Perangkap Liberalisasi Ekonomi di Indonesia

Perangkap Liberalisasi di Indonesia Jamil, 2015

1


PERANGKAP LIBERALISASI EKONOMI DI INDONESIA Hidsal Jamil1 ABSTRAK Liberalisasi merupakan kajian ideologi yang mengisi hampir setiap sendi kehidupan berbagai belahan dunia, tak terkecali di Indonesia. Salah satu yang paling menyembul ke permukaan pada sektor ekonomi. Liberalisasi ekonomi menghendaki otoritas regulatif dalam hal ini pemerintah untuk melanggengkan jargon mekanisme pasar menjadi suatu kebijakan yang menghendaki peran sektor swasta atau pemilik modal sebagai pelaku ekonomi utama. Beberapa sinyalemen yang perlu ditangkap bahwa fenomena ini menimbulkan celah berupa pergerakan harga barang cenderung tidak stabil dan menurunnya daya saing produk bagi negara yang memiliki tradisi impor yang lekat. Bertolak dari bahasan tersebut, metode penelitian kualitatif studi literatur dengan teknik pengumpulan data dengan studi literatur untuk mengurai persoalan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi Indonesia dimulai sejak Orde Baru, semakin intensif setelah bergulirnya Konsensus Washingthon yang melahirkan liberalisme gaya baru atau lebih dikenal dengan neoliberalisme setidaknya secara konsisten mempertahankan agenda liberalisasi yang menimbulkan berbagai persoalan yang tidak sedikit bahkan cenderung menjadi sebuah perangkap yang menjebak perekonomian Indonesia.

Kata Kunci : Liberalisasi ekonomi, mekanisme pasar, Konsensus Washington.

Kepala Divisi Research and Development (RnD), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (HMJIE FEB UB) Periode 2015. Untuk pertanyaan dan komentar lebih lanjut, saya dapat dihubungi melalui email di 1

[email protected]

2


“One day there will be no borders, no flags and no countries and the only passport will be the heart...” ─ Carlos Santana ─

A.

LATAR BELAKANG Sampai saat ini bahasan mengenai liberalisme serta derivasi terkini

bernama neo-liberalisme tidak hentinya menimbulkan saling kontradiksi antarakutub ideologi yang diusung dalam perekonomian. Keduanya sepakat untuk mengetengahkan penerapan paham mekanisme pasar lewat self-regulation mecanism dan perdagangan bebas tanpa hambatan yang merintangi akibatnya mengeliminasi peran pemerintah hanya sebatas fasilitator guna mendukung bekerjanya pasar. Beberapa penelitian (KisKatoz dan Sparrow 2013; Gumilang et al 2011) mengindikasikan bahwa liberalisasi ekonomi membawa keuntungan bagi Indonesia. Berikutnya persoalan yang muncul belakangan ini, ideologi tersebut

justru

terkenal

akibat

“kepandaiaanya”

menghasilkan

ketimpangan.2 Pada waktu yang bersamaan, negara cenderung mengalami ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi dari negara lain. Belum lagi, kapasitas negara dalam menciptakan self-development yang tidak mumpuni sehingga semakin memperparah kondisi perekonomian suatu negara dalam beberapa aspek. Secara eksplisit, negara harus mengantisipasi persoalan perubahan harga barang dan jasa yang ekstrem serta harus memastikan bahwa perekonomian dalam negeri memiliki bargaining position yang kuat melalui peningkatan kapasitas dan daya saing domestik. 2 Data

terkini mengenai Gini Ratio yang dirilis Badan Pusat Statistik 2009-2013 berada pada kisaran masing-masing 0,37; 0,38; 0,39 ; 0,41 dan 0,41

3


Beberapa

penyesuaian

ini

memberi

kerancuan

dan

arah

pengembangan ke depan yang makin rumit, bahkan berpeluang menjadi perangkap terhadap perekonomian pada masa mendatang. Oleh karenanya timbul pertanyaan, terkait siapa saja kelompok warga negara maupun kelompok negara yang memperoleh keuntungan paling signifikan saat digelarnya liberalisasi ekonomi. Pertanyaan ini mendesak untuk segera dijawab mengingat liberalisasi yang menekankan pada pengembangan teknologi informasi, komunikasi, pengetahuan mutakhir di dominasi oleh negara maju. Di sisi lain, masyarakat di negara berkembang dijadikan target pasar dan pengguna potensial produk teknologi dan pengetahuan serta aturan-aturan yang dihasilkan sebab masih disibukkan dengan pengurangan kemiskinan. Terlebih lagi, liberalisasi ekonomi diperkuat melalui integrasi ekonomi, diantaranya kerjasama di tingkat global, regional, multilateral dan bilateral. Selanjutnya, negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah tidak dapat terlalu banyak menentukan kebijakan yang strategis dalam ikhtiar perbaikan ekonomi karena keterikatan dan peleburan negara dalam berbagai kesepakatan-kesepakatan antarnegara serta desakan menjadi negara outward looking yang menuntut negara untuk membuka diri terhadap pergaulan dunia. Tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan terkait; (a) Bagaimana gambaran liberalisasi ekonomi?; (b) Apa dampak liberalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia?; dan (c) Bagaimana cara menghadapi liberalisasi ekonomi?. Oleh sebab itu, untuk mengurai permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur.

