KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN
AUDIT TEKNIS OP SARANA/PRASARANA SARANA/PRASARAN A PENGAMAN P ENGAMAN PANTAI
SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BALI - PENIDA
TAHUN ANGGARAN 2016
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) AUDIT TEKNIS SARANA DAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BALI PENIDA Kementrian Negara/Lembaga Unit Eselon I/II
Program Hasil (Outcome)
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran (Output) Volume Keluaran (Output) Satuan Ukur Keluaran (Output) I.
: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bali-Penida : Pengelolaan Sumber Daya Air : Memperoleh Data Mengenai Kondisi dari Sarana/Prasarana Pengaman Pantai yang telah terbangun : Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai. : Audit Teknis Sarana Prasarana Pengaman Pantai : Sarana Prasarana Pengaman Pantai yang Terpelihara dipelihara : 1 : Dokumen
LATAR BELAKANG a. Dasar Hukum Kegiatan Peraturan perundangan yang mendasari Audit Teknis OP Sarana/ Prasarana Pengaman Pantai adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang RI nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 1982 Tentang Pengaturan air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 t ahun 1991 Tentang Sungai; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang /jasa pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat nomor 05/PRT/M/2015 Tentang Pedoman Umum Implementasi Kontruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat nomor 06/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat nomor 07/PRT/M/2015 Tentang Pengamanan Pantai;
9. Permen PUPR No. 13/PRT/M/2015 Tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air b. Gambaran Umum Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan, pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan berdasarkan prinsip pendayagunaan sumber daya air secara berkelanjutan, oleh karena itu, dalam audit teknis ini tidak hanya dilihat kondisi fisik prasarana sumber daya airnya saja, tetapi juga dilihat secara menyeluruh aspek-aspek yang mendukung kinerja sistem sumber daya air. Dalam dua dekade terakhir telah dilaksanakan pekerjaan sarana dan prasarana bangunan pengamanan pantai lebih dari 45 lokasi pantai di Provinsi Bali. Tujuan utama dari pembangunan fasilitas pengamanan pantai tersebut adalah untuk memberikan perlindungan atas lahan beserta sarana-prasarana yang terletak di belakang posisi fasilitas pengamanan pantai terhadap gempuran gelombang dan arus laut yang sangat merusak dan untuk menanggulangi permasalahan erosi yang terjadi di wilayah pantai-pantai tersebut. Mengingat tujuan pembangunan fasilitas pengaman pantai adalah untuk melindungi lahan beserta sarana-prasarana di atasnya maka konsep desain fasilitas pengaman pantai yang diadopsi kebanyakan adalah pembangunan struktur keras berupa “revetment dan seewall” yang dirancang akan berfungsi paling tidak selama 30 (tiga puluh) tahun. Namun, karena posisi sarana dan prasarana bangunan pengamanan pantai berada di lokasi batas antara matra darat dan matra laut yang kondisi alamnya senantiasa berubah dengan sangat dinamik, maka rentang waktu umur tahap rencana pada kondisi sarana dan prasarana bangunan pengamanan pantai dan juga rentan terhadap pengaruh perubahan-perubahan kondisi alam yang terjadi. c. Keterkaitan Program dengan Kegiatan Perubahan – perubahan kondisi alam, disamping penurunan mutu material karena dimakan waktu, dapat mengakibatkan fasilitas sarana dan prasarana bangunan pengaman pantai mengalami kerusakan, deteriorasi, dan atau perubahan. Dengan mempertimbangkan adanya potensi kerusakan, deteriorasi, dan atau perubahan tersebut maka sangat perlu dilaksanakan pekerjaan audit teknis sarana dan prasarana pengaman pantai yang tersebar di pulau Bali, sehingga proses perawatan dan pemeliharaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Sebagai acauan untuk pemeliharaan diperlukan data-data teknis yang actual mengenai kondisi fisik dan karakteristik yang ada dari wilayah tersebut. Oleh karena itu dengan dilakukan pekerjaan ini nantinya dapat diperoleh data mengenai kondisi fisik dan karakteristik sehingga perawatan dan pemeliharaan dapat dilakukan. II.
MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Kegiatan : 1. Melaksanakan audit teknis terhadap kondisi dan kinerja bangunan pengamanan pantai dan kondisi perubahan garis pantai, manfaat yang dihasilkan, serta penyusunan langkah – langkah optimasi atau adaptasi yang dibutuhkan;
2.
