KETENTUAN LARANGAN PENGGUNAAN RUMAH TEMPAT TINGGAL UNTUK KANTOR ATAU TEMPAT USAHA
Pertanyaan : Apakah ada ketentuan yang mengizinkan penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha? Jawaban: Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dilihat dari artinya, rumah merupakan bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
Pemda DKI Jakarta sudah membuat aturan yang pada dasarnya dibuat untuk mengatur peruntukan fungsi rumah. Tahun 1972, dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Bd. 3/24/19/1972 tentang Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Tempat Tempat Usaha. Dalam Keputusan Gubernur tersebut tersebut secara jelas menetapkan pelarangan menggunakan rumah tempat tinggal untuk kantor ataupun tempat usaha. Namun, terdapat ketentuan bahwa yang tidak termasuk pengertian usaha dalam keputusan ini adalah adalah tempat tempat praktik praktik dokter, dokter, apotik, apotik, dan tempat-tempat tempat-tempat lain untuk kepentingan umum yang menurut kebijaksanaan Gubernur telah mendapat izin dari instansi yang berwenang. Tahun 1977 dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 203 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tingga Tinggall untuk untuk Kantor Kantor atau atau Tempat Tempat Usaha, Usaha, untuk untuk mengat mengatur ur pelaks pelaksana anaan an Keputu Keputusan san Gubernu Gubernurr No. Bd.3/24 Bd.3/24/19 /19/19 /1972. 72. Keputus Keputusan an Gubernu Gubernurr ini menyeb menyebutk utkan an bahwa bahwa jenis jenis kegiatan usaha yang diperkenankan dalam perumahan adalah: a. prakti praktik k keahli keahlian an peroranga perorangan n yang yang tidak tidak merupaka merupakan n badan badan usaha/ usaha/usa usaha ha gabungan gabungan beberapa orang ahli (dokter, bidan, pengacara, notaris, akuntan, perencana, seniman, dan ahli pengobatan tradisional); b. usaha usaha pelaya pelayanan nan lingkunga lingkungan n yang yang kegiat kegiatann annya ya langsu langsung ng melaya melayani ni kebutuh kebutuhan an ling lingkun kunga gan n yang yang bersa bersang ngkut kutan an dan dan tida tidak k mengg menggan anggu ggu/m /mer erus usak ak kele kelest star aria ian n lingkungan (penjualan makanan & minuman dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, boutique, boutique, salon kecantikan, kecantikan, pemangkas pemangkas rambut, rambut, binatu, binatu, penjualan penjualan bunga tanaman tanaman hias, reparasi ringan, perpustakaan lingkungan, dan apotik); c. kegiat kegiatan an sosial sosial yang tidak tidak menggan mengganggu/ ggu/mer merusa usak k kelest kelestari arian an lingku lingkungan ngan (taman (taman kanak-k kanak-kanak anak,, kursus kursus-ku -kursu rsus, s, klinik klinik,, kantor kantor yayasa yayasan n sosial sosial,, dan kegiata kegiatan n sosial sosial lainnya).
Selain itu, Keputusan Gubernur ini juga mengatur mengenai jumlah karyawan maksimum dan dan pers persen enta tase se luas luas maks maksim imum um peng penggu guna naan an terh terhad adap ap luas luas lant lantai ai dasa dasarr yang yang diperkenankan sebagai tempat usaha. Pelaksanaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur No. 203 Tahun 1977 disempurnakan disempurnakan dengan Instruksi Instruksi Guber Gubernu nurr Kepal Kepalaa Daera Daerah h Khusu Khususs Ibuk Ibukot otaa Jaka Jakart rtaa No. No. 135 Tahun Tahun 1988. 1988. Inst Instru ruks ksii Gubernu Gubernurr terseb tersebut ut berisi berisi larang larangan an pengguna penggunaan an rumah rumah tingga tinggall untuk untuk kantor kantor ataupu ataupun n tempat usaha. Selain itu juga instruksi untuk tidak memberikan izin perpanjangan untuk kantor atau tempat usaha yang sudah berada di daerah pemukiman atau hunian. Melalui instruksi ini, Pemda juga memberikan peringatan terakhir bagi pemilik usaha atau kantor tersebut untuk mengalihkan lokasi usahanya ke tempat yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan: Penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. No. 203 203 Tahu Tahun n 1977 1977 meng mengen enai ai jeni jeniss kegi kegiat atan an usah usahaa yang yang dipe diperb rbol oleh ehkan kan,, juml jumlah ah karyawan maksimum, dan persentase luas maksimum penggunaan terhadap luas lantai dasar yang diperkenankan.
