian, perpisahan, atau tertinggal pergi oleh suami b) Suami meninggal dunia.
4. Abstinensi sukarela 5. Abstinensi karena terpaksa (impotensi, sakit, berpisah sementara yang tidak bisa dihindari) 6. Frekuens hubungan seks (tidak termasuk abstinensi). 7. Kesuburan dan kemandulan biologis (fekunditas dan infekunditas) yang disengaja. 8. Menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi a) Cara kimiawi dan cara mekanis b) Cara-cara lain (seperti metode ritma, dan senggama terputus). 9. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor disengaja, misalnya sterilisasi. 10. Kematian janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja. 11. Kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja. Kesebelas faktor-faktor itu masing-masing dapat mempunyai akibat negatif (-) dan positif (+) terhadap fertilitas. Akibat dari variabel-variabel di atas terhadap masyarakat satu dengan yang lain berbeda-beda. Misalnya pada masyarakat tertentu variabel 1 (umur memulai hubungan kelamin) mempunyai akibat positif terhadap fertilitas misalnya karena usia perkawinan pertama yang rendah, sedang di masyarakat lain efek variabel 1 terhadap fertilitas negatif. Davis dan Blake (Ida Bagoes, 2003:168) membuat suatu generalisasi sebagai berikut : pada masyarakat yang sedang berkembang (pra industri), variabel 1, 2, 8, dan 9 mempunyai efek positif terhadap fertilitas: 1. Umur memula hubungan kelamin 2. Selibat permanen, yaitu propotrsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin. 3. Menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi a) Cara kimiawi dan cara mekanis b) Cara-cara lain (seperti metode ritme, dan senggama terputus) 4. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh factor-faktor disengaja, misalnya strerilisasi. Sedangkan variabel 3a, 3b, dan 11 kadang-kadang mempunyai nilai positif dan negatif terhadap fertilitas:
1) Menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi a. Cara kimiawi dan cara mekanis b. Cara-cara lain (seperti metode ritme, dan senggama terputus) 2) Kematian Janin karena factor-faktor yang disengaja. (Ida Bagoes, 2003:168). Sedang untuk variabel 4 dan 10 mempunyai efek negatif : 1) Abstinensi sukarela 2) Kematian janin karena-karena factor-faktor yang tidak disengaja. (Ida Bagoes, 2003:168). Sedang untuk variabel 5, 6, dan 7 sulit diketahui perbedaannya dalam masyarakat.
Beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas dalam masyarakat bekerja melalui variabel antara. Freedman mengembangkan model yang diusulkan oleh Davis dan Blake (Ida Bagoes, 2003:169) menjelaskan bahwa antara lingkungan da nstruktur sosial ekonomi saling mempengaruhi, sementara lingkungan juga mempengaruhi tingkat mortalitas. Saling pengaruh mempengaruhi terjadi pula antara struktur sosial-ekonomi dengan tingkat mortalitas, struktur sosial-ekonomi dengan norma mengenai besar keluarga, struktur sosial ekonomi dengan norma mengenai variabel antara, dan begitu seterusnya. Jadi perbedaan-perbedaan fertilitas antarmasyarakat maupun antarwaktu dari suatu masyarakat baru dapat dipahami apabila telah memahami beragam faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan fertilitas (Said Rusli, 1983). Menurut
Sri
Yuniarti
(http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uplouds/2013/06/analisis-faktor-yang-berhubungan-dengan-fertltas.pdf) Beberapa faktor yang meningkatkan tingkat kelahiran : 1. Latar belakang pendidikan Kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi semakin terbuka pada saat ini, sehingga menyebabkan banyak perempuan menunda perkawinan. Perempuan yang lebih lama menghabiskan waktu untuk pendidikan akan memperpendek tahun resiko kehamilan karena menghabiskan periode panjang tahun melahirkan anak di sekolah. 2. Pekerjaan Dimasa depan wanita dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih banyak masuk kepasar kerja. Selain karena jumlahnya meningkat, juga karena lapangan kerja membutuhkan keahlian tertentu terutama dibidang-bidang jasa.
3. Pendapatan Semakin baik tingkat pendidikan kaum wanita, maka semakin berpotensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penghasilan keluarga sehingga waktu yang khusus mereka sediakan untuk membesarkan anak semakin terbatas, dengan sendirinya akan mempengaruhi jumlah anak yang dinginkan.
4. Umur kawin pertama Umur kawin pertama dapat menjadi indikator dimulanya seorang perempuan berpeluang untuk hamil dan melahirkan. Perempuan yang kawin usia muda mempunyai rentang waktu untuk hamil dan melahirkan lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang kawin pada umur lebih tua dan mempunyai lebih banyak anak. 5. Persepsi nilai anak Persepsi nilai terhadap anak akan mempengaruhi keputusan orang tua untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan. 6. Kematian bayi atau balita Pilihan ni berdampak pada hubungan antara kematian dan fertilitas, bahwa fertilitas individu secara terbalik terhadap kemungkinan anak yang bertahan hidup. 7. Unmet need Pertambahan penduduk dapat dpengaruhi juga karena factor kelahiran yang tidak direncanakan akibat tidak turut serta ber-KB.
E. KELAHIRAN MENURUT SOSIOLOGIS Angka fertilitas pun diukur berdasarkan pembagian jumlah kejadian (events) dengan penduduk yang menanggung risiko melahirkan (exposed to risk). Walaupun demikian, ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam hal pengakuruan mortalitas. Suatu angka (rate) menunjukkan ukuran untuk suatu jangka waktu. Angka fertilitas menunjukkan dua pilihan jangka waktu. Pertama, untuk jangka waktu pendek, biasanya 1 tahun, sedangkan plihan kedua adalah jumlah kelahiran selama masa reproduksi. Suatu kelahiran melibatkan kedua orang tuanya. Namun informasi yang dikumpulkan, biasanya hanya yang berhubungan dengan si ibu. Sehingga dengan sendirinya pengukuran fertilitas hanya berdasarkan sifat-sifat ibu saja. Walaupun demikian cara yang dipakai untuk pengukuran fertilitas terhadap wanita seperti yang
telah disebutkan, sebenarnya dapat juga dipakai untuk mengukur fertilitas dari pria. Penentuan penduduk yang exposedo to risk di dalam pengukuran fertilitas sangat sukar. Tidak setiap orang mempunyai resiko melahirkan. Walaupun yang masih kanak-kanak dan yang tua bisa dengan mudah dipisahkan, akan tetapi tidak semua wanita yang berumur di antara kedua kelompok tersebut menanggung resiko melahirkan. Sangat sukar membedakan live birth (lahir hidup) dan still birth (lahir mati). Melahirkan lebih dari satu kali adalah hal yang bisa terjadi pada seorang istri. Oleh karena itu, ada unsur pilihan (choice) antara melahirkan lagi atau tidak. Pilihan ini tergantung pada beberapa hal seperti pendidikan, jumlah anak yang telah mereka miliki dan lain-lain. Kingsley Davis & Judith Balke Dalam Ida Bagoes, 2003:323 bahwa ada tida tahap penting dari proses reproduksi: (1) Tahap hubungan kelamin (intercourse); (2) Tahap konsepsi (conseption); dan (3) Tahap kehamilan (gestation). Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi fertilitas akan melalui faktor-faktor yang langsung ada kaitannya dengan ketiga tahap reproduksi di atas. Faktor-faktor yang langsung mempunyai kaitan dengan ketiga tahap disebut Variabel Antara atau 11 variabel yang sebelumnya. Ronald Freedman Ditulis oleh Freedman (1975) dalam Narwoko, 2004:324 menyatakan bahwa, “sebagian besar ilmuwan mungkin akan setuju bahwa diterimanya alat-alat kontrasepsi secara meluas merupakan perubahan variabel antara yang penting dalam menentukan turunnya fertilitas di negara-negara Barat.” Dalam perbandingan data survei dari Australia dan dari Nigeria dapat dilihat bahwa tingkat pemakaian alat-alat kontrasepsi di banyak negara berkembang masih relatif rendah. H. Leibenstein Dalam Narwoko, 2004:324 menyatakan bahwa “anak dilihat dari 2 segi, yaitu segi kegunaannya (utility) dan biaya (cost)”. Kegunaannya adalah memberikan kepuasan, dapat memberikan balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan berproduksi serta merupakan sumber yang dapat menghidupi orang tua di masa depan. Sedangkan pengeluaran untuk membesarkan anak adalah biaya dari mempunyai anak tersebut. Jika ada kenaikan pendapatan, aspirasi orang tua akan berubah. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang baik. ini berarti biaya (cost)-nya naik. Sedangkan kegunaannya turun, sebab walaupun anak masih memberikan kepuasan, akan tetapi balas jasa ekonominya turun. Di samping itu orang tua juga tak tergantung dari
sumbangan anak. Jadi biaya membesarkan anak lebih besar daripada kegunaannya. Hal ini mengakibatkan demand terhadap anak menurun atau dengan kata lain fertilitas turun. Gary Becker Dalam Ida Bagoes (2003:325), ia menganggap anak sebagai barang konsumsi tahan lama (durable goods). Orang tua mempunyai pilihan antara kuantitas dan kualitas anak. Kualitas diartikan pengeluaran (biaya) rata-rata untuk anak oleh suatu keluarga yang didasarkan atas 2 asumsi : (1) selera orang tua tidak berubah; dan (2) harga anak dan barang-barang konsumsi lainnya tidak dipengaruhi keputusan rumah tangga untuk berkonsumsi. Disebutkan, dengan kenaikan pendapatan keluarga, maka demand akan anak semakin bertambah atau berbanding lurus antara kenaikan pendapatan keluarga dan jumlah (tambahan) anak. Hoffman & Hoffman Karena fertilitas tidak hanya dapat diterangkan dengan menggunakan ukuran ekonomi, keuntungan dan kerugian „bukan ekonomi‟, kiranya juga perlu dihitung. Nilai anak dapat diartikan sebagai „koleksi benda-benda bagus‟ yang diperoleh orang tua karena mempunyai anak (Espenshade, 1997). Hoffman & Hoffman (1973) dalam Narwoko, 2004:325, menghasilkan suatu sistem nilai yang lebih menyeluruh, yaitu meliputi sembilan kategori yang terdiri dari delapan nilai bukan ekonomi (misalnya, status kedewasaan, imortalitas, kebahagiaan, kreativitas) dan satu nilai yang menyangkut manfaat ekonomi. Sistem nilai yang dikembangkan disajikan dalam susunan kategori-kategori, yaitu dengan memasukkan semua dimensi nilai anak, termasuk manfaat dan beban ekonomi, biaya alternatif, manfaat dan beban psikologis atau emosional, dan beban sosial. Juga dimasukkan di dalamnya pilihan antara jenis kelamin, suatu dimensi penting yang sering dilupakan dalam penelitian-penelitian ekonomi. Susunan kategori tersebut, terdiri dari: 1. Nilai positif umum (manfaat), terdiri dari : manfaat emosional, manfaat ekonomi dan ketenangan, memperkaya dan mengembangkan diri sendiri, mengenali anak, kerukunan dan kelanjutan keluarga. 2. Nilai negatif umum (biaya), terdiri dari : biaya emosional, biaya ekonomi, keterbatasan dan biaya alternatif, kebutuhan fisik, pengorbanan kehidupan pribadi suami istri. 3. Nilai keluarga besar (alasan mempunyai keluarga besar), yang terdiri : hubungan sanak saudara, pilihan jenis kelamin, kelangsungan hidup anak.
4. Nilai keluarga kecil, yang terdiri: kesehatan ibu, beban masyarakat. Emile Durkheim Emile Durkheim adalah seorang ahli Sosiologi Perancis, ia menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ia mengatakan pada suatu wilayah dimana angka kepadatan penduduknya tinggi akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam usaha memenangkan persaingan tiap - tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan serta mengambi spesialisasi tertentu. Keadaan seperti ini jelas terlihat pada masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. Apabila dibandingkan dengan masyarakat tradisional dan masyarakat industri akan terlihat bahwa pada masyarakat tradisonal tidak terjadi persaingan yang ketat dalam memperoleh pekerjaan, tetapi pada masyarakat industri akan terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan karena pada masyarakat Universitas Sumatera Utara industri tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduknya tinggi. ( Ida Bagoes Mantra , “Demografi Umum “, 2000 : 75) Arsene Dumont Arsene Dumont adalah seorang ahli Demografi dari Perancis. Tahun 1890 dia menulis sebuah artikel yang berjudul “ Depopulation et Civilization”.Ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut denganTeori Kapilaritas Sosial. Teori Kapitalitas Sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Untuk dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat keluarga yang besar merupakan beban yang berat dan perintang. Teori ini dapat berkembang dengan baik dinegara-negara demokrasi, dimana tiap-tiap individu mempunyai kebebasan untuk mencapai tujuan yang tinggi di masyarakat. ( Ida Bagoes Mantra , “Demografi Umum “, 2000 : 74)
F. PENUTUP Menurut Ida Bagoes (2003:145) bahwa istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup (live birth), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernapas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Pengukuran fertilitas yaitu : pengukuran fertilitas tahunan : tingkat fertilitas
kasar, tingkat fertilitas umum, tingkat fertilitas menurut umur, tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran, dan pengukuran fertilitas kumulatif : tingkat fertilitas total. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi dua yaitu aktor demografi dan faktor non demografi. Faktor demografi diantaranya adalah : struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, disrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin. Sedangkan faktor non demgrafi antara lain : keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi dan industrialisasi. Selanjutnya, ada beberapa sosiologis yang pernah menganalisis fertilitas atau kelahiran diantaranya Kingsley Davis & Judith Balke, Ronald Freedman, H.Leibenstein, Gary Becker, Hoffman & Hoffman, dan Emile Durkheim.
DAFTAR PUSTAKA
Bagoes Mantra, Ida. 2003. Demografi Umum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hartono Bambang. 2009. Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2007-2011.
Jakarta
:
(http://www.depkes.go.id/downloads/publikasi/data%20penduduk%20sasaran%2 0program.pdf). Http://marthapratama.files.wordpress.com/2012/03/perhitungan-fertlitas-mortaltas-danmigrasi 1.pdf Narwoko, J.Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta : Kencana.
Sembiring. 1985. Demografi. Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Yuniarti Sri. Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Fertilitas. Bandung : (http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uplouds/2013/06/analisis-faktor-yangberhubungan-dengan-fertltas.pdf)
BIODATA KELOMPOK NAMA
: MULIANTI
NIM
: 106704030
TTL
: solo wajo, 19 februari 1993
ASAL DAERAH
: wajo
ALAMAT
: btn pemda blok e 22 no.30
NAMA
: ELVIRAWATI
NIM
: 106704038
TTL
: wattansoppeng, 24 maret 1992
ASAL DAERAH
: soppeng
ALAMAT
: jl. Hertasning utara
NAMA
: NURWAHYUNI NINGSI
NIM
: 106704028
TTL
: polewali, 18 september 1992
ASAL DAERAH
: polewali mandar
ALAMAT
: dg. Tata 1 blok 5/22
NAMA
: SYAHRINA SYAM
NIM
: 106704043
TTL
: bulukumba, 14 februari 1992
ASAL DAERAH
: bulukumba
ALAMAT
: jl. pallantikang
NAMA
: MUALIF M ARIFUDDIN
NIM
: 106704005
TTL
: gowa, 11 maret 1992
ASAL DAERAH
: makassar
ALAMAT
: jl. Pao-pao permai
NAMA
: muh. ILHAM sukardi
NIM
: 106704029
TTL
: enrekang, 4 agustus 1992
ASAL DAERAH
: enrekang
ALAMAT
:
BAB IV SOSIOLOGI KEMATIAN
OLEH KELOMPOK 3
KARTINI KADIR
106704048
ABD. RASYID
106704001
SUWANDI
106704016
NURSAHARI BA’ALWI
106704023
HERMANSYAH
106704012
SYAMSINAR
106704009
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
A. PENDAHULUAN Mortalitas atau kematian merupakan salah satu diantara tiga komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk selain fertilitas dan migrasi. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga bisa dijadikan sebagai barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan di daerah tersebut. Kasus kematian terutama dalam jumlah banyak berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat maupun masalah kesehatan lingkungan. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Budi Utomo, 1985). Salah satu ukuran kematian yang cukup menjadi perhatian adalah jumlah kematian bayi. Jumlah kematian bayi ini dipublikasikan dengan sebuah indikator yang disebut angka kematian bayi (IMR). Di Indonesia, IMR telah mengalami penurunan dari 142 pada 1967-1971 menjadi 46 pada periode 1992-1997. Penurunan IMR yang drastis ini menyembunyikan perbedaan IMR antar daerah geografis dan kalangan sosial ekonomi yang berbeda. Data dinas kependudukan menyebutkan perbedaan IMR antara perkotaan dan pedesaan semakin melebar, sekitar 42% lebih tinggi di daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan. Gwatkin
(2000)
mengindikasikan
bahwa
perbedaan
IMR
di
Indonesia
berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi yang diukur dengan tingkat kekayaan dan rasio penduduk miskin. Kawachi (1994) dalam Poerwanto dkk (2003) mengemukakan bahwa pada kenyatannya kalangan dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Sehingga kebijakan pemerintah dalam memperbaiki fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan perbedaan sosial ekonomi antar daerah sangat berpengaruh terhadap penurunan kematian bayi. Suatu peristiwa akan mengikuti distribusi poisson jika peristiwa itu jarang terjadi dalam suatu ruang sampel yang besar (Cameron dan Trivedi, 1998). Berdasarkan teori tersebut maka jumlah kematian bayi merupakan variabel yang berdistribusi poisson karena peristiwa tersebut jarang terjadi. Hubungan antara jumlah kematian bayi sebagai variabel respon dan faktor-faktor penyebabnya sebagai variabel predictor dapat diketahui dengan menggunakan model regresi. Sesuai dengan asumsi diatas, maka model regresi yang tepat adalah model regresi Poisson. Beberapa penelitian sebelumnya telah menghasilkan banyak faktor terutama sosial-ekonomi yang menyebabkan kematian bayi. Penelitian ini akan lebih focus kepada
faktor maternal yang merupakan faktor vital penyebab kematian bayi. Faktor maternal tersebut antara lain: usia ibu pada saat melahirkan, jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh ibu pada saat hamil, tingkat pendidikan ibu, dan tingkat kesejahteraan keluarga. Sedangkan faktor lingkungan yang dijadikan faktor pendukung adalah jumlah sarana kesehatan, jumlah tenaga medis, dan persentase daerah yang berstatus desa. Tinggi rendahnya angka maternal mortality dapat dipakai mengukur taraf program kesehatan di suatu negara khususnya program kesehatan ibu dan anak (Sukarni, 1994). Semakin rendah angka kematian ibu di suatu negara menunjukkan tingginya taraf kesehatan negara tersebut. Di Indonesia, tiap tahun sekitar 14.180 wanita meninggal karena hamil dan melahirkan atau dalam satu jam terdapat dua orang ibu meninggal saat melahirkan. Jika dikalkulasikan, angka kematian ibu saat melahirkan akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas mencapai 20 ribu orang per tahun. Angka ini masih merupakan angka yang tertinggi di Asia Tenggara (Sahrudin, 2008). Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka maternal mortality adalah dengan mengetahui penyebabnya. Faktor-faktor penyebab tersebut akan dimodelkan dalam bentuk model regresi Poisson. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah maternal mortality di Jawa Timur pada tahun 2003 menggunakan model regresi Poisson telah dilakukan oleh Setyorini (2006). Penentuan model terbaik dilakukan berdasarkan nilai devians terkecil, dimana model terbaik yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada jumlah maternal mortality di tiap kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2003 adalah jumlah sarana kesehatan dan persentase penolong proses persalinan yang dilakukan oleh tenaga nonmedis (dukun bayi). Penelitian tentang mortalitas yang dilakukan di beberapa Negara, terutama Negara-negara yang rentan akan kematian bayi, seperti Africa sudah mulai menggunakan pendekatan ini. Kynast-Wolf et al (2002) menggunakan regresi poisson untuk memodelkan mortalitas di Burkina Faso, Africa. Sankoh et al (2003) menggunakan Poisson regression untuk memodelkan kematian orang dewasa dan tua di pedesaan Burkina Faso, Africa. Kemudian Rhodes et al (2005) juga menggunakan regresi poisson untuk menganalisis mortalitas berdasarkan gender, sarana medis, dan tingkat kematian itu sendiri.