Menyusun suatu pola oprasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana bangunan pengaman pantai yang sudah terbangun. b. Tujuan Kegiatan Tujuan dari kegiatan ini adalah : − Untuk mengevaluasi dari waktu ke waktu keamanan, kondisi, dan peforma (fungsi) sarana dan prasarana bangunan pengamanan pantai yang telah dibangun dibandingkan dengan rancangan awalnya. − Memperoleh data inventarisasi secara kontinu serta evaluasi dan optimasi bangunan pengaman pantai yang ada untuk mencapai kondisi pantai yang alami dan terhindar dari erosi. Hal ini merupakan upaya yang harus dilakukan mengingat fungsi pantai sebagai areal publik, kawasan pariwisata dan sebagai sarana religius bagi masyarakat Hindu Bali. − Hasil analisis data yang diperoleh dari kegiatan audit teknis yaitu sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan pemeliharaan (perbaikan atau rehabilitasi) yang diperlukan secara tepat waktu. − Memperoleh besaran biaya oprasi dan pemeliharaan untuk sarana dan prasarana bangunan pengaman pantai yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Bali Penida sesuai dengan kriteria kerusakan bangunan. III. LOKASI PEKERJAAN Kegiatan Audit Teknis OP Sarana/Prasarana Pengaman Pantai dilaksanakan pada ruas pantai yang telah dilakukan penanganan oleh pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Bali – Penida yang berada di ruas pantai di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan.
Keterangan : : Lokasi Kegiatan
Peta Lokasi Kegiatan
IV. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a.Uraian Kegiatan dan Keluaran - Inventarisasi Kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan awal untuk mengetahui kondisi daerah studi secara komprehensif. Inventarisasi dilakukan satu kali dan dalam kegiatan ini diperoleh penjelasan hal-hal mendasar yang harus dilakukan oleh Tim Audit Teknis secara konsep maupun metode. Melalui kegiatan ini akan Tim diharapkan mampu menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan sehingga efisiensi waktu dapat tercapai. Tahapan yang harus dilakukan antara lain; 1. Titik Ikat Tetap / Bench Mark (BM) Tahapan yang perlu dilakukan oleh Tim Audit; a. Melakukan pengecekan terhadap kondisi Eksisting BM Disekitar bangunan pelindung pantai, tentunya terdapat beberapa BM yang digunakan sebagai acuan dasar pelaksanaan konstruksi. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan inventarisasi kondisi terakhir BM dan tindakan yang harus dilakukan. Hal yang dilakukan antara lain; Kondisi fisik BM (posisi, bentuk, kedudukan) Tim Audit diharapkan mengetahui dan menganalisa status patok BM, apakah masih dapat digunakan atau perlu dilakukan penempatan BM baru. Kajian Posisi BM Titik ikat tetap (BM) harus ditempatkan semaksimal mungkin aman terhadap ganggungan dan stabil. Dalam kegiatan ini, diharapkan diperoleh informasi mengenai rekomendasi Tim Audit terkait posisi BM. •
•
2. Pembagian dan Penomoran Bangunan Tim Audit diharapkan mampu memberikan pembagian ruas bangunan (bangunan memanjang; revetment, seawall, bulkhead) dan penomoran bangunan (bangunan berjajar; groin, breakwater). Penomoran ini dilakukan disemua struktur yang dibangun oleh kementrian pekerjaan umum maupun oleh swasta. Penomoran dilakukan secara teratur dari awal hingga akhir dengan aturan yang tetap untuk memudahkan evaluasi. Penomoran dan penentuan posisi dilakukan berdasarkan koordinat bumi sehingga diharapkan dapat menjadi titik tetap evaluasi dan audit di tahun berikutnya. 3. Penetapan Nomenklatur Bangunan. Bentuk nomenklatur berupa kode yang tersusun dari huruf dan angka yang memuat informasi bangunan. Untuk kode wilayah, digunakan standar Biro Pusat Statistik. Khusus untuk nama pantai, digunakan nama yang sesuai dengan nama yang digunakan selama ini dalam identifikasi pantai, sementara kode bagunan dibuat dengan huruf awal sesuai jenis bangunannya. 4. Penentuan objek yang dilindungi oleh bangunan (sebagai fungsi bangunan). Dalam inventarisasi, objek apa saja yang dilindungi perlu diidentifikasi dan dicantumkan dalam blangko. Jenis objek yang dilindungi dibagi dalam beberapa kategori seperti Pulau Terluar, Jalan Raya Nasional / Provinsi /
Kabupaten, Kawasan Permukiman, Kawasan Wisata, Fasilitas Umum / Fasilitas Sosial dan Lalu Lintas Navigasi (muara sungai). b. Indikator Kinerja Indikator Kinerja dari pekerjaan ini adalah tersusunnya laporan hasil audit teknis yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan fisik bangunan secara visual dan mendapatkan angka kebutuhan nyata Operasi dan Pemeliharaan bangunan pengamanan pantai tersebut. Indikator suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar untuk keseluruhan tahap pekerjaan adalah ; Tabel 2.1 Saran Tindakan berdasarkan Kinerja Fungsi dan Kondisi Fisik Bangunan V.
