SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
RSUD SCHOLOO KEYEN KABUPATEN SORONG SELATAN
Dengan
TENAGA AHLI PERENCANAAN
Tentang
PELAKSANAAN TUGAS TENAGA AHLI PERENCANAAN
DI RSUD SCHOLOO KEYEN TAHUN 2016
Nomor :
Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama : Katman Zain
NIP : 580 015 228
Jabatan : Lurah Lakessi Kab. Sidrap
Alamat Kantor : Jl. Semangka No.1 Lakessi - Sidrap
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan dan
BKM Saromase Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap,
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama : Stanly A Jumaat
Jenis Kelamin : Pria
Alamat : Kaliat Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 445/165/BSS/VI tahun 2016 ,
yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu :
1. Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen adalah Rumah Sakit Kelas C Non
Pendidikan merupakan satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini
mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
2. Stanly A Jumaat adalah Tenaga Ahli Perencanaan yang memiliki kompeten
dalam
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen adalah Direktur Rumah
Sakit Umum yang bertanggung jawab langsung atas segala akibat dari
program perjanjian kerjasama ini dengan PIHAK KEDUA
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
menyatakan telah sepakat untuk terikat dalam suatu perjanjian dalam rangka
memfasilitasi/pendampingan pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Partisipatif,
Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri
Perkotaan) dan PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai TENAGA
PENDAMPING PERENCANAAN PARTISIPATIF Kelurahan Lakessi Kecamatan
Maritengngae, Kab. Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan dengan waktu penugasan
selama ± 6 (enam) bulan terhitung mulai 15 Januari 2009 sampai dengan
tersusun dan disepakatinya dokumen Rencana Pengembangan Permukiman (RPP),
dokumen Aturan Bersama, dan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) berbasis masyarakat, serta Rencana Detail Sub Proyek dengan
ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN
1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA telah mengakui dan menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA serta
menyatakan sanggup untuk melaksanakan Kegiatan Pendampingan Perencanaan
Partisipatif PLP-BK P2KP Kel. Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kab.
Sidrap.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas-tugas seperti yang diatur dalam Pedoman
Teknis PLP-BK dan petunjuk lainnya, yaitu :
a. Memahami Pedoman Teknis kegiatan perencanaan partisipatif PLP-BK.
b. Mengumpulkan data-data awal dan literatur pendukung yang terkait
dengan perencanaan partisipatif.
c. Melakukan pendampingan teknis, dukungan dan penguatan kapasitas Tim
Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dan Pokja-pokja dalam
melaksanakan tugas di bidang perencanaan partisipatif dan pembangunan
permukiman terpadu sesuai ketentuan yang ditetapkan PMU PNPM Mandiri
Perkotaan.
d. Melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi pelaksanaan tugas TIPP
dan Pokja-pokja dalam perencanaan partisipatif dan perencanaan kawasan
(RTBL)
e. Melakukan pertemuan internal Tim Inti Perencanaan Partisipatif dan
Pokja-pokja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dapat
menghambat proses perencanaan partisipatif dengan melibatkan Tim
Teknis Pemda dan Tim Konsultan (Korkot dan KMW);
f. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Askoorkot Urban Planner/SF
PLP-BK, Tim Teknis Pemda, Pemerintah Kelurahan dan BKM Saromase dalam
menyusun Rencana Pengembangan Pemukiman (RPP), Aturan Bersama dan
Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) berbasis masyarakat serta
Rencana Detail Sub Proyek;
g. Memberikan penguatan kapasitas kepada BKM dan UPL sebagai pusat
pelayanan masyarakat di bidang permukiman (environment community
centre), diawali dengan mendorong adanya penyepakatan aturan-aturan
masyarakat sebagai wujud perilaku tertib, aman, disiplin, bersih,
sehat dan produktif.
3. PIHAK KEDUA memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada TIPP dan Pokja-
pokja dan terlibat aktif dalam melaksanakan tahapan kegiatan perencanaan
partisipatif sesuai rencana kerja dengan lingkup kegiatan meliputi :
a. Tahap Pengembangan Kapasitas Masyarakat
1) Mengikuti Pelatihan Dasar Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP).
2) Terlibat aktif melakukan sosialisasi berbagai aspek pengembangan
permukiman kepada masyarakat.
3) Mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan
kapasitas masyarakat.
b. Tahap Perencanaan Lingkungan Makro, meliputi :
1) Review perencanaan, yaitu :
a) Melakukan review terhadap Perencanaan Kabupaten Sidrap yang
mempengaruhi rencana pembangunan Kelurahan Lakessi
b) Melakukan review terhadap Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Lakessi termasuk PJM Pronangkis Kelurahan.