Studi tentang kasus morbiditas telah banyak dikembangkan oleh para pakar kesehatan dengan menggunakan model regresi Poisson dan model logistik, yaitu modelmodel yang datanya berupa count data, seperti Fuhrer, Shipley, Chastang, Schmaus, Niedhammer, Stansfeld, Goldberg dan Marmot (2002) yang menggunakan regresi Poisson dan linear berganda dalam penelitian tentang kecenderungan sosial untuk mengukur morbiditas dan Arola, Pitkanen, Nygrad, Huhtala dan Manka (2003) yang menggunakan model regresi logistik dalam penelitiannya tentang hubungan antara absensi karena sakit dan job control di kalangan pekerja industri makanan yang dibedakan atas usia dan jenis kelamin. Pada penelitiannya, Fuhrer, dkk (2002) menghasilkan kesimpulan bahwa budaya dan jenis kelamin yang berbeda menghasilkan pola morbiditas dan mortalitas yang berbeda pula. Kematian orang dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian (BPS, 2008). Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang disebabkan gaya hidup dan pola makan yang salah. Seperti diungkapkan oleh Syahruddin (2006) bahwa konsumsi alkohol, rokok dan obat-obatan, kurang bergerak/olahraga dan obesitas (kegemukan), cara diet yang salah (terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan protein, serta rendah serat) dapat memicu tumbuhnya sel-sel kanker. Data kematian sangat di perlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa-jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga di perlukan untuk
kepentingan evaluasi
terhadap
program-program kebijaksanaan
penduduk. B. PENGERTIAN MORTALITAS Sebelum kita mengetahui pengertian mortalitas terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari pada Demografi, karena mortalitas adalah bagian dari demografi itu sendiri. Demografi di definisikan dari bahasa yunani, dari kata DEMOS yang artinya rakyat (penduduk ) dan GRAFEIN yang artinya menulis. Jadi demografi artinya Tulisan / karangan tentang rakyat / penduduk yang mempelajari tentang jumlah, pesebaran territorial dan komposisi penduduk serta perubahan – perubahannya dan sebab – sebab perubahan tersebut. Adapun bagian demografi, salah satunya adalah tentang mortalitas. Mortalitas atau kematian dapat menimpa siapa saja, tua, muda, kapan dan di mana saja. Kasus kematian terutama dalam jumlah banyak berkaitan dengan masalah sosial,
ekonomi, adat istiadat maupun masalah kesehatan lingkungan. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mortalitas merupakan salah satu dari tiga komponen demografi selain fertilitas dan migrasi, yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun, hingga, rata-rata mortalitas sebesar 9.5 berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Mortalitas berbeda dengan morbiditas yang merujuk pada jumlah individual yang memiliki penyakit selama periode waktu tertentu. Mortalitas adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkat kematian suatu daerah. Dalam hal ini, mortalitas terbagi atas tiga tingkatan antara lain : tingkat kematian kasar, tingkat kematian khas umur, tingkat kematian bayi. Mortalitas ( kematian ) ini tidak bisa kita hindari seiring dengan waktu, semua makhluk hidup akan mati. Menurut WHO, mortalitas adaalah suatu peristiwa menghilangnya semua tandatanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun hingga ratarata mortalitas sebesar 9,5 berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian. Mortalitas terdiri dari kematian dewasa dan kematian bayi dan balita. Yang paling banyak menjadi perhatian dan sorotan pemerintah adalah kematian ibu dan kematian bayi. Hal tersebut dikarenakan angka kematian ibu dan bayi menjadi tolak ukur derajat kesehatan suatu negara. Data di Indonesia menunjukkan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 461 per 100.000 kelahiran hidup, dan juga Angka Kematian Balita (AKB) yaitu 42 per 1.000 kelahiran hidup. Angka yang cukup tinggi ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya seperti pada kasus Kesadaran Rendah, Angka Kematian Ibu Melahirkan Tinggi dan Kematian Ibu dan Bayi Kurang diperhatikan. Konsep-konsep lain yang terkait dengan pengertian mortalitas adalah: a. Neo-natal death adalah kematian yang terjadi pada bayi yang belum berumur satu bulan.
b. Lahir mati (still birth) atau yang sering disebut kematian janin (fetal death) adalah kematian sebelum dikeluarkannya secara lengkap bayi dari ibunya pada saat dilahurkan tanpa melihat lamanya dalam kandungan. c. Post neo-natal adalah kematian anak yang berumur antara satu bulan sampai dengan kurang dari satu tahun. d. Infant death (kematian bayi) adalah kematian anak sebelum mencapai umur satu tahun. Definisi kematian tersebut harus diketahui, untuk mendapatkan data kematian yang benar. Kematian hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup atau keadaan mati selalu didahului dengan keadaan hidup. Oleh karena itu, harus dibedakan dengan Lahir hidup (live birth) dan Lahir mati (fetal death). Lahir hidup (live birth) yaitu peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah perpisahan tersebut terjadi; hasil konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda hidup lainnya, seperti denyut jantung, denyut tali pusat, atau gerakan-gerakan otot, tanpa memandang apakah tali pusat sudah dipotong atau belum. Lahir Mati (fetal death) yaitu peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Lahir mati dibedakan menjadi:
Stillbirth (late fetal death) yaitu kematian yang terjadi pada janin yang berusia 20-28 minggu
Keguguran yaitu kematian janin yang terjadi pada awal kehamilan
Aborsi yaitu kematian janin yang terjadi pada awal kehamilan Jadi “lahir mati” tidak dimasukkan dalam mati atau hidup.
C. JENIS-JENIS KEMATIAN Terdapat beberapa jenis-jenis kematian. Kematian, secara kasat mata dapat dilihat dengan berhentinya napas. Agar suatu kehidupan seseorang dapat berlangsung, terdapat tiga sistem yang mempengaruhinya. Ketiga sistem utama tersebut antara lain sistem persarafan, sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Ketiga sistem itu sangat mempengaruhi satu sama lainnya, ketika terjadi gangguan pada satu sistem, maka sistemsistem yang lainnya juga akan ikut berpengaruh (Idries, 1997). Terdapat 3 macam jenis kematian :
1. Kematian Rohani. Jika manusia akhirnya menolak keselamatan dan dia sudah dianggap tidak bisa lagi diperbaiki atau ditingkatkan secara rohani, maka orang itu dinyatakan mati secara rohani. Adjuster dan serafim yang bertugas melaporkan hal itu ke Uversa, kemudian setelah diverifikasi oleh Universal Censor, maka Adjuster diperintahkan untuk pergi dari orang itu. Walaupun Serafim yang bertugas mengawasi nasib orang itu masih menjaga, tetapi hidup orang itu hanyalah semata-mata proses fisik dan akal pikiran saja. Orang itu dalam pandangan kosmis sudah mati selama-lamanya. Contoh yang mungkin, antara lain adalah orang gila yang sudah tidak bisa disembuhkan, orang yang mengikuti pemberontakan Lucifer dan tidak mau bertobat lagi, dan orang pikun yang sudah kehilangan ingatannya. 2. Kematian Intelektual atau Akal Budi (mind). Jika sirkuit pelayanan pendukung utama (higher adjutant ministry) seseorang rusak, misalnya karena kerusakan otak yang tidak bisa disembuhkan lagi, maka Thought Adjuster akan segera berangkat meninggalkan orang yang sudah tidak bisa berpikir ini. Orang ini sudah dihitung mati, namun jika sebelum kejadian itu orang itu masih berkehendak untuk selamat,, maka jiwanya masih bisa selamat. 3. Kematian Fisik (tubuh dan akal-budi). Jika akhirnya sinyal otak berhenti, maka itulah waktu Thought Adjuster akan mengucapkan selamat tinggal, dan pergi ke Divinington melalui Uversa. Dia datang tanpa pemberitahuan, demikian pula dia pergi. D. PENYEBAB KEMATIAN Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di sesuatu daerah. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian dibagi menjadi dua yaitu: 1. Faktor langsung (faktor dari dalam) a. Umur, Misalnya seseorang yang berumur 80 tahun umurnya kemungkinan meninggalnya lebih cepat dibandingkan orang berumur 20 tahun.
b. Jenis kelamin, Orang-orang yang maju ke medan perang kemungkinan meninggal lebih besar dari pada istri-istri mereka menunggu di rumah. c. Penyakit, d. Kecelakaan, kekerasan, bunuh diri. 2. Faktor tidak langsung (faktor dari luar) a. Tekanan, baik psikis maupun fisik, Sejumlah
keadaan psikologis
juga
meningkatkan
risiko
bunuh
diri,
meliputi: keputusasaan, hilangnya kesenangan dalam hidup, depresi dan kecemasan Kurangnya kemampuan untuk memecahkan masalah, hilangnya kemampuan seseorang yang dahulu dimilikinya, dan kurangnya pengendalian impuls juga berperan. Pada orang dewasa lanjut usia, persepsi tentang menjadi beban bagi orang lain merupakan hal yang penting. b. Kedudukan dalam perkawinan, c. Kedudukan sosial-ekonomi, d. Tingkat pendidikan, e. Pekerjaan, f. Beban anak yang dilahirkan, Seorang anak yang dilahirkan dari keluarga miskin banyak yang tidak mampu membiayai anaknya sendiri biasanya dapat menyebabkan orang tua dari bayi tersebut membunuh anaknya sendiri. g. Tempat tinggal dan lingkungan, h. Tingkat pencemaran lingkungan, i.
Fasilitas kesehatan dan kemampuan mencegah penyakit,
j.
Politik dan bencana alam.
http://rahma-kurnia.blogspot.com/2006/09/kematian-mortalitas.html
E. SUMBER DATA KEMATIAN Sumber data mortalitas penduduk di Indonesia ialah registrasi penduduk. Cara pengumpulan prospektif, yaitu pencacatan yang kontinyu terhadap tiap-tiap peristiwa kematian. Hasil registrasi penduduk masih jauh dari memuaskan, banyak peristiwa kematian ang belum tercatat, kualitas datanya rendah. Penduduk sering merasa tidak ada suatu keharusan untuk melapor dan mencatatkan setiap peristiwa kematian ini kepada
kepala desa atau kepala dukuh. Namun demikian, kalau dibandingkan dengan pencatatan kelahiran, pencatatan kematian lebih lengkap. Di Indonesia pelapor kematian dikerjakan oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga kepada kepala dukuh. Laporan ini kemudian diteruskan ke kantor desa pada saat diadakannya rapat kepala dukuh yang biasanya berlangsung seminggu sekali.sering terjadi bahwa pelaporan itu tidak dilaporkan oleh kepala keluarga dan tidak pula diterima oleh kepala dukuh. Kalau kepala dukuh pada hari rapat tidak datang, maka kematian ini akan dibawa pada rapat yang melaporkan dan waktu melaporkannya menyebabkan adanya angka pelaporan yang jumlahnya kurang dari keadaan sebenarnya (under reporting). Sumber ain dari data kematian, adalah penelitian (survei). Biasanya peneliti kematian penduduk ini dijadikan satu dengan penelitian kelahiran (fertilitas) yang disebut dengan penelitian statistik vital. Sejak tahun 1911, beberapa kali telah dikeluarkan peraturan yang mewajibkan penduduk mencatat peristiwa kelahiran dan kematian, tetapi usaha-usaha tersebut tidak pernah berjalan dengan baik (Heligman, 1976). Daerah-daerah di Jawa dan Madura berganti-ganti telah dipilih sebagai daerah sampel registrasi, dan kira-kira setengah dari jumlah kematian dari daerah-daerah yang diteliti itu tidak tercatat. Untuk mengatasi kesulitan dari data kematian, sering dibuat perhitungan perkiraan berdasarkan data yang tidak langsung dari data hasil sensus penduduk, mengenai kelahiran dan kematian penduduk, ditanyakan: jumlah perempuan yang pernah kawin menurut umur, jumlah anak yang dilahirkan hidup, jumlah anak yang meninggal dan jumlah anak yang masih hidup. Dari informasi di atas dibuatlah perkiraan (estimasi) mengenai tingkat kematian bayi, dan tingkat kematian anak. (Ida Bagoes,2003: 93-94) Idealnya data kematian dapat diperoleh dari hasil Registrasi Vital, karena menyajikan data kematian secara langsung. Namun data registrasi di Indonesia masih belum dapat menyajikan data kematian secara lengkap. Beberapa sumber data kematian yaitu Sensus Penduduk, Survey, dan sumber-sumber lain seperti Rumah Sakit, dinas pemakaman, kantor polisi dan lain-lain. Cara mengetahui sumber data kematian dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, antara lain :
1. Sistem registrasi fital Apabila sistem ini bekerja dengan baik merupakan sumber data kematian yang ideal. Di sini, kejadian kematian dilaporkan dan dicatat segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi. Di Indonesia, belum ada sistem registrasi vital yang bersifat nasional, yang ada hanya sistem registrasi vital yang bersifat bersifat lokal, dan inipun tidak sepenuhnya meliputi semua kejadian kematian pada kota-kota itu sendiri. Dengan demikian di Indonesia tidak mungkin memperoleh data kematian yang baik dari sistem registrasi vital. 2. Sensus dan survei penduduk Sensus dan survei penduduk merupakan kegiatan sesaat yang bertujuan untuk mengumpulkan data penduduk, termasuk pula data kematian. Berbeda dengan sistem registrasi vital, pada sensus atau survei kejadian kematian dicacat setelah sekian lama peristiwa kejadian itu terjadi. Data ini diperoleh melalui sensus atau survei dapat digolongkan menjadi dua bagian : a. Bentuk langsung (Direct Mortality Data) Data kematian bentuk langsung diperoleh dengan menanyakan kepada responden tentang ada tidaknya kematian selama kurun waktu tertentu. Apabila ada tidaknya kematian tersebut dibatasi selama satu tahun terakhir menjelang waktu sensus atau survei dilakukan, data kematian yang diperoleh dikenal sebagai „Current mortality Data‟. b. Bentuk tidak langsung (Indirect Mortalilty Data) Data kematian bentuk tidak langsung diperoleh melalui pertanyaan tentang „Survivorship‟ golonga penduduk tertentu misalnya anak, ibu, ayah dan sebagainya. Dalam kenyatan data ini mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan dengan data bentuk langsung. Oleh sebab itu data kematian yang sering dipakai di Indonesia adalah data kematian bentuk tidak langsung dan biasanya yaitu data „Survivorship‟ anak. Selain sumber data di atas, data kematian unutk penduduk golongan tertentu di suatu tempat, kemungkinan dapat diperoleh dari rumah sakit, dinas pemakaman, kantor polisi lalu lintas dan sebagainya. c. Penelitian Penelitian kematian penduduk biasanya dilakukan bersamaan dengan penelitian kelahiran yang disebut dengan penelitian statistik vital. d. Perkiraan (estimasi)
Perkiraan tentang jumlah kematian dan kelahiran ini didapatkan dari sensus penduduk yang dilakukan. F. PENGUKURAN KEMATIAN Ada beberapa cara pengukuran data kematian penduduk, di antaranya ada tiga yang akan dibicarakan disini, yaitu: tingkat kematian kasar (Crude Death Rate atau CDR). Dan tingkat kematian menurut umur(Age Specitic Death Rate, atau ASDR), dan tingkat kematian bayi (Infant Death Rate=IDR atau dapat juga dikatakan Infant Mortality Rate=IMR). 1. Crude Death Rate (CDR) Angka Kematian Kasar Tingkat kematian kasar yaitu tingkat kematian per 1000 penduduk. Tingkat kematian itu disebut kasar karena ukuran itu mengabaikan faktor umur. Kita tahu bahwa faktor umur berpengaruh besar atas kematian. Pada minggu-minggu pertama sejak lahir banyak bayi yang
meninggal, begitu pula diatas
usia 70 tingkat kematian
tinggi.(Sembiring.1985: 29) Tingkat kematian bayi sering dipakai sebagai petunjuk keadaan kesehatan atau taraf kehidupan suatu negara atau masyarakat terutama sekali untuk negara-negara yang sedang berkembang. salah satu kesulitan dengan tingkat dengan tingkat kematian kasar ialah bahwa suatu masyarakat yang mempunyai tingkat kematian kasar yang lebh rendah tidak selalu berarti bahwa tingkat kesehatan di masyarakat tersebut lebih baik dari masyarakt lain dengan ingakt kematian kasar yang lebih tinggi. (Sembiring. 1985 : 29-30) Angka kematian kasar (CDR) didefinisikan sebagai banyaknya jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Disebut kasar karena angka ini dihitung secara menyeluruh tanpa memperhatikan kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi dengan tingkat kematian yang berbedabeda. Manfaat CDR a. Sebagai gambaran status kesehatan masyarakat b. Sebagai gambaran tingkat permasalahan penyakit dalam masyarakat c. Sebagai gambaran kondisi sosial ekonomi d. Sebagai gambaran kondisi lingkungan dan biologis e. Untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk (Rahma,kurnia.http://publichealth08.blogspot.com/2011/05/ukuranmoralitas.html)
Dengan rumus dapat dituliskan sebagai berikut : Tingkat Kematian Kasar (CDR) =
D ×k P
D = Jumlah kematian tahun tertentu (dari registrasi penduduk) Pm = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun (pada bulan Juni / Juli) k = Bilangan konstan yang biasanya bernilai 1000 Sebagai contoh, diketahui jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 1975 sebesar 136.000.000 jiwa. Jumlah kematian sepanjang tahun 2.298.400 jiwa. Besarnya Tingkat Kematian Kasar dapat dihitung sebagai berikut: 2.298.400 × 1000 = 16,9 138.000.000 Angka ini berarti, bahwa pada periode tahun tertentu (dimana tahun 1975 terletak) 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑟 𝐶𝐷𝑅 =
setiap tahun, setiap 1000 penduduk, terdapat 16,9 kematian. 2. Age Spesific Death Rate (ASDR) Pengaruh Tingkat Kematian Kasar seperti contoh diatas adalah ukuran kematian yang sangat kasar. Besar kecilnya angka kematian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain oleh umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan status kawin. Misalnya seseorang yang berumur 80 tahun umurnya kemungkinan meninggalnya lebih cepat dibandingkan orang berumur 20 tahun. Orang-orang yang maju ke medan perang kemungkinan meninggal lebih besar dari pada istri-istri mereka menunggu di rumah. Memperhatikan faktor-faktor di atas maka ahli-ahli demografi mempergunakan ukuran yang lebih spesifik, yang hanya berlaku untuk kelompok penduduk tertentu. Ukuran paling umum digunakan oleh para ahli demografi ialah Tingkat Kematian menurut umur, atau dalam bahasa inggris disebut Age Spesific Death Rate disingkat dengan ASDR. Manfaat ASDR sebagai berikut: a. Untuk mengetahui dan menggambarkan derajat kesahatan masyarakat dengan melihat kematian tertinggi pada golongan umur b. Untuk membandingkan taraf kesehatan masyarakat di bebagai wilayah c. Untuk menghitung rata-rata harapan hidup http://publichealth08.blogspot.com/2011/05/ukuran-moralitas.html
Dengan rumus Tingkat Kematian menurut umur ditulis sebagai berikut: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑖 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑈𝑚𝑢𝑟 𝑖 = × 1000 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑛
Atau: 𝐴𝑆𝐷𝑅 𝑖 =
𝐷𝑖 × 1000 𝑃𝑚𝑖
Di = Jumlah kematian pada kelompok umur i Pmi = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada kelompok umur i k = Angka konstan = 1000 Sebagai contoh di bawah ini dicantumkan perhitungan Tingkat Kematan Menurut Umur (ASDR) untuk suatu wilayah pada tahun tertentu yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan.
