RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA APARATUR SATPOL PP DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN PERDA, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH
KERTAS KERJA KELOMPOK OBSERVASI LAPANGAN
(KKK - OL)
DISUSUN OLEH : KELOMPOK III
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLATPIM TINGKAT IV ANGKATAN II
YOGYAKARTA 2013 40
41
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan
salah
satu
wujud
reformasi
otonomi
daerah
dalam
rangka
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan rakyat. rakyat. Dalam rangka rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan meningka tkan mutu kehidupannya. Saat ini hampir semua bidang kehidupan masyarakat mengalami perubahan, baik yang berdampak positif maupun negatif. Perubahan tersebut antara lain di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping membawa manfaat juga membawa dampak negatif. Sementara itu, kemajuan teknologi informasi juga menjadikan masyarakat semakin cerdas dan kritis. Masyarakat menjadi semakin mengetahui segala sesuatu yang menjadi haknya selaku warga negara. Sedangkan permasalahan di bidang sosial budaya yang berkembang antara lain ditandai dengan semakin banyaknya keresahan yang timbul di masyarakat
yang
dipicu
karena
kurangnya
informasi
tentang
peraturan
42
perundang-undangan yang berlaku, bisa bi sa juga berlatar be rlatar belakang kesulitan ekonomi atau karena sebab-sebab lain. Segala perkembangan dan permasalahan tersebut bila tidak dikelola dengan baik, tentu akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, aparat terkait dalam hal ini aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus senantiasa meningkatkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, bertanggungjawab, berwibawa dan tegas tanpa meninggalkan keramahtamahan dan etika secara terukur dan proporsional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda d an penyelenggaraan penyel enggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan peratu ran kepala daerah. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan kewenangan yang dimiliki Satpol PP antara lain : 1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
43
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 3. fasilitasi
dan
pemberdayaan
kapasitas
penyelenggaraan
perlindungan
masyarakat; 4. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan 5. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk ikut membantu d an menjamin proses penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Diakui atau tidak, kendati reformasi telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi, dan kemajuan, tetapi pada saat yang sama reformasi juga melahirkan imbas munculnya berbagai perilaku masyarakat masyarakat dan perubahan sosial yang terkadang bersinggungan dengan persoalan ketertiban dan keamanan umum yang menjadi kewenangan dan tugas Satpol PP. Pada masa di mana masyarakat menjadi lebih kritis dan makin sadar akan haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dan jaminan ketertiban serta ketentraman, mau tidak mau birokrasi dan seluruh jajarannya termasuk
44
Satpol PP, bukan saja harus bersikap profesional, tetapi juga harus bersikap konsisten, adil, dan tidak melukai rasa keadilan publik. Satpol PP, sebagai lembaga yang TUPOKSI-nya adalah penegak Perda dan penjaga Ketertiban dan Ketentraman masyarakat, tidak mungkin lagi hanya mengandalkan pada pendekatan yang semata-mata hanya bersifat represif, tetapi yang dibutuhkan adalah kepekaan untuk memahami masalah, sikap empati, dan kemampuan untuk menggalang dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan keterbatasan dana dan jumlah personil yang dimiliki, jelas tidak mungkin Satpol PP bekerja sendirian untuk menegakkan Perda dan memelihara ketertiban masyarakat, sehingga mau tidak mau citra dan sikap proaktif Satpol PP untuk meraih dukungan publik sungguh menjadi sangat penting. Di era reformasi, pengalaman telah banyak membuktikan bahwa keberagaman atau perkembangan masyarakat yang makin maju, di satu sisi mungkin
bisa
dimanfaatkan
sebagai
potensi
dan
modal
sosial
untuk
pembangunan, tetapi te tapi di sisi yang lain la in keberagaman itu tidak jarang juga menyulut men yulut ketidakserasian, menggoyah ketentraman dan mengancam ketertiban umum, dan bahkan tidak mustahil potensial memicu terjadinya pergesekan bila semua perbedaan itu tidak dikelola dengan den gan baik. ba ik. Secara teoritis, pergesekan atau konflik yang meletup di masyarakat mulai dari yang elementer hingga yang bersifat ideologis, biasanya akan terjadi bila ada kondisi-kondisi sebagai berikut: (cultural gap) gap) yang Pertama , bila di sana terjadi kesenjangan budaya (cultural memperkecil peluang atau bahkan sama sekali tidak memungkinkan bagi
45
penduduk dari golongan yang marginal untuk dapat terserap dalam kegiatan industri dan pembangunan yang sedang dilakukan. Kedua , bila kepastian dan supremasi hukum tidak lagi berwibawa.
Hukum yang memihak dan menyinggung rasa keadilan dan terlebih jika melanggar hak-hak rakyat, jangan heran jika kemudian menghasilkan berbagai gerakan massa, aksi unjuk rasa atau demonstrasi, aksi perlawanan dan sebagainya yang ujung-ujungnya akan menyebabkan ketertiban masyarakat menjadi goyah. Di berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Wonogiri tidak sekali dua kali aksi unjuk rasa pecah ketika rakyat merasa hak-hak mereka diabaikan. Ketiga , bila forum, wadah, atau titik-titik temu yang fungsional untuk
menetralisir perbedaan yang ada tidak berkembang atau justru ditutup-tutupi, sehingga yang terjadi adalah degradasi sosial dan lingkungan fisik. Secara teoritis, untuk mencegah terjadinya pergesekan yang terbuka bukan berarti semua perbedaan harus dihapuskan dan dua sub kultur yang berbeda dipaksa untuk saling melebur melakukan akulturasi. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengajarkan kepada kedua belah pihak untuk secara terbuka bersedia mengakui dan menerima perbedaan yang ada, dan kemudian
berusaha
menetralisirnya
dengan
cara
mengembangkan
forum
pertemuan yang dapat menetralisir perbedaan di aspek yang lain. Kegiatan industrialisasi dan model pembangunan yang bersifat top-down dan
tersentralistik,
terbukti
telah
memberikan
hasil-hasil
yang
cukup
46
menggembirakan dalam aspek ekonomi. Namun tak bisa diingkari bahwa sebagian besar masyarakat di berbagai daerah di Jawa Tengah umumnya justru merasakan kemerosotan yang tidak mengenakkan akan identitas budaya mereka. Kegiatan industrialisasi yang sering dipertentangkan dengan pranata sosial dan tradisi lokal, dalam beberapa hal telah mendorong akselarasi terciptanya proses marginalisasi masyarakat lokal. Akibat sosial semacam ini sudah barang tentu tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut, karena tidak mustahil pada akhirnya nanti hanya akan melahirkan sejumlah kericuhan yang dapat menganggu ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan mengacu pada tema Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah
Daerah
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Tahun
2013
yaitu
“Pengembangan Pola Pikir dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat”, maka Kelompok III tertarik untuk mengambil judul Kertas Kerja Kelompok yaitu “Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Aparatur Satpol PP Dalam Mendukung Penegakan Perda, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ”.
