53
1.
Dasar Hukum dan Kebijakan Dalam penyusunan kegiatan Pengembangan Aerotropolis New Yogyakarta Int ernational Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat) ini perlu merujuk pada kebijakan-kebijakan berlaku, berlaku, baik berupa dasar dasar hukum peraturan peraturan maupun dokumen dokumen kebijakan perencanaan terkait untuk menghasilkan perencanaan yang komprehensif. Kebijakan berlaku dimaksud mencakup arahan pembangunan dari tingkat na sional hingga tingkat daerah, kebijakan penataan ruang, h ingga arahan pembangunan infrastruktur sektoral. Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut: Kebijakan Nasional
a)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta beserta peraturan pelaksanaannya; b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025, beserta peraturan peraturan pelaksanaannya; c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya; pelaksanaannya; d) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
Kebijakan Rencana Tata Ruang Kebijakan tata ruang terkait pengembangan perkotaan (fungsi), struktur ruang dan pola ruang yang terkait dengan fungsi kawasan perkotaan, rencana struktur ruang, strategi operasionalisasi perwujudan, serta kawasan strategis.
a) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; b)
c) d)
e) f) g)
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (RTRWN) terkait kawasan perencanaan perencanaan maupun rencana pengembangan pengembangan infrastruktur; Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 -2029; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032; dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.
Kebijakan Pembangunan Daerah a) RPJMD Provinsi D. I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat; dan b) RPJMD Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Majalengka. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sektoral 1)
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
a) Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Pasal 1110, 1111, 1112, dan 1113 yang berisi
54
tugas Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru b)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 20152019 c) Kebijakan infrastruktur PUPR: No Sektor Referensi Hukum
2)
1
Sumber Daya Air
a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, beserta peraturan pelaksanaannya; pelaksanaannya; b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; c) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota.
2
Jalan dan Jembatan
3
Perumahan dan Permukiman
d) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, beserta peraturan pelaksanaannya; pelaksanaannya; e) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional; f) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Primer (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1); g) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional beserta perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 92/KPTS/M/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, beserta peraturan p elaksanaannya. elaksanaannya.
Perhubungan dan Kebandarudaraan Kebandarudaraan
a) Undang-Undang Undang-Undang Nomor No mor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan b) c)
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.
55
d) e)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Kebandarudaraan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
Kebijakan Kawasan Strategis 1)
Kawasan Industri a) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 b) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 2) Kawasan Pariwisata a) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional b) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019
Peraturan Peraturan lain yang relevan/terkait relevan/terkait a) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional b) Peraturan terkait lainnya
Kebijakan di atas selain merupakan peraturan dan arahan yang terkait dengan dasar pelaksanaan kegiatan ini, juga termasuk termasuk arahan kebijakan kebijakan yang terkait dengan substansi substansi pendukung rencana pengembangan pengembangan aerotropolis. aerotropolis. Peraturan yang menjadi menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan rencana pengembangan Aerotropolis NYIA (D.I.) Yogyakarta yaitu Perpres No 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mengarahkan rencana pembangunan Bandara Internasional Internasional Yogyakarta Yogyakarta di wilayah wilayah Kabupaten Kulonprogo sebagai sebagai salah satu lokasi pembangunan Bandara Baru. Kemudian, peraturan yang mendasari penyusunan Rencana pengembangan pengembangan Aerotropolis Aerotropolis Kertajati International International Airport (Jawa (Jawa Barat) yaitu Perpres No 2/2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019 2019 yang menetapkan kawasan Kertajati sebagai lokasi pengembangan Bandara Baru di wilayah wilayah Kabupaten Majalengka. Adapun kebijakan yang memuat arahan terkait substansi pendukung rencana pengembangan aerotropolis terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah (Nasional, Pulau Jawa-Bali, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Kab. Kulonprogo, dan Kab. Majalengka), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Nasional, Kab. Kulonprogo, dan Kab. Majalengka, serta rencana induk sektor (Infratstruktur PUPR, PUPR, dan infrastruktur Non-PUPR Non-PUPR strategis lainnya). 2.
Gambaran Umum Pembangunan perkotaan Indonesia di masa depan dihadapkan pada beragam tantangan mulai dari skala lokal, regional, hingga global yang menuntut untuk segera direspon dengan solusisolusi yang kreatif dan inovatif, sehingga pada akhirnya kota-kota kita dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat bermukim yang nyaman dan layak huni dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan keberlanjutan lingkungan serta sebagai sebagai sentra penggerak perekonomian perekonomian wilayah. Salah satu alternatif solusi unt uk membentuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah adalah dengan mengintegrasikan pembangunan transportasi dengan pengembangan wilayah. wilayah. Berdasarkan data BPS BPS tahun 2015, sektor transportasi transportasi dan logistik mengalami akselerasi kenaikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara berturut-turut dalam tiga tiga tahun terakhir. Pada Pada tahun 2015 pertumbuhannya pertumbuhannya sebesar 5,02%, tahun 2016 sebesar sebesar 5,20%, dan tahun 2017 sebesar 5,41%. Kemudian, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Iklim investasi sektor transportasi, termasuk transportasi udara, pada tahun 2017juga meningkat sebanyak 25,57%.
56
Peluang dari sektor transportasi inilah yang melatarbelakangi inisiatif dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan untuk menyusun studi mengenai Pengembangan Kota Bandara Aerotropolis di New Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat) sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Keberadaan ke dua baru tersebut diharapkan diharapkan dapat menjadi katalisator katalisator perkotaan (urban (urban catalyst) yang membawa pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan pergerakan perekonomian kawasan kawasan perkotaan sehingga sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. masyarakat. Penyusunan Penyusunan studi ini sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kawasan Kawasan Perkotaan yang tertuang dalam Permen PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 untuk menyusun rencana dan program yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan, serta salah satu fungsinya yaitu koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan, dalam hal ini yaitu kota bandara Aerotropolis. Aerotropolis. Salah satu pengusung konsep Aerotropolis, Aerotropolis, Dr. John D. Kasarda (University of North Carolina, 2000), menjelaskan bahwa secara umum Aerotropolis didefinisikan sebagai sebuah sebagai sebuah kota dengan tata letak, i nfrastruktur, dan sektor perekonomian perekonomian yang berpusat pada ba ndar udara. udara. Pengembangan Aerotropolis diawali dengan pemanfaatan bandara yang tidak terbatas untuk kegiatan aviasi, tetapi t etapi juga menjadi kawasan komersial terintegrasi yang di kembangkan sebagai pusat kegiatan bisnis l ainnya, seperti: perkantoran, MICE (meeting, (meeting, incentive, convention, exhibition), industri manufaktur, perhotelan, hingga pusat hi buran. Selain menjadi transportasi penghubung yang vital dalam konteks membangun konektivitas, bandar udara telah menjadi simpul kunci dalam produksi global dan sistem komersial. Berbagai kluster bisnis di sekitar bandar bandar udara yang membentuk membentuk koridor transportasi membentuk membentuk sebuah entitas entitas perkotaan baru. Tumbuhnya Tumbuhnya klaster bisnis berorientasi berorientasi pada penerbangan/bandar penerbangan/bandar udara udara dan klaster perumahan pada koridor transportasi yang melingkari airport city dengan radius ± 30 km membentuk Aerotropolis di beberapa metropolis di dunia.
Bisnis/ Perkantoran
Kws Hotel & Hiburan
Koridor Teknologi, Informasi & Komunikasi (TIK) Kluster Fasilitas Kesehatan
RTH Kws Industri Manufaktur
Pusat Convention// Convention Exhibition
Atraksi Turis Superblok
Olahraga, Rekreasi, & Fungsi Khusus
Industri Retail
Olahraga, Rekreasi, & Fungsi Khusus
Kws Industri
Pusat: Airport Airpo rt City
Pusat Riset Pusat Riset// Teknologi
Pergudangan
Superblok RTH
Logistik Fasilitas Pelayanan E- Fullfillment
Flex Tech
Olahraga, Rekreasi, & Fungsi Khusus
RTH
140
Gambar Fungsi & Kebutuhan Ruang dalam Aerotropolis
Pusat Distribusi
57
Elemen pendukung utama yang dibutuhkan pada kawasan aerotropolis adalah aksesibilitas dan sarana transportasi massal yang memungkinkan pergerakan barang dan penumpang dari dan ke bandara dapat dilakukan secara optimal dan efisien seiring dengan semakin terintegrasinya terintegrasinya perekonomian global. Pada kenyataannya, aerotropolis yang berkembang berkembang saat ini di Indonesia masih bersifat organik dan spontan, sehingga secara struktur masih diperlukan penataan kembali. Pada Pada tahun 2014, perusahaan BUMN BUMN PT. PT. Angkasa Pura II menginisiasi menginisiasi pengembangan Aerotropolis Aerotropolis di Indonesia, tepatnya tepatnya di Bandara Internasional Internasional Kualanamu, Kualanamu, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bandara Kualanamu ini direncanakan agar terintegrasi dengan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung dan diarahkan untuk mendukung pengembangan Kawasan Kawasan Strategis Nasional Nasional (KSN) Medan, Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang, Karo (Mebidangro), Kawasan Ekonomu Khusus (KEK) Sei Mangkei, dan kawasan strategis lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Utara. Kualanamu memiliki memiliki luas 1.365 hektar dengan kapasitas penumpang 8 juta orang serta serta dilengkapi dengan transportasi transportasi multimoda berupa berupa kereta monorel khusus dari kota Medan. Kedepannya, Kedepannya, bandara-bandara berkelas internasional lainnya diharapkan dapat mengembangkan konsep Aerotropolis, seperti yang akan dilakukan pada proyek percontohan percontohan Aerotropolis Aerotropolis New Yogyakarta Yogyakarta International Airport Airport dan Kertajati International Airport.
a) Aerotropolis Aerotropolis New Yogyakarta International Airport (Kulonprogo-D.I. Yogyakarta) Rencana pengembangan Aerotropolis di New Yogyakarta International Airport (NYIA) disusun dalam rangka mendukung amanat Peraturan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20 17 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang memuat rencana pembangunan Bandara Internasional Internasional Yogyakarta Yogyakarta di wilayah wilayah Kabupaten Kulonprogo sebagai salah satu lokasi pembangunan pembangunan Bandara Baru. Pengembangan kawasan kawasan Aerotropolis di kawasan ini juga didukung oleh kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 untuk mempercepat pembangunan sistem transportasi transportasi multimoda melalui pembangunan akses kereta api menuju Bandara Internasional Kulon Progo. Pembangunan Aerotropolis NYIA telah diawali diawali dengan penugasan PT. PT. Angkasa Pura I (Persero) (Persero) untuk membangun membangun dan mengelola bandara yang akan menjadi salah satu gerbang kawasan Yogyakarta-SoloYogyakarta-SoloSemarang (Joglosemar) serta mendukung pengembangan perkotaan dan Metropolitan Yogyakarta-Sleman-Bantul (Kartamantul). Penugasan PT. Angkasa Pura I (Persero) ini diatur dalam Perpres Nomor 98 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo, D.I. Yogyakarta. Berdasarkan dokumen Rencana Induk Bandara Baru di Kulonprogo Yogyakarta Yogyakarta Tahun 2016, bandara ditargetkan untuk mulai beroperasi pada bulan April 2019, namun secara keseluruhan penyelesaian pembangunan bandara ditargetkan untuk selesai dalam kurun waktu 28 tahun secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut: •
•
•
Tahap I (2018-2026) Tahap II (2027-2036) Tahap III (2037-2046)
: Kapasitas penumpang 14 juta; : Kapasitas penumpang 20 juta; : Kapasitas penumpang 25 juta;
Mendukung agenda ini, BPIW melalui Pusat Pengembangan Pengembangan Kawasan Perkotaan telah melakukan studi terkait pada tahun 2016, yaitu Penyusunan Studi Kelayakan Kelayakan dan Pradesain Kawasan Prioritas Yogyakarta, Yogyakarta, dimana d alam kajian ini juga mengidentifikasi kawasan Temon Kulonprogo yang merupakan lokasi Bandara Baru sebagai salah satu arah pengembangan perkotaan di Yogyakarta dan sekitarnya. Kawasan Kawasan Kota Bandara Temon Kulonprogo seluas +40 Ha akan diarahkan sebagai kawasan pendukung New Yogyakarta International Airport (NYIA). Arahan fungsi pendukung yang dikembangkan adalah pusat kota administratif, kawasan hunian, kawasan komersial berskala kota dan kawasan industri serta business park yang terkait dengan logistik dan R&D (research (research and development ). ). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama antara masyarakat, masyarakat, pemerintah dan investor investor swasta dalam melakukan melakukan penataan Kota Kota Bandara Temon Kulonprogo. Perencanaan pengembangan Aerotropolis NYIA juga perlu diintegrasikan dengan prinsip-prinsip dalam National Urban Development Program (NUDP) dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, hijau, cerdas, dan berketahanan.
