KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA VIII
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA VIII
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya Mahasiswa adalah manusia terdidik penerus bangsa yang didasari oleh semangat perjuangan bersama, cita – cita luhur para pendahulu, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka diperlukan suatu wadah perjuangan bagi mahasiswa agar terciptanya kehidupan yang positif, harmonis, dan saling membangun sebagai suatu keluarga di dalamnya. Perjuangan mencapai cita – cita serta proses pendewasaan yang dilalui oleh Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah sampailah pada awal perubahan yang menyatukan perbedaan di dalamnya. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh satu sikap moral bersama yang bertujuan untuk membentuk Mahasiswa yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara, maka dengan ini kami menyatakan terbentuknya Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (IKM FTUI). Kemudian daripada itu, disusunlah IKM FTUI itu dalam suatu Garis – garis Besar Haluan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Peraturan Dasar, dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang berdasar kepada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, komitmen yang tinggi pada dunia pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bangsa Indonesia, kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di masyarakat, semangat kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan IKM FTUI yang didasari hukum, serta penghormatan terhadap almamater dan seluruh warga FTUI.
KODE ETIK IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA 1. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Anggota IKM FTUI merupakan insan terpelajar yang selalu menunjukkan komitmen yang tinggi pada dunia pendidikan. 3. Anggota IKM FTUI merupakan mahasiswa yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bangsa Indonesia. 4. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang berjiwa kemanusiaan tinggi dan peka terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di masyarakat. 5. Anggota IKM FTUI menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan IKM FTUI sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan IKM FTUI. 6. Anggota IKM FTUI selalu menghormati dan menjunjung tinggi serta menjaga nama baik almamater dan warga FTUI.
PENJELASAN KODE ETIK IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA 1. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga segala sikap dan tindakannya harus mencerminkan manusia yang beragama dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Anggota IKM FTUI berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan proses pendidikan akademis dan proses pendidikan non- akademis guna meningkatkan keilmuannya. 3. Anggota IKM FTUI menunjukkan disiplin yang tinggi pada pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki perhatian penuh pada teknologi berbasis kerakyatan. 4. Anggota IKM FTUI senantiasa peka dan berkontribusi dalam kegiatankegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang dinaungi oleh IKM FTUI. 5. a. Anggota IKM FTUI memiliki tujuan bersama dalam IKM FTUI. b. Anggota IKM FTUI selalu menjaga kerukunan antar sesamanya dan tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran. c. Anggota IKM FTUI mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian masalah untuk menjaga keutuhan IKM FTUI. d. Anggota IKM FTUI memiliki kedudukan yang sama dalam hukum yang berlaku di lingkungan IKM FTUI. e. Anggota IKM FTUI harus menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di lingkungan IKM FTUI. 6. a. Anggota IKM FTUI bangga pada almamaternya tanpa menimbulkan arogansi. b. Anggota IKM FTUI selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh warga FTUI. c. Anggota IKM FTUI selalu menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat. d. Anggota IKM FTUI selalu menaati hukum-hukum yang berlaku di masyarakat.
GARIS-GARIS BESAR HALUAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA I. Definisi Garis-garis Besar Haluan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut GBHI, adalah arahan umum pelaksanaan kegiatan lembaga di IKM FTUI. GBHI berisi strategi pencapaiannya IKM FTUI selama 4 (empat) tahun yang diturunkan dari tujuan dan usaha IKM FTUI. Setiap tahunnya, GBHI diejawantahkan dalam bentuk Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh MPM FTUI. II. Strategi Strategi GBHI adalah sebagai berikut: 1. Melayani kebutuhan dan meningkatkan pemahaman dalam aspek kerohanian. Uraian: Mewujudkan kegiatan kelembagaan IKM FTUI yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan nilai Ketuhanan anggota IKM FTUI sesuai dengan agama – agama di Indonesia. 2. Melayani kebutuhan dan mengembangkan potensi intelektual yang mengarah kepada peningkatan proses pendidikan akademis dan non-akademis. Uraian: a. Memperjuangkan hak-hak anggota IKM FTUI sebagai mahasiswa ataupun mitra pendidikan. b. Meningkatkan fungsi lembaga sebagai mediator dan penunjang terselenggaranya proses pendidikan. 3. Melayani kebutuhan dan mengembangkan potensi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kerakyatan. Uraian: Akademis: a. Mengusahakan dan memfasilitasi keterlibatan langsung anggota IKM FTUI dalam rangka mengaplikasikan keilmuannya. b. Mengembangkan budaya keilmiahan di lingkungan FTUI dengan kegiatan riset yang terpadu dan berkesinambungan. Non-akademis: a. Memfasilitasi pengembangan minat, kreativitas, dan potensi anggota IKM FTUI yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Mengaplikasikan disiplin ilmu dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kontribusi anggota IKM FTUI.
4. Membangun kepekaan dan meningkatkan potensi dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Uraian: a. Akademis: menjalin hubungan baik dengan pihak penyelenggara pendidikan dalam rangka penentuan sikap terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. b. Non-akademis: peka dan tanggap terhadap permasalahan di masyarakat yang langsung diaplikasikan melalui kontribusi nyata untuk masyarakat. 5. Mengoptimalkan interaksi antar anggota IKM FTUI, antara anggota IKM FTUI dengan lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI, dan antar lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI. Uraian: Mengoptimalkan sinergi antar lembaga IKM FTUI sebagai satu kesatuan wadah perjuangan. 6. Memperluas dan memelihara silaturahmi antara anggota IKM FTUI dan lembaga di IKM FTUI dengan masyarakat. 7. Mengembangkan sistem organisasi berdasarkan fungsi lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI. Uraian: Mengupayakan pola kegiatan bersifat pelayanan dan pembinaan yang konsisten, dinamis dan berkesinambungan yang menjalani fungsi evaluasi, perencanaan, dan eksekusi dengan menjunjung tinggi Kode Etik IKM FTUI. 8. Mempersiapkan anggota IKM FTUI untuk menghadapi dinamika kehidupan pascakampus. Uraian: Membekali anggota IKM FTUI dengan wawasan dan pola pikir mengenai kompetensi dasar, pengembangan karier, dan hubungan almamater FTUI 9. Mengoptimalkan aspek pembinaan dan kaderisasi di IKM FTUI. Uraian: a. Memaksimalkan metode pembinaan komunal serta personal antar anggota IKM FTUI. b. Membudayakan iklim kaderisasi yang berkesinambungan dengan memanfaatkan sistem evaluasi.
PERATURAN DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA BAB I NAMA, DEFINISI, BENTUK, WAKTU, KEDAULATAN, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama dari wadah kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut IKM FTUI. Pasal 2 IKM FTUI adalah satu-satunya wadah perjuangan bersama yang menghimpun kelompok mahasiswa FTUI dalam satu ikatan dan satu sikap moral. Pasal 3 Bentuk IKM FTUI adalah wadah kemahasiswaan dengan konsep trias politika yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam kehidupan kemahasiswaan di FTUI. Pasal 4 IKM FTUI didirikan pada tanggal 15 September 1971 di Tugu, Puncak, Jawa Barat. Pasal 5 Kedaulatan berada di tangan mahasiswa FTUI, dilaksanakan sepenuhnya oleh mahasiswa FTUI, dan dikomandoi oleh lembaga tertinggi IKM FTUI. Pasal 6 IKM FTUI berkedudukan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. BAB II LANDASAN, STATUS, DAN SIFAT Pasal 7 (1) IKM FTUI memiliki landasan ideologi, landasan konstitusional dan landasan operasional. (2) Landasan ideologi IKM FTUI adalah Kode Etik IKM FTUI dan Pancasila. (3) Landasan konstitusional IKM FTUI adalah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI. (4) Landasan operasional IKM FTUI adalah peraturandi IKM FTUI selain landasan konstitusional, sementara landasan operasional empat tahunan IKM FTUI adalah Garis-garis Besar Haluan IKM FTUI. Pasal 8 Status IKM FTUI adalah sebagai wadah tunggal dari kesatuan kemahasiswaan di FTUI.
Pasal 9 Sifat IKM FTUI adalah independen, kekeluargaan, dan kemahasiswaan. BAB III USAHA IKM FTUI Pasal 10 Usaha dari IKM FTUI adalah: 1. Menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, madani, dan berkesinambungan. 2. Memfasilitasi peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan. 3. Menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Membekali anggota IKM FTUI untuk menghadapi dinamika kehidupan pascakampus. BAB IV IDENTITAS Pasal 11 Identitas IKM FTUI adalah bentuk - bentuk yang menunjukkan atau melambangkan jati diri IKM FTUI terdiri dari: 1. Bendera IKM FTUI. 2. Mars Teknik UI. 3. Yel Teknik UI. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 12 (1) Keanggotaan IKM FTUI terdiri dari anggota muda dan anggota aktif. (2) Anggota muda yaitu setiap mahasiswa FTUI yang terdaftar di FTUI, meliputi S1 Reguler, S1 Paralel, S1 Paralel (Ekstensi), dan S1 Program Internasional. (3) Anggota aktif yaitu anggota muda yang telah lulus proses pembinaan yang ditetapkan dan disahkan MPM FTUI dengan keterlibatan semua lembaga IKM FTUI sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. BAB VI KELEMBAGAAN Pasal 13 Kelengkapan lembaga IKM FTUI terdiri dari : 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut MPM FTUI, adalah lembaga tertinggi dalam IKM FTUI dan pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut BEM FTUI, adalah lembaga eksekutif tingkat fakultas dan koordinator tertinggi lembaga eksekutif IKM FTUI.
3. Badan Otonom Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut BO FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang menampung, mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi, minat, bakat, dan kreasi anggota IKM FTUI yang menunjang tujuan dan usaha IKM FTUI. 4. Badan Otonom Keagamaan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut BOK FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang menampung, mengembangkan, dan menyalurkan keagamaan dan aspirasi anggota IKM FTUI. 5. Badan Semi Otonom Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut BSO FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang menampung, mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi, minat, bakat, dan kreasi anggota IKM FTUI yang menunjang tujuan dan usaha IKM FTUI, yang mendapatkan pembinaan dari BEM FTUI. 6. Ikatan Mahasiswa Departemen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut IMD FTUI, adalah lembaga eksekutif tingkat departemen FTUI. 7. Ikatan Mahasiswa Program Internasional Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut IMPI FTUI, adalah lembaga eksekutif pada Program Internasional FTUI. 8. Kelompok Peminatan Departemen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut KPD FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang merupakan wadah untuk menampung, mengembangkan, dan menyalurkan peminatan anggota IKM FTUI sesuai dengan kompetensi departemen tempat KPD tersebut didirikan. BAB VII FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA URUTAN PERUNDANGAN Pasal 14 Forum Pengambilan Keputusan IKM FTUI terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Musyawarah Kerja IKM FTUI. Sidang Terbuka IKM FTUI. Sidang MPM FTUI. Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI. Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI. 7. Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI.
Pasal 15 Tata Urutan Peraturan IKM FTUI adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI. Ketetapan Sidang Terbuka IKM FTUI. Ketetapan dan Peraturan MPM FTUI. Ketetapan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. Ketetapan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI. Peraturan Lembaga Eksekutif tingkat fakultas. Ketetapan dan Peraturan MPM FTUI Fraksi. Ketetapan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI. 9. Peraturan Lembaga Eksekutif tingkat departemen atau program internasional. BAB VIII KEUANGAN Pasal 16 Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan IKM FTUI mencakup 3 fungsi, yaitu kebendaharaan (Treasurer), pengawasan (Controller), dan pencarian dana (Fund Raiser) yang berdasarkan pada prinsip transparansi, tanggung jawab, integritas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Pasal 17 Sumber Dana IKM FTUI diperoleh dari : 1. Iuran anggota aktif IKM FTUI. 2. Iuran Lembaga Kemahasiswaan IKM FTUI. 3. Usaha-usaha dan sumber yang sah serta tidak bertentangan dengan landasan landasan IKM FTUI. 4. Dana-dana dan sumbangan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan landasan-landasan IKM FTUI. BAB IX PEMILIHAN UMUM DAN PERIODISASI Pasal 18 (1) Pemilihan Umum dilakukan untuk memilih anggota MPM FTUI, Ketua BEM FTUI, serta Ketua IMD dan IMPI FTUI dengan mekanisme pemilihan yang ditetapkan oleh MPM FTUI. (2) Mekanisme pemilihan pimpinan lembaga eksekutif selain lembaga diatas diatur secara otonom oleh lembaga bersangkutan. Pasal 19 (1) Periodisasi kepengurusan MPM, BEM, BOK, BSO, IMD, IMPI, dan KPD FTUI adalah satu periode yaitu dari Januari hingga Desember. (2) Periodisasi BO ditentukan oleh kebijakan otonom lembaga bersangkutan dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh MPM dan BEM FTUI.
BAB X PENUTUP BAGIAN PERTAMA PEMBUBARAN IKM FTUI Pasal 20 Pembubaran IKM FTUI hanya dapat dilaksanakan melalui referendum atas kebijakan Musyawarah Kerja IKM FTUI yang hasilnya akan disahkan dalam Musyawarah Kerja IKM FTUI. BAGIAN KEDUA PERUBAHAN PERATURAN DASAR Pasal 21 Perubahan Peraturan Dasar hanya dapat dilaksanakan pada Musyawarah Kerja IKM FTUI. BAGIAN KETIGA ATURAN PERALIHAN Pasal 22 (1) Masa peralihan adalah masa sejak Peraturan Dasar disahkan sampai dengan berlakunya secara keseluruhan. (2) Hal-hal yang menyangkut berlakunya Peraturan Dasar secara keseluruhan diatur dalam hasil ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI. (3) Peraturan Dasar yang ada masih tetap berlaku hingga berlakunya Peraturan Dasar yang telah diperbaharui dan disahkan dalam Musyawarah Kerja VIII IKM FTUI. BAGIAN KEEMPAT ATURAN TAMBAHAN Pasal 23 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Dasar akan ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga dan/atau peraturanlainnya sesuai dengan tata urutan peraturan IKM FTUI dan tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar IKM FTUI.