Umur (Tahun) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-59 70-74 75-80 80+ Jumlah
Perhitungan Tingkat Kematian Menurut Umur (Asdr) dan Jenis Kelamin di Suatu Wilayah pada Tahun Tertentu. Jumlah Penduduk Jumlah Kematian Tingkat Kematian Pertengahan Tahun Menurut Umur Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 6.854.655 6.649.905 331.871 299.113 48,42 44,98 5.601.294 5.456.427 21.285 20.742 3,80 3,80 4.695.753 4.578.980 10.331 10.532 2,20 2,30 3.433.346 3.563.303 11.330 11.403 3,30 3,29 2.741.853 3.191.179 13.709 13.403 5,00 4,20 2.349.393 2.955.984 11.747 13.598 5,00 4,60 2.517.366 2.936.112 13.846 14.397 5,50 4,90 2.093.687 2.531.417 14.497 13.670 6,20 5,40 1.607.439 2.065.705 16.540 12.723 7,90 6,10 1.176.082 1.618.732 16.235 11.493 10,10 7,10 861.514 1.186.536 16.230 11.509 13,80 9,70 564.514 942.037 16.541 12.824 19,20 13,61 429.158 633.183 15.964 13.803 28,28 21,80 262.852 506.745 17.724 17.432 41,30 34,40 152.010 303.254 16.560 16.891 63,00 55,70 62.568 170.957 14.213 14.600 93,50 85,40 69.402 12.514 13.880 200,01 199,90 37.741.753 39.281.858 571.137 522.003 115,13 13,29
Tingkat kematian menurut kelompok umur (ASDR) dapat dihitung dengan rumus : ASDRi Laki-laki = (Di lk / Pmi lk) x k ASDRi Perempuan = (Di pr / Pmi pr) x k Contohnya untuk kelompok umur 5-9 tahun dapat dihitung sebagai berikut: Untuk Laki-laki: ASDR5-9 laki-laki = (21.285 / 5.601.294) x 1000 = 3,80, dan seterusnya.
Tingkat kematian menurut umur dapat digambarkan dalam sebuah grafik seperti terlihat pada gambar dibawah. Pada gambar ini terlihat pada tingkat kematian menurut umur untuk perempuan sejak umur 20 hingga 75 tahun lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan pada kelompo umur anak-anak tingkat kematia tinggi kemudian menurun pada usia dewasa dan meningkat kembali pada usia tua. Memperhatikan angka-angka kematian menurut umur seperti tersebut diatas, terlihat bahwa pada umur 0-4 tahun (balita) angka kematian sangat tinggi, lebih-lebih angka kematian bayi (umur dibawah satu tahun). Karena hal tersebut di atas dibuatah perhitungan sendiri untu kematian bayi.
Tingkat Kematian Menurut Kelompok Umur (ASDR) G. SOSIOLOGI KEMATIAN Pada abad ke-20 stadarisasi cara registrasi dan klasifikasi sebab-sebab kematian merupakan tanggung jawab badan-badan internasional. Yang pertama adalah internasional Statistical Institute (lembaga statistik internasional) dan Liga Bangsa-bangsa, dan kini WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Sekarang semua negara dianjurkan agar laporan statistic kematian setidaknya meliputi informasi tentang umur, seks, dan tempat tinggal almarhum, begitu pula sebab kematian, tanggal, dan tempat kejadian, serta tanggal registrasi. Di samping PBB, menganjurkan dikumpulkannya cirri-ciri berikut ini dari mereka yang meninggal: 1) Status perkawinan 2) Status pekerjaan 3) Kegiatan dan pekerjaan
4) Pendidikan 5) Jumlah anak yang dilahirkan (hanya untuk wanita) 6) Umur suami/istri yang masih hidup (kalau menikah). Sementara analisis moltaritas yang memang merupakan suatu keperluan adalah ditekankan analisis kematian bayi (Infant mortality rate) atau analisis kelangsungan anak. Perkembangan suatu pendekatan variabel antara atau determinan terdekat untuk study kelangsungan hidup anak yang akan dipaparkan didasarkan atas beberapa pandangan : 1. Dalam suatu lingkungan yang optimal, lebih dari 97% bayi yang baru lahir dapat diharapkan bertahan hidup selama lima tahun pertama dalam hidupnya. 2. Mengecilkan probabilitas kelangsungan hidup ini dalam setiap masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, biologi, dan lingkungan. 3. Determinan sosial-ekonomi (atau variabel pengaruh) harus memberikan pengaruh yng lebih mendasar pada gilirannya akan memengaruhi risiko penyakit dan hasil dari proses penyakit tersebut. 4. Penyakit tertentu dan kekurangan gizi yang tampak pada penduduk yang masih bertahan hidup dapat dianggap sebagai indikator biologis dari pengaruh variabel antara. Gangguan pertumbuhan (growth faltering) dan akhirnya kematian anak ( variabel terpengaruh) merupakan konsekuensi kumulatif dari proses berbagai macam penyakit (termasuk interaksi biososialnya). Kematian seorang anak jarang disebabkan hanya oleh satu penyakit saja. Kunci untuk model tersebut adalah identifikasi terminan terdekat, atau fariabel antara, yang secara langsung mempegaruhi resiko morbiditas dan mortalitas. Untuk memperngaruhi kelangsungan hidup anak, semua determinan sosial dan ekonomi harus melalui fariabel antara ini. Variabel antara ini kelompokan kedalam 5 kategori: a. Faktor ibu : umur, faritas, dan jarak kelahiran. b. Pencemaran lingkungan : udara, makanan, air, jari, kiulit, tanah, dan alat penularan kuman penyaki, dan serangan pembawah penyakit ( vector ). c. Kekurangan gizi : kalori, protein, gizi mikro (vitamin dan mineral). d. Luka : kecelakaan, luka yang di sengaja. e. Pengendalian penyakit perorangan : usaha usaha prefentif perorangan, peawatan dokter.
H. PENUTUP Berdasarkan pembahasan di atas, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Mortalitas adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkat kematian suatu daerah. Dalam hal ini, mortalitas juga dapat di ukuran dengan jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun, hingga, rata-rata mortalitas sebesar 9.5 berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun.
DAFTAR PUSTAKA
Bagoes Mantra, Ida.2003. Demografi Umum.Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sembiring . 1985. Demografi . Jakarta : PT.ETASA DINAMIKA Sembiring, DR.RK. : Demographic Fakultas Pasca Sarjana IKIP( Jakarta), 1985. Salut Muhidin.2010. INDONESIA DATA DEMOGRAFI Tantangan dan Peluang di Menganalisis Kematian Dewasa (Makalah) http://publichealth08.blogspot.com/2011/05/ukuran-moralitas.html http://madewirabuana.blogspot.com/2011/12/demografi-mortalitas.html
BIODATA KELOMPOK NAMA
: KARTINI KADIR
NIM
: 106704048
TTL
: PINRANG, 27 MARET 1993
ASAL DAERAH
: PINRANG
ALAMAT
: TAMANGAPA RAYA ANTANG
NAMA
: ABD. RASYID
NIM
: 106704001
TTL
: bone, 28 desember 1989
ASAL DAERAH
: BONE
ALAMAT
: jl. Sultan alauddin 2
NAMA
: SUWANDI
NIM
: 106704016
TTL
: karannuang, 1 desember 1991
ASAL DAERAH
: bontonompo
ALAMAT
: jl. Bontonompo selatan
NAMA
: NURSAHARI BA’ALWI
NIM
: 1067040
TTL
: gowa, 17 juni 1992
ASAL DAERAH
: GOWA
ALAMAT
:
NAMA
: HERMANSYAH
NIM
: 106704012
TTL
: kiru-kiru, 1 oktober 1991
ASAL DAERAH
: BARRU
ALAMAT
: jl. Sukabumi no. 21
NAMA
: SYAMSINAR
NIM
: 106704009
TTL
: bontolangkasa, 4 oktober 1993
ASAL DAERAH
: gowa
ALAMAT
: jl. Bontolangkasa
BAB V KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU MULAI TAHUN 1945-2013
OLEH KELOMPOK : Nuning nurfadillah
106704007
ROSNIATI
106704003
Andi febriana amalia
106704037
Andi Febrianti Ramadhani
106704036
Nugraha kausar
106704017
Armelany dwi utami
106704002
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
A. PENDAHULUAN Bulan lalu (Desember 2002) kita baru saja menyaksikan perdebatan yang seruh mengenai kebijkan kependudukan dalam konferensi kependudukan Asia Pasifik ke-5 di Thailand Bangkok.Dalam konferensi ini para wakil dari 35 negara, termasuk Indonesia, membahas tema utama kependudukan kemiskinan di Asia dan Pasifik. Setiap Negara yang hadir berupaya menyampaikan kebijakan kependudukan negaranya dan ingin diakui Negara lain untuk direkomendasikan dalam rencana aksi (program o ation). Konferensi ini merupakan rangkaian konferensi internasional yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan (people centered development). Dalam konsep ini penduduk diposisikan sebagai sumber daya yang paling penting dan berharga bagi setiap bangsa.Penduduk dengan demikian menjadi modal pembangunan sehingga menjadi dasar dan sasaran semua kebijakan kependudukan mestinya menjadi perioritas nasional.Semua kebijakan nasional harus memperhitungkan dinamika kependudukan yang ada dengan berbagai variabelnya.Hal itu berarti bahwa kebijakan kependudukan memiliki posisi yang strategis dalam kebijakan pembangunan lainnya. Awalnya, kebijakan kependudukan (population policies) memang secara sempit diartikan sebagai pengendalian fertilitas (fertility control).Pengertian ini kurang tepat, sebab kebijakan kependudukan sebenarnya tidak semata-matafertility control (program keluarga berencana) kebijakan kependudukan juga termasuk kebijkan mobilitas penduduk dan kebijakan kesehatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi tingkat kematian (mortalitas), khususnya kematian ibu dan anak. Jadi pada dasarya kebijakan kependudukn adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi tiga variabel utama demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan mobilitas (migrasi) ketiga variabel fertilitas, mortalitas dan mobilitas tersebut mempengaruhi
jumlah, komposisi dan
distribusi penduduk yang pada akhirnya berpengaruh pula pada berbagai aspek kehidupan lainnya seperti social, aekonomi, politik, budaya, pertanahan dan keamanan. Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu makalah yang berjudul “ Kebijakan-kebijakan kependudukan di Indonesia dari waktu ke waktu mulai tahun 1945-2013”.
B. DEFENISI DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN Ad Hoc Consultative group of experts on population policy PBB merumuskan kebijakan kependudukan sebagai berikut: “kegiatan dan program yang dibuat untuk menunjang pencapaian tujuan ekonomi, sosial, demografi, politik dan sebagainya, dengan cara mempengaruhi varabelvariabel demografi yang penting yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk, distribusi geografi (nasional dan internasonal) dan karakterstik demografinya” Selanjutnya kebijakan kependudukan ternyata tidak saja dimaksudkan untuk mempengaruhi aspek kuantitas (jumlah, komposisi dan distribusi) penduduk tetapi juga aspek kualitas penduduk.Oleh karena itu tujuan kebijakan kependudukan tidak hanya menyangkut aspek kuantitas tetap juga kualitas penduduk di masa-masa mendatang.Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan yaitu dimensi demografi (pertumbuhan, komposisi, distribusi dan mobilitas penduduk) serta dimensi sosial ekonomi, politik dan ekologi (seperti pendidikan, kesehatan, kebebasan, kualitas hidup, dan sebagainya).Oleh karena itu di rumuskan kebijakan kependudukan harus mencakup bidang yang lebh luas dari sekedar fertility control. Kebijakan kependudukan untuk mempengaruhi aspek kuantitas dan kualitas penduduk ada yang dilakukan secara langsung (direct policy) dan ada yang dlakukan secara tidak langsung melalui pembangunan di sektor-sektor lain (indirect policy).Gavin W.
Jones (1973-3) membedakan antara (a) population-responsive polices dengan (b) population influencing policies. Population-responsive policies, menurut Jones adalah kebijakan yang diperlukan dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengadaan pangan, ketenagakerjaan, perencanaan kota dan sebagainya yang merupakan hasil dari tingkat fertilitas dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Namun menurut Jones, kebijakan kependudukan seringkali hanya dibatasi pada kebijakan yang mempengaruhi penduduk. Menurut Isaacs et.al. (1985-3) dalam mendefinsikan tentang population policy perlu dibedakan secara jelas antara kebijakan eksplisit dan kebijakan implicit. Kebijakan eksplisit adalah pernyataan atau dokumen yang dibuat pemerintah pusat yang menyangkut tentang rencana untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan mungkin distribusi atau komposisinya.Kebijakan eksplisit dinyatakan dalam berbagai bentuk seperti perundang-undangan, peraturan menteri, pernyataan presiden dan sebagainya.Sebaliknya kebijakan implisit adalah hukum, peraturan dan sejenisnya yang meskipun tidak dikeluarkan khusus untuk mempengaruhi pertumbuhan, komposisi dan distribusi penduduk namun memiliki pengaruh terhadap hal tersebut. Para perencana dan pengambil keputusan, menurut Isaacs et.al, harus memperhatikan beberapa hal dalam merumuskan kebijakan kependudukan antara lain: Pertama, bahwa kebijakan kependudukan biasanya dikaitkan dengan pembangunan.Kebijakan kependudukan kadang-kadang disalah artikan hanya sebagai kebijakan fertilitas atau kebijakan keluarga berencana.Bagaimanapun, kebijakan kependudukan lebih luas dan mencakup masalah imigrasi dan mortalitas dalam mencakup tiga topik vertilitas, mortalitas dan migrasi-kebijakan kependudukan mengarah pada aspek fundamental dari kesejahteraan manusia seperti meningkatkan status wanita, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, dan meningkatkan status kesehatan. Perencanaan pembangunan yang meniadakan variable penduduk merupakan kebijakan yang tidak sempurna (not complete), dan kebijakan kependudukan yang tidak dikaitkan dengan pembangunan adalah tidak bermakna (not sound) Kedua, kebijakan kependudukan dan kebijakan pembangunan bukan merupakan dua hal yang bertentangan.The World Population Conference yang diadakan di Bucharest 1974. Diwarnai oleh debat manakah yang lebih penting antara kebijakan kependudukan dengan pembangunan. Akhirnya peserta konferensi sepakat bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Mereka setuju bahwa sebagaimana pembangunan-ini berarti pendidikan lebih baik, lebih banyak anak yang sehat, distribusi pendapatan yang adil,
dan diatas semua itu peningkatan status wanita-penduduk memilih untuk memiliki anak lebih sedikit; disisi lain tingginxa pertumbuhan penduduk menuntut besarnya kebutuhan akan pelayanan sosial, sistem pendidikan dan kerusakan lingkungan. Sejak 1974, banyak studi ilmu sosial dan demografi telah menunjukkan hubungan yang erat antara tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan.Ketiga, kebijakan kependudukan bukan lagi merupakan isu yang sensitive dan saat ini telah umum diseluruh dunia. C. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN Sejak empat decade lalu kebijakan kependudukan memfokuskan perhatianya pada beberapa perubahan demografi, khususnya pada pertumbuhan penduduk
yang
tinggi.Dalam upayamenurunkan tingkat pertumbuhan penduduk tersebut maka dilakukan upaya pengendalian fertilitas yang instrument utamanya adalah program keluarga berencana. Pada tahun 1950-an dan 1960-an kelompok neo-malthusian memberi perhatian khusus pada pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga berdampak pada aspekaspek kehidupan lainnya, antara lain Karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memicu kerusakan lingkungan, berkurangnya pelayanan sosial dan menimbulkan konflik horizontal dimasyarakat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga kependudukan mendukung dan mengkampanyekan pentingnya pengendalian kelahiran (birth control) melalui pengembangan teknologi kontrasepsi yang lebih baik dan program keluarga berencana diseluruh dunia. Pada konferensi kependudukan dunia (world population conference) 1974 di Bucharest, Rumania, negara-negara maju beranggapan bahwa program keluarga berencana hendaknya menjadi alat utama dalam pengendalian kependudukan.
