MAKALAH KEPENDUDUKAN BAB I PENDAHULUAN
I.
LATAR LATAR BELAKANG BELA KANG
Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, mobilitas, penyebaran, penyebaran, kualitas, kualitas, kondisi kondisi kesejahteraan, kesejahteraan, yang menyangku menyangkutt politik, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan uu No! "# $h "%%&'! "%%&'! (lmu Kependudukan dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang lebih luas dari pada demogra)i, demogra)i, karena sejumlah ahli demogra)i demogra)i telah menggunakan istilah demogra)i untuk menunjuk pada demogra)i demogra)i )ormal, demogra)i murni, atau kadang* kadang demogra)i teoritis! +eda +edang ngka kan n arti arti dari dari demo demogr gra)i a)i itu itu send sendir irii bera berasal sal dari dari bah bahasa asa unani nani,, yang terdiri dari kata : kata : - demos, demos, yang artinya rakyat.penduduk - grafein, grafein, yang artinya menggambar atau menulis! - Demogra)i/ adalah tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk penduduk Demogra)i adalah suatu studi mengenai jumlah distribusi distr ibusi dan komposisi dan koposisi penduduk
serta
komponen*komponen komponen*komponen yang
menyebabkan
perubahan
yang
diiden diidenti)i ti)ikas kasii sebagai sebagai natalit natalitas, as, gerak gerak pendud penduduk uk terito teritorial rial dan mobilit mobilitas as sosial sosial perubahan perubahan status'! status'! Merupakan Merupakan analisa analisa statistik statistik penduduk, penduduk, hanya hanya mempersoalka mempersoalkan n hubungan antar -ariable demogra)i Dependen dan independen' Penger Pengertian tian admini administra strasi si kepend kependudu udukan kan adalah adalah rangka rangkaian ian kegiata kegiatan n penataa penataan n dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui penda)taran penduduk dan 0atatan sipil, pengelolaan in)ormasi administrasi kependudukan serta s erta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan pelayanan publi0 dan pembangunan se0tor lain!
1
Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak a1asi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang pro)esional! Penda)taran penduduk dilakukan dengan pen0atatan biodata penduduk, pen0atatan atas pelaporan peristi2akependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan! Administrasi Kependudukan dengan system baru tersebut bila berjalan sesuai dengan ketentuan, dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, pen0atatan kelahiran, kematian, pindah dan datang, akhirnya akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan pembangunan antara
lain merupakan komponen penting dalam
pembuatan indikator MD3s' II.
Rumusan Masalah
Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam makalah ini! Perumusan masalah menurut istilahnya terdiri atas dua kata yaitu rumusan yang berarti ringkasan atau kependekan, dan masalah yang berarti pernyataan yang menunjukkan jarak antara ren0ana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan! Perumusan masalah dalam makalah ini berisikan antara lain / 4!
Apa pengertian dari konsep 5 konsep administrasi kependudukan6
"!
7agaimana sejarah kependudukan6
#!
Apa landasan hukum administrasi kependudukan6
III.
Tujuan Penulisan
4!
Memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Kependudukan
"!
Mengetahui tentang materi yang menjadi )okus dalam makalah ini yaitu tentang
pengertian,
sejarah
dan
landasan
hukum
administrasi
kependudukan! #!
3una menambah 2a2asan tentang pengertian, sejarah dan landasan hukum administrasi kependudukan! 2
BAB II PEMBAHASAN
I.
FILOSOFIS
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
(PENGERTIAN
KONSEPKONSEP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN!