Kinerja Fun si
Baik
Buruk
Fisik Bangunan Pengamanan Pantai Nilai Indeks Kondisi 0,0 < nilai ≤ 1,5 Baik 1,5 < nilai ≤ 2,5 Cukup Baik 2,5 < nilai ≤ 3,5 Perlu Perbaikan > 3,5 Rusak Berat 0,0 < nilai ≤ 1,5 Baik 1,5 < nilai ≤ 2,5 Cukup Baik 2,5 < nilai ≤ 3,5 Perlu Perbaikan > 3,5 Rusak Berat
Saran Tindaka Pemantauan Pemantauan Pemeliharaan Rehabilitasi
Kaji Ulang
1. KONTROL BAKU. Merupakan pelaksanaan pekerjaan (pengambilan survey dan pelaksanaan proses) selalu menggunakan standar yang telah diakui secara nasional dan international. 2. KONTROL WAKTU. Tidak ada keterlambatan (deviasi selalu positif) terhadap jadwal pelaksanaan pekerjaan rencana. Hal ini mengindikasikan semua tahapan telah dapat dipenuhi sesuai rentang waktu. 3. KONTROL MUTU. Semua pelaksanaan pekerjaan telah mengikuti semua peraturan yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum, secara metode maupun hasil yang diperoleh. c. Batasan Kegiatan Batasan dari kegiatan Audit Teknis Sarana dan Prasarana Bangunan Pengamanan Pantai adalah sebagai berikut: a. Inventarisasi Infrastruktur Bangunan Pengaman Pantai yang telah dibangun. b. Pengumpulan data. c. Evaluasi dan assessment. d. Pelaporan kondisi, klasifikasi dan rencana program. V.
INDIKATOR KELUARAN, VOLUME DAN SATUAN Indikator keluaran dalam melaksanakan Audit Teknis OP Sarana/ Prasarana Bangunan Pengaman Pantai yaitu : Laporan hasil Audit Teknis OP Sarana/ Prasarana Pengaman Pantai yang terdiri dari :
a. Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK) Laporan ini berisikan rencana kerja termasuk bagan alir kegiatan pokok dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan 2 (dua) minggu setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja. b. Laporan Pendahuluan (I nception Report) Laporan Pendahuluan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang diserahkan pada akhir bulan pertama. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi pekerjaan, rencana kegiatan, metode pelaksanaan pekerjaan, penugasan tenaga ahli serta identifikasi kondisi lokasi pekerjaan berdasarkan hasil survey awal. c. Laporan Bulanan (M onthly Report) Laporan Bulanan dibuat setiap bulan sebanyak 2 (dua) rangkap yang berisikan kemajuan pekerjaan selama masa pelaporan. d. Laporan Antara ( I nteri m Report) Laporan antara dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang diserahkan pada pertengahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pada laporan ini berisi hasil analisa dan survey penyedia jasa hingga waktu pelaporan. e. Laporan Akhir (F inal Report ) Laporan ini merupakan penyempurnaan dari konsep la poran akhir yang telah dibahas dan didiskusikan dengan Direksi Pekerjaan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan pada akhir masa kontrak. f. Laporan Penunjang (Supporti ng Report ) Laporan ini terdiri dari : Laporan Audit Bangunan Pengaman Pantai Laporan Inventarisasi Bangunan Pengaman Pantai Laporan Survey Lapangan Laporan Biaya Operasi dan Pemeliharaan atau Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Laporan Sosial Ekonomi Laporan tersebut di atas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan secara bertahap sesuai jadwal dalam bentuk hardcopy dan sftcopy ( Eksternal Hardisk ). g. Album Gambar Dibuat dalam kertas HVS ukuran kertas A3. Cetakan gambar ini dibuat dalam ukuran A3 sebanyak 2 (dua) rangkap dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan pada akhir masa kontrak. h. Dokumentasi Live (video kegiatan) Video ini berisikan tentang kondisi Existing dimana kegiatan ini dilaksanakan dan dibuat 1 (satu) set. i. Dokumentasi Foto Album Foto berisikan foto-foto selama kegiatan dan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap.
j.
