KERANGKA ACUAN KERJA PEMETAAN ALUR SUNGAI UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN
URAIAN PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur yang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa besar. Kabupaten yang dialiri Sungai Mahakam yang terkenal itu, menyumbang lebih dari 30 persen produksi minyak dan gas nasional. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai lanskap yang lengkap dari kawasan pantai di sisi timur hingga bukit dengan 2 danau kembar di wilayah pedalamannya. pedalamannya. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai luas wilayah 27.263,10 km2 terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan perkembangan dan pemekaran wilayah, wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan. Ke delapanbelas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga - Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai dan hamparan pantai yang tersebar pada hampir semua kecamatan kecamatan dan merupakan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang adalah Sungai Mahakam dengan panjang sekitar920 kilometer. Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah Utara, Selat Makasar sebelah Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan serta dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat. Sebagai jalur lintas utama bagi transportasi darat dan laut yang menuju ke berbagai provinsi di Kalimantan dari sisi timur, Kabupaten Kutai Kartanegara terus melakukan pembangunan transportasi dari segala moda. Salah satunya adalah pelabuhan laut dan sungai. Pelabuhan merupakan merupakan pintu gerbang dalam mendistribusikan kebutuhan logistik (arus barang) dan arus penumpng sehingga merupakan merupakan masukan pendapatan asli daerah dan meningkatkan meningkatkan perekonomian perekonomian daerah tersebut. Sesuai dengan PP No. 61 Tahun 2009 pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan / atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dengan semakin berkembangnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi akan KERANGKA ACUAN KERJA
1
meningkatkan mode transportasi angkutan laut dan sungai yang kemudian harus ditunjang oleh keselamatan dan keamanan alur pelayaran. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah perlindungan keselamatan pelayaran dalam hal lebar yang cukup dan kedalaman perairan yang aman bagi gerakan angkutan perairan ( Navigable depth) yang harus diperhitungkan terhadap gerakan-gerakan kapal yaitu gerakan vertikal: heaving, pitching dan roolling maupun gerakan horizontal yaitu : swaying, surgeing, jawing maupun gerakan-gerakan lainnya yang disebabkan oleh gelombang atau arus.Untuk itulah fungsi alur pelayaran yang dimaksud di atas sangat diperlukan dalam kelancaran lalu lintas dan pergerakan kapal. Alur pelayaran di laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya yang dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran di laut terdiri dari alur pelayaran umum dan perlintasan serta alur pelayaran masuk pelabuhan. Alur pelayaran berfungsi untuk ketertiban lalu lintas kapal, memonitor pergerakan kapal, mengarahkan pergerakan kapal dan pelaksanaan hak lintas damai untuk kapal-kapal asing. Alur-Pelayaran Sungai dan Danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai dan danau yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Untuk memenuhi hal tersebut perlu dilakukan pemetaan alur sungai untuk keselamatan pelayaran pada pelabuhan laut dan sungai existing yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2.
Maksud dan Tujuan
a. b. c. d. e.
3.
Sasaran
a. b.
4.
Lokasi Pekerjaan
Melakukan survey dan menyusun rencana teknis alur pelayaran pada pelabuhanbaik di laut maupun di sungai Untuk menata alur pelayaran baik laut maupun sungai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Memberikan informasi tentang kondisi alur pelayaran di tiap pelabuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara Memberikan informasi pergerakan lalu lintas kapal dan fasilitas keselamatan dan keamanan bernavigasi Memberikan Perlindungan lingkungan maritim Dokumen perencanaan teknis dan penataaan alur pelayaran laut dan sungai pada pelabuhan existing di Kabupaten Kutai Kartanegara Terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran di Kabupaten Kutai Kartanegara
Lokasi pekerjaan dilaksanakan pada Pelabuhan Existing yang meliputi: a. Pelabuhan SAMBOJA b. Dermaga MUARA JAWA c. Dermaga SUKMA WIRA d. Dermaga KOTA BANGUN e. Dermaga MUARA MUNTAI f. Dermaga KEMBANG JANGGUT g. Dermaga RIMBA AYU
KERANGKA ACUAN KERJA
2
5.
Sumber Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBDKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 senilai Rp. 2.849.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah)
6.
Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
DATA PENUNJANG 7.
Data Dasar
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rencana Induk Pelabuhan Nasional Rencana Induk Pelabuhan Laut di Kabupaten Kutai Kartanegara Perkembangan Dimensi Kapal dan Jenis Kapal Kepadatan Lalu Lintas Kapal Kondisi Geografis Jarak Pelayaran
8.
Standar Teknis
Seluruh peraturan teknis yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini
9.
