Keputusan Gubernur Sulut tentang SBM 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 205 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015; b. bahwa sehubungan sehubu ngan dengan de ngan hal tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara. : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil; 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; 2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil; 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; 2

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri serta Pegawai Tidak Tetap. MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016, yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi adalah : A. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan : 1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat berwenang sebagai: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan; b. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; c. Atasan Langsung Bendahara; d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu; e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu; f. Pembantu Bendahara; 2. Besaran honorarium Satuan Pengelola Keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan besaran pagu yang dikelola sebagaimana tersebut dalam lampiran I.1 Keputusan Gubernur ini. 3. Pembantu Bendahara pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA menyesuaikan dengan Pagu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan: a. Pagu Anggaran sampai dengan Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah), sebanyak 1 (satu) pembantu bendahara. b. Pagu Anggaran di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,(seratus milyar rupiah), sebanyak 2 (dua) pembantu bendahara. c. Pagu Anggaran di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), lebih dari 2 (dua) pembantu bendahara, dan maksimal 5 (lima) orang. B. Honorarium Satuan Pengelola Barang Milik Daerah : 1. Honorarium Satuan Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan Keputusan Gubernur sebagai Atasan Langsung Pengurus dan Penyimpan Barang, Pengurus Barang serta Penyimpan Barang. 2. Honorarium Atasan Langsung Pengurus dan Penyimpan Barang, Pengurus Barang serta Penyimpan Barang 3

dibayarkan setiap Bulan berdasarkan Nilai Perolehan Aset Tetap SKPD. 3. Besaran Honorarium Atasan Langsung Pengurus dan Penyimpan Barang, Pengurus Barang serta Penyimpan Barang adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.2 Keputusan Gubernur ini. C. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dibayarkan per bulan. 3. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan rangkap satu sama lain dan atau dengan honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan/atau honorarium pengelola barang milik daerah. 5. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Gubernur diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. 6. Besaran Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.3 Keputusan Gubernur ini. D. Honorarium pejabat pembuat komitmen : 1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus bersertifikat yang masih berlaku. 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara tidak harus bersertifikat. 4. Besaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.4 Keputusan Gubernur ini. E. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan barang dan jasa : 1. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa diberikan kepada 1(satu) orang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan penilaian 4

2. 3.

4. 5.

terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dibayarkan per bulan. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa diberikan kepada 3(tiga) dan/atau 5(lima) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibayarkan per paket kegiatan sampai dengan kegiatan selesai. Besaran honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan dan panitia penerima hasil pekerjaan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.5 Keputusan Gubernur ini.

F. Honorarium Peneliti : 1. Honorarium Peneliti diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang memiliki sertifikat keahlian, dan berdasarkan surat perintah Kepala SKPD yang bersangkutan diberi tugas untuk melakukan penelitian. 2. Honorarium dapat diberikan kepada peneliti atas kelebihan jam kerja normal dan di luar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari. 3. Honorarium peneliti Non PNS disesuaikan dengan tingkat jabatan fungsional 4. Dalam hal peneliti yang mendapatkan honorarium, tidak berhak mendapatkan uang lembur. 5. Besaran Honorarium Peneliti adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.6 Keputusan Gubernur ini. G. Honorarium, tenaga ahli, sekretaris pribadi (sespri) gubernur/wakil gubernur/ketua DPRD, ajudan dan pengawalan/security, Staf Khusus bidang kerohanian : 1. Honorarium Tenaga Ahli diberikan kepada Pegawai Negeri dan Non Pegawai Negeri yang memiliki keahlian dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk merumuskan kebijakan Gubernur dan Kebijakan Daerah di luar tugas pokok dan fungsi, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. 2. Besaran Honorarium Tenaga Ahli adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.7 Keputusan Gubernur ini. 3. Honorarium Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD, diberikan kepada Pegawai Negeri/TNI/Polri di luar tugas pokok dan fungsi atau Non Pegawai Negeri, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya. 4. Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak menerima Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan. 5. Besaran Honorarium Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD adalah 5

sebagaimana tersebut pada lampiran I.7 Keputusan Gubernur ini. 6. Honorarium Ajudan dan Pengawalan/Security, diberikan kepada Pegawai Negeri/TNI/Polri dan Non Pegawai Negeri, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur untuk melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. 7. Honorarium staf khusus bidang kerohanian, diperuntukkan bagi Non pegawai Negeri yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 8. Besaran Honorarium Ajudan, Pengawalan/Security dan staf kusus adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.7 Keputusan Gubernur ini. H. Jasa penceramah/penyaji/narasumber, pendamping narasumber, moderator, notulen, master of ceremonies (mc) , pada kegiatan Rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, rapat kerja, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, seminar : a. Jasa penceramah/penyaji/narasumber dan pendamping narasumber diberikan kepada Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri yang memberikan Informasi/pengetahuan, keterampilan, bimbingan, pelatihan serta jasa lainnya kepada Pegawai Negeri/masyarakat. b. Jasa Penceramah/Penyaji/Narasumber dimaksud berasal dari luar lingkup unit penyelenggara. c. Jasa Penceramah/Penyaji/Narasumber tersebut dapat berasal dari lingkup Unit penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara/masyarakat. d. Jasa Penceramah/Penyaji/Narasumber tidak dapat dibayarkan dalam peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari lingkup unit penyelenggara. e. Jasa Penceramah/penyaji/narasumber, tidak diberlakukan dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan serta Prajabatan Pegawai Negeri Sipil. f. Apabila penceramah/penyaji/narasumber yang diundang diwakilkan, maka besaran yang diterima disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili. g. Dalam hal pendamping narasumber, diatur sebagai berikut: a. Narasumber Tokoh/pakar tingkat nasional, setingkat pejabat eselon I dan pejabat eselon II, dapat membawa maksimal 2 (dua) orang pendamping sebagai narasumber; b. Narasumber setingkat pejabat eselon III dan IV dapat membawa maksimal 1 (satu) orang pendamping sebagai narasumber;

6

h. Jasa penceramah/penyaji/narasumber dan Pendamping Narasumber dibayarkan berdasarkan satuan jam yang setara dengan jam pelajaran paling kurang 60 (enam puluh) menit. i. Besaran Jasa penceramah/penyaji/narasumber dan pendamping narasumber adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.8 Keputusan Gubernur ini. j. Jasa Moderator dibayarkan maksimal 2(dua) materi /orang/hari. k. Jasa Notulen dibayarkan per hari. l. Jasa MC dapat dibayarkan kepada Non pegawai negeri yang memiliki keahlian khusus di bidang Master Of Ceremonies (MC), dibayarkan per kegiatan. m. Jasa Instruktur, Pembantu Instruktur dan Pengamat Kelas Diklat, dibayarkan berdasarkan satuan jam yang setara dengan jam pelajaran paling kurang 45 (empat puluh lima) menit. n. Jasa moderator, Instruktur, pengamat kelas Diklat tidak diberlakukan dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan serta Prajabatan Pegawai Negeri Sipil. o. Besaran Jasa Moderator, Notulen, Master Of Ceremonies (MC) , Instruktur, Pembantu Instruktur dan Pengamat Kelas Diklat adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.8 Keputusan Gubernur ini. I. Honorarium penjaga stand dan tenaga keamanan stand pada kegiatan pameran di ibukota Provinsi Sulawesi Utara: 1. Honorarium Penjaga Stand dan Tenaga Keamanan Stand Pameran dibayarkan kepada Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas pada kegiatan Pameran, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD. 2. Honorarium Penjaga Stand dan Tenaga Keamanan Stand Pameran dibayarkan per hari, dengan lama bertugas minimal 8 (delapan) jam berturut-turut. 3. Besaran Honorarium Penjaga Stand dan Tenaga Keamanan Stand Pameran adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.9 Keputusan Gubernur ini. J. Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan dan sekretariat tim/panitia pelaksana kegiatan di daerah : 1. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Gubernur/Pejabat Eselon I 2. Pembentukan Tim/Panitia dapat diberikan honor dengan ketentuan: a. Mempunyai keluaran (output ) jelas dan terukur. b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan minimal 5 (lima) SKPD dan/atau Instansi di luar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 7

3.

