Nama : Andistya Oktaning Listra NIM
: 0910210022
Tugas Perekonomian Indonesia Kelas AC
Kasus Money Laundering di Laundering di Citibank yang Berimplikasi ke Stabilitas Ekonomi dan Keuangan di Indonesia Kasus buruknya kinerja perbankan kembali terjadi di Indonesia, salah satunya adalah adalah bank berkel berkelas as intern internasi asiona onall yang yang sahamn sahamnya ya sebagi sebagian an besar besar dimili dimiliki ki oleh oleh Amerika Serikat seperti Citibank. Kasus ini terkuak semenjak adanya laporan dari berbagai nasabah Citibank terkait penggelapan dana nasabah hingga miliaran rupiah yang dilakukan Senior Relationship Manager Citibank yaitu Malinda Dee. Diperkirakan dana nasabah yang digelapkan Malinda Dee hingga kini terhitung hingga 20 miliar rupiah belum termasuk aset – aset lain yang berdiri di dalam maupun luar negeri. Beredarnya kasus ini tentu saja membuat kekhawatiran masyarakat terhadap rapuhnya rapuhnya sistem sistem keamanan keamanan dan pengawasan pengawasan bank sentral terhadap kinerja perbankan perbankan di Indonesia semenjak terungkapnya kasus Citibank dan kasus Bank Century yang sempat kontroversial di masyarakat karena adanya keteribatan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Gubernur Bank Indonesia (Boediono), dan juga Presiden Indonesia (SBY). Namun seperti yang terjadi pada kasus Bank Century tahun lalu diselidiki adanya kejanggalan sikap nasabah terhadap tuntutan hukum yang seharusnya diterima Malinda Dee dan pegawainya yang terkait. Dalam hal ini, dicurigai tabungan nasabah laundering (kasus pencucian uang). Citibank ada keterkaitannya dengan kasus money laundering (kasus Beredarnya kasus money laundering yang terjadi di perbankan merupakan laundering catatan buruk yang dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Money laundering adalah aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan
UU No.25 Tahun 2003 (UU TPPU), TPPU), pencucian pencucian uang didefinisikan didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, menempatkan,
mentransfe mentransfer, r,
membayarkan, membayarkan,
membelanjakan membelanjakan,,
menghibahkan, menghibahkan,
menyumbangkan menyumbangkan,, menitipkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menukarkan, atau perbuatan perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU.Modus kejahatan pencucian uang waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan. Bila hal ini dibiarkan dibiarkan maka dapat merongrong merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya biasanya pencucian pencucian uang dilakukan dilakukan dengan menggunakan menggunakan perusahaan-pe perusahaan-perusah rusahaan aan companies) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis (front companies) yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut; merongrong financial integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan ((financial institutions) institutions) yang yang mengand mengandalk alkan an dana hasil hasil kejaha kejahatan tan dapat dapat menghad menghadapi api bahaya bahaya likuiditas;
mengakibatkan
hilangnya
kendali
pemerintah
terhadap
kebijakan
ekonominya karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dananya bukan di rates of retu return rn yang negaranegara-neg negara ara yang yang dapat dapat member memberika ikan n rates yang lebih lebih tinggi tinggi tetapi tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil kemungkinannya untuk dapat dideteksi; dan dapat menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan dan dana yang mereka tempatkan secara ekonomis tidak harus bermanfaat bagi negara yang menerima penempatan. Adapun implikasi implikasinya nya bagi pemerintah pemerintah yaitu yaitu meningkatny meningkatnyaa kejahatan-kej kejahatan-kejahata ahatan n di bidang keuangan (financial (financial crimes) crimes) dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi (social (social cost ) terutama untuk biaya dalam meningkatkan upaya penegakan hukumnya.
Sebagaimana Sebagaimana telah diuraikan diuraikan di atas, pelaku pencucian uang senantiasa senantiasa terus mencari mencari setiap setiap peluang peluang agar harta kekayaan kekayaan hasil kejahatannya kejahatannya dapat dicuci sehingga nampak nampak seolah seolah-ol -olah ah merupa merupakan kan hasil hasil kegiata kegiatan n yang yang sah. sah. Dalam Dalam hal bank umum umum dianggap
kurang
aman,
tidak
menutup
kemungkinan
pencuci
uang
akan
memanfaatkan produk BPR. Demikian pula, dalam hal produk perbankan konvensional konvensional dianggap kurang aman maka pencuci uang dapat mengalihkannya mengalihkannya pada produk perbankan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, tidak ada satu produkpun baik di bank umum maupun BPR yang luput dari incaran pelaku pencuci uang. Berkaitan dengan potensi meningkatnya kejahatan di bidang keuangan tersebut, tersebut, diperkenalk diperkenalkan an prinsip-pr prinsip-prinsip insip pengawasan bank yang efektif efektif oleh Basel Committee Committee on Banking Banking Supervision Supervision dalam Core Princi Principle pless for Effect Effective ive Bankin Banking g Supervision bahwa bahwa penerap penerapan an prinsi prinsip p mengena mengenall nasaba nasabah h merupa merupakan kan faktor faktor yang yang penting dalam melindungi kesehatan bank dan terhindar dari berbagai risiko. Dengan penerapan prinsip tersebut maka bank dapat terhindar dari berbagai risiko yaitu risiko operasional operasional,, resiko resiko hukum, resiko terkonsentr terkonsentrasiny asinyaa transaksi transaksi dan resiko resiko reputasi reputasi karena bank tidak lagi digunakan digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Oleh karena itu, dengan penerapan prinsip mengenal nasabah bagi bank, bukan hanya dapat mengendalikan risiko tetapi juga berfungsi dalam upaya pencegahan pencucian uang yang pada gilirannya kejahatan di bidang keuangan akan menurun. Dengan demikian, sebenarnya sasaran utama dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang terutama agar angka kriminalitas tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dapat menurun, aset hasil kejahatan kejahatan dapat dikejar dan dikembalik dikembalikan an kepada negara atau pihak-pihak pihak-pihak yang dirugikan serta untuk memelihara stabilitas sistem keuangan.
