PANCASILA PANCASILA DAN TANTANGAN IDEOLOGI RADIKAL DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN
Disusun oleh : 1) Anita Mutiara Zaki 2) Nurmia Sakinah 3) Imron Mustofa
11150170000035 11150170000013 11150170000027
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tangerang Selatan 2015 BAB I
PENDAHULUAN
Latar belakang masalah Sebagai warga negara yang baik, haruslah memiliki rasa integrasi nasional yaitu suatu sikap kepedulian terhadap sesama serta memiliki rasa persatuan yang tinggi, baik terhadap Bangsa Negara,Agama serta Keluarga. Bangsa Indonesia yang kaya dengan keragaman yang dimiliki masyarakatnya menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang plural. Masyarakat yang plural juga berpotensi dan sangat rentan kekerasa etnik, baik yang dikonstruksi secara kultural maupun politik. Sehingga masyarakat tersebut dapat mengalami disintegrasi nasional. Disamping itu, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Namun manusia juga punya etika atau moral dalam bersosial. Berbicara tentang manusia dan makhluk sosial kita sebagai bangsa Indonesia memiliki dasar Negara yaitu Pancasila. Pancasila yang merupakan pedoman bagi bangsa yang harus di jalankan. Tentu saja, banyak hambatan dalam penerapan pancasila dengan berjalannya ideologi pancasila di Indonesia. Di antaranya adalah banyaknya gerakan-gerakan yang berlawanan dengan nilai-nilai pancasila seperti radikalisme. Rumusan Masalah Dalam makalah ini akan diungkapkan tentang 1. Pengertian Integritas dan Disintegritas dalam konteks ke-Indonesi aan 2. Menjelaskan pancasila dan tantangan ideologi radikal dalam konteks ke-Indonesiaan
Tujuan dan Manfaat 1.
Untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila.
2.
Untuk memperoleh pengetahuan.
BAB II PEMBAHASAN
A. Integritas dan Disintegritas Nasional 1) Integritas
Pengertian Integritas Nasional
Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “Integrasi” dan “Nasional”. Integrasi berasal dari bahas inggris, Integrate artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. 1.
Secara Politis
Integrasi secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. 2.
Secara Antropologis
Integrasi secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Dr. Nazaruddin Sjamsuddin integritas integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizonntal.
Integrasi masyarakat dalam negara dapat tercapai apabila :
a. Terciptanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai social tertentu yang bersifat fundamental dan krusial. b. Sebagian besar anggotanya terhimpun dalam berbagai unit sosial yang saling mengawasi dalam aspek-aspek sosia yang potensial. c. Terjadinya saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok social yang terhimpun didalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara menyeluruh.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional: 1. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan SARA dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. 2.
Adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing
3. Adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing 4. Mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya 5. Bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 6. Menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional.
Fungsi pancasila dalam Integrasi Nasional 1. Sila Pertama Mewajibkan kita untuk mengakui dan memuliakan Tuhan sebagai pencipta baik dalam hati maupun perbuatan. 2. Sila Kedua Mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki matabat mulia dan hak serta kewajiban asasi. 3. Sila Ketiga Mewajibkan kita untuk mencintai tanah air bangsa dan negara Indonesia. 4. Sila Keempat
Mewajibkan kita untuk turut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan sesuai dengan kedudukan masing-masing. 5. Sila Kelima Mewajibkan kita memberi sumbangan sesuai dengan kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan. 2) Disintegrasi
Pengertian Disintegrasi
Disintegrasi berasal dari kata dis = tidak dan integrasi = menyatu/ penyatuan. Disintegrasi adalah peristiwa terpecahnya/lepasnya suatu bagian/ wilayah dari suatunegara dan berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Disintegrasi memiliki makna yang hampir sama dengan kata separatism, tapi separatisme lebih ditujukan kepada gerakan pemberontakan suatu wilayah untuk melepaskan diri dari kesatuan sebuah Negara.