8
De"inisi A#minis$%asi
Administrasi meliputi kegiatan*kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat*pejabat eksekuti) dalam suatu organisasi, yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerjasama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk men0apai tujuan tertentu! Pen&e%$ian A#minis$%asi #alam a%$i sem'i$ #an luas
4' Arti sempit/ berasal dari kata Administratie bahasa 7elanda ', yang meliputi kegiatan 0atat men0atat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dsb, yang bersi)at teknis ketatausahaan 0leri0al 2ork'! Dengan demikian tata usaha adalah bagian ke0il kegiatan dari Administrasi! "' Arti luas/ berasal dari kata Administration bahasa (nggris', yakni rangkaian kegiatan . proses kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang untuk men0apai tujuan tertentu se0ara e)esien Pen&e%$ian a#minis$%asi menu%u$ ahli
a!
Leonard D! 9hite 4:;;'/
Administrasi merupakan suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok, baik usaha Pemerintah maupun s2asta, sipil maupun militer baik se0ara besar*besaran maupun ke0il*ke0ilan! b!
Herbert A! +imon 4:;&'/
Dalam pengertian yang luas, administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang*orang yang bekerja sama untuk men0apai tujuan
3
8
De"inisi Ke'en#u#uan
Kependudukan berkata dasar penduduk yang mempunyai arti yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang se0ara hukum berhaktinggal di daerah tersebut! Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ! Misalkan bukti ke2arganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain! Pen&e%$ian Dasa% Ten$an& Ke'en#u#uan
Apakah
kependudukan
itu6 Para
ahli
biasanya
membedakan
antara
ilmu
kependudukan demogra)i' dengan studi*studi tentang kependudukan population studies'! Demogra)i berasal dari kata unani demos 5 penduduk dan 3ra)ien 5 tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga )aktor tersebut berubah dari 2aktu ke 2aktu! (lmu demogra)i juga ada yang bersi)at kuantitati) dan yang bersi)at kualitati) Demogra)i yang bersi)at kuantitati) kadang*kadang disebut
penduduk
adalah
kumpulan
manusia
yang
menempati
2ilayah geogra)i dan ruang tertentu! Kependudukan adalah hal*hal . si)at*si)at sebagai penduduk= urusan mengenai penduduk!Kamus besar 7ahasa (ndonesia, 4::&, hal/ ">;'!
4
Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan uu No! "# $h "%%&'! (lmu Kependudukan dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang lebih luas dari pada demogra)i, karena sejumlah ahli demogra)i telah menggunakan istilah demogra)i untuk menunjuk pada demogra)i )ormal, demogra)i murni, atau kadang* kadang demogra)i teoritis! 8
De"inisi A#minis$%asi Ke'en#u#uan
Pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui penda)taran penduduk dan 0atatan sipil, pengelolaan in)ormasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publi0 dan pembangunan se0tor lain!
Hakikat administrasi kependudukan adalah pengakuan Negara terhadap hak publi0 domisili, pindah dating ' dan hak sipil 4" sektor penting ' penduduk dibidang administrasi kependudukan! Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak a1asi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang pro)esional! Penda)taran penduduk dilakukan dengan pen0atatan biodata penduduk, pen0atatan atas pelaporan peristi2a kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan! Administrasi Kependudukan dengan system baru tersebut bila berjalan sesuai dengan ketentuan, dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, pen0atatan kelahiran, kematian, pindah dan datang, akhirnya akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan pembangunan antara
lain merupakan komponen penting dalam
pembuatan indikator MD3s
5
Ou$'u$ #a%i a#minis$%asi e'en#u#uan)
a!
Dokumen
kependudukan
surat
keterangan
kependudukan,
KK,
K$P,
Akta ?atatan +ipil'! b! data kependudukan agregat, indi-idu' *isi #a%i A#minis$%asi Ke'en#u#uan a#alah )
$ertib administrasi kependudukan dengan peleyanan prima menuju penduduk berkualitas tahun "%4;! Misi #a%i a#minis$%asi e'en#u#uan a#alah)
Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi penduduk di pusat dan daerah, serta mengembangkan
potensi
partisipasi
masyarakat
dalam
mendukung
tertib
administrasi kependudukan! II.
