1
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Obat merupakan salah satu komponen penting dan barang yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, obat perlu dikelola dengan baik, efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan adalah untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dengan jenis dan jumlah yang cukup, sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat. Oleh karena itu, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat untuk pelayanan kesehatan dasar. Dengan diserahkannya Gudang Farmasi kepada pemerintah daerah, organisasi tersebut tidak selalu eksis di setiap Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten/Kota yang masih mempertahankan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) dengan segala implikasinya, minimal pengelolaan obat berjalan sebagaimana semula. Dalam artian ada penanggung jawab, personal terlatih, sistem sistem pengelolaan pengelolaan obat dan juga sarana baik
gedung,
compute
maupun
kendaraan
roda
empat.
Berbeda
dengan
Kabupaten/Kota yang melikuidasi Gudang Farmasi, kemungkinan pengelolaan obat
1
2
tidak berjalan berjalan sebagaimana mestinya relatif relatif besar, karena personal terlatih di pindah tugaskan atau sarana diubah peruntukannya. Demikian pula halnya dengan mekanisme pengelolaan obat yang telah dibina bertahun-tahun dirubah tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Selain kemungkinan tersebut, ada alternatif lain yang bahkan menjadi lebih baik seperti : bila semula ada UPTD Farmasi dan Gudang Farmasi dijadikan satu wadah, sarana (gedung dsb), personal dan mekanisme pengelolaan obat, ada pelatihan lanjutan bagi petugas terlatih dan sebagainya. Adanya Otonomi daerah membuka berbagai peluang terjadi perubahan yang sangat mendasar di masing- masing Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengelolaan obat. Pada era sentralisasi, jaminan mutu dilakukan oleh Badan POM sedangkan pada era desentralisasi jaminan mutu menjadi tanggung jawab Balai POM. Penjaminan mutu oleh Balai POM ditingkat kabupaten/kota kab upaten/kota belum sepenuhnya dilakukan. Monitoring dan supervisi pengelolaan obat dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Dinkes berperan ganda sebagai regulator dan operator pengelolaan obat sehingga monitoringnya belum sepenuhnya dilakukan. Diskusi Pemaparan dari Prof. Iwan memicu munculnya tanggapan dari peserta mengenaiseleksi obat dan peningkatan branded drugs. Proses pengelolaan obat terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengadaan, penyimpanan, tahap distribusi dan tahap penggunaan (Quick et al., 1997). Pengadaan obat adalah salah satu aspek penting dan menentukan dalam pengelolaan obat.Tujuan pengadaan obat adalah tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan d engan kebutuhan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. 2
3
Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan yang merupakan salah satu fungsi dari pengelolaan obat harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga obat yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran dan tepat guna. Untuk mendukung hal ini, perencanaan obat secara terpadu antara obat untuk pelayanan kesehatan dasar dengan obat program merupakan langkah yang harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan dan pengadaan obat di sektor publik.
B.
PERMASALAHAN
Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain ? a.
Pembagian tugas dan fungsi Gudang Farmasi ?
b.
Landasan kebijakan dan strategi ?
c.
Pokok-pokok dan langkah-langkah kebijakan ?
d.
Ketersediaan dan pemerataan obat ?
e.
Keterjangkauan ?
f.
Penggunaan obat yang rasional ?
g.
Pengawasan obat ?
h.
Pemantauan dan evaluasi ?
3
4
C.
TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan makalah ini adalah : 1.
Mengetahui Pembagian tugas dan fungsi Gudang Farmasi
2.
Mengetahui Landasan kebijakan dan strategi
3.
Mengetahui Pokok-pokok dan langkah-langkah kebijakan
4.
Mengetahui Ketersediaan dan pemerataan obat
5.
Mengetahui Keterjangkauan obat
6.
Mengetahui Sasaran dan Kebijakan Penggunaan obat yang rasional
7.
Mengetahui Sasaran dan Kebijakan Pengawasan obat
8.
Mengetahui Sasaran dan Kebijakan Pemantauan dan evaluasi
4
5
BAB II TINJAUN PUSTAKA
A.
Pembagian Tugas Dan Fungsi Gudang Farmasi
Keberadaan Gudang farmasi di Kabupaten/kota yang sifatnya seragam di seluruh indonesia pada dasarnya untuk menjamin pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan khusunya di pelayanan kesehatan dasar, dapat menjampin ketersediaan obat aksibilitas publik terhadap obat tetapi organisasi yg seragam mungkin di era otonomi daerah dianggap tidak cocok lagi menggingat masing-masing daerah mempunyai kebutuhan lokal spesifik yang berbeda antara satu Kabupaten/Kota dengan yang lain. Sehingga perubahaan organisasi penggelolaan obat banyak dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota maupun Propinsi. Kebutuhan dimaksud misalnya adalah pengelolaan obat publik tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan dasar tetapi termasuk juga pelayanan rujukan. Disisi lain ada keterbatasan tenaga apoteker terlatih, sementara ada keinginan terciptanya pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Maka penggembangan organisasi membutuhkan cukup banyak apoteker dan asisten apoteker. Ditempat lain mungkin keberadaan Gudang farmasi sudah dianggap memadai untuk mengelola obat publik dan perbekalan kesehatan yang ada di wilayahnya. Tugas
Gudang
Farmasi
di
Kabupaten /
Kodya
Yaitu
melaksanakan
pengelolaan, penerimaan,penyimpanan pengelolaan, penerimaan,penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan,pencegahan dan 5
6
pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat di Kabupaten/ Kota madya sesuai dengan petunjuk Kakandepkes Kabupaten/Kodya.