4


B. GAMBARAN LIBERALISASI EKONOMI Sehubungan dengan maraknya berbagai interpretasi mengenai liberalisasi ekonomi, maka perlu adanya langkah konkret untuk “menelanjangi” dan “mengaraknya” keliling dunia. Memaknai liberalisasi ekonomi menjadi tidak mudah, akibat banyaknya ruang yang harus ditelusuri. Banyak orang yang berbicara liberalisasi ekonomi, padahal tak mampu memberikan keterangan yang sekiranya memberikan pencerahan. Setidaknya terdapat berbagai sudut pandang yang mengarahkan kepada penjelasan mengenai liberalisasi ekonomi terutama dalam hal ini liberalisme ekonomi baru (neoliberalism). Menurut Winarno (2010), secara ringkas neoliberalisme dapat dirangkum dalam dua pengertian, yaitu (1) paham/agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi homo economicus atas dimensi lain dalam diri manusia (homo culturalis, zoon politicon, dan lain sebagainya); (2) sebagai kelanjutan pokok pertama, neoliberalisme juga bisa dimaknai sebagai dominasi sektor finansial atas sektor riil dalam tata ekonomi politik. Defini pertama lebih menunjuk pada “kolonisasi eksternal” homo economicus atas berbagai antropologis lain dalam multidimensionalitas kehidupan manusia, sedangkan definisi kedua menunjuk pada “kolonisasi internal” homo finansialis atas multidimensionalitas tata homo economicus itu sendiri. Setidaknya, sejak kejatuhan rezim komunis di hampir seluruh belahan dunia, praktis momen tersebut menjadi angin segar bagi kebangkitan kembali gagasan Adam Smith dengan patron pro-pasarnya

5


untuk memperkuat dominasi rezim liberal.3 Tidak hanya liberalisasi terdapat pula kebijakan turunan guna mendukung penuh bekerjanya liberalisasi ekonomi diantaranya privatisasi dan deregulasi, semuanya tidak dapat bekerja secara parsial.4 Dengan kondisi demikian, fenomena tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah peluang bahkan sekaligus ganjaran bagi siapapun yang tidak efisien dalam memproduksi sumber daya ekonomi. Meskipun dalam motif perlindungan atas perekonomian dalam negeri sekalipun, suatu negara tidak diperbolehkan lagi membuat kebijakan protektif sebab kesepakatan internasional tidak menghendaki praktik tersebut. Tidak berlebihan ketika liberalisasi ekonomi diibaratkan dua sisi mata uang yang dapat memberikan efek yang saling berseberangan. Beberapa negara, salah satunya China (sekarang Tiongkok) merupakan suatu bukti nyata kemajuan negara yang mengambil keuntungan pada peleburannya terhadap pergaulan ekonomi dunia. Keberhasilan perkembangan ekonomi China hendaklah dilihat sebagai keberhasilan negara tersebut menciptakan visi yang jelas. Hal tersebut termasuk implikasinya terhadap eksisnya “blue print” ekonomi-politik yang jelas, tidak terombang-ambing, dan melihat “faktor global” tidak Lihat Eecke (2013), kemunculan buku berjudul “The Wealth of Nations” menjadi era terbentuknya ekonomi liberal yang memberi kebebasan pasar untuk mencapai distribusi sumber daya ekonominya sendiri sehingga mereduksi peran pemerintah dalam intervensi pasar. 3

Latar belakangnya dimulai saat beberapa negara terkena krisis, selanjutnya dideklarasikanlah Konsensus Washington berisi: (1) disiplin fiskal berupa defisit anggaran yang tidak melebihi 2% terhadap PDB (2) prioritas bagi pengeluaran publik, (3) reformasi pajak, (4) liberalisasi finansial, (5) kebijakan nilai tukar yang mendorong persaingan, (6) liberalisasi perdagangan, (7) kompetisi antara perusahaan domestik dan asing, (8) privatisasi, (9) deregulasi dan (10) melindungi hak kekayaaan intelektual 4