58
Pada akhirnya, pengembangan pengembangan kawasan Aerotropolis NYIA diharapkan da pat memberikan manfaat dalam beberapa aspek, antara lain: (1) meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat kawasan Yogyakarta-Solo-Semarang Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) dan Metropolitan Yogyakarta-Sleman-Bantul Yogyakarta-Sleman-Bantul (Kartamantul), serta kawasan di sekitarnya; sekitarnya; (2) memacu pertumbuhan pusat-pusat kegiatan baru di sekitarnya (accupuncture (accupuncture effect); effect); (3) mengurangi disparitas wilayah dalam lingkup WPS Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta Yogyakarta – Solo – Semarang Semarang dan WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Yogyakarta – Prigi Prigi – Blitar - Malang; (4) menyediakan lapangan kerja baru; (5) meningkatkan aktivitas perekonomian; (6) meningkatkan meningkatkan pendapatan daerah; daerah; dan (7) meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
b) Aerotropolis Kertajati International Airport (Majalengka-Jawa Barat) Pengembangan kawasan Aerotropolis Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) direncanakan dalam rangka menjalankan amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 2019 yang menetapkan kawasan Kertajati sebagai lokasi pengembangan Bandara Baru di wilayah Kabupaten Majalengka. Bandara yang memiliki luas t otal 3.480 Ha yang berada di bawah pengelolaan dari PT. Bandara Internasional Jawa Barat selaku BUMD milik Pemprov Jawa Barat telah mulai beroperasi sejak bulan Mei 2018, namun pengembangannya masih masih akan dilaksanakan hingga tahun tahun 2045. Pelaksanaan itu sendiri sendiri terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu: •
•
•
•
Tahap I (2015-2020) : Pengembangan Bandara; Tahap I-II (2016-2025) : Pembangunan Kertajati Kertajati Aerocity; Aerocit y; Tahap III (2025-2035) : Pengembangan Kertajati sebagai aero tropolis; Tahap IV (2035-2045) : Pengembangan Kertajati Aerotropolis sebagai simpul kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di sisi timur Jawa Barat.
Aerotropolis Kertajati rencananya akan didukung dengan sistem transportasi multimoda multimoda strategis, seperti pembangunan akses kereta api dari Bandung-Kertajati dan KertajatiCirebon dan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) serta jalan tol Cikampek Palimanan (Cikapali). Dengan upaya peningkatan k onektivitas tersebut, Bandara Kertajati mendapat kemudahan untuk mengakses pusat-pusat pertumbuhan ekonomi strategis di sekitarnya, seperti Metropolitan Bandung, Cirebon-Indramayu-Majalengka-Ku Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan ningan (Ciayumaja-kuning), dan Kawasan Industri Karawang. Selain itu, Aerotropolis Kertajati ini juga diharapkan dapat memicu pertumbuhan aktivitas perekonomian dalam lingkup WPS Pertumbuhan Terpadu Jakarta – Cirebon Cirebon - Semarang. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif yang melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk masyarakat, pemerintah dan investor swasta dalam melakukan penataan Kota Bandara. Perencanaan pengembangan Aerotropolis Kertajati juga perlu mempertimbangkan mempertimbangkan prinsip-prinsip prin sip-prinsip dalam National dalam National Urban Development Development Program (NUDP) dalam (NUDP) dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, hijau, cerdas, dan berketahanan. berketahanan.
Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk memberikan dukungan dalam mempercepat pengembangan Kota Bandara Bandara (Aerotropolis) (Aerotropolis) yang mandiri, mandiri, terpadu, cerdas dan dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 tentang Pembangunan 15 Bandara Baru dalam hal perencanaan Infrastruktur PUPR yang terpadu dan berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pengembangan infrastruktur PUPR untuk mendukung perwujudan perwujudan Kota Bandara (Aerotropolis) Kulonprogo
59
(Prov.DIY) (Prov.DIY) dan Kertajati (Prov. Jawa Barat) berdasarkan kebutuhan jangka panjang (10 tahun) tahun 2021-2030, jangka menengah (5 tahunan) 2021-2025, dan jangka pendek (1 tahun) 2021.
Sasaran dari pekerjaan ini meliputi: Terumuskannya analisis kebijakan, rencana, dan program pengembangan
kawasan, rencana pembangunan infrastruktur PUPR, dan pembangunan infrastruktur non-PUPR sebagai bagian dari pengembangan sistem perkotaan Kota Bandara Kulonprogo dan Kertajati; Tersusunnya profil wilayah Kota Bandara Kulonprogo dan Kertajati; Kertajati; Tersusunnya profil kinerja infrastruktur PUPR dan infrastrutur strategis lainnya (non-PUPR) untuk Kota Bandara Kulonprogo dan Kertajati; Terumuskannya analisis fisik lingkungan, sosial kependudukan, dan ekonomi wilayah; Terumuskannya analisis dan strategi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan secara fungsi, lokasi, antar pemerintahan, antarsektor, kelembagaan kelembagaan dan pembiayaan; Tersusunnya Key Performance Indicators (KPI) rencana pengembangan (Development Plan) Kota Bandara Kulonprogo dan Kertajati; Terumuskannya konsep dan tematik pengembangan Kota Bandara Kulonprogo dan Kertajati; Terumuskannya analisis pengembangan kawasan Aerotropolis dalam rangka perumusan program pembangunan infrastruktur PUPR untuk mendukung mendukung infrastrutur strategis lainnya (non-PUPR) dalam pengembangan Kawasan Kota Bandara Kulonprogo dan Kertajati; Terumuskannya rencana dan program pembangunan infrastr uktur PUPR untuk mendukung infrastrutur strategis lainnya (non-PUPR) pendukung kawasankawasan perkotaan perkotaan sekitar Kota Bandara Bandara untuk jangka jangka panjang (10 tahun) 2021-2030, jangka menengah (5 tahun) 2021-2025, dan jangka pendek (1 tahun) 2021, sebagai usulan program dalam pembahasan program infrastruktur PUPR (Konsultasi Regional) untuk Kota Bandara Kulonprogo dan Kertajati; Tersusunnya rencana aksi bersama antar pihak dalam rangka percepatan pembangunan pembangunan Kota Bandara Kulonprogo dan Kertajati serta tahapan/ roadmap dan skenario skenario pengembangan Kota Bandara Kulonprogo Kulonprogo dan Kertajati.
D. RUANG LINGKUP 1. Lingkup Wilayah Perencanaan Ruang lingkup wilayah dalam pekerjaan ini meliputi Kabupaten Kulon Progo (New Yogyakarta International Airport) dan Kabupaten Majalengka (Kertajati International Airport) dengan tetap mempertimbangkan mempertimbangkan pengembanga pen gembangan n wilayah masing-masing kawasan perkotaan, hubungan fungsional antar kawasan perkotaan di sekitarnya dan dengan wilayah wilayah belakang (hinterland)-nya. hinterland)-nya.
60
2.
Lingkup Tahapan dan Substansi Pekerjaan Ruang lingkup tahapan dan substansi pekerjaan ini meliputi: a. Persiapan dan Organisasi Kerja 1) Mobilisasi tenaga ahli, asisten tenaga ahli, dan tenaga pendukung; 2) Kajian literatur, teori, dan benchmark /pengalaman /pengalaman praksis di Indonesia atau negara lain yang berhasil terkait pembangunan infrastruktur wilayah dan perkotaan dalam rangka rangka pengembangan kawasan kawasan Aerotropolis; Aerotropolis; 3) Review terhadap kebijakan pengembangan kawasan perkotaan serta pembangunan infrastruktur berdasarkan rencana pembangunan dan rencana tata ruang baik nasional (RPJPN dan RTRWN), pulau/kepulauan (RTR Pulau/Kepulauan), provinsi (RPJPD, RPJMD, RPJMD, RTRW Provinsi), kabupaten/kota (RPJPD, RPJMD, RTRW Kabupaten/Kota), serta kebijakan sektoral seperti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP), Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM), Rencana Induk Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan, Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Rencana PSDA, dll; 4) Identifikasi delineasi Kawasan Aerotropolis dilakukan dengan kajian rencana tata ruang, daya dukung dan daya tampung, pola commuting, dan kawasan perkotaan, dengan berkoordinasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah. daerah. 5) Identifikasi kawasan perkotaan fungsional atau Functional Urban Area (dominasi kegiatan nonpertanian dan permukiman) dari kota-kota untuk melihat penjalaran fisik kota. Functional Functional Urban Area dapat dihasilkan dari analisis lokasi lokasi desa-desa perkotaan dalam Potensi Desa atau dari analisis citra satelit/perpetaan akan kawasan terbangun, atau keduanya 6) Identifikasi stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dll); 7) Pengumpulan data dan informasi awal wilayah perencanaan; 8) Penyusunan peta dasar; 9) Penajaman metodologi pelaksanaan pekerjaan; 10) Inventarisasi kebutuhan data, desain survei, dan penyiapan perangkat survei; 11) Penyusunan rencana kerja dan jadwal rinci mingguan pelaksanaan pekerjaan; 12) Penyusunan Rencana Mutu Kontrak (RMK); 13) Rapat Koordinasi Penyepakatan Rumusan Goal ( Kick Kick Off) Off) diselenggarakan di pusat dengan mengundang instansi pusat dengan mengundang nasarumber, K/L pusat terkait diantaranya diantaranya Kementerian ATR/BPN, ATR/BPN, Kemenkoperekonomian, Kemenkoperekonomian, Bappenas, Kementerian Perhubungan dsb) untuk:
- menjaring isu dan permasalahan mengenai pengembangan
Kawasan Aerotropolis New Yogyakarta International Airport dan Kertajati International Airport; - mengetahui studi dan kajian pengembangan dua kawasan tersebut yang telah dilakukan berbagai pihak; dan
61
- mengidentifikasi awal isu dan permasalahan pokok yang terjadi dalam koridor pengembangan dua kawasan Aerotropolis tersebut.
