BAB I
PENDAHULUAN
Dele Delegas gasii resm resmii RI untuk untuk mend mendapa apatk tkan an penga pengaku kuan an dunia dunia seja sejak k prokl proklam amas asii Kemerd Kemerdeka ekaan an diketu diketuai ai oleh oleh H.A. H.A. Salim Salim,, Wakil Wakil Menter Menterii Luar Luar Negeri Negeri.. Kunjunga Kunjungan n ini menghasilkan menghasilkan perjanjian perjanjian persahabatan persahabatan RI dan Mesir (Juni, (Juni, 1947). Bagi RI perjanjian perjanjian ini adalah suatu dukungan moral yang tinggi, karena dengan perjanjian ini kehadiran RI diakui secara resmi dalam pergaulan internasional. Mesir akan selalu dikenang sebagai negara negara yang yang pertam pertamaa kali kali mengak mengakui ui kedaul kedaulata atan n RI. Setela Setelah h itu menyus menyusul ul perjan perjanji jian an persahabatan dengan Suriah (3 Juli 1947) dan Lebanon (9 Juli 1947) serta Irak. Negara-negara Arab, India, Burma, Australia juga merupakan negara-negara yang paling paling awal awal bersim bersimpat patii pada RI. Dengan Dengan berbag berbagai ai usaha usaha diplom diplomati atik k dan kerjas kerjasama ama internasional mereka membela perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dukungan mereka dan keterampilan delegasi Indonesia memperjuangkan hak kedaulatan bangsa berhasil menyudutkan Belanda dalam percaturan p ercaturan politik internasional. India dan Australia berhasil membawa masalah Indonesia ke Sidang Dewan Keamanan PBB. Belanda bukan saja gagal gagal total total menjad menjadikan ikan perjua perjuanga ngan n kemerd kemerdeka ekaan an Indones Indonesia ia sebaga sebagaii "masal "masalah ah dalam dalam negeri", tetapi juga harus menerima perantara internasional untuk menyelesaikan konflik dua bangsa.
1
BAB II
PEMBAHASAN
Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut semua pihak yang bertikai untuk menghentikan tembak-menembak. Pada puku pukull 00:00 00:00 kedu keduaa belah belah piha pihak k meng mengel eluar uarkan kan perin perinta tah h "pen "penghe ghent ntia ian n temb tembak ak ". Perdebatan tentang Indonesia di Dewan Keamanan memberi tempat kepada Indonesia tampil di forum PBB untuk memperjuangkan nasibnya. Berbagai usaha Belanda dan sekutunya (terutama Belgia) untuk menghalangi delegasi Indonesia gagal. Usaha mereka untuk mengikutsertakan wakil Kalimantan dan Negara Indonesia Timur juga gagal. Pada tanggal tanggal 25 Agustu Agustuss Dewan Dewan Keaman Keamanan an meneri menerima ma dua resolu resolusi, si, yang yang masing masing-ma -masin sing g diajukan oleh Cina dan Amerika Serikat. Resolusi pertama mengharuskan setiap konsulat negara asing yang berada di "Batavia" untuk melaporkan situasi di Indonesia, sedangkan resolu resolusi si kedua kedua memutu memutuska skan n agar agar Dewan Dewan Keamanan Keamanan menawa menawarka rkan n "jasa"jasa-jas jasaa baikny baiknyaa kepada kepada kedua kedua belah belah pihak" pihak".. Berdas Berdasark arkan an resolu resolusi si ini Dewan Dewan Keaman Keamanan an memben membentuk tuk good offices commission), commission), yang terdiri atas tiga negara. "komisi jasa baik" ( good Sejak awal awal Belanda telah mempersulit tugas Komisi Tiga Negara. Pada tanggal 29 Agustus atau 4 hari setelah terbentuknya KTN, Belanda mengumumkan garis Van Mook Line) Line) yang didasari demarkasi baru yang dikenal sebagai "Garis Van Mook" ((Van dengan argumen bahwa daerah yang dianggap sebagai wilayah kekuasaan Belanda adalah yang berada di belakang pos-pos terdepan pasukan KNIL/KL. Padahal di belakang pos pos yang merupakan benteng-benteng terpisah tersebut pasukan TNI dan kekuatan RI lainnya cukup leluasa untuk beroperasi. Konsep "Garis Van Mook" ditolak mentahmentah oleh RI. Pada tanggal 27 Oktober 1947, Komisi Tiga Negara yang terdiri atas wakil Belgia (Paul van Zeeland), Zeeland), Australi Australiaa (Richard (Richard Kirby) dan Amerika Serikat Serikat (Prof. (Prof. Graham) mendarat di Jakarta. Konflik dengan Belanda selanjutnya dibawah pengawasan internasional.