Pada waktu itu
terdapat dua kelompok Negara yang berbeda pandangan.Kelompok Negara-negara barat berpendapat bahwa kemiskinan adalah akibat dari peledakan jumlah pendudukan.Oleh karena itu perlu diupayakan cara-cara untuk menghambat pertumbuhannya, diantaranya melalui program keluarga berencana. Di pihak lain, kelompok negar-negara komunis dan banyak Negara sedang berkembang lain beranggapan bahwa yang salah bukanlah jumlah penduduknya, tetapi karena kebijakan ekonomi yang tidak tepat sehingga mengakibatkan pengangguran dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya yaitu periode tahun 1980-an program keluarga berencanatelah meluas ke Negara-negara sedang berkembang. Seiring dengan hal itu makin meluas pula kampanye tentang pentingnya suatu integrasi antara program keluarga berencana dengan program-program yang menyangkut kemajuan kaum perempuan.Dengan demikian kebijakan kependudukan tidak lagi dipandang sebagai kebijakan yang hanya bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk semata. Pada
konferensi
internasionaltentang
kependudukan
dan
pembangunan
(international Conference on population and development, ICDP) 1994 di Cairo menghasilkan program aksi yang mendukung strategi baru dalam kebijakan kependudukan yang menekankan adanya keterkaitan secara integral antara penduduk dan pembangunan. Fokus perhatian diarahkan pada kesesuaian kepentingan individu antara laki-laki dan perempuan dari pada pencapaian target-target deografi, seperti penurunan angka kelahiran dan kematian. Pada dasarnya kesepakatan ICDP Cairo 1994 terjadi karena banyak pihak melihat bahwa terjadi akses dalam pelaksanaan program KB. Akses tersebut terutama membuat seolah-olah wanita tidak mendapat kebebasan untuk menentukan hak-hak reproduksinya. Saddik (1994- 6) menyatakan bahwa kunci dari pendekatan baru ini adalah pemberdayan perempuan (empowering women) dan memberinya lebih banyak akses pada bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan,
pengembangan keterampilan dan pekerjaan, dan mengikutsertakan perempuan pada proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Oleh karena itu salah satu pencapaian terbesar dalam ICDP Cairo 1994 adalah adanya keinginan untuk memberdayakan perempuan baik untuk kepentingan dirinya maupun sebagai kunci untuk memperbaiki kualitas hidup semua orang. Sejak saat itu ada tuntutan akan terselenggaranya program KB dengan paradigma baru yaiu pelayanan KB yang lebih berorientasi pada klien. Ada dekade terakhir di abad 20 telah terjadi perubahan visi dalam kebijakan kependudukan, dari fokusnya pada pengendalian variabel-variabel demografi semata menjadi kearah perbaikan kualitas hidup terutama wanita dan pembangunan. Sen, Germain dan Chen (1994) dalam bukunya: Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi. menyatakanbahwa: pentingnya mempertimbangkan kembali kebijakan kependudukan untuk melihat etika dasar, tujuan dan metodologi dari kebijakan-kebijakan kependudukan yang berlaku.Kebijakan kependudukan perlu didukung oleh suatu pendekatan pembangunan manusia dengan kesehatan reproduksi (health reproduction), pemberdayaan (empowerment) dan hak-hak individu sebagai tujuan sentral. Selanjutnya Sen, Germain dan Chen menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam kaitanya dengan kebijakan kependudukan. Pertama, bahwa kebijakan kependudukan harus berubah, mencerminkan adanya suatu komitment yang mendasar pada etika dan hak asasi manusia (human rights).Kedua, kebijakan kependudukan yang lebih dari sekedar pengendalian fertilitas hanya efektif jika menjadi bagian dari pendekatan pembangunan manusia yang lebih luas.Ketiga, kebijakan kependudukan mempunyai prorietas strategi yaitu pemberdayaan perempuan (womens’s empowerment) dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual (reproductive and sexual health services). Berbagai
Perkembangan
kebijakan
kependudukan
yang
terjadi
selama
menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan dituntut untuk terus disempurnakan sesuai dengan tujuan dasar dari seluruh kebijakan perkembangan yaitu terwujudnya
kesejahteraan penduduk baik secara material maupun spiritual yang termasuk didalamnya terjaganya hak-hak dasar penduduk itu sendiri. Konferensi kependudukan Asia Pasifik ke-5 tahun 2002 di Bangkok mempertegas kembali visi kebijakan kependudukan dunia yang telah dicapai dalam ICDP Cairo 1994, ICDP+5, dan Beijing+5 dengan memperorietaskan kebijakan kesehatan reproduksi, KB, dan program kependudukan yang luas, terutama untuk melepaskan penduduk dari jeratan kemiskinan. D. KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA Kebijakan kependudukan yang dijalankan pemerintah Indonesia saat ini merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam GBHN 19992004.Dalam GBHN 1999-2004 kebijakan yang menyangkut kependudukan memang tidak menjadi kebijakan tersendiri tetapi merupakan bagian integrasi dari kebijakan di bidang sosial dan budaya, khususnya pada bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Arah kebijakan di bidang kependudukan seperti yang tercantum dalam GBHN bidang kesehatan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: “meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana”. Selain kebijakan transmigrasi (redistribusi penduduk), kebijakan kependudukan yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah kelahiran telah menjadi kebijakan prorietas dalam sejarah Indonesia. Pada era orde lama dibawah kepemimpinan presiden Soekarno, Indonesia menganut kebijakan kependudukan yang bersifat pronatalis.Sebab menurut persepsi Soekarno, dengan jumlah penduduk yang besar dan merata di seluruh Indonesia merupakan suatu sumber daya yang bernilai untuk melakukan revolusi melawan kapitalisme barat.Selajutnya Presiden Soekarno juga mengatakan bahwa Indonesia sanggup untuk memberi makan 250 juta penduduk (Adioetomo, 1993).Dari hal tersebut
dapat disimpulkan bahwa Presiden Soekarno menginginkan jumlah penduduk yang besar ketika itu dimaksudkan terutama untuk kepentingan pertanahan Negara. Beralihnya kekuasaan dari soekarno (Orde Lama) ke soeharto (orde Baru) membawa dampak yang besar bagi kebijakan kependudukan di Indonesia.Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ternyata sangat mendukung upaya-upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk. Sabagai bukti bahan pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang kuat pada bidang kependudukan adalah dengan ikutnya presiden Soeharto bersama 29 pemimping dunia lainnya dalam menandatangani the declaration of world leaders on population pada desember 1967, penandatanganan deklarasi oleh presiden Soeharto dapat dipandang sebagai pendorong dalam pembentukan program keluarga berencana nasional di indonsia dan sekaligus pula merupakan titik balik yang sangat penting bagi perubahan di bidang kependudukan di indonsia. Namun demikian, hal tersebut dapat terlaksana antara lain karena desakan masyarakat internasional yang mulai menyadari bahwa peledakan penduduk terhadap daya dukung lingkungan serta penurunan tingkat kesejateraan umat manusia. Namun, dalam era reformasi setelah jatuhnya presiden Soeeharto, dari segi kelembagaan,
kebijakan
kependudukan
seperti
kehilangan
arah.Kementerian
kependudukan yang menjadi dapur kebijakan kependudukan malah dilikuidasi ke kementrian tenaga kerja dan transmigrasi.Sempat bangkit dengan dibentuknya badan Administrasi kependudukan dan Mobilitas penduduk (BAKMP).Tapi, redup lagi karena BAKMP kemudian dilikuidasi hanya menjadi Direktorat Jenderal di departemen dalam negeri dan departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Meski demikian, badan koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tetap dipertahankan sampai saat ini. E. KEBIJAKAN KEMATIAN
Tindakan pemerintah untuk meningkatkan mutu kesehatan penduduk secara eksplisit dan langsung berhubungan dengan upaya menekan tingkat kematian. Hal itu secara tidak langsung berhubungan pula dengan upaya mengendalikan tingkat kelahiran.Di belakang tingkat kematian, dan kelahiran pendudukan terdapat variabelvariabel lain yang saling berhubungan dan mempengaruhi.Maka kebijakan kependudukan di bidang kesehatan harus memperhatikan dan memperhitungkan keberadaannya. Pengaturan mengenai penurunan angka kematian telah dituangkan dengan jelas pada pasal 30-32 Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada regulasi tersebut diwajibkan bagi pemerintah guna menciptakan kebijakan publik yang menekan dan mengurangi angka kematian dengan bantuan pemerintah derah dan partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan publik adalah komitmen politik pemerintah berlandaskan hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis.Pemikiran hukum dalam arti jurispruden memfokuskan kebijakan publik sebagai aturan.Aturan ini merupakan produk yang terkodifikasi. Proses hukum berlangsung ditata dan diatur oleh logika sistem hukum, dan dilihat sebagai sesuatu yang mekanis. Kebijakan publik sebagai produk hukum menggambarkan harapan, dan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan.Secara sosiologis pelaksanaan kebijakan publik harus diperhatikan struktur sosialnya yang selalu berubah.Oleh sebab itu kebijakan publik juga perlu mementingkan perhatiannya pada adanya keragaman, keunikan di masyarakat. Evaluasi dari kebijakan publik guna mengatasi masalah kependudukan dalam ranah hukum sebenarnya telah sering terdengar, perubahan dasar hukum kependudukan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pun menjadi bukti
perubahan kebijaksanaan dalam sisi hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi dan yang perlu disoroti yakni : 1. Visi dan arah dari pembangunan kependudukan perlu diperjelas. Sebelum ini arah kebijakan dan program-program kependudukan lebih banyak porsinya pada target kuantitatif, sehingga seolah merupakan harga mati untuk mencapat angka yang ditargetkan, hal ini berimbas pada pelasanaan di lapangan yang kurang down to earth dan simpatik pada sasaran program (masyarakat), kini arahnya seharusnya dirubah dari target kuantitatif menjadi target kualitatif (penduduk yang berkualitas), 2. Penduduk yang menjadi sasaran program seringkali tidak tahu kemana kebijakan yang
membawa mereka berarah, pasalnya informasi dan
transparansi publik dalam hal kependudukan kurang bisa diakses oleh kebanyakan orang, hanya terbatas pada pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat saja. Apabila sanggup pun, data yang disajikan tidak begitu dan berkualitas, Badan Pusat Statistik yang kualitasnya dipercaya pun hanya mampu memberikan data dalam kala waktu tertentu, oleh karenanya, lembaga pemerintah seperti BKKBN seharusnya lebih mampu meningkatkan kualitas informasinya, 3. Perlunya reformasi birokrasi dalam hal kependudukan, sebelumnya banyak program dari lembaga pemerintah yang bergerak dalam ranah yang sama, hal ini kontan membuar masyarakat bingung. Badan seperti Bappenas, BKKBN, dan beberapa departemen lain seharusnya membuat program yang tidak tumpang tindih sehingga dapat berjalan efektif, 4. Perlunya keserasian kerja antara daerah dan pusat, tidak hanya itu, hal ini juga dituntut efektif pada tingkat pemerintah desa dan daerah. Hal ini
dimaksudkan agar program-program yang secara filosofis telah sempurn pada tingkat pusat, dapat dihantarkan dengan baik pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa tanpa ada reduksi, 5. Perhatian terhadap isu lama yang belum terselesaikan seharusnya lebih diutamakan, seperti isu perempuan, penduduk usia lanjut, penduduk miskin, dsb. Tentunya hal tersebut menjadi faktor penting mortalitas. Khusus mengenai mortalitas, hal yang dipahami sejak awal yakni penurunan angka mortalitas dengan berbagai caranya merupakan suatu hak asasi manusia, artinya, usaha penurunan angka tersebut merupakan arahan kebijakan publik yang sesungguhnya disamping usaha penekanan jumlah penduduk. Diharapkan tidak saja fokus pada penekanan jumlah penduduk, namun tidak memperhatikan tingkat kematian penduduk, pemerintah harus menyediakan program yang menjamin hak-hak tersebut, antara lain : a.
jaminan kesehatan hingga ke pelosok daerah,
b. penyediaan informasi demografi dan kesehatan yang memadai c. mudah diakses d. pelayanan pascapenanganan. D. KEBIJAKAN KELAHIRAN Salah satu kebijakan pemerintah dalam meminimalisir kelahiran yaitu : 1. Program Keluarga Berencana Program keluarga berencana merupakan salah satu kebijakan yang bersifat langsung.Pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia ditangani oleh BKKBN, yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui penurunan tingkat kelahiran. Yang menjadi sasaran program ini adalah pasangan usia subur agar mereka mengubah sikap dan
perilakunya menuju kelaurga kecil dengan dua orang anak. Usaha BBKBN dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kelahiran dilakukan dengan cara : a. Mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi b.Pembatasan usia pernikahan dini 2. Program yang mendukung keluarga berencana Program yang mendukung keluarga berencana merupakan kebijakan pemerintah yag tidak langsung. Kebijakan penduduk yang sifatnya mendukung program keluarga berencana dituangkan dalam berbagai bidang, antara lain: a. Kebijakan yang menunjang tranmigrasi b. Kebijakan yang dapat menekan arus urbanisasi c. Adanya kebijakan pemerintah yang cenderung memberikan ruang bagi perempuan untuk berkecimpung ke dunia kerja. d. Kebijakan dalam bidang pendidikan. e. Pedidikan kependudukan f. Kebijakan dibidang perundang-undangan g. Kebijakan dibidang tenaga kerja h. Kebijakan dibidang perbaikan data kependudukan i. Kebijakan lain yang mendorong terciptanya keluarga kecil dalam masyarakat. E. KEBIJAKAN MIGRASI a. Konsep migrasi dan definisi migrasi Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/Negara ataupun batas administrasi/batas bagian dalam suatu Negara. Berikut adalah definisi migrasi oleh para ahli;
Menurut Everesst S. Lee : (dalam bukunya Kualitas Penduduk di Indonesia. 1993). Menyatakan bahwa: Migrasi adalah perubahan tempat tinggal yang permanent atau semi permanent dan tidak ada batasan mengenai jarak yang ditempuh, apakah perubahan tempat tinggal itu dilakukan secara sukarela atau terpaksa, dan apakah perubahan tempat tinggal itu antar Negara atau masih dalam suatu Negara. Menurut Ida Bagoes Mantra, (demografi umum, 2012) menyatakan bahwa: Migrasi adalah suatu bentuk mobilitas geografi atau mobilitas keruangan yang menyangkut perubahan tempat kediaman secara permanent antar unit-unit geografi tertentu. Menurut Standing and Mantra, (Dalam bukunya Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi. 1993) menyatakan bahwa: Migrasi merupakan perubahan tempat tinggal yang melampaui batas-batas wilayah yang telah ditetapkan selama satu atau dua tahun dari satu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. b. Macam-macam Migrasi Mobilitas penduduk di- pandang sebagai mobilitas geografis tenaga kerja, yang me- rupakan respon terhadap ketidakseimbangan distribusi ke- ruangan lahan, tenaga kerja, kapital dan sumberdaya alam.Ketidakseimbangan lokasi geografis faktor produksi tersebut pada gilirannya mempengaruhi arah dan volume migrasi. Pengertian:Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ketempat yang lain. Mobilitas penduduk dibagi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut: 1. Mobilitas horizontal adalah perpindahan penduduk dari satu lapangan hidup ke lapangan hidup yang lain.
2. Mobilitas vertikal adalah perpindahan penduduk dari cara-cara hidup tradisional kecara-cara hidup yang lebih moderen. 3. Mobilitas geografis adalah berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat atau daerah lain. Contoh: Migrasi penduduk. Migrasi penduduk terbagi menjadi 2 jenis yaitu: 1)
Migrasi internasional.Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara.
2)
Migrasi interen adalah migrasi yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara. Terdiri dari:
a)
Migrasi sirkuler, yaitu perpindahan penduduk sementara karena mendekati tempat pekerjaan.
b)
Komuter atau ngelaju, yaitu pergi ketempat atau kota lain dipagi hari dan pulang disore hari ataupun malam hari.
c)
Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan maksud untuk mencari nafkah.
d)
Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya dalam satu negara. Macam-macam transmigrasi di Indonesia adalah:
1)
Transmigrasi umum. Ialah transmigrasi yang disebabkan oleh tekanan penduduk di daerah asal, biaya ditanggung oleh pemerintah.
2)
Transmigrasi keluarga. Ialah transmigrasi yang pembiayaannya ditanggung oleh keluarga yang telah berada di daerah transmigrasi.
3)
Transmigrasi lokal. Ialah transmigrasi dari suatu propinsi ke propinsi lain, dan biaya ditanggung oleh departemen transmigrasi.
4)
Transmigrasi
suakarya.
Ialah
transmigrasi
yang
diselenggarakan
oleh
departemen transmigrasi dengan jaminan hidup beberapa tahun, selanjutnya diberikan tanah kepada transmigran untuk dikerjakan. 5)
Transmigrasi sektoral. Ialah transmigrasi yang pembiayaannya diurus bersamasama.
6)
Transmigrasi suakarsa (Spontan). Ialah transmigrasi yang dislenggarakan atas biaya sendiri dengan bimbingan dan fasilitas dari pemerintah.
7)
Transmigrasi bedol desa. Ialah transmigrasi seluruh penduduk dari sebuah desa atau beberapa desa beserta seluruh aparatur pemerintahnya, karena desa tersebut terkena rencana proyek pemerintah.
F. SARANA KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN Berdasarkan data hasil sensus dan survey diatas maka beberapa sarana kebijakan kependudukan yang masih perlu dilakukan adalah: 1. Kebijakan kependudukan perlu berkoordinasi dengan kebijakan lain untuk memperoleh hasil yang maksimal. Koordinasi ini sangat diperlukan karena aspek penduduk memliki dimensi yang sangat luas dan berkaitan satu sama lain. Untuk mencapai penduduk yang berkualitas, kebijakan pengentasan kemiskinan,
kebijakan
pemberdayaan
perempuan,
kebijakan
penguatan
kapasitas anak dan remaja menuju keluarga yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan hasil-hasil rumusan rencana aksi (plant of action) APPC 5 Bangkok tahun 2002 dan ICPD Cairo tahun 1994. 2. Dalam konteks otonomi daerah, variasi dalam jumlah, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk, tren penurunan fertilitas, dan tren penurunan mortalitas yang berbeda yang telah ditampilkan per wilayah dan provinsi dari data sensus
dan survey memperlihatkan bagaimana strategi kebijakan kependudukan yang perlu dilakukan masa depan. Strategi tersebut adalah bahwa selain kebijakan kependudukan nasional yang berlaku seluruh Indonesia, setiap daerah perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan kependudukan daerahnya sendiri berdasarkan kondisi dan karaktristikfaktual penduduk yang ada di daerahnya. Dalam konteks ini, desentralisasi kebijakan kependudukan menjadi sangat strategis. Selama dan dalam tahun 2003 ini perlu dilakukan langkahlangkah progresif untuk mempersiapkan dan memampukan daerah dalam merumuskan dan mngimplementasikan kebijakan kependudukannya sendiri. 3. Pemerintah perlu mereorientasi kebijakan kependudukan secara strategis supaya tingkat droup-out pemakaian kontrasepsi diperkecil. Bantuan dari pemerintah berupa alat kontrasepsi murah bahkan gratis kepada masyarakat lapisan bawah masih sangat relevan dan bahkan sangat penting untuk menjaga kontinuitas penurunan TFR. Hal ini perlu dilakukan karena setelah adanya kritis ekonomi, social dan politik yang berkepanjangan, konsep KB mandiri yang diperkenalkan kepada masyarakat tampaknya akan menghadapi masalah yang cukup berarti terutama menurunnya daya beli masyarakat khususnya pada masyarakat golongan bawah. Sementara di lain pihak keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyediakan alat kontrasepsi yang murah bagi masyarakat lapisan bawah ternyata juga menjadi masalah tersendiri. 4. Mutu pelayanan kontrasepsi tampaknya masih perlu di tingkatkan di masa datang, di samping meningktkan aksesibilitas alat kontrasepsi itu sendiri agar mudah diperoleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dituangkan dalam salah satu consensus Cairo. Peningkatan kualitas pelayanan kini menjadi hal yang penting mengingat pola Pelayanan KB di masa depan memang harus
bergeser kearah peningkatan kualitas pelayanan yang semakin baik sesuai keinginan dan tuntutan klien. 5. Kebijakan kependudukan Indonesia tampaknya akan terus dikembangkan dan disempurnakan serta disesuaikan dengan hasil-hasil consensus internasional, seperti hasil ICDP 1994 di Cairo. Namun dalam mengimplementasikan hasilhasil ICDP tersebut ternyata bukan sesuatu yang mudah bagi Indonesia. Tidak sedikit kendala yang dihadapi. Oleh karena itu agar diperoleh hasil yang optimal, maka perhatian khusus perlu diberikan pada hal-hal sebagai berikut: a.