4.

5. 6.

c. Bersifat temporer, prioritas, dan pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) hari. d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari. e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan, diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan berkenaan. Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan, hanya dapat dibentuk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur/Pejabat Eselon I/Pengguna Anggaran. Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. Besaran honorarium Tim/panitia pelaksana kegiatan dan sekretariat tim/panitia pelaksana kegiatan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.10 Keputusan Gubernur ini.

K. Jasa pelatih, atlet, wasit, Hakim Garis, Scoring Board, Ball Boys dan juri : 1. Jasa Pelatih, Atlet, Wasit dan Juri dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang memiliki keahlian/bakat masing - masing di bidang Olahraga, Kesenian, Pendidikan serta bidang lainnya, yang dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 2. Wasit yang dimaksud adalah termasuk Hakim Garis, Scoring Board, Ball Boys, serta petugas pertandingan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. 3. Jasa Pelatih dan Atlet dibayarkan setiap bulan selama kegiatan berlangsung. 4. Jasa Pelatih dan atlet dibayarkan setiap Minggu untuk waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak melebihi 1(satu) bulan 5. Jasa Wasit dan Juri dibayarkan per kegiatan. 6. Besaran Jasa Pelatih, Atlet, Wasit dan Juri adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.11 Keputusan Gubernur ini. L. Vakasi dan honorarium pelaksana ujian : 1. Vakasi dan Honorarium Pelaksana Ujian diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD. 2. Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

8

3. Satuan biaya bagi pengawas ujian sudah termasuk uang transport. 4. Besaran Vakasi dan Honorarium Pelaksana Ujian adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.12 Keputusan Gubernur ini. M. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi : 1. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi diberikan kepada Pegawai Negeri dan Non Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 2. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi adalah Honorarium Tim Pengelola Website serta Honorarium Satuan Tugas Pengelola Sistem Teknologi Informasi (yang memiliki server dan jaringan serta menyangkut data seluruh SKPD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. Tim Pengelola Website harus memiliki sertifikat Diklat Teknis Sistem Informasi Terapan. 4. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi merupakan tugas tambahan bagi Pegawai Negeri di luar tugas pokok dan fungsi. 5. Besaran Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.13 Keputusan Gubernur ini. N. Jasa Rohaniwan : 1. Jasa Rohaniwan diberikan kepada Non PNS berlatar belakang pendidikan Keagamaan atau PNS Kementerian Agama yang ditugaskan dalam kegiatan resmi di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak termasuk rapat internal SKPD. 2. Besaran Jasa Rohaniwan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.14 Keputusan Gubernur ini. O. Kerja lembur, pemberian uang lembur bagi PNS/Non PNS : 1. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pegawai Negeri Sipil/Non-PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. 3. Surat Perintah Kerja Lembur dari atasan langsung dengan persetujuan PA/KPA paling kurang memuat nama Pegawai Negeri Sipil/Non-PNS yang diperintah kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, dan pekerjaan yang harus diselesaikan. 4. Kepada Pegawai Negeri Sipil/Non-PNS yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh diberikan uang lembur.

9

5. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil/Non-PNS yang melakukan kerja lembur yang masing – masing berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur dari atasan langsung dengan persetujuan PA/KPA. 6. Perintah Kerja Lembur dikeluarkan oleh Pejabat berwenang untuk sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan. 7. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur pada hari kerja. 8. Makan minum lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari. 9. Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, makan minum lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan. 10. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur pada hari libur kerja diberikan makan minum lembur sesuai kebutuhan. 11. Besaran kerja lembur, pemberian uang lembur bagi PNS/Non PNS adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.15 Keputusan Gubernur ini. P. Uang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Kota : 1. Uang pelaksanaan kegiatan dalam kota merupakan kompensasi yang diberikan kepada Peserta yang menghadiri dan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan sejenisnya. 2. Uang pelaksanaan kegiatan dalam kota adalah uang saku. 3. Uang pelaksanaan kegiatan dalam kota dapat diberikan oleh penyelenggara sepanjang: a. Pelaksanaan Kegiatan lebih dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja. b. Dilengkapi Surat Perintah Tugas melaksanakan kegiatan oleh Pejabat Berwenang. 4. Uang pelaksanaan kegiatan dalam kota adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.16 Keputusan Gubernur ini. Q. Uang Saku Pemeriksaan Dalam Kota : 1. Uang saku pemeriksaan dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam kota dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; 2. Terhadap APIP tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan makanan minuman lembur;

10

3. Uang saku pemeriksaan dalam kota adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I.17 Keputusan Gubernur ini. R. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas 1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, adalah Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah, Satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota dalam Provinsi, Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan, Satuan biaya Tiket Pesawat perjalanan dinas dalam negeri (pp), dan Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang. 2. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan Bukti pengeluaran yang Sah. 3. Tata cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, serta Pegawai Tidak Tetap. 4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, khusus digunakan apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas diserahkan kepada pihak ketiga. 5. Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut pada lampiran I.18, I.21 Keputusan Gubernur ini. S. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri. 2. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah dan real (at cost). 3. Satuan biaya penginapan menggunakan standard maksimal seperti tercantum pada lampiran I.19 Keputusan Gubernur ini. T. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan 1. Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat Negara, Pejabat Eselon 1, dan pejabat eselon 2 yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara mengenai perjalanan dinas dalam negeri. 11

2. Satuan biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran I.20 Keputusan Gubernur ini. U. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang 1. Satuan Biaya Pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. 2. Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat Negara/Pegawai ASN yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan,, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan. 3. Satuan biaya penginapan menggunakan standard maksimal seperti tercantum pada lampiran I.22 Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

:

Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016, yang berfungsi sebagai estimasi : A. Pakaian dinas/kerja/resmi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap serta pakaian khusus hari-hari tertentu dan Pakaian Pasien Rumah Sakit : 1. Tata cara pengadaan pakaian dinas/kerja/resmi beserta atributnya bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/Tenaga Kontrak dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan tambahan ketentuan sebagai berikut : a. Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja/Resmi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Serta Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu hanya dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) jenis pakaian untuk satu tahun anggaran. b. Pengadaan pakaian dinas/kerja Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/Tenaga Kontrak dipersamakan dengan pakaian dinas/kerja/resmi Pegawai Negeri Sipil. c. Pengadaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pengamanan (Pakaian Lapangan) sudah termasuk perlengkapannya berupa; Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Peluit, Kaos Kaki, Topi, dan Atribut lainnya. d. Pengadaan Baju Olahraga sudah termasuk dengan Sepatu Olahraga. 2. Pengadaan pakaian KORPRI dapat dilaksanakan untuk kemeja/blus lengan panjang termasuk Celana panjang/Rok. 12