B. Masalah Pokok
Bagi wilayah yang tengah berkembang seperti Kabupaten Wonogiri, disadari bahwa peran Satpol PP tidak lagi terbatas hanya pada tugas-tugas yang sifatnya regulatif, seperti menggusur atau melakukan berbagai razia terhadap
47
PMKS dan warga masyarakat yang melanggar Perda. Tetapi, di era reformasi seperti sekarang ini jelas Satpol PP perlu menafsirkan dan mengkaji ulang peran yang selama ini telah dilakukan dan diterima sebagai sebagai sesuatu yang given, dan kemudian mencoba melengkapi dengan peran-peran baru yang lebih kontekstual dengan tantangan perubahan. Berdasarkan uraian di atas maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penyusunan Kertas Kerja Kelompok ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah”
C. Maksud dan Tujuan
Kertas Kerja Kelompok (KKK) merupakan suatu telaahan secara komprehensif beberapa permasalahan pada suatu daerah yang telah ditetapkan sebagai lokus observasi lapangan. Adapun maksud penyusunan Kertas Kerja Kelompok ini adalah : 1. Memperoleh gambaran mengenai program dan rencana kerja Satpol PP di Kabupaten Wonogiri. 2. Mengetahui sejauh mana peranan Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri. 3. Mempelajari
permasalahan
yang
dihadapi
dalam
upaya
optimalisasi
penegakan Perda dan penertiban masyarakat di Kabupaten Wono giri.
48
Sedangkan tujuan penyusunan Kertas Kerja Kelompok (KKK) ini adalah : 1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mencari alternatif pemecahan masalah atas permasalahan yang diangkat. 2. Untuk mengidentifikasi data dan informasi serta permasalahan penegakan Perda dan penertiban masyarakat di Kabupaten Wonogiri. 3. Untuk menyusun Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Aparatur Satpol PP Kabupaten Wonogiri. 4. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.
D. Batasan dan Pengertian
Sesuai dengan judul Kertas Kerja Kelompok yaitu “Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Aparatur Satpol PP Dalam Mendukung Penegakan Perda, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah”, maka di bawah ini dijelaskan beberapa batasan pengertian agar diperoleh persepsi yang sama dalam memahami kertas kerja kelompok sebagai berikut : 1. Rencana Kerja adalah konsep, rancangan, atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan (Depdikbud, 1995). 2. Peningkatan adalah proses, cara, atau perbuatan menaikkan derajat atau taraf kegiatan (Depdikbud, 1995).
49
3. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, atau prestasi yang diperlihatkan (Depdikbud, 1995). 4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (PP Nomor 6 Tahun 2010). 5. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai individu / perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP dan Peraturan Pelaksanaannya). 6. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP dan Peraturan Pelaksanaannya). 7. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran penyimpangan
Peraturan dan
Daerah
serta
pelanggarannya
tindakan
(Himpunan
penertiban Peraturan
terhadap Perundang-
undangan Satpol PP dan Peraturan Pelaksanaannya). Agar pembahasan lebih terfokus maka topik yang diangkat dalam Kertas Kerja Kelompok ini dibatasi pada upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP
50
dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan sumber daya yang ada khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri sebagai instansi andalan dalam penyusunan Kertas Kerja Kelompok ini.
E. Lingkup Bahasan
Dalam penyusunan Kertas Kerja Kelompok ini, Kelompok III sebagai peserta Diklatpim IV Angkatan II Badan Diklat Pemerintah Daerah DIY tahun 2013 memberikan lingkup pembahasan sebagai berikut : 1. Memaparkan gambaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri secara umum dalam upayanya meningkatkan kinerja aparatur Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah menggunakan analisis SWOT. 2. Memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri untuk mengoptimalkan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri.
F. Metode Pengumpulan Data
Dalam penyusunan Kertas Kerja Kelompok ini pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu:
51
1. Data Primer, diperoleh melalui: a. Kuesioner, yaitu data dikumpulkan dengan metode penyebaran daftar pertanyaan kepada responden untuk memperoleh jawaban. b.
Wawancara langsung, yaitu melakukan wawancara langsung dengan responden tentang topik yang akan dibahas.
c.
Observasi langsung di lapangan, baik untuk data yang terdokumentasi maupun
informasi
melalui
penjelasan
dari
responden.
Untuk
memperoleh informasi data juga dilakukan melalui diskusi mendalam dengan responden. Adapun instansi yang menjadi responden adalah sebagai berikut : 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri sebagai instansi andalan. 2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Sosial, dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Wonogiri sebagai instansi pendamping. 2. Data Sekunder, didapat dari dokumen yang ada dan laporan-laporan rutin berupa
LAKIP,
Renstra,
Profil
Kabupaten
Wonogiri,
dan
website
http://wonogirikab.go.id Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dianalisis dengan
menggunakan
metode
SWOT
sehingga
dapat
teridentifikasi
permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di
52
Kabupaten Wonogiri sehingga dapat menjadi umpan balik bagi lokus. Analisis SWOT yang digunakan dalam penulisan Kertas Kerja Kelompok meliputi: 1. Identifikasi kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang. 2. Pemetaan interaksi faktor 3. Pemetaan sasaran strategis prioritas 4. Membuat rencana kegiatan
G. Gambaran Umum Organisasi 1. Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Wonogiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Wonogiri jo. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 86 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Wonogiri. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Satpol PP Kabupaten Wonogiri
mempunyai fungsi
sebagai berikut : a. perumusan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
53
b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bup ati; d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya. e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut : a. Kepala Satuan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Ketentraman Umum; d. Seksi Pengamanan; e. Seksi Penertiban dan Penyidikan.