Kegiatan-kegiatan
kependudukan
melibatkan
beberapa
skor
serta
perencanaan yang matang dan bersifa integral. b.
Pemberdayaan kaum perempuan, terutama dalam hal pengenalan hak reproduksi serta hak mendapatkan kualitas pelayanan yang baik.
c.
Peningkatan peran dan tanggung jawab kaum pria dalam hal peningkatan kesehatan reproduksi.
d.
Pemeberian advokasi kepada para pelaksana program KB di seluruh tingkatan dan secara konsekuen melaksanakan komitmen ICDP Cairo.
6. Secara makro program kependudukan di Indonesia dirasakan masih penting dan masih perlu mendapat perhatian yang serius. Dengan demikian kebijakan kependudukan yang berorientasi demografi masih sangat diperlukan saat ini. Hanya dalam pelaksanaanya perlu memperhatikan etika dan hak-hak reproduksi kaum perempuan. G. PENUTUP Ad Hoc Consultative group of experts on population policy PBB merumuskan kebijakan kependudukan sebagai berikut:“kegiatan dan program yang dibuat untuk menunjang pencapaian tujuan ekonomi, sosial, demografi, politik dan sebagainya, dengan
cara mempengaruhi varabel-variabel demografi yang penting yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk, distribusi geografi (nasional dan internasonal) dan karakterstik demografinya” Para perencana dan pengambil keputusan, menurut Isaacs et.al,
harus
memperhatikan beberapa hal dalam merumuskan kebijakan kependudukan. bahwa kebijakan
kependudukan
biasanya
dikaitkan
dengan
pembangunan.
Kebijakan
kependudukan kadang-kadang disalah artikan hanya sebagai kebijakan fertilitas atau kebijakan keluarga berencana. Pada tahun 1950-an dan 1960-an kelompok neo-malthusian memberi perhatian khusus pada pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga berdampak pada aspekaspek kehidupan lainnya, antara lain Karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memicu kerusakan lingkungan, berkurangnya pelayanan social dan menimbulkan konflik horizontal dimasyarakat. Oleh karena itu lembaga-lembaga kependudukan mendukung dan mengkampanyekan pentingnya pengendalian kelahiran (birth control) melalui pengembangan teknologi kontrasepsi yang lebih baik dan program keluarga berencana diseluruh dunia. Kebijakan kependudukan yang dijalankan pemerintah Indonesia saat ini merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam GBHN 19992004.Dalam GBHN 1999-2004 kebijakan yang menyangkut kependudukan memang tidak menjadi kebijakan tersendiri tetapi merupakan bagian integrasi dari kebijakan di bidang social dan budaya, khususnya pada bidang kesehatan dan kesejahteraan social. Arah kebijakan di bidang kependudukan seperti yang tercantum dalam GBHN bidang kesehatan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: “meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana”.
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pada program KB di Indonesia. Pertama, program KB telah dapat mengubah pandangan dalam masyarakat yang pronatalis, yag melihat penduduk dari sudut kuantitas saja, menjadi pandangan antinatalis, yag menekankan pada kesejahteraan masing-masing keluarga dengan pengaturan kelahiran. Kebijakan pemerintah yang menjadi komitmen pimpinan tertinggi untuk melaksanakan program KB merupakansalah satu produk kebijakan yang paling penting dengan jangkauan yang jatuh ke depan. Berdasarkan data hasil sensus dan survey diatas maka beberapa sarana kebijakan kependudukan yang masih perlu dilakukan adalah: (1). Kebijakan kependudukan perlu berkoordinasi dengan kebijakan lain untuk memperoleh hasil yang maksimal. (2). Dalam konteks otonomi daerah, variasi dalam jumlah, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk, tren penurunan fertilitas, dan tren penurunan mortalitas yang berbeda yang telah ditampilkan per wilayah dan provinsi dari data sensus dan survey memperlihtkan bagaimana strategi kebijakan kependudukan yang perlu dilakukan masa depan. Strategi tersebut adalah bahwa selain kebijakan kependudukan nasional yang berlaku seluruh Indonesia, setiap daerah perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan kependudukan daerahnya sendiri berdasarkan kondisi dan karaktristikfaktual penduduk yang ada di daerahnya. Kebijakan kependudukan Indonesia tampaknya akan terus dikembangkan dan disempurnakan serta disesuaikan dengan hasil-hasil consensus intrnasional, seperti hasil ICDP 1994 di Cairo. Namun dalam mengimplementasikan hasil-hasil ICDP tersebut ternyata bukan sesuatu yang mudah bagi Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Ananta,Aris.1993.Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi.Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Everesst S. Lee : (dalam bukunya Kualitas Penduduk di Indonesia. 1993). Hariati, Sri Hatmdji. 2003. Jurnal Kebijakan Kependudukan di Indonesia. Jakarta: Analisis data dan sensus dan Survei. Lee, Everesst S. 1993. Kualitas penduduk di Indonesia.Jakarta: Bumi Aksara. Mantra,and Standing. 1994. Demografis kualitas penduduk. Yogyakarta: Rinea Cipta. Mantra, Ida Bagoes.2012.Demografi Umum.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Sembiring.1985.Demografi.Jakarta:Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jakarta.
BIODATA KELOMPOK NAMA
: Nuning nurfadillah
NIM
: 106704007
TTL
: pinrang, 5 januari 1993
ASAL DAERAH
: barru
ALAMAT
: btn pemda blok e 22 no.30
NAMA
: rosniati
NIM
: 106704003
TTL
: sinjai, 24 juli 1991
ASAL DAERAH
: sinjai
ALAMAT
: jl. Alauddin 1 no 15
NAMA
: andi febriana amalia
NIM
: 106704037
TTL
: bone, 4 februari 1991
ASAL DAERAH
: sinjai
ALAMAT
: jl. Btn talasalapang blok a/18
NAMA
: andi febrianti ramadhani
NIM
: 106704036
TTL
: Makassar, 25 februari 1993
ASAL DAERAH
: makassar
ALAMAT
: jl. Btn minasaupa f12/5
NAMA
: Nugraha kausar
NIM
: 106704017
TTL
: soppeng, 4 oktober 1992
ASAL DAERAH
: soppeng
ALAMAT
:
NAMA
: armelany dwi utami
NIM
: 106704002
TTL
: Makassar, 23 mei 1993
ASAL DAERAH
: jeneponto
ALAMAT
: jl. dg. Tata 3/4a
BAB VI KELUARGA BERENCANA (KB) DAN ALAT-ALAT KONTRASEPSI
OLEH : KELOMPOK VI Erly Anggraeni
106704014
Erni Irmayanti Hamzah
106704018
Anugrah Mattewakkang
106704040
Nur Wahidah Razak
106704006
Afdilla Noviastri
106704034
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
A. PENDAHULUAN Fenomena demografi atau kependudukan menjadi suatu focus kajian sosiologis dalam melihat bagaimana proses-proses social yang terjalin antar individu maupun komunitas dalam bingkai pluralisme seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Dengan keberagaman yang ada dalam masyarakat justru semakin meningkatkan tingkat premanisme masyarakat yang senantiasa menginginkan tetap survive ditengah-tengah kerasnya ancaman kehidupan. Masih tertanam dengan kuat filosofi masyarakat awam yang mengatakan bahwa “banyak anak banyak rezeki” yang selalu dijadikan pegangan masyarakat sehingga tidak heran ketika dalam sebuah keluarga memiliki keturunan sampai 10 orang. Hal ini yang mengakibatkan ledakan penduduk saat ini, ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya alam yang menjadikan sebahagian masyarakat Indonesia miskin. Tidak ada aturan pemerintah yang melarang untuk kelahiran akan tetapi lebih kepada upaya untuk menekan angka kelahiran atau tepatnya menunda kelahiran agar terbangun kondisi yang seimbang sehingga turut membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di bumi pertiwi. Suatu bentuk dari kebijakan pemerintah dalam upaya menekan angka kelahiran yaitu dengan program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan cara menggunakan alat-alat kontrasepsi yang sehat dan aman sesuai dengan kecocokan pemakainya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu makalah yang berjudul “Keluarga Berencana dan Alat-Alat Kontrasepsi” B. KONSEP DAN DASAR HUKUM KELUARGA BERENCANA (KB)
Keluarga berencana (KB) merupakan suatu Program pemerintah dalam hal kependudukan untuk meminimalisir angka kelahiran dan meminimalisir angka ledakan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Program keluarga berencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam Pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sedangkan menurut WHO Expert Committee bahwa : “Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami isteri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Mendapatkan kelahiran yang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan sera menghitungkan jumlah anak dalam keluarga”. Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana merupakan suatu tindakan suami isteri dalam menekan angka kelahiran. Menurut (Tukiran:2010) adapun tujuan dari program keluarga berencana yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
“Menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Mencapai pendidikan untuk semua. Mendorong kesejahteraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan. Menurunkan angka kematian anak. Meningkatkan kesejahteraan ibu. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. Membangun kemitraan global untuk pembangunan”.
C. JENIS-JENIS ALAT KONTRASEPSI 1. Defenisi Kontrasepsi Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dengan sel sperma (sel
pria)
yang
mengakibatkan
kehamilan.
Maksud
dari
kontrasepsi
adalah
menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur wanita yang matang dan sel telur pria. (Sarwono,2006). Kontrasepsi adalah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu bisa bersifat sementara dan bisa juga bersifat permanen. (Proverawati,2010). 2. Jenis-Jenis Alat kontrasepsi a. Kontrasepsi Sterilisasi Yaitu pencegahan kehamilan dengan mengikat kedua tuba fallopi pada wanita (tubektomi) atau kedua vas deferens pada pria (vasektomi). Proses strelisasi ini harus dilakukan oleh ginekolog (ahli kandungan). Efektif jika ingin melakukan pencegahan kehamilan secara permanen, misalnya karena factor usia. ( Wiknjosastro, 2007). Kelebihannya, sterilisasi adalah Anda tidak akan perlu memikirkan kontrasepsi selamanya. Kekurangannya, sifatnya permanen (tidak bisa dibatalkan), tidak memberikan perlindungan terhadap PMS, dan memerlukan operasi mayor. Perlu diingat bahwa tidak ada kontrasepsi yang 100% efektif. Masih ada 1% kemungkinan kehamilan pasca sterilisasi, bahkan bertahun-tahun setelah operasi dilakukan. b. Kontrasepsi Teknik 1. Coitus Interruptus (Senggama Terputus) Ejakulasi dilakukan diluar vagina. Efektivitasnya 75-80%. Factor kegagalan biasanya terjadi karena ada sperma yang sudah keluar sebelum ejakulasi, orgasme berulang atau terlambat menarik penis keluar. (Proferawati, 2010). Kelebihannya sangat efektif bila digunakan dengan benar. Dapat melindungi dari PMS, tidak mudah slip atau bocor, tidak memengaruhi hormon dan tidak menimbulkan alergi (karena terbuat dari polyurethane, bukan lateks). Kontrasepsi ini dapat dipasang jauh
sebelum melakukan hubungan seksual (sampai 8 jam sebelumnya) sehingga tidak perlu jeda selama bermesraan. Kerugiannya adalah beberapa orang merasakan kurang nyaman, tidak efektif untuk semua posisi, dan harganya mahal serta tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria karena dapat menyebabkan posisinya bergerak keluar. 2. System Kalender (pantang Berkala) System kalender adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan pasangan suami isteri dengan tidak meakukan senggama di masa subur. Ovulasi terjadi 14 ± 2 hari sebelum hari pertama haid yang akan datang. Yang di sebut masa subur atau fase ovulasi terjadi mulai 48 jam sebelum ovulasi hingga 24 jam setelah ovulasi. Karena itu, jika konsepsi ingin dicegah senggama harus dihindarkan sekurang-kurangnya 3 hari. (Mansjoer, 2001). Kelebihannya tidak memerlukan biaya besar untuk membeli alat kontrasepsi dan bisa dilakukan tanpa harus memikirkan alergi yang bisa ditimbulkan karena program ini bebas dari efek samping. Kekurangannya yakni kurang efektif karena kadang masa menstruasi wanita berubah (pindah tanggal) jadi memungkinkan terjadinya salah prediksi sehingga kehamilan tidak bisa dihindarkan secara total. 3. Prolonged lactation (Metode Amenore Laktasi) Metode
amenore
lakktasi
adalah
metode
kontrasepsi
sementara
yang
mengandalkan pemberian air susu ibu (ASI) secara ekslusif, yaitu hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan tambahan makanan/minuman lainnya. Metode ini khusus digunakan untuk menunda kehamilan selama 6 bulan setelah melahirkan. (Proferawati, 2010). Kelebihan dari penggunaan metode ini adalah dapat membantu mengurangi perdarahan setelah melahirkan serta membantu memberi nutrisi yang baik pada bayi.
Kelemahannya adalah hanya mampu melindungi pada 6 bulan pertama dan angka kegagalan kehamilan 6 per 100 wanita per tahunnya. c. Kontrasepsi Mekanik 1. Kondom Terbuat dari karet atau poliuretan, ada kondom untuk pria dan ada pula untuk wanita serta berfungsi sebagai blokir atau barrier sperma. Efektivitas 85%. Kegagalan pada umumnya pada kondom karena tidak dipasang sejak permulaan senggama atau terlambat menarik penis setelah ejakulasi sehingga kondom terlepas dan cairan sperma tumpah ke dalam vagina. Kekurangan alat ini mudah robek bila tergores kuku atau benda tajam lain. Membutuhkan waktu pemasangan dan mengurangi sensasi seksual. ( Wijoyo 2010). Kelebihan: a)
Efektif bila digunakan dengan benar.
b)
Murah dan dapat dibeli secara umum.
c)
Tidak perlu pemeriksaan khusus.
Kekurangan: a)
Efektifitas tidak terlalu tinggi.
b)
Penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi.
c)
Agak mengganggu hubungan Seksual.
d)
Harus selalu tersedia.
2. Spermatisida Bahan kimia katif untuk membunuh sperma, berbentuk cairan, krim atau tisi vagina yang harus dimasukkan ke dalam vagina 5 menit sebelum senggama. Efektivitasnya 71%. Sayangnya bisa menyebabkan reaksi alergi. Kegagalan sering terjadi karena waktu larut yang belum cukup, jumlah spermatisida yang digunakan terlalu sedikit dan vagina sudah dibilas dalam waktu <1 jam setelah senggama (Wijoyo,2010).
Kelebiahan Spermisida mematikan sel-sel sperma sebelum sempat memasuki rahim. Kekurangannya, spermisida ini adalah tidak dapat melindungi organ intim wanita dari bahaya penyakit kelamin atau penyakit seksual yang menular seperti gonorrhea, clamidhia, hepatitis B dan virus HIV/AIDS. Spermisida dapat menimbulkan rasa alergi, infeksi atau luka pada vagina, tidak dapat bekerja efektif tanpad adanya bantuan alat KB lainnya seperti kondom atau diafragma. Serta angka kegagalan yang
masih
memungkinkan terjadinya kehamilan pun masih ada. 3. Vaginal Diafragma Lingkaran cincin dilapisi karet fleksibel ini akan menutup mulut rahim. Dipasang dalam liang vagina 6 jam sebelum senggama. Efektivitasnya sangat kecil. Karena itu harus digunakan bersama spermatisida untuk mencapai efektivitas 80%. Cara ini bisa gagal bila ukuran diafragma tidak pas, tergeser saat bersenggama atau terlalu cepat dilepas (<8 jam) setelah senggama. (Mansjoer, 2001). Kelebihan diafragma yakni seefektif kondom dan dapat dicuci dan digunakan lagi selama satu sampai dua tahun. Kekurangannya, Anda harus menempatkan diafragma sebelum berhubungan seks (sampai 24 jam sebelumnya) dan mencopotnya setelah enam jam. Beberapa wanita mungkin kesulitan menyisipkankannya dan memiliki reaksi alergi (karena terbuat dari lateks). 4. IUD ( Intra Uterine Device) atau Spiral Terbuat dari bahan polyethylene yang diberi lilitan logam, umumnya tembaga (Cu) yang dipasang di rongga rahim. Efektivitasnya 99,2-99,4%. Kelemahan kontrasepsi ini bisa menimbulkan rasa nyeri di perut, infeksi pangul, pendarahan diluar masa menstruasi atau darah menstruasi lebih banyak dari biasanya. (Wijoyo, 2010)
IUS atau intra uterine system adalah bentuk kontrasepsi terbaru yang menggunakan hormon progesterone sebagai ganti logam. Cara kerjanya sama dengan IUS tembaga, ditambah beberapa nilai plus yakni lebih tidak nyeri dan kemungkinan menimbulka pendarahan lebih kecil, menstruasi menjadi lebih ringan (volume darah lebih sedikit) dan waktu haid lebih singkat.(Saifuddin, 2006) Kelebihan: a) Pencegahan kehamilan yang ampuh untuk paling tidak 10 tahun. b) Tidak mengganggu hubungan seks dengan pasangan. c) Tidak terpengaruh obat-obatan. d) Bisa subur kembali setelah IUD dikeluarkan, e) Tidak mempengaruhi jumlah dan kualitas ASI. f)
Dapat mencegah kehamilan di luar kandungan.
Kekurangan: a) Terjadi perubahan siklus haid. b) Bisa merasakan pembengkakan di pinggul. c) Pemasangannya membutuhkan prosedur medis. d) Saat memasang dan mengeluarkan IUD, harus dilakukan tenaga kesehatan terlatih. e) Bisa keluar dari rahim tanpa diketahui, sehingga wanita yang memakai IUD harus rutin periksa ke tenaga kesehatan. f)
Bisa merasakan nyeri setelah 3-5 hari pertama pemasangan.
g) Saat haid, darah yang keluar cukup banyak sehingga bisa menyebabkan kurang darah. d. Kontrasepsi Hormonal 1. Pil Kontrasepsi Kombinasi (OC/Oral Contraseption)
Berupa kombinasi dosis rendah estrogen dan progesterone. Merupakan metode KB paling efektif karena bekerja secara sekaligus, yakni mencegah ovulasi (pematangan dan pelepasan sel telur), meningkatkan kekentalan lender leher rahim sehingga menghalangi masuknya sperma, membuat dinding rongga rahim tidak siap menerima hasil pematangan. (Hartanto 2010 dan Proverawati, 2010) Kelebihan Pil KB ini mudah didapat, namun biasanya para ibu atau wanita lebih memilih pil KB ini dengan menggunakan resep dokter lewat pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Pil KB merupakan salah satu alat kontrasepsi yang paling banyak dipilih oleh kaum wanita atau ibu dari sekian banyaknya jenis alat kontrasepsi. Kekurangan atau kelemahan dari pil KB ini harus dikonsumsi setiap harinya, menimbulkan efek samping seperti pendarahan yang tidak teratur terjadi di luar siklus menstruasi, timbul rasa mual, sakit kepala, dan pusing. Pil KB Terpadu ini tidak disarankan digunakan oleh wanita yang sedang dalam masa menyusui, perokok aktif, berusia 40 tahun keatas, memiliki riwayat penyakit kronis, seperti TBC, diabetes mellitus, jantung, hepatitis, stroke, epilepsi dan kanker.