6


menjadi ancaman sejauh hal tersebut dapat dikomplementasikan dengan kepentingan dengan kondisi ekonomi-politik domestik China.5 Selanjutnya, muncul peringatan yang serius dari Pierre Bourdieu seorang sosiolog berkebangsaan Prancis dalam tulisan berjudul The Essence of Neoliberalism mengatakan bahwa : “The transition to “liberalism” takes place in an imperceptible manner, like continental drift, thus hiding its effects from view. Its most terrible consequences are those of the long term. These effects themselves are concealed, paradoxically, by the resistance to which this transition is currently giving rise among those who defend the old order by drawing on the resources it contained, on old solidarities, on reserves of social capital that protect an entire portion of the present social order from falling into anomie. This social capital is fated to wither away although not in the short run - if it is not renewed and reproduced.” Dari pernyataan tersebut menyiratkan kondisi dilematis bahwa liberalisasi menjadi ancaman jangka panjang terhadap eksistensi sebuah negara yang peralihannya tidak disadari, pun secara tidak langsung menggerus negara manapun yang tidak mengadopsi sistem ekonomi ini. Dampak yang ditimbulkan sejak mainstream ekonomi ini diberlakukan, Pertama, indikator makroekonomi, diantaranya lewat pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi negara yang menjadi refleksi tumpuan kekuatan ekonomi dunia dalam hal ini negara yang tergabung dalam G-20.

5

Akbar, Rahadian T. 2011. Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerjasama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 2-3

7


Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota G-20 Pertumbuhan Ekonomi (%) Nama Negara 1989* 2013 Argentina -7,5 2.9 Australia 3,9 2,5 Brasil 3,3 2,5 Kanada 2,4 2,0 Tiongkok 4,1 7,7 Perancis 4,4 0,3 Jerman 3,9 0,1 India 5,9 5,0 Indonesia 9,1 5,8 Italia 3,4 -1,9 Jepang 5,4 1,6 Meksiko 4,2 1,1 Rusia 1,3 Arab Saudi 0,1 4,0 Afrika Selatan 2,4 1,9 Korea Selatan 6,8 3,0 Turki 0,3 4,1 Britania Raya 2,5 1,7 Amerika Serikat 3,7 2,2 *Tahun pertama saat disepakatinya Konsensus Washington Sumber: World Bank, 2013 Beberapa informasi yang dapat disimpulkan bahwa pada 2013 yang paling signifikan mengalami perbaikan pada sektor pertumbuhan ekonomi yakni Tiongkok dengan pertumbuhan sebesar 7,7%. Disusul India (5,0%) dan Indonesia (5,8%) berada pada 5% keatas . Selebihnya mengalami perlambatan ekonomi dengan hanya tumbuh dibawah 5% bahkan Italia PDB-nya tumbuh negatif sebesar 1,9%.

8


Grafik 1.1: Struktur Pekerjaan Berdasarkan Kelas Ekonomi (Persentase total pekerjaan)

Sumber: PBB, The Millenium Development Golds Report, 2013. Kedua, dampaknya terhadap kesenjangan pendapatan setiap kelas pekerjaan. Pada indikator struktur pekerjaan sepintas terlihat terjadi banyak perubahan kearah perbaikan. Namun, yang menjadi center of gravity ialah pada indikator penilaiaan yang digunakan. Wajib ditelusuri terkait absennya purchasing power parity (PPP) pada tataran penilaiannya.

Bila

dirinci besaran tiap indikator apabila dikonversi ke mata uang lain (dalam rupiah) mengindikasikan masih terdapat ketimpangan yang luar biasa di negara berkembang .6 Lihat Kurs Rupiah terhadap Dollar, Per 21 Februari 2015, Rp. 1.00,- = USD. 12.785,-. Kategori sangat miskin (kurang dari Rp. 15.981,-), kemiskinan menengah (Rp. 15,981,-Rp. 24.291,-), rentan miskin (Rp. 24.291,- Rp. 49.861,-), kelas menengah berkembang (Rp. 49.861,- Rp. 164.926.5) dan kelas atas (lebih dari Rp. 164.926.5). 6