3. Pengadaan pakaian Batik Tradisional dapat dilaksanakan untuk kemeja/blus lengan panjang termasuk Celana panjang/Rok. 4. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit. 5. Tata cara pengadaan pakaian pasien rumah sakit dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Besaran harga satuan pakaian adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.1, II.2, II.3 Keputusan Gubernur ini. B. Jasa pegawai tidak tetap : 1. Satuan biaya Jasa Pegawai Tidak Tetap diperuntukkan bagi Non pegawai Negeri yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Operator, Petugas Pengamanan, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakhti, Pengantar Surat, Koki dan Ahli gizi pada rumah dinas Pejabat Negara, dan Tenaga Teknis lainnya. 3. Jasa Pegawai Tidak Tetap dibayarkan setiap bulan, minimal mengikuti Penetapan standar Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara ditambah iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 4. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum Provinsi lebih tinggi dari satuan biaya dalam peraturan Gubernur ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui, mengacu pada ketentuan tersebut. 5. Pegawai Tidak Tetap dapat ditambahkan honorarium sebanyak satu bulan sebagai Tunjangan Hari Raya Keagamaan. 6. Besaran Jasa Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II.4 Keputusan Gubernur ini. C. Belanja bahan makanan : 1. Pengadaan bahan makanan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan: a. Rumah Dinas Pejabat Negara b. Pasien Rumah Sakit; c. Anak Asuhan (Panti); d. Lanjut Usia; e. Tuna Sosial; f. Anak Buah Kapal (aktif); g. Anak Buah Kapal (cadangan); h. Personil Tim Penanggulangan Bencana; i. Pengungsi Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/ Perang; j. Panti Rehabilitasi; k. Mahasiswa/Siswa; 13

2. Tata cara pengadaan bahan makanan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. 3. Besaran harga satuan bahan makanan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.5 Keputusan Gubernur ini. D. Kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas ; 1. Kuota Bahan Bakar Minyak/Gas dapat diberikan untuk Pemegang Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan lain yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2. Bahan Bakar Minyak/Gas dimaksud adalah; a. Pertamax dan sejenisnya; b. Solar dan sejenisnya; c. Gas dan sejenisnya; 3. Kuota Bahan Bakar Minyak/Gas dimaksud diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4. Bahan Bakar Minyak/Gas dapat diberikan melebihi kuota apabila kendaraan dinas digunakan untuk pelaksanaan tugas dalam Keadaan Luar Biasa/Keadaan Darurat. 5. Keadaan Luar Biasa/Keadaan Darurat dimaksud adalah: a. Tugas Penanggulangan Bencana alam. b. Tugas Penanggulangan Bencana sosial. c. Penyelenggaraan Acara Kenegaraan. d. Penyelenggaraan Acara-acara Berskala Nasional dan Internasional. 6. Kuota Bahan Bakar Minyak/Gas untuk Pemegang Kendaraan Dinas Jabatan dihitung per bulan sesuai dengan jumlah hari kerja. 7. Kuota Bahan Bakar Minyak/Gas untuk Pemegang Kendaraan Dinas Operasional diberikan dalam rangka perawatan mesin kendaraan pada hari kerja sebesar masing-masing 5 liter (hanya untuk perawatan mesin). 8. Besaran Kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.6 Keputusan Gubernur ini. E. Belanja Sewa Kendaraan, Sewa Tenda, Sewa Air Conditioner (AC) dan Sewa Sound System : 1. Belanja Sewa Kendaraan diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas operasional penunjang pelaksanaan tugas dimaksud. 2. Pelaksanaan sewa kendaraan ditetapkan dengan Surat Perintah PA/KPA. 3. Pelaksanaan sewa kendaraan harian diberlakukan apabila pemakaian kendaraan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

14

4. Pelaksanaan sewa kendaraan selama 30 (tiga puluh) hari dan/atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari menggunakan tarif sewa bulanan. 5. Tipe dan jenis kendaraan sewa terdiri dari: a. Sedan; d. Box/Truk; b. Station Wagon; e. Bus c. Pick Up ; f. Mobil Mewah 6. Dalam hal Mobil Mewah, diperuntukan bagi Tamu VVIP. 7. Harga sewa harian kendaraan sudah termasuk harga beli bahan bakar, gaji/upah serta biaya operasional pengemudi. 8. Harga sewa bulanan kendaraan tidak termasuk harga beli bahan bakar, gaji/upah serta biaya operasional pengemudi. 9. Belanja Sewa Tenda diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan. 10. Pelaksanaan sewa tenda ditetapkan dengan Surat Perintah PA/KPA. 11. Tipe dan jenis tenda berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan. 12. Belanja Sewa Air Conditioner (AC) dan Sound System diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, yang secara nyata dibutuhkan penggunaan Air Conditioner (AC) dan Sound System . 13. Sewa Air Conditioner (AC) dan Sound System ditetapkan dengan Surat Perintah PA/KPA. 14. Tipe dan Jumlah Air Conditioner (AC) serta Sound System berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan. 15. Besaran harga sewa kendaraan dan sewa tenda, sewa Air Conditioner (AC) dan Sound System adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.7, II.8, II.9, II.10 Keputusan Gubernur ini. F. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural : 1. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural adalah satuan biaya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Diklat Pimpinan/Struktural. 2. Satuan biaya Diklat Pimpinan/Struktural ini dikhususkan bagi Instansi yang ditugaskan untuk melaksanakan Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Satuan Biaya DIKLAT Pimpinan/Struktural sebagaimana dimaksud pasal 34, digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Diklat penjenjangan Pejabat/Pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. 4. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas. 5. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Satuan biaya Diklat pimpinan/ struktural adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.11 Keputusan Gubernur ini. 15

7. Satuan Biaya Prajabatan digunakan untuk kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil. 8. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan. 9. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Satuan biaya Prajabatan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.12 Keputusan Gubernur ini. G. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1. Belanja makanan dan minuman diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2. Pelaksanaan belanja makanan dan minuman ditetapkan dengan Surat Perintah PA/KPA. 3. Tata cara pengadaan belanja makanan dan minuman dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. 4. Jenis makanan dan minuman terdiri dari: a. Table Manner; b. Prasmanan Makan; c. Prasmanan Snack; d. Makanan Kotak; e. Snack Kotak. 5. Jenis makanan dan minuman Table Manner diberlakukan untuk tamu VVIP dan VIP. 6. Jenis makanan dan minuman Prasmanan dan Makanan Kotak diberlakukan pada kegiatan rapat-rapat. 7. Jenis makanan dan minuman Snack Kotak diberikan untuk paling banyak 2 (dua) kali dalam satu hari. 8. Besaran harga satuan belanja makanan dan minuman adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.13 Keputusan Gubernur ini. H. Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan : 1. Sewa Ruangan Pertemuan adalah sewa ruangan yang digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya di luar kantor. 2. Ruangan pertemuan terdiri dari: a. Ruangan besar dalam Hotel dan/atau gedung pertemuan dengan kapasitas di atas 100 orang. b. Ruangan sedang dalam Hotel dan/atau gedung pertemuan dengan kapasitas antara 51 s/d 100 orang. c. Ruangan kecil dalam Hotel dan/atau gedung pertemuan dengan kapasitas s/d 50 orang. 3. Satuan biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan sudah termasuk meja, kursi, sound system , dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya. 4. Besaran harga satuan biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.14 Keputusan Gubernur ini. 16

I. Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor : 1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor adalah pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. 2. Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor terdiri dari: a. Paket Full Board yang merupakan paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam (termasuk sarapan pagi), Makan 2 (dua) kali, Snack 2(dua) kali, Audiovisual , Podium, Flip Chart , White Board , Alat Tulis, Air Mineral dan Permen. b. Paket Full Day merupakan paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, Snack 2 (dua) kali, Audiovisual, Podium , Flip Chart, White Board , Alat Tulis, Air Mineral dan Permen. c. Paket Half Day merupakan paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari (minimal 5 jam). Komponen biaya mencakup makan 1 (satu) kali (siang), Snack 1 (satu) kali, Audiovisual, Podium , Flip Chart, White Board , Alat Tulis, Air Mineral dan Permen. 3. Kegiatan yang diselenggarakan secara full board dapat dilaksanakan di dalam kota maupun di luar kota. 4. Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor dilaksanakan untuk kegiatan yang bersifat Nasional maupun Internasional. 5. Besaran harga satuan Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.15 Keputusan Gubernur ini. J. Biaya Pemulangan dan Penguburan Jenasah keluarga tidak mampu : 1. Biaya Pemulangan dan Penguburan jenasah yang berlatar belakang keluarga tidak mampu dikhususkan untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam pelayanan masyarakat di bidang kesehatan (Rumah Sakit) dan bidang sosial (Panti Jompo, Panti Asuhan/Balai Penyantunan Anak dan Remaja serta Penanggulangan Bencana). 2. Yang dimaksud dengan kejadian tidak terduga tersebut adalah wafat/tewasnya Pasien/Warga asuhan/Korban Bencana. 3. Penentuan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Keterangan dari Pejabat berwenang serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa.

17

4. Untuk Biaya pemulasaran (sudah termasuk obat pengawet, peti jenasah/kain kafan, pakaian dan asesoris lainnya) 5. Biaya angkut dari tempat kejadian sampai ke pemakaman adalah mengacu pada harga riil (at cost). 6. Biaya pemulangan dan penguburan Pasien tidak mampu adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II.16 Keputusan Gubernur ini. KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 11 September 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara; 3. Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

18

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR : 205 TAHUN 2015 TENTANG : 11 September 2015 STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH SULAWESI UTARA TAHUN 2016

PROVINSI

STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI No.

URAIAN

SATUAN

HARGA SATUAN

KET

OJ Rp2 1.

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN a.

Pejabat Penatausahaan Keuangan : 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 J uta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar 11.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

Rp 500.000 Rp 600.000 Rp 700.000 Rp 800.000 Rp 850.000 Rp 1.000.000 Rp 1.300.000 Rp 1.550.000 Rp 1.800.000 Rp 2.075.000 Rp 2.475.000

Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar : 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 J uta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar 11.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar


Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

250.000 275.000 300.000 350.000 400.000 450.000 525.000 575.000 650.000 700.000 800.000

c. Atasan Langsung Bendahara 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 J uta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar 11.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar


Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

450.000 550.000 650.000 750.000 775.000 975.000 1.250.000 1.500.000 1.775.000 2.000.000 2.390.000

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

Rp 420.000 Rp 500.000 Rp 570.000 Rp 670.000 Rp 770.000 Rp 860.000 Rp 1.090.000

b.

d.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu: 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 J uta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar

00

8. 9. 10. 11.

2.

Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

Rp Rp Rp Rp

e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu: 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 J uta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 10.Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 11.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar 12.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar 13.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

f. Pembantu Bendahara : 1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 J uta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar 11.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar


Rp. 300.000 Rp. 310.000 Rp. 430.000 Rp. 500.000 Rp. 570.000 Rp. 640.000 Rp. 810.000 Rp. 980.000 Rp. 1.150.000 Rp. 1.330.000 Rp. 1.580.000

Honorarium Satuan Pengelola Barang Milik Daerah Atasan Langsung Pengurus/Penyimpan Barang :

1. Nilai Aset Tetap s/d Rp. 500 Juta 2. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar 3. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 10 Miliar 4. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar 5. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar 6. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 100 miliar Pengurus/Penyimpan Barang :

1. Nilai Perolehan Aset Tetap s/d Rp. 500 Juta 2. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar 3. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 10 Miliar 4. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar 5. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar 6. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 100 miliar

1.320.000 1.550.000 1.780.000 2.120.000

340.000 420.000 500.000 570.000 730.000 880.000 1.030.000 1.260.000 1.490.000 1.720.000 1.950.000 2.260.000 2.560.000

Orang/Bulan Orang/Bulan

900.000 950.000

Orang/Bulan

1.000.000

Orang/Bulan

1.050.000

Orang/Bulan

1.100.000

Orang/Bulan

1.150.000


850.000 900.000

Orang/Bulan

950.000

Orang/Bulan

1.000.000

Orang/Bulan

1.050.000

Orang/Bulan

1.100.000

Perekayasa an OR Rp8.000 OH Rp80.000 6.000.000 4.1111111 11122500. 000 2.500.000

1.700.000 1.400.000 900.000 1.

(2013

3.

Honorarium Pejabat /Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : a. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : b.

) Orang/Bulan

680.000

Orang/Paket Orang/Paket

680.000 850.000

Orang/Paket

1.020.000

Orang/Paket

1.270.000

Orang/Paket

1.520.000

Orang/Paket

1.780.000

Orang/Paket

2.120.000

Orang/Paket

2.450.000

Orang/Paket

2.790.000

Orang/Paket

3.130.000

Orang/Paket

3.580.000


760.000 760.000

Orang/Paket

920.000

Orang/Paket

1.140.000

Orang/Paket

1.370.000

Orang/Paket

1.600.000

Orang/Paket

1.910.000

Orang/Paket

2.210.000

Orang/Paket

2.520.000

Orang/Paket

2.820.000

Orang/Paket

3.250.000


450.000 450.000


450.000 480.000

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ULP (Konstruksi)

1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar 11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar c. Panitia Pengadaan Barang ULP (Non Konstruksi)

1. Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar 11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar d. Panitia Pengadaan Jasa ULP (Non Konstruksi/Jasa Konsultansi)

1. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 jt 2. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 Juta 3. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 Juta 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta

5. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar 11. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 12. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 13. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 14. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar

Orang/Paket

600.000

Orang/Paket

720.000

Orang/Paket

910.000

Orang/Paket

1.070.000

Orang/Paket

1.270.000

Orang/Paket

1.500.000

Orang/Paket

1.750.000

Orang/Paket

1.990.000


2.230.000 2.560.000


1.000.000 750.000


510.000 610.000


700.000 900.000

Orang/Bulan

1.100.000


1.300.000 1.550.000

Orang/Bulan

1.850.000

Orang/Bulan

2.100.000

Orang/Bulan

2.400.000

Orang/Bulan

2.800.000

Orang/Bulan

420.000


420.000 520.000

Orang/paket

620.000

Orang/Paket

770.000

Orang/Paket

910.000

Orang/Paket

1.060.000

e. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)

1. Ketua ULP 2. Sekretaris/Staf pendukung 4.

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen :

1. 2.