Softcopy Softcopy gambar A3 dan file yang dimasukkan dalam Hardisk Eksternal 1 terra sebanyak 1 (satu) buah. k. Presentasi dan Diskusi Laporan Diskusi I Konsultan harus melakukan presentasi ke Atasan dan Atasan Langsung maupun instansi terkait yang lain, sekurang-kurangnya sekali untuk memperoleh persetujuan Laporan Pendahuluan. Diskusi I Konsultan harus melakukan presentasi ke Atasan dan Atasan Langsung maupun instansi terkait yang lain, sekurang-kurangnya sekali untuk memperoleh persetujuan Laporan Antara. Diskusi II Konsultan harus melakukan presentasi ke Atasan dan Atasan Langsung maupun instansi terkait yang lain, sekurang-kurangnya sekali untuk memperoleh persetujuan Laporan Akhir/Final.
VI. METODA PELAKSANAAN KEGIATAN VI.1. Kegiatan Persiapan a. Pengumpulan Data Sekunder Kegiatan ini meliputi pengumpulan data-data sekunder seperti pengumpulan hasil audit periode sebelumnya apabila ada serta data pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses analisa. b. Survey Lokasi Awal Dalam kegiatan persiapan ini juga dilakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan bersama direksi pekerjaan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi di lokasi pekerjaan. VI.2 Pengumpulan Data Primer 1. Inventarisasi data Dilaksanakan oleh Tim Audit Teknis dan hasilnya dikumpulkan pada tim audit teknis ( Sumber Daya Air) 2. Walktrough Dilaksanakan oleh Tim Audit Teknis untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan kondisi lapangan dan hasilnya dikumpulkan pada Tim Audit Teknis (Sumber Daya Air) 3. Cek Kondisi Fisik Dilaksanakan Try Out sempel oleh oleh Tim Audit Teknis (Sumber Daya Air) 4. Analisa Fungsi Dilaksanakan oleh Tim Audit Teknis (Sumber Daya Air) untuk mengetahui kondisi fungsi dari infrastruktur Sumber Daya Air yang dimaksud 5. Klasifikasi dan Rencana Pemulihan Dilaksanakan oleh Tim Audit Teknis (Sumber Daya Air) antara lain : a. Terhadap kondisi Infrastruktur sumber daya air dilakukan klasifikasi yaitu :
- Kondisi baik - Kondisi rusak ringan : apabila fungsi tidak terganggu - Kondisi rusak sedang : apabila tidak segera dilakukan perbaikan fungsi akan terganggu. - Rusak Berat : apabila fungsi sudah terganggu. b. Menyusun rencana pemulihan terhadap infrastuktur Sumber Daya Air yang memerlukan perbaikan mencakup jenis dan titik kerusakan, besaran atau volume, serta jumlah biaya yang diperlukan termasuk jadwal target penyelesaian. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Audit Teknis. 6. Penyusunan Biaya Operasi dan Pemeliharaan atau Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Dilaksanakan oleh Tim Audit Teknis (Sumber Daya Air) untuk menyusun biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan kriteria kerusakan. 7. Survey Sosial Ekonomi Survey sosial ekonomi dilakukan dengan mewawancara para pemangku kepentingan disekitar kegiatan dilaksanakan untuk memperoleh pandangan terhadap kondisi pantai saat ini. VII. PELAKSANA FASILITASI DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 1. Pelaksana Kegiatan Pelaksana kegiatan Audit Teknis OP Sarana/ Prasarana Pengaman Pantai adalah Konsutal yang ditunjuk sesuai dengan mekanisme yang ada dan selalu melakukan konsultasi dengan pihak Direksi dalam menyelesaikan Pekerjaan. Pihak Konsultan bertanggung jawab kepada PPK atas hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan kontrak. Dalam menyelesaikan pekerjaan ini, penyedia jasa harus mampu memenuhi kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut : A.1. Profesional Staff 1. Team Leader Seorang Sarjana (S1) Teknik Sipil/ Teknik Pengairan dengan pengalaman minimal 6 (enam) tahun dalam bidang pengembangan sumber daya air, perencanaan bangunan air, penyusunan program penanganan pengelolaan sumber air secara terpadu dan dampak yang terkait dengan pembangunan pengairan secara umum, serta memiliki pengalaman pekerjaan sejenis di bidang sumber daya air. Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) minimal Ahli Muda yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah terakreditasi oleh Lembaga yang berwenang dengan Klasifikasi Bidang Sumber Daya Air. Ketua Tim/Team Leader memiliki pengalaman Tugas dan tanggung jawab meliputi mengkoordinir dan ikut dalam seluruh kegiatan pekerjaan tim konsultan serta memeriksa pekerjaan yang ditugaskan, mengadakan hubungan dengan pemberi kerja dan instansi lain yang terkait, menyusun jadwal waktu kerja aktual
para tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan, bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pekerjaan studi dan laporan yang disajikan kepada pemberi kerja. Dibutuhkan 1 (satu) orang ditugaskan selama 5 (lima) bulan atau sesuai dengan kebutuhan. 2. Ahli Pantai (Coastal E ngi neer ) Sarjana Teknik Sipil / Pengairan / Kelautan (S1) dengan pengalaman kerja sedikitnya 4 (empat) tahun dalam bidang pengembangan sumber daya air, perencanaan bangunan air / bangunan pantai , penyusunan program penanganan pengelolaan sumber air secara terpadu dan dampak yang terkait dengan pembangunan pengairan secara umum, serta pekerjaan sejenis di bidang sumber daya air. Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah terakreditasi oleh Lembaga yang berwenang dengan Klasifikasi Bidang Sumber Daya Air. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi survey dan pengumpulan data bangunan pantai, perencanaan / desain bangunan pengamanan pantai dalam kaitannya dengan pengembangan dan pengamanan daerah pantai, serta ahli dalam pembuatan data base bangunan pengaman pantai yang sesuai dengan hasil inventarisasi serta analisis keefektifitasan bangunan pantai. Dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang dengan lama penugasan 4 (empat) bulan. 3. Tenaga Ahli Struktur/Konstruksi Sarjana Teknik Sipil atau Pengairan (S1) dengan pengalaman kerja sekurangkurangnya 4 (empat) tahun, dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan waduk/bendungan dan pekerjaan sejenis dibidang sumber daya air. Memiliki sertifikat keahlian (SKA) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengumpulan data, survei bangunan existing, melakukan input dan mengolah data hasil pengukuran serta melakukan penggambaran hasil pengukuran. Dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang dengan lama penugasan 2 (dua) bulan. 4. Ahli OP Seorang Sarjana Teknik Sipil / Pengairan bagi ahli Operasional dan Pemeliharaan dengan pengalaman minimal 4 (empat) tahun dalam bidang penyusunan operasi dan pemeliharaan bangunan air / bangunan pantai, perencanaan bangunan air / bangunan pantai , penyusunan program penanganan pengelolaan sumber air secara terpadu dan dampak yang terkait dengan pembangunan pengairan secara umum, serta memiliki pengalaman pekerjaan sejenis di bidang sumber daya air. Mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) di bidang Sumber Daya Air yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah terakreditasi oleh Lembaga yang berwenang.