SE+ARAH KEPENDUDUKAN
Seja%ah A#minis$%asi e'en#u#uan se,a%a umum
Landasan )iloso)is di bentuknya administrasi kependudukan, antara lain/ Negara Kesatuan @epublik (ndonesia berdasarkan Pan0asila dan UUD 4:>; pada hakeketnya berke2ajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristi2a kependudukan dan peristi2a penting yang dialami oleh penduduk (ndonesia yang berada di dalam dan diluar 2ilayah Negara Kesatuan @epublik (ndonesia! Dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristi2a kependudukan dan peristi2a penting yang dialami oleh penduduk (ndonesia yang berada di dalam dan diluar 2ilayah Negara Kesatuan @epublik (ndonesia perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan! Pengaturan tentang administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh peleyan yang pro)essional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk 2arga Negara (ndonesia yang berada di luar negeri! 6
Peraturan perundangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuia lagi dengan tuntutan pelayanan admnistrasi kependudukan yang tertib dan tidak diskriminati) sehingga di perlukan pengaturan se0ara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara Negara yang berhubungan dengan kependudukan! +elain hal tersebut diatas, dibentuknya Administrasi Kependudukan di (ndonesia, bera2al dari masalah pokok atau masalah mendasar antara lain/ 8
@endahnya proporsi penduduk yang melakukan penda)taran yang berakibat
pada rendahnya kualitas 8
7eberapa permasalahan yang mun0ul dalam penyelenggaraan penda)taran
penduduk, di antaranya/ Aspek hukum/ belum tersedianya dasr hukum yang utuh, terpadu komprehensi) dan tidak diskriminati) dalam hal penda)taran penduduk! Aspek so0ial budaya/ rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penda)taran penduduk! Aspek aksesibilitas, keterjangkauan geogra)is, sosiokultural dan mobilitas! Apek kelembagaan/ ketidakseragaman noomenklatur yang berakibat pada mekanisme koordiansi yang tidak optimal, dan mun0ul institusi serupa yang melakukan
penda)taran
penduduk
untuk kepentingan
yang
berbeda
yang
menghasilkan data*data yang parsial dan tidak akurat! Aspek system/ belum terintegrasinya system pusat dan daerah dan belum terbentuk jaringan antar subsistem dalam aspek penyelenggaraan penda)taran penduduk! Apek pelayanan/ belum adanya +BP dan standar kualitas pelayanan minimum dalam hal penda)taran penduduk yang berakibat pada banyaknya mun0ul 0omplain terhadap pelaksanaan penda)taran penduduk!
7
7eberapa permasalahan tersebut diatas memerlukan ketegasan pemerintah dalam penyelenggaraan penda)taran penduduk dalam rangka re)ormasi penyelenggaraan penda)taran penduduk, yaitu di bentuknya Administrasi Kependudukan! Pen&&unaan #a$a a#minis$%asi e'en#u#uan- an$a%a lain)
8
PBL@( . Polda Metro jaya, KPU, Departemen Keuangan Ditjen Pajak',
7KK7N, 7P+, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan 8
Pemerintah Daerah yang melayani penduduk dengan dokumen kependudukan,
yaitu Pemprop, Pemkab, dan Pemkot yang men0akup lembaga . dinas Penda)taran Penduduk, ?atatan +ipil, KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri 8
Penduduk / Brnop dan Konsorsium ?atatan +ipil
8
+2asta / 7ank dan Asuransi
Keijaan Umum A#minis$%asi Ke'en#u#uan
8
Kebutuhan pemerintah dan pembangunan
8
Pemenuhan tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publi0
8
Landasan kerja/ untuk menopang program kerja 0abinet gotong royong
8
Landasan program / Propenas "%%%*"%%>, program pengembangan dan
keserasian penduduk 8
Landasan program / ketetapan MP@ C(.MP@."%%", men0iptakan system
pengenal tunggal atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk (ndonesia 8
Landasan Hukum pembangunan sisitem administrasi kependudukan dalam era
otonomi
8
/au'an A#minis$%asi Ke'en#u#uan a#alah )
8
Penyelanggaraan penda)taran penduduk, pen0atatan sipil, pengelolaan data dan
in)ormasi untuk penetapan identitas, legalitas status dan kebijakan kependudukan! 8
Perkembangan kependudukan!