2
Untuk Untuk meneng menengahi ahi persen persengket gketaan aan terseb tersebut ut KTN mengaj mengajak ak kedua kedua belah belah pihak pihak untuk berunding di "wilayah netral" yakni di kapal perang milik Amerika Serikat US Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi RI dipimpin langsung oleh PM Amir Syarifuddin, Syarifuddin, sedangkan delegasi delegasi Belanda Belanda diketuai diketuai oleh _______________?. _______________?. Hasil perundingan tidak jauh dari hal-hal yang telah disetujui dalam Persetujuan Linggar Jati, kecuali kecuali dua hal yang yang penting penting,, Pertam Pertama, a, "negar "negaraa boneka" boneka" Belanda Belanda telah telah bertam bertambah bah jumlahnya mencakup wilayah Sumatra, Jawa dan Madura, dan tidak akan berusaha untuk memperluas memperluas lebih dari yang secara secara de fakto diakui Belanda. Kedua, "Garis Van Mook" diteri diterima ma sebaga sebagaii garis garis demark demarkasi asi,, sehing sehingga ga kanton kantong-ka g-kanto ntong ng TNI yang yang berada berada di bela belaka kang ng "gar "garis is"" ters tersebu ebutt harus harus dikos dikosong ongka kan. n. Dari Dari hasi hasill ini ini tamp tampak ak bahwa bahwa Amir Amir Syar Syarif ifudd uddin in tela telah h memb member erik ikan an konse konsesi si yang yang lebi lebih h besa besarr dari dari Syah Syahri rirr yang yang tela telah h dijatuhkannya. Akibatnya, partai pendukungnya juga meninggalkannya. Pada tanggal 23 Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin mengembalikan mandatnya. Atas desakan Parta Masyumi, pada tanggal 29 Januari 1948 Presiden Soekarno menunjukkan Wakil Presiden M. Hatta sebagai Perdana Menteri dari kabinet persidentil. Suasana perundingan melalui penengah KTN pada awal Desember 1948 meulai menemui jalan buntu. Pada tanggal 11 Desember 1948, Belanda mengatakan bahwa tidak mungkinlagi mungkinlagi dicapai persetujuan persetujuan antara kedua belah pihak. Empat hari kemudian kemudian Wakil Presiden Mohammad Hatta minta KTN untuk mengatur perundingan dengan Belanda, tetapi Belanda menjawab pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 23:00 malam, bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville. Lewat tengah malam atau tanggal 19 Desember 1948 pagi, tentara Belanda diterjunkan di lapangan terbang Maguwo, yang dikenal dikenal dengan istila istilah h Aksi Aksi Milite Militerr Belanda Belanda II (2nd Dutch Dutch Milit Military ary Action Action). ). Reaksi internasio internasional nal atas serangan Belanda terhadap Republik pada tanggal tanggal 19 Desember 1948 sangat keras. Negara-negara Asia, Timur Tengah dan Australia mengutuk serangan itu dan memboikot Belanda dengan cara menutu lapangan terbang mereka bagi pesawat Belanda. Dalam sidangnya pada tanggal 22 Desember 1948 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian tembak menembak kepada tentara Belanda dan Republik. Atas usul India dan Birma, Konferensi Asia mengenai Indonesia diadakan di New Delhi pada pada tanggal tanggal 20 Desemb Desember er 1949. 1949. Amerik Amerikaa Serika Serikat, t, Kuba, Kuba, dan Norweg Norwegia ia mendes mendesak ak
3
Dewan Dewan Keam Keamana anan n untuk untuk memb membua uatt reso resolu lusi si yang yang meng mengha haru rusk skan an dila dilanj njut utkan kanny nyaa perundingan. Pada Pada tangga tanggall 24 Januar Januarii 1948, 1948, Konfer Konferens ensii Asia Asia di New Delhi Delhi mengir mengirimk imkan an resolu resolusi si kepada kepada Dewan Dewan Keaman Keamanan an PBB, PBB, yang yang antara antara lain lain menunt menuntut ut dipuli dipulihkan hkannya nya Pemerintah Pemerintah Republik Republik ke Yogyakarta; Yogyakarta; dibentuknya dibentuknya Pemerintaha Pemerintahan n Interim; Interim; ditariknya ditariknya tentara Belanda dari seluruh Indonesia; dan diserahkannya kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat, pada tanggal 1 Januari 1950. Atas usul