Nilai pagu dana sd. Rp. 250 Juta Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta 3. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar 4. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar 5. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar 6. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar 7. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar 11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar 5.

Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa: a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan b.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nilai pagu dana sd. Rp. 200 Juta Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 miliar Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar

7.

Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar 8. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar 9. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar 10. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar 11. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd. Rp. 250 miliar 12. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd. Rp. 500 miliar 13. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd. Rp. 750 miliar 14. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd. Rp. 1 triliun 15. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun 6.

Honorarium kelebihan jam Peneliti

7.

Peneliti Pertama Peneliti Muda Peneliti Madya Peneliti Utama

Gol. IIIa - IIIb Gol. IIIc - IIId Gol. IVa - IVb Gol. IVc - IVd

Honorarium Tenaga Ahli, Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD, Ajudan, Staf Khusus Bidang Kerohanian dan Pengawalan/Security, :

- Tenaga Ahli - Sespri Gubernur - Sespri Wkl. Gubernur - Sespri Ketua DPRD - Ajudan - Pengawalan/Security - Staf Khusus Bidang Kerohanian 8.

) JasPenceramah/Penyaji/Narasumber,Pendamp ing Narasumber, Moderator/Notulen,Master Of Ceremonies (MC), Pada Kegiatan Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Deseminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Rapat Kerja, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Focus Group Discussion, Seminar,, A.1. Penceramah/Penyaji/ Narasumber:

- Tokoh/Pakar Tingkat Nasional/Internasional - Eselon I/Pejabat Negara - Eselon II/Guru Besar/ Tenaga Ahli/ Profesional/Tokoh/Pakar Tingkat Wilayah - Eselon III/Dosen S3 (Peiabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan) - Eselon IV/Dosen S2 A.2. Moderator A.3. Notulen A.4. MC ) Honorarium Pengajar, Instruktur, Pembantu Intruktur dan Pengamat kelas pada Kegiatan Diklat, Pelatihan, Kursus

Orang/Paket

1.260.000

Orang/Paket

1.450.000

Orang/Paket

1.650.000

Orang/Paket

1.840.000

Orang/Paket

2.100.000

Orang/Paket

2.370.000

Orang/Paket

2.630.000

Orang/Paket

2.890.000

Orang/Paket

3.250.000

Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam

25.000 40.000 50.000 60.000

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

4.500.000 6.000.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 2.500.000 3.500.000

Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam

2.000.000 1.500.000 1.000.000

Orang/Jam

900.000

Orang/Jam

700.000

Orang/Materi*) Orang/Hari Orang/Kegiatan

300.000 300.000 300.000

1)

Fungsional diluar Satker:

2) 3)

Pengajar diluar Satker (PNS) Fungsional didalam Satker:

4) 5) 6) 7) 9.

Utama Madya Muda Pertama

Pengajar didalam Satker (PNS) Instruktur Pembantu Instruktur Pengamat kelas

Honorarium Penjaga Stand dan Tenaga Keamanan Stand Pada Kegiatan Pameran

1) 2) 10.

Utama Madya Muda Pertama

Penjaga Stand Tenaga Keamanan

Orang/Jampel Orang/Jampel Orang/Jampel Orang/jampel Orang/Jampel

500.000 400.000 300.000 200.000 300.000

Orang/Jampel Orang/Jampel Orang/Jampel Orang/Jampel Orang/Jampel Orang/Jampel Orang/Jampel Orang/Jampel

500.000 400.000 300.000 200.000 200.000 75.000 50.000 30.000

Orang/Hari Orang/Hari

500.000 200.000

Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan di Daerah : 1) Yang ditetapkan oleh Gubernur/yang disetarakan :

a) b) c) d) e) f)

Pengarah Penanggung jawab Koordinator/Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan

1.500.000 1.250.000 1.000.000 850.000 750.000 750.000

Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan

1.000.000 900.000 750.000 650.000 550.000 550.000

Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan

650.000 550.000 550.000

Orang/bulan Orang/bulan Orang/minggu Orang/minggu Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan

3.000.000 1.000.000 750.000 250.000 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000 1.500.000 3.000.000

2) Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I:

a) b) c) d) e) f)

Pengarah Penanggung jawab Koordinator/Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

3) Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur, Eselon I dan PA:

1) Ketua 2) Sekretaris 3) Anggota 11.

Honorarium Jasa Pelatih, Atlet, Wasit, Hakim Garis, Scoring Board, Ball Boys dan Juri

1) Pelatih 2) Atlet 3) Pelatih 4) Atlet 5) Wasit 6) Hakim garis 7) Petugas Papan Skor (Scoaring Board) 8) Ball Boys

9)

Juri

10) Juri/Wasit Tingkat Nasional

12.

Vakasi Dan Honorarium Pelaksana Ujian a. Vakasi :

1. Pendidikan Dasar a. Pemeriksaan Hasil Ujian

Siswa/Mata Ujian

5.000

2. Pendidikan Menengah a. Pemeriksaan Hasil Ujian

Siswa/Mata Ujian

7.000

b. Honorarium Penyelenggara Ujian

1. Pendidikan Dasar a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b.

Pengawas Ujian

2. Pendidikan Menengah a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b. 13.

Pengawas Ujian

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi a. Honorarium Tim Pengelola Website

1.Penanggung Jawab 2.Redaktur 3.Editor 4.Web Admininstrator 5. Web Developer

6. Pembuat Artikel 7. Penerjemah b.

Honorarium Satuan Tugas Pengelola Sistem Teknologi informasi 2. Administrator

3. Supervisor 4. Operator 5. Teknisi 14.

Jasa Rohaniwan :

15.

Kerja Lembur, Pemberian Uang Lembur Bagi PNS/ Non PNS Uang lembur : a) Golongan I b) Golongan II c) Golongan III d) Golongan IV

16.

Uang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Kota

-Uang Harian -Uang Saku Pelaksana 17.

Uang Saku Pemeriksaan Dalam Kota

Uang Harian Pemeriksa

Naskah/ Pelajaran OH Naskah/ Pelajaran OH Naskah/ Pelajaran OH Naskah/ Pelajaran OH

Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Halaman 1500 karakter Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

150.000 240.000 190.000 270.000

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 100.000 100.000 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

Orang/Kegiatan

750.000

Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam

10.000 13.000 17.000 20.000


150.000 150.000

Orang/Hari

200.000

18. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS I.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

II.