8
Mengidenti)ikasi, mengkaji, menelaah dan menganalisis masalah kuantitas,
kualitas,
mobalitas
kependudukan,
serta
menuju
tertib kondisi
administrasi
untuk
penduduk
yang
merumuskan lebih
kebijakan
memungkinkan
terselenggaranya pembangunan yang dapat memper0epat kesejahteraan penduduk! Seja%ah A#minis$%asi Ke'en#u#uan #a%i As'e Ha Ke'e%#a$aan
3agasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi penda)taran penduduk, pen0atatan sipil, pengelolaan data*in)ormasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk me2ujudkannya! Karena sampai saat ini, peraturan perundang*undangan yang mendukungnya masih terpisah*pisah, berjalan sendiri*sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya! Per2ujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat! 7ahkan sebagai 0iri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat! +ejak kemerdekaan ; tahun yang lalu, masalah administrasi kependudukan masih dirasakan tumpah tindih, tidak ada keterkaitan dalam administrasi antara keberadaan penduduk dengan kebutuhan lain yang sebetulanya atas dasar kependudukan itu sendiri! Kebutuhan yang paling dekat adalah pen0atatan sipil, namun demikian belum ada yang se0ara otomatis dapat mengalir datanya pada penda)ataran penduduk! Masing*masing masih mementingkan kepentingan sektoralnya dari pada lebih memperhatikan kepentingan bersama se0ara koordinati)! +ebagai 0ontoh konkrit saja, kita dapat merasakan data pen0atatan perka2inan bagi yang beragama (slam, mandeg di KUA hanya sebagai laporan data ke Departmen Agama! +edangkan Kantor ?atatan +ipil di 2ilayah yang sama tidak memiliki akses dan tidak memperoleh data sama sekali dari KUA! +ehingga )ungsi Kantor ?atatan +ipil seolah*olah hanya berlaku bagi bukan yang beragama (slam! 9
Demikian pula masalah per0eraian yanng diputus baik oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama (slam' maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain'! Data dari kedua pengadilan tersebut tidak ditrans)er se0ara otomatis kepada Kantor ?atatan +ipil! Bleh karenanya adalah 2ajar kalau data dari dinas kependudukan dengan 7P+ tidak sama! Pen0atatan sipil merupakan hak dari setiap 2arga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara! Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang perjalanannya dalam men0ari kehidupan! 7etapa tidak F Anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan! Demikian pula dalam masalah perka2inan, kematian, dan status anak! 7anyak man)aat yang memba2a akibat hukum bagi diri seseorang! +ebuah akta perka2inan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor ?atatan +ipil, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu! Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli 2aris, menentukan dan memastikan bah2a mereka adalah mukrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan 0erai dan lain*lain yang tanpa disadari akta*akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang! Pengertian penda)ataran penduduk dan pen0atatan sipil adalah tidak dapat disangkal bah2a sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya! Dalam hal ini terkait tiga jenis pengadministrasian, yaitu pertama