BAGIAN KELIMA PENGESAHAN Pasal 24 (1) Peraturan Dasar IKM FTUI ini disusun oleh Musyawarah I FTUI di Tugu, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 14 September 1971 dan diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Mahasiswa II FTUI di Tugu, Puncak, Jawa barat pada tanggal 18 April 1974; pada Musyawarah Kerja III IKM FTUI di Wisma Departemen Sosial, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1976 yang dilanjutkan di kampus FTUI, Jakarta; pada Musyawarah Kerja IV IKM FTUI yang dilaksanakan di Puncak pada tanggal 26-29 April 1995 dan dilanjutkan di kampus FTUI, Depok, pada tanggal 1-6 Mei 1995, dilanjutkan 12-13 Mei 1995, dilanjutkan pada tanggal 30 Mei 1995 – 3 Juli 1995; pada Musyawarah Kerja V IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 6 Januari sampai 28 Februari 2003; pada Musyawarah Kerja VI IKM FTUI yang dilaksanakan di kampus FTUI, Depok, pada tanggal 10-26 Januari 2007; pada Musyawarah Kerja VII IKM FTUI yang dilaksanakan di Kampus FTUI, Depok, pada 24 Januari – 6 Februari 2011 dan dilanjutkan pada tanggal 6-8 Juni 2011; dan ditetapkan kembali dalam Musyawarah Kerja VIII IKM FTUI yang dilaksanakan di Kantin FTUI pada 9 April - 8 Mei 2015. (2) Peraturan Dasar IKM FTUI ini sah sejak ditandatangani oleh pimpinan sidang Musyawarah Kerja IKM FTUI. (3) Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Dasar IKM FTUI ini dinyatakan tidak berlaku.
PENJELASAN PERATURAN DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA BAB I NAMA, DEFINISI, BENTUK, WAKTU, KEDAULATAN DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Ikatan berarti sekumpulan dari berbagai kelompok atau wadah kegiatan kemahasiswaan yang ada. Pasal 2 (1) Wadah perjuangan bersama berarti seluruh mahasiswa FTUI mempunyai satu sikap moral bersama dalam melaksanakan tujuan IKM FTUI dan fungsi mahasiswa. (2) Satu sikap moral berarti satu kesepahaman perjuangan yang berlandaskan Kode Etik IKM FTUI. (3) Fungsi Mahasiswa yang dimaksud adalah iron stock, moral force, dan agent of change. Pasal 3 Trias politika adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif; trias politika yang disesuaikan tersebut mencakup kekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta didistribusikan dalam lembagalembaga yang berada dalam IKM FTUI. Pasal 5 Mahasiswa yang dimaksud adalah anggota aktif dan anggota muda IKM FTUI; Lembaga tertinggi yang dimaksud adalah MPM FTUI. BAB II LANDASAN, STATUS, DAN SIFAT Pasal 7 (1) Ketiga hal tersebut merupakan landasan berpikir dan bertindak bagi seluruh anggota IKM FTUI. (4) Peraturan IKM FTUI yang dimaksud adalah yang tertuang dalam tata urutan perundangan IKM FTUI. Pasal 8 Wadah tunggal kemahasiswaan berarti tempat seluruh aktivitas mahasiswa untuk mencapai tujuan IKM FTUI berada dalam satu wadah yang terdiri dari elemen yang saling mendukung.
Pasal 9 Independen berarti mandiri, tidak terikat, dan tidak bergantung dengan lembaga mana pun dan obyektif dalam berpikir serta bertindak; Kekeluargaan berarti saling menghargai dan menghormati dalam semangat persaudaraan; Kemahasiswaan berarti seluruh aktivitas mahasiswa yang sesuai dengan Kode Etik IKM FTUI. BAB III USAHA IKM FTUI
Pasal 10 Poin 1: Dinamis berarti cepat menyesuaikan dengan keadaan; Madani berarti menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban; Berkesinambungan berarti bertahap dan berkelanjutan; Poin 2: Pendidikan dan kesejahteraan yang dimaksud adalah untuk IKM FTUI dan/atau luar IKM FTUI. Poin 3: Kondusif yang dimaksud adalah memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. BAB IV IDENTITAS
Pasal 11 Poin 1: Bendera IKM FTUI berwarna dasar biru (#000139), berisikan makara UI dan bertuliskan IKM FTUI; Makara UI dan tulisan IKM FTUI berwarna kuning dan terletak di bagian tengah bendera; Warna kuning Makara UI dasn tulisan IKM FTUI sesuai dengan standar format Makara yang disahkan; Tulisan IKM FTUI menggunakan jenis huruf Arial; Perbandingan ukuran panjang dan lebar bendera yakni tiga berbanding dua; Warna biru menunjukkan warna dasar FTUI, warna kuning pada makara dan tulisan IKM FTUI menunjukkan warna UI. Poin 2: Mars Teknik UI dinyanyikan dalam posisi berdiri tegak dengan mengepalkan salah satu tangan ke udara. Mars Teknik UI memiliki lirik sebagai berikut: Kami Mahasiswa Teknik UI Semangat gembira jiwa kami Belajar dan berkarya Menuju satu cita Maju kita maju Hidup Teknik UI Hidup Teknik UI Fakultas Teknik yang kucintai Hidup Teknik UI Hidup Teknik UI Fakultas Teknik yang kucintai (Dinyanyikan dua kali)
Poin 3: Yel Teknik UI dikumandangkan dalam posisi berdiri tegak dengan mengepalkan salah satu tangan ke udara. Isi dari Yel Teknik UI adalah sebagai berikut: Teknik Yahud Ho hi ho ha ha Teknik paling jaya Ho hi ho ha ha Teknik paling gaya (Diserukan dua kali) BAB VIII KEUANGAN Pasal 16 Fungsi kebendaharaan (Treasurer) yang dimaksud adalah pengelolaan dan pembukuan kas. Fungsi pengawasan (Controller) yang dimaksud adalah pengauditan internal dan pembuatan laporan keuangan. Fungsi pencarian dana (Fund Raiser) yang dimaksud adalah usaha atau kegiatan untuk mendapatkan pemasukan atau peningkatan kas Transparansi berarti keterbukaan dan kejelasan dalam pencarian dan pengelolaan keuangan; Tanggung jawab berarti keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya, jika ada permasalahan bisa dituntut; Integritas berarti perilaku yang menunjukan kemampuan dalam pengelolaan keuangan; Keadilan berarti pengelolaan seusai dengan prioritas dan kebutuhan yang ada; Efektivitas berarti membawa hasil atau berhasil guna, tepat pada sasaran; Efisiensi berarti ketepatan cara usaha dan kerja dengan tidak membuang-buang waktu dan biaya. Pasal 17 Poin 3: Sah berarti aktivitas dilakukan menurut aturan yang berlaku di IKM FTUI. Poin 4: Tidak mengikat berarti aktivitas yang dilakukan tidak sampai mengubah landasan IKM FTUI serta tidak mengganggu IKM FTUI.
PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN BAGIAN PERTAMA KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 1 (1) Menaati dan mengamalkan Landasan-landasan, peraturandan ketentuan dalam IKM FTUI. (2) Menjaga dan ikut serta menjunjung tinggi nama baik almamater FTUI. (3) Membayar iuran anggota IKM FTUI sekali selama masa studi yang mekanismenya diserahkan kepada MPM FTUI. (4) Berperan aktif dalam minimal satu kegiatan yang bermanfaat bagi IKM FTUI. (5) Setiap anggota muda mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota, kecuali membayar iuran anggota dan mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi. BAGIAN KEDUA HAK ANGGOTA Pasal 2 (1) Setiap anggota aktif berhak mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh IKM FTUI dan fasilitas yang digunakan oleh IKM FTUI menurut prosedur yang berlaku. (2) Setiap anggota aktif berhak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. (3) Setiap anggota aktif berhak untuk memilih dan dipilih. (4) Setiap anggota aktif berhak untuk membela diri dan/atau dibela jika dikenakan sanksi dan/atau tuntutan di dalam ataupun di luar lingkungan FTUI selama tidak melanggar landasan IKM FTUI dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (5) Setiap anggota aktif berhak untuk melakukan tuntutan kepada anggota IKM FTUI yang lain dan/atau lembaga kemahasiswaan di dalam lingkungan FTUI sesuai dengan peraturan yang berlaku. (6) Setiap anggota aktif berhak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan IKM FTUI menurut prosedur yang berlaku.
Pasal 3 (1) Setiap anggota muda berhak untuk mengikuti prosedur menjadi anggota aktif. (2) Setiap anggota muda mempunyai hak yang sama dengan anggota aktif, kecuali: 1. hak dipilih. 2. hak untuk bergabung dalam kepanitiaan di IKM FTUI, kecuali yang ditujukan untuk anggota muda yang sedang mengikuti prosedur menjadi anggota aktif. 3. hak untuk bergabung dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI kecuali menjadi anggota BO, BOK, BSO, dan/atau KPD FTUI. Pasal 4 Pemenuhan hak-hak anggota harus sesuai dengan Landasan-landasan, peraturan dan ketentuan dalam IKM FTUI. BAGIAN KETIGA PEMBINAAN ANGGOTA Pasal 5 (1) Pembinaan anggota diperuntukkan bagi anggota IKM FTUI. (2) Pembinaan anggota merupakan tanggung jawab seluruh lembaga kemahasiswaan IKM FTUI dan dikoordinasikan oleh MPM FTUI. (3) Tujuan pembinaan anggota adalah untuk mewujudkan tujuan IKM FTUI. Pasal 6 Pembinaan anggota bersifat berkesinambungan untuk jangka waktu selama masa keanggotaannya masih berlaku. BAGIAN KEEMPAT SANKSI Pasal 7 (1) Anggota IKM FTUI dapat diberi sanksi karena melanggar peraturan dan ketentuan dalam IKM FTUI (2) Anggota IKM FTUI diberi sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku (3) Pembuatan prosedur dan penjatuhan sanksi diserahkan kepada MPM FTUI. BAGIAN KELIMA TUNTUTAN DAN PEMBELAAN Pasal 8 (1) Peraturan tentang tuntutan dan pembelaan dibuat oleh MPM FTUI. (2) Pemeriksaan tuntutan dilakukan oleh MPM FTUI.
BAGIAN KEENAM KEHILANGAN KEANGGOTAAN Pasal 9 Setiap anggota IKM FTUI kehilangan keanggotaan jika : 1. Lulus dari FTUI. 2. Keluar dari FTUI. 3. Meninggal dunia. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA BAGIAN PERTAMA KETENTUAN DASAR Pasal 10 Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut MPM FTUI, adalah lembaga tertinggi dalam IKM FTUI dan pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Pasal 11 Anggota MPM FTUI terdiri dari anggota-anggota MPM FTUI Fraksi yang dipilih secara langsung oleh anggota IKM FTUI pada masing-masing departemen dan program internasional. BAGIAN KEDUA KELENGKAPAN MPM FTUI Pasal 12 Dalam melaksanakan tugasnya, kelengkapan MPM FTUI terdiri dari : 1. Pimpinan MPM FTUI, yaitu Ketua dan Sekretaris Umum. 2. Komisi. 3. Fraksi. 4. Staf. Pasal 13 (1) Pemimpin MPM FTUI dipilih dalam Sidang Pleno yang dipimpin oleh Pemimpin Sementara Sidang Pleno. (2) Pemimpin Sementara Sidang Pleno adalah anggota MPM FTUI dengan usia tertua dan termuda. (3) Tata Tertib pemilihan pemimpin MPM FTUI disahkan dalam Sidang Pleno. (4) Pemimpin MPM FTUI tidak menjadi anggota komisi. Pasal 14 (1) Komisi adalah kelengkapan MPM FTUI yang dibentuk untuk menjalankan tugas MPM FTUI. (2) Pembagian komisi dan anggota komisi ditentukan dan disahkan dalam Sidang Pleno.
(3) Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi. (4) Ketua Komisi dipilih oleh anggota komisi dalam Sidang Komisi. Pasal 15 (1) Fraksi adalah kelengkapan MPM FTUI yang dibentuk untuk menjalankan tugas MPM FTUI dalam lingkup departemen yang bersangkutan atau program internasional. (2) Anggota Fraksi adalah anggota MPM FTUI yang mewakili departemen yang bersangkutan atau program internasional. (3) Fraksi dipimpin oleh Ketua Fraksi. (4) Ketua Fraksi dipilih oleh anggota fraksi dalam Sidang Fraksi. Pasal 16 (1) Staf adalah kelengkapan MPM FTUI yang bertugas membantu tugas MPM FTUI. (2) Mekanisme pemilihan staf diatur dalam peraturan yang ditetapkan MPM FTUI. (3) Tugas staf diatur oleh Ketetapan MPM FTUI yang disahkan dalam Sidang Pleno. BAGIAN KETIGA KEWAJIBAN MPM FTUI Pasal 17 (1) Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI serta Ketetapan Musyawarah Kerja dan Sidang Terbuka IKM FTUI. (2) Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi anggota IKM FTUI yang disampaikan kepada MPM FTUI. (3) Mempertimbangkan dan mengesahkan rancangan program kerja dan rancangan anggaran lembaga eksekutif IKM FTUI. (4) Mengawasi pelaksanaan program kerja dan anggaran lembaga eksekutif IKM FTUI. (5) Mengawasi pelaksanaan Ketetapan Musyawarah Kerja, Sidang Terbuka, dan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. (6) Mempertimbangkan, menetapkan, dan mengesahkan peraturan yang diajukan BEM FTUI kepada MPM FTUI. (7) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam IKM FTUI. (8) Membuat dan mengesahkan prosedur pembinaan anggota IKM FTUI. (9) Mengesahkan dan melantik anggota IKM FTUI. (10) Bertanggung jawab atas terselengaranya Pemilihan Umum IKM FTUI. (11) Memberikan mandat kepada masing-masing ketua terpilih sebagai Ketua Umum BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI dan/atau KPD FTUI. (12) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Ketua Umum BEM, IMD dan IMPI FTUI pada akhir masa jabatan. (13) Menyusun dan mengesahkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI dan KPD FTUI. (14) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban masing-masing BO, BOK, BSO dan KPD FTUI pada akhir masa jabatan. (15) Bertanggung jawab atas terselenggaranya Musyawarah Kerja IKM FTUI dan Sidang Terbuka IKM FTUI.
