PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG FISIK DAN PRASARANA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN DATA BASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017
LATAR BELAKANG Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya yang luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam skala makro secara cepat dan akurat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan, terpercaya, mudah didapat, dan tersaji secara interaktif. Dalam konteks Pemerintah Daerah kebutuhan informasi menjadi salah satu point penting dalam transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat Kab. Muna Barat pada khususnya. Data Base merupakan hal penting dalam memberikan informasi yang relevan, upto date, akurat dan lebih lengkap. Ketersediaan data yang upto date khususnya data base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. Muna Barat merupakan suatu kebutuhan utama untuk menunjang informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan. Database RTLH adalah proses pendataan bangunan rumah tidak layak huni sesuai pedoman dan standar/pertimbangan teknis yang berlaku, dimana pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung. Untuk mengakomodir hal tersebut memerlukan sebuah sarana dalam menginformasikan kepada masyarakat Muna Barat secara khusus dan Sulawesi Tenggara secara umum, mengenai hal-hal terkait penyusunan database RTLH secara efektif dan efisien, maka dari itu diperlukan sebuah sistem informasi Data Base yang dibuat dengan format microsoft office Excel (offline), yang selanjutnya diintegrasikan dan disingkronisasikan dalam web Sistem Informasi Pendataan SIP-RTLH PUPR (online). Oleh karena itu Bappeda Kab. Muna Barat sebagai penanggung jawab melaksanakan pekerjaan Penyusunan Data Base RTLH Tahun Anggaran 2017. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari pekerjaan Penyusunan Data Base RTLH adalah untuk memenuhi kebutuhan Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Muna Barat dalam mengelola data untuk menghasilkan:
a. Informasi dan konten berita yang berkaitan dengan RTLH, b. Terciptanya interaksi antara masyarakat dan pemerintah, c. Tersajinya informasi spasial dan daerah sebaran RTLH di wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat, d. Acuan/masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan.
Adapun Tujuan dari pekerjaan Penyusunan Data Base RTLH adalah : a. Meningkatkan kinerja Dinas terkait baik secara internal maupun eksternal dengan fasilitas sistem informasi, b. Terwujudnya sistem yang dapat membantu dan mendukung proses pengambilan keputusan/kebijakan tentang RTLH di lingkup Dinas terkait (Perumahan dan Pemukiman) Kabupaten Muna Barat, c. Mendukung terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi dan Sinergi tentang RTLH dilingkup Dinas Dinas terkait (Perumahan dan Pemukiman) Kabupaten Muna Barat, d. Terwujudnya data base dan sistem yang dapat menampilkan informasi spasial daerah sebaran RTLH di wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat.
SASARAN Ketersediaan data base dan sistem informasi RTLH dan menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan fungsi bangunan gedung negara yakni memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta sudah menghasilkan karya yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA Pengguna jasa pekerjaan Penyusunan Data Base RTLH Tahun Anggaran 2017 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.
SUMBER PENDANAAN Sumber dana untuk pelaksanaan pekerjaan ini berasal dari APBD Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah).
LOKASI PEKERJAAN Lokasi pekerjaan “Penyusunan Data Base RTLH” Kabupaten Muna Barat meliputi 3 (tiga) wilayah administratif Kabupaten Muna Barat, yakni Kec. Barangka, Kec. Lawa, dan Kec. Wadaga.
Gambar 1. Lokasi Pekerjaan
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender.
DASAR HUKUM Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan ini adalah 1) Undang-undang No. Informasi Publik.