Amerika Serikat, Tiongkok, Kuba, dan Norwegia, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengharuskan kedua belah belah pihak pihak menghen menghentik tikan an permus permusuhan uhan,, dipuli dipulihka hkanny nnyaa pemeri pemerinta ntah h pusat pusat Republi Republik k Indonesia Indonesia ke Yogyakarta; Yogyakarta; dilanjutkannya dilanjutkannya perundingan; perundingan; dan diserahkanny diserahkannyaa kedaulatan kedaulatan kepada Indonesia pada waktu yang disepakati. Resolusi Dewan Keamanan PBB ini memberikan peluang baru bagi KTN untuk kembal kembalii aktif aktif menang menangani ani Indones Indonesia ia - Belanda Belanda.. KTN mendes mendesak ak Beland Belandaa agar agar para para tawana tawanan n dibeba dibebaska skan. n. Anggot Anggotaa KTN juga juga datang datang ke Bangka Bangka mengun mengunjun jungi gi pemimp pemimpin in Republik yang ditahan di sana. Atas desakan Internasional itu pemerintah Belanda mulai melaksanakan move baru dengan mengunjungi Soekarno - Hatta di Bangka dan menawarkan undangan agar Republik bersedia ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Soekarno - Hatta berpend berpendiri irian an bahwa bahwa perundi perundingan ngan baru baru bisa bisa diadaka diadakan n setela setelah h Pemeri Pemerinta ntah h Republ Republik ik dikembalikan ke Yogyakarta. Sementara itu tanggal 23 Maret 1949 KTN yang diminta Dewan Keamanan PBB agar membantu kedua belah pihak untuk melakukan perundingan berdasarkan resolusi tanggal 28 Januari 1949, telah tiba di Jakarta. Dua hari kemudian delegasi Republik yang dipimpin dipimpin Mr. Mohammad Mohammad Roem bertemu dengan delegasi delegasi Belanda dibawah dibawah Van Royen di Hotel Des Indes, Jakarta. Merle Cochran dari KTN bertindak sebagai penengah.
4
Perundingan Perundingan berjalan alot, sehingga memerlukan memerlukan kehadiran kehadiran Mohammad Mohammad Hatta dari Bangka dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta. Setelah hampir tiga minggu berunding, maka pada tanggal 7 Mei 1949 kedua delegasi delegasi sepakat sepakat untuk mengeluarkan mengeluarkan pernyataan pernyataan masing-masing masing-masing pihak, yang kemudian kemudian dikenal sebagai Pernyataan Roem-Royen ( Roem-Royen Statement ). Masalah terpenting dari penyataan itu adalah kesediaan Belanda untuk mengembalikan Pemerintah Republik ke Yogyakarta. Pendek dekatan
antara
Pemimpin
Repub publik
dam dam
BFO
sejak
menjelang
dilaksanakannya Perundingan Roem-Royen dan kontak-kontak menjelang dan setelah Pemeri Pemerinta ntah h Repbuli Repbulik k kembal kembalii ke Yogya, Yogya, telah telah membuka membuka jalan jalan untuk untuk mengada mengadakan kan Konferensi Inter Indonesia. Delegasi RI ke Konferensi Inter Indonesia terbentuk tanggal 18 Juli 1949 dipimpin oleh Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta. Sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak dan Anak Agung dari NIT. Konferensi berlangsung yang dari tanggal 20 Juli hingga 22 Juli 1949 menyepakati bahwa Negara Indones Indonesia ia Serika Serikatt akan diberi diberi nama nama Republi Republik k Indone Indonesia sia Serika Serikat. t. Merah Merah Putih Putih adalah adalah bendera kebangsaan, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia dan 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan. Setelah Konferensi Yogya, diteruskan dengan Konferensi Inter Indonesia II yang dimulai sejak 31 Juli s/d 2 Agustus 1949 bertempat di Gedung Pejambon, Jakarta. Pada pert pertem emua uan n ini ini dise disepa pakat katii pemb pemben entu tuka kan n Pani Panita ta Pers Persia iapa pan n Nasi Nasion onal al yang yang bert bertug ugas as menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah berlangsungnya Konferensi Meja Bunda Bundar. r. Diput Diputus uska kan n juga juga draf draf awal awal UUD UUD Repub Republi lik k Indon Indones esia ia Seri Serikat kat yang yang akan akan dibicarakan dalam KMB. Pada tanggal 1 Agustus 1949 Rapat gabungan komisi militer (Republik - Belanda - BFO dan UNCI) bersepakat untuk segera menghentikan permusuhan, mengadakan gencatan senjata dan mengembalikan kota-kota yang telah diduduki Belanda ke tangan Republik. Pada Pada tang tanggal gal 3 Agus Agustu tuss 1949 1949 pukul pukul 8 mala malam, m, mela melalu luii RRI, RRI, Pres Presid iden en Soek Soekar arno no memerintahk memerintahkan an Angkatan Angkatan Perang Perang RI untuk menghentika menghentikan n tembak-menem tembak-menembak bak dengan