(16) Bertanggung jawab atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. (18) Mengesahkan BO, BOK, BSO atau KPD yang berada dalam IKM FTUI. (19) Mensosialisasikan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan oleh MPM FTUI kepada anggota IKM FTUI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disahkan. (20) Membela anggota IKM FTUI yang akan atau telah dikenakan sanksi di dalam dan/atau di luar lingkungan FTUI selama tidak melanggar landasan IKM FTUI. (21) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh fungsionaris lembaga kemahasiswaan di lingkungan FTUI. (22) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh lembagalembaga kemahasiswaan di lingkungan FTUI. (23) Mengevaluasi keberadaan dan/atau status BO, BOK, BSO dan KPD FTUI setiap 1 tahun sekali sejak pendirian. (24) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MPM FTUI dalam satu periode kepengurusan kepada anggota IKM FTUI di akhir masa jabatan. (25) Mengkoordinasikan, menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan anggota. (26) Bertanggungjawab atas pengrasipan segala kegiatan di IKM FTUI. BAGIAN KEEMPAT HAK MPM FTUI Pasal 18 (1) Hak Legislasi, Yudikasi, Budget, Interpelasi, Angket, dan Grasi. (2) Mencabut mandat Ketua Umum BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI, dan/atau KPD FTUI. (3) Menerima atau menolak peraturanyang diajukan BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI, dan/atau KPD FTUI. (4) Mengesahkan atau menolak permohonan BO, BOK, BSO, dan/atau KPD yang akan berdiri atau berubah status dalam IKM FTUI. (5) Mencabut kembali pengesahan BO, BOK, BSO, dan/atau KPD yang berstatus dalam IKM FTUI. (6) Menolak atau menerima pengunduran diri Ketua Umum BEM, IMD, dan/atau IMPI FTUI. (7) Menolak atau menerima laporan pertanggungjawaban lembaga eksekutif di lingkungan IKM FTUI. (8) Memberikan sanksi kepada fungsionaris dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan IKM FTUI. (9) Setiap anggota MPM FTUI berhak untuk mengundurkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku. BAGIAN KELIMA MEKANISME PENCALONAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA MPM FTUI Pasal 19 Persyaratan calon anggota MPM FTUI adalah : 1. Anggota aktif IKM FTUI.
2. 3. 4. 5.
Tidak dicabut haknya untuk dipilih. Bersedia mencalonkan diri. Tidak terancam drop out ketika pemilihan berlangsung. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, kecuali jabatan dan/atau kepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai anggota MPM FTUI. 6. Lulus dari Standar Kelayakan. Pasal 20 (1) Pemilihan anggota MPM FTUI diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum IKM FTUI. (2) Anggota MPM FTUI dipilih secara langsung oleh departemen masing-masing atau program internasional. (3) Jumlah minimal anggota MPM FTUI untuk setiap departemen adalah 5 (lima) orang. (4) Jika calon kurang dari jumlah minimal, maka departemen yang bersangkutan diwakili 5 (lima) orang untuk menjadi anggota MPM FTUI yang mekanismenya diserahkan kepada MPM FTUI Fraksi departemen tersebut. (5) Untuk menjadi anggota MPM FTUI, setiap calon harus mendapatkan minimal 10% suara dari departemennya. (6) Jika calon yang mendapatkan 10% suara kurang dari jumlah minimal, maka dipilih 5 (lima) orang yang memperoleh suara terbanyak. (7) Jika jumlah suaranya sama, maka mekanisme pemilihannya diserahkan pada MPM FTUI Fraksi departemen tersebut. (8) Jumlah minimal anggota MPM FTUI untuk program internasional adalah 4 (empat) orang. (9) Jika calon kurang dari jumlah minimal, maka Program Internasional diwakili 4 (empat) orang untuk menjadi anggota MPM FTUI yang mekanismenya diserahkan kepada MPM FTUI Fraksi Program Internasional. (10) Untuk menjadi anggota MPM FTUI, setiap calon harus mendapatkan minimal 10% suara dari Program Internasional. (11) Jika calon yang mendapatkan 10% suara kurang dari jumlah minimal, maka dipilih 4 (empat) orang yang memperoleh suara terbanyak. (12) Jika jumlah suaranya sama, maka mekanisme pemilihannya diserahkan pada MPM FTUI Fraksi Program Internasional. BAGIAN KEENAM MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA MPM FTUI Pasal 21 Setiap anggota MPM FTUI dapat diberhentikan apabila: 1. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota MPM FTUI. 2. Melanggar Ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI. 3. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan UndangUndang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan.
Pasal 22 Mekanisme pemberhentian anggota MPM FTUI adalah : 1. Seorang anggota MPM FTUI yang dipilih melalui Pemilihan Umum dapat diberikan mosi tidak percaya yang diajukan oleh anggota IKM FTUI departemennya atau program internasional sebanyak suara yang diperoleh ketika Pemilihan Umum ditambah 1 (satu) serta dibuktikan dengan tanda tangan. 2. Anggota MPM FTUI yang diberikan mosi tidak percaya dapat melakukan pembelaan. 3. Apabila mosi tidak percaya tersebut ditolak, maka anggota MPM FTUI yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan kepada departemennya atau program internasional. 4. Apabila mosi tidak percaya tersebut diterima, maka anggota MPM FTUI yang bersangkutan diberhentikan. 5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan pemberhentian dijatuhkan maka departemen atau program internasional yang diwakilinya harus mengajukan pengganti yang mekanisme pemilihannya diserahkan kepada MPM FTUI. Pasal 23 Mekanisme pengunduran diri anggota MPM FTUI adalah : 1. Mengajukan surat pengunduran diri kepada MPM FTUI. 2. Mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI Fraksi yang diwakilinya. 3. Mendapatkan persetujuan dari anggota IKM FTUI departemennya atau program internasional sebanyak suara yang diperoleh ketika Pemilihan Umum ditambah 1 (satu) serta dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 4. Disahkan dalam Sidang Pleno. 5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengunduran diri diterima, maka departemen atau program internasional yang diwakilinya harus mengajukan pengganti yang mekanisme pemilihannya diserahkan kepada MPM FTUI. BAB III BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA BAGIAN PERTAMA KETENTUAN DASAR Pasal 24 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut BEM FTUI, adalah lembaga eksekutif tingkat fakultas dan koordinator tertinggi lembaga eksekutif IKM FTUI. BAGIAN KEDUA STRUKTUR BEM FTUI Pasal 25
Struktur BEM FTUI terdiri dari : 1. Ketua Umum BEM FTUI. 2. Badan Pengurus Harian, selanjutnya disebut BPH, BEM FTUI yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua-ketua Bidang. 3. Badan Pengurus, selanjutnya disebut BP, BEM FTUI. Pasal 26 Persyaratan BPH BEM FTUI adalah : 1. Anggota aktif IKM FTUI. 2. Dipilih oleh Ketua Umum BEM FTUI. 3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih. 4. Tidak terancam drop out ketika akan diangkat menjadi BPH BEM FTUI. 5. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, kecuali jabatan dan/atau kepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai BPH BEM FTUI. BAGIAN KETIGA KEWAJIBAN BEM FTUI Pasal 27 (1) Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI serta ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI, Sidang Terbuka IKM FTUI, dan MPM FTUI. (2) Mengkoordinasikan arah gerak kegiatan kemahasiswaan BO, BOK, BSO, IMD dan IMPI FTUI. (3) Mengkoordinasikan sikap keluar yang mengatasnamakan FTUI terhadap BO, BOK, BSO, IMD dan IMPI FTUI. (4) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja BEM FTUI kepada MPM FTUI. (5) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja BEM FTUI yang telah disahkan oleh MPM FTUI. (6) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program kerja dan anggaran belanja BEM FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta. (7) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI. (8) Memberikan laporan pertanggungjawaban ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu. (9) Mengontrol kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh BEM FTUI. (10) Membina BSO FTUI dalam hal kaderisasi. (11) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan keagamaan yang belum memiliki BOK di IKM FTUI. BAGIAN KEEMPAT HAK BEM FTUI
Pasal 28 (1) Memberikan rekomendasi arah gerak kegiatan kemahasiswaan kepada MPM FTUI.
(2)
Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas BEM FTUI. (3) Meminta laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk BEM FTUI. (4) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau bila diperlukan. (5) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh kepanitiaankepanitiaan yang dibentuk oleh BEM FTUI. (6) Mengajukan keberatan terhadap putusan MPM FTUI. (7) Mengajukan usulan-usulan kepada Ketua lembaga eksekutif lain dan MPM FTUI. (8) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM FTUI dengan persetujuan MPM FTUI. (9) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAGIAN KELIMA RAPAT BEM FTUI
Pasal 29 Rapat BEM FTUI diatur secara rinci dalam peraturan BEM FTUI. BAGIAN KEENAM MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM BEM FTUI Pasal 30 (1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum IKM FTUI. (2) Ketua Umum BEM FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI. (3) Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih. (4) Apabila ayat (3) di atas tidak terpenuhi, maka masing-masing departemen wajib mengajukan calon yang kemudian dalam pemilihan tidak lagi mengatasnamakan departemen. (5) Calon Ketua Umum BEM FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua BEM FTUI terpilih. Pasal 31 Persyaratan calon Ketua Umum BEM FTUI adalah : 1. Anggota IKM FTUI. 2. Minimal duduk di tingkat III. 3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih. 4. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri. 5. Bersedia melepaskan jabatan kepanitiaan dan/atau kelembagaan di IKM FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI. 6. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI. 7. Tidak mencalonkan diri sebagai pengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan lain yang berada di lingkungan FTUI dan/atau UI. 8. Tidak terancam drop out selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat. 9. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan
dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua Umum BEM FTUI. 10. Lulus dari Standar Kelayakan. BAGIAN KETUJUH MEKANISME PEMBERHENTIAN, PENGUNDURAN DIRI, DAN PEMILIHAN KEMBALI KETUA UMUM BEM FTUI Pasal 32 Persyaratan pemberhentian Ketua Umum BEM FTUI adalah : 1. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan UndangUndang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan. 2. Tidak menjaga nama baik IKM FTUI. 3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau Ketetapan MPM FTUI. 4. Tidak dapat menjalankan program kerja BEM FTUI dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 5. Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah waktu yang ditentukan oleh MPM FTUI. Pasal 33 Mekanisme pemberhentian Ketua BEM FTUI adalah : 1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Umum BEM FTUI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Umum BEM FTUI. 2. Setelah Surat Peringatan 3 diputuskan, maka MPM FTUI mengeluarkan putusan pelaksanaan Sidang Istimewa MPM FTUI. 3. Ketua Umum BEM FTUI menyampaikan pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPM FTUI. 4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI. 5. Setelah Ketua Umum BEM FTUI diberhentikan, maka MPM FTUI menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum BEM FTUI. 6. Pjs. Ketua Umum BEM FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru. 7. Pjs. Ketua Umum BEM FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum BEM FTUI yang baru. Pasal 34 Mekanisme pengunduran diri Ketua Umum BEM FTUI adalah: 1. Mengajukan surat pengunduran diri kepada MPM FTUI. 2. Menyampaikan alasan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum BEM FTUI kepada MPM FTUI dan anggota IKM FTUI pada Sidang Istimewa MPM FTUI. 3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dirinya sebagai Ketua Umum BEM FTUI kepada MPM FTUI dan anggota IKM FTUI pada Sidang Istimewa MPM FTUI. 4. Mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI atas pengunduran dirinya. 5. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI.
6. Setelah Ketua Umum BEM FTUI mengundurkan diri, maka MPM FTUI menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum BEM FTUI pada Sidang Istimewa MPM FTUI. 7. Pjs. Ketua Umum BEM FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru. 8. Pjs. Ketua Umum BEM FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum BEM FTUI yang baru. Pasal 35 Mekanisme pemilihan Ketua Umum BEM FTUI pasca pemberhentian atau pengunduran diri Ketua Umum BEM FTUI adalah : 1. Ketua Umum BEM FTUI yang telah diberhentikan atau diterima pengunduran dirinya tidak boleh mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BEM FTUI. 2. Pemilihan Ketua Umum BEM FTUI diatur oleh MPM FTUI yaitu melalui proses Pemilihan Umum Khusus. 3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah penjatuhan Ketua Umum BEM FTUI, Ketua Umum BEM FTUI pengganti harus sudah terpilih. 4. Jika masa jabatan Ketua Umum BEM FTUI yang dijatuhkan tinggal dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus. 5. Untuk membantu penyelenggaraan Pemilihan Ketua Umum BEM FTUI, maka dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus. 6. Persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum Khusus selain di atas sama dengan persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum. 7. Panitia Pemilihan Umum Khusus dapat menetapkan peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan IKM FTUI. 8. Ketua Umum BEM FTUI yang terpilih melalui Pemilihan Umum Khusus hanya diperkenankan untuk melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh Ketua Umum BEM FTUI yang telah diberhentikan atau diterima pengunduran dirinya, kecuali apabila terjadi dalam 3 (tiga) bulan awal kepengurusan. BAB IV BADAN OTONOM BAGIAN PERTAMA KETENTUAN DASAR Pasal 36 (1) Badan Otonom Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut BO FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang menampung, mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi minat, bakat, dan kreasi anggota IKM FTUI yang menunjang tujuan dan usaha IKM FTUI. (2) BO FTUI adalah lembaga eksekutif tingkat fakultas yang keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BO FTUI yang bersangkutan.
BAGIAN KEDUA KEWAJIBAN BO FTUI Pasal 37 (1) Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (2) Memiliki PD/PRT yang tidak menyimpang dari Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (3) Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan pengurus kepada MPM FTUI. (4) Memberikan laporan perkembangan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja kepada MPM FTUI pada waktu yang disepakati sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali atau jika diminta. (5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI. (6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu. BAGIAN KETIGA HAK BO FTUI Pasal 38 (1) Menggunakan fasilitas IKM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku. (2) Mendapatkan sumbangan baik internal maupun eksternal selama tidak bertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran. (4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang masingmasing. (5) Memiliki otonomi dalam menentukan hal-hal yang bersifat internal dari BO FTUI itu sendiri. (6) Mengajukan rancangan peraturan kepada MPM FTUI. (7) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAGIAN KEEMPAT MEKANISME PENDIRIAN DAN PERUBAHAN STATUS BO FTUI Pasal 39 Mekanisme pendirian BO FTUI seperti berikut: 1. Mengajukan permohonan untuk menjadi BO FTUI dengan mengirimkan PD/PRT BO FTUI, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus, dan daftar anggota kepada MPM FTUI. 2. Telah menjadi BSO FTUI selama minimal 3 (tiga) tahun periode kepengurusan. 3. Laporan pertanggungjawabannya sebagai BSO FTUI diterima oleh MPM FTUI selama minimal 3 (tiga) tahun periode kepengurusan berturut-turut. 4. Mendapatkan rekomendasi dari BEM FTUI pada saat menjadi BSO FTUI di kepengurusan sebelumnya.