54
H. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis maka Kertas Kerja Kelompok (KKK) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, masalah pokok, maksud dan tujuan, batasan dan pengertian, lingkup bahasan, metode pengumpulan data, gambaran umum organisasi, dan sistematika penulisan.
BAB II
: Gambaran Umum, dalam bab ini dirumuskan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja serta keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan di masa mendatang.
BAB III
: Analisis Strategis, dalam bab ini diidentifikasikan permasalaham dengan melalui analisis SWOT, interaksi antar faktor-faktor dan penentuan sasaran strategis.
BAB IV
: Penyusunan Rencana Tindakan, dalam bab ini dirumuskan strategi pelayanan
prima,
langkah-langkah
yang
ditempuh,
jadwal
pelaksanaan, dan mekanisme monitoring. BAB V
: Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pembahasan sebelumnya dan rekomendasi yang merupakan saran yang
berguna
untuk
penyempurnaan selanjutnya.
melaksanakan
langkah-langkah
55
BAB II GAMBARAN KEADAAN
A. Visi dan Misi Organisasi 1. Visi I.
Pengertian visi menurut Lembaga Administrasi Negara
adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Institusi Pemerintah. Sedangkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa visi adalah cara pandang jauh ke depan atau cita-cita yang hendak diwujudkan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipasif dan inovatif.
Dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Wonogiri yang Kredibel dan Efektif Demi Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia, Bebas Dari Kemiskinan”. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri tersebut di atas maka Satpol PP Kabupaten Wonogiri telah menetapkan visi organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten
56
Wonogiri Tahun 2010-2015 yaitu : ” Profesional dalam menegakkan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat ”.
2. Misi Misi menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategis yang telah dipilih. Satpol PP Kabupaten Wonogiri telah menetapkan misi organisasi dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut : a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan usaha di Kabupaten Wonogiri agar terwujud kesadaran dan ketaatan masyarakat pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dalam kerangka pelaksanaan supremasi hukum; b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri agar terwujud kondisi yang aman, tertib, dan tentram dalam masyarakat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat di dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri agar terwujud kehidupan yang aman, tertib dan tentram dengan
57
mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kerangka pelaksanaan supremasi hukum; d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota Satpol PP Kabupaten Wonogiri agar terwjud profesionalisme dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri; e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terwujud profesionalisme dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan petertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri; f.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Satpol PP dan PPNS Kabupaten Wonogiri agar terwujud pola kemitraan dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri;
g. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Satpol PP Kabupaten Wonogiri.
B. Keadaan Sekarang 1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Wonogiri yang terkenal dengan sebutan Kota Gaplek, merupakan
salah
satu
kabupaten
di
Provinsi
Jawa
Tengah
yang
pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
58
tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri berada pada posisi yang strategis karena menjadi jalur lintas transportasi dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur), Kota Solo dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Wonogiri yaitu 182.236,02 Ha dan secara 0
0
geografis terletak pada garis lintang 7 32' sampai dengan 8 15' dan garis bujur 110041' sampai dengan 111018' dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara
: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
Sebelah Timur
: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur)
Sebelah Selatan
: Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur ) dan Samudra Indonesia.
Sebelah Barat
: Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten.
Secara umum Kabupaten Wonogiri beriklim tropis, mempunyai 2 musim yaitu penghujan dan kemarau dengan temperatur rata-rata 240 C hingga 320 C. Di Wonogiri hampir sebagian besar tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian, berbatuan dan kering sehingga membuat penduduknya lebih banyak merantau ke luar daerah. Berdasarkan hasil sensus penduduk Kabupaten Wonogiri tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2010 tercatat sebanyak sebanyak 1.234.879 jiwa, terdiri dari 620.384 jiwa laki-laki dan 614.495
59
perempuan dengan 367.847 KK yang secara detil dikelompokkan per kecamatan sebagaimana berikut (tabel 1) : Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Per Kecamatan Tahun 2010 No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Kecamatan
Pracimantoro Paranggupito Giritontro Giriwoyo Batuwarno Karangtengah Tirtomoyo Nguntoronadi Baturetno Eromoko Wuryantoro Manyaran Selogiri Wonogiri Ngadirojo Sidoharjo Jatiroto Kismantoro Purwantoro Bulukerto Puhpelem Slogohimo Jatisrono Jatipurno Girimarto Total
Jumlah
76.088 21.339 26.511 50.437 22.048 25.686 64.083 29.538 57.892 52.596 33.486 44.440 61.184 95.802 68.997 51.285 47.192 44.964 63.825 38.870 23.549 60.611 74.100 45.773 54.583 1.234.879
Persentase
6,16 1,73 2,15 4,08 1,79 2,08 5,19 2,39 4,69 4,26 2,71 3,60 4,95 7,76 5,59 4,15 3,82 3,64 5,17 3,15 1,91 4,91 6,00 3,71 4,42 100%
Sumber : Sensus Penduduk BPS Kab. Wonogiri Tahun 2010
2. Sumber Daya Manusia
60
Keberadaan sumber daya manusia sangat penting untuk menunjang kinerja organisasi. Jumlah pegawai di Satpol PP Kabupaten Wonogiri sebanyak 39 orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2. Susunan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Wonogiri Dilihat Dari Diklat yang Diikuti No
1. 2. 3. 4.
Jenis Diklat
Jumlah Pegawai
Pembekalan POL PP 39 Diklat Dasar POL PP 39 Diklat Lanjutan POL PP 39 Diklat PPNS 39 Sumber : LAKIP Satpol PP Kab. Wonogiri
Jumlah yg sdh mengikuti 39 2 -
Tabel 3. Susunan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Wonogiri Dilihat Dari Jenjang Pendidikan No 1. 2. 3.
