KRONOLOGIS PROSES PERMOHONAN PENGAMPUAN BPK. H. AMA SOEWARMA
1. MENCARI TAHU PERSYARATAN PERMOHONAN PENGAMPUAN DI PENGANDILAN NEGERI BANDUNG Proses awal yang kami lakukan dalam Permohonan Pengampuan adalah dengan mencari tahu Syarat-Syarat Permohonan Pengampuan ke Pengadilan Negeri Bandung. Disana kami mencaritahu Syarat tersebut ke Bagian Umum Pengadilan Negeri Bandung, dari Bagian Umum tersebut kami di arahkan ke Ruangan Panitera Perdata. Sesampai diruangan Panitera Perdata kami bertemu dengan Staff Panitera Perdata, disana kami meminta persyaratan – persyaratan apa saja yang perlu kami persiapkan dalam Proses permohonan Pengampuan, dan Staf Panitera tersebut memberikan persyaratan Proses Pengampuan, diantaranya : a. b. c. d. e. f.
FC KTP Pemohon, Materai 6000, Legalisir Kantor POS FC Akta Nikah, Materai 6000, Legalisir Kantor POS FC Kartu Keluarga, Materai 6000, Legalisir Kantor POS Surat Keterangan Ahli Waris Materai 6000, Legalisir Kantor POS Surat Keterangan Rumah Sakit Materai 6000, Legalisir Kantor POS FC Sertifikat dan Surat-Surat Berharga Harta Kekayaan Materai 6000, Legalisir Kantor POS g. Surat Permohonan Tandatangan Materai 6000 h. Uang Pendaftaraan Rp. 311.000,-
Tidak cukup itu kamipun meminta SOP atau ata u alur mekanisme Permohonan Pengampuan di Pengadilan Negeri dan staff panitera menyarankan kami untuk bertemu dan bertanya atau berkonsultasi ke Panitera Muda Perdata yaitu Bpk. DR. H. Asep S. SH. MH. Setelah itu kami di persilahkan untuk masuk ke ruangan Bpk H Asep dan kamipun menceritakan tujuan kami bertemu dengan beliau yaitu untuk mengetahui Mekanisme/Alur dari Proses Permohonan Pengampuan di Pengadilan Negeri Bandung. Beliau mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya : Bpk H Asep : Siapa yang menjadi Subjek Pengampuan? Kami Jawab : Bpk H. Soewarma Bpk H Asep : Siapa Bpk H Soewarmah itu ? Kami Jawab : Pemegang Saham Sari Ater yang memiliki beberapa Aset Saham di Sari Ater dan tanah di Subang. Bpk H Asep : Apakah Anda Lawyer-nya Kami Jawab : Bukan pa, saya karyawan Sari Ater Setelah itu Bpk H Asep menjelaskan perihal Proses dan Mekanisme yang harus ditempuh dalam pengajuan permohonan pengampuan yang perlu untuk dilakukan adalah sebagai berikut : a. Penununjukan Lawyer b. Penunjukan wakil dari keluarga untuk menjadi Wali Pengampuan dari Bpk H Ama Soewarma. c. Objek Pengampuan Hal sebagaiman disebutkan di atas kami sampaikan dan laporkan kepada Ibu Hj Metty Hendriaty, Ak.