PROVINSI ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

SATUAN O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H

TINGKAT A1 1.193.000 1.211.000 1.193.000 1.211.000 1.211.000 1.193.000 1.193.000 1.229.000 1.211.000 1.211.000 1.193.000 1.319.000 1.500.000 1.211.000 1.301.000 1.283.000 1.410.000 1.337.000 1.301.000 1.211.000 1.193.000 1.211.000 1.319.000 1.211.000 1.211.000 1.193.000 1.319.000 1.211.000 1.229.000 1.193.000 1.211.000 1.590.000 1.410.000

TINGKAT A2 767.000 781.000 767.000 781.000 781.000 767.000 767.000 794.000 781.000 781.000 767.000 863.000 1.000.000 781.000 849.000 836.000 931.000 877.000 849.000 781.000 767.000 781.000 863.000 781.000 781.000 767.000 863.000 781.000 794.000 767.000 781.000 1.068.000 931.000

TINGKAT B 657.000 671.000 657.000 671.000 671.000 657.000 657.000 686.000 671.000 671.000 657.000 757.000 900.000 671.000 743.000 729.000 829.000 771.000 743.000 671.000 657.000 671.000 757.000 671.000 671.000 657.000 757.000 671.000 686.000 657.00 671.000 971.000 829.000

(dalam rupiah) TINGKAT C TINGKAT D 543.000 423.000 558.000 440.000 543.000 423.000 558.000 440.000 558.000 440.000 543.000 423.000 543.000 423.000 574.000 456.000 558.000 440.000 558.000 440.000 543.000 423.000 649.000 537.000 800.000 700.000 558.000 440.000 634.000 521.000 619.000 505.000 725.000 619.000 664.000 553.000 634.000 521.000 558.000 440.000 543.000 423.000 558.000 440.000 649.000 537.000 558.000 440.000 558.000 440.000 543.000 423.000 649.000 537.000 558.000 440.000 574.000 456.000 543.000 423.000 558.000 440.000 875.000 781.000 725.000 619.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI (dalam rupiah)

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KABUPATEN / KOTA BITUNG TOMOHON MINAHASA MINAHASA UTARA MINAHASA TENGGARA MINAHASA SELATAN BOLAANG MONGONDOW BOLAANG MONGONDOW UTARA BOLAANG MONGONDOW TIMUR BOLAANG MONGONDOW SELATAN

SATUAN O/H O/H O/H O/H O/H O/H O/H

TINGKAT A1 350.000 350.000 350.000 350.000 400.000 400.000 400.000

TINGKAT A2 300.000 300.000 300.000 300.000 380.000 350.000 380.000

TINGKAT B 260.000 260.000 260.000 260.000 360.000 310.000 360.000

TINGKAT C 225.000 225.000 225.000 225.000 320.000 280.000 330.000

TINGKAT D 150.000 150.000 150.000 150.000 175.000 175.000 225.000

O/H

550.000

500.000

470.000

450.000

225.000

O/H

400.000

380.000

360.000

330.000

225.000

O/H

500.000

350.000

460.000

420.000

225.000

11. 12. 13. 14. 15

KOTAMOBAGU KEPULAUAN SITARO KEPULAUAN SANGIHE KEPULAUAN TALAUD KOTA MANADO

O/H O/H O/H O/H O/H

400.000 550.000 570.000 650.000 450.000

380.000 500.000 550.000 600.000 400.000

360.000 470.000 520.000 570.000 370.000

330.000 350.000 440.000 480.000 350.000

225.000 325.000 375.000 425.000 300.000

Keterangan: 1) Biaya Uang Harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT yang pemanfaatannya untuk; uang makan, uang transpor lokal, serta uang saku. 2) Biaya Uang Harian dalam tabel ini berlaku juga untuk Perjalanan Dinas Pindah, dengan ketentuan hanya diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) hari. 3) Selain keluarga yang sah, bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan III atau pejabat eselon IV diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang dan diberikan uang harian sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I. 4) Biaya Uang Harian dalam Tabel ini adalah batas tertinggi. 19. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

I.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (dalam rupiah)

No.

PROVINSI

SATUAN

TARIF HOTEL TINGKAT A1

TINGKAT A2

TINGKAT B

TINGKAT C

TINGKAT D

1.

ACEH

O/H

4.420.000

1.308.000

1.080.000

410.000

340.000

2.

SUMATERA UTARA

O/H

4.960.000

1.030.000

650.000

470.000

310.000

3.

RIAU

O/H

3.450.000

1.075.000

720.000

450.000

380.000

4.

KEPULAUAN RIAU

O/H

3.410.000

930.000

650.000

380.000

280.000

5.

JAMBI

O/H

4.000.000

1.030.000

589.000

370.000

290.000

6.

SUMATERA BARAT

O/H

4.240.000

1.030.000

800.000

460.000

336.000

7.

SUMATERA SELATAN

O/H

4.500.000

1.000.000

591.000

429.000

280.000

8.

LAMPUNG

O/H

3.960.000

1.152.000

770.000

374.000

356.000

9.

BENGKULU

O/H

1.300.000

790.000

580.000

570.000

510.000

10.

BANGKA BELITUNG

O/H

2.400.000

1.030.000

600.000

451.000

300.000

11.

BANTEN

O/H

3.250.000

1.430.000

920.000

450.000

375.000

12.

JAWA BARAT

O/H

3.250.000

1.470.000

830.000

460.000

390.000

13.

D.K.I. JAKARTA

O/H

8.720.000

2.000.000

1.250.000

800.000

600.000

14.

JAWA TENGAH

O/H

4.050.000

1.452.000

750.000

450.000

350.000

15.

D.I. YOGYAKARTA

O/H

4.620.000

1.248.000

670.000

528.000

359.000

16.

JAWA TIMUR

O/H

4.400.000

1.152.000

768.000

390.000

280.000

17.

BALI

O/H

4.510.000

1.810.000

1.220.000

904.000

658.000

18.

NUSA TENGGARA BARAT

O/H

3.056.000

1.082.000

550.000

540.000

360.000

19.

NUSA TENGGARA TIMUR

O/H

3.000.000

1.000.000

661.000

470.000

400.000

20.

KALIMANTAN BARAT

O/H

2.400.000

1.130.000

740.000

430.000

318.000

21.

KALIMANTAN TENGAH

O/H

3.000.000

1.350.000

750.000

440.000

408.000

22.

KALIMANTAN SELATAN

O/H

4.250.000

1.420.000

770.000

500.000

379.000

23.

KALIMANTAN TIMUR

O/H

4.000.000

1.458.000

750.000

550.000

450.000

24.

SULAWESI UTARA

O/H

3.200.000

1.415.000

640.000

500.000

290.000

25.

GORONTALO

O/H

1.320.000

1.010.000

910.000

410.000

240.000

26.

SULAWESI BARAT

O/H

1.260.000

1.030.000

910.000

400.000

360.000

27.

SULAWESI SELATAN

O/H

4.820.000

1.000.000

853.000

495.000

371.000

28.

SULAWESI TENGAH

O/H

2.030.000

1.040.000

524.000

400.000

330.000

29.

SULAWESI TENGGARA

O/H

1.850.000

1.070.000

716.000

450.000

420.000

30.

MALUKU

O/H

3.000.000

1.030.000

680.000

412.000

280.000

31.

MALUKU UTARA

O/H

3.110.000

1.512.000

600.000

420.000

380.000

32.