5. Tidak mengalami hambatan dalam hal kaderisasi berdasarkan hasil penilaian MPM FTUI. 6. Keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI. 7. Dibuktikan dengan dukungan minimal 70 (tujuh puluh) orang anggota BSO FTUI tersebut dengan adanya perwakilan dari setiap departemen yang dibuktikan dengan verifikasi sah oleh MPM FTUI. 8. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM FTUI. 9. Disahkan oleh MPM FTUI melalui Sidang Terbuka yang melibatkan BO FTUI yang bersangkutan. 10. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT BO FTUI bersangkutan setelah BO FTUI disahkan oleh MPM FTUI dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan. Pasal 40 (1) Jika salah satu mekanisme pendirian BO FTUI tidak terpenuhi, maka pendirian BO FTUI dapat ditolak atau dicabut kembali pengesahannya. (2) BO FTUI dapat berubah status kembali menjadi BSO FTUI jika memenuhi seluruh kriteria perubahan status BO FTUI menjadi BSO FTUI dan telah disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 41 Kriteria perubahan status kembali BO FTUI menjadi BSO FTUI adalah: 1. Tidak melaksanakan minimal 3 (tiga) program kerja selama 2 (dua) tahun periode kepengurusan berturut-turut. 2. Tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI selama 2 (dua) tahun periode kepengurusan berturut-turut. 3. Mengalami hambatan dalam hal kaderisasi berdasarkan hasil penilaian MPM FTUI. 4. Mengalami kesulitan dalam merekrut anggota. BAGIAN KELIMA PEMBUBARAN BO FTUI Pasal 42 BO FTUI dapat dinyatakan bubar setelah memenuhi kriteria pembubaran BO FTUI dan telah disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 43 Kriteria pembubaran BO FTUI adalah : 1. Tidak melaksanakan dan/atau memiliki program kerja selama 2 (dua) tahun periode kepengurusan berturut-turut. 2. Tidak memiliki kepengurusan. 3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau peraturandalam IKM FTUI. 4. Kesepakatan internal BO FTUI tersebut untuk membubarkan diri.
BAB V BADAN OTONOM KEAGAMAAN BAGIAN PERTAMA KETENTUAN DASAR Pasal 44 (1) Badan Otonom Keagamaan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut BOK FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang menampung, mengembangkan, dan menyalurkan keagamaan dan aspirasi anggota IKM FTUI. (2) BOK FTUI adalah lembaga eksekutif tingkat fakultas yang keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI sesuai dengan agama yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BOK FTUI yang bersangkutan. BAGIAN KEDUA KEWAJIBAN BOK FTUI Pasal 45 (1) Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (2) Memiliki PD/PRT yang tidak menyimpang dari Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (3) Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan pengurus kepada MPM FTUI. (4) Mengkoordinasikan kondisi dan aktivitas lembaga yang diwakilinya yang berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan IKM FTUI kepada MPM FTUI. (5) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu. BAGIAN KETIGA HAK BOK FTUI
Pasal 46 (1) Melakukan koordinasi dengan Badan Khusus Kerohanian IMD dan/atau IMPI dalam hal pembinaan dan kegiatan keagamaan (2) Mendapatkan sumbangan baik internal maupun eksternal selama tidak bertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran. (4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang keagamaan masing-masing. (5) Memiliki otonomi dalam menentukan hal-hal yang bersifat internal dari BOK FTUI itu sendiri. (6) Mengajukan rancangan peraturan kepada MPM FTUI. (7) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAGIAN KEEMPAT MEKANISME PENDIRIAN BOK FTUI Pasal 47 (1) Mengajukan permohonan untuk menjadi BOK FTUI dengan mengirimkan PD/PRT BOK FTUI, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus dan daftar calon anggota kepada MPM FTUI. (2) Memiliki ruang lingkup dalam keagamaan yang berbeda dengan BOK FTUI yang telah ada, dimana keagamaan tersebut merupakan agama yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. (3) Telah melakukan koordinasi dengan BEM FTUI. (4) Disahkan oleh MPM FTUI melalui Sidang Pleno yang melibatkan BOK FTUI yang bersangkutan. (5) Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT BOK FTUI bersangkutan setelah BOK FTUI disahkan oleh MPM FTUI dan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengesahan. Pasal 48 Jika salah satu mekanisme pendirian BOK tidak terpenuhi, maka pendirian BOK FTUI tersebut dapat ditolak atau dicabut kembali pengesahannya. BAGIAN KELIMA PEMBUBARAN BOK FTUI
Pasal 49 BOK FTUI dapat dinyatakan bubar setelah memenuhi kriteria pembubaran BOK FTUI dan telah disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 50 Kriteria pembubaran BOK FTUI adalah: 1. Tidak melaksanakan dan/atau memiliki program kerja selama 2 (dua) tahun periode kepengurusan berturut-turut. 2. Tidak memiliki kepengurusan. 3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau peraturandalam IKM FTUI. 4. Kesepakatan internal BOK FTUI tersebut untuk membubarkan diri. BAB VI BADAN SEMI OTONOM BAGIAN PERTAMA KETENTUAN DASAR
Pasal 51 (1) Badan Semi Otonom Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut BSO FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang menampung, mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi minat, bakat, dan kreasi anggota IKM FTUI yang menunjang tujuan dan usaha IKM FTUI, yang mendapatkan pembinaan dari BEM FTUI.
(2)
BSO FTUI adalah lembaga eksekutif tingkat fakultas yang keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BSO FTUI yang bersangkutan. BAGIAN KEDUA KEWAJIBAN BSO FTUI
Pasal 52 (1) Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (2) Memiliki PD/PRT yang tidak menyimpang dari Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (3) Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan pengurus kepada MPM FTUI. (4) Memberikan laporan perkembangan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja kepada MPM FTUI pada waktu yang disepakati sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali atau jika diminta. (5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI. (6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu. (7) Memberikan laporan perkembangan kepada BEM FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta sewaktu-waktu. BAGIAN KETIGA HAK BSO FTUI Pasal 53 (1) Menggunakan fasilitas IKM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku. (2) Mendapatkan sumbangan baik internal maupun eksternal selama tidak bertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran. (4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang masingmasing. (5) Memiliki otonomi dalam menentukan hal-hal yang bersifat internal dari BSO FTUI itu sendiri. (6) Menerima pembinaan dari BEM FTUI dalam hal kaderisasi. (7) Mengajukan rancangan peraturan kepada MPM FTUI. (8) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAGIAN KEEMPAT MEKANISME PENDIRIAN BSO FTUI Pasal 54 Mekanisme pendirian BSO FTUI adalah: 1. Mengajukan permohonan untuk menjadi BSO FTUI dengan mengirimkan PD/PRT BSO FTUI, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus, dan daftar calon anggota kepada MPM FTUI.
2. Memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan BO atau BSO FTUI yang telah berdiri sebelumnya. 3. Keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI. 4. Dibuktikan dengan dukungan minimal 5 (lima) orang anggota dari setiap departemen yang dibuktikan dengan verifikasi sah oleh MPM FTUI. 5. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM FTUI. 6. Telah melakukan koordinasi dengan BEM FTUI. 7. Disahkan oleh MPM FTUI melalui Sidang Terbuka yang melibatkan BSO FTUI yang bersangkutan. 8. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT BSO FTUI bersangkutan setelah BSO FTUI disahkan oleh MPM FTUI dan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengesahan. Pasal 55 Jika salah satu mekanisme pendirian BSO FTUI tidak terpenuhi, maka pendirian BSO FTUI tersebut dapat ditolak atau dicabut kembali pengesahannya. BAGIAN KELIMA PEMBUBARAN BSO FTUI Pasal 56 BSO FTUI dapat dinyatakan bubar setelah memenuhi kriteria pembubaran BSO FTUI dan telah disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 57 Kriteria pembubaran BSO FTUI adalah: 1. Tidak melaksanakan dan/atau memiliki program kerja selama 2 (dua) tahun periode kepengurusan berturut-turut. 2. Tidak memiliki kepengurusan. 3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau peraturandalam IKM FTUI. 4. Kesepakatan internal BSO FTUI tersebut untuk membubarkan diri. 5. Apabila dalam 8 tahun atau 2 kali Muker IKM FTUI, tidak menjadi BO. BAB VII IKATAN MAHASISWA DEPARTEMEN BAGIAN PERTAMA KETENTUAN DASAR Pasal 58 Ikatan Mahasiswa Departemen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut IMD FTUI, adalah lembaga eksekutif tingkat departemen FTUI.
BAGIAN KEDUA STRUKTUR IMD FTUI Pasal 59 Struktur IMD FTUI terdiri dari : 1. Ketua Umum IMD FTUI. 2. BPH IMD FTUI, yang sekurang-kurangnya terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang serta Ketua Bidang Khusus Keagamaan. 3. BP IMD FTUI. Pasal 60 Persyaratan BPH IMD FTUI adalah : 1. Anggota aktif IKM FTUI dari departemen yang bersangkutan. 2. Dipilih oleh Ketua Umum IMD FTUI. 3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih. 4. Tidak terancam drop out ketika akan diangkat menjadi BPH IMD FTUI. 5. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, kecuali jabatan dan/atau kepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai BPH IMD FTUI. BAGIAN KETIGA KEWAJIBAN IMD FTUI Pasal 61 (1) Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI serta Ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI, Sidang Terbuka IKM FTUI, dan MPM FTUI. (2) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja IMD FTUI kepada MPM FTUI. (3) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja IMD FTUI yang telah disahkan oleh MPM FTUI kepada warga departemen masing-masing. (4) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program kerja dan anggaran belanja IMD FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta. (5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI. (6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI Fraksi departemen masing-masing ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu. (7) Mengontrol kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh IMD FTUI. BAGIAN KEEMPAT HAK IMD FTUI
Pasal 62 (1) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan program-program kerja IMD FTUI. (2) Meminta laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan-kepanitian yang
telah dibentuk IMD FTUI. (3) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau bila diperlukan. (4) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh kepanitiaankepanitiaan yang dibentuk oleh IMD FTUI. (5) Mengajukan keberatan terhadap Ketetapan MPM FTUI. (6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI. (7) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM FTUI di lingkup departemen dengan persetujuan MPM FTUI Fraksi departemen masing-masing. (8) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAGIAN KELIMA RAPAT IMD FTUI
Pasal 63 Rapat IMD FTUI diatur secara rinci dalam peraturan IMD FTUI. BAGIAN KEENAM MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM IMD FTUI Pasal 64 (1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum IKM FTUI. (2) Ketua Umum IMD FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI departemennya. (3) Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih. (4) Apabila ayat (3) di atas tidak terpenuhi, maka mekanisme pencarian calon Ketua Umum IMD FTUI diserahkan kepada MPM FTUI Fraksi departemen masing-masing, yang kemudian disahkan oleh panitia Pemilihan Umum. (5) Calon Ketua Umum IMD FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Umum IMD FTUI terpilih. Pasal 65 Persyaratan calon Ketua Umum IMD FTUI FTUI adalah: 1. Anggota IKM FTUI dari departemen yang bersangkutan. 2. Minimal mahasiswa di tingkat II. 3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih. 4. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri. 5. Bersedia melepaskan jabatan kepanitiaan dan/atau kelembagaan di IKM FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI. 6. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI. 7. Tidak mencalonkan diri untuk lembaga-lembaga kemahasiswaan lain yang berada di lingkungan FTUI dan/atau UI. 8. Tidak terancam drop out selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat. 9. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan
dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua Umum IMD FTUI. 10. Lulus dari standar kelayakan. BAGIAN KETUJUH MEKANISME PEMBERHENTIAN, PENGUNDURAN DIRI, DAN PEMILIHAN KEMBALI KETUA UMUM IMD FTUI Pasal 66 Persyaratan pemberhentian Ketua Umum IMD FTUI adalah: 1. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan UndangUndang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan. 2. Tidak menjaga nama baik IKM FTUI. 3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau Ketetapan MPM FTUI. 4. Tidak dapat menjalankan program kerja IMD FTUI dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 5. Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah waktu yang ditentukan oleh MPM FTUI. Pasal 67 Mekanisme pemberhentian Ketua Umum IMD FTUI adalah: 1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Umum IMD FTUI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Umum IMD FTUI. 2. Setelah Surat Peringatan 3 (tiga) diputuskan, maka MPM FTUI Fraksi departemen yang bersangkutan mengeluarkan putusan pelaksanaan Sidang Fraksi. 3. Ketua Umum IMD FTUI menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Sidang Fraksi. 4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI Fraksi departemen yang bersangkutan. 5. Setelah Ketua Umum IMD FTUI diberhentikan, maka MPM FTUI Fraksi departemen yang bersangkutan menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum IMD FTUI. 6. Pjs. Ketua Umum IMD FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru. 7. Pjs. Ketua Umum IMD FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum IMD FTUI yang baru. Pasal 68 Mekanisme pengunduran diri Ketua Umum IMD FTUI adalah: 1. Mengajukan surat pengunduran diri kepada MPM FTUI. 2. Menyampaikan alasan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum IMD FTUI kepada MPM FTUI Fraksi dan anggota IKM FTUI departemennya pada Sidang Fraksi. 3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dirinya sebagai Ketua Umum
4. 5. 6. 7. 8.
IMD FTUI kepada MPM Fraksi dan anggota IKM FTUI departemennya dalam Sidang Fraksi. Mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI Fraksi atas pengunduran dirinya. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI Fraksi departemen yang bersangkutan. Setelah Ketua Umum IMD FTUI mengundurkan diri, maka MPM FTUI fraksi departemen yang bersangkutan menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum IMD FTUI. Pjs. Ketua Umum IMD FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru. Pjs. Ketua Umum IMD FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum IMD FTUI yang baru.
Pasal 69 Mekanisme pemilihan Ketua Umum IMD FTUI pasca pemberhentian atau pengunduran diri Ketua Umum IMD FTUI adalah : 1. Ketua Umum IMD FTUI yang telah diberhentikan atau diterima pengunduran dirinya tidak boleh mencalonkan diri sebagai Ketua Umum IMD FTUI. 2. Pemilihan Ketua Umum IMD FTUI diatur oleh MPM FTUI Fraksi departemen yang bersangkutan melalui proses Pemilihan Umum Khusus. 3. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian atau pengunduran diri Ketua Umum IMD FTUI, Ketua Umum IMD FTUI pengganti harus sudah terpilih. 4. Jika masa jabatan Ketua Umum IMD FTUI yang diberhentikan atau diterima pengunduran dirinya hanya tersisa dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus. 5. Untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum IMD FTUI, maka dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus. 6. Persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum Khusus selain di atas sama dengan persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum. 7. Panitia Pemilihan Umum Khusus dapat menetapkan peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan IKM FTUI. 8. Ketua Umum IMD FTUI yang terpilih melalui Pemilihan Umum Khusus hanya diperkenankan untuk melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh Ketua Umum IMD FTUI yang telah diberhentikan atau diterima pengunduran dirinya, kecuali apabila terjadi dalam 3 (tiga) bulan awal kepengurusan. BAB VIII IKATAN MAHASISWA PROGRAM INTERNASIONAL BAGIAN PERTAMA KETENTUAN DASAR
Pasal 70 Ikatan Mahasiswa Program Internasional Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut IMPI FTUI, adalah lembaga eksekutif pada Program Internasional FTUI.