9


Ketiga, ketidakstabilan ekonomi suatu negara akibat terjadinya krisis yang sewaktu-waktu mengancam. Pada krisis Yunani yang skema penyelesaiannnya digagas oleh Jerman, IMF, G20 yang kurang lebih mendorong pada reformasi sektor keuangan. Secara sekilas, skema tersebut membantu Yunani keluar dari krisis. Akan tetapi bila diamati terdapat kepentingan negara pemberi utang beserta menyelamatkan uang negara besar itu sendiri. Sebagai contoh dari total utang Yunani sebesar € 400 miliar (252% dari PDB), sebagian besar berasal dari Perancis sebesar € 41,1 miliar, Jerman sebesar € 15,9 miliar, Inggris sebesar € 9,4 miliar dan dari Amerika Serikat sebesar € 6,2 miliar (Daeng, 2012). Kembali ke pemaparan Daeng (2012), dalam rumus penyelesaian krisis EU ada tiga hal yang dihasilkan ; pertama, terkurasnya pajak rakyat dari negara-negara yang terkena krisis sebagai dana talangan bagi sektor swasta perbankan, yang notabene adalah investasi luar negeri. Kedua, terkurasnya anggaran nasional uang dari negara-negara yang mengalami krisis ke tangan negara pemberi utang, seperti Jemran, Prancis, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang. Ketiga, terkurasnya dana rakyat dan anggaran negara-negara yang terkena krisis dan negara miskin lainnya seperti Indonesia, berpindah ke tangan sektor swasta khususnya pemain pasar keuangan.

10


C. DINAMIKA LIBERALISASI EKONOMI DI INDONESIA Pada saat diproklamirkannya Indonesia sebagai sebuah negara yang ditandai dengan lahirnya Orde Lama dibawah arahan Presiden Ir.Soekarno. Peristiwa yang m,enghentak yakni keberaniannya menggagas konsep Trisakti, yang salah satu butirnya berisi berdikari (berdiri di kaki sendiri) dalam bidang ekonomi.7 Ditambah lagi, wakil presiden-nya pada saat itu visioner dalam bidang ekonomi, Moh.Hatta. lewat gagasan pembentukan koperasi yang hingga kini masih dianggap relevan meski harus diinterpretasikan ulang menurut perubahan-perubahan yang ada.8 Secara garis besar, ideologi politik pada era ini cenderung mengarah ke ideologi sosialisi-komunis yang secara langsung ikut pula direfleksikan melalui kebijakan ekonominya. Secara kontras, arah kebijakan ekonomi berubah lewat suksesi kepemimpinan Soeharto (Era Orde Baru). Tanda-tanda liberalisasi mulai terasa ketika desakan ke arah perbaikan akibat rontoknya perekonomian di era sebelumnya. Winarno (2010) berpendapat bahwa munculnya UU No.1 tahun 1967 tentang PMA merupakan pintu pembuka bagi upaya pemerintah untuk mempersilahkan investasi asing masuk ke Indonesia. Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari banyak pihak dan menyulut peritiwa Malari pada 15 Januari 1974 sebagai respon terhadap banyaknya investasi asing yang masuk dan menguasai ekonomi dalam negeri. Pada sektor perbankan, perubahan kebijakan yang berbeda dari sebelumnya Rahardjo, Iman Toto K dan Suko Sudarso. 2010. Bung Karno: Masalah Pertahanan-Keamanan. Jakarta: PT.Grasindo. Hal 372 7

8 Tim

113

Tempo. 2010. Jejak yang melampaui zaman. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Hal.

11


dan rentang waktu perubahan yang terbilang dekat dan sangat intensif.9 Perubahan lewat deregulasi perbankan dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk menapaki liberalisasi sehingga kendala yang sebelumnya merintangi segera dapat teratasi lewat skema kebijakan tersebut. Berbagai dinamika tersebut dapat diartikan. Pertama, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum mampu membimbing pada akar persoalan. Kedua, perubahan yang dilakukan bersifat tentatif, memecahkan persoalan perbankan dalam jangka pendek, serta terdapat kelemahan dalam mengestimasi kelemahan apa saja yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Pada tanggal 15 Januari 1998, reformasi ekonomi kembali dilakukan lewat campur tangan IMF dalam dokumen yang berjudul Memorandum of Economic and Financial Policies. Menurut Baswir dalam Asshiddiqie (2010), pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal di Indonesia, berlangsung semakin massive sejak perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998. Secara terinci hal itu dapat disimak dalam berbagai nota kesepahaman yang ditandatangani pemerintah bersama IMF. Setelah berakhirnya keterlibatan IMF pada 2006 lalu, pelaksanaan agenda-agenda tersebut selanjutnya dikawal oleh Bank Dunia, ADB dan lembagalembaga donor serta foreign funding agencies lainnya sampai dengan sekarang. Meskipun begitu, tetap saja dalam beberapa aspek kebijakan Indonesia harus tunduk terkait statusnya dalam keanggotaan IMF dan Bank Dunia, keduanya secara konsisten mempromosikan berbagai kebijakan yang bermuara pada liberalisasi ekonomi. Menurut catatan perkembangan perkembangan perbankan 1983-1997 di Indonesia, setidaknya paket deregulasi perbankan diantaranya; Pakjun/Paket Juni (1983), Pakto/Paket Oktober (27 Oktober 1988) , Pakfeb/Paket Februari (1991), Pakmei/Paket Mei (1993) 9