Studi-Studi Terdahulu
Seluruh data penunjang yang termuat dalam point 7.
10.
Referensi Peraturan
1.) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008Tentang Pelayaran. 2.) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan. 3.) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran Di Laut 4.) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau 5.) Peraturan Menteri Perhubungan KM 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 6.) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 – 2031.
RUANG LINGKUP 11.
Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan dalampekerjaan ini meliputi perencanaan dan penataan alur pelayaran di laut dan sungai, yaitu: 1. Mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan pekerjaan ini seperti studi terdahulu, data hidrologi, data hidro-oceanografi, dan sosial ekonomi wilayah 2. Menyusun metode pelaksanaan pekerjaan dan persiapan pelaksanaan survey lapangan 3. Melaksanakan survey hidro-oceanografi, yang meliputi: Survey Bathimetri/Kedalaman Survey Pasang Surut Survey Pola Arus Survey Identifikasi Dasar Perairan KERANGKA ACUAN KERJA
3
Survey Sedimentasi Pada Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Review teknis sistem rute pelayaran, pergerakan lalu lintas kapal, perkembangan dimensi kapal dan jenis kapal, dan sarana bantu navigasi-pelayaran pada pelabuhan laut, sungai dan danau. Kegiatan perencanaan dan penataan alur pelayaran di laut yang meliputi:
4.
5.
Kondisi alur-pelayaran; kepadatan lalu lintas; kondisi, ) kapal; arus dan pasang surut; kondisi ukuran dan sarat ( draft cuaca; dan ship's routeing system. Sistem rute pelayaran di laut, yaitu bagan pemisah lalu lintas (traffic separation scheme); rute dua arah (two way routes); garis haluan yang dianjurkan (recommended tracks); rute air dalam (deep water routes); daerah yang harus dihindari (areas to be avoided); daerah lalu lintas pedalaman (inshore traffic zones); daerah kewaspadaan (precaution areas); dan daerah putaran (roundabouts);
Tata cara berlalu lintas Penataan jalur-jalur sempit Titik mati (point of no return) Lebar alur satu arah Lebar dalam belokan-be1okan alur Lebar alur dua arah Daerah olah gerak kapal Daerah labuh kapal Kegiatan perencanaan dan penataan alur pelayaran di sungai yang meliputi alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya, yaitu:
6.
Survei inventarisasi dan identifikasi alur-pelayaran serta lalu lintas dan angkutan di sungai dan danau Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kesesuaian dengan pengelolaan sumber daya air Analisis pengembangan wilayah sungai dan danau Analisis karakteristik alur-pelayaran sungai dan danau Analisis karakteristik lalu lintas kapal sungai dan Danau Merencanakan profil/potongan memanjang dan melintang alur 7. pelayaran 8. Merencanakan lebar alur, luas kolam, dan kedalaman sesuai dengan ukuran kapal yang akan me1ewati alur-pelayaran 9. Merencanakan slope/kemiringan alur-pelayaran 10. Merencanakan lokasi dan titik koordinat geografis area yang akan dikeruk (bila ada) a. Laporan Pendahuluan memuat: Persiapan / rencana pelaksanaan
12.
Keluaran
b.
c.
pekerjaan; Metodologi; Time Schedule; dan Gambaran Umum Pekerjaan. Laporan Pendahuluan diserahkan maximal 30 hari kalender kerja sejak SPMK diterbitkan dan sebanyak 10 buku yang sebelumnya telah didiskusikan kepada seluruh stakeholder terkait Laporan Antara: Hasil survey lapangan berupa data primer. Laporan Antara diserahkan maximal 180 hari kalender kerja sejak SPMK diterbitkan dan sebanyak 10 buku yang sebelumnya telah didiskusikan kepada seluruh stakeholder terkait. Laporan Akhir Sementara memuat: Hasil survey lapangan, data primer,
KERANGKA ACUAN KERJA
4
d.
dan analisis survey. Laporan Akhir Sementara diserahkan maximal 210 hari kalender kerja sejak SPMK diterbitkan dan sebanyak 10 buku yang sebelumnya telah didiskusikan kepada seluruh stakeholder terkait. Laporan Akhir merupakan hasil revisi dan masukan dari hasil ekspose/diskusi dengan seluruh stakeholder terkait yang diserahkan maximal 240 hari kalender kerja sebanyak 10 buku. Bersama dengan penyerahan laporan akhir juga diserahkan dokumentasi survey (10 buku), dan CD/DVD soft copy seluruh keluaran.
13.
Peralatan, Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyediakan peralatan, material, dan Material personil pekerjaan tetapi menyediakan fasilitas ruang ekspose/diskusi dan Personil dan dukungan administrasi terhadap pekerjaan ini. Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
14.