2. Pil Mini Pil mini hanya mengandung progestin saja (Neretindron, norgestrel, linestrerol). Pil mini cocok untuk ibu menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI. (Proverawati, 2010 dan Saifuddin, 2010) Kelebihan yang dimiliki dari penggunaan pil KB Mini adalah dapat digunakan oleh wanita yang sedang dalam masa menyusui dan mudah didapat di apotik. Kekurangannya,
efek
samping
yang
ditimbulkan
sama
halnya
dengan
menggunakan pil KB terpadu, yakni perdarahan yang tidak teratur, siklus menstruasi yang tidak teratur dan terkadang sakit kepala.
3. Suntik Diberikan 3 bulan sekali (Depoprovera). Sangat ideal untuk wanita yang tidak mengkomsumsi pil harian. (Wijoyo, 2010) Kelebihan: 1.
Mudah digunakan. Hanya sekali suntik setiap tiga bulan dan bisa kembali subur saat ingin dihentikan.
2.
Memberi perlindungan terhadap kanker rahim, kanker indung telur dan pembengkakan pinggul.
3.
Memperkecil kemungkinan kurang darah dan nyeri haid.
4.
Tidak mengganggu hubungan intim dengan pasangan.
5.
Bisa digunakan wanita yang sudah punya anak ataupun baru menikah.
6.
Untuk kunjungan ulang tidak perlu terlalu tepat waktu.
7.
Jika digunakan ibu menyusui enam minggu setelah melahirkan, tidak mempengaruhi ASI.
Kekurangan: a.
Awal pemakaian bisa terjadi bercak darah.
b. Bisa menyebabkan kenaikan berat badan. c.
Setelah setahun menggunakan dan berhenti haid belum teratur.
d.
Kesuburan lambat kembali, membutuhkan waktu empat bulan atau lebih.
4. Implant (KB Susuk) Salah satu jenis kontarsepsi yang pemakainnya dengan cara memasukkan tabung kecil dibawah kulit pada bagian tangan. Proses pemasangannya cukup 1 kali untuk jangka waktu pemakaian 2-5 tahun. Bila berencana untuk hamil, cukup dengan melepasnya kembali. (Proverawati, 2010) Kelebihan:
Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan.
Tidak melakukan pemeriksaan dalam.
Bebas dari pengaruh estrogen.
Tidak mengganggu ASI.
Klien hanya perlu kembali ke klinik jika ada keluhan.
Perdarahan lebih ringan.
Tidak menaikkan tekanan darah.
Mengurangi nyeri haid.
Mengurangi/ memperbaiki anemia.
Melindungi terjadinya kanker endometrium.
Menurunkan angka kejadian kelainan jinak payudara.
Melindungi diri dari beberapa penyakit radang panggul
Kekurangan:
Timbul beberapa keluhan nyeri kepala, peningkatan/ penurunan berat badan, nyeri payudara, perasaan mual, pusing kepala, perubahan mood atau kegelisahan.
Membutuhkan tindak pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan.
Tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi menular Seksual, termasuk HIV/AIDS.
Efektifitasnya menurun jika menggunakan obat-obat tuberkulosis atau obat epilepsi.
Terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi (1,3 per 100.000 Wanita per tahun)
5. Koyo KB (Skin Patch)
Mengandung hormone estrogen dan progestin. Ditempelkan dikulit secara mingguan selama 3 minggu berturut-turut. Pada minggu keempat tidak perlu ditempel agar periode menstruasi berjalan normal. Bagi yang berkulit sensitive sering menimbulkan reaksi alergi. (Wijoyo, 2010). Kelebihan Koyo KB yakni praktis dalam penggunaanya Cuma ditempelkan saja di lengan dan digunakan tiap minggu saja. Kekurangannya yakni sering bermasalah pada proses pencabutannya dan bagi yang berkulit sensitive, koyo KB sering membuat alergi. D. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KB DAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI Keberadaan alat kontrasepsi ini mengundang pro dan kontra dari
berbagai
kalangan masyarakat. Berikut tanggapan masyarakat secara umum mengenai penggunaan alat kontrasepsi. 1.
Anggapan tentang alat kontrasepsi (Kondom) sangat miring karena masih mengakar kuat di masyarakat awam mengenai kondom. Sikap malu-malu dan risih terlihat saat menyinggung alat kontrasepsi berbahan karet atau lateks ini. Pemahaman masyarakat terhadap fungsi kondom masih dinilai rendah. Stigma negatif atau buruk masih melekat erat saat “helm” pengaman beredar bebas di pasaran. Kondom seringkali diasumsikan sebagai alat untuk melakukan kegiatan asusila pasangan bukan suami istri.
2.
Sebagian perempuan lain menganggap bahwa anyaknya anak justru makin memiskinkan keluarga, dan mempersualit pengentasan nasib mereka. banyak orangtua yang sedih dan menyesal karena kebanyakan anak; tidak mampu memberi mereka penghidupan yang layak; tak mampu menyekolahkan mereka sampai jenjang yang tinggi, dan akibatnya anak-anak mereka itu tak mendapat peluang
memperbaiki generasi
mereka.
Umumnya
perempuan yang
menghendaki
pembatasan jumlah anak adalah perempuan yang sudah punya kesempatan belajar dan mencari nafkah sendiri, serta statusnya cukup setara dengan laki-laki dalam masyarakatnya. Makanya Alternatif terbaik adalah dengan mengikuti program Keluarga Berencena ( KB ) atau penggunaan alat kontrasepsi lainnya. 3.
Masyarakat bukan tidak mau ikut program KB, namun karena mahalnya alat KB membuat masyarakat miskin lebih mementingkan kebutuhan dapur dibanding ikut KB. Ini merupakan kegagalan pemerintah dalam menganjurkan suatu kebijakan yang sifatnya longgar.
4.
Tidak masalah sebenarnya banyak anak, yang jadi masalah sebenarnya biaya sekolah yang tinggi dan biaya rumah sakit yang terlalu mahal. Sekolah dan rumah sakit sudah jadi lahan bisnis bagi kalangan orang atas. Selain itu Jaman Orba dulu KB itu gratis sekarang KB itu bayar jadi banyak org miskin yang tidak mampu ikutan KB.
5.
Pendekatan komunikasi publik pemerintah agar rakyat mau menjalankan program KB harus dibenahi. Iklan kampanye massive dengan jargon seragam di media, seperti "dua anak cukup" tidak efektif lagi pada saat ini. Pemerintah harus punya strategi kampanye KB yang efektif kepada setiap strata masyarakat yg tingkat fertilitas dan mortalitasnya tinggi
6.
Program Keluarga Berencana (KB) wajar saja karena semata hanya anjuran pemerintah dalam menekan angka kelahiran yang berdampak pada peledakan penduduk di Indonesia. Keputusan ada di tangan para orang tua, apakah ingin berKB atau tidak. Sebab, manusia hanya bisa berencana dalam menetapkan jumlah anak yang mereka inginkan, Tuhan-lah yang menentukan berapa anak yang kemudian diberikan kepada umat-Nya.
7.
Masyarakat modern beranggapan bahwa beredarnya kondom di pasaran bukan berarti menghalalkan adanya seks bebas dan meningkatkan jumlah penyimpangan moral. Sebenarnya, seks yang aman itu lepas dari status pelakunya, tetapi lebih ke caranya. “Bukan berarti dengan maraknya iklan dan beragamnya produk mendorong orang untuk free sex,” Tentu saja ada alasan yang jelas dalam menyosialisasikan penggunaan kondom, yaitu menghindari kehamilan tidak terencana dan untuk mencegah penularan HIV/AIDS.
E. PANDANGAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PEMBAGIAN
KONDOM
GRATIS 1.
FPI Bandung Raya, menolak keras pembagian kondom gratis ini karena merupakan tindakan yang melanggar norma agama, Pancasila dan Undang-Undang. Kebijakan ini berarti Menkes melegalkan perzinahan, dan menyuruh para mahasiswa, pelajar dan masyarakat melakukan seks bebas dan sekaligus berupaya meliberalkan budaya bangsa dan oleh karena itu FPI menyerukan sikap agar Menkes menghentikan kegiatan ini dan menggantinya dengan yang tidak melanggar norma agama dan kearifan local.
FPI Mengajak kepada seluruh elemen bangsa terutama kaum
muslimin untuk mlawan menteri cabul dengan cara menolak paksa dan sweeping terhadap pembagian kondom ini. Sementara ditanya soal cara lain untuk mengatasi penyebaran virus HIV, menegaskan pemerintah dapat melakukan pencegahan dengan cara menutup tempat lokalisasi. Sebab dengan menutup lokalisasi maka penyebaran HIV akan lebih terkontrol dibandingkan membagikan kondom gratis yang mengundang warga untuk melakukan seks bebas dan perzinahan. Caranya banyak sekali, salah satunya apa yang disampaikan Walikota Bandung kan ingin menutup ikon pelacuran. Kenapa tidak ini saja yang didorong oleh pemerintah, khususnya Menkes supaya dipercepat program ini. Artinya saritem ikon pelacuran,
ikon penyebaran virus HIV kenapa tidak di tutup saja, hal ini lebih efektif dibandingkan membagikan kondom. 2.
Pembagian kondom gratis berpotensi melegitimasi. Upaya pencegahan HIV/AIDS diisi pembagian kondom gratis. Bukankah pendistribusian kondom gratis kepada kalangan remaja, kemudahan mendapat kondom melalui ATM kondom yang ditempuh selama ini akan berpotensi melegitimasi dan meningkatkan hubungan seks di luar nikah? Pada akhirnya, program kondom itu menjadi masalah baru karena akan menyebarkan seks bebas. Melihat manajemen pencegahan HIV/AIDS, sesungguhnya pemakaian kondom merupakan langkah ketiga alias terakhir. Sementara langkah pertama abstinence dan be faithfull, tidak membahana dan membudaya sebagaimana kondom. Seharusnya penggiatan langkah pencegahan HIV/AIDS dalam bentuk abstinence dan be faithfull berupa meningkatkan pengetahuan yang menunjang perubahan perilaku rasanya lebih perlu digalakkan. Setidaknya segencar seperti promosi pemakaian kondom. Lebih mengedukasi masyarakat tentang bahaya seks bebas, penyakit menular seksual, kegagalan meraih cita, beban hidup menikah dini, serta materi-materi motivasi berkreasi dan berkarya di usia muda, motivasi meraih cita-cita, serta pandangan agama mengenai hubungan seksual kiranya bias menjadi paket pelindung remaja dari perilaku seks bebas.
3.
Kondom bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan dan memutus mata rantai perkembangan HIV/AIDS. Untuk itu, kita sangat mengharapkan peran serta seluruh komponen bangsa, terlebih pemerintah, dalam menjalankan program yang konkret. Artinya, pemerintah menjalankan program terukur untuk menurunkan insiden
infeksi
HIV
baru.
Berbagai acara dan kegiatan harus gencar diadakan dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar mencegah virus HIV tersebar, memberikan edukasi-edukasi
mengenai penyakit mematikan disebabkan virus HIV, serta mempercepat respon masyarakat terhadap HIV dan AIDS dengan fokus pada perlindungan perempuan dan perlindungan anak, mencegah infeksi baru, meningkatkan akses pengobatan dan mengurangi dampak dari AIDS. 4.
Perspektif religius-etis berkait pesan implisit dari program itu sendiri. Dari perspektif ini, pembagian kondom secara implisit merupakan semacam dorongan terselubung bagi para pelaku seks bebas (free sex), dalam arti bukan pasangan resmi, untuk meneruskan perilaku tersebut. Kira-kira, konstruksi logis-teologis-etis dirunut demikian: a) Pembagian kondom secara tidak langsung meng”aman”kan perilaku seks antarpasangan yang tidak resmi. b) Karena di”aman”kan, pasangan yang tidak resmi ini semacam mendapat legalisasi tidak langsung untuk terus melakukan perilaku tersebut. c) Maka, program pembagian kondom gratis merupakan program yang ikut mendorong secara tidak langsung kontinuasi dari perilaku seks antar-pasang yang tidak resmi.
5.
Kondom itu sendiri bukanlah barang terlarang secara hokum. Jadi, Menkes bukannya mengabaikan pertimbangan teologis-etis di atas. Program pembagian kondom ini, bisa dianggap sebagai solusi pragmatis [langsung tepat sasaran] terhadap akutnya perilaku seks beresiko tersebut. Menkes melakukan apa yang patut ia lakukan pada koridor kawasan kewenangannya. Bahwa ada yang menarik implikasi seakan-akan pembagian kondom merupakan legalisasi secara implisit untuk melakukan seks bebas, merupakan penarikan implikasi yang tendensius. Pembagian kondom dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap efek buruk dari
kenyataan mengenai adanya perilaku seks bebas, bukan dorongan untuk melakukan seks bebas. 6.
Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Indonesia melakukan aksi di Perempatan Kantor Pos Besar, Yogyakarta, Minggu (1/12). Dalam aksinya mereka menolak segala bentuk upaya penanggulangan aids melalui sosialisasi penggunaan kondom kepada pelajar, mahasiswa serta masyarakat umum karena hal tersebut akan memicu perilaku seks bebas.
7.
BANDA ACEH - Ulama Aceh juga menyebutkan, dengan adanya pembagian kondom gratis malah akan menyebabkan semakin maraknya pergaulan bebas yang seharusnya ditekan agar penyebaran penyakit mematikan tersebut tidak meluas. Beliau meminta semua pihak agar tidak membagikan kondom gratis kepada masyarakat Aceh. Hal tersebut sangat berbahaya karena dapat menambah rusaknya moral masyarakat, khususnya remaja-remaja Aceh. Jika pemerintah khususnya menteri kesehatan ingin menekan jumlah masyarakat yang tertular penyakit HIV/AIDS, pembagian kondom tersebut bukanlah solusi. Aceh menolak pembagian kondom gratis karena kegiatan yang sangat tidak baik karena tidak mendidik masyarakat agar menjauhi pergaulan bebas.
8.
Komisi X DPR RI, mengecam program penanggulangan Aids melalui sosialisasi pemakaian kondom kepada masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa sebab, secara tidak langsung ini mengajarkan kepada masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa, bahwa melakukan seks di luar pernikahan legal asal menggunakan kondom.
Hal
kontraproduktif,
ini
akan
berpotensi
kondomisasi
berarti
memicu
perilaku
liberalisasi
seks
bebas
yang
perzinahan
yang
akan
mendatangkan kutukan Allah, dan hidup tidak berkah. Beliau juga mengungkapkan sangat mendukung berbagai upaya penanggulangan penyakit AIDS akibat seks
bebas di luar pernikahan melalui pendidikan, dengan pendekatan moral dan agama,tetapi dengan bentuk sosialisasi tentang bahaya seks sebelum menikah, seks bebas atau bergonta-ganti pasangan seksual, pelacuran, pornografi, narkoba dan menjauhi perilaku Lesbi Gay Biseksual Transgender (LGBT) untuk menghindari resiko bahaya penularan virus HIV dan AIDS.
HASIL SURVEI MASYARAKAT Dari hasil survey yang kami lakukan ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat tentang fenomena kondom gratis ini, tapi pemakalah akan menyantumkan beberapa saja di dalam makalah ini karena dari sekian banyak nara sumber mempunyai argumen yang sama, sebagai berikut: a.
Bapak Sukijan (Penjual): Menganggap bahwa semua itu tidak penting, yang terpenting adalah bagaimana dia bisa berjualan dengan lancar, dan selama wacana itu tidak mempengaruhi dagangannya, diapun sependapat. Tapi juga sebaliknya.
b.
Bapak Mujahidin (Pemuka Agama): Beliau tidak setuju dengan wacana Pekan Kondom Nasional yang diadakan oleh Menkes (Menteri Kesehatan), beliau juga memberikan solusi alangkah lebih terpuji apabila dari pemerintah lebih mengutamakan untuk memberikan edukasi-edukasi yang lebih bermanfaat, dimana kita dapat mengetahui bahaya dari HIV dan AIDS itu sendiri.
c.
Santriwati (Mahasiswi) dia adalah salah satu yang menjadi korban pembagian kondom. Selain itu, dia mengaku terkecoh dengan pembagian tersebut, dia mengira hanya buku AIDS saja yang dibagikan, namun rupanya di dalam buku AIDS tersebut ditempelkan 3 kondom. Dia juga merasa terlecehkan dengan program itu, ”Pastinya ngerasa dilecehkan banget secara aku pakai jilbab ternyata masih dikasih juga,” sesalnya.
d.
Saudara Imron Ghozaly (Mahasiswa): Dia mempunyai anggapan bahwa Pemerintah lebih baik mengadakan Pekan Seks Nasional dari pada Pekan Kondom Nasioanal, dia menganggap bahwa secara tidak langsung pemerintah telah memberikan legalitasisasi seks bebas. Dia mempunyai pendapat seharusnya pemerintah membagikan songkok atau sejenisnya dan membagikan kerudung gratis untuk para remaja di Indonesia.
e.
Ibu Sri Hartatik (Bidan): Beliau setuju-setuju saja dengan wacana yang sedang buming ini, tapi beliau juga tidak semata-mata setuju dengan wacana ini. Beliau setuju tapi dengan catatan pembagian kondom ini dibagikan di tempat-tempat yang memang rentan terkena virus HIV dan AIDS. Tidak sembarangan dibagikan kepada para remaja.
f.
Fadil Rizki Aprilyan (Pelajar): Dia sangat setuju langkah yang dibuat oleh Menkes tentang wacana ini, dia berpendapat bahwa kenapa ketika kita mendengar kata kondom identik dengan freesex, padahal kondom adalah termasuk alat medis yang membantu pencegahan virus HIV/AIDS dan program KB, dia menganggap bahwa pola pikir kita harus lebih dewasa dengan realita yang ada di kehidupan sehari hari. Pemerintah telah tepat untuk agenda ini, pemerintah tidak sematamata hanya membagikan kondom tapi pemerintah juga menyediakan bus yang juga disa kita bisa berkonsultasi bagaimana dan apa sebenarnya HIV/AIDS itu. “toh kita juga tau, jauh-jauh hari sebelum wacana ini ada, sudah banyak para pelajar dan mahasiswa yang sudah melakukan seks bebas”, kata dia sembari tertawa.
g.
Rasmah (Mahasiswi) Menolak adanya pekan kondom nasional di Indonesia. Pekan kondom tidak memberikan dampak signifikan terhadap turunnya angka
penderita AIDS di Indonesia, angka penderita AIDS semakin bertambah. Kondom bukan solusi. h.
Haidir (mahasiswa) Menolak pembagian kondom yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut akan menjadi pintu dari perbuatan seks bebas.
i.
Roby (Guru) Mendukung segala bentuk penanggulangan AIDS yang sesuai dengan norma dan nilai agama tanpa harus membuka kesempatan untuk merusak moral anak-anak Indonesia.
j.
Akbar (Mahasiswa) Mengajak Masyarakat Indonesia untuk terus memberi dukungan
dan
kepedulian
kepada
para
penderita
AIDS
tanpa
harus
mengucilkannya dari masyarakat k.
Eny (Mahasiswa) Meminta kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk berperan aktif mencegah HIV/AIDS tanpa harus merusak moral bangsa Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Fitria,
Eva.
2013.