2) Pemetaan Swadaya (PS), yaitu :
a) Memberikan bimbingan kepada Tim PS dalam melakukan kegiatan PS
b) Bersama Tim PS melakukan Survey dan transek lapangan.
c) Membuat Peta-peta tematik Kelurahan Lakessi
d) Memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat dalam pembuatan
maket sebagai alat komunikasi
e) Melakukan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) permasalahan dan potensi
pengembangan lingkungan permukiman di tingkat basis.
f) Membuat analisis pengembangan lingkungan permukiman Kelurahan
Lakessi berdasarkan hasil FGD warga dan mempresentasikan hasilnya
pada Lokakarya PS tingkat Kelurahan.
g) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PS
3) Penggalian Visi Pembangunan Kelurahan, yaitu :
a) Mengarahkan TIPP dalam kegiatan penggalian visi pembangunan
kelurahan
b) Melakukan penggalian visi tingkat basis
c) Membuat analisis terhadap semua kegiatan penggalian visi
d) Merumuskan visi pembangunan Kelurahan Lakessi dan
mempresentasikan pada kegiatan rembug tingkat kelurahan.
e) Menyusun laporan pelaksanaan penggalian visi
4) Penyusunan Aturan Bersama, yaitu :
a) Melakukan identifikasi terhadap berbagai aturan Pemda dan
Kelurahan
b) Melakukan serangkaian musyawarah penyusunan aturan bersama mulai
dari tingkat basis, kelompok perempuan, anak-anak dan remaja
sampai tingkat kelurahan.
c) Merumuskan hasil musyawarah aturan bersama
d) Melakukan uji publik aturan bersama
5) Penyusunan Rencana Pengembangan Permukiman (RPP), yaitu :
a) Musyawarah RPP : Pola Ruang/peruntukan lahan
b) Musyawarah RPP : Kegiatan Ekonomi
c) Musyawarah RPP : Pola Jalan, saluran dan jembatan
d) Musyawarah RPP : air bersih dan sanitasi
e) Musyawarah RPP : Pelayanan Sosial
f) Musyawarah RPP : Kelembagaan Kelurahan
g) Musyawarah RPP : Pengembangan Pertanian dan Peternakan
h) Merumuskan hasil musyawarah RPP untuk disepakati di tingkat
kelurahan
i) Melakukan uji publik hasil RPP
c. Tahap Perencanaan Lingkungan Mikro, meliputi :
1) Perumusan Kebutuhan Perencanaan Kawasan Prioritas, yaitu :
a) Memberikan bimbingan dan arahan kepada TIPP dalam merumuskan
kriteria kawasan prioritas
b) Memberikan arahan dalam rembug warga penetapan kawasan prioritas
c) Menyusun laporan perumusan kawasan prioritas
2) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan
prioritas
a) Melakukan survey lokasi kawasan prioritas
b) Melakukan analisis pengembangan kawasan RTBL melalui FGD/rembug
warga
c) Merumuskan hasil analisis pengembangan kawasan RTBL
d) Memberikan arahan dalam penyepakatan RTBL tingkat kelurahan
e) Melakukan uji publik terhadap RTBL
3) Penyusunan Rencana Detail (RD) Sub Proyek Terpilih
a) Membuat DED RD Sub proyek terpilih
b) Membuat RAB dan RKS
c) Melakukan uji publik terhadap RD Sub proyek terpilih
d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Makro dan Mikro, meliputi :
1) Dokumen Aturan Bersama
2) Dokumen RPP, meliputi :
a) Hasil analisis RPP
b) Peta-peta tematik dengan skala ketelitian 1 : 5000
c) Album Peta yang memuat peta pengembangan kelurahan
d) Gambar rencana tata ruang kelurahan
e) Maket RPP Kelurahan Lakessi
f) Dokumen pendukung lainnya
3) Dokumen RTBL, meliputi :
a) Hasil analisis pengembangan kawasan RTBL
b) Peta-peta tematik dengan skala ketelitian 1 : 5000
c) Album peta yang memuat peta pengembangan kawasan prioritas
d) Gambar rencana penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan
prioritas
e) Maket RTBL kawasan prioritas
f) Dokumen pendukung lainnya
4) Dokumen Rencana Detail Sub Proyek Terpilih
a) Dokumen DED RD Sub proyek terpilih, yaitu :
1) Gambar blok plan/site plan
2) Gambar rencana lengkap, rencana arsitektur, struktur, listrik,
utilitas, plumbing, dsb.