14
Tahun
2008
Tentang
Keterbukaan
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Permukiman. 3) Permen PUPR Nomor 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 4) Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 5) Permen PUPR Nomor 32 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 6) Permen PUPR Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
RUANG LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Data Base RTLH Kabupaten Muna Barat meliputi : A. PERSIAPAN 1. Persiapan Administrasi/Kantor Tahap ini merupakan bagian yang penting untuk dilakukan, agar pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, meliputi :
Persiapan administrasi, personil dan peralatan,
Mobilisasi personil dan peralatan survey, Pengumpulan data awal, Menyiapkan dan menyusun format pendataan Studi pendahuluan (desk study ), 2. Persiapan Teknis Pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan penyusunanan data base RTLH, antara lain : Laporan studi terdahulu (jika ada). Data pemukiman dan topografi kawasan rencana data base RTLH. Peta RTRW Kabupaten, Kabupaten Muna Barat Dalam Angka 2016. B. SURVEY LAPANGAN Kegiatan yang dilakukan dalam tahap survey adalah melakukan pengecekan dan pengukuran lapangan dari data sekunder yang ada dan melakukan pendataan rumah terhadap kondisi RTLH dan perubahan- perubahan data di lapangan. Data yang disurvei dan dikumpulkan meliputi : 1) Survey Pendataan Rumah, menggunakan GPS yang dilengkapi Camera dan Quesioner Pendataan, dengan tahapan sebagai berikut: Sosialisasi di Kecamatan, Koordinasi dengan Kepala Desa/Aparat Desa, Pemilihan Rumah Tidak Layak Huni, Wawancara dengan Warga menggunakan Quesioner. 2) Survey Pemetaan Kawasan RTLH, menggunakan GPS dan GIS atau sejenisnya. C. TAHAPAN KOMPILASI DAN PEMROSESAN DATA Dalam tahap ini data primer yang diperoleh pada tahap survei diinventarisir dan dicolecting dalam bentuk tabulasi data atau questioner pendataan (sesuai dengan standar SIP-RTLH PUPR dalam format ms. excel) yang akan dijadikan sebagai data base. Kemudian setelah tabulasi data dilakukan dilanjutkan ploting data base tersebut kedalam sistem informasi dan peta digital. Ploting data base kedalam sistem dilakukan untuk menggabungkan data atribut dan data spasial yang nantinya akan dijadikan sistem informasi.
D. PENYAJIAN DATA Penyajian data dari hasil penyusunan data base ini disajikan dalam bentuk Laporan-Laporan dan aplikasi database RTLH dengan format ms. excel (offline).
STANDAR QUESIONER PENDATAAN Untuk melakukan pendataan rumah, maka dalam SIP-RTLH PUPR telah tersedia format Quesioner pendataan seperti yang disajikan berikut ini.
TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas, maka dibutuhkan beberapa personil yang mempunyai keahlian sebagai berikut : A. Tenaga Ahli 1. Ketua Tim (Team Leader) Ketua Tim, merupakan Sarjana Teknik Sipil Strata Satu (S1) dengan pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun dibidang survei dan perencanaan perumahan, mempunyai sertifikat ahli survey dan perencanaan perumahan dan
mempunyai pengalaman sebagai ketua tim serta memahami proses survey dan perencanaan perumahan dengan segala permasalahannya, dan dapat memimpin tim perencanaan dengan baik. Jumlah ketua tim sebanyak 1 (satu) orang. 2. Ahli Pemetaan/Ahli GIS, merupakan Sarjana Teknik Sipil, Geografi, Geodesi yang berpendidikan setara Strata Satu (S1) dibidang Kartografi / pembuatan peta dengan pengalamam minimal 5 (Lima) tahun dalam bidang Kartografi / pembuatan peta/ system infomrasi geografis serta mengetahui dengan baik proses dan pembuatan peta sesuai dengan kaidah kartografi dan berpengalaman di bidang software GIS serta dapat mengaplikasikan metoda perencanaan yang berkembang saat ini. Jumlah ahli pemetaan sebanyak 1 (satu) orang. 3. Ahli Teknik Arsitektur, merupakan Sarjana Teknik Arsitektur yang berpendidikan setara Strata Satu (S1) dibidangnya dengan pengalamam minimal 5 (lima) tahun dalam bidang survei dan penggambaran bangunan perumahan, dan mengetahui dengan baik proses penggambaran serta dapat mengaplikasikan metoda perencanaan dan penggambarab yang berkembang saat ini. Jumlah ahli teknik pantai sebanyak 1 (satu) orang. 4. Ahli Informatika, merupakan Sarjana Teknik Informatika yang berpendidikan setara Strata Satu (S1) di bidang Teknik Informatika dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang pemrograman komputer/sistem informasi serta dapat mengaplikasikan metoda pembuatan data base dan sistem informasi yang berkembang saat ini. Jumlah ahli informatika sebanyak 1 (satu) orang. B. Tenaga Pendukung 1. Surveyor Pendataan, disyaratkan seorang Sarjana Muda Diploma Dua/ Tiga (D2/D3) Jurusan Teknik Sipil/ Arsitektur lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan. Jumlah surveyor pendataan sebanyak 6 (enam) orang. 2. Surveyor Pemetaan, disyaratkan seorang Sarjana Muda Diploma Dua/ Tiga (D2/D3) Jurusan Teknik Sipil/ Arsitektur/Geodesi lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan. Jumlah surveyor pemetaan sebanyak 1 (satu) orang. 3. Operator Komputer, disyaratkan seorang Sarjana Muda Diploma Dua/ Tiga (SLTA/D2/D3) Jurusan Komputer lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan. Jumlah operator komputer sebanyak 1 (satu) orang.