Macam-Macam
Alat
Kontrasepsi.
kesehatan.blogspot.com/2013/03/macam-alat-kontrasepsi.html.
http://caraDiakses
tanggal 18 Januari 2014. Hanafiah,
Junaidi.
2013.
Pembagian
Kondom
Gratis
Ditentang.
http://sosbud.kompasiana.com/2013/12/03/pembagian-kondom-gratis-lirikandari-atas-dan-bawah-615130.html. Diakses tanggal 18 Januari 2014. Kardianan.2009. Journal of Pelayanan Kontrasepsi (Internet). Available from : (http//.www.info-kia.com.id) (Accessed 12 Des 2013). Kartika, Eny. 2013. Mengenal Kelebihan & Kekurangan 6 Metode Kontrasepsi.http://carakesehatan.blogspot.com/2013/03/macam-alat-kontrasepsi.html.
Diakses
tanggal 18 Januari 2014. Tukiran. 2010. Program Keluarga Berencana (KB). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
BIODATA KELOMPOK NAMA
: erli angraeni
NIM
: 106704014
TTL
: maros, 7 juni 1992
ASAL DAERAH
: takalar
ALAMAT
: btn pemda blok e 22 no.30
NAMA
: erni irmawanti hamzah
NIM
: 106704018
TTL
: pinrang, 6 juni 1992
ASAL DAERAH
: pinrang
ALAMAT
: jl. Toddopuli 10 blok g3/4
NAMA
: anugrah mattewakkang
NIM
: 10670405040
TTL
: gowa, 11 september 1992
ASAL DAERAH
: gowa
ALAMAT
:
NAMA
: andi nurwahida razak
NIM
: 106704006
TTL
: Makassar, 4 desember 1991
ASAL DAERAH
: makassar
ALAMAT
: jl. Btn minasaupa blok j3/2
NAMA
: afdilla noviastri
NIM
: 106704034
TTL
: bone, 4 november 1991
ASAL DAERAH
: bone
ALAMAT
: jl. Green sudiang blok a/7
BAB VII PROSPEK LEMBAGA KEPENDUDUKAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH
OLEH: KELOMPOK 7 DALIPA ASTUTI
106704047
AMRIANI DEWI
106704049
LISNAWATI
106704025
M.HASRUL
106704031
FIA ANGRAENI
106704044
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan di negara dengan wilayah dan penduduk besar, seperti Indonesia, sangat sulit untuk dilakukan dengan pendekatan sentralistis. Pemerintah pusat akan dihadang berbagai keterbatasan kalau dia menempatkan diri sebagai regulator sekaligus pelaksana kebijakannya. Oleh karena itu, perkembangan manajemen pemerintahan cenderung menghendaki adanya pemerintah daerah (pemda) yang kuat dan berkemampuan tinggi. Kekuatan dan kemampuan itu diperlukan bagi pengembangan daerah dan masyarakatnya, serta guna menjamin pemenuhan kepentingan nasional. Pengalaman Indonesia dengan sistem sentralistis selama ini memperlihatkan bahwa dalam jangka pendek dan menengah sistem ini berhasil menstabilkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi nasional. Tetapi, dalam jangka panjang tidak mampu meredam potensi konflik yang bahkan mengarah ke disintegrasi bangsa. Situasi itu ingin diperbaiki dengan kebijakan desentralistis dan otonomi daerah. Sistem desentralistis dalam jangka pendek dan menengah akan membuat kondisi politik, sosial, dan ekonomi nasional goyah, tetapi dalam jangka panjang akan dapat menstabilkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa prinsip dalam mengembangkan kelembagaan dalam sistem birokrasi yang baik, yaitu kelembagaan harus dibentuk mengikuti kewenangan yang ada dan bukan sebaliknya kewenangan dikembangkan berdasarkan kelembagaan yang tersedia dan kewenangan yang ada bukan berarti harus diikuti dengan pembentukan suatu kelembagaan yang utuh, namun perlu dikaji dengan seksama bentuk kelembagaan yang sesuai untuk melaksanakan kewenangan tersebut selanjutnya dalam birokrasi modern berlaku prinsip efisiensi yaitu jumlah lembaga pemerintah diupayakan “seramping” mungkin. Prinsip efisiensi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa tidak seluruh masalah harus diurus oleh pemerintah serta pemerintah lebih berperan sebagai “pengarah” daripada „pelaksana‟. Oleh karena itu pembahasan prospek lembaga kependudukan dalam era otonomi daerah, sebagaimana topik bahasan pada saat ini, harus berada dalam konteks ketiga prinsip di atas II. PEMBAHASAN A. Peraturan Pemerintah Tentang Kependudukan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia; b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; d. bahwa keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan; e. bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata; f. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Mengingat : Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.
PERKEMBANGAN
Pasal I Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. 3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. 4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 7. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 9. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. 10.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 11.Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 12.Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan
generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. 13.Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya. 14.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 15.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat. Bagian Kedua Prinsip Pasal 3 Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas: a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan; b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup; c. partisipasi semua pihak dan gotong royong; d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat; e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat; Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 (1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. (2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. (http://www.hsph.harvard.edu/population/policies/indonesia.population09.pdf) B. Kebijakan Kependudukan Pada Masa Orde Lama (Soekarno) Kebijakan kependudukan dari masa ke masa terus mengalami transisi mulai dari kebijakan keluarga berencana, dimana setiap pemimpin yang berkuasa memiliki orientasi
serta arah kebijakan keluarga berencana yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tercipta karena perbedaan sudut pandang dalam menempatkan jumlah penduduk (populasi) sebagai objek atau faktor penunjang dalam tercapainya tujuan pembangunan sosial. Pada masa orde lama, kebijakan keluarga berencana kurang diperhatikan, soekarno menganggap bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan asset Negara yang sangat penting, sehingga ia tidak menganjurkan adanya program keluarga berencana. Dinamika transisi perubahan kebijakan Keluarga Berencana dari rezim ke rezim merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kajian sejarah demografi, dan terlebih apabila fenomena tersebut dihubungkan dengan kondisi lonjakan pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini yang sangat pesat. Lonjakan Penduduk Indonesia Mengkhawatirkan Keluarga Berencana atau disingkat KB merupakan program yang ada di hampir setiap Negara berkembang, termasuk Indonesia, program ini bertujuan untuk mengontrol jumlah penduduk dengan mengurangi jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan usia 15- 49 tahun, yang kemudian disebut dengan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR). dengan pengaturan jumlah anak tersebut diharapkan keluarga yang mengikuti program ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka. Penerapan keluarga berencana biasanya dilakukan pada saat pemerintah kurang mampu untuk mengimbangi tingkat laju pertumbuhan penduduk, dengan kebutuhan serta fasilitas yang dapat menjamin kesejahteraan penduduknya. Sebenarnya jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi penggerak yang kuat jika penduduknya berkualitas. Namun potensi dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar kurang mampu dioptimalkan oleh pemerintah, hal ini terlihat dari daya saing Indonesia yang masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Negara lain, bahkan negara-negara Afrika. Berdasarkan data Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2010 menempati posisi ke-108 dari 169 negara, dan posisi keenam dari negara-negara di ASEAN. Selain itu banyaknya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan serta fasilitas, menimbulkan berbagai macam persoalan sosial, mulai dari meningkatnya
angka
kriminalitas,
pemukiman
kumuh,
kemacetan,
kerusakan
lingkungan, persaingan yang ketat dalam memperoleh lapangan pekerjaan, hingga pelayanan kesehatan yang buruk. LPP Indonesia membesar selama 10 tahun terakhir, padahal 20 tahun sebelumnya selalu mengecil. Distribusi penduduk pun kurang merata,
luas dari pulau Jawa dan Madura yang kurang dari 7 persen dari total luas daratan Indonesia, masih harus menampung 57,64% atau sekitar 136 juta jiwa penduduk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat ini disebabkan program Keluarga Berencana kurang mendapat prioritas dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut terlihat dari pemotongan jumlah anggaran bagi program Keluarga Berencana, serta setelah orde baru runtuh kementrian yang menangani kependudukan ditiadakan, sehingga terjadi kesulitan berkoordinasi dengan kementrian lain apabila terjadi permasalahan penduduk. Selain itu sistem pergantian kepemimpinan politik setiap 5-10 tahun membuat pemimpin lebih fokus dalam program jangka pendek demi menunjang keberlangsungan kekuasaan, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil program kependudukan yang dampaknya baru dirasakan 20-30 tahun kemudian. 1. Pengendalian Penduduk Pra Proklamasi Kemedekaan Kebijakan mengenai kependudukan sebenarnya sudah dimulai antara tahun 1920an dan 1930an, pada masa itu mulai terjadi pembatasan jumlah kelahiran, perdebatan tersebut terjadi di benua eropa, dan Amerika. Tidak terkecuali Hindia Belanda. Berkembangnya populasi yang sangat cepat di Jawa sebenarnya sudah dipredikasi pada tahun 1930, setelah diadakan sensus pada tahun 1930. Permasalahan penduduk di pulau Jawapun mulai terjadi, dimana menurut vandenbosch jumlah lahan yang telah diekploitasi untuk keperluan pertanian telah mencapai batasnya. Upaya untuk mengurangi angka kelahiran sebenarnya sudah disuarakan oleh van Valkeburg, namun sangat disayangkan bahwa pendapatnya kurang didengar, namun ia tetap gigih untuk memperjuangkan hal tersebut. Berkembangnya jumlah penduduk yang sangat cepat merupakan implikasi dari adanya industrialisasi yang mulai digalakkan pemerintah Hindia Belanda. Pembangunan Industrialisasi dan usaha perkebunan tersentralkan dipulau Jawa, ketimbang pulau-pulau di luar Jawa. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa distribusi penduduk terbesar dari zaman kolonial hingga pasca proklamasi kemerdekaan tetap berada di pulau Jawa. Distribusi penduduk yang tidak merata juga menimbulkan beberapa persoalan sosial dan ekonomi. Upaya untuk melakukan kontrasepsipun sebenarnya sudah dilakukan, akan tetapi pada masa kolonial upaya tersebut terhambat oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Pada masa itu pemerintah kolonial melarang adanya publikasi atau periklanan ala-alat kontarsepsi. Sehingga hanya sedikit alat-alat kontrasepsi yang diketahui oleh penduduk. Selain itu harga alat-alat kontrasepsi yang mahal, serta
moralitas agama turut menghambat adanya program keluarga berencana, sehingga angka kelahiran tetap saja tinggi. Perang dunia ke dua juga telah menggangu isu-isu keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, karena pada massa tersebut pemerintah kolonial lebih terfokus untuk menghadapi ancaman serbuan Jepang ke Hindia Belanda. 2. Orde Lama dan Baby Boom Setelah Hindia Belanda berhasil dikuasai dengan mudah, seluruh instansi kolonial di rombak total oleh pemerintah pendudukan Jepang, termasuk adanya kerjasama pemerintah pendudukan Jepang dengan para nasionalis Indonesia Sehingga Belanda mengalami kesulitan untuk berkuasa kembali ketika Perang Dunia berakhir, karena Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannnya. Pemerintahan Soekarno yang dimulai pada tahun 1945 memunculkan pemerintahan yang baru, atau disebut dengan orde lama. Awal pemerintahan Soekarno mendapatkan suatu tantangan untuk memulihkan kembali perekonomian yang hancur, dan yang paling penting ialah usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda, yang ingin kembali berkuasa dengan melakukan dua kali agresi ke Indonesia, dan memecah belah persatuan dengan mendirikan negara boneka. Selain itu pemerintahan Soekarno juga disibukkan dengan konflik internal, yang terjadi di tubuh militer, serta pemberontakanpemberontakan separatis. Adanya situasi yang tidak kondusif serta kestabilan politik pada masa-masa awal pemerintahan Soekarno membuat program pemerintahan mengenai keluarga berencana menjadi tidak dapat diwujudkan, bahkan pada tahun 1950 Soekarno tidak memiliki gambaran tentang konsep keluarga berencana. Pada waktu yang sama, sejumlah negara berkembang mulai mengakui masalah tentang tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang mengacu pada perencanaan pembangunan, dan tingginya tingkat kesuburan yang juga mengacu pada kesehatan ibu dan anak. India dan China misalnya mengeluarkan kebijakan keluarga berencana pada tahun 1953 dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kesuburan dan pertumbuhan. Walaupun India dan China telah mengeluarkan kebijakan program keluarga berencana, namun kondisi tersebut tidak berlaku di Indonesia. Karakteristik Soekarno yang berani, membuat ia menolak beberapa saran dari pemerintah asing khususnya negara-negara barat utuk tetap tidak melakukan program keluarga berencana.
Seperti yang dialami oleh Louis Fischer, dimana ia mengkritik kebijakan Soekarno yang tidak melakukan pengendalian tingkat kelahiran. Hal tersebut ia ungkapkan ketika mereka mengunjungi kompleks kumuh militer, lingkungan miskin, dan desa-desa di Jawa, Bali, dan Sulawesi. Setelah melihat realita tersebut Fischer menemukan kemiskinan merupakan sesuatu ancaman serius, karena tercermin dalam keletihan para ibu muda dengan lima, delapan, atau bahkan tiga belas anak. Fischer menyarankan agar Soekano mlakukan usaha pengendalian penduduk, dan melengkapi rakyatnya dengan rumah serta pendidikan yang lebih baik. Namun saran dari Fischer itu malah ditolak oleh Soekarno. Fischer tidak mampu meyakinkan Soekarno dengan menggunakan argumen pada hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, tetapi justru Soekarno dapat menerima argumen untuk jarak kelahiran, sebagai upaya untuk melindungi kesehatan ibu dan mengurangi beban keluarga. “Tetapi”, presiden juga mengatakan, “jangan menulis bahwa saya mendukung pembatasan kelahiran”. Soekarno malah memiliki pendapat sebaliknya, bahwa adanya pengendalian penduduk merupakan indikasi adanya penurunan moralitas yang ia temukan dalam masyarakat barat. Soekano justru beranggapan kepada wanita yang memiliki anak banya tersebut sebagai model kekuatan, kecantikan, dan ketahanan. Soekarno juga beranggapan bahwa Indonesia tidak perlu kebijakan mengenai pembatasan kelahiran, hal tersebut diungkapkannya berulang kali dalam pendapatnya mengenai pengendalian populasi: “Kita tidak seharusnya memiliki kontrol kelahiran di sini, solusi saya lebih mengeksploitasi tanah, karena jika Anda mengeksploitasi seluruh tanah di Indonesia Anda dapat memberi makan 250 juta orang, dan saya tahu saya hanya punya 103 juta. itu adalah presiden Afganistan Mohammad Ayub Khan yang melihat begitu banyak anak di Indonesia, mengatakan: Soekarno, saya gemetar ketika saya melihat anak-anak. Anak-anak membuat masalah. Ya, negara Anda yang miskin, kataku. di negara saya semakin banyak semakin baik”. T: Bagaimana anda menggambarkan keadaan Indonesia 20 tahun mendatang? J: (tertawa).. ooh. Negara terkaya di dunia. (Khrisner 1964:84) Pernyataan tersebut melihat bahwa dalam pemerintahan orde lama, Soekarno merupakan seorang yang pro-natalis dan anti terhadap keluarga berencana. Serta satu hal yang harus diketahui bahwa ternyata optimisme Soekarno terhada jumlah penduduk yang
besar
dengan
peningkatan
pembangunan
ekonomi
yang
akhirnya
mampu
mensejahterahkan rakyatnya ternyata meleset. (Terence H. Hull dalam artikel, The Political Framework for Family Palnning in Indonesia: Three decades of Development) C. Kebijakan Kependudukan Pada Masa Orde Baru (Soeharto) Kebijakan kependudukan pada masa orde lama sangat kontradiksi kebijakan itu terjadi ketika soeharto naik, dan orde baru dibawah kepemimpinannya menganjurkan bahkan mewajibkan (untuk kalangan PNS) untuk setiap keluarga mengikuti program KB. Pada masa orde baru terdapat angin perubahan kebijakan kependudukan. Pada tahun 1965 terjadi kudeta yang disebut G 30 S dan aksi penolakan terhadap PKI. Peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya berujung dengan turunnya Soekarno dari tampuk kepemimpinan. Selain itu muncullah Soeharto dan orde barunya yang akan membawa angin perubahan dalam kebijakan kependudukan di Indonesia. Soeharto yang sangat pro barat memiliki kebijakan yang berbeda dengan Soekarno, dalam hal kependudukan pun Soeharto mendapat bantuan dari USAID dan UNFPA. Sehingga program kebijakan kependudukan Soeharto berasal dari saran-saran negara barat. Selain itu Soeharto juga berhasil mengatasi hambatan berupa moralitas agama, yang seperti diketahui moralitas agama merupakan salah satu hal yang mempengaruhi lancar atau tidaknya program pengendalian penduduk. Dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) membuat suatu fatwa atau resolusi yang intinya mengizinkan adanya kontrasepsi dan mendukung kebijakan pemerintah tentang pengendalian penduduk. Suatu hal yang sangat fenomenal, mengingat gerakan moralis agama merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan pengendalian penduduk. Seperti yang diketahui bahwa di Philipina moralias agama menentang keras konsep pengendalian pendudukan (Kontrasepsi) dengan kelembagaan gereja katolik sebagai garda terdepan, dimana gereja Katolik memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Akibatnya, kebijakan pengendalian penduduk di Philipina kurang diperhatikan, hal ini terlihat dengan minimnya fasilitas layanan untuk kesehatan reproduksi. Orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto berhasil mengatasi beberapa hambatan terbesar, dan sukses untuk merangkul kaum Moralis Agama (MUI), selain itu Soeharto menandatangani Pimimpinan Dunia 'Deklarasi Kependudukan pada tahun 1967 sebagai bukti komitmennya untuk mengurangi jumlah laju pertumbuhan penduduk. Setahun kemudian Soeharto membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), Pada
tahun 1970 terjadi peningkatkan status dari LKBN menjadi dewan koordinasi (BKKBN) dengan ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran sentral Soeharto dalam pembentukan program keluarga berencana, dan dukungannya yang teguh dalam pelaksanaannya, diakui secara internasional dengan pemberian award 1989 dari Penduduk PBB. Sementara tidak ada keraguan bahwa Soeharto membuat kontribusi yang luar biasa untuk program ini, hal itu dilakukan sebagai upaya penting dalam memberikan wawasan bagi mereka yang berada dalam kesulitan nyata serta sebagai jawaban untuk mengatasi penolakan serta permusuhan terhadap keluarga berencana. (Terence H. Hull, dalam artikel The Political Framework for Family Palnning in Indonesia: Three decades of Development) B. Kebijakan Pemerintah Pada Masa Reformasi Jumlah penduduk yang berhasil dipindahkan dalam program transmigrasi, terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian tetap tidak bisa mengejar bertambahnya jumlah penduduk di pulau Jawa. Sebab fertilitas di pulau Jawa jauh melebihi angka penduduk yang dapat dipindahkan ke luar pulau Jawa. Dengan demikian, jika dilihat dari aspek demografis yang dikaitkan dengan pengurangan penduduk di pulau Jawa, program transmigrasi ini tidak mencapai sasarannya. Diakui pula oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, bahwa pelaksanaan transmigrasi yang telah dilaksanakan hingga jaman orde baru belum memberikan pengaruh yang merata, baik ditinjau dari sisi mikro yaitu tingkat perkembangan UPT/Desa, maupun makro yaitu pada percepatan pertumbuhan wilayah. Pembangunan transmigrasi pun belum berhasil menjadi pendorong pembangunan, karena belum dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan wilayah. Mengingat kondisi seperti di atas, perlu dicari paradigma baru dalam pembangunan transmigrasi. Paradigma baru yang sudah jauh berbeda dengan paradigma lama, terjadi dengan dikeluarkannya Undangundang No. 5/1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah persebaran penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa tujuan transmigrasi adalah: (1) untuk meingkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Melalui tujuannya itu diharapkan rakyat Indonesia yang berada di luar the circular flow of income dalam sistem ekonomi nasional bisa lebih cepat mencapai tingkat kesejahteraannya. Terjadinya ketimpangan akibat strategi industrialisasi yang terlalu bertumpu di pulau Jawa yang telah menyebabkan ketimpangan antar daerah dapat dikurangi. Gejala disintegrasi dan separatis memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat termasuk dari pihak Departemen Transmigrasi dan PPH. Penyempurnaan pelaksanaan transmigrasi yang diperlukan antara lain, agar transmigrasi diupayakan secara merata di wilayah tanah air, dan pemukiman transmigran tidak merupakan enclave serta memiliki keterkaitan
fungsional
dengan
kawasan
di
sekitarnya.