5
tentara Belanda. Pada saat yang bersamaan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, Lovink, mengumumkan hal yang sama melalui radio di Jakarta. Karena penghentian tembak-menembak antara kedua belah pihak harus mulai berlaku sejak 11 Agustus untuk seluruh wilayah Jawa, dan 17 Agustus 1949 untuk Sumatra, maka para komandan lapangan harus pula segera mengadakan pembicaraan baik melalui Panita Bersama Pusat, maupun Komite Daerah, untuk mengatur segi-segi teknis penghentian tembak-menembak, dibantu oleh PBB/UNCI. Sambil menunggu hasil perundingan Konferensi Meja Bundar, tentara Belanda mulai ditarik. Dengan Dengan penhent penhentian ian tembak tembak-me -menem nembak bak kehidupa kehidupan n ekonom ekonomii mulai mulai berger bergerak ak kembali. TNI mulai masuk kota. Dimana-mana mereka disambut rakyat dengan gembira dan penuh perasaan haru. Rakyat selanjutnya dapat merayakan peringatan HUT RI tanpa rasa rasa takut. takut. Suasan Suasanaa baru baru telah telah mulai mulai dirasa dirasakan. kan. Kedata Kedatanga ngan n Bung Karno dan para para pemimpin lainnya di Jakarta mulai dinantikan. Tangga Tanggall 4 Agustu Agustuss 1949 Presid Presiden en Soekar Soekarno no mengan mengangkat gkat delega delegasi si Republ Republik ik Indones Indonesia ia untuk untuk Konfer Konferens ensii Meja Meja Bundar Bundar yang yang dipimp dipimpin in oleh oleh Mohamm Mohammad ad Hatta. Hatta. Delega Delegasi si BFO dipimp dipimpin in oleh oleh Sultan Sultan Hamid Hamid dari dari Pontia Pontianak nak,, dan Delega Delegasi si Beland Belandaa dipimpin oleh Mr. J.H. van Maarseveen. Konferensi yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 ini diikuti pula oleh UNCI. Pada hakekatnya KMB menghasilkan tiga isu utama persetujuan, yakni: •
Piagam Penyerahan Kedaulatan
•
Piagam Piagam Uni-Nederla Uni-Nederland nd dengan lampiran persetujuan persetujuan Pemerintah Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
•
Perset Persetuju ujuan an Perali Peralihan/ han/Per Perpin pindaha dahan n yang yang memuat memuat peratu peraturan ran-pe -perat ratura uran n yang yang bertalian dengan penyerahan kedaulatan
Disamping itu juga dibahas masalah-masalah bilateral dan domestik yang serius. Semua hutang bekas Hindia Belanda menjadi tanggung jawab nagara Indonesia Serikat.
6
De Javaansche Javaansche Bank tetap diakui sebagai Bank Sentral. Sentral. Intergrasi Intergrasi KNIL ke dalam TNI. Masalah Irian Barat akan dibiarkan untuk sementra, yakni "satu tahun". Pelaksanaan KMB terus dipantau oleh Badan Pekerja KNIP. Pada tanggal 23 Oktober 1949 Badan Pekerja KNIP telah menerima keterangan pemerintah mengenai pembicaraan dalam sidang-sidang KMB yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuono IX. Hal lengkap KMB disampaikan Perdana Menteri Mohammad Hatta pada Sidang Pleno KNIP tanggal 6 hingga 15 Desember 1949. KNIP menerima hasil KMB dengan 226 setuju, 62 tidak setuju, dan 31 suara blangko. PErsetujuan KNIP itu diberikan dalam dua bentuk, yakni sebuah maklumat dan dua buah undang-undang. Maklumat KNIP diumumkan Presiden RI pada tanggal 14 Desember 1949, berisi tentang negara Repbulik Indon Indones esia ia Seri Serika katt meme memegan gang g kedau kedaula lata tan n atas atas selu seluru ruh h wila wilaya yah; h; dan dan bahwa bahwa alat alat perlengkapan RI disumbangkan kepada RIS untuk menegakkan kedaulatannya.
