( MEMORANDUM OF AGREEMENT ) SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DANA INVESTASI DENGAN FASILITAS KREDIT BERUPA CREDIT LINE Nomor :.....................................................
Perjanjian ini dibuat pada hari ........................... Tanggal ................ Tahun 2017 (Dua Ribu Tujuh Belas) antara Para Pihak yang bertandatangan dibawah ini: 1. Nama Pekerjaan Alamat
: ................................................................ : ................................................................ : sesuai KTP (Terlampir)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Diri Sendiri sebagai Pihak Pemilik Dana ( Cash Fund ), ), yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Pekerjaan Alamat
: ................................................................ : ................................................................ : sesuai KTP (Terlampir)
Bertindak untuk dan atas nama Diri Sendiri sebagai Pihak Pemilik Cash Collateral , yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dan saling menjaga, menghormati serta memenuhi isi dari Perjanjian ini ( Memorandum of Agreement ). ). Pasal 1 DASAR PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA setuju dan sepakat untuk menempatkan dana senilai Rp .000.000.000.000,(........Triliun Rupiah). Sebagai jaminan penempatan dana tersebut, PIHAK KEDUA menerbitkan jaminan untuk PIHAK PERTAMA berupa fasilitas Credit Line dengan keterangan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Jenis Fasilitas Credit Line Credit Line atas nama Nominal Credit Line
5. Bank Penjamin/Credit Line
: : : :
No. .................................................................. ......................................................................... Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah Dibeberapa bank Jl. .................................................................... : Bank ................................................................ Pasal 2 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA menyatakan kesediaannya serta menyanggupi untuk menyediakan dana investasi senilai Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah) yang akan digunakan secara bersama-sama PARA PIHAK dengan jaminan berupa Credit Line yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. 2. PIHAK PERTAMA bersedia melampirkan Bukti Dana yang saat ini berada dalam koordinasi dan kekuasaannya, yang dapat secara langsung diinstruksikan penggunaannya sesuai Kesepakatan dari PARA PIHAK. Untuk alasan keamanan dan kerahasiaan bank, Bukti Dana PIHAK PERTAMA hanya akan diperlihatkan langsung kepada PIHAK KEDUA atau Pejabat Bank berwenang pada bank yang menyimpan Credit Line. 3. PIHAK PERTAMA segera mencairkan serta mendistribusikan atau menyerahkan dana investasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 apabila Credit Line berupa fasilitas kredit milik PIHAK
KEDUA dalam kondisi Unconditional, Clear and Clean serta dibuat melalui proses perbankan sebagaimana yang berlaku dan telah selesai diverifikasi oleh bank PIHAK PERTAMA, yang hasilnya dinyatakan dapat diterima atau valid. Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan menyiapkan fasilitas kredit berupa credit line miliknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah). 2. Demi alasan keamanan dan kerahasiaan Bank, PIHAK KEDUA hanya akan memperlihatkan langsung kepada PIHAK PERTAMA atau Pejabat Bank berwenang pada bank PIHAK KEDUA dimana Dana Tunai ( Cash Fund) milik PIHAK PERTAMA berada disemua bank. 3. PIHAK KEDUA bersedia menjaminkan Credit Line kepada PIHAK PERTAMA. 4. PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk menerima pencairan dananya secara bertahap, sesuai regulasi Pihak Bank yaitu sebesar nominal Rp. ............................................. (...................................... rupiah) per Transaksi. Pasal 4 MEKANISME PELAKSANAAN