(http://hestyborneo.blogspot.com/2012/04/perubahan-mobilitas-penduduk-padamasa.html) C. Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Megawati Pada masa pemerintahan megawati tidak terlalu memberikan sumbangsi terhadap pengurangan angka kelahiran. Meskipun program Keluarga Berencana terus dilaksanakan tapi tidak terlihat adanya perubahan dari jumlah kelahiran yang tetap bertambah. Jauh berbeda pada masa orde baru dimana program Keluarga Berencana mengalami masa keemasannya, pada era pemerintahan megawati tidak nampak perubahan yang ditunjukkan dari hasil program keluarga berencana yang meskipun terus dilanjutkan oleh pemerintahan pada masa ini. D. Kebijakan Pemerintah Pada Masa Kabinet Indonesia Besatu Perubahan sistem pemerintaha di era pasca kepemimpinan orde Baru membawa sejumlah problema dan implikasi di dalam pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Hampir semua kebijakan pembangunan yang telah berhasil pada era orde baru berangsur ditiggalkan oleh pemerintah pada era Reformasi sampai saat ini (era SBY/kabinet bersatu), sehingga hasil yang dicapai pada PELITA I hingga PELITA V, bagai sirna ditelan zaman. Pertumbuhan penduduk telah berhasil dikendalikan pada pelita III sampai Pelita V, namun saat ini masalah kependudukan muncul kembali sebagai sebuah masalah yang harus memdapat penangan yang serius karena hasil sensus pendudu tahun 2010 mengindikasikan bahwa terjadi ledakan penduduk yang besar. Terjadinya ledakan penduduk dalam kurun waktu Tahun 2000-2010, merupakan dampak dari pada perubahan para digma pembangunan kependudukan yang tidak mendasar, hanya karena ingin mengubah kebijakan dan tidak mengikuti paradigma dan kebijakan pembangunan yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah orde baru. Paradigma pembangunan sejak
pemerintahan reformasi sampai pemerintahan Kabinet bersatu tidak lagi memiliki garisgaris haluan pembangunan yang jelas sehingga kebijakannya berorientasi jangka pendek dan terkesan bermuatan politis. Pemerintah hanya dapat berkonsentrasi mengurus negara pada saat baru dilantik dan setelah itu tidak lagi memikirkan negra tetapi lebih berorientasi pada kemenangan Pemilu dan Pilkada, sehingga banyak kepentingan masyarakat terlupakan dan tergantikan dengan kepentingan pribadi. Sinyalemen bahwa pelaksanaan Program KB Nasional dalam era desentralisasi ini memang semakin mengendor telah dilontarkan oleh Kusuma dan Budi Wahyuni (dalam Faturahman,2004) bahwa penyerahan urusan kewenangan KB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyebabkan
persoalan
yang
rumit
dan
memberatkan
APBD
karena
harus
mengalokasikan sejumlah dana tertentu. Sukamdi (dalam dalam Faturrahman, 2004), menyatakan bahwa “pada tingkat tertentu, khususnya terkait dengan desentralisasi, keberhasilan kebijakan kependudukan yang telah dicapai selama ini terancam karena berbagai sebab, antara lain adanya tuntutan yang sangat kuat, agar semua dampak dari perubahan tersebut memperoleh respon secara memadai, khususnya pada tingkatkebijakan” Dwiyanti (2000), mengatakan bahwa hal yang paling penting berkaitan dengan implikasi terhadap perkembangan kependudukan di masa akan datang adalah patut dipertanyakan keberlanjutan kebijakan kependudukan secara komprehensif. Lebih Lanjut Dwiyanti (2000) mengemukakan bahwa menyerahkan kebijakan kependudukan yang ada selama ini kepada masing-masing sektor cenderung menyebabkan kebijakan pendudukan terkotak-kotak, tumpang tindih, dan saling berbenturan. Namun menurut Sukamdi (2004) bahwa pelaksanaan Otonomi daerah dalam konteks kebijakan penduduk telah menimbulkan berbagai persoalan dengan berbagai alasan yang pada dasarnya program kependudukan/KB tidak menguntungkan daerah secara material sehingga kebijakan tersebut dianggap bukan prioritas. Masalah masalah seperti itu dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Banyak program KB dilakukan dengan setengah hati sehingga hasilnya sangat berbeda dengan keberhasilan pada era pemerintahan Orde Baru sehingga hasil yang dicapai pada PELITA I hingga PELITA V, bagai sirna ditelan zaman. Pertumbuhan penduduk telah berhasil dikendalikan pada pelita III sampai Pelita V, namun saat ini masalah kependudukan muncul kembali sebagai sebuah masalah yang
harus memdapat penangan yang serius karena hasil sensus pendudu tahun 2010 mengindikasikan bahwa terjadi ledakan penduduk yang besar. Terjadinya ledakan penduduk dalam kurun waktu Tahun 2000-2010, merupakan dampak dari pada perubahan para digma pembangunan kependudukan yang tidak mendasar, hanya karena ingin mengubah kebijakan dan tidak mengikuti paradigma dan kebijakan pembangunan yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah orde baru. Paradigma pembangunan sejak pemerintahan reformasi sampai pemerintahan Kabine t bersatu tidak lagi memiliki garis-garis haluan pembangunan yang jelas sehingga kebijakannya berorientasi jangka pendek dan terkesan bermuatan politis. Pemerintah hanya dapat berkonsentrasi mengurus negara pada saat baru dilantik dan setelah itu tidak lagi memikirkan negra tetapi lebih berorientasi pada kemenangan Pemilu dan Pilkada, sehingga banyak kepentingan masyarakat terlupakan dan tergantikan dengan kepentingan pribadi. Sinyalemen bahwa pelaksanaan Program KB Nasional dalam era desentralisasi ini memang semakin mengendor telah dilontarkan oleh Kusuma dan Budi Wahyuni (dalam Faturahman, 2004) bahwa penyerahan urusan kewenangan KB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyebabkan persoalan yang rumit dan memberatkan APBD karena harus mengalokasikan sejumlah dana tertentu. Sukamdi (dalam Faturrahman, 2004), menyatakan bahwa pada tingkat tertentu, khususnya terkait dengan desentralisasi, keberhasilan kebijakan kependudukan yang telah dicapai selama ini terancam karena berbagai sebab, antara lain adanya tuntutan yang sangat kuat, agar semua dampak dari perubahan tersebut memperoleh respon secara memadai, khususnya pada tingkat kebijakan Dwiyanti (2000), mengatakan bahwa hal yang paling penting berkaitan dengan implikasi terhadap perkembangan kependudukan di masa akan datang adalah patut dipertanyakan keberlanjutan kebijakan kependudukan secara komprehensif. Lebih Lanjut Dwiyanti (2000) mengemukakan bahwa menyerahkan kebijakan kependudukan yang ada selama ini kepada
masing-masing sektor cenderung
menyebabkan kebijakan pendudukan terkotak-kotak, tumpang tindih, dan saling berbenturan. Namun menurut Sukamdi (2004) bahwa pelaksanaan Otonomi daerah dalam knteks kebijakan penduduk telah menimbulkan berbagai persoalan dengan berbagai alasan yang pada dasarnya program kependudukan/KB tidak menguntungkan daerah secara material sehingga kebijakan tersebut dianggap bukan prioritas. Masalah masalah seperti itu dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan Program
Kependudukan dan Keluarga Berencana. Banyak program KB dilakukan dengan setengah hati sehingga hasilnya sangat berbeda dengan keberhasilan pada era pemerintahan Orde Baru. Perubahan pardigma pembangunan Nasional di bidang Keluarga Berenca, membawa implikasi yang luas dalam pembangunan Nasional. Salah satu implikasinya adalah terjadinya ledakan penduduk yang sangat hebat sebagaimana digambarkan oleh hasil sensus penduduk tahun 2010 yang lalu. Fenomena Baby boom terjadi sebagai dampak dari pada perubahan kebijakan kependudukan dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan pada era reformasi dengan bergulirnya desentralisasi menimbulkan persepsi dan respon yang berbeda di kalangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Terjadi ketidak seragaman di antara pemerintah daerah seperti kelembagaan institusi KB hanya berada di bawah naungan instansi tertentu, misalnya berada di bawa Dinas Kependudukan, Badan pemberdayaan dan sebagainya, sehingga kebijakan masingmasing daerah terhadap program KB tidak seragam dan hasilnya tidak maksimal. Untuk mengembalikan, kondisi program KB seperti pada masa lampau pada era pemerintahan orde baru,harus dilakukan Revitalisasi program KB demi mengembalikan citra program saat ini yang dipandang mundur di dalam pelaksaanan dan implementasi program maupun Kebijakannya. Hal itu sejalan dengan ungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaan pada tahun 2008, disampaikan bahwa: Pemerintah juga melakukan Revitalisasi program KB yang sempat terbengkalai setelah krisis yang lalu. Program KB harus terus kita giatkan dan kita tigkatkan, untuk menjaga agar kecenderungan laju pertumbuhan penduduk semakin rendah, pemerintah daerah di garis depan dalam sosialisasi dan implementasi program keluarga Berencana (SBY, 2008). Memperhatikan fenomena maupun isu yang berkembang ditubuh BKKBN sejak era reformasi hingga Kabinet bersatu, program KB mengalami kemunduran dan harus dibangun kembali melalui institusi BKKBN sebagai institusi yang mengurus program KB. BKKBN harus ditata kembali seperti sedia kala, dan melakukan pembenahan pada institusi dan sumber daya manusia (PLKB), menjadi lembaga yang Otonom mengurusi masalah KB sehingga kebijakan dan istruksi harus seragam mulai dari pusat sampai daerah Kabupaten/Kota. ( dikutip dari artikel Policy Brief yang ditulis oleh Syamsu Nujum, peneliti pada Lembaga Kajian Demografi – Universitas Muslim Indonesia)
E. Kasus-Kasus dalam Otonomi Daerah Menurut Rozy Munir dan Priyono Tjiptoheriyanto (1986:140) ada beberapa masalah yang bertalian dengan banyaknya penduduk akan menimbulkan, misalnya di bidang pendidikan, penyediaan bahan makanan, perumahan (salah) a. Pendidikan Menurut sensus penduduk 1971, jumlah penduduk Jakarta yang berumur 10 tahun ke atas dan yang tidak bisa baca tulis berjumlah 650 ribu jiwa atau sebesar 20 %. Jika angka tidak bisa baca tulis alias buta huruf ini akan tetap konstant pada masa-masa mendatang, maka diperkirakan akan ada 1,5-1,7 juta penduduk yang buta huruf pada tahun 2001. Dan andai kata angka buta huruf ini bisa ditekan separohnya atau menjadi 10%, jumlah penduduk umur 10 tahun keatas yang tidak bisa baca tulis ini akan mencapai 827-889 ribu jiwa, di mana ini masih lebih besar di bandingkan angka buta huruf tahun 1971. Tentang keadaan tingkat pendidikan di Jakarta sendiri pada tahun 1971. 52% tidak tamat SD termasuk juga penduduk yang tidak pernah bersekolah; 26% saja yang menamatkan SD; 20% termasuk kelompok SMP dan SMA; dan hanya 2 % yang berada (termasuk yang lulus) di akademi dan perguruan tinggi. b. Permintaan Tahun 1972/1973 permintaan beras untuk konsumsi penduduk Jakarta berdasarkan kebutuhan 10 kg per capita setiap bulan, berjumlah 564 ribu ton. Sedangkan penyediaan beras yang bisa dihasilkan Jakarta dengan luas sawah 16 ribu hektar serta rata-rata produksi 3,5 ton per hektar, berjumlah 48 ribu ton saja. Berarti lebih dari setengah juta ton beras harus didatangkan dari luar ibu kota (tidak termasuk beras yang ditimbun untuk spekulasi perdagangan). Pada tahu 2001 permintaan beras di Jakarta ini akan mencapai 1-1,2 juta ton. Berarti sekitar satu juta ton bahkan lebih beras harus di datangkan dari luar Jakarta c. Perumahan Keadaan perumahan di Jakarta secara keseluruhan tidaklah menggembirakan. Menurut sensus 1971, 17% penduduk tinggal dirumah-rumah permanen, sebagian besar yaitu 63% tinggal di perumahan semi permanen, dan sebesar 20% tinggal dalam rumah-rumah yang tergolong “darurat”. Sebagian besar dari perumahan di Jakarta ini tidak berlistrik dan sebagian kecil saja yang sempat menikmati saluran air minum dari Pemerintah DKI. Tiap tahun dari 1971-2001, rata-rata 280nribu penduduk membutuhkan tempat tinggal. Dengan komposisi rata-rata 8 jiwa perrumah berarti 35 ribu rumah baru setiap tahunnya harus diadakan. d. Kesehatan Kalau Jakarta pada tahun 1971 mempunyai kepadatan penduduk hampir 8000 jiwa tiap kilometer persegi, maka angka kepadatan penduduk ini pada tahun 2001 (tanpa penambahan luas areal yang berarti) akan menjadi 18-20 ribu tiap-tiap km2.. Akibat jumlah penduduk yang besar dan padat ini berbagai masalah kesehatan akan ditimbulkan misalnya pengotoran udara, kebisingan suara dari mesin pabrik-pabrik atau kendaraan bermotor, yang bisa menyebabkan “neuroses” atau gangguan kejiwaan, bisa menimbulkan sifat agresif yang merusak, akan menyebabkan pula penyakit jantung, pembuluh darah, menurunnya kapasitas pendengaran dan sebagainya. F. Penilaian Terhadap Kebijakan Pemerintah
Pemerintah dalam menekan angka penduduk yang dari tahun ke tahun terus bertambah, melaksanakan beberapa program diantaranya pembatasan usia pernikahan dan program Keluarga Berencana (KB). Dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah kami kelompok VII menilai dalam melaksanakan program tersebut pemerintah tidak terlalu maksimal sehingga tiap tahun angka penduduk terus bertambah. Terbukti dengan angka kelahiran yang tiap tahunnya semakin tinggi. Saat ini pun Indonesia masih di urutan ke empat dunia sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak setelah china, India dan Amerika. Dan program KB yang dilaksanakan oleh pemerintah juga tidak membantu banyak karena tiap tahunnya pun tidak terdapat penurunan angka jumlah penduduk di Indonesia bahkan angka kelahiranpun masih stagnan tiap tahun jumlah kelahiran menembus angka kurang lebih 4juta jiwa yang jika dibandingkan dengan negara singapura setara dengan jumlah penduduk mereka. Jelas bahwa program KB yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak terlalu maksimal untuk menekan angka kelahiran. Ada pula kebijakan pemerintah yang membagikan secara gratis kondom kepada masyarakat yang memungkinkan akan memicu seks bebas yang ditentang banyak kalangan. Pemerintah tidak memaksimalkan dalam setiap program yang dijalankannya. Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan sumber daya manusia atau pelayanan dan sosialisasinya dalam melaksanakan program KB agar dapat memaksimalkan hasil dari program KB. Kurangnya sosialisasi dari pihak BKKBN tentang pentingnya KB tersebut membuat jumlah angka penduduk di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. PENUTUP A. Kesimpulan Sebagai penutup dapat ditarik benang merah, bahwa ternyata pergantian penguasa juga diikuti dengan pergantian kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Dengan mempelajari kebijakan kependudukan dari setiap rezim atau pihak yang berkuasa dapat dilihat orientasi kebijakan kependudukan yang berbedabeda, tergantung visi dan ideologis pembangunan pada masa itu. Kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda dari zaman kolonial hingga saat ini tersebut, akhirnya sangat mempengaruhi strukrur kependudukan Indonesia saat ini. Seperti optimisme Soekarno yang bangga dengan jumlah penduduk yang besar dan ia dapat mensederhanakan berbagai solusi permasalahan kependudukan hanya dengan mengintesifkan ekploitasi tanah,
namun optimismenya malah menjadi suatu petaka. Ketika akhirnya jumlah penduduk Indonesia yang hampir 240 juta jiwa ini malah menjadi beban bagi pemerintah, dan merupakan hambatan terbesar bagi pembangunan nasional. DAFTAR PUSTAKA Munir, Rozy & Priyono Tjiptoheriyanto. 1986. Pendudukan Dan Pembangunan Ekonomi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Bina Aksara Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
Terence H. Hull dalam artikel, The Political Framework for Family Palnning in Indonesia: Three decades of Development. Di akses 18 Januari 21:09
dikutip dari artikel Policy Brief yang ditulis oleh Syamsu Nujum, peneliti pada Lembaga Kajian Demografi – Universitas Muslim Indonesia. Di akses 18 Januari 22:23
(http://hestyborneo.blogspot.com/2012/04/perubahan-mobilitas-penduduk-padamasa.html) (http://www.hsph.harvard.edu/population/policies/indonesia.population09.pdf) Di akses 18 Januari 2014 Pukul 20:16
BIODATA KELOMPOK NAMA
: dalipa astuti
NIM
: 106704047
TTL
: bone, 21 juli 1992
ASAL DAERAH
: bone
ALAMAT
: jl. Komp unm blok g2/9
NAMA
: amriani dewi
NIM
: 106704049
TTL
: takalar, 24 desember 1991
ASAL DAERAH
: takalar
ALAMAT
: jl. Bumi palangga mas
NAMA
: lisnawati
NIM
: 106704025
TTL
: jeneponto, 23 agustus 1991
ASAL DAERAH
: jeneponto
ALAMAT
: jl. Sultan alauddin
NAMA
: m. hasrul ls
NIM
: 106704031
TTL
: uj. Pandang, 1 november 1991
ASAL DAERAH
: gowa
ALAMAT
: jl. limbung
NAMA
: fia angraeni
NIM
: 106704044
TTL
: kalosi, 3 juni 1992
ASAL DAERAH
: enrekang
ALAMAT
: jl. wijaya kusuma 5 blok k18/2