Bahaya Disintegrasi Bangsa
Potensi disintegrasi bangsa di Indonesia sangatlah besar hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang kompleks yang terjadi dan apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan berdampak pada meningkatnya konflik. Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulanginya sampai pada akar permasalahannya secara tuntas makaakan menjadi problem yang berkepanjangan. Nasionalisme yang melambangkan jati diri bangsa Indonesisa yang selama ini demikian kukuh, kini mulai memperlihatkan keruntuhan. Asas persamaan digerogoti oleh ketidakadilan pengalokasian kekayaan yang tidak berimbang antara pusat dan daerah selama ini. Menurut Aristoteles, persoalan asas kesejahteraan yang terlalu diumbar, merupakan salah satu sebab ancaman disintegrasi bangsa, di samping instabilitas yang diakibatkan oleh para pelaku politik yang tidak lagi bersikapnetral. Meskipun barangkali filosof politik klasik Aristoteles dianggap usang, namun bila dlihat dalam konteks masa kini, orientasinya tetap bisa dijadikan sebagai acuan. Paling tidak untuk melihat sebab-sebab
munculnya disintegrasi bangsa. Maka menyikapi berbagai kasus dan tuntutan yang mengemuka dari berbagai daerah sudah barang tentu diperlukan konsekuensi politik dan legitimasi bukan janji-janji sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan.
Cara Menanggulangi Disintegrasi Bangsa 1. Dari hasil analisis diperlukan suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil, diperlukan pula tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat guna memperkukuh integrasi nasional antara lain : 2. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu. 3. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. 4. Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma (nilai-nilai Pancasila) yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh bangsa dan negara ini dalam upaya untuk bangkit kembali dari Disintegrasi bangsa, yaitu : 1. Pancasila dan UUD1945 harus digemakan lagi sampai ke rakyat yang paling bawah, dalam rangka pemahaman dan penghayatan. 2. GBHN yang pernah ada yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membangun bangsa dan negara perlu dihidupkan kembali. 3. Para tokoh dan elit bangsa harus dapat memberi contoh dan menjadi cintoh rakyat, jangan selalu berkelahi dan saling caci maki hanya untuk kepentingan kelompok atau partai politiknya.
4. Budaya bangsa yang adi luhung hendaknya diangkat untuk diingat dan dilaksanakan oleh bangsa ini yaitu budaya saling hormat menghormati. 5. TNI dan POLRI harus segera dibangun dengan tahapan yang jelas yang ditentukan oleh DPR. Jangan ada lagi curiga atau mencurigai antar unsur bangsa ini karena keselamatan bangsa dan negara sudah terancam.
Gejala disintegrasi secara umum gejala disintegrasi sosial ditandai oleh hal-hal berikut ini : a. sebagian masyarakat tidak mematuhi aturan dan norma yang ada b. muncul silang pendapat di antara anggota masyarakat tentang tujuan yang akan dicapai c. wibawa dan karisma para pemimpin semakin pudar d. sanksi dan hukuman yang tidak dilaksanakan secara benar dan konsekuen
Adapun bentuk-bentuk disintegrasi sosial antara lain: a.Pemberontakan atau pergolakan daerah b. Aksi protes dan demontrasi c. Kriminalitas d. Kenakalan remaja B. Faktor Disintegrasi
B. Pancasila dan Tantangan Ideologi Radikal dalam Konteks KeIndonesiaan 1. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Ketetapan bangsa Indonesia mengenai pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR No. 18 Tahun 1998 tentang pencabutan dari ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 45 ialah dasar negara dari negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari ketetapan MPR tersebut dapat kita ketahui bahwa di Indonesia kedudukan pancasila sebagai ideologi nasional, selain kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam ketetapan MPR No.18 dinyatakan bahwa pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsistem dalam kehidupan bernegara.