Rapat Koordinasi Penyepakatan Rumusan Goal ( Kick ( Kick Off) ini Off) ini diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: Rapat Koordinasi Penyepakatan Rumusan Goal ( Kick ( Kick Off) diselenggarakan dengan paket Fullday Fullday setingkat eselon II di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan ke 1 (pertama);
Rapat Koordinasi Penyepakatan Rumusan Goal ( Kick ( Kick Off) mengundang K/L pusat diantaranya Kementerian ATR/BPN, Kemenkoperekonomian,, Bappenas, Kementerian Perhubungan Kemenkoperekonomian dsb dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan stakeholders terkait pelaksanaan pekerjaan dan sekurang-kurangnya dihadiri 40 (empat puluh) orang peserta sekurang-kurangnya mengunddang Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Direktorat Perencanaan Tata Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan; Asdep Pengembangan Investasi dan Ekosistem Pariwisata, Kementerian Pariwisata; Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian; Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM; Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Diretorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Diretorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi
62
Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strat egis, BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Rapat Koordinasi Penyepakatan Rumusan Goal ( Kick ( Kick Off) menghadirkan narasumber dari pakar dan/atau kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah setingkat eselon 2 sebanyak 4 (empat) orang jam dengan 2 (dua) orang moderator; Rapat Koordinasi Penyepakatan Rumusan membiayai perjalanan dinas 2 orang eselon transport pesawat Jkt-Yogyakarta (pp) dan Jawa Barat , Uang Harian Perjadin selama Penginapan selama 1 hari
Goal ( Kick ( Kick Off) 2 daerah meliputi transport Jakarta2 hari dan Biaya
Kelengkapan Rapat Koordinasi Penyepakatan Rumusan Goal ( Kick Kick Off) sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya meliputi penggandaan materi, seminar kit, uang harian dan transport lokal untuk masing-masing peserta untuk keperluan acara Rapat Koordinasi Penyepakatan Rumusan Goal ( Kick Kick Off); Off); dan 14) Rapat Koordinasi 1 dilakukan di Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Barat dengan mengundang balai dan satker PUPR, PUPR, Bappeda dan d an Dinas-Dinas terkait di Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Barat dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan hasil analisis yang telah dilakukan dengan membahas isu -isu tiap sektor beserta indikasi kebutuhan program dengan tujuan untuk memperoleh data, mengkoordinasi rencana analisis dengan unor PUPR, K/L, daerah, dan stakeholder terkait lainnya yang diikuti dengan survei. Rapat Koordinasi 1 dilakukan dengan pembahasan desk program yang telah disusun dengan ketentuan sebagai berikut: Diselenggarakan secara Fullday setingkat eselon II di Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat yang masing-masing dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan ke 2 (dua); Rapat Koordinasi 1 ini mengundang Pemerintah daerah (Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Dinas terkait), Satuan Kerja Pelaksana Pelaksana Jalan Nasional, Balai/Satuan Kerja perwakilan kementerian pusat, dan stakeholder terkait pelaksanaan pekerjaan dan direncanakan direncanakan untuk dihadiri 35 (tiga puluh lima) lima) peserta; Rapat Koordinasi 1 menghadirkan narasumber dari pakar dan/atau kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah setingkat eselon 2 sebanyak 2 (dua) orang jam, dan setingkat eselon 3 sebanyak 2 (dua) orang jam dengan 2 (dua) orang moderator; Kelengkapan Rapat Rapat Koordinasi 1 meliputi penggandaan penggandaan materi, seminar seminar kit, uang harian Paket Full Day, dan transport lokal untuk masing-masing peserta serta spanduk untuk keperluan acara Rapat Koordinasi 1; 15) Rakor 1 diikuti d engan survei survei daerah 1
Survei I di Daerah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan ke2 (kedua) oleh 6 (enam) orang selama 5 (lima) hari yang dilakukan dalam rangka observasi lokasi kawasan perencanaan Aerotropolis New Yogyakarta-Kulon Progo (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka) dan pengumpulan
63
data sekunder di tingkat provinsi dan kabupaten terkait Rencana Tata Ruang (RTRW Provinsi, RTRW Kota/Kabupaten, dan RDTR), Rencana Pembangunan (RPJPD dan RPJMD), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP), Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM), Rencana Induk Sektor (Bandar Udara, Jaringan Jalan, Persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum, Drainase, Sanitasi, Perumahan, Penanganan Kumuh, dan lainnya). Rakor Survei daerah 1 meliputi biaya transport pesawat JktYogyakarta (pp) dan biaya transport Jkt-Bandung (pp), Biaya Penginapan dan Sewa 2 unit Mobil selama 5 (lima) hari di Yogyakarta dan Jawa Barat.
16) Pembahasan Laporan Pendahuluan diselenggarakan di pusat dengan mengundang instansi pusat dengan mengundang Unit Organisasi Kementerian PUPR untuk:
- Memaparkan temuan awal terhadap
isu permasalahan pengembangan kawasan Aerotropolis di New Yogyakarta International Airport dan Kertajati International Airport
Pembahasan Laporan Pendahuluan ini diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
b.
Pembahasan Laporan Pendahuluan diselenggarakan dengan paket Fullday setingkat eselon II di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan ke 2 (dua); Pembahasan Laporan Pendahuluan mengundang unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan stakeholders terkait pelaksanaan pekerjaan dan sekurang-kurangnya dihadiri 30 (tiga puluh) orang peserta sekurang-kurangnya mengundang Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kelengkapan Pembahasan Laporan Pendahuluan sekurangkurangnya meliputi penggandaan materi, uang harian dan transport untuk masing-masing peserta untuk keperluan acara Pembahasan Laporan Pendahuluan.
Pengumpulan Data 1) Pengumpulan Data Sekunder
64
Pengumpulan data sekunder meliputi sekurang-kurangnya data Kawasan Aerotropolis New Yogyakarta International Airport dan Kertajati International Airport yang pernah disusun, data sungai, kependudukan, infrastruktur, sistem jaringan jalan, ekonomi, dan lain-lain di Tingkat Pusat, khususnya khususnya terkait dengan bidang infrastruktur dan kawasan kawasan strategis sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Balai-Balainya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kementerian Pariwisata, Badan Pusat Statisitik dll; serta di Tingkat Daerah baik provinsi, kabupaten/kota terkait; 2) Pengumpulan Data Primer meliputi sekurang-kurangnya survei peta dan survei kependudukan dan data sekunder di sekitar Kawasan Aerotropolis New Yogyakarta International Airport dan Kertajati International Airport untuk kajian regional dan kajian sistem jaringan infrastruktur. Data Primer terkait sistem jaringan infrastruktur infrastruktur dimaksud meliputi sekurang-sekurangny sekurang-sekurangnya: a:
a) Data Lalu Lintas (bangkitan dan tarikan, kecepatan perjalanan, b) c) d) e)
tingkat pelayanan, peramalan lalu lintas, dsb); Data Topografi; Data Geologi dan Geoteknik; Data Hidrologi dan Drainase; dan Data Lingkungan dan Keselamatan (lingkungan biologi, lingkungan fisika-kimia, lingkungan sosial-ekonomi-budaya, keselamatan jalan).
3)
Penyusunan profil dan kinerja kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Aerotropolis Kertajati (Kabupaten (Kabupaten Majalengka): kawasan perencanaan perencanaan (ditentukan delineasinya Nama, luas, dan delineasi kawasan berdasarkan survey sekunder sekunder dan primer) serta koordinasi dengan dengan Pemda dan instansi terkait; Posisi kawasan dalam konstelasi regional sekurang-kurangnya meliputi: peran kota/kawasan kota/kawasan perkotaan pada skala global, nasional, provinsi, dan WPS; kontribusi PDRB kawasan ke nasional dan regional; sektor unggulan dan peluang investasi utama; Karakteristik kawasan strategis eksisting, yang mencakup kawasan industri (jenis industri, lokasi koleksi dan distribusi, orientasi pasar), kawasan pariwisata budaya dan religi, kawasan sumber sumber daya alam, kawasan kawasan permukiman, serta serta kawasan perdagangan perdagangan dan jasa; Karakteristik perekonomian yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi khususnya kontribusi tiap sektor, beserta komoditas unggulan dan skala pemasarannya; pemasarannya; Karakteristik bencana, mencakup jenis bencana, intensitas bencana, sebaran lokasi bencana, dan sebagainya; Karakteristik sosial kependudukan termasuk social capital (fungsi-fungsi pranata sosial, tradisi budaya, budaya, persepsi, dan dan nilai-nilai lokal); dan Karakteristik lingkungan fisik.
4)
Penyusunan profil dan kinerja infrastruktur kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka)
65
Kondisi, sebaran, dan gap infrastruktur PUPR dan infrastrutur strategis lainnya (non-PUPR); dan Kinerja pelayanan infrastruktur, khususnya pada sub-sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. 5) Rapat koordinasi di Jakarta dilakukan untuk memverifikasi temuan awal tim baik dari perumusan data dan dan kajian yang telah ada dengan mengundang instansi pusat dengan mengundang nasarumber terkait baik dari pusat penelitian, K/L pusat atau pemerintah daerahuntuk: daerahuntuk:
- Memverifikasi temuan awal mengenai data dan kajian yang telah disusun tim; - Mengkonfirmasi metode yang digunakan; - Menjaring masukan mengenai penyusunan kebijakan dan straegi pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman dan kawasan strategis di kawasan metropolitan;
Rapat Koordinasi ini diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: Rapat koordinasi diselenggarakan dengan paket Fullday setingkat eselon II di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan ke 3 (ketiga); Rapat koordinasi mengundang K/L pusat dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan stakeholders terkait pelaksanaan pekerjaan dan sekurang-kurangnya dihadiri 35 (tiga puluh lima) orang peserta sekurang-kurangnya mengundang Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Nasional/Bappenas; Direktorat Direktorat Perencanaan Perencanaan Tata Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kepala Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kementerian Perhubungan; Perhubungan; Asdep Pengembangan Investasi dan Ekosistem Pariwisata, Kementerian Pariwisata; Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian; Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM; Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Diretorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Diretorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Pengembangan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Perencanaan Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Sekretaris Badan
66
c.
Pengembangan Infrastruktur Wilayah; Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pemrograman Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kementerian Kementerian Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait; Rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari pakar dan/atau kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah setingkat eselon 2 sebanyak 2 (dua) orang jam, dan setingkat eselon 3 sebanyak 2 (dua) orang jam dengan 2 (dua) orang orang moderator; Kelengkapan rapat koordinasi sekurang-kurangnya meliputi penggandaan materi, seminar seminar kit, uang harian dan transport transport lokal untuk masing-masing masing-masing peserta serta spanduk spanduk untuk keperluan acara acara Rapat koordinasi..