4.
Staff Administrasi, disyaratkan seorang Sarjana Muda Diploma Dua/ Tiga (SLTA/D2/D3) Jurusan sekretaris/administrasi lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan. Jumlah tenaga admiistrasi sebanyak 1 (satu) orang.
SISTEM PELAPORAN DAN PRESENTASI/SEMINAR Agar tujuan ini berhasil maka penyedia jasa konsultansi harus menyerahkan beberapa laporan yaitu : 1. Laporan Pendahuluan, berisikan maksud dan tujuan, gambaran umum proyek, serta metodologi dan pembuatan dan penyuusnan data base dan sistem informasi yang berisikan tentang: Aktifitas kegiatan dan waktu yang dibutuhkan Tahapan – tahapan kegiatan yang dilaksanakan Alokasi waktu pembahasan sampai menjadi Laporan Final termasuk penjadwalan rapat dan konsultasi Alokasi waktu untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pekerjaan Personil yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan Penyajian dalam bentuk bagan alir Laporan pendahuluan dibuat pada kertas HVS berukuran A4 berjumlah 5 (lima) buku, dengan judul tertulis pada laporan pendahuluan diserahkan paling lambat 30 (Tiga Puluh ) hari sejak dikeluarkan SPMK. 2. Laporan Antara, Laporan Antara ini konsultan sudah menguraikan kemajuan/progress pekerjaan baik secara keseluruhan maupun per kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi dan rencana kerja berikutnya. Selain itu diuraikan juga hambatan-hambatan yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya. Laporan ini antara lain berisikan tentang penjelasan rinci yang memuat : Rincian semua data yang diperoleh dari pengumpulan data lapangan/survey lapangan Kompilasi, pengolahan/pemrosesan dan penilaian awal dari hasil survey lapangan Foto-foto lokasi RTLH Tabulasi data (questioner) hasil pendataan/updating Data Spasial lokasi RTLH Laporan Antara dibuat pada kertas HVS berukuran A4 diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan harus dilaporkan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak dikeluarkan SPMK.
3. Laporan Akhir, merupakan laporan final yang berisi hasil perbaikan dan penyempurnaan dari hasil diskusi/seminar data base RTLH. Laporan Akhir dibuat pada kertas HVS berukuran A4, diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan dan buku laporan harus dilaporkan paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari sejak dikeluarkan SPMK serta Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya wajib berkonsultasi/berkoordinasi dengan tim teknis Bappeda Kab. Muna Barat. 4. Aplikasi Data Base RTLH, sebagai tindak lanjut dari hasil pekerjaan data base RTLH, pihak konsultan melakukan, membuat, dan menyusun data base RTLH dalam bentuk aplikasi dengan format ms. excel (offline), yang pada akhirnya dapat dintegrasi dengan web SIP-RTLH PUPR. 5. Backup Dokumen, untuk dokumen pelaporan dibackup dalam bentuk Flash Disk, dan harus dilaporkan paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari sejak dikeluarkan SPMK. 6. Persentasi/Seminar, Untuk menghasilkan pekerjaan yang baik dan ideal maka dilakukan persentasi/seminar oleh penyedia jasa yaitu seminar laporan pendahuluan dan seminar laporan akhir, hal ini dimaksudkan sebagai bahan masukan dalam tahapan jasa konsultasi dari Dinas/Instansi yang terkait.
Muna Barat,
Juni 2017
PPK BIDANG FISIK DAN PRASARAN
…………………………………………….
NIP. ………………………………………