PAPUA

O/H

2.850.000

1.260.000

720.000

460.000

380.000

33.

PAPUA BARAT

O/H

4.500.000

1.260.000

900.000

400.000

370.000

II.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI (dalam rupiah) TARIF HOTEL No

KABUPATEN / KOTA

SATUAN

1.

BITUNG

O/H

2.

TOMOHON

O/H

3.

MINAHASA

O/H

4.

MINAHASA SELATAN

O/H

5.

MINAHASA UTARA

O/H

6.

MINAHASA TENGGARA

O/H

7.

BOLAANG MONGONDOW

8.

PEJABAT NEGARA /PEJABAT ESELON I

PEJABAT NEGARA LAINNYA /PEJABAT ESELON II

PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV

PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III

GOLONGAN I/II

2,249,000

1.091.000

450,000

386,000

240,000

1,816,000

882.000

364,000

312,000

194,000

2,249,000

1.091.000

450,000

386,000

240,000

1,816,000

882.000

364,000

312,000

194,000

3,114,000

1.511.000

623,000

534,000

333,000

2,681,000

1.301.000

537,000

460,000

287,000

O/H

3,114,000

1.511.000

623,000

534,000

333,000

BOLAANG MONGONDOW UTARA

O/H

4,065,000

1.972.000

813,000

696,000

434,000

9.

BOLAANG MONGONDOW TIMUR

O/H

3,114,000

1.511.000

623,000

534,000

333,000

10.

BOLAANG MONGONDOW SELATAN

O/H

3,978,000

1.930.000

796,000

683,000

425,000

11.

KOTAMOBAGU

O/H

3,114,000

1.511.000

623,000

534,000

333,000

12.

KEPULAUAN SITARO

O/H

4,065,000

1.972.000

813,000

696,000

434,000

13.

KEPULAUAN SANGIHE

O/H

4,497,000

2.182.000

890,000

772,000

481,000

14.

KEPULAUAN TALAUD

O/H

4,930,000

2.392.000

986,000

846,000

527,000

15.

KOTA MANADO

O/H

3.200.000

1.553.000

640.000

549.000

342.000

Keterangan: 1) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara riil. 2) Satuan Biaya Penginapan dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi yang menjadi dasar untuk melaksanakan pembayaran panjar kepada Pelaksana SPPD. 3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dalam Tabel ini.

20.

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS JABATAN

(dalam rupiah)

PELAKSANA SPPD

SATUAN

UANG REPRESENTASI

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD serta Pejabat Eselon I

Orang/Hari

250.000

2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD

Orang/Hari

200.000

Keterangan: 1) Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara lumpsum. 2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi.

21. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

KOTA ASAL JAKARTA BALIKPAPAN BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BATAM BIAK DENPASAR JAMBI JAYAPURA JOGJAKARTA KUPANG MAKASSAR MALANG MATARAM PANGKAL PINANG MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO

TUJUAN MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA

SATUAN BIAYA TIKET BISNIS EKONOMI 10.824.000 5.102.000 15.702.000 7.295.000 15.798.000 7.926.000 11.199.000 5.305.000 13.413.000 6.482.000 11.734.000 6.353.000 7.851.000 4.278.000 12.707.000 6.097.000 22.109.000 11.263.000 10.536.000 5.722.000 11.648.000 6.140.000 5.327.000 2.909.000 13.167.000 6.311.000 8.717.000 4.738.000 12.097.000 5.808.000 15.552.000 7.316.000 14.012.000 6.546.000 12.504.000 5.926.000 14.055.000 6.599.000 12.953.000 6.396.000 12.504.000 5.851.000 12.504.000 5.990.000 9.937.000 5.262.000 16.183.000 8.995.000

22. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

(dalam rupiah)

GOLONGAN PELAKSANA SPPD URAIAN / TUJUAN

GOLONGAN IV

GOLONGAN III

GOLONGAN II

GOLONGAN I

1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

3. Pegawai yang tidak berkeluarga

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Keterangan: 1) Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang diberikan kepada Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Pindah. 2) Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dibayarkan secara lumpsum . 3) Satuan Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

LAMPIRAN II

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SULAW4SI UTARA NOMOR : 205 TAHUN 2015 TENTANG : 11 September 2015 STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERI NTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016

STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No. 1.

URAIAN Pakaian Dinas/Kerja/Resmi PNS dan Pegawai Tidak Tetap serta Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu; Pakaian Dinas/Kerja/Resmi :

1) Pakaian Dinas Harian pegawai/ perawat (termasuk atribut) 2) Pakaian Dinas Lapangan (termasuk atribut) 3) Pakaian Sipil Harian a. Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Pejabat Es. I Provinsi Sulawesi Utara b. Anggota DPRD dan Pejabat Es. II c. Eselon III, IV 4) Pakaian Sipil Resmi a. Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Pejabat Es. I Provinsi Sulawesi Utara b. Anggota DPRD dan Pejabat Es. II c. Eselon III, IV 5) Pakaian Sipil Lengkap: a. Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Pejabat Es. I Provinsi Sulawesi Utara b. Anggota DPRD dan Pejabat Es. II c. Pejabat Eselon III d. Pejabat Eselon IV 6) Pakaian Dinas Dokter / Perawat 7) Pakaian Sopir/Pesuruh 2.

Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu :

1) 2) 3) 4)

3.

SATUAN

HARGA SATUAN (Rp) /KUANTITAS

Pakaian KORPRI (termasuk atribut) Pakaian Adat Daerah Pakaian Batik Tradisional Pakaian Olahraga (sudah termasuk sepatu olahraga)

Pakaian Pasien Rumah Sakit :

1) Pasien Rumah Sakit Umum 2) Pasien Rumah Sakit Kejiwaan

Orang/Stel

650.000

Orang/Stel

950.000

Orang/Stel

4.000.000

Orang/Stel Orang/Stel

3.500.000 1.000.000

Orang/Stel

5.000.000


4.500.000 1.500.000

Orang/Stel

7.000.000

Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel

5.000.000 3.000.000 2.500.000


750.000 500.000

Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel

550.000 650.000 550.000 750.000


250.000 300.000

KET.

4.

Jasa Pegawai Tidak Tetap :

1) Tenaga Operator 2) Satpam dan Pengemudi 3) Petugas kebersihan dan Pramubakti 4) Pengantar Surat 5) Tenaga Teknis 6) Koki rumah dinas pejabat Negara 7) Ahli Gizi rumah dinas pejabat Negara 5.

Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/Bulan

3.000.000 3.000.000

Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

65.000 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 35.000 40.000 40.000


40.000 40.000

Pertamax dan sejenisnya : 1. Kapasitas Silinder lebih dari 2.700 cc 2. Kapasitas Silinder sd. 2.700 cc 3. Kapasitas Silinder sd. 2.500 cc 4. Kapasitas Silinder sd. 2.200 cc 5. Kapasitas Silinder sd. 2.000 cc 6. Kapasitas Silinder sd. 1.800 cc 7. Kapasitas Silinder sd. 1.600 cc 8. Kapasitas Silinder sd. 1.300 cc 9. Kapasitas Silinder sd. 1.000 cc 10. Kapasitas Silinder sd. 750 cc 11. Kapasitas Silinder sd. 500 cc 12. Kapasitas Silinder sd. 250 cc 13. Kapasitas Silinder sd. 200 cc 14. Kapasitas Silinder sd. 150 cc 15. Kapasitas Silinder sd. 125 cc

Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan Liter/Bulan

750 600 525 450 375 300 225 150 120 105 90 75 60 45 30

Solar dan sejenisnya : 1. Kapasitas Silinder lebih dari 5.000 cc 2. Kapasitas Silinder sd. 5.000 cc 3. Kapasitas Silinder sd. 4.000 cc 4. Kapasitas Silinder sd. 3.500 cc 5. Kapasitas Silinder sd. 3.000 cc 6. Kapasitas Silinder sd. 2.700 cc 7. Kapasitas Silinder sd. 2.300 cc 8. Kapasitas Silinder sd. 2.000 cc

Liter/ Bulan Liter/ Bulan Liter/ Bulan Liter/ Bulan Liter/ Bulan Liter/ Bulan Liter/ Bulan Liter/ Bulan

750 650 600 525 450 375 300 225

Belanja Bahan Makanan :

1) Rumah dinas Pejabat Negara 2) Pejabat Eselon I Provinsi Sulawesi Utara 8) Pasien Rumah Sakit 9) Anak Asuhan (Panti) 10) Lanjut Usia (Panti) 11) Tuna Sosial 12) Anak Buah Kapal (Aktif) 13) Anak Buah Kapal (Cadangan) 14) Personil Tim Penanggulangan Bencana 15) Pengungsi Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/Perang 16) Panti Rehabilitasi 17) Mahasiswa/Siswa 6.

7.

Sesuai UMP Sulut Tahun 2016

Kuota Bahan Bakar Minyak Dan Gas :

Sewa Kendaraan dan Sewa Tenda, Sewa AC, dan Sewa Sound System. Belanja Sewa Kendaraan :

Sedan

Hari/Unit Hari/Unit Hari/Unit Hari/Unit

3.500.000 2.750.000 2.500.000 2.000.000

1. Kapasitas Silinder diatas 3.500 cc 2. Kapasitas Silinder s.d 3.500 cc 3. Kapasitas Silinder s/d 3.000 cc 4. Kapasitas Silinder s/d 2.700 cc 5. Kapasitas Silinder s/d 2.500 cc 6. Kapasitas Silinder s/d 2.000 cc 7. Kapasitas Silinder s/d 1.800 cc 8. Kapasitas Silinder s/d 1.500 cc 9. Kapasitas Silinder s/d 2.000 cc 10. Kapasitas Silinder s/d 1.800 cc 11. Kapasitas Silinder s/d 1.500 cc

Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari unit/Bulan unit/Bulan unit/Bulan

5.000.000 4.500.000 3.500.000 2.500.000 1.000.000 950.000 750.000 650.000 8.500.000 6.500.000 5.500.000

Pick Up Box/Truk

Hari/Unit Hari/Unit

750.000 1.000.000

Hari/Unit Hari/Unit Hari/Unit Hari/Unit Hari/Unit Hari/Unit

3.200.000 2.750.000 2.250.000 1.900.000 1.550.000 1.250.000

Hari/Unit Hari/Unit

5.000.000 3.500.000

M2/Hari M2/Hari M2/Hari M2/Hari M2/Hari M2/Hari M2/Hari M2/Hari M2/Hari M2/Hari Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari M2/Hari Unit/Hari

45.000 35.000 25.000 20.000 35.000 25.000 17.500 15.000 15.000 12.500 500.000 1.000.000 650.000 1.200.000 150.000 50.000

Unit/Hari Unit/Hari

5.000.000 3.000.000

1. 2. 3. 4.

Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas

Silinder Silinder Silinder Silinder

lebih dari 3.000 cc lebih dari 2.700 cc lebih dari 2.400 cc s/d 2.000 cc

Station Wagon

Bus

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kapasitas diatas 45 seat Kapasitas s/d 40 seat Kapasitas s/d 35 seat Kapasitas s/d 30 seat Kapasitas s/d 25 seat Kapasitas s/d 20 seat

Mobil Mewah

1. Toyota Alphard 2. Toyota Camry 8.

Belanja Sewa Tenda

1. Tenda Dekorasi VIP (tertutup ber AC) 2. Tenda Dekorasi 3. Tenda semi dekorasi 4. Tenda Rombe Romawi /plafond VIP 5. Tenda Lingkar / Canopi dekor 6. Tenda Lingkar / Canopi semi dekor 7. Tenda Lingkar / Canopi plafond 8. Tenda Lingkar / Canopi Biasa 9. Tenda Plafond 10. Tenda Biasa 11. Tenda Kerucut / Sarnafil 12. Tenda Kerucut / Sarnafil décor 13. Tenda Kerucut / Sarnafil 14. Tenda Kerucut / Sarnafil décor 15. Tenda Ridging 16. Tenda Payung 9.

Belanja Sewa Air Conditioner (AC)

1. AC Standing 5 PK 2. AC Standing 3 PK

10.

Belanja Sewa Sound System

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11.

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 10.000 20.000 30.000

watt watt watt watt watt watt watt watt

Satuan Biaya DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL

1. Diklat Pim Tk. II 2. Diklat Pim Tk. III 3. Diklat Pim Tk. IV 12.

Satuan Biaya Pra Jabatan :

1. Golongan I dan Golongan II 2. Golongan III

13.

Table Manner VVIP Table Manner VIP Prasmanan Makan Prasmanan Snack Makanan Kotak Snack Kotak

Peserta/Angkt. Peserta/Angkt. Peserta/Angkt.

30.261.000 22.125.000 20.230.000

Peserta/Angkt. Peserta/Angkt.

4.470.000 5.545.000

Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali

400.000 175.000 85.000 20.000 55.000 20.000

Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan :

1. Ruangan besar (kapasitas antara 101 s/d 299 orang) 2. Ruangan sedang (kapasitas antara 51 s/d 100 orang) 3. Ruangan kecil (kapasitas s/d 50 orang) 4. Sewa Gedung Pertemuan (kapasitas lebih dari 300 orang) 15.

4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 14.

Paket/Hari Paket/Hari Paket/Hari Paket/Hari Paket/Hari Paket/Hari Paket/Hari Paket/Hari

Paket

9.000.000

Paket

8.000.000

Paket Paket

7.000.000 18.400.000

Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

1.116.000 425.000 263.000


1.100.000 500.000 250.000


790.000 347.000 228.000


755.000 240.000 159.000

Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor :

1. Menteri & Pejabat Setingkat Menteri a. Full Board b. Full Day c. Half Day 2. Gubernur dan Wakil Gubernur a. Full Board b. Full Day c. Half Day 3. Pejabat Eselon I dan II a. Full Board b. Full Day c. Half Day 4. Pejabat Eselon III ke bawah a. Full Board b. Full Day c. Half Day

16.

Biaya Pemulangan dan Penguburan Jenasah Keluarga tidak mampu

Pemulasaran Jenasah

Per Jenasah

3.000.000

GUBERNUR SULAWESI UTARA

S. H. SARUNDAJANG

Keputusan Gubernur Sulut tentang SBM 2016

Recommend Documents