Analisis Pengembangan Kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka): Analisis dilakukan dalam rangka perumusan konsep dan tematik pengembangan kawasan perkotaan 10 tahun ke depan, depan, meliputi: 1) Analisis posisi kawasan dalam konstelasi regional dan global untuk mengetahui posisi kawasan dalam konstelasi regional meliputi: peran kota/kawasan perkotaan pada skala global, nasional, provinsi, dan WPS; kontribusi PDRB kawasan ke nasional dan regional; sektor unggulan dan peluang in vestasi utama; 2) Analisis basis ekonomi pengembangan kawasan untuk mengetahui Karakteristik perekonomian yang meliputi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi khususnya kontribusi tiap sektor, beserta komoditas ung gulan dan skala pemasarannya; 3) Analisis lingkungan fisik (built environment) struktur dan bentuk kota (urban form and structure) serta kecenderungan perkembangan kawasan perkotaan beserta indikasi urban sprawl dan konurbasi; 4) Analisis arahan pengembangan wilayah untuk mengetahui arah pengembangan metropolitan sehingga bisa mengantisipasi kebutuhan infrastruktur terutama sektor PUPR; 5) Analisis daya dukung dan da ya tampung untuk mengetahui kapasitas dari lingk ungan sebagai salah satu bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 6) Analisis kependudukan dan intensitas ruang melalui pengamatan langsung dan survey instansi terkait sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur PUPR secara efektif dan efisien; 7) Analisis penentuan kebutuhan pengembangan infrastruktur PUPR dan pemanfaatan sungai sebagai alat transportasi melalui kajian pengembangan kawasan strategis, yang mencakup kawasan industri (jenis industri, lokasi koleksi dan distribusi, orientasi pasar), kawasan pariwisata, serta kawasan perdagangan perdagangan dan jasa;. 8) Analisis keterpaduan program dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur melalui koordinasi dengan sektor-sektor terkait untuk mempercepat pembangunan; 9) Analisis sumber pembiayaan dan kelayakan ekonomi/investasi yang tidak terbatas di APBN/APBD, namun juga mempertimbangkan potensi-potensi keterlibatan swasta sebagai salah satu syarat untuk keberlangsungan sebuah program pembangunan; 10) Analisis potensi dan komoditas unggulan masing-masing kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka);
67
11) Analisis penetapan Kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka)melalui kesepakatan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam pelaksanaan sinkronisasi dan keterpaduan program serta penyusunan development plan; 12) Rapat Koordinasi 2 dilakukan di Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Barat dengan mengundang balai dan satker PUPR, Bappeda dan Dinas-Dinas terkait di Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Barat dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan hasil analisis yang telah dilakukan dengan membahas isu-isu tiap sektor beserta indikasi kebutuhan program dengan tujuan untuk memperoleh data, mengkoordinasi rencana analisis dengan unor PUPR, K/L, daerah, dan stakeholder terkait lainnya yang diikuti dengan survei. Rapat Koordinasi 2 dilakukan dengan pembahasan desk program yang telah disusun dengan ketentuan sebagai berikut: Diselenggarakan secara Fullday setingkat eselon II di Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat yang masing-masing dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan ke 4 (empat); Rapat Koordinasi 2 ini mengundang Pemerintah daerah (Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Dinas terkait), Satuan Kerja Pelaksana Pelaksana Jalan Nasional, Balai/Satuan Kerja perwakilan kementerian pusat, dan stakeholder terkait pelaksanaan pekerjaan dan direncanakan direncanakan untuk dihadiri 35 (tiga puluh lima) peserta; Rapat Koordinasi 2 menghadirkan narasumber dari pakar dan/atau kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah setingkat eselon 2 sebanyak 2 (dua) orang jam, dan setingkat eselon 3 sebanyak 2 (dua) orang jam dengan 2 (dua) orang moderator; Kelengkapan Rapat Koordinasi 2 meliputi penggandaan materi, seminar kit, uang harian Paket Full Day, dan transport lokal untuk masing-masing peserta serta spanduk untuk keperluan acara Rapat Koordinasi 2; 13) Rakor 2 diikuti dengan survei daerah 2
Survei 2 di Daerah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan ke4 (empat) oleh 6 (enam) orang selama 5 (lima) hari yang dilakukan dalam rangka observasi lokasi kawasan perencanaan Aerotropolis New Yogyakarta-Kulon Progo (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka) dan pengumpulan data sekunder di tingkat provinsi dan kabupaten terkait Rencana Tata Ruang (RTRW Provinsi, RTRW Kota/Kabupaten, dan RDTR), Rencana Pembangunan (RPJPD dan RPJMD), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP), Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM), Rencana Induk Sektor (Bandar Udara, Jaringan Jalan, Persampahan, Sistem Penyediaan
68
Air Minum, Drainase, Sanitasi, Perumahan, Penanganan Kumuh, dan lainnya). Rakor Survei daerah 2 meliputi biaya transport pesawat JktYogyakarta (pp) dan biaya transport Jkt-Bandung (pp), Biaya Penginapan dan Sewa 2 unit Mobil selama 5 (lima) hari di Yogyakarta dan Jawa Barat. (Sos ial, Ekonomi, dan Lingkungan) Survei diikuti survei Sosekling (Sosial, pada dua kawasan prioritas Kulon Kulon Progo dan Majalengka. 14) Pembahasan Laporan Antara Pembahasan Pembahasan Laporan Antara ini diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
d.
Pembahasan Laporan Antara diselenggarakan dengan paket Fullday Fullday setingkat eselon II di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan ke 5 (lima); Pembahasan Laporan Antara mengundang unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan stakeholders terkait pelaksanaan pekerjaan dan sekurangkurangnya dihadiri 30 (tiga puluh) orang peserta sekurangkurangnya mengundang Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kelengkapan Pembahasan Laporan Antara sekurang-kurangnya meliputi penggandaan materi, uang harian dan transport lokal untuk masing-masing peserta untuk keperluan acara Pembahasan Laporan Antara.
Penyusunan Rencana dan Program Proses ini dilakukan d alam rangka perumusan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR untuk mendukung in frastrutur frastrutur strategis lainnya (non-PUPR) pendukung kawasan-kawasan kawasan-kawasan pengembangan perkotaan, perkotaan, meliputi: 1) Penyusunan Master Plan Plan dan Development Development Plan Plan Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka): 2) Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur PUPR berdasarkan kebutuhan jangka panjang/masterplan panjang/masterplan (10 tahun), jangka menengah/development menengah/development plan (5 tahunan), dan jangka pendek/program utama (1-3 tahun) dilengkapi dengan pembagian kewenangan kewenangan sektor pusat, provinsi, kabupaten/kota, kemajuan pemenuhan readiness criteria criteria (lahan, FS, DED, Dokumen Lingkungan). Infrastruktur PUPR sekurang-kurangnya meliputi: Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, dengan sasaran strategis meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi, serta meningkatnya ketahanan air; Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan, Jembatan, dengan sasaran strategis meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, serta meningkatnya kemantapan jalan nasional; dan
69
Infrastruktur Bidang Permukiman dan Perumahan, dengan sasaran strategis meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, meningkatnya meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman, meningkatnya meningkatnya penyediaan dan pembiayaan pembiayaan perumahan. perumahan. Contoh Format Tabel Usulan Program Infrastruktur PUPR
Bidang
SDA SDA SDA SDA SDA SDA SDA BM BM BM BM BM
BM CK CK CK CK CK CK Perumaha n Perumaha n Perumaha n Perumaha n
Kegiatan
Pembangunan Bendungan Baru dan On Going (MYC) Pembangunan Irigasi, Rawa, Tambak Rehabilitasi Irigasi, Rawa, Tambak Pembangunan Pengendali Banjir Pembangunan Pengaman Pantai Pembangunan Embung Pengadaan Lahan Bendungan, dll Pembangunan Jalan Baru (termasuk kawasan perbatasan) Pembangunan Jalan Tol Peningkatan/Pelebara n Jalan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Flyover, Underpass, perlintasan tak sebidang KA Pengadaan Lahan Jalan Bebas Hambatan Pembangunan SPAM Regional Pembangunan SPAM IKK Pembangunan Kawasan Kumuh Perkotaan Penanganan TPA Regional Penanganan IPAL Regional Revitalisasi Kawasan (Kawasan Tematik) Pembangunan Rumah Susun Pembangunan Rumah Khusus Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Bantuan PSU untuk Perumahan Umum
Volume
Tahun Pekerjaa n
Biaya Satua n
Total Biaya
Lokas i
Buah
Tahun / MYC
Rupiah
Rupia h
Kel / Kec
Rupia h Rupia h Rupia h Rupia h Rupia h Rupia h
Kel / Kec Kel / Kec Kel / Kec Kel / Kec Kel / Kec Kel / Kec
Rupia h
Kel / Kec
Rupia h Rupia h Rupia h
Kel / Kec Kel / Kec Kel / Kec
Ha Ha Km Km Buah Ha Km Km Km m
Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
m
Tahun / MYC
Rupiah
Rupia h
Kel / Kec
Ha
Tahun / MYC
Rupiah
Rupia h
Kel / Kec
Rupia h Rupia h
Kel / Kec Kel / Kec
Rupia h
Kel / Kec
Rupia h Rupia h Rupia h Rupia h Rupia h Rupia h Rupia h
Kel / Kec Kel / Kec Kel / Kec Kel / Kec Kel / Kec Kel / Kec Kel / Kec
Ltr/dtk Ltr/dtk Ha Kab/Kot a Kab/Kot a Lokasi unit unit unit unit
Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC Tahun / MYC
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
Kewenanga n
Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota Pusat/Prov/ Kab/kota
70
3)
Perumusan Key Performance Indicators Indicators (KPI) untuk infrastruktur dan rencana pengembangan (development plan) kawasan perkotaan untuk kondisi infrastruktur, kondisi fisik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi lingkungan untuk kondisi saat ini dan kondisi di masa mendatang yang lebih berorientasi kepada output dan outcome;
for mance ance I ndicator ndicator s Contoh Format Tabel K ey P er form No.
1.
2.
3.
Bidang
Sumber Daya Air (Irigasi, Air Baku, Penanganan Banjir, dll)
Jalan dan Jembatan
Infrastruktur Permukiman (Persampahan, Penataan Bangunan dan Lingkungan)
KPI Infrastruktur th 2030
Profil Infrastruktur th 2018
2019
2020
2030
2019
2020
2030
Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan dan ketahanan energi
%
%
%
%
%
%
%
%
Tingkat dukungan ketahanan air nasional
%
%
%
%
%
%
%
%
Tingkat konektivitas jalan nasional
%
%
%
%
%
%
%
%
Tingkat kemantapan jalan nasional
%
%
%
%
%
%
%
%
Persentase peningkatan peningkatan cakupan pelayanan pelayanan akses air minum
%
%
%
%
%
%
%
%
Persentase penurunan penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
%
%
%
%
%
%
%
%
Persentase peningkatan peningkatan cakupan pelayanan pelayanan akses sanitasi
%
%
%
%
%
%
%
%
Indikator
Target capaian
Deviasi/Backlog Deviasi/B acklog
71
No.
4.