BAGIAN KEDUA STRUKTUR IMPI FTUI Pasal 71 Struktur IMPI FTUI terdiri dari : 1. Ketua Umum IMPI FTUI. 2. BPH IMPI FTUI, sekurang-kurangnya terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang serta Ketua Bidang Khusus Keagamaan. 3. BP IMPI FTUI. Pasal 72 Persyaratan Badan Pengurus Harian IMPI FTUI adalah : 1. Anggota aktif IKM FTUI dari Program Internasional. 2. Dipilih oleh Ketua Umum IMPI FTUI. 3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih. 4. Masih menjalani masa studi di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat selama menjabat. 5. Tidak terancam drop out ketika akan diangkat menjadi BPH IMPI FTUI. 6. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, kecuali jabatan dan/atau kepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai BPH IMPI FTUI. BAGIAN KETIGA KEWAJIBAN IMPI FTUI Pasal 73 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI serta Ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI, Sidang Terbuka IKM FTUI, dan MPM FTUI. Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja IMPI FTUI kepada MPM FTUI. Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja IMPI FTUI yang telah disahkan oleh MPM FTUI kepada warga Program Internasional. Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program kerja dan anggaran belanja IMPI FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI Fraksi Program Internasional masing-masing ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu. Mengontrol dan bertanggung jawab atas kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh IMPI FTUI.
BAGIAN KEEMPAT HAK IMPI FTUI Pasal 74 (1) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan program-program kerja IMPI FTUI. (2) Meminta laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan-kepanitian yang telah dibentuk IMPI FTUI. (3) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau bila diperlukan. (4) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh kepanitiaankepanitiaan yang dibentuk oleh IMPI FTUI. (5) Mengajukan keberatan terhadap Ketetapan MPM FTUI. (6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI. (7) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM FTUI di lingkup Program Internasional dengan persetujuan MPM FTUI Fraksi Program Internasional. (8) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku di IKM FTUI. BAGIAN KELIMA RAPAT IMPI FTUI
Pasal 75 Rapat IMPI FTUI diatur secara rinci dalam peraturan IMPI FTUI. BAGIAN KEENAM MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM IMPI FTUI Pasal 76 (1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum IKM FTUI. (2) Ketua Umum IMPI FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI Program Internasional. (3) Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih. (4) adalah setengah dari jumlah peserta penuh yang harus hadir ditambah satu. (5) Apabila ayat 3 di atas tidak terpenuhi, maka mekanisme pencarian calon Ketua Umum IMPI FTUI diserahkan kepada MPM FTUI Fraksi Program Internasional dan disetujui setengah dari jumlah kuorum ditambah satu, yang kemudian disahkan oleh panitia Pemilihan Umum. (6) Calon Ketua Umum IMPI FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Umum IMPI FTUI terpilih. Pasal 77 Persyaratan calon Ketua Umum IMPI FTUI adalah : 1. Anggota IKM FTUI dari Program Internasional. 2. Tidak dicabut haknya untuk dipilih. 3. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri. 4. Bersedia melepaskan jabatan kepanitiaan dan/atau kelembagaan di IKM FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI.
5. Masih menjalani masa studi di Indonesia selama pemilihan dan menjabat. 6. Tidak mencalonkan diri untuk lembaga-lembaga kemahasiswaan lain yang berada di lingkungan FTUI dan/atau UI. 7. Tidak terancam drop out selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat. 8. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan dan/atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI, UI dan/atau organisasi apapun di luar UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua Umum IMPI FTUI. BAGIAN KETUJUH MEKANISME PEMBERHENTIAN, PENGUNDURAN DIRI, DAN PEMILIHAN KEMBALI KETUA UMUM IMPI FTUI Pasal 78 Persyaratan pemberhentian Ketua Umum IMPI FTUI adalah : 1. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan UndangUndang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan. 2. Tidak menjaga nama baik IKM FTUI. 3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau ketetapan MPM FTUI. 4. Tidak dapat menjalankan program kerja IMPI FTUI dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 5. Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah waktu yang ditentukan oleh MPM FTUI. Pasal 79 Mekanisme pemberhentian Ketua Umum IMPI FTUI adalah : 1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Umum IMPI FTUI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Umum IMPI FTUI. 2. Setelah Surat Peringatan 3 (tiga) diputuskan, maka MPM FTUI Fraksi Program Internasional dan IMPI FTUI mengeluarkan putusan pelaksanaan Sidang Fraksi. 3. Ketua Umum IMPI FTUI menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Sidang Fraksi. 4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI Fraksi Program Internasional yang bersangkutan. 5. Setelah Ketua Umum IMPI FTUI diberhentikan, maka MPM FTUI Fraksi Program Internasional menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum IMPI FTUI. 6. Pjs. Ketua Umum IMPI FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru. 7. Pjs. Ketua Umum IMPI FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum IMPI FTUI yang baru.
Pasal 80 Mekanisme pengunduran diri Ketua Umum IMPI FTUI adalah: 1. Mengajukan surat pengunduran diri kepada MPM FTUI dan mengumumkannya kepada warga. 2. Menyampaikan alasan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum IMPI FTUI kepada MPM Fraksi dan anggota IKM FTUI Program Internasional pada Sidang Fraksi. 3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dirinya sebagai Ketua Umum IMPI FTUI kepada MPM FTUI Fraksi dan anggota IKM FTUI Program Internasional dalam Sidang Fraksi. 4. Mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI Fraksi dan anggota IKM FTUI Program Internasional. 5. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI Fraksi Program Internasional. 6. Setelah Ketua Umum IMPI FTUI mengundurkan diri, maka MPM FTUI Fraksi Program Internasional menetapkan Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum IMPI FTUI. 7. Pjs. Ketua Umum IMPI FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru. 8. Pjs. Ketua Umum IMPI FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Umum IMPI FTUI yang baru. Pasal 81 Mekanisme pemilihan Ketua Umum IMPI FTUI pasca pemberhentian atau pengunduran diri Ketua Umum IMPI FTUI adalah : 1. Ketua Umum IMPI FTUI yang telah diberhentikan atau diterima pengunduran dirinya tidak boleh mencalonkan diri sebagai Ketua Umum IMPI FTUI. 2. Pemilihan Ketua Umum IMPI FTUI diatur oleh MPM FTUI Fraksi Program Internasional melalui proses Pemilihan Umum Khusus. 3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian atau pengunduran diri Ketua Umum IMPI FTUI, Ketua Umum IMPI FTUI pengganti harus sudah terpilih. 4. Jika masa jabatan Ketua Umum IMPI FTUI yang diberhentikan atau diterima pengunduran dirinya hanya tersisa dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus. 5. Untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum IMPI FTUI, maka dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus. 6. Persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum Khusus selain di atas sama dengan persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum. 7. Panitia Pemilihan Umum Khusus dapat menetapkan peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan IKM FTUI. 8. Ketua Umum IMPI FTUI yang terpilih melalui Pemilihan Umum Khusus hanya diperkenankan untuk melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh Ketua Umum IMPI FTUI yang telah diberhentikan atau diterima pengunduran dirinya, kecuali apabila terjadi dalam tiga (3) bulan awal kepengurusan.
BAB IX KELOMPOK PEMINATAN DEPARTEMEN BAGIAN PERTAMA KETENTUAN UMUM Pasal 82 (1) Kelompok Peminatan Departemen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut KPD FTUI, adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang merupakan wadah untuk menampung, mengembangkan, dan menyalurkan peminatan anggota IKM FTUI sesuai dengan kompetensi departemen tempat KPD FTUI tersebut didirikan. (2) KPD FTUI adalah lembaga eksekutif tingkat departemen IKM FTUI, yang keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPD FTUI yang bersangkutan. BAGIAN KEDUA KEWAJIBAN KPD FTUI Pasal 83 (1) Menaati dan melaksanakan Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (2) Memiliki PD/PRT sepanjang tidak menyimpang dari PD/PRT IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (3) Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan pengurus kepada MPM FTUI. (4) Memberikan laporan perkembangan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja kepada MPM FTUI pada waktu yang disepakati sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali atau jika diminta. (5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI. (6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu. BAGIAN KETIGA HAK KPD FTUI Pasal 84 (1) Menggunakan fasilitas IKM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku. (2) Mendapatkan sumbangan baik internal maupun eksternal selama tidak bertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI dan Ketetapan MPM FTUI. (3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran. (4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang masingmasing. (5) Memiliki otonomi dalam menentukan hal-hal yang bersifat internal dari KPD FTUI itu sendiri. (6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI. (7) Melakukan pembelaan terhadap tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAGIAN KEEMPAT MEKANISME PENDIRIAN KPD FTUI Pasal 85 Mekanisme pendirian KPD FTUI adalah : 1. Mengajukan permohonan untuk menjadi KPD FTUI dengan mengirimkan PD/PRT KPD, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus, dan daftar anggota kepada MPM FTUI. 2. Ruang lingkup dari KPD FTUI terkait dengan kompetensi keilmuan departemen masing-masing. 3. Keanggotaannya terbuka bagi anggota IKM dan sesuai dengan peraturan. 4. Dibuktikan dengan dukungan minimal 20 (dua puluh) anggota departemen yang bersangkutan dibuktikan dengan verifikasi sah oleh MPM FTUI. 5. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM FTUI. 6. Telah melakukan koordinasi dengan IMD FTUI tempat KPD FTUI tersebut akan didirikan. 7. Ditetapkan sebagai KPD FTUI oleh MPM FTUI Fraksi departemen tempat KPD tersebut akan didirikan melalui Sidang Fraksi yang melibatkan KPD FTUI yang bersangkutan. 8. Disahkan oleh MPM FTUI melalui Sidang Pleno yang melibatkan MPM FTUI Fraksi departemen yang bersangkutan. 9. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT KPD FTUI bersangkutan setelah KPD FTUI disahkan oleh MPM FTUI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan. Pasal 86 Jika salah satu mekanisme pendirian KPD FTUI tidak terpenuhi, maka pendirian KPD FTUI tersebut dapat ditolak atau dicabut kembali pengesahannya. BAGIAN KELIMA PEMBUBARAN KPD FTUI Pasal 87 KPD FTUI dinyatakan bubar setelah memenuhi kriteria pembubaran KPD FTUI dan telah disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 88 Kriteria pembubaran KPD FTUI adalah : 1. Tidak melaksanakan dan/atau memiliki program kerja selama 2 (dua) tahun periode kepengurusan berturut-turut. 2. Tidak memiliki kepengurusan. 3. Melanggar Landasan-landasan IKM FTUI dan/atau peraturandalam IKM FTUI. 4. Kesepakatan internal KPD FTUI tersebut untuk membubarkan diri.
BAB X LAMBANG-LAMBANG LEMBAGA KEMAHASISWAAN Pasal 89 Lambang-lambang lembaga kemahasiswaan merupakan simbol yang menunjukkan jati diri suatu lembaga IKM FTUI. Pasal 90 Lambang resmi dari suatu lembaga kemahasiswaan merupakan hak dan wewenang penuh dari lembaga tersebut. Pasal 91 Penggunaan lambang lembaga kemahasiswaan oleh pihak selain lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan di dalam maupun di luar lingkup IKM FTUI harus mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan. BAB XI MASA JABATAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN Pasal 92 (1) Masa jabatan MPM, BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI dan KPD FTUI adalah 1 (satu) tahun kepengurusan tehitung sejak serah terima jabatan dan setelah itu dapat dipilih kembali. (2) Jika Ketua Umum BEM, IMD, atau IMPI FTUI diberhentikan atau diterima pengunduran dirinya, maka ketua baru meneruskan sisa masa jabatan ketua yang digantikan. Pasal 93 Anggota MPM FTUI serta Ketua Umum BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI dan KPD FTUI harus sudah terpilih sebelum akhir periode kepengurusan lembaga. Pasal 94 (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua Umum BEM, IMD, dan IMPI FTUI kepada MPM FTUI dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum serah terima jabatan MPM FTUI. (2) MPM FTUI menetapkan waktu pemberian laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya. Pasal 95 Serah terima jabatan anggota MPM FTUI serta Ketua Umum BEM, IMD, dan IMPI FTUI dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah Ketua Umum BEM FTUI terpilih.
BAB XII HUBUNGAN KELEMBAGAAN Pasal 96 (1) MPM FTUI merupakan lembaga tertinggi dalam IKM FTUI dan memiliki garis komando terhadap BEM, BO, BOK, BSO, IMD, IMPI dan KPD FTUI. (2) BEM FTUI merupakan lembaga eksekutif tertinggi di IKM FTUI dan mengkoordinasikan segala kegiatan kemahasiswaan BEM, BO, BOK, BSO, IMD dan IMPI FTUI dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan. (3) BEM FTUI mengkoordinasikan sikap keluar yang mengatasnamakan FTUI terhadap BO, BOK, BSO, IMD, dan IMPI FTUI. (4) BEM FTUI memiliki garis koordinasi dengan BSO FTUI dalam hal mengkoordinasikan pembinaan BSO FTUI. (5) BOK FTUI memiliki garis koordinasi dengan IMD dan IMPI FTUI dalam hal mengkoordinasikan kegiatan keagamaan di tingkat departemen atau program internasional FTUI. (6) IMD FTUI memiliki garis koordinasi dengan KPD FTUI dalam hal mengkoordinasikan segala kegiatan kemahasiswaan IMD FTUI dengan KPD FTUI di departemen masing-masing dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan. BAB XIII FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAGIAN PERTAMA MUSYAWARAH KERJA IKM FTUI Pasal 97 Musyawarah Kerja IKM FTUI dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun atau sebelumnya bila dianggap perlu. Pasal 98 Musyawarah Kerja IKM FTUI mempunyai wewenang : 1. Pembubaran IKM FTUI. 2. Peninjauan atau penyempurnaan peraturanyang telah ada di IKM FTUI. 3. Pengajuan untuk pelaksanaan referendum. Pasal 99 Pelaksanaan Musyawarah Kerja IKM FTUI dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk khusus oleh seluruh lembaga FTUI yang dikoordinasikan oleh MPM FTUI. Pasal 100 (1) Dalam pelaksanaannya MPM FTUI membentuk Dewan Pengarah Musyawarah Kerja IKM FTUI yang bertugas untuk membuat materi Musyawarah Kerja IKM FTUI. (2) Dewan Pengarah Musyawarah Kerja IKM FTUI terdiri dari satu perwakilan tiap lembaga IKM FTUI dan anggota IKM yang mendaftar.