3) Gambar-gambar detail
4) Gambar 3D dan animasi desain
b) Dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja dan Syarat-
syarat
e. Menyusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kelurahan
Lakessi
4. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bawah kendali dan
koordinasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Saromase sebagai
penanggung jawab pengelolaan kegiatan PLP-BK, serta di bawah pengawasan
Askorkot Urban Planner/SF PLP-BK Konsultan Manajemen Wilayah VII PNPM
Mandiri-P2KP.
PASAL 2
TANGGUNG JAWAB
1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pencapaian output akhir dari
indikator kinerja Program PLP-BK PNPM Mandiri P2KP di bidang perencanaan
partisipatif di wilayah kerjanya, yakni :
a. Bertanggung jawab penuh terhadap kapasitas TIPP dan Pokja-pokja yang
memadai untuk memfasilitasi proses perencanaan partisipatif tingkat
masyarakat.
b. Bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan Review
Perencanaan, Pemetaan Swadaya, Penyusunan Aturan Bersama, RPP, dan
RTBL, baik yang disusun masyarakat maupun pemda, yang berbasis
peningkatan IPM di wilayahnya serta melalui mekanisme yang
partisipatif, demokratis, pro poor, transparan dan akuntabel;
c. Bertanggung jawab penuh terhadap kualitas hasil Review Perencanaan,
Pemetaan Swadaya, Penyusunan Aturan Bersama, RPP, dan RTBL yang
disusun oleh masyarakat dan Pemda.
d. Bertanggungjawab penuh terhadap terjadinya kekeliruan, kesalahan atau
penyimpangan dan penyalahgunaan kegiatan Pemetaan Swadaya, dan
Penyusunan Aturan Bersama, RPP, dan RTBL, baik yang disusun masyarakat
maupun pemda di wilayah kerjanya;
e. Bertanggungjawab penuh pada ketepatan Penyusunan Aturan Bersama, RPP,
dan RTBL serta Rencana Detail Sub Proyek untuk tingkat masyarakat
kelurahan.
f. Menjamin kualitas hasil perencanaan bernilai jual tinggi dan dapat
dipasarkan secara profesional oleh Tenaga Ahli Pendamping Pemasaran
kepada instansi-instansi terkait.
g. Kelengkapan dan keakuratan data RPP dan RTBL tingkat masyarakat di
wilayah kerjanya;
h. Memastikan hasil perencanaan dapat dilaksanakan pekerjaan fisiknya
oleh masyarakat sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku.
i. Bertanggung jawab penuh terhadap semua tugas pekerjaan yang tercantum
dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini dan ketepatan waktu pelaksanaan
pekerjaan
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pencapaian optimal dokumen
Perencanaan Kawasan (RTBL Komunitas) sesuai ketentuan yang telah di
tetapkan.
PASAL 3
HAK
1. Untuk melaksanakan tugasnya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana pada
PASAL 1, PIHAK KEDUA berhak menerima imbalan kerja berupa "honor" dari
PIHAK PERTAMA sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) selama
masa tugas yang dibiayai dari BLM PLP-BK Kelurahan Lakessi dan dibayarkan
secara bertahap kepada PIHAK KEDUA.
2. Jumlah biaya honor tersebut diatas sudah termasuk honor Tim TAPP, biaya
transport, akomodasi, komunikasi, meterai, foto copy dan ATK Tenaga
Pendamping, pelatihan Tenaga Pendamping dan biaya lainnya yang mendukung
peningkatan kapasitas PIHAK KEDUA.
3. Ketentuan tata cara pembayaran honor PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA atas
dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan adalah sebagai berikut :
a. Tahap I sebesar 10 % atau Rp 2.500.000 yang dibayarkan PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyusun dan menyampaikan
rencana kerja kepada PIHAK PERTAMA dengan persetujuan Koorkot/Askorkot
Urban Planner.
b. Tahap II sebesar 20 % atau Rp 5.000.000 yang dibayarkan PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA setelah proses Review Perencanaan dan kegiatan
Pemetaan Swadaya selesai dilaksanakan dan PIHAK KEDUA telah membuat
laporan hasil Review Perencanaan dan kegiatan Pemetaan Swadaya sesuai
dengan Pedoman Teknis PLP-BK.
c. Tahap III sebesar 30 % atau Rp 7.500.000 yang dibayarkan PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA setelah proses perencanaan Lingkungan Makro (
penyusunan Rencana Pengembangan Pemukiman / RPP ) selesai
dilaksanakan, dan PIHAK KEDUA telah selesai menyusun Dokumen RPP
sesuai dengan Pedoman Teknis PLP-BK..