Bidang
KPI Infrastruktur th 2030
Profil Infrastruktur th 2018
2019
2020
2030
2019
2020
2030
Persentasi penurunan penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan berdasarkan perspektif perspektif menghuni
%
%
%
%
%
%
%
%
Persentase penurunan penurunan rumah tidak layak huni
%
%
%
%
%
%
%
%
Indikator
Perumahan (Rumah Susun, Rumah Swadaya, Rumah Khusus, dan Rumah Umum)
Target capaian
Deviasi/Backlog Deviasi/B acklog
4) Workshop di Jakarta diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: Workshop di Jakarta diselenggarakan dengan paket Fullday setingkat eselon II di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan ke 6 (enam);
Workshop di Jakarta mengundang K/L pusat diantaranya Kementerian ATR/BPN, Kemenkoperekonomian Kemenkoperekonomian,, Bappenas, Kementerian Perhubungan dsb dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan stakeholders terkait pelaksanaan pekerjaan dan sekurangkurangnya dihadiri 35 (tiga puluh lima) orang peserta sekurangkurangnya mengunddang Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Direktorat Perencanaan Tata Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan; Asdep Pengembangan Investasi dan Ekosistem Pariwisata, Kementerian Pariwisata; Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian; Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM; Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Diretorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Diretorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Bina Penatagunaan
72
Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Workshop di Jakarta menghadirkan narasumber dari pakar dan/atau kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah setingkat eselon 2 sebanyak 4 (empat) orang jam dengan 2 (dua) orang moderator; Workshop di Jakarta membiayai perjalanan dinas 2 orang eselon 2 daerah meliputi transport pesawat Jkt-Yogyakarta dan Jakarta-Jawa Barat , Uang Harian Perjadin selama 2 hari dan Biaya Penginapan selama 1 hari Kelengkapan Workshop di Jakarta sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya meliputi penggandaan materi, seminar kit, uang harian dan transport lokal untuk masing-masing peserta untuk keperluan acara Workshop di Jakarta; dan
5) Survei daerah 3 Survei 3 di Daerah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan ke6 (enam) oleh 5 (lima) orang selama 5 (lima) hari yang dilakukan dalam rangka observasi lokasi kawasan perencanaan Aerotropolis New Yogyakarta-Kulon Progo (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka) dan pengumpulan data primer dan sekunder di tingkat provinsi dan kabupaten terkait penajaman program dan Readiness Criteria Criteria (RC). Survei juga dilakukan untuk penajaman penajaman konsep dan rencana kawasan prioritas. Survei 3 meliputi biaya transport pesawat Jkt-Yogyakarta (pp) dan biaya transport Jkt-Bandung Jkt-Bandung (pp), Biaya Penginapan dan Sewa 2 unit Mobil selama 5 (lima) hari di Yogyakarta dan Jawa Barat. e.
Seminar Akhir Masterplan dan Development Plan Infrastruktur Kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka) Seminar diselenggarakan di pusat dengan mengundang Bappeda/Dinas PU Provinsi/Kab/Kota yang ada di Kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka), mengundang unor dan sektor yang terkait dalam pen yusunan arahan program keterpaduan serta Pengembangan Kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten (Kabupaten Majalengka) dengan ketentuan sebagai berikut:
73
Seminar Akhir diselenggarakan di Jakarta secara Full Day setingkat Eselon II di Jakarta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yang dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan ke 7 (tujuh); Seminar mengundang K/L pusat dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pekerjaan dan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dihadiri 30 (tiga puluh) orang peserta sekurangkurangnya mengundang Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Direktorat Direktorat Perencanaan Tata Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Pertanahan Nasional; Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan; Asdep Pengembangan Investasi dan Ekosistem Pariwisata, Kementerian Pariwisata; Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian; Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM; Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Diretorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Diretorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait; Seminar Akhir menghadirkan narasumber dari pakar dan/atau kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah setingkat eselon 2 sebanyak 1 (satu) orang jam, dan setingkat eselon 3 sebanyak 1 (satu) orang jam dengan 1 (satu) orang moderator; Kelengkapan Seminar Akhir sekurang-kurangnya meliputi penggandaan materi, seminar kit, uang harian, dan transport lokal untuk masing-masing peserta serta spanduk untuk keperluan acara seminar akhir.
74
f.
Lingkup Pekerjaan Lain yang Dibutuhkan dalam Rangka Memenuhi Output Pekerjaan
g.
Pembahasan Laporan Akhir Pembahasan Pembahasan Laporan Akhir diselenggarakan di pusat dengan mengundang instansi pusat dengan mengundang Unit Organisasi Organisasi Kementerian PUPR untuk: Memaparkan arahan kebijakan dan strategi terhadap isu permasalahan pengembangan Kawasan Aerotropolis New Yogyakarta International Airport dan Kertajati International Airport. Pembahasan Laporan Akhir ini diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: Pembahasan Laporan Akhir diselenggarakan dengan paket Fullday setingkat eselon II di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan ke 8 (delapan); Pembahasan Laporan Akhir mengundang unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan stakeholders terkait pelaksanaan pekerjaan dan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dihadiri 30 (tiga puluh) orang peserta sekurangkurangnya mengundang Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Keterpaduan Infrastruktur Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kelengkapan Pembahasan Laporan Akhir sekurang-kurangnya meliputi penggandaan materi, uang harian dan transport untuk masing-masing peserta untuk keperluan acara Pembahasan Laporan Akhir.
h. Penyusunan dan Penyerahan Laporan E. KELUARAN Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Dokumen update profil;
2. Dokumen strategi pencapaian target KPI Kawasan Aerotropolis Bandara New
3.
Yogyakarta International Airport (Kabupaten Kulonprogo) dan Bandara International Kertajati (Kabupaten Majalengka) dalam bentuk program dan kegiatan infrastruktur PUPR tahunan; Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Aerotropolis Bandara New Yogyakarta International Airport (Kabupaten Kulonprogo) dan Bandara International Kertajati (Kabupaten Majalengka), yang memuat sekurang-kurangnya: sekurang-kurangnya:
a. rencana ( Master Plan Plan Infrastruktur PUPR 10 tahun (tahun 20212030), b. Development Plan Plan Infrastruktur PUPR 5 tahun (tahun 2021-2025), dan c. Program infrastruktur PUPR tahun 2021. 4. Peta spasial dan peta indikasi program pada skala 1:10.000-1:5.000 untuk Kawasan Aerotropolis Bandara New Yogyakarta International Airport (Kabupaten Kulonprogo) dan Bandara International Kertajati (Kabupaten Majalengka);dan
5. Laporan pelaksanaan Kegiatan (pendahuluan, antara, proceeding , dan akhir) dengan subtansi sesuai dengan ketentuan dalam TOR.
75
F.
MANFAAT Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui tersusunnya tersusunnya arahan, kebijakan, dan strategi pertumbuhan pengembangan Kawasan Kawasan Aerotropolis Aerotropolis (New Yogyakarta International Airport dan Kertajati International Airport) dan pengembangan Infrastruktur PUPR secara terpadu, sehingga pembangunan Kawasan Aerotropolis Aerotropolis tersebut dapat diwujudkan sebagai kota kompak dan cerdas yang livable.
G. JANGKA WAKTU, TAHAPAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Pekerjaan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran Anggaran 2019 dengan waktu penyelesaian pekerjaan maksimal 8 (delapan) bulan kalender setelah SPMK. No
Tahapan Pekerjaan
A. 1. 2.
Persiapan dan Organisasi Kerja Mobilisasi Mobilisa si tenaga ahli, asisten tenaga ahli, dan tenaga pendukung Kajian Literatur, Teori, dan Benchm dan Benchmark ark Review Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Pusat dan Daerah, serta Sektoral Identifikasi Identifi kasi Delineasi Kawasan Aerotropolis Identifikasi Identifi kasi kawasan perkotaan fungsional atau Functional Urban Area Identifikasi Stakeholder Pusat Stakeholder Pusat dan Daerah Pengumpulan Data dan Informasi Awal Wilayah Perencanaan Penyusunan Peta Dasar Penajaman Metodologi pelaksanaan pekerjaan Inventarisasi Inventaris asi kebutuhan data, desain survei, dan perangkat survei Penyusunan Rencana Kerja dan Jadwal Rinci Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencana Mutu Kontrak Kick Off Meeting di Jakarta Survei I dan Rakor I Daerah Pembahasan Laporan Pendahuluan Pengumpulan Data Pengumpulan Data Sekunder di Tingkat Pusat dan Daerah Pengumpulan Data Primer Penyusunan Profil dan kinerja kawasan aerotropolis Penyusunan profil dan kinerja infrastruktur infrastrukt ur kawasan aerotropolis Rapat Koordinasi di Jakarta Analisis Pengembangan Kawasan Aerotropolis Analisis Posisi Kawasan dalam Konstelasi Regional dan Global Analisis basis ekonomi pengembangan kawasan Analisis Lingkungan Fisik (built ( built environment ) dan Kecenderungan Perkembangannya Analisis Arahan Pengembangan Wilayah Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Analisis Kependudukan dan Intensitas Ruang Analisis penentuan kebutuhan pengembangan infrastruktur infrastr uktur Analisis Keterpaduan Program dan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Analisis Sumber Pembiayaan dan Kelayakan Ekonomi/Investasi Analisis potensi dan komoditas unggulan masing-masing kawasan Aerotropolis Analisis penetapan Kawasan Aerotropolis Survei II dan Rakor II di daerah Pembahasan Laporan Antara Penyusunan Rencana dan Program Penyusunan Master Plan dan Development Plan Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur kawasan Aerotropolis Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur PUPR & Non-PUPR Perumusan Key Perumusan Key Performance Performance Indicators Indicators (KPI) Workshop di Jakarta
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. B. 1. 2. 3. 4. 5. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. D. 1. 2. 3. 4.
1
2
3
Bulan ke4 5
6
7
8
76
No
Tahapan Pekerjaan
5. E.
Survei III di Daerah Seminar Akhir Seminar Akhir Pembangan Aerotropolis New Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat) Pembahasan Laporan Akhir Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan dan Penyerahan Laporan RMK Laporan Bulanan Laporan Pendahuluan Laporan Antara Prosiding Laporan Akhir Rencana Pembangan Aerotropolis New Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat) Buku Deluxe Buku Deluxe Executive Executive Summary Rencana Summary Rencana Pembangan Aerotropolis New Yogyakarta Yogyakarta International International Airport Airport (D.I. Yogyakarta) Yogyakarta) dan Kertajati Kertajati International Airport (Jawa Barat) Album Peta dan Foto Udara Cetak Peta Dokumen Dukungan Pembangunan Infrastruktur PUPR DVD Laporan
1. F. 1. F. 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8. 9. 10. 11.
1
2
3
Bulan ke4 5
6
7
8
H. TENAGA AHLI Kualifikasi No.
1.
2.
Posisi Tenaga Ahli Ahli Perencanaan Wilayah Kota (Ketua Tim/ Team Leader) Ahli Sipil/Transportasi
Pengala man
Jumla h Orang
Jumlah Bulan
Jumlah Orang Bulan
Pendidikan
Keahlian
S1 PWK
SKA Ahli Utama/Madya
12 bulan/48 bulan
1 (satu)
8
8
S1 Sipil
SKA Ahli Madya/Muda
12 bulan/36 bulan 12 bulan/36 bulan
1 (satu)
8
16
1 (satu)
8
8
3.
Ahli Rancang Kota/Arsitektur
S1 Arsitektur
SKA Ahli Madya/Muda
4.
Ahli Ekonomi Perkotaan
-
12 bulan/36 bulan
1 (satu)
8
8
5.
Ahli Manajemen Sumber Daya Air/Hidrologi Ahli Perumahan dan Permukiman
S1 Ekonomi Studi Pembanguna n/ PWK S1 Sipil
SKA Ahli Madya/Muda
12 bulan/36 bulan 12 bulan/36 bulan
1 (satu)
8
8
1 (satu)
8
8
12 bulan/36 bulan
1 (satu)
8
8
6.
7.
