B. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK

B. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) I.

PENDAHULUAN A.

Umum 1. Setiap bangunan negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkonstribusi positif bagi perkembangan pembangunan di Indonesia. 2. Setiap bangunan negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan negara. 3. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, nama serta tata laku profesional. 4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B.

Maksud dan Tujuan 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. 2. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

C.

Latar Belakang 1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Perencanaan Pembangunan PMPPTSP kabupaten seluma Provinsi Bengkulu. 2. Pemegang mata anggaran adalah Dinas Dinas PM-PPTSP kabupaten seluma TA 2018.

D.

Lingkup Program Lingkup Program adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPPTSP kab seluma Provinsi Bengkulu.

E.

Lingkup Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung PM-PPTSP Dinas PM-PPTSP.kabupaten seluma Provinsi Bengkulu.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

1

II.

KEGIATAN PERENCANAAN Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 45/ PRT/ M/ 2007 tanggal 27 Desember 2007, yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/ tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan negara yang terdiri dari : A. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK. B. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat : 1. Rencana Arsitektur, beserta uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas. 2. Rencana struktur, Sondir tanah, beserta uraian konsep dan perhitungannya. 3. Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya. 4. Perkiraan biaya. C. Penyusunan rencana detail antara lain membuat : 1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi. D. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Pemimpin Kegiatan di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu panitia pengadaan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan. Membantu panitia pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang. E. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti : 1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan. 2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi. 3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.

III.

TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN A. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut : 1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku. 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasikan batasanbatasan yang telah diberikan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi


2

pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan yang berlaku untuk bangunan pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan negara. IV.

BIAYA A. Biaya Perencanaan 1. Besarnya biaya pekerjaan perencanaan mengikuti pedoman teknis pembangunan bangunan gedung Negara dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/ PRT/ M/ 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara : a. untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang tecantum dalam tabel A s/d D. b. bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku. c. pengaturan komponen pembiayaan pada butir a) dan b) di atas adalah dipisahkan antara bangunan standar serta dan non standar dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf. d. besarnya biaya konsultan perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti. e. ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti Kontrak pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PM-PPTSP TA. 2018 2. Biaya pekerjaan konsultan perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari : a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang. b. materi dan penggandaan laporan. c. pembelian dan atau sewa peralatan. d. sewa kendaraan. e. biaya rapat-rapat. f. perjalanan (lokal maupun luar kota). g. jasa dan overhead perencanaan. h. pajak dan iuran daerah lainnya. 3. Pembayaran biaya konsultan perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan. 4. Pedoman standar untuk tenaga ahli dipergunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2017 yang dikeluarkan/dipublikasikan oleh INKINDO. B. Sumber Dana Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada DPA Satuan Kerja Dinas PM-PPTSP TA. 2018.

V.

KELUARAN Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Kontrak, yang minimal meliputi :


3

A. Tahap Konsep Rencana Teknis : 1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan. 2. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll. 3. Laporan data dan informasi lapangan. B. Tahap Pra-Rencana Teknis : 1. Gambar-gambar Pra rencana. 2. Perkiraan biaya pembangunan. 3. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat Teknis. 4. Hasil konsultasi rencana dengan Pemda setempat. C. Tahap Pengembangan Rencana : 1. Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur dan utilitas. 2. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan. 3. Draft rencana anggaran biaya. 4. Draft rencana kerja dan syarat-syarat. D. Tahap Rencana Detail : 1. Gambar rencana teknis bangunan lengkap. 2. Rencana kerja dan syarat-syarat Teknis. 3. Rencana kegiatan dan volume perkerjaan (BQ). 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 5. Laporan perencanaan arsitektur, struktur, utilitas lengkap dengan perhitunganperhitungan yang diperlukan sebagai berikut: 1.Laporan Pendahuluan 2.Laporan Akhir 3.Dokumen Pengadaan/Tender Gambar Rencana Kerja Rencana Anggaran Biaya Bill Of Quantity Rencana Kerja dan Syarat-syarat VI.