Pasal 101 Peserta Penuh Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah: 1. Dewan Pengarah Musyawarah Kerja IKM FTUI. 2. Pleno MPM FTUI. 3. Ketua Umum dan BPH BEM FTUI. 4. Ketua Umum dan BPH BO FTUI. 5. Ketua Umum dan BPH BOK FTUI. 6. Ketua Umum dan BPH BSO FTUI. 7. Ketua Umum dan BPH IMD FTUI. 8. Ketua Umum dan BPH IMPI FTUI. 9. Ketua Umum dan BPH KPD FTUI. 10. Anggota IKM FTUI yang mendaftar. Pasal 102 Peserta Peninjau Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUI yang bukan sebagai Peserta Penuh Musyawarah Kerja IKM FTUI. Pasal 103 Peserta Undangan Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah pihak-pihak di luar IKM FTUI yang dianggap perlu dilibatkan. Pasal 104 Hak-hak peserta Musyawarah Kerja IKM FTUI yaitu : 1. Peserta Penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih dan dipilih. 2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak suara serta hak memilih dan dipilih. 3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta. 4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib siding Musyawarah Kerja IKM FTUI. Pasal 105 (1) Kuorum untuk Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah dua pertiga dari jumlah peserta penuh yang harus hadir. (2) Bila Kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta penuh yang hadir. Pasal 106 Hal-hal selain yang diatur di atas dapat ditentukan oleh MPM FTUI atau diatur kemudian dalam tata tertib sidang Musyawarah Kerja IKM FTUI selama tidak bertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI. BAGIAN KEDUA SIDANG TERBUKA IKM FTUI Pasal 107 (1) Sidang Terbuka IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. (2) Sidang Terbuka IKM FTUI dipimpin oleh MPM FTUI.
Pasal 108 Sidang Terbuka IKM FTUI mempunyai wewenang : 1. Peninjauan dan penyempurnaan Peraturan Rumah Tangga dan Garis-garis Besar Haluan IKM FTUI. 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan IKM FTUI. Pasal 109 Pelaksanaan Sidang Terbuka IKM FTUI dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk khusus oleh MPM FTUI. Pasal 110 (1) Dalam pelaksanaannya MPM FTUI membentuk Dewan Pengarah Sidang Terbuka IKM FTUI yang bertugas untuk membuat materi Sidang Terbuka IKM FTUI bila dianggap perlu. (2) Dewan Pengarah Sidang Terbuka IKM FTUI terdiri dari satu perwakilan tiap lembaga IKM FTUI. Pasal 111 Peserta Penuh Sidang Terbuka IKM FTUI adalah : 1. Pleno MPM FTUI. 2. Perwakilan BEM FTUI, minimal Ketua Umum dan 2 (dua) orang BPH. 3. Perwakilan BO FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH. 4. Perwakilan BOK FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH. 5. Perwakilan BSO FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH. 6. Perwakilan IMD FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH. 7. Perwakilan IMPI FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH. 8. Perwakilan KPD FTUI, minimal Ketua Umum dan 1 (satu) orang BPH. Pasal 112 Peserta Peninjau Sidang Terbuka IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUI yang bukan sebagai peserta penuh sidang Terbuka IKM FTUI. Pasal 113 Peserta Undangan Sidang Terbuka IKM FTUI adalah pihak-pihak di luar IKM FTUI yang dianggap perlu dilibatkan. Pasal 114 Hak-hak peserta Sidang Terbuka IKM FTUI: 1. Peserta Penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih dan dipilih. 2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak suara serta hak memilih dan dipilih. 3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta. 4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Sidang Terbuka IKM FTUI.
Pasal 115 (1) Kuorum untuk Sidang Terbuka IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta penuh yang harus hadir ditambah satu. (2) Bila Kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta penuh yang hadir untuk melanjutkan Sidang Terbuka IKM FTUI. Pasal 116 (1) Hal-hal selain yang diatur di atas dapat ditentukan oleh MPM FTUI atau diatur kemudian dalam tata tertib Sdang Terbuka IKM FTUI selama tidak bertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI. (2) Tata tertib Sidang Terbuka IKM FTUI disahkan sebelum pembahasan agenda Sidang Terbuka IKM FTUI. BAGIAN KETIGA SIDANG MPM FTUI Pasal 117 Sidang MPM FTUI terdiri dari : 1. Sidang Istimewa. 2. Sidang Umum. 3. Sidang Pleno. 4. Sidang Fraksi. 5. Sidang Komisi. Pasal 118 (1) Sidang Istimewa memiliki wewenang : a. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum BEM FTUI sewaktu-waktu bila dianggap perlu. b. Mengajukan putusan pemberhentian Ketua Umum BEM FTUI sebelum masa jabatannya berakhir. c. Menerima pengunduran diri Ketua Umum BEM FTUI sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Peserta Sidang Istimewa adalah: a. Pleno MPM FTUI, memiliki hak bicara dan hak suara. b. Ketua Umum dan BPH BEM FTUI sebagai undangan wajib, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara. c. Anggota IKM FTUI sebagai undangan, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara. (3) Sidang Istimewa memiliki ketentuan : a. Dihadiri minimal oleh tiga per empat dari jumlah anggota MPM FTUI dan Ketua Umum BEM FTUI. b. Bila tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 48 jam. c. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dinyatakan sah. d. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh dua per tiga dari anggota MPM FTUI yang hadir. (4) Diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.
Pasal 119 (1) Sidang Umum memiliki kewenangan untuk meminta LPJ Ketua Umum BEM FTUI pada akhir masa jabatan. (2) Peserta Sidang Umum adalah : a. Pleno MPM FTUI, memiliki hak bicara dan hak suara. b. BPH BEM FTUI sebagai undangan wajib, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara. c. Anggota IKM FTUI sebagai undangan, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara. (3) Sidang Umum memiliki ketentuan : a. Dihadiri minimal oleh dua per tiga dari jumlah anggota MPM FTUI dan Ketua Umum BEM FTUI. b. Bila tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 48 jam. c. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dinyatakan sah. (4) Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh dua per tiga dari anggota MPM FTUI yang hadir. Pasal 120 (1) Sidang pleno memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang tidak termasuk kewenangan Sidang Umum dan sidang Istimewa. (2) Peserta Sidang Pleno adalah : a. Anggota MPM FTUI. b. Undangan bila dianggap perlu. (3) Persyaratan Sidang Pleno adalah : a. Dihadiri minimal oleh setengah dari jumlah anggota MPM FTUI ditambah satu. b. Bila tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selambat-lambatnya 1x24 jam. c. Bila dalam 1x24 jam tidak terpenuhi, maka sidang dinyatakan sah. (4) Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh dua per tiga dari anggota MPM FTUI. (5) Diadakan minimal sebulan sekali. Pasal 121 (1) Sidang Fraksi memiliki kewenangan: a. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Umum IMD atau IMPI FTUI. b. Mengajukan putusan pemberhentian Ketua Umum IMD atau IMPI sebelum masa jabatannya berakhir. c. Menerima pengunduran diri Ketua Umum IMD atau IMPI sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Peserta Sidang Fraksi adalah : a. Anggota MPM FTUI Fraksi, memiliki hak bicara dan hak suara. b. BPH IMD atau IMPI yang bersangkutan sebagai undangan wajib, memiliki hak bicara tapi tidak hak suara. c. Anggota IKM FTUI departemen atau program internasional yang bersangkutan sebagai undangan, memiliki hak bicara tapi tidak hak suara. (3) Sidang Fraksi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.
Pasal 122 (1) Sidang Komisi memiliki kewenangan merekomendasikan peraturansesuai dengan bidang kerjanya kepada Sidang Pleno MPM FTUI. (2) Peserta Sidang Komisi adalah : a. Anggota Komisi. b. Undangan, bila dianggap perlu. (3) Sidang Komisi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. (4) Beberapa Komisi dapat melaksanakan Sidang Antar Komisi. Pasal 123 (1) Sidang Antar Komisi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. (2) Kedudukan Sidang Antar Komisi adalah sama dengan Sidang Komisi. (3) Peserta Sidang Antar Komisi adalah : a. Anggota Komisi-komisi yang bersangkutan. b. Undangan, bila dianggap perlu. Pasal 124 (1) Pengambilan keputusan dalam Sidang MPM FTUI dilakukan dengan musyawarah mufakat. (2) Jika musyawarah mufakat tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara. (3) Keputusan adalah keputusan yang didukung dengan suara terbanyak. BAGIAN KEEMPAT RAPAT KOORDINASI LEMBAGA IKM FTUI Pasal 125 (1) Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. (2) Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dipimpin oleh MPM FTUI. Pasal 126 Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI memiliki kewenangan : 1. Mengkoordinasikan seluruh lembaga dalam IKM FTUI. 2. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan, pembinaan, dan program kerja. 3. Mengeluarkan kesepakatan sikap bersama keluar yang tidak bertentangan dengan Landasan-landasan IKM FTUI. Pasal 127 Peserta Penuh Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah : 1. Perwakilan MPM FTUI, minimal satu orang dari masing-masing MPM FTUI Fraksi. 2. Seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI, yaitu Ketua Umum atau perwakilannya. Pasal 128 Peserta Peninjau Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah seluruh anggota dan/atau pengurus lembaga eksekutif IKM FTUI.
Pasal 129 Peserta Undangan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah pihak-pihak yang dianggap perlu dilibatkan. Pasal 130 Hak-hak peserta Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI: 1. Peserta Penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih dan dipilih. 2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak suara serta hak memilih dan dipilih. 3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta. 4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. Pasal 131 (1) Kuorum untuk Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta penuh yang harus hadir ditambah satu. (2) Bila Kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta penuh yang hadir untuk melanjutkan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. Pasal 132 Mekanisme Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI secara lebih rinci akan diatur dalam tata tertib Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. Pasal 133 (1) Tata tertib dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dapat disahkan dalam Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. (2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Landasanlandasan IKM FTUI. BAGIAN KELIMA RAPAT KERJA LEMBAGA EKSEKUTIF IKM FTUI Pasal 134 (1) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. (2) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI dipimpin oleh BEM FTUI. Pasal 135 Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI memiliki kewenangan : 1. Mengkoordinasikan seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI dalam hal waktu pelaksanaan program kerja. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan anggota IKM. Pasal 136 Peserta Penuh Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI, yaitu Ketua Umum atau perwakilannya.
Pasal 137 Peserta Peninjau Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah seluruh anggota MPM FTUI dan seluruh anggota dan/atau pengurus lembaga IKM FTUI. Pasal 138 Peserta Undangan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah pihak-pihak yang dianggap perlu dilibatkan. Pasal 139 Hak-hak peserta Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI yaitu : 1. Peserta penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih dan dipilih. 2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak suara serta hak memilih dan dipilih. 3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta. 4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI. Pasal 140 (1) Kuorum untuk Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta yang harus hadir ditambah satu. (2) Bila Kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir untuk melanjutkan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI. Pasal 141 Mekanisme Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI secara lebih rinci akan diatur dalam tata tertib Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI. Pasal 142 (1) Tata tertib pelaksanaan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI disahkan dalam Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI. (2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Landasanlandasan IKM FTUI. BAGIAN KEENAM RAPAT KERJA LEMBAGA EKSEKUTIF DEPARTMEN ATAU PROGRAM INTERNASIONAL IKM FTUI Pasal 143 (1) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. (2) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen IKM FTUI dipimpin oleh IMD FTUI. (3) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Program Internasional IKM FTUI dipimpin oleh IMPI FTUI.
Pasal 144 (1) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen IKM FTUI memiliki kewenangan mengkoordinasikan seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI di departemen yang bersangkutan dalam hal waktu pelaksanaan program kerja. (2) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Program Internasional IKM FTUI memiliki kewenangan mengkoordinasikan seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI di program internasional dalam hal waktu pelaksanaan program kerja. Pasal 145 (1) Peserta Penuh Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen IKM FTUI adalah: a. Ketua Umum dan BPH IMD FTUI. b. Pimpinan BKK di departemen yang bersangkutan. c. Ketua Umum atau perwakilan KPD FTUI di departemen yang bersangkutan. (2) Peserta Penuh Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Program Internasional IKM FTUI adalah: a. Ketua Umum dan BPH IMPI FTUI. b. Pimpinan BKK di program internasional. Pasal 146 (1) Peserta Peninjau Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen IKM FTUI adalah MPM FTUI Fraksi departemen dan seluruh anggota dan/atau pengurus lembaga eksekutif IKM FTUI di departemen yang bersangkutan. (2) Peserta Peninjau Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Program Internasional IKM FTUI adalah MPM Fraksi Program Internasional dan seluruh anggota dan/atau pengurus lembaga eksekutif IKM FTUI di program internasional. Pasal 147 (1) Peserta Undangan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUI di departemen yang bersangkutan. (2) Peserta Undangan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Program Internasional IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUI di program internasional. Pasal 148 Hak-hak peserta Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI yaitu : 1. Peserta penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih dan dipilih. 2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak suara serta hak memilih dan dipilih. 3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta. 4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI. Pasal 149 (1) Kuorum untuk Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta penuh yang
(2)
harus hadir ditambah satu. Bila Kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta penuh yang hadir untuk melanjutkan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI.
Pasal 150 Mekanisme Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI secara lebih rinci akan diatur dalam tata tertib Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI. Pasal 151 (1) Tata tertib pelaksanaan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif Departemen atau Program Internasional IKM FTUI disahkan dalam Rapat Kerja Lembaga Eksekutif departemen atau Program Internasional IKM FTUI. (2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Landasanlandasan IKM FTUI. BAGIAN KETUJUH RAPAT LEMBAGA EKSEKUTIF Pasal 152 (1) Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. (2) Mekanisme Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI diatur oleh masing-masing lembaga eksekutif IKM FTUI yang bersangkutan. (3) Ketetapan Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI hanya berlaku untuk internal lembaga itu sendiri. BAB XIV KEUANGAN BAGIAN PERTAMA KETENTUAN UMUM Pasal 153 Keuangan IKM FTUI meliputi segala uang tunai, tabungan, surat-surat berharga, sisa dana, yang pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut. Pasal 154 Pemasukkan dana atas nama IKM FTUI, pembagian dan pengelolaanya diputuskan melalui Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI. Pasal 155 Segala sesuatu yang menyangkut persoalan keuangan dalam fungsi kebendaharaan dan pengawasan baik yang masuk maupun keluar harus dibukukan dan disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabka agar dapat digunakan sebagai data/bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan jika dibutuhkan suatu saat nanti.