2. KONSULTASI KEDUA DENGAN BPK H. ASEP SELAKU PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANDUNG Kami melakukan konsultasi dengan Bpk H Asep untuk mempertanyakan beberapa hal, diantaranya : a. Penununjukan Lawyer Apakah ada referensi dan rekomendasi perihal Lawyer kredibel untuk Proses Permohonan Pengampuan? Jawaban : Perihal Penunjukan Lawyer yang akan digunakan dalam proses permohonan pengampuan Bpk H Asep menyanggupi untuk membantu menyediakan atau mereferensikan Lawyer yang bagus dan berpengalaman dalam memproses permohonan pengampuan dan Bpk H Asep sendiri setuju bahwa Lawyer yang direferensikanya terlebih dahulu akan di kenalkan dengan Bpk Dindin S Maolani selaku Lawyer Perusahaan agar dapat direkomdasikan kepada Keluarga Pemohon. Secara personal Bpk H Asep sudah mengenal dan mengetahui Bpk Dindin S Maolani selaku Lawyer senior, akan tetapi untuk mempercepat penunjukan lawyer ini Bpk H Asep meminta untuk dipertemukan dengan Bpk Dindin S Maolani, serta di hadiri oleh Pemohon dan keluarganya. b. Penunjukan Wali Pengampuan Wakil dari keluarga yang disetujui dan disepakati untuk menjadi Wali Pengampuan dari Bpk H Ama Soewarma adalah Ibu Dra. Hj. Metty Hendriatty, Ak dan Bpk H Asep menyerankan agar kesepakatan keluarga mengenai penunjukan Ibu Dra. Hj. Metty Hendriatty, Ak menjadi Wali Pengampuan dari Bpk H Ama Soewarma dapat segera di legalkan dengan akta Notaris. c. Objek Pengampuan 1) Asset /barang bergerak dan tidak bergerak (Tanah, Bangunan, Kendaraan, Tabungan, Depositu Dll) 2) Kepemilikan saham di beberapa perusahaan 3) Hak, Kewajiban dan Kewenangan bertindak secara hukum dan sebagai subyek hukum. Untuk poin (1&2) Bpk H Asep menyerankan agar segera dapat dilakukan Inventarisasi terhadap Asset dan Saham milik Bpk H Ama Soewarma secara detai dan tidak ada yang terlewatkan, agar dikemudian hari tidak akan ada celah hukum untuk orang lain mengakui Asset dan Saham Bpk H Soewarma, karena Asset dan Saham menjadi Objek Putusan Hakim yang diberikan kepada pemohon (wakil pengampuan) sehingga jangan sampai ada Asset atau Harta Kekayaan yang terlewatkan/tidak tercatat. Apabiala sudah diinventarisir, maka Sertifikat, surat-surat berharga harta kekayaan lainya di Legalisir di Kantor POS. 3. PERTEMUAN PERTAMA ANTARA PEMOHON & KELUARGA DENGAN BPK H. ASEP SELAKU PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANDUNG Telah terjadi pertemuan pertama antara Pemohon & Keluarga dengan Bpk H. Asep Selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung yang dilakukan di Jalan Taman Sari No 72, adapun isi pertemuan tersebut kurang lebih adalah Perkenalan dan membahas hal-hal yang disebutkan dalam poin 4 di atas diantaranya “Direkomendasikannya Bpk Eddy Wijaya, SH,CN & Ibu Rina S Suhara, SH,MH dan beberapa nama Lawyer lain sebagai Lawyer dalam Proses Permohonan Pengampuan oleh Bpk H Asep “.
Selain itu Pemohon & Keluarga menceritakan keinginan atau tujuan Pemohon & Keluarga untuk melakukan Proses Permohonan Pengampuan tersebut. Sertelah dilakukannya pertemuan Pemohon & Keluarga dengan Bpk H. Asep sebagaimana dijelaskan diatas, maka hasil pertemuan tersebut di konsultasikan dengan Bpk Dindin S Maolani selaku Lawyer Perusahaan dan didapat kesimpulan untuk tidak melibatkan Bpk H Asep dalam Proses Permohonan Pengampuan tersebut serta Bpk Dindin S Maolani merekomendasi dan menunjuk Bpk Eddy Wijaya, SH,CN & Ibu Rina S Suhara, SH,MH untuk menjadi Lawyer dalam Proses Permohonan Pengampuan, karena Bpk Dindin S Maolani mengenal dan sudah mengetahui kredibilitas lawyer tersebut.