Ahli Lingkungan
Arsitektur/ Perencanaan Wilayah dan Kota/Sipil S1 Teknik Lingkungan
SKA Ahli Madya/Muda
SKA Ahli Madya/Muda
77
Kualifikasi No.
Posisi
8.
Ahli Pembiayaan Pembiayaan dan Investasi Kawasan
9.
Ahli Pemetaan (GIS)
10.
Ahli Komunikasi Visual/Desain Grafis/Animasi 3D
1.
2.
3. 4.
5.
Asisten Tenaga Ahli Tenaga Sub Profesional Perencanaan Wilayah Kota Tenaga Sub Profesional Arsitektur Tenaga Sub Profesional Sipil Tenaga Sub Profesional Teknik Lingkungan Tenaga Sub Profesional Pemetaan (GIS)
Pengala man
Jumla h Orang
Jumlah Bulan
Jumlah Orang Bulan
Pendidikan
Keahlian
S1 Ekonomi/ Manajemen Keuangan/Bi snis Manajemen/ PWK/Arsitek tur/Sipil Geografi / Teknik Geodesi S1 Desain Grafis/Arsite k
-
12 bulan/36 bulan
1 (satu)
8
8
-
12 bulan/36 bulan 12 bulan/36 bulan
1 (satu)
8
8
1 (satu)
5
5
S1 PWK
-
0 bulan
1 (satu)
8
8
S1 Arsitektur
-
0 bulan
1 (satu)
8
8
S1 Teknik Sipil S1 Teknik Lingkungan
-
0 bulan
1 (satu)
8
8
-
0 bulan
1 (satu)
8
8
S1 Geografi/ Teknik Geodesi
-
0 bulan
1 (satu)
8
8
-
Adapun kualifikasi tenaga ahli tersebut adalah sebagai berikut : a) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota/PWK (Ketua Tim) Merupakan tenaga ahli utama dengan pengalaman minimal 12 (dua belas) bulan atau tenaga ahli madya dengan pengalaman minimal 48 (empat puluh delapan) bulan sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR PUPR Nomor 897/ KPTS/M/2017 KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Ketua tim merupakan lulusan Teknik Perencanaan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)/Planologi (PWK)/Planologi dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah minimal S1 yang dilengkapi dengan sertifikasi yang diakui oleh LPJK dan/atau asosiasi dibidangnya dibidangnya dan surat pengalaman pengalaman kerja pada penanganan kegiatan dalam bidang perencanaan wilayah. Ahli PWK memiliki tugas untuk merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan dalam aspek analisis, interpretasi dan evaluasi data dan informasi mengenai pengembangan kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten Majalengka) dari aspek kewilayahan dan perkotaannya. Sebagai ketua tim, Ahli PWK bertanggungjawab bertanggungjawab mengkoordinir tugas-tugas t enaga ahli lainnya, menerima laporan, perkembangan dari aktivitas setiap anggota tim, dan
78
b)
c)
d)
e)
soliditas/kekompakan tim, sehingga dicapai tujuan, sasaran, output, outcome, benefit, dan dampak positif dari kegiatan ini. Ahli Sipil/Transportasi Merupakan tenaga ahli madya dengan pengalaman minimal 12 (dua belas) bulan atau tenaga ahli muda dengan pengalaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Ahli transportasi merupakan sarjana lulusan Teknik Sipil dari perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah minimal S1 yang dilengkapi dengan sertifikasi yang diakui oleh LPJK dan/atau asosiasi dibidangnya dan surat pengalaman kerja pada penyusunan program dan kegiatan pengembangan infrastruktur wilayah. Ahli transportasi memiliki tugas melakukan pengumpulan data dan merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan dalam aspek infrastruktur dan aspek desain/gambargambar sistem jaringan transportasi, beserta detail-detailnya yang diperlukan untuk tahap penyusunan pengembangan pengembangan Aerotropolis New Yogyakarta International International Airport dan Kertajati International Airport, memiliki k emampuan emampuan dalam merencanakan infrastruktur infrastruktur dan sistem jaringan transportasi, memproyeksikan memproyeksikan kebutuhan infrastruktur dan transportasi, baik antar kota maupun dalam kota. Selain daripada itu unt uk mempersiapkan strategi, kebijaksanaan, program dan aturan-aturan yang diperlukan untuk penyediaan prasarana yang efisien pada kawasan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Aerotropolis Kertajati (Kabupaten (Kabupaten Majalengka). Majalengka). Ahli Rancang Kota/Arsitektur Merupakan tenaga ahli madya dengan pengalaman minimal 12 (dua belas) bulan atau tenaga ahli muda dengan pengalaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Ahli Arsitektur merupakan sarjana lulusan Teknik Arsitektur dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah minimal S1 yang dilengkapi dengan sertifikasi yang diakui oleh LPJK dan/atau asosiasi dibidangnya dan surat pengalama p engalaman n kerja pada p ada penanganan kegiatan dalam bidang perancangan kota/wilayah. Ahli Arsitektur memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan dalam aspek design/gambar-gambar arsitektur dan perancangan kawasan perkotaan, beserta detail-detailnya yang diperlukan serta bertanggungjawab memberikan laporan kepada ketua tim terhadap p erkembangan erkembangan dari aktivitasnya sehingga dicapai tujuan, sasaran, sasaran, output, outcome, benefit, dan dampak positif dari kegiatan ini. Ahli Ekonomi Perkotaan Merupakan tenaga ahli madya dengan pengalaman minimal 12 (dua belas) bulan atau tenaga ahli muda dengan pengalaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Ahli Ekonomi Perkotaan Perkotaan merupakan sarjana lulusan Ekonomi/Ekonomi Ekonomi/Ekonomi Pembangunan/PWK dari perguruan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah minimal S1 yang dilengkapi dengan surat pengalaman kerja pada penanganan penanganan kegiatan dalam bidang ekonomi wilayah wilayah perkotaan. Sebagai anggota tim, Ahli Ekonomi Perkotaan bertanggungjawab bertanggungjawab terhadap pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi ekonomi kawasan, pengolahan dan analisis data kondisi ekonomi, dan penyampaian laporan hasil analisis ekonomi kepada ketua Tim. Ahli Manajemen Sumber Daya Air/Hidrologi Merupakan tenaga ahli madya dengan pengalaman minimal 12 (dua belas) bulan atau tenaga ahli muda dengan pengalaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai
79
Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Ahli Manajemen Sumber Daya Air/ Hidrologi merupakan sarjana lulusan Teknik Sipil dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah minimal S1 yang dilengkapi dengan sertifikasi yang diakui oleh LPJK dan/atau asosiasi dibidangnya dan surat pengalaman kerja pada penanganan kegiatan dalam bidang teknik Sumber Daya Air/ hidrologi dan studi kelayakan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air. Dalam kegiatan ini, Ahli Manajemen SDA/Hidrologi SDA/Hidrologi bertugas melakukan pengumpulan data dan dokumen, informasi yang diperlukan, dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak yang berkepentingan, berkepentingan, mengolah dan menganalisa menganalisa data untuk keperluan pemenuhan pemenuhan output/keluaran terkait bidang sumber daya a ir/ hidrologi. Serta memberikan laporan kepada ketua tim terhadap perkembanga perkembangan n dari aktivitasnya dalam menganalisis kebutuhan sumber daya air/hidrologi serta pemanfaaatannya, pemanfaaatannya, dan menjaga soliditas/kekompakan tim, sehingga dicapai tujuan, sasaran, output, outcome, benefit, dan dampak positif dari kegiatan ini. f) Ahli Perumahan dan Permukiman Merupakan tenaga ahli madya dengan pengalaman minimal 12 (dua belas) bulan atau tenaga ahli muda dengan pengalaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Merupakan Sarjana lulusan Teknik Arsitektur/Perencanaan Arsitektur/Perencanaan Wilayah dan Kota/Sipil dari perguruan tinggi negeri atau atau perguruan tinggi swasta swasta yang telah disamakan disamakan dengan negeri, berijazah minimal S1 yang dibuktikan dengan sertifikasi dibidangnya yang dilengkapi dengan sertifikasi yang diakui oleh LPJK dan/atau dan/atau asosiasi dibidangnya dan surat pengalaman kerja pada penyusunan program dan kegiatan pengembangan infrastruktur wilayah, wilayah, serta berpengalaman dalam penyusunan studi kelayakan perumahan. Sebagai anggota tim, Ahli Perumahan dan Permukiman bertanggungjawab bertanggungjawab terhadap pengumpulan data dan informasi informasi mengenai perumahan perumahan dan permukiman, permukiman, pengolahan dan analisis data, dan penyampaian laporan hasil analisis kepada ketua tim. g) Ahli Lingkungan Merupakan tenaga ahli madya dengan pengalaman minimal 12 (dua belas) bulan atau tenaga ahli muda dengan pengalaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Ahli Lingkungan merupakan sarjana lulusan Teknik Lingkungan dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah minimal S1 yang dilengkapi dengan sertifikasi yang diakui oleh LPJK dan/atau asosiasi dibidangnya dan dengan surat pengalaman kerja pada penanganan kegiatan dalam bidang analisis lingkungan. Ahli Lingkungan memiliki tugas melakukan melakukan pengumpulan data dan kajian terkait aspek daya dukung dan daya tampung l ingkungan serta aspek pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan lingkungan yang menjadi masukan masukan bagi perencanaan infrastruktur infrastruktur dan kawasan perkotaan. Sebagai anggota tim, Ahli Lingkungan bertanggungjawab terhadap pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan kawasan, pengolahan dan analisis data kondisi kondisi lingkungan, dan penyampaian penyampaian laporan hasil analisis lingkungan kepada ketua tim. h) Ahli Pembiayaan dan Investasi Infrastruktur dan Perumahan Merupakan tenaga ahli madya dengan pengalaman minimal 12 (dua belas) bulan atau tenaga ahli muda dengan pengalaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi
80
Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Merupakan Sarjana lulusan Ekonomi/Manajemen Keuangan/Bisnis Keuangan/Bisnis Manajemen/PWK/ Manajemen/PWK/ Arsitektur/Sipil dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah minimal S1 yang dibuktikan dengan sertifikasi dibidangnya yang dilengkapi dengan sertifikasi yang diakui oleh LPJK dan/atau asosiasi dibidangnya dan surat pengalaman kerja pada penanganan kegiatan dalam bidang perencanaan pembiayaan pembiayaan (financing) infrastruktur infrastruktur dan manajemen investasi investasi infrastruktur, infrastruktur, serta berpengalaman dalam penyusunan studi kelayakan pembiayaan infrastruktur. Ahli Pembiayaan dan Investasi Kawasan memiliki tugas melakukan pengumpulan data dan merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan dalam aspek pembiayaan dan aspek manajemen investasi infrastruktur, terutama investasi dan pembiayaan pembangunan infrastruktur, beserta beserta detil-detilnya yang di perlukan untuk tahap penyusunan studi ini. Sebagai anggota tim, Ahli Pembiayaan Pembiayaan dan Investasi Kawasan Kawasan bertanggungjawab terhadap pengumpulan data dan informasi mengenai pembiayaan, pembiayaan, kondisi dan prospek investasi kawasan, pengolahan dan analisis pembiayaan pembiayaan dan investasi kawasan, dan penyampaian laporan hasil analisis pembiayaan pembiayaan dan analisis investasi kawasan kawasan kepada ketua tim.
i)
Ahli Pemetaan (GIS) Merupakan tenaga ahli madya dengan pengalaman minimal 12 (dua belas) bulan atau tenaga ahli muda dengan pengalaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Ahli Pemetaan merupakan sarjana lulusan Teknik Geodesi/Geografi dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah minimal S1 yang dilengkapi dengan surat pengalaman kerja pada pengolahan data spasial dan pemetaan k awasan. Ahli Pemetaan memiliki tugas melakukan pengumpulan data dan melakukan kajian dalam aspek spasial terkait studi ini. Sebagai anggot a, Ahli Pemetaan (GIS) bertanggungjawab terhadap terhadap pengumpulan data dan dan informasi mengenai mengenai pemetaan/foto pemetaan/foto udara/video udara, pengolahan dan analisis data pemetaan/foto udara/video udara, dan penyampaian laporan hasil analisis pemetaan/foto pemetaan/foto udara/video udara kepada ketua tim. tim. j) Ahli Komunikasi Visual/Desain Grafis/Animasi 3D Merupakan tenaga ahli dengan pengalaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Merupakan sarjana lulusan desain grafis/ desain komunikasi visual dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah minimal S1 dengan pengalaman paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan visual grafis komputer pengembangan kawasan dalam skala makro hingga mikro. Ahli komunikasi visual/desain grafis diharapkan dapat menerjemahkan perencanaan kawasan menjadi desain grafis yang informatif. Sehingga output kegiatan yang diharapkan dapat diinformasikan/ditampilkan dengan baik.