KRITERIA A. KRITERIA UMUM Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu : 1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas : a. menjamin bangunan yang didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan. b. menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. c. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan. 2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan a. menjamin terwujudnya bangunan yang didirikan berdasarkan karakterisktik lingkungan, ketentuan wujud bangunan dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya). b. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.


4

c. menjamin bangunan dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Persyaratan Struktur Bangunan : a. menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. b. menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan. c. menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur. d. menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. 4. Persyaratan Ketahanan terhadap kebakaran : a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. b. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran. B. KRITERIA KHUSUS Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan, segi teknis lainnya, misalnya : 1. Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan. 2. Solusi dan batasan-batasan kontekstual, seperti faktor sosial budaya setempat, geografi, klimatologi, dan lain-lain. VII. AZAS-AZAS Selain kriteria diatas, di dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan sebagai berikut : A. Bangunan hendaknya fungsional, efisien, menarik tapi tidak berlebihan. B. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan kepada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan. C. Dengan batasan tidak mengganggu produktifitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin. D. Desain hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat dan bisa dimanfaatkan secepatnya. E. Bangunan hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya. VIII. PROSES PERENCANAAN A. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan.


5

IX.

B. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini. C. Dalam pelaksanaan tugas, Konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan adalah mengikat. D. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk siap dilelangkan adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). MASUKAN

A. INFORMASI 1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemimpin Kegiatan melalui Kerangka Acuan Kerja ini. 2. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemimpin Kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan perencana. B.

TENAGA Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan perencana harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan kegiatan, baik ditinjau dari segi lengkap (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

Tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan minimal terdiri A. TENAGA AHLI/ Profesional Staff

dari :

1.Team Leader S1 Teknik sipil SKA Bangunan Gedung Madya, Pengalaman 3 (Tiga) Tahun, 1 (satu) orang. 2.Ahli teknis geoteknik S1 Teknik Sipil SKA Geoteknik Madya, Pengalaman 2 (Dua) Tahun, 1 (Satu) orang. 3. Ahli Bangunan Gedung S1 Teknik Sipil SKA Bangunan Gedung Madya, Pengalaman 2 (Dua) Tahun, 1 (Satu) orang. B. TENAGA SUBPROFESIONAL STAFF 1. Cad Operator

S1 Teknik sipil/Arsitektur 2 (Dua) orang.

2. Surveyor/Juru Ukur S1 Teknik sipil 4 (Empat) orang. C.TENAGA PENDUKUNG/SUPPORTING STAFF 1. Administrator/ Administrasi SLTA Sederajat Pengalaman 6 (Enam) Tahun atau S1 0 (Nol) tahun 1 (Satu) orang. 2. Operator kumputer , SLTA Sederajat Pengalaman 6 (Enam) Tahun atau S1 0 (Nol) tahun 1 (Satu) orang. 3. Driver/sopir ,SLTA Sederajat, 1 (Satu) orang. 4. Office Boy, SLTA Sederajat, 1 (Satu) orang.


6

D.ALAT YANG DIBUTUHKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

X..

Kendaraan Roda 4 (Empat), 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) 3 (tiga) unit Komputer (dua) unit Laptop 2 (dua) unit Printer A3, 1 (satu) Unit Printer 2 (dua) unit

PROGRAM KERJA A. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal : 1. Jadwal kegiatan secara terperinci. 2. Alokasi tenaga lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga yang diusulkan Konsultan Perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas. 3. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan

XI.

B. Program Kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Kegiatan setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis. PENUTUP A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka Konsultan Perencana hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan yang dibutuhkan. B.. Berdasarkan bahan-bahan tersebut Konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pemimpin Kegiatan. Bengkulu, Februari 2018 Kepala Dinas PM-PPTSP Kabupaten Seluma Selaku Pengguna Anggaran ( PA )

Drs. Mahwan Jayadi Nip. 19620212 198303 1 016


7

B. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK

Recommend Documents