7
Dua undang-undang yang disetujui KNIP adalah Undang-Undang No. 10 yang berisi mengenai Induk Persetujuan KMB dan masalah kedaulatan dari Belanda kepada RIS. SEdangkan Undang-Undang No. 11 berisi mengenai draf final Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Persetujuan KNIP atas hasil KMB melancarkan jalan bagi terbentuknya Republik Indonesia Indonesia Serikat, sebagaimana sebagaimana diharuskan oleh KMB. Pada tanggal 14 Desember Desember 1949 dele delega gasi si RI dan dan
dele delega gasi si nega negara ra-n -neg egar araa bagi bagian an,, yang yang terg tergab abun ung g dala dalam m BFO BFO
menanda menandatan tangani gani Piagam Piagam Konstit Konstitusi usi Republi Republik k Indones Indonesia ia Serika Serikat. t. Dengan Dengan piagam piagam ini resmilah pula negara-negara tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 15 Desember 1949, Dewan Pemilih Presiden RIS dibentuk. Dewan ini diketuai oleh Mr. Mohammad Roem. Pada tanggal 16 Desember dewan ini memilih calon tunggal Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS. P Elanti Elantikan kan dilaks dilaksana anakan kan di Siti Siti Hinggi Hinggil, l, Kraton Kraton Kesult Kesultana anan n Yogyaka Yogyakarta rta para para tanggal 17 Desember 1949. Selanjutnya Presiden Soekarno secara resmi menunjuk Drs. Mohamma Mohammad d Hatta Hatta sebagai sebagai format formatur ur kabinet kabinet.. Pada Pada tangga tanggall 20 Desemb Desember er Kabine Kabinett RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dilantik. Karena Presiden RI, Soekarno dan WAkil PResiden, Mohammad Hatta menduduki jabatan barunya dalam RIS, maka untuk melaksanakan fungsinya di Negara Republik Indonesia, ditunjuk Mr. Acting ) Presiden RI yang tetap berkedudukan di Yogyakarta. Assaat sebagai pejabat ( Acting Republik Indonesia dalam status sebagai negara bagian RIS dikenal juga sebagai RI Yogyakarta dengan dr. Abdul Halim sebagai Perdana Menteri. Dengan telah selesainya pembentukan RIS dan kabinetnya, maka "penyerahan kedaula kedaulatan tan"" dari dari tangan tangan Beland Belandaa kepada kepada RIS sebagai sebagaiman manaa diatur diatur dalam dalam KMB dapat dapat dilaks dilaksanak anakan. an. Pemeri Pemerinta ntah h RIS menunj menunjuk uk Perdan Perdanaa Menter Menterii Mohamma Mohammad d Hatta Hatta untuk untuk memimpin delegasi RI ke negeri Belanda untuk menerima naskah penyerahan kedaulatan lang langsu sung ng
dari dari Ratu Ratu
Yul Yuliana. ana.
Sedan edangk gkan an
di Jaka Jakarrta
waki wakill
RIS RIS,
Sei
Sult ultan
Hamengkubuwono IX menerimanya dari Wakil Mahkota Belanda A.H.J Lovink. Upacara dilaksanakan di dua tempat secara bersamaaan pada tanggal 27 Desember 1949.
8
BAB III KESIMPULAN
Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara secara diplom diplomasi asi,, lewat lewat perundi perundingan ngan Linggar Linggarjat jati, i, perjan perjanjia jian n Renvil Renville, le, perjan perjanji jian an Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar. Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah: 1. Sera Seraht hter erim imaa keda kedaul ulat atan an dari dari peme pemeri rinta ntah h kolon kolonia iall Bela Beland ndaa kepad kepadaa Repub Republi lik k Indonesia Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia Indonesia ingin agar semua bekas daerah daerah Hindia Hindia Belanda Belanda menjad menjadii daerah daerah Indone Indonesia sia,, sedangk sedangkan an Beland Belandaa ingin ingin menj menjad adik ikan an Papua Papua bagia bagian n bara baratt negar negaraa terp terpis isah ah kare karena na perb perbeda edaan an etni etnis. s. Konf Konfer erens ensii ditu ditutu tup p tanp tanpaa keput keputus usan an menge mengena naii hal ini. ini. Kare Karena na itu itu pasa pasall 2 menyeb menyebutk utkan an bahwa bahwa Papua Papua bagian bagian barat barat bukan bukan bagian bagian dari dari seraht serahteri erima, ma, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. 2. Dibent Dibentukny uknyaa sebuah sebuah persek persekutu utuan an Beland Belanda-I a-Indon ndonesi esia, a, dengan dengan monarc monarch h Beland Belandaa sebagai kepala negara 3. Pengambil Pengambil alihan alihan hutang hutang Hindia Hindia Belanda Belanda oleh Republik Republik Indonesia Indonesia Serikat Serikat
9