Kualifikasi asisten tenaga ahli tersebut adalah sebagai berikut : a) Tenaga Sub Profesional Perencanaan Wilayah dan Kota/PWK Merupakan sarjana lulusan Teknik Perencanaan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)/Planologi (PWK)/Planologi dari perguruan tinggi negeri atau atau perguruan tinggi swasta swasta yang telah disamakan disamakan dengan negeri, berijazah S1. Tenaga Sub Profesional PWK memiliki tugas membantu dan melaksanakan arahan dari Ahli PWK dalam aspek perencanaan spasial kawasan perencanaan perencanaan dan kawasan. Selain
81
itu, Tenaga Sub Profesional Profesional perencanaan wilayah juga terlibat langsung dalam penyusunan laporan, merumuskan merumuskan tujuan, sasaran, sasaran, output, outcome, outcome, benefit dan dampak positif dari kegiatan ini. b) Tenaga Sub Profesional Rancang Kota/Arsitektur Merupakan sarjana lulusan Teknik Arsitektur dari perguruan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah S1. Tenaga Sub Profesional Rancang Kota/Arsitektur memiliki tugas membantu dan melaksanakan arahan dari Ahli Rancang Kota/Arsitektur Kota/Arsitektur dalam merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan dalam aspek design/gambar-gambar arsitektur dan perancangan kota, beserta beserta detil-detilnya yang diperlukan diperlukan serta bertanggungjawab bertanggungjawab memberikan laporan kepada ketua tim terhadap perkembanga perkembangan n dari aktivitasnya sehingga dicapai tujuan, sasaran, output, outcome, benefit, dan dampak positif dari kegiatan ini. c) Tenaga Sub Profesional Sipil/Transportasi Merupakan sarjana lulusan Teknik Sipil dari perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta yang telah disamakan dengan negeri, berijazah S1. Tenaga Sub Profesional Profesional Sipil/Transportasi memiliki t ugas membantu dan melaksanakan arahan dari Tenaga Ahli Sipil/Transportasi Sipil/Transportasi dalam merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan dalam aspek in frastruktur frastruktur dan transportasi transportasi terhadap rencana pembangunan kawasan kawasan perkotaan. d) Tenaga Sub Profesional Lingkungan Merupakan sarjana lulusan Teknik Lingkungan dari perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta swasta yang telah disamakan dengan dengan negeri, berijazah S1. Tenaga Sub Profesional Teknik Lingkungan memiliki tugas membantu dan melaksanakan arahan dari tenaga ahli lingkungan dalam merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan dalam aspek infrastruktur infrastruktur PUPR terhadap rencana r encana pembangunan kawasan perkotaan. e) Tenaga Sub Profesional Pemetaan (GIS) Merupakan sarjana lulusan Teknik Geodesi/Geografi Geodesi/Geografi dari perguruan tinggi n egeri atau perguruan tinggi swasta swasta yang telah disamakan disamakan dengan negeri yang berijazah berijazah S1. Tenaga Sub Profesional pemetaan memiliki tugas membantu arahan tenaga ahli pemetaan dalam melakukan pengolahan dan analisis data spasial. Selain itu, asisten tenaga ahli pemetaan bertanggung jawab jawab terhadap layouting layouting seluruh peta yang digunakan dalam kegiatan. Sehingga seluruh kebutuhan pemetaan dalam kegiatan dapat terpenuhi dan seluruh output kegiatan yang diharapkan dapat terpetakan dengan baik dan informatif. informatif. Untuk mendukung kinerja dari tenaga ahli dan mendukung pencapaian target output dari pekerjaan ini, diperlukan diperlukan adanya peran tenaga penunjang penunjang sekretaris dan operator komputer komputer I.
BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN Biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) termasuk PPN dan didanai dari APBN DIPA Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2019.
J.
NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nama Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen: Komitmen: Benny Hermawan, Hermawan, S.T., M.Sc. Satuan Kerja: Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
K. TIPE PELAKSANAAN KEGIATAN Pekerjaan ini dilaksanakan secara kontraktual dengan jeni s jasa konsultansi. L. METODOLOGI Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini antara lain: 1. Desk Study Metode desk study yaitu study yaitu cara pengumpulan data dan in formasi formasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan in formasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa dokumen-dokumen
82
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
data, hasil studi terdahulu, dan peraturan perundang-undangan baik yang diperoleh dalam bentuk buku maupun hasil pencarian pencarian di internet. Rapat Koordinasi Penyepakatan Rumusan Goal (Kick Off) Rapat Koordinasi Penyepakatan Rumusan Goal (Kick Goal (Kick Off) merupakan pertemuan awal/pendahuluan antara penyedia jasa, pengguna jasa, dan stakeholder untuk menginformasikan menginformasikan pekerjaan, output yang diharapkan, dan Identifikasi stakeholder ba ik pemerintah pusat, pemerintah pemerintah daerah, kelompok kelompok masyarakat masyarakat dan dunia usaha dengan dengan mencatat nama, alamat dan nomor kontak/email yang dapat dihubungi. Rapat Pembahasan Laporan Rapat pembahasan laporan meliputi pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir sesuai kemajuan pekerjaan. Pembahasan laporan dilakukan bersama antara Tim Konsultan dan Tim Supervisi dengan mengundang pembahas dari internal maupun eksternal Kementerian PUPR. Rapat Koordinasi Rapat koordinasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh isu strategis, informasi, masukan terhadap rumusan yang telah dibuat dengan mengundang stakeholders terkait hasil identifikasi stakeholder. Workshop Workshop merupakan wadah bekerja sama dalam rangka menggali saran dan masukan, kajian, pandangan sektor dalam menyusun terkait pengembangan perkotaan, serta masukan dari pemerintah daerah. Kegiatan daerah. Kegiatan ini ditujukan untuk mempertajam hasil rapat koordinasi sekaligus mensosialisasikan mensosialisasikan konsep Rencana Pengembangan serta untuk menyepakati suatu rumusan yang telah disiapkan sebelumnya. sebelumnya. Seminar Seminar merupakan wadah bekerja sama dalam rangka menggali saran dan masukan, kajian, serta pengetahuan baru dari berbagai tenaga ahli, pandangan sektor dalam menyusun t erkait pengembangan perkotaan. perkotaan. Kegiatan Kegiatan ini ditujukan untuk mempertajam hasil rapat k oordinasi sekaligus mensosialisasikan mensosialisasikan konsep Rencana Pengembangan yang akan dikembangkan. Pengumpulan Data Sekunder Pelaksanaan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode kunjungan ke instansi Pemerintah, Swasta baik pusat dan daerah ha sil identifikasi stakeholder. Penyedia jasa wajib menyusun perangkat survei. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui: Pengumpulan data sekunder pada berbagai in stansi terkait; ketersediaan data sekunder; Pengumpulan data primer untuk melengkapi ketersediaan Pengumpulan dokumen kebijakan/kajian terdahulu terkait pekerjaan serupa; Pengolahan dan penstrukturan data, serta penyajian dalam format yang menarik seperti grafik (chart), peta, dan in fografis. Study Pengumpulan Data Primer Infrastruktur melalui F i eld Stud Pelaksanaan pengumpulan data primer dilakukan dengan mengunjungi l okasi kawasan dan infrastruktur utama kawasan perkotaan dengan melakukan pengambilan gambar foto dan gambar video, pencatatan koordinat lokasi kawasan kumuh perkotaan, infrastruktur, dan jaringan jalan eksisting menggunakan menggunakan GPS, dan wawancara wawancara dengan dengan stakeholder setempat setempat untuk. Infrastruktur Jalan dan Jembatan khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; Infrastruktur Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; Permukiman, termasuk kawasan kumuh perkotaan yang ditetapkan dalam SK Infrastruktur Permukiman, Bupati/Walikota; dan Perumahan Umum. Informasi yang diperoleh untuk tiap infrastruktur adalah informasi umum, spesifikasi umum, kondisi umum, dan lokasi point GPS.
83
9.