d. Tahap IV sebesar 30 % atau Rp 7.500.000 dari seluruh biaya honor yang
dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah proses Perencanaan
Lingkungan Mikro ( penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan /
RTBL kawasan Prioritas ) selesai dilaksanakan, dan PIHAK KEDUA telah
selesai menyusun Dokumen RTBL Kawasan Prioritas dan Rencana Detail Sub
Proyek sesuai dengan Pedoman Teknis PLP-BK.
e. Tahap V sebesar 10 % atau Rp 2.500.000 yang dibayarkan PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA setelah proses Konsultasi Publik/Uji Publik
terhadap Dokumen RPP dan RTBL berbasis masyarakat selesai dilaksanakan
dan disetujui oleh masyarakat dan pemda setempat serta PIHAK KEDUA
menyerahkan dokumen Aturan Bersama, RPP,RTBL, RD Sub Proyek Terpilih,
RAB dan RKS, serta RPIJM Kelurahan Lakessi.
Pasal 4
KEWAJIBAN
1. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
a. Menyusun dan menyiapkan rencana kerja per siklus kegiatan dan rencana
kerja bulanan di bidang perencanaan partisipatif (Pemetaan Swadaya
tingkat masyarakat) serta perencanaan kawasan (RTBL/ND Plan tingkat
komunitas dan tingkat kota/kabupaten) yang disahkan oleh PIHAK PERTAMA
atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada
setiap tanggal 25 sebelum pelaksanaan bulan berikutnya;
b. Menyusun dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang
perencanaan partisipatif (termasuk uraian hasil-hasil yang dicapai,
kemanfaatan bagi masyarakat miskin, evaluasi pelaksanaan serta
penyelesaian masalah berupa tindak turun tangan) kepada PIHAK PERTAMA
atau pihak yang ditunjuk PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada setiap
tanggal 25 sebelum pelaksanaan bulan berikutnya;
c. Menyampaikan progress dan capaian perkembangan pelaksanaan bidang
perencanaan partisipatif kepada Korkot/Askot Urban Planer untuk
diinformasikan ke pemerintah daerah setempat melalui PIHAK PERTAMA
selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan;
d. Menyampaikan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran
imbalan kerja kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan Pasal 3 ayat 2.
e. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan administrasi dan koordinasi
harian di sekretariat PLP-BK dan mengikuti kegiatan-kegiatan PLP-BK
yang ada di masyarakat sesuai jadwal kegiatan yang disepakati.
PASAL 5
PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Di tempat pekerjaan perencanaan, PIHAK KEDUA diperkenankan menyediakan
tenaga pendukung dengan keahlian dan keterampilan yang cukup untuk
membantu PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan
administrasi kesekretariatan dan penyusunan dokumen perencanaan sesuai
dengan tugas yang tercantum dalam pasal 1 point 3 surat perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mewakilkan kepada tenaga pendukung,
tugas dan pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.
3. Segala ongkos dan upah kerja tenaga pendukung ditanggung oleh PIHAK
KEDUA.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh segala kerugian PIHAK PERTAMA
sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat mengadakan perubahan pekerjaan tanpa
pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA jika ada petunjuk dari Konsultan PLP-BK
dan BKM dan wajib diikuti oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 6
SANKSI DAN DENDA
1. PIHAK PERTAMA menerbitkan surat peringatan, apabila pihak kedua
melakukan perbuatan sebagai berikut :
a) PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai
jadwal kegiatan (Master Schedule) tanpa alasan yang jelas dan diterima
oleh PIHAK PERTAMA.
b) PIHAK KEDUA tidak memenuhi capaian indikator kegiatan perencanaan yang
telah berlangsung sesuai tanggung jawabnya sebagaimana disebut pada
Pasal 2 tanpa penjelasan yang dapat diterima sesuai hasil penilaian
yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA.
c) PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebut pada Pasal
4 tanpa penjelasan yang dapat diterima PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA melakukan denda pemotongan imbalan kerja sebesar 50 % dari
honor apabila :
a) PIHAK KEDUA tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki atau
mengulang kesalahan sebagaimana disebut pasal 6 ayat 1 sehingga
dikeluarkan surat peringatan kedua;
b) PIHAK KEDUA melakukan manipulasi laporan.
3. PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan hubungan kerja, apabila PIHAK KEDUA
tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki dan/atau mengulang kesalahan
sebagaimana disebut pasal 6 ayat 2. Dan sisa pembayaran kepada PIHAK
KEDUA tidak lagi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
4. PIHAK PERTAMA langsung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada PIHAK
KEDUA dan akan diajukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum
serta PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti segala kerugian yang
diakibatkan oleh perbuatannya, apabila :
a) PIHAK KEDUA tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki dan/atau
mengulang kesalahan sebagaimana disebut Pasal 6 ayat 2 Surat
Perjanjian ini.
b) PIHAK KEDUA melakukan pemidahtanganan pekerjaan kepada pihak lain
tanpa sepengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA.
c) PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan perbuatan yang melanggar
hukum negara.
5. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri pada saat kegiatan berjalan tanpa
alasan yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku, maka akan dikenakan
sanksi pengembalian seluruh biaya imbalan kerja yang telah di terima
PIHAK KEDUA untuk dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 7
FORCE MAJEURE
1. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi
Perjanjian ini apabila terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam
melaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkan force majeure;
2. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa
yang terjadi di luar kekuasaan Kedua Pihak, termasuk, akan tetapi tidak
terbatas pada, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi,
pemogokan, perang, keputusan pemerintah atau instansi berwenang, yang
menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak
dapat dilakukan sama sekali;
3. Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan force majeure tersebut,
pihak yang mengalami force majeure wajib segera melaksanakan kewajiban-
kewajibannya yang tertunda
4. Segala kerugian yang timbul akibat force majeure menjadi tanggung jawab
masing-masing pihak dan hal itu tidak dapat dijadikan alasan oleh salah
satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau
memutuskan Perjanjian ini.
PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya
akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
oleh kedua belah pihak maka penyelesaian akan diteruskan melalui
pengadilan Negeri setempat.
3. Kedua belah pihak akan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan
umum di Pengadilan Negeri domisili PIHAK PERTAMA.
4. Biaya penyelesaian perkara dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, akan
ditanggung oleh pihak yang dikalahkan oleh pengadilan.
PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA
1. Perjanjian kerja berakhir apabila :
a. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
b. PIHAK KEDUA menderita sakit tetap selama lebih dari 1 (satu) bulan
yang berakibat tidak mungkin melaksanakan pekerjaan;
c. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 Surat Perjanjian ini.
d. PIHAK KEDUA menjalani pemeriksaan pihak yang berwajib sebagai
tersangka, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan
kewajibannya;
e. PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sehingga
mendapat sanksi seperti yang diatur Pasal 6 ayat 3 dan 4;
f. Adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan penghentian Program PLP-
BK.
2. PIHAK KEDUA dapat mengajukan inisiatif pemutusan perjanjian kerja
apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan atau lalai dalam memenuhi hak PIHAK
KEDUA sebagaimana tercantum pada pasal 3, dan PIHAK KEDUA telah melakukan
klarifikasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
3. Jika terjadi pemutusan perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Tenaga
Ahli Pendamping Perencana lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
4. Selain dari tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini hanya
dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
5. Pada saat pengakhiran hubungan kerja, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan
seluruh barang inventaris kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 10
BIAYA METERAI DAN LAIN-LAIN
Bea meterai dari surat perjanjian berupa meterai tempel Rp. 6.000,- (enam
ribu rupiah) ditempelkan pada dokumen ini dan biaya penggandaan dokumen
serta biaya lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 11
LAIN-LAIN
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau
perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan
diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) dan
merupakan perjanjian yang tidak terpisah dari Surat Perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari 2 (dua)
lembar asli dan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan 2 (dua)
lembar asli tanpa materai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai
aturan yang berlaku. Lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA, lembar kedua
untuk PIHAK KEDUA serta lainnya untuk instansi-instansi yang terkait.
PASAL 12
PENUTUP
1. Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Lakessi
pada hari dan tanggal tersebut di atas dan diketahui oleh pejabat yang
berwenang.
2. Surat Perjanjian ini, dinyatakan berlaku sah sejak ditanda tangani kedua
belah pihak.
Ditetapkan di : Lakessi
Tanggal :
"PIHAK KEDUA "PIHAK PERTAMA "
" " "
"Tenaga Pendamping "Kepala Kelurahan Lakessi "
"Perencanaan Partisipatif PLP-BK "Kecamatan Maritengngae, Kabupaten "
" "Sidenreng Rappang "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
"HUSNAH RAHIM, ST, MT "Katman Zain "
" "NIP. 131 626 450 "
"MENGETAHUI "MENYETUJUI "
" " "
"Koordinator BKM Saromase "TKPP PNPM-P2KP "
"Kel. Lakessi " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
"Palimai "Ir. Ruli Dasananda, MT "