penda)taran penduduk, kedua pen0atatan sipil, dan ketiga pengelolaan in)ormasinya! Ketiga sub sistem tersebut masing*masing memiliki pengertian dan de)inisi yang mampu memberikan gambaran tentang seluruh kegiatannya! Pengertian penda)taran penduduk sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Nomor ;> $ahun 4::: tentang Pedoman Penyelenggaraan Penda)taran Penduduk, disebut bah2a penda)taran penduduk adalah kegiatan penda)taran dan atau pen0atatan data penduduk beserta perubahannya, perka2inan, per0eraian, kematian, dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pen0atatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan! +edangkan penduduk adalah setiap 9arga Negera (ndonesia yang selanjutnya 10
disingkat 9N( dan 9arga Negara Asing yang selanjutnya disingkat 9NA pemegang ijin tinggal tetap di 2ilayah negara @epublik (ndonesia! Gadi dari de)inisi tersebut, jelas yang dimaksudkan penduduk adalah setiap 9N( dan 9NA pemegang ijin tinggal tetap! Untuk itu guna administrasinya diselenggarakan penda)taran penduduk! +edangkan nomenklatur tentang pen0atatan penduduk seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ;> $ahun 4::: tersebut, sesungguhnya tidak tepat kalau diartikan sama dengan pen0atatan sipil! Kata sipil pada pen0atatan sipil tidak sama artinya dengan penduduk! Pen0atatan penduduk artinya data*data sebagai penduduk yang di0atatkan! $etapi kalau pen0atatan sipil artinya status sipilnya yang di0atatkan, karena adanya perubahan pada diri seseorang! Misalnya pen0atatan atas kelahiran, artinya atas perubahan status sipilnya dari yang sebelumnya belum ada di dunia tetapi karena akibat kelahirannya ia menjadi mempunyai status dan berhak atas hak sipilnya! Demikian pula bagi pen0atatan perka2inan adalah seseorang yang karena perubahan status sipilnya dari lajan menjadi berstatus ka2in yang memba2a akibat hukum karenanya! +ebaliknya pen0atatan per0eraian, ia merubah status ka2in menjadi status janda atau duda yang juga memba2a akibat*akibat hukum! $ermasuk pen0atatan kematian, akan memba2a akibat dalam hubungan hukum antara yang meninggal dunia dengan anak*anak, suami atau istri dengan orang tua maupun saudara* saudaranya, dalam hal ini sering disebut*sebut sebagai ahli 2arisnya yang akan menerima
segala
2arisan
baik
yang
positi)
maupun
yang
negati)!
Dari urian tersebut di atas, jelas bah2a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ;> $ahun 4::: telah menimbulkan keran0uan dan salah kaprah sampai pada Peraturan* peraturan Daerah di beberapa daerah! Pemakaian istilah ?atatan +ipil sudah sejak ordonansi*ordonansi seperti +taatsblad 4:>: No! ";, atau +taatsblad 4:4 No! 4#% yo 4:4: No! 4, atau +taatsblad 4:"% No! ;4 yo 4:" No! ;&>, atau +taatsblad 4:## No! ; yo 4:#& No! &%! $erminologi ?atatan +ipil adalah terminologi baku se0ara hukum karena atas dasar pen0atatan tersebut seseorang menjadi jelas status hak sipilnya! Dalam (nstruksi Presidium Kabinet No! #4.U.(N.4".4:&&, juga tetap menggunakan istilah ?atatan +ipil! Hal tersebut menandakan bah2a status keperdataan seseorang yang di0atatkan pada Kantor
?atatan
+ipil,
sebagai
akibat 11
dari
adanya
status
seseorang!