Tingkat Pendidikan
SLTA Sarjana Pasca Sarjana Jumlah Sumber : LAKIP Satpol PP Kab. Wonogiri
Jumlah 28 7 4 39
Tabel 4. Susunan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Wonogiri Dilihat Dari Eselonisasi No 1. 2. 3.
Eselon
Pejabat Eselon III Pejabat Eselon IV Staf / Non Eselon Jumlah Sumber : LAKIP Satpol PP Kab. Wonogiri
3. Sarana dan Prasarana
Jumlah 1 5 33 39
61
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian dan Perlengkapan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, yang dimaksud dengan perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, kendaraan operasional dan peralatan komunikasi yang dipergunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana tabel berikut : Tabel 5. Perlengkapan Perorangan Satpol PP Kabupaten Wonogiri No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Perlengkapan Perorangan Pentungan Karet + Tameng +Helm + Baju PPH Alat Kejut Borgol Senter Jaket / Jas Hujan Sangkur Lampu Kedip Helm Upacara Metal Detector Kartu Anggota Sumber : LAKIP Satpol PP Kab. Wonogiri
Jumlah 31 3 50 11 10 16 9 12 3 45
Tabel 6. Alat Komunikasi Satpol PP Kabupaten Wonogiri No 1. 2. 3.
Alat Komunikasi
Pesawat HT Pesawat Rig Telephone Sumber : LAKIP Satpol PP Kab. Wonogiri
Jumlah 8 3 1
Tabel 7. Alat Transportasi Satpol PP Kabupaten Wonogiri No
Alat Transportasi
Jumlah
62
1. 2. 3. 4. 5.
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Truck Pick Up Station Wagon Jeep Sepeda Motor Sumber : LAKIP Satpol PP Kab. Wonogiri Tabel 8. Perlengkapan Satpol PP Kabupaten Wonogiri Perlengkapan
Meja Pimpinan Meja Kasi dan Kasubbag Meja Staf Kursi Pimpinan Kursi Tamu Kursi Staf Filing Kabinet Almari Laptop Mesin Tik Komputer Printer Sumber : LAKIP Satpol PP Kab. Wonogiri
1 1 1 1 4
Jumlah 1 4 18 1 1 24 5 10 1 5 5 3
4. Tingkat Kinerja Sekarang
Penegakan Perda dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
oleh
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Wonogiri
dilaksanakan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dan tercantum dalam Perda serta mengedepankan aspek pendekatan persuasif terhadap para pelanggar. Beberapa operasi penertiban yang sering dilaksanakan oleh Sa tuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri antara lain: a. Penertiban alat peraga kampanye Pilkada b. Penertiban iklan reklame
63
c. Penertiban PKL d. Penertiban menara telekomunikasi / tower e. Penanganan dan pembinaan anak-anak pengamen / punk f. Penertiban bangunan yang belum ber-IMB g. Penertiban izin usaha h. Penertiban izin lingkungan / HO Sedangkan prosedur terkait penanganan penegakan Perda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 T ahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut : a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah b. Melakukan pembinaan yaitu pembinaan perorangan dan pembinaan kelompok. Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, diberikan pengarahan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Sedangkan pembinaan kelompok dilakukan dengan cara mengundang / mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
64
Untuk meningkatkan kinerja aparatur Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan Perda dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat maka telah dilakukan jejaring kerja / koordinasi lintas sektor antara lain dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, POLRI dan TNI. C. Keadaan Yang Diinginkan
Berdasarkan data-data yang ada dan kecenderungannya di masa depan maka dapat diproyeksikan kondisi kinerja Satpol PP Kabupaten Wonogiri yang ingin diwujudkan. Secara umum, diinginkan kondisi kinerja yang lebih baik lagi, dan minimal dapat mempertahankan prestasi / kinerja yang ada. Sedangkan terkait dengan upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri dengan melihat kinerja yang sekarang, maka telah dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat tersebut di masa mendatang. Untuk itu keadaan yang diinginkan pada masa mendatang terkait dengan upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri yaitu : 1. Menurunnya tingkat pelanggaran Perda dan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Wonogiri sebesar 25% per tahun. 2. Meningkatnya peran dan fungsi PPNS dalam penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda melalui peningkatan kompetensi 5 orang PPNS.
65
3. Meningkatnya pembinaan personil Satpol PP dengan mengikutsertakan personil Satpol PP dalam diklat dasar maupun diklat lanjutan POL PP sebanyak minimal 2 orang per tahun. 4. Meningkatnya jumlah personil Satpol PP Kabupaten Wonogiri yang saat ini berjumlah 39 orang menjadi paling kurang 50 orang untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional yang cukup tinggi dan mencakup wilayah yang cukup luas. 5. Bertambahnya anggaran operasional terutama anggaran untuk operasional penertiban ketentraman dan ketertiban masyarakat sebesar minimal 10% per tahun. 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku melalui pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh di 25 kecamatan.
66
BAB III ANALISIS STRATEGIS
A. Identifikasi Masalah Dari hasil pengumpulan data melalui jawaban kuesioner dan wawancara langsung, baik yang dilakukan di Satpol PP Kabupaten Wonogiri sebagai instansi andalan maupun instansi pendamping lainnya maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang ada dalam upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut : 1. Kesadaran hukum masyarakat tentang peraturan daerah belum sepenuhnya memadai. 2. Kurangnya dukungan anggaran dalam kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kegiatan penegakan Perda. 3. Kurangnya jumlah personil Satpol PP Kabupaten Wonogori yang hanya berjumlah 39 orang dengan cakupan wilayah yang cukup luas. 4. Minimnya pendidikan dan pelatihan teknis kepamongprajaan bagi personil Satpol PP. 5. Kurangnya bimbingan teknis penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 6. Masih adanya mental masyarakat yang kurang baik yaitu budaya suap / menyuap aparat.