12


Selanjutnya yang paling terkenal menyoal berbagai kebijakan pada zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Menurut Rosari (2010) pada pengujung 2002 Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang sangat kontroversial. Keputusan yang lebih dikenal dengan inpres release and discharge memberikan pengampunan hokum bagi para pemilik bermasalah terkait BLBI jika telah memenuhi skim penyelesaian utang (MSAA, MRA/MRNIA, dan APU) yang pada saat itu dilakukan lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pada zaman Megawati, kasus indikasi perslingkuhan politik-bisnis juga terjadi dalam kaitan dengan penjualan asset-aset jaminan BLBI dan penjualan BUMN (privatisasi) yang menjadi andalan kebijakan dalam penyelesaian defisit APBN. Indonesia telah meratifikasi serangkaian persetujuan perdagangan bebas, sehingga untuk menelisik asal mula terbentuknya menjadi tidak mudah. Pada tataran regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEANAustralia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP). Menarik untuk diurai beberapa kerjasama yang mengandung nilai strategis untuk masa depan ekonomi Indonesia tanpa mengecilkan peran atas kerjasama lain. Pertama, ACFTA, menjadi sangat penting dengan hadirnya Tiongkok yang menggeser dominasi Jepang dan Korea Selatan sebagai Macan Asia. Ditengah terjadi kelesuan ekonomi dunia yang berkepanjangan, berdasarkan data Bank Dunia (2013), pertumbuhan ekonomi Tiongkok berada pada 7,7%. Selanjutnya data yang diterbitkan Trading Economics (2014), PDB yang diraih Tiongkok sebesar 9,24

13


triliun dollar AS jauh melampaui Jepang (4,9 triliun dollar AS) dan Korea Selatan (1,3 triliun dollar AS). Di samping itu, kehadiran Tiongkok dapat mengilhami Indonesia untuk bangkit menjadi poros ekonomi baru. Terdapat kesamaan yang menonjol dari sisi populasi penduduk yang sangat besar menjadi potensi bagi pasar yang potensial guna mendukung pendapatan nasional yang melimpah, meskipun bukan satu-satunya indikator makroekonomi yang dirujuk. Kedua, AFTA sebagai milestone bagi perekonomian Indonesia. Dari sudut pandang ruang lingkup regional yang lebih sempit dan spasial yang berdekatan, ASEAN menjadi sangat penting sehingga pada tataran ini kinerja ekonomi Indonesia harus dapat teruji secara meyakinkan. Dalam aras forum regional ASEAN, setidaknya Indonesia harus berani mengusung lokus kebijakan kolaboratif mengingat kedekatan historis yang lekat ketimbang kompetisi yang memunculkan paradigma pemenang (winner) dan pecundang (looser). Ditambah lagi keyakinan para ekonom bahwa Asia Tenggara memegang peranan penting bagi eksisitensi perekonomian global pada masa mendatang ditengah meredupnya perekonomian Uni Eropa dan Amerika Serikat.

14


D. LIBERALISASI EKONOMI: SEBUAH PERANGKAP Keikutsertaan Indonesia dalam liberalisasi ekonomi mengandung beragam interpretasi. Pertama, dapat diartikan bahwa pemerintah menganggap kondisi dalam negeri telah memiliki fondasi kuat untuk selanjutnya bersaing pada tataran global. Kedua, adanya tekanan pada aras global, regional maupun bilateral yang mendesak Indonesia untuk meratifikasi aneka kerjasama pada tiap levelnya. Ketiga, pengaruh internal akibat kelambanan pemerintah untuk menyegerakan kesejahteraan bagi warga negaranya sekaligus self-development yang sudah terbilang parah sehingga mencoba untuk menuai perbaikan lewat liberalisasi ekonomi. Dari penjelasan yang didapatkan melalui Yustika (2014: 139-168), alasan yang hampir seluruhya benar terdapat pada poin kedua dan ketiga. Alasan tersebut dapat dirinci melalui kajian pada setiap fitur-fitur liberalisasi ekonomi yang dianggap pilar yang paling urgen untuk mendapat perhatian tanpa mengesampingkan peran sektor lain. Secara garis besar, perangkap liberalisasi ekonomi dapat dibagi menjadi sektor perdagangan dan investasi. D.1 Sektor Perdagangan Pentingnya peran perdagangan menandakan Indonesia menyadari bahwa ekonomi dalam negeri tidak dapat diisolasi secara penuh terhadap pengaruh ekonomi-politik negara-negara lain. Akan tetapi yang menjadi persoalan, pada taraf mana perdagangan dan kerjasama ekonomi bermuara pada kesejahteraan warga negaranya sendiri. Sampai saat ini, pertanyaan tersebut dapat dijawab secara ambivalensi melalui kinerja neraca perdagangan .