BAGIAN KEDUA IURAN ANGGOTA, LEMBAGA, DAN PENERIMAAN DANA Pasal 156 (1) Pemungutan iuran anggota IKM dilakukan atas persetujuan MPM FTUI dan dilaksanakan oleh IMD dan IMPI FTUI. (2) Pemungutan iuran lembaga IKM FTUI dilakukan atas persetujuan seluruh lembaga IKM FTUI , dan dilakukan oleh MPM FTUI. (3) Pengelolaan seluruh pemasukan dana IKM FTUI dilakukan oleh MPM FTUI. Pasal 157 Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan IKM FTUI tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, perjudian, dan/atau kondom. BAGIAN KETIGA LAPORAN KEUANGAN Pasal 158 (1) Laporan Keuangan atas dana IKM FTUI harus dibuat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun masa kepengurusan, yaitu pada pertengahan dan akhir tahun kepengurusan oleh MPM FTUI yang kemudian ditransparasikan kepada warga IKM FTUI. (2) Laporan Keuangan lembaga IKM FTUI harus dibuat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun masa kepengurusan, yaitu pada pertengahan dan akhir tahun kepengurusan oleh lembaga IKM FTUI yang kemudian ditransparasikan kepada warga IKM FTUI. (3) Waktu pengumpulan laporan anggaran pendapatan dan belanja lembaga eksekutif IKM FTUI kepada MPM FTUI disepakati bersama oleh seluruh lembaga eksekutif tersebut. (4) Format laporan keuangan harus sesuai dengan standar laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan IKM FTUI. (5) Format laporan keuangan dibuat oleh MPM FTUI dan harus disepakati bersama oleh seluruh lembaga IKM FTUI. BAB XV PENUTUP BAGIAN PERTAMA ATURAN PERALIHAN
Pasal 159 (1) Masa peralihan adalah masa sejak Peraturan Rumah Tangga disahkan sampai dengan berlakunya secara keseluruhan. (2) Hal-hal yang menyangkut berlakunya Peraturan Rumah Tangga secara keseluruhan diatur dalam hasil ketetapan Musyawarah Kerja atau Sidang Terbuka IKM FTUI. (3) Peraturan Rumah Tangga yang ada masih tetap berlaku hingga berlakunya Peraturan Rumah Tangga yang telah diperbaharui dan disahkan dalam Musyawarah Kerja VII IKM FTUI.
BAGIAN KEDUA ATURAN TAMBAHAN Pasal 160 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga akan ditetapkan dalam peraturanlainnya sesuai dengan tata urutan peraturan IKM FTUI dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI. BAGIAN KETIGA PENGESAHAN Pasal 161 (1) Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI ini disusun oleh Musyawarah I FTUI di Tugu, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 14 September 1971 dan diubah serta disempurnakan pada Musyawarah mahasiswa II FTUI di Tugu, Puncak, Jawa barat pada tanggal 18 April 1974, dan ditetapkan kembali dalam Musyawarah Kerja III IKM FTUI di Wisma departemen Sosial, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1976 yang dilanjutkan di kampus FTUI, jakarta. Diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja IV IKM FTUI yang dilaksanakan di Puncak pada tanggal 26-29 April 1995 dan dilanjutkan di kampus FTUI, Depok pada tanggal 1-6 Mei 1995, dilanjutkan 12-13 Mei 1995, dilanjutkan pada tanggal 30 Mei 1995 – 3 Juli 1995, diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja V IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 6 Januari sampai 28 Februari 2003. Diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja VI IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat pada tanggal 10 – 26 Januari 2007, yang dilanjutkan pada Rapat Kerja IKM FTUI yang dilaksanakan di kampus FTUI, Depok, pada tanggal 6-26 Februari 2007; pada Musyawarah Kerja VII IKM FTUI yang dilaksanakan di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat pada 24 Januari – 6 Februari 2011 dan dilanjutkan pada tanggal 6-8 Juni 2011; dan ditetapkan kembali dalam Musyawarah Kerja VIII IKM FTUI yang dilaksanakan di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat pada 9 April – 8 Mei 2015. (2) Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI ini sah sejak ditandatangani oleh pimpinan sidang. (3) Semua ketentuan dan peraturanyang bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI ini dinyatakan tidak berlaku.
PENJELASAN PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 (1) Peraturan dan ketentuan dalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan dan ketentuan yang disebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUI serta kebijakan-kebijakan MPM FTUI dan lembaga eksekutif di FTUI. (4) Kegiatan yang dimaksud adalah organisasi, kepanitiaan, prestasi atau lomba, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Pasal 2 (1) Pelayanan yang dimaksud adalah program kerja lembaga eksekutif dan kegiatan pembinaan; Fasilitas yang dimaksud adalah semua fasilitas yang digunakan oleh IKM FTUI, seperti ruang BEM, Pusgiwa FTUI, mading; Prosedur untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas IKM FTUI ditetapkan oleh lembaga yang terkait. (4) Membela diri yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan dan hak-haknya yang ada dan berlaku di tempat anggota tersebut melanggar; Dibela yang dimaksud adalah pembelaan oleh IKM FTUI sesuai dengan peraturan dan hak-haknya yang ada dan berlaku di tempat anggota tersebut melanggar. Pasal 3 (1) Prosedur menjadi anggota ditetapkan dan disahkan MPM FTUI dengan keterlibatan seluruh lembaga IKM FTUI (2) Poin 3 : Bergabung dalam lembaga kemahasiswaan yang dimaksud adalah terdaftar secara struktural sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan tersebut; Anggota yang dimaksud adalah di luar pengurus lembaga tersebut. Pasal 4 Peraturan dan ketentuan dalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan dan ketentuan yang disebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUI serta kebijakan-kebijakan MPM FTUI dan lembaga eksekutif di FTUI. Pasal 5 (2) Tanggung jawab seluruh lembaga yang dimaksud mencakup: pembuatan konsep, pelaksanaan, dan evaluasi; Koordinasi yang dilakukan oleh MPM FTUI berupa mengkoordinasikan, menetapkan dan mengevaluasi penyusunan konsep serta pelaksanaan pembinaan anggota. Pasal 6 Berkesinambungan yang dimaksud adalah pembinaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang telah ditempatkan secara turun-temurun dan disahkan oleh MPM FTUI dengan keterlibatan seluruh lembaga dalam IKM FTUI.
Pasal 7 (1) Peraturandan ketentuan dalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan dan ketentuan yang disebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUI serta kebijakan-kebijakan MPM FTUI dan lembaga eksekutif di FTUI (2) Sanksi berat dikenakan pada pelanggaran terhadap landasan ideologi, konstitusi, dan operasional IKM FTUI; Sanski ringan dikenakan pada pelanggaran terhadap peraturan turunan yang berlaku di IKM FTUI. Pasal 9 Poin 1: Dinyatakan lulus ketika telah melewati waktu wisuda Poin 2: Keluar dari FTUI yang dimaksud adalah drop out, pindah, atau mengundurkan diri. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA Pasal 12 Poin 4: Staf sebagai kelengkapan MPM FTUI bersifat pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan MPM FTUI. Pasal 13 (2) Pimpinan Sementara Sidang Pleno memimpin hingga terpilihnya Pimpinan MPM FTUI. Pasal 14 (2) Pembagian komisi yang dimaksud mencakup jumlah komisi serta nama komisi. Pasal 16 (1) Staf tidak berasal dari anggota MPM FTUI dan bukan merupakan anggota MPM FTUI. Pasal 17 (2) Mekanisme dan tata cara penyampaian aspirasi diatur oleh MPM FTUI. (7) Masalah yang dimaksud adalah masalah antaranggota, masalah antara anggota dengan lembaga kemahasiswaan, masalah antarlembaga kemahasiswaan, dan/atau masalah antara anggota dan/atau lembaga kemahasiswaan dengan pihak luar, yang berhubungan dengan IKM FTUI; Mekanisme dan tata cara penyelesaian masalah diatur oleh MPM FTUI. (9) Penyelenggaraan pelantikan dilakukan oleh panitia pelaksana yang diberikan mandat oleh MPM FTUI. (10) Dalam pelaksanaannya, MPM FTUI memberikan mandat kepada panitia pelaksana. (11) Mandat diberikan pada saat serah terima jabatan lembaga eksekutif FTUI. (16) Dalam pelaksanaannya, MPM FTUI memberikan mandat kepada panitia pelaksana. (20) Membela yang dimaksud adalah memperjuangkan hak-hak anggota IKM FTUI yang bersangkutan sesuai mekanisme yang berlaku.
(21) Fungsionaris lembaga kemahasiswaan yang dimaksud adalah pengurus atau anggota pada salah satu lembaga IKM FTUI. (22) Mekanisme pengusutan dan pemerikasaaan ditentukan dan ditetapkan oleh MPM FTUI. (23) Mekanisme evaluasi ditentukan kemudian. Pasal 18 (1) Hak Legislasi adalah hak untuk membuat peraturan dan undang-undang; Hak Yudikasi adalah hak untuk membuat mekanisme dan melaksanakan peradilan; Hak Budget adalah hak untuk mengusulkan anggaran; Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada mandataris MPM FTUI; Hak Angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan; Hak Grasi adalah hak untuk memberi ampunan. (3) Mekansme dan tata cara penyampaian aspirasi diatur oleh MPM FTUI. (8) Mekanisme sanksi diatur kemudian. Pasal 19 Poin 2: Jika ketika menjabat, anggota MPM FTUI melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka otomatis keanggotaannya di MPM FTUI dapat dicabut juga. Poin 4: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putus studi dari FTUI. Poin 5: Jika ada kasus tertentu yang menyebabkan adanya rangkap jabatan dalam IKM FTUI maka harus mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuai mekanisme yang berlaku. Poin 6: Penilaian standar kelayakan dari calon dilaksanakan oleh MPM. Pasal 21 Poin 3: Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan yang ada di Negara Republik Indonesia BAB III BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA Pasal 25 Poin 2: Penamaan Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Bidang merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum BEM FTUI. Pasal 26 Poin 3: Jika ketika menjabat, BPH BEM FTUI melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka otomatis kedudukannya sebagai BPH BEM FTUI akan dicabut juga. Poin 4: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putus studi dari FTUI. Poin 5: Jika ada kasus tertentu yang menyebabkan adanya rangkap jabatan dalam IKM FTUI maka harus mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuai mekanisme yang berlaku.
Pasal 27 (6) Dalam pelaksanaannya, Ketua Umum BEM FTUI dapat mengundang BPH dan/atau BP BEM FTUI dalam sidang laporan pertanggungjawaban Ketua Umum BEM FTUI. (8) Pembinaan dalam hal kaderisasi yang dimaksud adalah memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan BSO FTUI. Pasal 31 Poin 2: Minimal berada di semester 5. Poin 3: Jika ketika menjabat, Ketua Umum BEM FTUI melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka dapat diberhentikan sebagai Ketua Umum BEM FTUI. Poin 8: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putus studi dari FTUI. Poin 10: Penilaian standar kelayakan dari calon dilaksanakan oleh MPM. Pasal 32 Poin 1: Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 33 Poin 1: Tiap-tiap syarat pada pasal 32 dapat berupa satu surat peringatan. Poin 2: Pelanggaran syarat pada pasal 32 dapat berupa surat peringatan 1, 2 atau 3 yang klasifikasinya diatur oleh MPM FTUI. Poin 4: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketika Ketua Umum BEM FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs. Ketua Umum BEM FTUI. Poin 6: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja, struktur kepengurusan, dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum BEM FTUI yang telah diberhentikan. Pasal 34 Poin 5: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketika Ketua Umum BEM FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs. Ketua Umum BEM FTUI. Poin 7: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja, struktur kepengurusan, dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum BEM FTUI yang telah diberhentikan Pasal 35 Poin 8: Kebijakan yang dimaksud adalah visi misi dan struktur kepengurusan, sedangkan kebijakan lainnya dapat diubah, jika terjadi dalam tiga (3) bulan awal kepengurusan dan/atau melalui persetujuan MPM FTUI.
BAB IV BADAN OTONOM Pasal 36 (2) Keanggotaan yang dimaksud adalah status sebagai anggota di luar pengurus BO FTUI tersebut. Pasal 38 (6) Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang berkenaan dengan BO tersebut. Pasal 39 Poin 2: Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantian kepengurusan. Poin 3: Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantian kepengurusan. Poin 5: Hambatan dalam kaderisasi yang dimaksud adalah kesulitan dalam meneruskan atau mengkader pengurus untuk kepengurusan selanjutnya. Poin 7: Perwakilan dari setiap departemen yang dimaksud adalah anggota minimal satu orang dari setiap departemendi FTUI. Pasal 41 Poin 1: Program kerja yang dimaksud adalah program kerja yang sudah disahkan oleh MPM FTUI; Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantian kepengurusan. Poin 2: Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantian kepengurusan. Poin 3: Hambatan dalam kaderisasi yang dimaksud adalah kesulitan dalam meneruskan atau mengkader pengurus untuk kepengurusan selanjutnya. Poin 4: Kesulitan dalam merekrut anggota yang dimaksud adalah tidak memiliki anggota di luar pengurus. Pasal 43 Poin 1: Program kerja yang dimaksud adalah program kerja yang sudah disahkan oleh MPM FTUI; Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantian kepengurusan. Poin 3: Peraturan dalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan yang disebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUI. BAB V BADAN OTONOM KEAGAMAAN
Pasal 44 (2) Keanggotaan yang dimaksud adalah status sebagai anggota di luar pengurus BOK FTUI tersebut. Pasal 50 Poin 1: Program kerja yang dimaksud adalah program kerja yang sudah disahkan oleh MPM FTUI; Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantian kepengurusan.