Keanekaragaman peraturan perundang*undangan sebagai 2arisan hukum Pemerintah 7elanda dengan sistem Kolonial yang membagi penduduk di dalam # tiga' golongan besar Eropa, $ionghoa, dan 7umi Putera' benar*benar mengan0am perpe0ahan bagi persatuan bangsa! Menurut penyusun kodi)ikasi Kitab Undang*undang Perdata Pro)! Drs! ?+$ Kansil, +H dan ?hristine +< Kansil +H, MH, "%%4', bah2a de2asa ini KUHP Perdata memerlukan penyempurnaan sehubungan dengan perkembangan Hukum Perdata di (ndonesia selama lebih 4;% tahun berlaku di tanah air, yaitu dengan 7uku Kesatu tentang Brang! Bleh karenanya adalah 2ajar dan sudah saatnya para penyelenggara negara digugah masa tidurnya selama ini, guna disadarkan bah2a peraturan perundang*undangan yang mengatur seluk beluk pen0atatan, baik saat kelahiran, perka2inan, kematian dan status hukum seseorang adalah usang yang justru ra2an terhadap disintegrasi bangsa! Kalau ditelusuri sebab*sebabnya, tentunya kembali kepada kesadaran para penyelenggara negara itu sendiri yang mungkin tidak memiliki kepekaan dan tenggalam dalam rutinitasnya sehari*hari! Bleh karenanya
dalam
rangka memenuhi kebutuhan
masyarakatnya
perlu
diupayakan segera pembaharuan hukum , khususnya dalam hal perlindungan hak melalui penerbitan akta perka2inan dan per0eraian, disamping untuk kelahiran, pengangkatan anak dan status anak! Upaya*upaya tersebut dapat dilakukan berupa / 4!
Men0iptakan pembaharuan hukum yang sesuai dengan ji2a UUD 4:>; yang
menjamin hak*hak 2arga negaranya, sebagai pengganti peraturan perundang* undangan yang telah usang! "!
Melakukan kajian kritis terhadap seluruh pranata hukum produk kolonial dengan
mengeyamping ketentuan*ketentuan yang sudah tidak rele-an! #!
Melakukan penyusunan naskah akademis tentang pen0atatan sipil yang
dilanjutka menyusun dra) @an0angan Undang*undang baru! >!
Mengakomodasi urisprudensi Mahkamah Agung yang telah memutuskan
terhadap perka2inan atas dasar beda agama dan perka2inan antar penganut Kong Hu0u, sebagai suatu ketentuan leI spesialis! ;!
Agar memperoleh dorongan masyarakat luas, perlu sosialisasi baik mengenai
permasalahannya salama ini dan bagaimana mengatasinya 12
&!
Mendesak Pemerintah agar bersama*sama dengan De2an Per2akilan @akyat
memperhatikan masalah administrasi kependudukan guna me2ujudkan peraturan perundang*undangan yang sangat didambakan selama ini! !
Melakukan sosialisasi tentang pentingnya ?atatan +ipil, agar setiap perka2inan
menjadi sah menurut hukum negara! !
Mere-isi Undang*undang No! 4 $ahun 4:> tentang Perka2inan, khususnya
pasal " ayat " harus ditambah kalimat, $iap*tiap perka2inan sebagaimana dimaksud ayat 4, 2ajib di0atatkan menurut peraturan perundang*undangan yang berlaku :!
Memasukkan amar putusan Mahkamah Agung ke dalam materi dra) @an0angan
Undang*undang tentang ?atatan +ipil yang memungkinkan dilangsungkannya perka2inan dari pasangan yang berbeda agama atau antara pasangan yang menganut Kong Hu0u!
III.