15


Tabel 1.2 Neraca Perdagangan Indonesia 2011-2013 (dalam juta dollar AS) Uraian

2011

2012

2013

Ekspor 203.496,60 190.020,10 182.551,80 Migas 41.477,00 36.977,30 32.633,00 Non-Migas 162.019,60 153.042,80 149.918,80 Impor 177.435,60 191.689,50 186.628,70 Migas 40.701,50 42.564 45.266,40 Non-Migas 136.734,00 149.125,30 141.362,30 Neraca Perdagangan 26.061 -1.669,40 -4.077 Migas 775,50 -5.586,90 -12.633,40 Non-Migas 25.285,60 3.917,50 8.556,50 Sumber: Kementerian Perdagangan RI. Diolah 2009-2014 Data tersebut dapat diringkas yakni ekspor Indonesia ke negara lain terus mengalami penurunan sejak 2011 sampai dengan 2013 berturutturut 203,4 miliar dollar AS; 190,02 miliar dollar AS; dan 182,55 miliar dollar AS. Impor mengalami fluktuasi yang tajam akibat fluktuasi yang terjadi di sektor non-migas., pada 2011-2012 mengalami kenaikan sedangkan 2012-2013 mengalami penurunan. Jika dikalkulasikan, neraca perdagangan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami

penurunan

walaupun surplus di tahun 2011, namun sejak 2012 mengalami defisit. Penurunan ekspor Indonesia ke negara lain harus dicermati dengan menengok literatur ekonomi bahwa terdapat akumulasi interaksi antara sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan, ekspor sebagai sebuah variabel eksogen artinya kinerja ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi negara lain. Dilihat dari nilai ekspor ke negara tujuan, Jepang selalu menjadi yang terbesar namun menunjukkan penurunan. Sebagaimana diketahui Jepang mengalami resesi pada

16


rentang tersebut.10 Pada sisi penawaran, juga tedapat permasalahan ekonomi domestik yang berdampak pada rendahnya produktivitas produk ekspor Indonesia. Selanjutnya impor yang berfluktuasi diakibatkan pada jabaran impor menurut pengunaannya secara bersamaan ikut berfluktuasi.11 Dari serangkaiaan fakta itu, dapat disimpulkan bahwa penurunan ekspor dari tahun ke tahun dan fluktuasi impor harus diterima Indonesia akibat lekatnya hubungan perdagangan bebas yang diterapkan. Tercatat dalam struktur Penetapan Tarif Bea Masuk Umum (MFN) Tahun 2011 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 yang bertujuan mendukung industri hilir tetapi tetap saja terjadi inkonsistensi serta dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan domestik untuk menyediakan bahan bakunya sendiri (forward-backward linkage yang rendah). Kebijakan tarif bea masuk yang diambil untuk masing-masing kelompok adalah bahwa untuk kelompok bahan baku dan barang modal yang terdiri dari 182 pos tarif, tarif bea masuknya diturunkan dari sebelumnya 5% menjadi 0%, dengan rincian: a.

Industri kimia dasar sebanyak 59 pos tarif yang antara lain terdiri dari produk propena dan etilena sebagai bahan baku plastik, hidrokinon sebagai bahan baku kosmetik, hidantioin sebagai bahan baku obat, karbofuran sebagai bahan baku pestisida dan bahan pewarna tekstil.

b.

Industri makanan sebanyak 1 pos tarif, yaitu minyak kacang kedelai sebagai bahan baku pembuatan margarine, shortening dan minyak salad.

10 Lihat

BPS (2013), nilai ekspor (nilai FOB) dengan tujuan Jepang mengalami penurunan 2011-2013 masing-masing 33,7 milliar dollar AS; 30,1 miliar dollar AS DAN 27,08 miliar dollar `AS. 11 Lihat BPS (2013), Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang, 1989-2013.

17


c.