Pengadaan dan Pengolahan Citra Satelit Citra satelit diperoleh dari LAPAN dan dan pengolahan citra peta dengan k etelitian mendekati 1:50.000 s.d. 1:10.000. Interpretasi dan pengolahan peta citra serta handling peta handling peta dengan ketelitian 1:10.000 pada bagian urban area dapat area dapat dilakukan penyesuaian pada bagian nonnonurbanarea dengan urbanarea dengan peta SPOT/ALOS SPOT/ALOS atau sejenisnya. Pengolahan peta dilakukan untuk menghasilkan peta topografi yang memuat tutupan lahan, kontur, jaringan infrastruktur, fasilitas. Output dari pengadaan ini adalah: format Georeferenced Georeferenced Raster imagery file : GeoTIF, TIF Peta Mosaic Orthophoto dalam format atau file compress .ECW; dan Infrastruktur Utama dalam format shapefile. Peta Topografi, Tutupan Lahan dan Infrastruktur 10. Pengadaan dan Pengolahan Peta Rupa Bumi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) bisa diperoleh di dengan mengunduh di http://tanahair.indonesia.go.id menyediakan fasilitas download download peta RBI skala 25K, 50K dan 250K. Untuk seluruh Pulau Jawa sudah tercover oleh peta dengan skala 1 : 25.000. Sementara pulau di luar jawa baru baru tercover peta dengan dengan skala 1 : 50.000 dan 1:250.000. Tema Tema peta RBI yang dapat didownload melalui portal http://tanahair.indonesia.go.id portal http://tanahair.indonesia.go.id meliputi Utilitas, Penutupan Lahan, Transportasi, Hidrografi, Toponimi, Lingkungan Terbangun dan Hipsografi. Untuk Garis Garis Pantai dan Batas Wilayah Wilayah hanya tercover pada skala 1:250.000. 11. Pengadaan Peta Udara (Aerial Mapping), Foto Udara (Aerial Photography), dan Video Udara (Aerial Videography) Pengadaan Peta Udara ( Aerial Mapping ) dilakukan menggunakan teknik foto udara atau fotogrametri menggunakan wahana Pesawat Udara Tanpa Awak / UAV ( Unmenned Aerial Vehicle) Vehicle) atau Drone atau Drone.. Pekerjaan ini menghasilkan Peta Orthophoto Mosaic dan Peta Garis/Peta Topografi yang detail dengan skala antara 1:500 s.d. 1:1.000. Pengadaan peta diikuti interpretasi, dan mapping 1: 5.000 untuk dua kawasan kawasan berikut dengan handling fee dan fee dan biaya surveynya. Pengadaan Foto Udara ( Aerial Aerial Photography) Photography) dan Video Udara ( Aerial Videography) Videography) digunakan sebagai bahan dasar pembuatan animasi bergerak 3 (tiga) dimensi dan visualisasi 3 (tiga) dimensi. Output pengadaan ini adalah: a. Print out format *pdf yaitu peta mosaic orthophoto orthophoto dan peta topografi berikut kontur interval 1 meter dengan skala disesuaikan dengan ukuran kertas A3. b. Softcopy data processing meliputi: meliputi: (Ground Control Point ) dengan menggunakan Laporan Data dan Pengukuran GPC (Ground GPS Geodetic; Orthophoto dalam format Georeferenced Raster imagery file : GeoTIF, Peta Mosaic Orthophoto dalam TIF atau file atau file compress .ECW; compress .ECW; Peta Topografi berikut dengan kontur interval 1 meter dalam format file: .shp dan .dwg; dan Digital Elevation Model ) dalam format file : .GeoTif Data digital ketinggian DEM ( Digital atau TIF terdiri dari DSM ( Digital Surface Model Model ) dan DTM ( Digital Terrain Terrain Model ). ). 12. Pembuatan Peta Digital Sistem Informasi Geografis Pembuatan peta digital menggunakan software software sistem informasi geografis yang memuat shapefile (view) dan file siap cetaknya (layout). Skala peta yang digunakan minimal adalah 1:10.000 untuk kawasan perkotaan dan 1:50.000 untuk wilayah antar kota. Pembuatan peta digital dipadukan antara perolehan data sekunder, survei GPS untuk infrastruktur, dilengkapi dengan atribut basis data sesuai dengan data infrastruktur. infrastruktur. Peta yang diproduksi sekurangkurangnya: Peta Wilayah Administrasi; Administrasi; Peta Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan; Peta Profil Infrastruktur Sumber Daya Air; Peta Profil Infrastruktur Permukiman (Cipta Karya); Peta Profil Perumahan; Peta Rencana Infrastruktur PUPR Tahun 2025;
84
Peta Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2019; Peta Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2020; Peta Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2021; dan Peta Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2 021-2025. Pembuatan peta GIS berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Perumahan Rakyat 13. Penyusunan dan Penyerahan laporan Rencana Mutu Kontrak; Laporan Bulanan; Laporan Pendahuluan; Laporan Antara; Prosiding; Laporan Akhir, berisi Dokumen Rencana Pengembangan Aerotropolis New Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati Kertajati International International Airport (Jawa (Jawa Barat); Cetak Peta A2/A1; Album Peta dan Foto Udara kawasan New Yogyakarta International Airport (Kabupaten Kulon Progo) dan Kertajati International Airport (Kabupaten Majalengka); Buku Deluxe Executive Summary Rencana Pengembangan Aerotropolis New Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat); DVD Laporan. M. KELUARAN DAN PELAPORAN Laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah: 1. Rencana Mutu Kontrak Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum, Rencana Mutu Kontrak (RMK) adan rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Penyedia Jasa merupakan jaminan mutu terhadap tahapan proses kegiatan dan hasil k egiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. Rencana Mutu Kontrak (RMK) harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak setelah ditandatangani kontrak bersamaan dengan penyerahan laporan pendahuluan. RMK memuat: a. Cover RMK; b. Lembar Pengesahan; c. Sejarah Dokumen; d. Kebijakan mutu dan sasaran mutu proyek (pekerjaan); e. Informasi proyek (pekerjaan); f. Penjelasan Lingkup Proyek (pekerjaan); g. Lokasi Proyek; h. Pihak-pihak yang terlibat; i. Struktur organisasi proyek; j. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang; wewenang; k. Metode kerja pelaksanaan; l. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; m. Jadwal tenaga kerja; n. Jadwal pelaporan; o. Progress Kerja; p. Jadwal pengetesan (pembahasan); dan q. Cash flow.
85
2.
3.
4.
5.
6.
Laporan Bulanan Laporan Bulanan memuat uraian kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa baik yang dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan setiap bulannya. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya selambat-lambatnya setiap bulan sejak SPMK sebanyak 3 (tiga) rangkap, selama 8 (delapan) bulan pekerjaan. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan memuat sekurang-kurangnya: sekurang-kurangnya: mengenai latar belakang dan konteks pekerjaan, hasil kajian literatur, literatur, teori, kebijakan kebijakan dan benchmark, gambaran gambaran awal wilayah wilayah pekerjaan, metodologi metodologi pelaksanaan pekerjaan, jadwal jadwal rencana kerja rinci dan dan hasil identifikasi awal stakeholder yang akan terlibat dalam pekerjaan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah sejak SPMK dan mendapatkan persetujuan dalam pembahasan Laporan Pendahuluan dan dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan ukuran kertas A4 portrait dan beberapa bagian dapat dilengkapi dengan ukuran kertas A3. Laporan Antara Laporan ini menjelaskan proses dan capaian pelaksanaan uraian kegiatan di setengah waktu pelaksanaan kegiatan termasuk termasuk beberapa beberapa analisis seperti analisis posisi posisi kawasan dalam konstelasi regional dan global, analisis basis ekonomi pengembangan wilayah, analisis lingkungan fisik, analisis arahan pen gembangan wilayah, wilayah, analisis daya dukung dan daya tampung, analisis kependudukan dan intensitas ruang,dan analisis peran, sektor, dan komoditas unggulan masing-masing kawasan perencanaan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Aerotropolis Kertajati (Kabupaten (Kabupaten Majalengka). Laporan diserahkan selambat-lambatnya selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak SPMK dan mendapatkan persetujuan dalam pembahasan pembahasan Laporan Laporan Antara dan dibuat rangkap rangkap rangkap 5 (lima) (lima) eksemplar dengan ukuran kertas A4 portrait dan beberapa bagian dapat dilengkapi dengan ukuran kertas A3. Prosiding Prosiding merupakan kumpulan hasil pelaksanaan rapat, FGD, workshop dan seminar termasuk paparan/makalah narasumber. Prosiding diserahkan selambat-lambatnya selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sejak SPMK dan d ibuat rangkap 5 (lima) eksemplar dengan ukuran kertas A4 portrait dan beberapa bagian dapat dilengkapi dengan ukuran kertas A3. Laporan Akhir Laporan ini menjelaskan keseluruhan proses dan ha sil dari pelaksanaan pekerjaan mulai dari persiapan sampai dengan dengan akhir pelaksanaan pelaksanaan termasuk didalamnya didalamnya berisikan hasil kebijakan, kebijakan, profil, hasil analisis, rencana dan program serta studi kelayakan kelayakan sistem jaringan jalan. Laporan Laporan Akhir dilengkapi dengan lampiran perhitungan, dan peta dalam ukuran A3. Laporan akhir terdiri atas Dokumen Rencana Pengembangan Aerotropolis New Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat). Dokumen rencana pengembangan kawasan ini mencakup rencana pengembangan kawasan perkotaan, sub kawasan kawasan perkotaan, infrastruktur infrastruktur PUPR PUPR dan Non-PUPR, Non-PUPR, program pembangunan, serta rencana rencana investasi dan pembiayaan pembiayaan Dokumen ini diserahkan selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan ukuran kertas A4 portrait dan beberapa bagian dapat dilengkapi dengan ukuran kertas A3.
86
7.
Dokumen Dukungan Pembangunan Infrastruktur PUPR Dokumen ini memuat program-program infrastruktur PUPR yang akan didukung dalam suatu kota pada kawasan ka wasan aerotropolis. aerotropolis. Dokumen diserahkan selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan setelah Kegiatan Pengembangan Aerotropolis New Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo) dan Aerotropolis Kertajati (Kabupaten (Kabupaten Majalengka) ini dimulai sebanyak 5 (lima) eksemplar. eksemplar. xecutive Rencana Pengembangan Aerotropolis New Yogyakarta 8. Buku D eluxe E xecutive International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat) Buku Deluxe Buku Deluxe Executive Executive merupakan ringkasan hasil kajian Rencana Pengembangan Aerotropolis New Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat) yang disajikan dengan format yang lebih menarik, padat informasi, dan mudah dipahami untuk keperluan pimpinan. Buku Deluxe Executive Summary diserahkan selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sejak SPMK dan dibuat rangkap 100 (seratus) dengan ukuran kertas 20 cm x 20 cm di cetak bolak balik dengan kualitas kertas cetak minimal art art paper atau mate mate paper 120 gram untuk masingmasing kawasan perkotaan. Buku deluxe executive merupakan bahan sosialisasi hasil kajian yang akan dibagikan sekurang-kurangnya pada Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Infrastruktur Wilayah; Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat ekspose dan pameran serta bahan informasi pimpinan. 9. Album Peta dan Foto Udara New Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat) Album ini berisi hasil cetak peta GIS sekurang-kurangnya memuat peta wilayah administrasi, peta rencana tata ruang, ruang, peta kondisi eksisting kawasan kawasan dan infrastruktur, infrastruktur, peta rencana rencana infrastruktur, dan peta program pembangunan infrastruktur serta foto mosaic orhtophoto hasil pemotretan udara dan dan pemetaan udara New New Yogyakarta Yogyakarta International Airport Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport Airport (Jawa (Jawa Barat). Album Peta Kawasan dan Foto Udara diserahkan selambat-lambatnya selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sejak SPMK dan dibuat rangkap sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar (untuk masing-masing Kawasan Kawasan Aerotropolis) ukuran kertas A3 untuk masing-masing kawasan perkotaan. 10. Cetak Peta Pengembangan New Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat)
Cetak Peta berisikan peta ukuran A2/A1 seluruh peta hasil kajian dan analisis terpilih yang dilaksanakan dalam Pengembangan New Yogyakarta International Airport (D.I. Yogyakarta) dan Kertajati International Airport (Jawa Barat). Cetak peta diserahkan selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan setelah kegiatan ini dimulai masing-masing sebanyak 5 (lima) eksemplar. 11. DVD Laporan Semua materi dan produk pelaporan yang merupakan bagian dari pekerjaan ini dikumpulkan dalam format softcopy termasuk didalamnya program GIS dan album foto udara. DVD Laporan diserahkan selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan setelah SPMK sebanyak 10 (sepuluh) buah. N. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN Semua bentuk data, gambar, dokumen, peta, citra satelit, foto udara, baik hardcopy maupun softcopy, DVD, atau peralatan lainnya yang digunakan selama pekerjaan, dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pemberi pekerjaan yakni Satuan Kerja Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Pengembangan Infrastruktur Infrastruktur Wilayah. Wilayah.
87
O. LAIN-LAIN Hal-hal yang belum diatur dalam KAK ini dan dianggap sangat penting, akan dilaksanakan sesuai kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima kerja.
Penanggungjawab, Kepala Satuan Kerja Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT NIP. 195908191985031013
