Kajian Sistem Traceability Dalam Penanganan Dan Pengolahan Komoditas

KAJIAN SISTEM TRACEABILITY DALAM PENANGANAN DAN PENGOLAHAN KOMODITAS PRODUK PERIKANAN INDONESIA UNTUK EKSPOR Tim Penyusun : Annisa Galuh D (13494) Kusumo Prasetyo A (13495) Nadia Aulia Putri (13496) Puji Astuti (13498)

Pendahuluan 

Dinamika perubahan gaya hidup manusia dalam mengkonsumsi pangan dari belahan dunia lainnya memungkinkan transportasi bahan pangan dalam jumlah besar.



Risiko dapat mengganggu dan menunda material, informasi, dan arus kas, yang pada akhirnya dapat merusak penjualan, meningkatkan biaya, atau keduanya.



Penolakan negara-negara importir terkait dengan masalah tingginya kadar histamine pada beberapa ikan, mewarnai kegiatan ekspor.



Uni Eropa mewajibkan semua pelaku usaha bidang pangan di setiap negara dan para pengekspor dari negara lain menggunakan sistem traceability untuk mencatat perjalanan pangan mulai dari pemasok sampai konsumen.

Tujuan 

Mengetahui tahapan sistem traceability dalam penanganan dan pengolahan komoditas produk perikanan indonesia untuk ekspor



Mengetahui aspek aspek pengkodean.

Pengertian Traceability 

Kemampuan untuk mengikuti pergerakan dari makanan selama tahap proses produksi dan distribusi (Codex Alimentarius (CAC/GL 60), 2006).



Kemampuan untuk menelusuri sejarah, aplikasi, atau lokasi dari hal dibawah pertimbangan, dan catatan yang dapat menghubungkan produk dengan asal bahan dan sejarah proses produk, serta distribusi produk (ISO 9000, 2000)



Kemampuan menelusuri makanan atau pakan atau bahan baku produksi makanan atau pakan, dalam setiap tahap proses produksi dan distribusi (General Food Law Regulation 178/2002)



Setiap organisasi atau industri harus membuat dan melaksanakan sistem traceability yang dapat mengidentifikasi unit produk dan kode batch produk yang menghubungkan rekaman bahan baku, proses dan distribusi (ISO 22000, 2005)

Manfaat Traceability 

Mengendalikan insiden keamanan pangan (food safety incidents)



 Memudahkan identifikasi program monitoring residu pada titik kunci dalam mata rantai suplai hasil perikanan.



 Meningkatkan efisiensi pabrik.



Verifikasi asal produk



Chain of Custody



Menyampaikan cerita kepada konsumen



Dasar pengambilan keputusan

Komponen Sistem Traceability 

Supplier traceability



Process traceability



Customer traceability



Sistem traceability internal



Sistem traceability eksternal

PENERAPAN TRACEABILITY DALAM PENANGANAN DAN PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN 

Pelaku usaha pada rantai suplai khususnya penanganan dan pengolahan bertanggung jawab dalam menjamin mutu dan keamanan produk akhir serta penerapan traceability secara konsisten melalui upaya membangun kerjasama dengan para supplier dalam rangka Approved Supplier.



UPI (Unit Pengolahan Ikan) dituntut untuk wajib membina dan menilai para supplier sampai mereka memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan.



Unit supplier mendapatkan Approved Supplier dari UPI, dan UPI lalu melakukan audit secara berkala dan evaluasi para supplier, dan bukannya UPI hanya meminta surat garansi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

ASPEK-ASPEK  PENGKODEAN Aturan dasar pengkodean sistem Traceability harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya : 

Sesuai dengan  Standard Internasional



Kode tidak mudah berubah



Dapat diaplikasikan kepada semua produk perikanan.

Kode Asal Usul Barang 

Kode Negara dengan referensi ISO 3166-1, 



Kode Propinsi dengan referensi ISO 3166-2



Kode Kabupaten/Kota dengan referensi BPS-RI.

Informasi  Keamanan dan Mutu hasil perikanan : 

Lokasi



Jenis



Volume



nama pelaku



asal bahan baku



Nama kapal



Nama perusahaan



Waktu pelaksanaan.

30127

00

2

1

252

Produksi tanggal 30/12/200 7

Basis Diproduksi di Di produksi ID Spesifik Kode Unit oleh Group Produk Kolam 00 Pengolahan 2 pekerja Shift 1

TAHAP-TAHAP DALAM TRACEABILITY 

Analisis system



Asesmen traceability



Prosedur penarikan produk



Dokumentasi dan perekaman

Analisis sistem 

Membuat tim manajemen



Membuat diagram tahapan proses produksi.



Membuat prosedur identifikasi



Melakukan perekaman pada setiap tahapan proses produksi.



Verifikasi.

Asesmen traceability 

Identifikasi prosedur dan rekaman perusahaan yang menyangkut traceability.



Identifikasi apakah kode pengenal batch yang dicatat didasarkan pada hubungan data proses dengan masing-masing batch.



Identifikasi apakah kode pengenal batch turut serta dipindahkan dengan produk ke tahap selanjutnya.

Diagram alir metode traceability decision tree

Prosedur penarikan produk (recall) 

Membuat tim manajemen recall produk



Membuat file produk yang dikomplain



Mencatat pihak yang melaporkan komplain



Menelusuri rantai produk



Menelusuri rekaman persediaan dan distribusi produk



Membuat tata cara penarikan produk yang memungkinkan



Mencatat penarikan produk



Evaluasi dan merancang penarikan produk yang lebih efektif



Uji coba rencana penarikan

Dokumentasi dan perekaman 

Mendokumentasikan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebagai arsip.



Bukti bahwa prosedur mutu yang diharuskan telah diterapkan pada produk dan jasa yang ditentukan.



Rekaman harus dalam keadaan sah, mudah diidentifikasi, dan mudah ditemukan.

Kesimpulan 

Tahapan dalam sistem traceability : Tahapan analisis sistem, asesmen traceability, prosedur penarikan produk, dan dokumentasi serta perekaman.



Prinsip yang harus dipegang dalam melakukan kegiatan pengkodean pada sistem Traceability yaitu : 1. Membuat nomor identifikasi yang jelas 2. Pencantuman serta pengiriman kode (nomor identitas) dan bila terjadi penggabungan bath harus akurat dan harus mencantumkan informasi yang perlu diketahui oleh konsumen.

Notulensi