Industri mesin sebanyak 91 pos tarif sebagai mesin untuk pengolahan serat tekstil, mesin tenun, mesin rajut, mesin jahit, mesin cetak injeksi untuk karet danplastik, peralatan mesin percetakan, inkubator penetas untuk unggas dan turbin uap.

d.

Industri elektronika sebanyak 16 pos tarif yang antara lain terdiri dari mesin cuci dan mesin pengering sebagai barang modal untuk industri tekstil dan garment dan barang modal yang digunakan untuk industri perakitan TV, kompresor untuk mesin pendingin dan aksesori untuk peralatan perekam audio visual. Sebanyak 2 pos tarif lainnya dari industri elektronik ini merupakan peralatan perfilman, yaitu lensa objektif untuk kamera dan proyektor untuk fotografi serta kamera untuk sinematografi.

e.

Industri perkapalan sebanyak 13 pos tarif dalam rangka program pemutihan 1.000 kapal guna memenuhi asas cabotage.

D.2 Sektor Investasi Investasi

mengandung

makna

penting

sebagai

penopang

perekonomian sebuah negara mengingat berbagai keterbatasan yang diterima

pemerintah.

Investasi

dapat

dikategorikan

berdasarkan

kepemilikan modalnya; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Secara sederhana dapat dikonklusikan bahwa PMDN yang dominan menunjukkan kemampuan investasi dalam negeri sebagai fondasi utama perekonomian.

Pada kasus Indonesia

justru sebaliknya nilai investasi PMDN sebesar 28, 61 miliar dollar AS (18,25%) jauh lebih kecil ketimbang PMA yang mencapai 128,15 miliar dollar AS, berarti struktur investasi Indonesia sangat bergantung terhadap investasi asing, sehingga jika tren seperti itu berlanjut dapat

18


dikhawatirkan

investor

dalam

negeri

yang

diharapkan

dapat

menyumbangkan kontribusi terbesar menjadi termarjinalkan. Tabel 1.3 Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2013 Nilai Investasi (juta dollar AS) PMDN 28.617,50 PMA 128.150,60 Total Realisasi Investasi 156.768,10 Sumber: BKPM, 2014. Diolah 2010-2014 Uraian

Persentase 18,25% 81,75% 100%

Tabel 1.4 Peringkat Kemudahan Menjalankan Usaha 2014 Nama Negara Singapura

Peringkat Dunia 1

Malaysia

18

Thailand

26

Vietnam

78

Filipina

95

Brunei Darussalam

101

Indonesia

114

Kamboja

135

Laos

148

Myanmar

177

Sumber: World Bank (2014), Doing Business 2015

19


Kondisi mengkhawatirkan tersebut lalu dihadapkan lagi pada fakta bahwa dalam kemudahan menjalankan usaha Indonesia berada pada peringkat 147 dunia, masih berada jauh dibawah negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam , Filipina dan Brunei Darussalam. 12 Selanjutnya, deretan panjang liberalisasi investasi menyeruak ketika keluarnya Peraturan Presiden RI No.39 tahun 2014 yang mengatur mengenai daftar bidang usaha mana saja yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal. Secara umum, aturan perubahan DNI ini memberikan peluang makin lebar bagi investor asing untuk merambah ke sejumlah sektor usaha di Tanah Air. Sebab, dari semula jumlah bidang usaha yang dibatasi dan dilarang bagi asing berjumlah 276 usaha, kini berkurang menjadi di bawah 220 bidang usaha. Misalnya, asing akan boleh memiliki saham pembangkit listrik skala kecil berkapasitas 1 megawatt-10 megawatt. Aturan semula, bisnis ini terlarang bagi asing. Kepemilikan asing di bisnis jasa penyelenggara pengujian kendaraan bermotor dan terminal angkutan darat juga akan dibuka untuk asing. Di dua bisnis ini, asing boleh memiliki saham maksimal 49% dari sebelumnya tidak boleh. Dari beberapa gambaran diatas, secara jelas menegaskan dominasi pihak asing, sekaligus ketidakberdayaan pelaku ekonomi dalam negeri.