2. Radikalisme sebagai ideologi Secara semantic, radikalisme ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan social dan politik dengan cara kekerasan atau drastic. Dalam Ensiklopedi Indonesia diterangkan bahwa radikalisme adalah semua aliran politik,yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim. Kamus Ilmiyah Populer karya Pius A Partanto dan M.Dahlan Al-Barry diterangkan bahwa radikalisme ialah faham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Radikalisme merupakan pemahaman yang juga banyak menjangkiti berbagai agama dan aliran-aliran social,politik,budaya dan ekonomi di dunia ini. Radikalisme dalam makna yang positif adalah keinginan adanya perubahan kepada yang lebih baik. Dalam agama disebut ishlah(perbaikan) atau Tajdid(pembaharuan). Adapun radikalisme dalam makna negatif adalah sinonim
dengan makna ekstrimitas,kekerasan dan revolusi. Dalam istilah agama disebut ghuluw(melampaui batas) dan ifrah(keterlaluan). Jenis-Jenis Radikalisme Dibawah ini akan dijelaskan beberapa jenis radikalisme yang dilihat dari berbagai perspektif kehidupan bermasyarakat, diantaranya yaitu:
Radikalisme Dalam Perspektif Politik
Dalam perspektif politik bukan negara itu yang terpenting, tetapi kekuasaan yang dimilikinya itulah yang menjadi perhatian utama, dan kekuasaan inilah yang dinilai merupakan sumber radikalisme. Hal ini dikarenakan, kekuasaan sebagai suatu konsep memberikan kepada orang untuk mewujudkan segala keinginan, dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Meskipun negara bukan satu-satunya pemilik kekuasaan, namun kekuasaan yang dimiliki oleh negara sangat berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya, ataupun kekuasaan yang di miliki oleh orang perseorang. Perbedaan ini terlihat dari hak istimewa yang ada pada negara, negara bisa memaksakan warga negara untuk tunduk kepada peraturannya, jika perlu dengan sangsi hukuman. Oleh karena itu, dalam perspektif politik, radikalisme yang terjadi menempatkan faktor kekuasaan sebagai inti persoalannya, sehingga radikalisme juga sering dimaknai sebagai bentuk dan cara perebutan kekuasaan. Apalagi ketika berbicara ke-kuasaan dalam politik, maka konotosi yang sifatnya jelek, kotor, kerakusan, serta dominasi seakan sudah terkonstruksi, dan merupakan image yang melekat dari kedua konsep tersebut.
Radikalisme Dalam kehidupan Sosiologis
Sebagai ilmu pengetahuan, secara formal sosiologi mencoba membatasi diri pada manusia sebagai satuan sosial, termasuk bagaimana hubungannya dengan masyarakat, proses sosial, dan ketentuan-ketentuan sosial, struktur sosial, kelangsungan hidup dari kelompok sosial (apakah unsur-unsur pengawasan sosial yang menjamin kelangsungan hidup kelompok/ masyarakat, serta bagaimanakah individu paling efektif diawasi oleh masyarakat), serta perubahan-perubahan sosial (social change) sebagai objek formalnya.
Radikalisme Dalam Perspektif Ekonomi
Pembangunan dalam perspektif ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya radikalisme dimasyarakat yang banyak terjadinya perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial yaitu pranata sosial di lingkungan masyarakat dan perubahan lingkungan demokrasi(politik) (Bestado,1999).
Radikalisme Dalam Perspektif Agama
Radikalisme dalam perspektif agama adalah pemicu utama terjadinya radikalisme dengan adanya ajaran,cerita,dogma dan simbolisme ritualitas dan idealitas yang ada dalam agamanya dipahami oleh pemeluknya,agama menjadi bersifat partikular (Mohtar Mas’oed et.a,2001).Contoh perspektif agama faham Islam Irak dan Syiria (ISIS) yang baru booming di Indonesia,faham ini memberi pengajaran kebencian kepada sesama umat islam,mereka juga belajar kemiliteran dan berjanji untuk membela gerakan terorisme untuk menyelamatkan dunia menurut pengajaran ISIS tersebut.