Peralatan dan Manajerial dari Penyedia Jasa Konstruksi Lingkup Kewenangan Penyedia jasa Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
1) 2) 3)
Personil
Personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
15.
16.
17.
Komputer Tenaga Ahli Dan lain-lain yang terkait dengan pekerjaan ini
Menyelesaikan pekerjaan jasa konsultansi ini, berikut dengan keluaran yang dihasilkan sebagai output dan diserahkan kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam kontrak 240 (dua ratus empatpuluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani SPMK oleh kedua belah pihak.
Rincian kualifikasi dan klasifikasi tenaga ahli adalah sebagai berikut: 1. Team Leader atau Ahli Pelabuhan adalah seorang lulusan Sarjana Teknik Sipil atau Transportasi dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 12 tahun serta memiliki sertifikat keahlian dari asosiasi profesi. 2. Ahli Teknik Sipil adalah seorang lulusan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi serta memiliki pengalaman selama 10 tahun serta memiliki sertifikat keahlian dari asosiasi profesi. Ahli Teknik Sipil yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. 3. Ahli Hidro-Oceanografi adalah seorang lulusan Sarjana Pengairan atau Sarjana Kelautan dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 10 tahun serta memiliki sertifikat keahlian dari asosiasi profesi. Ahli Hidro-Oceanografi yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. 4. Ahli Navigasi dan Keselamatan Pelayaran seorang lulusan Sarjana Kelautan atau Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 10 tahun serta memiliki sertifikat keahlian dari asosiasi profesi. Ahli Navigasi dan Keselamatan Pelayaran yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. 5. Ahli Hidrologi seorang lulusan Sarjana Pengairan atau Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 10 tahun serta memiliki sertifikat keahlian KERANGKA ACUAN KERJA
5
dari asosiasi profesi. Ahli Hidrologi yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. 6. Ahli Design seorang lulusan Sarjana Pengairan atau Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 10 tahun serta memiliki sertifikat keahlian dari asosiasi profesi. Ahli Design yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. 7. Ahli GIS (Global Information System) seorang lulusan Sarjana Geodesi atau Sarjana Geography Sipil dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 10 tahun serta memiliki sertifikat keahlian dari asosiasi profesi. Ahli GIS yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. 8. Ahli Cost Estimator lulusan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 10 tahun serta memiliki sertifikat keahlian dari asosiasi profesi. Ahli Hidrologi yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. Selain tenaga ahli utama pekerjaan ini juga didukung oleh sub tenaga ahli dengan posisi dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut: 1. Ahli Muda Teknik Sipil adalah seorang lulusan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi serta memiliki pengalaman selama 5 tahun dengan jumlah 1 orang 2. Ahli Muda Hidro-Oceanografi adalah seorang lulusan Sarjana Pengairan dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 5 tahun dengan jumlah 1 orang 3. Ahli Muda Navigasi dan Keselamatan Pelayaran seorang lulusan Sarjana Kelautan atau Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 5 tahun serta memiliki sertifikat keahlian dari asosiasi profesi. Ahli Muda Navigasi dan Keselamatan Pelayaran yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. 4. Ahli Muda Hidrologi seorang lulusan Sarjana Pengairan atau Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 5 tahun serta memiliki sertifikat keahlian dari asosiasi profesi. Ahli Hidrologi yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. 5. Ahli Muda Cost Estimator seorang lulusan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan memiliki pengalaman selama 5 tahun serta memiliki sertifikat keahlian dari asosiasi profesi. Ahli Muda Cost Estimator yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. Dan pekerjaan ini juga didukung oleh tenaga pendukung, yaitu surveyor, drafter/cad operator, dan operator komputer. 18.
Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Disesuaikan dengan time schedule penyedia jasa konsultan pada saat menyampaikan laporan pendahuluan yang memuat rencana awal pelaksanaan pekerjaan
Hal-Hal Lain
23.
Produksi Dalam Negeri 24. Persyaratan Kerjasama
-
Penyedia jasa konsultasi dalam pekerjaan ini bisa melakukan kerja sama dengan penyedia jasa konsultasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. 25. Pedoman Mekanisme pengumpulan data lapangan disesuaikan dengan aturan yang Pengumpulan berlaku dan dikoordinasikan kepada tim teknis KERANGKA ACUAN KERJA
6
26.
Data Lapangan Alih Pengetahuan
Penyedia jasa konsultasi pelaksana pekerjaan ini berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan laporan terkait di atas sebagai bentuk alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.
Tenggarong, 3 Maret 2014 Pejabat Pembuat Komitmen,
YUDI APIDIANTARA, ST.,MT
NIP. 19720829 199803 1 010
KERANGKA ACUAN KERJA
7