67
7. Belum semua SKPD mempunyai PPNS B.
Analisis Masalah (SWOT) Analisis masalah dengan menggunakan SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi
faktor-faktor
internal
dan
eksternal
organisasi
untuk
menentukan kekuatan (S) dan kelemahan (W) serta peluang (O) dan ancaman (T) yang ada dalam upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Hasil identifikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Identifikasi faktor-faktor internal a. Kekuatan ( Strengths ) 1). Koordinasi internal berjalan baik yaitu dengan pelaksanaan rapat koordinasi rutin setiap bulan untuk melakukan evaluasi kinerja Satpol PP Kabupaten Wonogiri 2). Adanya rasa kebersamaan dan satu komando dalam mendukung upaya penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonigiri. 3). Pertanggungjawaban langsung kepada Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Wonogiri.
68
4). Aparat memiliki etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan dengan pencapaian pelaksanaan program kerja dan kegiatan Satpol PP yang rata-rata sudah di atas 95% dari target. 5). Adanya motivasi dari atasan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dilaksanakan melalui pembinaan internal melalui staff meeting maupun pembinaan eksternal dengan pengiriman SDM Satpol PP untuk mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi. 6). Tindakan persuasif dalam menjalankan tugas yang telah menjadi landasan standar operasional dalam upaya penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan pendekatan non-yustisia kepada pelanggar peraturan. 7). Adanya penjadwalan dalam pelaksanaan patroli yang dilaksanakan secara rutin untuk mendukung upaya penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonigiri. b. Kelemahan ( Weakness ) 1). Minimnya jumlah SDM Satpol PP Kabupaten Wonogiri yang saat ini hanya berjumlah 39 orang sehingga dirasakan belum sebanding dengan banyaknya kegiatan dan luasnya wilayah Kabupaten Wonogiri. 2). Banyaknya KTP (Kartu Tanda Penyidik) PPNS yang sudah berakhir masa berlakunya sehingga secara yuridis harus dilakukan perpanjangan kembali.
69
3). Kurangnya anggaran untuk menunjang berbagai program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Wonogiri, dimana untuk tahun 2013 anggaran Belanja Langsung hanya sebesar Rp 644.115.200,4). Kurangnya sarana dan prasarana, terutama sarana mobilitas / kendaraan operasional dan perlengkapan kantor seperti komputer. 5). Minimnya pelatihan teknis kepamongprajaan bagi personil Satpol PP. Dari 39 orang personil Satpol PP, baru 2 orang yang sudah mengikuti diklat dasar POL PP dan belum ada satu pun yang sudah mengikuti diklat lanjutan POL PP maupun diklat PPNS. 6). Koordinasi
PPNS
sulit
sehingga
menghambat
dalam
proses
penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda. Dengan menggunakan professional judgement yang dimiliki oleh anggota-anggota
Kelompok
III
yaitu
berdasarkan
pengetahuan
dan
pengalaman serta penilaian maka selanjutnya dipilih faktor-faktor internal yang ada di Satpol PP Kabupaten Wonogiri masing-masing sebanyak 3 (tiga) faktor sebagaimana tertuang dalam tabel berikut (tabel 9) : Tabel 9. Faktor-Faktor Internal Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Kekuatan (S)
1. Koordinasi cukup baik
internal
Kelemahan (W)
berjalan 1. Minimnya jumlah SDM Satpol PP.
2. Adanya motivasi dari atasan 2. Kurangnya anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM
70
3. Aparat memiliki etos kerja yang 3. Kurangnya sarana dan prasarana. tinggi
2. Identifikasi faktor – faktor Eksternal a.
Peluang ( Opportunities ) 1).
Koordinasi eksternal berjalan baik sesuai dengan Protap yang telah disusun. Koordinasi eksternal dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, POLRI dan TNI.
2).
Adanya Perda yang mengatur, diantaranya Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang IMB, Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir,
Perda
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Izin
Usaha
Pertambangan, dan lain-lain. 3).
Adanya Protap dari Provinsi untuk mendukung upaya penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
4).
Perkembangan Iptek untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di Satpol PP Kabupaten Wonogiri.
5).
Koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang dilakukan dengan berbagai lembaga terkait melalui workshop, seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya.
71
b. Ancaman ( Threats ) 1).
Minimnya pelatihan yang dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Wonogiri sehingga masih banyak personil Satpol PP yang belum mengikuti diklat kepamongprajaan.
2).
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran Perda yang terjadi.
3).
Kurangnya tanggapan dari BKD masalah penambahan personil Satpol PP untuk mendukung upaya penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
4).
Mental masyarakat untuk memperlancar urusan dengan cara menyuap masih membudaya sehingga dapat menghambat upaya penegakan Perda.
5).
Belum semua SKPD mempunyai PPNS yang dibutuhkan untuk penyidikan pelanggaran Perda. Dengan menggunakan professional judgement , maka selanjutnya
Kelompok III menetapkan faktor-faktor eksternal Satpol PP Kabupaten Wonogiri masing-masing sebanyak 3 faktor sebagaimana tertuang dalam tabel berikut (tabel 10) : Tabel 10. Faktor-Faktor Eksternal Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Peluang (O)
Ancaman (T)
72
1. Koordinasi eksternal antar SKPD 1. Minimnya pelatihan berjalan baik. dilaksanakan oleh BKD. 2. Adanya Perda
yang
2. Kurangnya kepedulian masyarakat
3. Perkembangan Iptek untuk 3. Mental masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM memperlancar urusan dengan cara menyuap.