Poin 3: Peraturandalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan yang disebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUI. BAB VI BADAN SEMI OTONOM
Pasal 51 (2) Keanggotaan yang dimaksud adalah status sebagai anggota di luar pengurus BSO FTUI tersebut. Pasal 53 (6) Pembinaan dalam kaderisasi yang dimaksud keberlagsungan dan keberlanjutan BSO FTUI.
adalah
memastikan
Pasal 57 Poin 1: Program kerja yang dimaksud adalah program kerja yang sudah disahkan oleh MPM FTUI; Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantian kepengurusan. Poin 3: Peraturan dalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan yang disebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUI. BAB VII IKATAN MAHASISWA DEPARTEMEN Pasal 59 Poin 2: Penamaan Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Bidang merupakan hak Prerogatif dari masing-masing Ketua Umum IMD FTUI. Poin 3: Pimpinan BKK yang dimaksud adalah ketua dan wakil, ketua dan sekertaris umum, atau dua orang yang ditunjuk dan disepakati sebagai Pimpinan BKK oleh MPM FTUI Fraksi departemen dan Ketua Umum IMD FTUI yang bersangkutan; Pimpinan BKK memiliki kedudukan setara dengan BPH IMD FTUI. Pasal 60 Poin 3: Jika ketika menjabat, BPH IMD FTUI melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka otomatis kedudukannya sebagai BPH IMD FTUI akan dicabut juga. Poin 4: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putus studi dari FTUI. Poin 5: Jika ada kasus tertentu yang menyebabkan adanya rangkap jabatan dalam IKM FTUI maka harus mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuai mekanisme yang berlaku. Pasal 65 Poin 2: Minimal berada di semester 3. Poin 3: Jika ketika menjabat, Ketua Umum IMD FTUI melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka dapat diberhentikan sebagai Ketua Umum IMD FTUI. Poin 8: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putus studi dari FTUI. Poin 10: Penilaian standar kelayakan dari calon dilaksanakan oleh MPM.
Pasal 66 Poin 1: Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan yang ada di Negara Republik Indonesia. Pasal 67 Poin 1: Tiap-tiap syarat pada pasal 66 dapat dapat berupa satu surat peringatan. Poin 2: Pelanggaran syarat pada pasal 66 dapat berupa surat peringatan 1, 2 dan 3 yang klasifikasinya diatur oleh MPM FTUI. Poin 4: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketika Ketua Umum IMD FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs. Ketua Umum IMD FTUI. Poin 6: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja, struktur kepengurusan dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum IMD FTUI yang telah diberhentikan. Pasal 68 Poin 5: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketika Ketua Umum IMD FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs. Ketua Umum IMD FTUI. Poin 7: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja, struktur kepengurusan, dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum IMD FTUI yang telah diberhentikan. Pasal 69 Poin 8: Kebijakan yang dimaksud adalah visi misi dan struktur kepengurusan, sedangkan kebijakan lainnya dapat diubah, jika terjadi dalam tiga (3) bulan awal kepengurusan dan/atau melalui persetujuan MPM FTUI. BAB VIII IKATAN MAHASISWA PROGRAM INTERNASIONAL Pasal 71 Poin 2: Penamaan Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Bidang merupakan hak Prerogatif dari Ketua Umum IMPI FTUI. Pimpinan BKK yang dimaksud adalah ketua dan wakil, ketua dan sekertaris umum, atau dua orang yang ditunjuk dan disepakati sebagai Pimpinan BKK oleh MPM FTUI Fraksi Program Internasional dan Ketua Umum IMPI FTUI; Pimpinan BKK memiliki kedudukan setara dengan BPH IMPI FTUI. Pasal 72 Poin 3: Jika ketika menjabat, BPH IMPI FTUI melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka otomatis kedudukannya sebagai BPH IMPI FTUI akan dicabut juga. Poin 5: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putus studi dari FTUI. Poin 6: Jika ada kasus tertentu yang menyebabkan adanya rangkap jabatan dalam IKM FTUI maka harus mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuai mekanisme yang berlaku.
Pasal 77 Poin 2: Jika ketika menjabat, Ketua Umum IMPI FTUI melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka dapat diberhentikan sebagai Ketua Umum IMPI FTUI. Poin 7: Terancam drop out yang dimaksud adalah sesuai dengan evaluasi putus studi dari FTUI. Pasal 78 Poin 1: pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan yang ada di Negara Republik Indonesia. Pasal 79 Poin 1: Tiap-tiap syarat pada pasal 78 dapat dapat berupa satu surat peringatan. Poin 2: Pelanggaran syarat pada pasal 78 dapat berupa surat peringatan 1, 2 dan 3 yang klasifikasinya diatur oleh MPM FTUI. Poin 4: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketika Ketua Umum IMPI FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs. Ketua Umum IMPI FTUI. Poin 6: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja, struktur kepengurusan dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum IMPI FTUI yang telah diberhentikan. Pasal 80 Poin 5: Masa demisioner yang dimaksud adalah masa kekosongan kekuasaan ketika Ketua Umum IMPI FTUI dicabut mandatnya sampai dengan ditetapkannya Pjs. Ketua Umum IMPI FTUI. Poin 7: Kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan terhadap program kerja, struktur kepengurusan, dan visi/misi yang dibuat Ketua Umum IMPI FTUI yang telah diberhentikan. Pasal 81 Poin 8: Kebijakan yang dimaksud adalah visi misi dan struktur kepengurusan, sedangkan kebijakan lainnya dapat diubah, jika terjadi dalam tiga (3) bulan awal kepengurusan dan/atau melalui persetujuan MPM FTUI. BAB IX KLUB PEMINATAN DEPARTEMEN Pasal 82 (2) Keanggotaan yang dimaksud adalah status sebagai anggota di luar pengurus KPD FTUI tersebut. Pasal 88 Poin 1: Program kerja yang dimaksud adalah program kerja yang sudah disahkan oleh MPM FTUI; Periode kepengurusan yang dimaksud adalah periode setiap pergantian kepengurusan. Poin 3: Peraturan dalam IKM FTUI yang dimaksud adalah peraturan yang disebutkan dalam tata urutan perundangan IKM FTUI.
BAB XI MASA JABATAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN Pasal 93 Periode kepengurusan lembaga yang dimaksud adalah periode kepengurusan lembaga IKM FTUI yaitu Januari hingga Desember, dengan pengecualian untuk lembaga yang masih dalam proses penyesuaian masa periodisasi disesuaikan dengan kebijakan lembaga tersebut. BAB XII HUBUNGAN KELEMBAGAAN Pasal 96 Ayat (1) sampai (6) mengenai hubungan kelembagaan di IKM FTUI dapat digambarkan dalam bentuk bagan struktur seperti berikut: Struktur IKM FTUI MPM
BEM BO
BOK BSO IMD
IMPI
KPD
Keterangan:
: garis komando dari MPM FTUI kepada seluruh lembaga IKM FTUI : garis koordinasi BEM FTUI dengan BO, BOK, BSO, IMD dan IMPI FTUI : garis koordinasi BOK FTUI dengan IMD dan IMPI FTUI : garis koordinasi IMD FTUI dengan KPD FTUI BAB XIV KEUANGAN
Pasal 154 Pemasukan dana yang dimaksud berupa segala dana yang diperuntukkan bagi kegiatan kemahasiswaan di IKM FTUI.
Pasal 155 Bukti yang sah yang dimaksud dapat berupa bon, surat pernyataan, kwitansi dan/atau laporan pertanggungjawaban. Pasal 156 (1) Dalam pelaksanaannya diadakan koordinasi antara MPM dengan IMD atau IMPI FTUI. Pasal 158 (1) Laporan yang dimaksud termasuk laporan kas IKM FTUI.
MUSYAWARAH KERJA VIII IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA 9 April - 8 Mei 2015 Presidium Sidang Pleno Presidium 1
: M. Azzamul Haq, E’12 [ 08192029920 /
[email protected] ]
Presidium 2
: Aloysius Brahmarsi M, Mt’14 [ 081932188508 /
[email protected] ]
Presidium 3
: Samuel Christian G., Mt’12 [ 081213897112 /
[email protected] ]
Presidium Sidang Komisi Kemahasiswaan Presidium 1
: Gabriela Putri Natalia, TK ’12 [ 085883631818 /
[email protected] ]
Presidium 2
: Alfredo Dwi Andrianto, M’14 [ 08567700724 /
[email protected] ]
Presidium 3
: Syihab Ghiyas, S’14 [ 081289676714 /
[email protected] ]
Presidium Sidang Komisi Kelembagaan Presidium 1
: Satiya Perkasa, TI’12 [ 08979167460 /
[email protected] ]
Presidium 2
: Adrian Satriaji Wirjawan, S’12 [ 08176056024 /
[email protected] ]
Presidium 3
: Abdi Cahya Pawitra, E’13 [ 089672446511 /
[email protected] ]
Project Officer Musyawarah Kerja VIII IKM FTUI Ariph Satyanegara Lumban Gaol, TI’13 [ 08988256480 /
[email protected] ]
Steering Committee Musyawarah Kerja VIII IKM FTUI Yodi Saputro, M’13 [ 085811220048 /
[email protected] ] Gabriela Putri Natalia, TK’12 [ 085883631818 /
[email protected] ] Satiya Perkasa, TI’12 [ 08979167460 /
[email protected] ]
MUSYAWARAH KERJA VIII IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA 9 April - 8 Mei 2015
Abdi Cahya Pawitra (E’13) Abdul Rahman (M’12) Abi Satrio Pramono (TK’12) Achyar Maulana (E’12) Adrian Satriaji W. (S’12) Ahadya Pancasakti (PI’13) Aisyah (E’11) Aisyah Nur Afianti (Mt’12) Akbar Hasani (TK’11) Alfredo Dwi Andrianto (M’14) Alisya Purnama (PI’13) Almas Safira (AI’14) Aloysius Brahmarsi (Mt’14) Andy Prakoso (E’13) Angga Hilman Hizrian (E’12) Ariph Satyanegara L.G (TI’13) Asrul Arafat (TI’11) Assy Saffa L. S. (PI’14) Aulia Primananda (TL’12) Ayip Farouk (TB’13) Ayu Rizeki (Mt’12) Ayuningtyas S. R. (TL’13) Bernhard Eko H. (Mt’12) Bima Depantara (E’14) Bramka Arga Jafino (TI’11) Budi Selamet R. (Kom’13) Christine Gunawan (PI’14) Cornelius Erick Arifin (Mt’11) Dandy Mardandy (K’14) Daniel Moses T. (E’12) Decby Laksana L. S. (E’14) Defani Herbiana A. (AI’14) Dhanika Purnasari (A’14) Dimas Hendrawan (M’13) Dimas Nurwansyah (TK’14) Dita Listyani Saputri (PI’13) Diva Aulia Ahmad (AI’14) Ega Adi Surya (TB’13) Egy Ciptia Putro (Mt’13) Eky Bagaskara (K’13) Erlyna Armya S. (Mt’14) Fadhila Ahmad A. (TK’14) Fadin Darmawan (S’12) Fahmi Januar A. (A’13) Faiq Fahmi Bahwal (S’14)
Faishal Muhammad (TI’12) Fajar Agung K. (S’14) Farah Fadhilah I. (A’13) Farah Nabilla Putri (PI’12) Faris Kemal Naufan (PI’13) Fauzan Hanif Alfarisi (Mt’12) Fauziah Putri (E’14) Febrianti Ayu A.F. (TK’13) Feizha Diany Astari (A’13) Fernando Aditya S. (TB’13) Fikry Eswara Adi (TL’12) Fitri Suryani (S’11) Gabriela Putri (TK’12) Galih Raka Sakti (S’13) Gerra Maulana (Mt’13) Gregorius Ivan Baskara (E’13) Hani Mardhotillah (A’14) Hani Ramadhani (A’14) Hanif Abdurrahman (Mt'12) Hantoro Restucondro (Mt’13) Haqqyana (TB’12) Haris Abdul Aziz (TB’14) Haryo Ilmawan (PI’13) Heidy Octaviani R. (A’12) Heinz Kristian (E’13) Humayri Sidqi (S’13) Hutama Dwantara (TI’13) Ibnu Chasyim A.N (E’14) Ichsan Indiarto (M’11) Idfa Novia Putri (A’13) Iqbal Gita Baskara (S’11) Irene Almakusuma L. (TL’12) Irfan Faisal Pane (TK’14) Ishaq Abdullah (A’12) Ismail Ghulam (TB’12) Julius Ferdinand (TB’12) Kasandika Ganiarsa (TB’12) Kusfiat Fitriani (Mt’12) Lathifuddin Firas N. (TI’13) Luthfan Fauzan (E’12) M. Aditya Hamka (K’12) M. Azzamul Haq (E’12) M. Fajar Ramadhan (Mt’11) M. Hanif Nadhif (M’11) M. Ramadiansyah (E’13) M. Riandika Nurfakhri (M’12)
M. Rifky Aditya (M’12) Mahardianto Yudha B. (E’11) Malik Adhi Wicaksono (E’13) Mariana (TB’12) Maryam Muthi’ah (E’11) Mira Putri Utami (AI’14) Mohammad Kemal (Mt’13) Muhammad Al-Fatih (E’12) Muhammad Fadlilah (Mt’13) Muhammad Rajab (Kom’12) Muhammad Reza (TI’12) Najmi Balfas (M’13) Nandhika A. Noor (E’13) Octika Adinda Putri (TI’13) Pancar Muhammad P. (M’14) Paulina Meiliani (PI’14) Pradityo Nur O (Mt’13) Pricilia Clarissa Syafira (PI’14) R. Haryo Wibhisono (M’12) Rahganda (TK’12) Randika Dwirahman (S’12) Rayhan Haryanto S. (PI’14) Restu Nugroho (E’12) Rina Wahyuningtyas (TI’12) Rinaldy Suranta (M’11) Rizky Azlia Edrina (TB’12) Rizky Nur Iman (TI’12) Samuel Christian. G. (Mt’12) Sandy Sugandhy (K’13) Satiya Perkasa (TI’12) Satria Phastika (TB’13) Sayidul Fikry (TI’13) Sella Lametta (TB’13) Siti Awaliyatul F. (A’12) Syaukat Rafifidhiya (Mt’12) Syihab Ghiyas (S’14) T. M. Iqbal Iftikar (M’13) Tegar Pratama Putra (TI’12) Ulina Ayu Pangesti (TB’13) Vidya Diantorio Putri (TI’14) Walman Saurdo H. S. (Mt’13) Widyaningsih B.Sura (Mt’14) William Y.M.B (S’14) Yodi Saputro (M’13) Zaneta Alfiagnes (TI’12)
Musyawarah Kerja VIII Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Yodi M’13 085811220048 Gaby TK’12 085883631818 Satya TI’12 08979167460