Tugas dan tanggung jawabnya yaitu membantu dalam pembuatan penyusunan pedoman O&P pantai dan penyusunan laporan. Dibutuhkan 1 (satu) orang ditugaskan selama 2.5 (dua koma lima) bulan atau sesuai dengan kebutuhan. 5. Ahli Sosial Ekonomi Seorang Sarjana Sosial Ekonomi dengan pengalaman minimal 4 (empat) tahun. Ahli Sosial Ekonomi memiliki pengalaman dalam analisa sosial ekonomi untuk bangunan pengaman pantai dan bangunan sumber daya air, analisa biaya sosial dan dampak yang terkait dengan pembangunan pengairan secara umum, serta memiliki pengalaman pekerjaan sejenis di bidang sumber daya air. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengumpulkan data dan informasi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan, dan menghitung analisa ekonomi melakukan kajian sosial budaya, ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dibutuhkan 1 (satu) orang ditugaskan selama 2 (dua) bulan atau sesuai dengan kebutuhan. A.2 Sub Propesional Staff 1. Surveyor Topografi, seorang lulusan D3/STM Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun untuk D3 dan 6 (enam) tahun untuk STM dibutuhkan 3 (tiga) orang dan ditugaskan sebagai personil yang memberikan dukungan dalam hal survey topografi, ditugaskan selama 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan. 2. Enumerator, minimal lulusan D3 dengan pengalaman kerja di bidang survey social ekonomi dan lingkungan sekurang-kurangnya 2 (dua) t ahun. Dibutuhkan 2 (dua) orang ditugaskan selama 3 (tiga) bulan ata u sesuai dengan kebutuhan. 3. Auto Cad / drafter , seorang lulusan D3/STM Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun untuk D3 dan 6 (enam) tahun untuk STM dibutuhkan 1 (satu) orang dan ditugaskan selama 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan. A.3 Supporting Staff 1. Tenaga Administrasi / Keuangan, dibutuhkan 1 (satu) orang, ditugaskan selama 5 (lima) bulan atau sesuai dengan kebutuhan. 2. Tenaga Bantu Lapangan Pengukuran Topografi, dibutuhkan 6 (enam) orang, ditugaskan selama 90 (sembilan puluh) hari atau se suai dengan kebutuhan. B. Sarana dan Prasarana Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, diperlukan fasilita s pendukung sebagai berikut : i. Biaya Fasilitas Kantor a. Biaya Penunjang Kantor Lainnya. b. Sewa Komputer & Printer (2 unit)
ii.
iii.
c. ATK & Bahan Habis Pakai. d. Material Komputer. e. Sewa Kendaraan - Kendaraan Roda 4. termasuk O&M (2 unit) - Kendaraan Roda 2. termasuk O&M ( 5 unit) Biaya Survey a. Sewa alat ukur Total Station ( 3 unit) b. Sewa GPS (2 unit) c. Alat Bantu Ukur Biaya Pelaporan a. Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK) (2 Eks) b. Laporan Pendahuluan (2 Eks) c. Laporan Bulanan (2 Eks) d. Laporan Antara (2 Eks) e. Laporan Akhir (2 Eks) f. Laporan Penunjang - Laporan Audit Bangunan Pengaman Pantai (2 Eks) - Laporan Inventarisasi Bangunan Pengaman Pantai (2 Eks) - Laporan Survey Lapangan (2 Eks) - Laporan Biaya Operasi dan Pemeliharaan atau AKNOP (2 Eks) - Laporan Sosial Ekonomi (2 Eks) g. Album Gambar A3 (2 Eks) h. Dokumentasi Vidio Kondisi Existing i. Dokumentasi Foto (2 album j. Softcopy (Hardisk Eksternal 1 terra) (1 buah) k. Presentasi (3 kali)
C. Penanggung jawab Kegiatan Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bali-Penida Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Alamat : Jalan Tjok. Agung Tresna No.9 Denpasar Telepon (0361) 234953, (0361) 411094, Fax : (0361) 411094, 223839 VIII.
PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat langsung dari suatu kegiatan Audit Teknis OP Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai ini adalah Pemerintah Provinsi Bali, masyarakat setempat, para pemangku kepentingan yang mengelola di sekitar kawasan pantai. Dampak tidak langsung dari proyek ini yaitu meningkatkan sektor pariwisata dengan kondisi keasrian pantai yang dapat terpelihara. Hal ini sangat penting mengingat pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Bali dan juga merupakan ujung tombak nasional.
IX.
JADWAL KEGIATAN Waktu Pelaksanaan Kegiatan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 5 (lima) bulan atau 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
X.
BIAYA Sumber biaya untuk pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan melalui dana APBN Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA & PO) Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bali – Penida dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 599.989.000,00- (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Hal-hal yang belum masuk dan dipandang perlu terkait dengan pelaksanaan lapangan, akan diberikan penjelasan lebih lanjut.
Denpasar,
Nopember 2015
Mengetahui/Menyetujui Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Ari Bali – Penida,
Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air I,
Ir. I Putu Sudana, Sp.1 NIP. 19620515 199502 1 001
I Gusti Ngurah ketut Aryadi, S.Sos, MAP NIP. 19681005 200312 1 001