3. Penilaian Faktor Internal dan Eksternal Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang paling dominan dari masing-masing S, W, O dan T dengan menggunakan
analisis
USG
(Urgency,
Seriousness,
Growth)
dengan
menggunakan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut : a. Angka 5 memiliki USG yang relatif sangat tinggi b. Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi c. Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi d. Angka 2 memiliki USG yang relatif rendah e. Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah Hasil analisis USG selanjutnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut (tabel 11) : Tabel 11. Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal Satpol PP Kabupaten Wonogiri Identifikasi Faktor Internal No
Faktor Kekuatan (S)
1 Koordinasi internal berjalan cukup baik
U
S
G
Total
5
5
5
15
73
2 Adanya motivasi dari atasan untuk meningkatkan kualitas SDM 3 Aparat memiliki etos kerja yang tinggi
4
4
4
12
5
5
4
14
5
5
5
15
4
4
4
12
4
4
3
11
U
S
G
Total
5
5
5
15
5
5
4
14
4
4
4
12
5
5
5
15
4
4
4
12
5
4
4
13
Faktor Kelemahan (W)
1 Minimnya jumlah SDM Satpol PP 2 Kurangnya anggaran 3 Kurangnya sarana dan prasarana
Identifikasi Faktor Eksternal
No Faktor Peluang (O) 1 Koordinasi eksternal antar SKPD berjalan baik
2 Adanya Perda 3 Perkembangan Iptek untuk meningkatkan kualitas SDM Faktor Ancaman (T) 1 Minimnya pelatihan yang dilaksanakan oleh BKD 2 Kurangnya kepedulian masyarakat 3 Mental masyarakat untuk memperlancar urusan dengan cara menyuap
C. Penentuan Sasaran Strategis Prioritas 1. Faktor Kunci Strategis Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot USG yang terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Untuk masing-masing analisis lingkungan baik kekuatan
74
(S) kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), diambil total nilai bobot terbesar dan ini merupakan faktor kunci strategis. Dari hasil analisis USG di atas dapat diketahui faktor-faktor kunci strategis seperti tertera dalam tabel 12 berikut ini :
Tabel 12. Faktor-Faktor Kunci Strategis Satpol PP Kabupaten Wonogiri SWOT
S
W
O
T
Faktor Kekuatan Kunci Strategis
USG
1) Koordinasi internal berjalan cukup baik.
15
2) Aparat memiliki etos kerja yang tinggi.
14
1) Minimnya jumlah SDM Satpol PP
15
2) Kurangnya anggaran
12
1) Koordinasi eksternal antar SKPD berjalan baik
15
2) Adanya Perda
14
1) Minimnya pelatihan yang dilaksanakan oleh BKD
15
2) Mental masyarakat untuk memperlancar urusan dengan cara menyuap
13
Total 29
27
29
28
2. Posisi Kekuatan Organisasi Berdasarkan
faktor-faktor
kunci
strategis
tersebut,
selanjutnya
diinteraksikan dalam kuadran kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) sebagai berikut (Gambar 1) :
75
S 29
20
(S, O)
10
2
T 28
20
10
O 1
4
10
20
W
10
20
29
76
27
Gambar 1 Grafik Posisi Kekuatan Organisasi Satpol PP Kabupaten Wonogiri
Penentuan sumbu vertikal dan horizontal di atas menggunakan perhitungan sebagai berikut : Total nilai bobot USG faktor kekuatan dikurangi total nilai bobot USG kelemahan untuk mendapatkan titik ordinal (sumbu vertikal), sedangkan total nilai bobot USG peluang dikurangi total nilai bobot USG tantangan untuk mendapatkan titik absis (sumbu mendatar/horizontal). Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kekuatan yang memiliki daerah terluas (dominan) atau faktor terbesar adalah kuadran I yaitu interaksi S – O. Hasil interaksi antara S dan O inilah yang merupakan faktor paling strategis yang dikembangkan lebih lanjut dalam program-program dan kegiatankegiatan organisasi.
3. Pemetaan Interaksi Faktor Penentuan sasaran strategis merupakan langkah pemetaan yang menggambarkan interaksi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk menghasilkan sasaran strategis yang perlu dicapai oleh Satpol PP Kabupaten Wonogiri.
77
Interaksi antar faktor-faktor tersebut secara lengkap tersaji sebagai berikut (Tabel 13) :
Tabel 13. Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Satpol PP Kabupaten Wonogiri Faktor Kunci Keberhasilan Internal
STRENGTHS ( Kekuatan )
WEAKNESSES ( Kelemahan )
1. Koordinasi internal berjalan cukup baik
1. Minimnya jumlah SDM Satpol PP
2. Aparat memiliki etos kerja yang tinggi
2. Kurangnya anggaran
Faktor Kunci Kerberhasilan Eksternal OPPORTUNITIES (Peluang) 1. Koordinasi eksternal antar SKPD berjalan baik
SO (upaya kooperatif)
WO (rasionalisasi, investasi)
a. Tingkatkan koordinasi internal untuk mendukung koordinasi eksternal
a. Maksimalkan kinerja SDM untuk meningkatkan koordinasi eksternal
b. Tingkatkan etos kerja yang tinggi dalam mendukung penegakan perda
b. Tingkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
2. Adanya Perda
78
THREATS (Ancaman)
1. Minimnya pelatihan yang dilaksanakan oleh BKD
ST (keuntungan mobilitas)
a. Tingkatkan koordinasi dengan BKD agar diadakan pelatihan terhadap petugas
2. Mental masyarakat untuk memperlancar urusan b. Pertahankan etos kerja dengan cara menyuap yang sudah baik untuk petugas mengurangi penyuapan dari masyarakat terhadap petugas
WT ( status quo )
a. Tingkatkan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM
b. Tingkatkan efektifitas dan efisiensi untuk menekan penyuapan petugas
D. Penentuan Satu Sasaran Strategis Prioritas Strategi yang telah disusun tersebut masih bersifat tindakan umum dan belum merupakan kegiatan operasional. Strategi tersebut dapat dikategorikan sebagai program utama yang akan dilakukan secara terpadu, yang kemudian dipilih salah satu untuk dijadikan sebagai sasaran prioritas yaitu sasaran yang hendak dicapai oleh Satpol PP Kabupaten Wonogiri yang dijabarkan menjadi rencana kegiatan (action plan). Penentuan sasaran proritas dilakukan dengan mengaplikasikan beberapa kriteria yaitu Urgensi, Kemudahan, Efisiensi Biaya, Landasan Legalitas, dan Dampak bagi peningkatan kinerja secara keseluruhan, dengan memberikan bobot nilai 1-5 sebagai berikut : -
Nilai 5 menyatakan sangat tinggi
-
Nilai 4 menyatakan tinggi
79
-
Nilai 3 menyatakan sedang
-
Nilai 2 menyatakan rendah
-
Nilai 1 menyatakan sangat rendah Adapun penentuan sasaran proritas dengan pembobotan nilai dapat
dilihat pada tabel 14 :
Tabel 14. Penentuan Sasaran Strategis Prioritas Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 INDIKATOR PENILAIAN
No A 1.