BAB III KESIMPULAN
B"B + 0 /)=
Dari hasil analisis tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut : Integrasi Nasional terjadi jika Bangsa Indonesia menyadari dan menghormati adanya perbedaan budaya tersebut. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah dipersatukan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Disintegrasi bangsa, separatisme merupakan permasalahan kompleks, akibat akumulasi permasalahan politik, ekonomi dan keamanan yang saling tumpang tindih sehingga perlu penanganan khusus dengan pendekatan yang arif serta mengutamakan aspek hukum, keadilan, sosial budaya. Radikalisme muncul disebabkan adanya faktor ideologi dan non ideologi seperti ekonomi, dendam dan sakit hati. Faktor yang paling sulit diberantas dalam jangka waktu yang singkat dan memerlukan pemikiran yang matang adalah faktor ideologi karena menyangkut keyakinan. Upaya mendasar yang paling efektif utuk menanngkal ideologi radikalisme global adalah dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global tersebut dan membuktikan kekeliruan dan kelemahan dalil-dalil yang dianutnya bukan saja dari aspek internal tetapi juga dari aspek eksternalnya, dengan meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan bekembangnya ideoloi tersebut, Mengambil tindakan preventif serta represif yang tepat dan cepat yang terkait dengan fundamentalisme keagamaan khususnya agama islam perlu difasilitatsi dengan upaya alim ulama. Jenis-jenis radikalisme dapat dibedakan berdasarkan perbedaan perspektif politik, perspektif budaya, perspektif agama, perspektif ekonomi dan perspektif sosiologis. Manfaat dari pluralisme adalah mengajak warga negara agar dapat membangkitkan sifat pengharagaan antara satu ras dengan ras lainnya, antara etnik atau suku yang satu, dengan suku lainnya, antara pengikut agama yang satu dengan agama lainnya, antara golongan yang satu dengan lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
A Latief Bustami, “Tinjauan Buku Carok, Konflik Radikalisme dan Harga Diri Orang Madura”, Dalam Jurnal Antropologi Indonesia, 2000. Hal 67 A. Latief Wiyata, Carok: Konflik Radikalisme dan Harga Diri Orang Madura, Penerbit LkiS, Yogyakarta, 2002. Hal 184-185. Azyumardi Azra, 1996, Pergolakan politik Islam, Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Post-Modernisme, Paramadina, Jakarta, hlm.18s Imam M, 2012, Terorisme : antara aksi dan reksi, ( gerakan islam radikal sebagai respon terhadap imperialisme modern ), Religia, vol : 15, No 1, Hal 65-87 Johan Galtung, 1980, The True World: A Transnational Perspectives, The Free Press, New York,. Hal. 67 Junly N, 2012, Akar-Akar Radikalisme Isllam dalam Tafsir Fi Zilal Al Qur’an Karya Sayid Qutb, Vol : 18, No 2 Mohtar Mas’oed et.al (Editor), 2001, Radikalisme Kolektif: Kondisi dan Pemicu, Penerbit P3PK UGM Cet Kedua,. Hal. 18 Saifuddin, 2011, Radikalisme Islam Dikalangan Mahasiswa, Vol : 11, No 1 Sarwono, S.W.(1999).Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka Zumri Bestado Sjamsuar, 1999, ”Paradoks Pikiran Keagamaan: Kritik Terhadap Pereduksian Simbol Agama”, Dalam Suara Almamater Publikasi Ilmiah Universitas Tanjungpura, No. 6 Tahun XIV,. Hal. 26-34.
http://akuariumyesi.blogspot.co.id/2014/11/pentingnya-pancasila-sebagaipluralisme.html http://indonesia184.blogspot.co.id/2015/05/integrasi-nasional.html