Indikator penilaian kemudahan menjalankan usaha yang digunakan starting business, dealing with constructionpermits, electricity, registering property, getting credit, protecting minority investor, paying taxes, trading across border, enforcing contracts dan resolving insolvence. 12

20


E.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Liberalisasi ekonomi harus segera mendapatkan perhatian yang

serius dan segera ditindaklanjuti dikarenakan dampaknya yang signifikan mempengaruhi stabilitas ekonomi maupun politik dalam negeri. Meskipun dalam beberapa aspek menuai keberhasilan, namun tidak sedikit aspek lainnya dapat dikatakan mengkhawatirkan. Bentuk tindaklanjutnya dengan

mendefinisikan peran kembali pemerintah

terhadap warga negaranya dan mengkonsolidasikan kembali tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Politik bebas-aktif yang digelorakan Indonesia harus benar terwujud secara nyata lewat independensi dan keikutsertaan Indonesia dalam mengupayakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat global secara umum dan masyarakat Indonesia pada khususnya yang direfleksikan lewat negosiasi kembali terhadap berbagai

kebijakan

dan

kerjasama

ekonomi

yang

cenderung

menguntungkan pihak asing, kepastian hukum bagi investor dan perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang terkena dampak dari adanya kesepakatan di bidang ekonomi.

21


Referensi Akbar, Rahadian T. 2011. Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Potret Kerjasama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Sebuah

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Ekonomi. Kompas. Jakarta Bank Indonesia. 2015. Kurs Transaksi Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksibi/default.aspx. Diakses pada tanggal 21Februari 2015. Bank Indonesia. 2014. Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 19831997). Bank Indonesia. Jakarta. Bourdieu, Pierre. 1998. The Essential of Neoliberalism. http://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu. Diakses pada tanggal 19 Februari 2015. BPS. 2013. Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 1996-2013. BPS RI. Jakarta. BKPM. 2014. Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Lokasi Triwulan IV 2014. BKPM RI. Jakarta. BKPM. 2014. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Lokasi Triwulan IV 2014. BKPM RI. Jakarta. ____. 2013. Nilai Ekspor Menurut Tujuan Tahun 2008-2013. BPS RI Jakarta. ____. 2013. Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang, 1989-2013. BPS RI. Jakarta. Daeng, Salamuddin. 2012. Perjanjian CEPA, Legalisasi Penjajahan Uni Eropa. Indonesian Global Justice. Jakarta. Eecke, Wilfried Ver. 2013. Ethical Reflections on the Financial Crisis 2007/2008. Springer Briefs in Economics. DOI: 10.1007/978-3-64235091-7-2.

22


Gumilang, H., K. Mukhopadhyay dan P.J. Thomassin . 2011. Economic and Environmental Impacts of Trade Liberalization: The Case of Indonesia. Elsevier Journal . Economic Modelling, 28(3). 1030-1041. Kharismawati, Margareta Engge., Fahriyadi dan Asep Munazat Zatnika. Karpet Merah Bagi Investasi. http://nasional.kontan.co.id/news/karpet-merah-bagi-investasiasing. Diakses pada tanggal 21 Februari 2015. Kis-Katos, K. dan Robert Sparrow. 2013. Poverty, Labour Markets and Trade Liberalization in Indonesia. IZA Discussion Paper . No.7645. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011. 26 April 2011. Keterangan Pers Kementerian Keuangan RI. 2011. Kementerian Perdagangan RI. 2014. Neraca Perdagangan RI. http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesiaexport-import/indonesia-trade-balance. Diakses pada tanggal 22 Februari 2015. Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Pemuda Rosda Karya. Bandung. Rahardjo, Iman Toto K dan Suko Sudarso. 2010. Bung Karno: Masalah Pertahanan-Keamanan. PT.Grasindo. Jakarta. Rosari, Aloysius Soni B.L de. 2010. Century Gate: Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha. Kompas. Jakarta. Sudjito, Zeth Sahuburua dan Isnawan. 2014. Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaaan Pancasila. Pusat Studi Pancasila. Yogyakarta. Tim Tempo. 2010.Jejak yang Melampaui Zaman. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Jakarta. Trading Economics. 2014. Gross Domestic Product. http://id.tradingeconomics.com/china/gdp. Diakses pada tanggal 22 Februari 2015. United Nations. 2013. The Millenium Development Goals Report 2013. United Nation. New York.

23


Winarno, Budi. 2010. Melawan Gurita Neoliberalisme. Penerbit Erlangga. Jakarta. World Bank. 2013. GDP Annual Growth. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/c ountries/1W?display=default. Diakses pada tanggal 21 Februari 2015 _________. 2014. Doing Business 2015. World Bank. Yustika, Ahmad Erani. 2014. Perekonomian Indonesia: Memahami Masalah dan Menetapkan Arah. Selaras. Malang.

24


Liberalisasi seharusnya tak berarti “telanjang”, seharusnya berhasil mendudukkan si adik dan si kakak , si kecil dan si besar, Ketika awal pergumulannya pun ia mengiming-imingi angin surga bernama kesejahteraan. ─ Hidsal Jamil ─

25

Perangkap Liberalisasi Ekonomi di Indonesia

Recommend Documents