Mekanisme pelaksanaan disepakati sebagai berikut: 1. PARA PIHAK bersama-sama menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar kerjasama pekerjaan/proyek. 2. PARA PIHAK secara bersama-sama menghadap Pejabat Bank atau Pimpinan Cabang Bank Pelaksana yang sudah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan kebenaran dan keabsahan transaksi tersebut. 3. PIHAK KEDUA akan menyerahkan bukti kepemilikan Credit Line kepada Bank Pelaksana senilai transaksi Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah). 4. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan bukti kepemilikan dana berupa Cash Fund / C ek Tunai senilai Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah) kepada Bank Pelaksana, yang akan digunakan PIHAK PERTAMA sebagai pembiayaan Cash Fund untuk untuk kerjasama pekerjaan / proyek antara PARA PIHAK dengan jaminan Credit Line milik PIHAK KEDUA. 5. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan memindah-bukukan ( over booking) dana tunai senilai Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah) dari rekening milik PIHAK PERTAMA kepada rekening milik PIHAK KEDUA yang berada pada bank yang sama, atau melalui cara transfer / RTGS antar bank yang akan disepakati kemudian. 6. Pejabat berwenang Pihak Bank Penjamin menyerahkan Credit Line tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebagai jaminan. 7. PIHAK PERTAMA tidak akan menjaminkan Credit Line tersebut kepada PIHAK KETIGA sampai masa perjanjian selesai. 8. PIHAK PERTAMA akan menyimpan dan mengamankan credit line atas nama PIHAK KEDUA tersebut sampai masa jatuh tempo selesai. Pasal 5 PENGGUNAAN DANA INVESTASI
PARA PIHAK sepakat untuk saling bahu membahu dalam kerjasama investasi ini sesuai Hak dan Kewajiban masing-masing dengan penggunaan sebagai berikut : 1. PIHAK PERTAMA berhak mengendapkan penggunaan dana investasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Tunai (Cash Fund) atau setara Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah), untuk keamanan kerjasama investasi PARA PIHAK.
2. PIHAK KEDUA berhak atas penggunaan dana investasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Tunai (Cash Fund) atau setara Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah). Perolehan dana dimaksud berkepentingan untuk Pembiayaan Pembangunan dan Pengembangan Proyek Trading – Proyek Properti – Proyek Mega Politan Infrastruktur dan Humanitarian Proyek Kemanusiaan. 3. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak menggunakan pola diskonto melainkan kerjasama, adapun kewajiban yang perlu dikeluarkan hanya fee mediasi, biaya konsultasi serta biaya-biaya lainnya sebesar sesuai perjanjian Authentic Fee dari nilai Cash Fund yang yang diterima atau dimiliki PIHAK KEDUA. 4. Authentic Fee atau fee mediasi dibuat dan dituangkan dalam Addendum tersendiri secara terpisah. PIHAK KEDUA bersedia memberikan dan atau menginstruksikan Standing Instruction dari bank PIHAK KEDUA untuk Authentic Fee. Pasal 6 PERPANJANGAN PENGGUNAAN DANA INVESTASI
1. PARA PIHAK sepakat jika diperlukan dan karena alasan –alasan tertentu, maka baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat mengusulkan perpanjangan masa penggunaan kerjasama dana investasi tersebut. 2. Opsi perpanjangan penggunaan dana investasi ini dapat diusulkan dan dilaksanakan untuk maksimal 4 (empat) kali masa perpanjangan / roll over atau setara dengan 5 (lima) tahun penggunaan dana. 3. Perpanjangan masa penggunaan dana kerjasama investasi akan dituangkan dalam Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 7 PENGEMBALIAN DANA KERJASAMA INVESTASI
PARA PIHAK sepakat akan mengembalikan dana investasi yang telah digunakan masing-masing pihak. Selanjutnya untuk mengatur pengembalian dana investasi tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan menyediakan Rekening Penampungan yang akan dikonfirmasikan kepada PIHAK KEDUA sebagai Rekening Penampungan pengembalian dana investasi dari PARA PIHAK. Pengembalian dana investasi diatur sebagai berikut : 1. Paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal jatuh tempo ( maturity ) masingmasing pihak akan menyetorkan pengembalian dana pinjaman masing-masing sebesar Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah) yang menjadi tanggungjawabnya kedalam Rekening Penampungan senilai Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah) maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pembayaran berupa Credit Line kepada PIHAK KEDUA. 2. Apabila satu dan lain hal ternyata PIHAK KEDUA tidak dapat mengembalikan dana investasi yang telah digunakan, maka PIHAK PERTAMA meminta kembali Cash Fund yang dijadikan jaminan dan dipegang / disimpan oleh PIHAK KEDUA. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan mengembalikan pinjaman yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Cash Fund atau senilai Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA, maka Perjanjian ini dianggap gugur dengan sendirinya dan selesai / berakhir. 3. Apabila satu dan lain hal ternyata PIHAK KEDUA tidak dapat mengembalikan dana investasi yang telah digunakannya, maka PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA menghadap Pihak Bank pemegang / yang menyimpan Cash Fund untuk mencairkan Credit Line yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian ini. Setelah Credit Line dicairkan, selanjutnya PIHAK PERTAMA
mengembalikan kelebihan dana pencairan Credit Line kepada PIHAK KEDUA sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Credit Line atau senilai Rp .000.000.000.000,- (........Triliun Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA, maka Perjanjian ini dianggap gugur dengan sendirinya dan selesai / berakhir. Pasal 8 SIFAT INSTRUMENT
1. Jenis Credit Line adalah fasilitas kredit atas nama PIHAK KEDUA atau (pemilik Collateral ) 2. Cash Fund bersifat unconditional atau atau pada saat jatuh tempo Cash Fund dapat dicairkan tanpa syarat oleh pemilik dana atau PIHAK PERTAMA. 3. Dipegang langsung oleh pemilik dana atau PIHAK PERTAMA. 4. Dinyatakan keabsahannya oleh Pimpinan Cabang Bank. Pasal 9 JAMINAN STATUS DANA DAN PERATURANNYA
1. PIHAK PERTAMA selaku pihak / kuasa pemilik dana investasi menjamin sepenuhnya bahwa dana investasi yang akan digunakan bersama oleh PARA PIHAK berasal atau diperoleh dengan caracara yang sah dan resmi seusai dengan peraturan perundang-undangan keuangan dan perbankan yang berlaku di Indonesia. 2. PIHAK PERTAMA menjamin sepenuhnya bahwa dana investasi yang akan digunakan bersama berasal atau diperoleh bukan dari kegiatan yang melanggar hukum misalnya kegiatan kriminal, teroris atau pencucian uang. 3. PARA PIHAK sepakat bahwa investasi akan digunakan secara bersama-sama ini diperuntukkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berguna sesuai aturan hukum yang berlaku, dan sama sekali tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur didalam Negara K esatuan Republik Indononesia. 4. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa substansi Perjanjian ini, asal-usul sumber dana, serta penggunaan dana oleh PARA PIHAK adalah merupakan tanggungjawab PARA PIHAK sebagai pihak-pihak yang melakukan kerjasama investasi ini. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang menimbulkan implikasi hukum, baik perdata maupun pidana serta implikasi hukum yang timbul berkenaan dengan substansi Perjanjian ini seperti asal usul sumber dana ataupun penggunaan dana tersebut oleh PARA PIHAK, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab PARA PIHAK yang melakukan Perjanjian dan kerjasama investasi ini. PIHAK MEDIASI TERKAIT PERJANJIAN INI, BAIK SAKSI, MEDIATOR DAN KONSULTAN PERBANKAN DIBEBASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. Pasal 10 ADDENDUM ADDENDUM
1. Hal-hal yang belum tercantum atau belum cukup diatur secara rinci dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan musyawaran oleh PARA PIHAK dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini. 2. Perubahan atau penambahan klausul terhadap Perjanjian ini atau terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, hanya dapat dbuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu kesatuan dengan Perjanjian yang dibuat sebelumnya. Pasal 11
PERSELISIHAN
Apabila terdapat perbedaan antara PARA PIHAK atas Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK akan menempuh penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dicapai dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka masing-masing pihak dapat mengambil langkah hukum melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta atau kantor Pengadilan lainnya. Pasal 12 PENUTUP
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dengan materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Jakarta, ...................... 2017 PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
SAKSI-SAKSI 1. 2. Disahkan Notaris