4. PERKENALAN DENGAN BPK EDDY WIJAYA, SH,CN & IBU RINA S SUHARA, SH,MH Kami mencoba mendatangi Kantor Hukum Bpk Eddy Wijaya, SH,CN & Ibu Rina S Suhara, SH,MH yang berada di Jalan Kebon Jati Bandung, disana kami bertemu dengan staff dari Bpk Edi dan Ibu Rina. Kami meminta waktu atau agenda untuk bertemu dengan Ibu Rina untuk membahasa penunjukan Lawyer dan melakukan konsultasi tentang mekanisme Proses Permohonan Pengampuan di Pengadilan Negeri Bandung, adapun poin-poin yang didapat dari hasil konsultasi dan pertemuan tersebut diantaranya : a. Pihak Bpk Eddy Widjaja, SH.CN, Rina St Suhara, SH.,MH & Rekan selaku Lawyer bersedia dan sanggup untuk membantu Pemohon/Keluarga dalam proses permohonan pengampuan di Pengadilan Negeri Bandung; Kami menjelaskan bahwa kami mendapat rekomendasi rekomendasi dari Bpk H. Asep selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung dan dari Bpk Dindin S Maolani sebagai Lawyer Perusahaan untuk menghubungi dan menggunakan Bpk Eddy Widjaja, SH.CN, Rina St Suhara, SH.,MH & Rekan sebagai Lawyer dalam Proses Permohonan Pengampuan di Pengadilan Negeri. Secara personal Ibu Rina St Suhara, SH.,MH mengenal Bpk Dindin S Maolani sebagai Kaka Angkatan/ Satu Almamater di Fakultas Hukum UNPAD, selain itu juga pernyataan dari Ibu Rina St Suhara, SH.,MH, beliau mengenal dekat dengan Ibu Dona dan Bpk Doni yaitu Satu angkatan berbeda Fakultas di UNPAD. b. Penunjukan wakil dari keluarga untuk menjadi Wali Pengampuan dari Bpk H Ama Soewarma. Perihal hal tersebut kami sudah memberitahukan kepada Ibu Rina St Suhara, SH.,MH mengenai wakil dari keluarga untuk menjadi Wali Pengampuan dari Bpk H Ama Soewarma yaitu Ibu Dra. Hj. Metty Hendriatty, Ak. Serta untuk legalitas/ dasar hukum kesepakatan keluarga mengenai penunjukan Ibu Dra. Hj. Metty Hendriatty, Ak menjadi Wali Pengampuan dari Bpk H Ama Soewarma sedang dibuatkan Akta Kesapekatanya di Notaris. c. Objek Pengampuan 1) Asset /barang bergerak dan tidak bergerak berupa Tanah, Bangunan, Kendaraan, Tabungan, Deposito Dll 2) Kepemilikan saham di beberapa perusahaan (Sari Group Dll) 3) Hak, Kewajiban dan Kewenangan bertindak secara hukum dan sebagai subyek hukum. Perihal untuk poin (a&b) kami sudah memberitahukan kepada Ibu Rina St Suhara, SH.,MH bawa hal tersebut sedang dilakukan Inventarisasi oleh kami dan prosesnya sudah mencapai 30 % dari total seluruh asset dan saham yang dimiliki oleh Bpk H Ama Soewarma.
Selanjutnya untuk proses Permohonan Pengampuan untuk Bpk H Soewarma di Pengadilan Negeri Bandung ditangani dan masih dalam proses Pengajuan Permohonan oleh Bpk Eddy Widjaja, SH.CN dan Ibu Rina St Suhara, SH.,MH selaku Kuasa dan Lawyer dari Pihak Pemohon & Keluarga Demikian Kronologis dari Proses Permohonan Pengampuan Bpk H Soewarma yang dapat kami paparkan, mohon arahanya lebih lanjut dari ibu. Terimakasih Bandung 13 November 2014 Hormat kami,
Tri Hendrianto