Alternatif
Efisiensi Biaya
Landasan Legalitas
Dampak
Jumlah
5
4
4
4
5
22
4
4
4
4
4
20
5
4
4
4
3
21
5
5
4
5
3
22
5
5
5
5
5
25
5
5
5
5
4
24
Strategi W-O (rasionalisasi, investasi)
Maksimalkan kinerja SDM untuk meningkatkan koordinasi eksternal 2. Tingkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
C 1.
Kemudahan
Strategi S-O (upaya kooperatif)
Tingkatkan koordinasi internal untuk mendukung koordinasi eksternal 2. Tingkatkan etos kerja yang tinggi dalam mendukung penegakan perda
B 1.
Tingkat Urgensi
Strategi S-T (keuntungan mobilitas)
Tingkatkan koordinasi dengan BKD agar diadakan pelatihan terhadap petugas 2. Pertahankan etos kerja yang sudah baik untuk mengurangi penyuap an
80
dari masyarakat terhadap petugas D 1.
Strategi W-T (status quo )
Tingkatkan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM 2. Tingkatkan efektifitas dan efisiensi untuk menekan penyuapan petugas
4
4
4
4
4
20
5
5
4
5
3
22
Dari perhitungan penetapan strategi prioritas di atas dapat ditentukan sebagai prioritas tindakan yang perlu segera dilaksanakan adalah strategi S-T nomor 1 dengan rangking tertinggi (25) yaitu “Tingkatkan koordinasi dengan BKD agar diadakan pelatihan terhadap petugas”.
81
BAB IV PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
A. Strategi Pelaksanaan
Makin kompleksnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum mendorong perubahan pada Satpol PP Kabupaten Wonogiri untuk selalu mengikuti perubahan kebutuhan, tuntutan dan masalah nyata di masyarakat. Dengan kekuatan yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Wonogiri maka orientasi masa depan yang diinginkan seyogyanya bernafaskan prinsip keunggulan dan kemapanan manajemen Satpol PP Kabupaten Wonogiri. Adanya prinsip ini diharapkan akan dapat menjadikan Satpol PP Kabupaten Wonogiri sebagai perangkat terdepan dalam memberikan pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemberdayaan
aparatur
Satpol
PP
Kabupaten
Wonogiri
dalam
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam orientasi masa depan. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat maka peraturan-peraturan harus ditegakkan. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaannya merupakan produk hukum daerah yang harus ditegakkan secara konsisten dan konsekuen. Untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya manusia sebagai aparatur memegang peranan penting. Berhasil tidaknya suatu tujuan antara lain sangat
82
ditentukan oleh kualitas aparaturnya. Sumber daya manusia yang tangguh adalah sumber
daya
aparatur
yang
menguasai
bidang
tugasnya
(profesional),
berintegritas (berpendirian, memiliki mental yang baik, tidak bisa disuap apalagi korupsi) dan siap di segala situasi atau pun medan tugas. Berdasarkan hasil analisis SWOT pada bab terdahulu dalam rangka peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat, strategi yang akan ditempuh adalah “Tingkatkan koordinasi dengan BKD agar diadakan pelatihan terhadap petugas”. Dari strategi tersebut selanjutnya disusun rencana tindakan dan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan
koordinasi
dengan
BKD
bertujuan
agar
pelaksanaan
pembinaan personil Satpol PP Kabupaten Wonogiri melalui program pendidikan dan pelatihan dapat ditingkatkan. Hal ini didasarkan pada kenyataan yaitu kurangnya pelatihan bagi personil Satpol PP Kabupaten Wonogiri, yaitu pelatihan dasar POL PP baru diikuti oleh 2 orang dari 39 personil yang ada, sedangkan pelatihan lanjutan POL PP belum ada yang pernah mengikuti pelatihan tersebut.
B. Langkah-Langkah Yang Ditempuh
Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan pada bab terdadulu dapat dijelaskan sebagai berikut (tabel 15):
83
Tabel 15. Langkah-Langkah Kegiatan dan Aktivitas Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 No.
Langkah Utama
Aktivitas Kegiatan
I.
Persiapan
1. 2. 3. 4.
II.
Pelaksanaan
1. Membuka rapat koordinasi dengan BKD 2. Melaksanakan rapat koordinasi tentang pelatihan personil Satpol PP 3. Menutup rapat koordinasi dengan BKD
III.
Pengendalian
1. Memonitor kegiatan 2. Mengevaluasi 3. Menyusun laporan
Menyusun jadwal koordinasi dengan BKD Membuat dan mengirimkan undangan Menyiapkan tempat pelaksanaan Menyiapkan daftar hadir undangan
Agar rencana tindakan dapat terlaksana dengan efektif maka setiap aktivitas
harus
penanggungjawab
memiliki utama
penanggungjawab dan
yang
penanggungjawab
terbagi
ke
pendukung
dalam dengan
mengalokasikan personil yang terdapat dalam tim kerja sebagaimana tampak pada tabel 16 berikut : Tabel 16. Penanggung Jawab Kegiatan Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 No
1.
Langkah Kegiatan
2.
Menyusun jadwal koordinasi dengan BKD Membuat dan mengirimkan undangan
3.
Penanggung Jawab Utama Pendukung Kasubbag TU Staf
Kasubbag TU
Staf
Menyiapkan tempat pelaksanaan
Kasubbag TU
Staf
4.
Menyiapkan daftar hadir undangan
Kasubbag TU
Staf
5.
Membuka rapat koordinasi dengan BKD
Kepala Satpol PP
Kasubbag TU
84
No
6.
Langkah Kegiatan
7.
Melaksanakan rapat koordinasi tentang pelatihan personil Satpol PP Menutup rapat koordinasi dengan BKD
8.
Penanggung Jawab Utama Pendukung Kepala Satpol PP Kasubbag TU
Kepala Satpol PP
Kasubbag TU
Memonitor kegiatan
Kasubbag TU
Staf
9.