LANDASAN HUKUM PEN0ELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Pada
hakekatnya
bah2a
upaya $ertib
Dokumen
Kependudukan atau
$ertib
Administrasi Kependudukan, tidak sekedar penga2asan terhadap pengadaan blangko*blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis! Artinya mudah
di)ahami
oleh
penduduk dan diyakini
bermakna
se0ara
hukumber)ungsi melindungi, mengakui.mengesahkan status kependudukan atau peristi2a -ital vital event ' yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melan0arkan urusannya dalam kehidupan sehari*hari! Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insenti).bene)it bagi si pemegang dokumen atau penduduk Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan 2ajib! Untuk itu, )aktor*)aktor strategis yang harus ditata dan
13
disiapkan agar tugas tersebut ber)ungsi dan e)ekti), adalah melalui As'e Lan#asan Huum
Penataan dan penyiapan dukungan peraturan perundang*undangan dalam pelayanan dokumen kependudukan yang sarat bernilai hukum, adalah sangat )undamental, karena terkait dengan eIistensi negara NK@(' sebagaimana nilai*nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD 4:>;! Di samping juga hendaknya dapat menjamin perlindungan serta rasa nyaman bagi penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum berdomisili di 2ilayah NK@( dalam mengakses hak*haknya baik sebagai 2arga negara maupun sebagai penduduk (ndonesia! Peraturan perundang* undangan yang dibutuhkan, haruslah tidak diskriminati), jelas tidak multi interpretati)', tidak saling bertentangan hendaknya sinergis' dengan peraturan perundang*undangan lain dalam pelayanan publik, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian penduduk, serta dapat ber)ungsi mendorong ter2ujudnya pelayanan
administrasi
kependudukan
yang
Jmodern
dengan Good
Governance dan Clean Government ! +ebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Adminitrasi Kependdudukan Adminduk', telah disahkan / 8
UU No!"# $ahun "%%& tentang Administrasi Kependudukan
8
PP No!# $ahun "%% tentang Pelaksanaan UU No!"# $ahun "%%&
8
Perpres Nomor "; $ahun "%% tentang persyaratan dan $ata ?ara Penda)taran
Penduduk dan ?atatan +ipil 8
Perpres Nomor "& $ahun "%%: tentang Penerapan Kartu $anda Penduduk
7erbasis Nomor (nduk Kependudukan Nasional 8
Permendagri Nomor " $ahun "%%; tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penda)taran Penduduk dan ?atatan +ipil di daerah
BAB III 14
PENUTUP
I.
8
KESIMPULAN
Administrasi
Kependudukan adalah rangkaian
kegiatan penataan
dan
penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui penda)taran penduduk dan 0atatan sipil, pengelolaan in)ormasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publi0 dan pembangunan se0tor lain! 8
Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak a1asi setiap orang
di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang pro)esional! Penda)taran penduduk dilakukan dengan pen0atatan biodata penduduk, pen0atatan atas pelaporan peristi2akependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan! 8
Landasan )iloso)is di bentuknya administrasi kependudukan, antara lain/
4!
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status
hukum atas setiap peristi2a kependudukan dan peristi2a penting yang dialami oleh penduduk (ndonesia yang berada di dalam dan diluar 2ilayah Negara Kesatuan @epublik (ndonesia! "!
perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan!
#!
dukungan pelayanan yang pro)essional dan peningkatan kesadaran penduduk,
termasuk 2arga Negara (ndonesia yang berada di luar negeri! >!
tuntutan pelayanan
admnistrasi
kependudukan yang
tertib dan
tidak
diskriminati)!
8
Landasan Hukum dalam penyelenggaraan Adminitrasi Kependdudukan
Adminduk', telah disahkan / 4!
UU No!"# $ahun "%%& tentang Administrasi Kependudukan 15
"!
PP No!# $ahun "%% tentang Pelaksanaan UU No!"# $ahun "%%&
#!
Perpres Nomor "; $ahun "%% tentang persyaratan dan $ata ?ara Penda)taran
Penduduk dan ?atatan +ipil >!
Perpres Nomor "& $ahun "%%: tentang Penerapan Kartu $anda Penduduk
7erbasis Nomor (nduk Kependudukan Nasional ;!
Permendagri Nomor " $ahun "%%; tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penda)taran Penduduk dan ?atatan +ipil di daerah
DAFTAR PUSTAKA
16
4!
Drs! H!
Kependudukan! Gatinangor! (PDN "!
UU No!"# $ahun "%%& tentang Administrasi Kependudukan
#!
PP No!# $ahun "%% tentang Pelaksanaan UU No!"# $ahun "%%&
>!
9ebsite Dinas Kependudukan dan ?atatan +ipil Pro-insi DK( Gakarta
;!
222!google!0o!id
&!
222!2ikipedia!0om
!
222!yahoo!0om
17