Mengevaluasi
Kasubbag TU
Staf
10.
Menyusun laporan
Kasubbag TU
Staf
Dalam setiap pelaksanaan suatu aktivitas, tentu dibutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, biaya maupun peralatan dan lain-lain. Untuk itu dalam rencana tindakan dan aktivitas harus tertuang secara jelas sumber daya yang dibutuhkan seperti tampak dalam tabel 17 berikut ini : Tabel 17. Sumber Daya Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 No
Aktivitas
Sumber Daya Uang (Rp) Waktu Lain-Lain 20.000 3 Feb 2014 2 orang
1.
Menyusun jadwal koordinasi dengan BKD
2.
Membuat dan mengirimkan undangan
50.000
3.
Menyiapkan tempat pelaksanaan
4.
Menyiapkan daftar hadir undangan
5.
Membuka rapat koordinasi dengan BKD
6. 7.
Melaksanakan rapat koordinasi tentang pelatihan personil Satpol PP Menutup rapat koordinasi dengan BKD
8.
Memonitor kegiatan
50.000
9.
Mengevaluasi
50.000
10.
Menyusun laporan
50.000
Jumlah
5 orang
10.000
4 – 5 Feb 2014 6 Feb 2014
10.000
7 Feb 2014
3 orang
- 10 Feb 2014
20 orang
600.000
3 orang
10 Feb 2014
20 orang
- 10 Feb 2014
20 orang
840.000
3 – 10 Feb 2014 3 – 10 Feb 2014 11- 12 Feb 2014
3 orang 3 orang 3 orang
85
C. Jadwal Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan suatu rencana tindakan dan aktivitas diperlukan adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan kegiatan. Jadwal ini disusun untuk satu tahun anggaran seperti tampak dalam tabel 18 berikut : Tabel 18. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2014
No 1. 2. 3. 4.
Program Kegiatan Menyusun jadwal koordinasi dengan BKD Membuat dan mengirimkan undangan Menyiapkan tempat pelaksanaan
8.
Menyiapkan konsumsi rapat koordinasi Membuka rapat koordinasi dengan BKD Melaksanakan rapat koordinasi tentang pelatihan personil Satpol PP Menutup rapat koordinasi dengan BKD Memonitor kegiatan
9.
Mengevaluasi
5. 6. 7.
10. Menyusun laporan
1
2
3
4
Februari 2014 5 6 7 8 9
M
M
I
I
N
N
G
G
G
G
U
U
10
11
12
D. Mekanisme Monitoring
Dalam rangka upaya mengetahui apakah suatu aktivitas telah berjalan dengan baik atau tidak dan apakah target suatu aktivitas sudah tercapai atau belum, perlu direncanakan suatu mekanisme monitoring dan evaluasi yang befungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan suatu aktivitas. Instrumen monitoring dan evaluasi tertuang pada tabel 19 berikut ini : Tabel 19. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kegiatan
Alat Kontrol
Menyusun jadwal koordinasi dengan BKD Membuat dan mengirimkan undangan Menyiapkan tempat pelaksanaan Menyiapkan konsumsi rapat koordinasi Membuka rapat koordinasi dengan BKD Melaksanakan rapat koordinasi tentang pelatihan personil Satpol PP Menutup rapat koordinasi dengan BKD Memonitor kegiatan Mengevaluasi Menyusun laporan
86
Jadwal Daftar undangan Check list SPJ Konsumsi Daftar Hadir Daftar Hadir Daftar Hadir Check list Check list Buku laporan
87
J. BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan maupun uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV, maka dalam upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Jumlah pelanggaran Perda dan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri masih cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi ketentuan dan peraturan masih belum memadai dan kinerja aparatur Satpol PP Kabupaten Wonogiri masih belum maksimal. 2. Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Wonogiri antara lain : a. Minimnya jumlah SDM Satpol PP Kabupaten Wonogiri yaitu sebanyak 39 orang. b. Terbatasnya anggaran operasional c. Minimnya pelatihan personil Satpol PP yang dilaksanakan oleh BKD d. Masih adanya mental masyarakat untuk memperlancar urusan dengan cara menyuap petugas
88
3. Strategi yang dihasilkan dari hasil analisis SWOT yaitu “Tingkatkan koordinasi dengan BKD agar diadakan pelatihan terhadap petugas”.
B. Rekomendasi
Dari rumusan kesimpulan di atas, perlu adanya saran bagi penentu kebijakan dan pelaksana program di Satpol PP Kabupaten Wonogiri dalam upaya peningkatan kinerja aparatur Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda, ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai berikut : 1. Perlu adanya peningkatan dan penambahan jumlah SDM Satpol PP dalam pelaksanaan tugas. 2. Perlu adanya etos kerja yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas personil Satpol PP. 3. Perlu adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol PP. 4. Perlu dibentuk tim penertiban/razia berdasarkan surat keputusan Bupati. 5. Perlu dibuat usulan tentang kebutuhan SDM (PPNS) dan kebutuhan pelatihan. 6. Perlu dilaksanakan pembinaan secara rutin kepada personil Satpol PP untuk meningkatkan profesionalisme personil Satpol PP. 7. Perlu dilaksanakan sosialisasi Perda kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Demikian Kertas Kerja Kelompok yang disusun oleh Kelompok III ini dapat diselesaikan. Kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Satpol PP Kabupaten Wonogiri.
89
DAFTAR PUSTAKA Buku / Literatur :
Lembaga Administrasi Negara, 2008, Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional, Republik Indonesia, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara, 2008, Operasionalisasi Pelayanan Prima, Republik Indonesia, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara, 2008, Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (PMPK), Bahan Ajar Diklatpim IV LAN-RI.
Satpol PP Kabupaten Wonogiri, 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2012, Wonogiri.
Satpol PP Kabupaten Wonogiri, 2010, Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Wonogiri 2010 – 2015, Wonogiri.
----------------,
2011,
Situs
internet
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
http://wonogirikab.go.id (diakses tanggal 29 April 2013)
Peraturan Perundang-Undangan :
Pemerintah RI, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah RI, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah RI, 1999, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Wonogiri