1.
Fungsi Gudang Farmasi di Kabupaten/ Kodya:
a.
Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan danpendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
b.
Melakukan penyiapan,penyusunan rencana,pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat,alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
c.
Melakukan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persedian maupun yang didistribusikan.
d.
Melakukan urusan tata usaha keuangan kepegawaian dan urusan dalam. GFK merupakan titik sentral pengelolaan obat di Daerah tingkat II. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisien pengelolaan obat diperlukan adanya koordinasi dengan unitunit yang terkait langsung antara lain Pemda Dati II,Dinas Kesehatan Dati II,Kandep Trans,PHB Cabang.
2.
Manfaat Ruang Lingkup Pengelolaan Obat di Kabupaten atau Dati II Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi aspek perencanaan pengadaan, pengadaan, penyimpanan, pen yimpanan, pendistribusiaan dan penggunaan pe nggunaan obat. ob at. Aspek Pengelolaan Obat meliputi:
a.
Perencanaan Pengadaan: meliputi kegiatan penentuan jenis perhitungan dan penetapan jumlah untuk setiap jenis obat yang akan disediakan dengan metode perhitungan yang akan telah ditetapkan. 6
7
b.
Pengadaan : meliputi perencanaan pengadaan, pelaksanaan pembelian,pemantauan status pesanan, pemeriksaan penerimaan dan pemeliharaan mutu obat.
c.
Distribusi : meliputi kegiatan pengendaliaan persediaan, penyimpanan, pengeluaran dan pengiriman obat.
d.
Penggunaan : meliputi peresepan, dispesing dan penerimaan penerimaan pasien. pasien. Proses perencanaan pengadaan obat di Kabupaten/Kodya diawali di tingkat Puskesmas dengan menyiapkan dan menyediakan data yang diperlukan dan selanjutnya dikompilasi menjadi data Kab/Kodya dengan teknik perhitungan yang telah ditentukan.
3.
Dokumen-dokumen/ Formulir yang harus ada di Gudang Farmasi saat terjadi pengelolaan obat di Dati II sebagai berikut:
a.
Dokumen pada saat perencanaan pengadaan obat.
-
Formulir I :Kartu kompilasi pemakaian obat
-
Formulir II :Data 10 Penyakit terbesar
-
Formulir III :Lembar kerja perencanaan pengadaan obat
-
Formulir IV :Penyesuaian rencana pengadaan obat (untuk semua sumber anggaran) b.
Dokumen pada saat pengadaan barang.
-
Formulir V :Berita acara pemeriksaan penerimaan obat.
-
Formulir Va :Lampiran berita acara pemeriksaan penerimaan obat.
-
Formulir VI :Buku harian penerimaan obat.
-
Formulir VII :Formulir realisasi pengadaan obat. c.
Dokumen pada saat penyimpanan barang. 7
8
-
Formulir VIII :Kartu stok
-
Formulir IX :Kartu stok indukd. Dokumen pada saat distribusi obat.
-
Formulir X :Kartu rencana distribusi
-
Formulir XI :Buku harian pengeluaran obat
-
Formulir XII :Lembaran pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO)
-
Formulir XIII :Form surat surat kiriman obate. Dokumen Dokumen pada saat pencatatan dan pelaporan.
-
Formulir XIV :Laporan mutasi obat
-
Formulir XV :Laporan kegiatan distribusi
-
Formulir XVI:Berita acara pencacahan akhir tahun anggaran
-
Formulir XVIa :Laporan pencacahan obat akhir tahun anggaran
-
Formulir XVII :Berita acara pemeriksaan/penelitian obat untuk dihapus
-
Formulir XVIIa : Lampiran laporan berita acara pemeriksaan / penelitian obat untuk dihapus.
4.
Tata cara Pengelolaan Obat/Perbekalan Farmasi di Gudang Farmasi Kabupaten. Tahapan Kegiatan Pengelolaan Obat/Perbekalan Farmasi di Gudang Farmasi Kabupaten meliputi:
a.
Perencanaan
b.
Pengadaan
c.
Penyimpanan
d.
Distribusi
e.
Pencatatan 8
9
f.
Penggunaan
g.
Penghapusan obat (Manajemen farmasi kelas XII edisi 2009) Pengelolaan obat di gudang farmasi di tingkat kabupaten kota dilakukan sebagai berikut:
1. Melakukan penerimaan,penyimpaan,pemeliharaan,dan pendistribusikan obat,alat kesehatan dan perbekalan farmasi 2.
Melakukan penyimpanan,penyusunan,rencana pencatatan dan pelaporan mengenai mengenai persediaan dan penggunaan obat,alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
3.
Melakukan pengamatan terhadap mutu mutu dan khasiat obat secara umum dan baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan.Melakukan urusan tata usaha,keuangan,kepegawaian dan urusan dalam. (undang-undang kesehatan jilid 1kelas 1)
B.
1.
LANDASAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Landasan Kebijakan Untuk mencapai tujuan KONAS ditetapkan landasan kebijakan yang merupakan penjabaran dari prinsip dasar SKN, yaitu :
a.
Obat harus diperlakukan sebagai komponen yang tidak tergantikan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dalam kaitan ini aspek teknologi dan ekonomi harus diselaraskan dengan aspek sosial dan ekonomi.
b.
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat. 9
10
c.
Pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional.
d.
Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat, sedangkan pelaku usaha di bidang obat bertanggung jawab atas mutu obat sesuai dengan fungsi usahanya. Tugas pengawasan dan pengendalian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, independen dan transparan.
e.
Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi obat yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan. Pemerintah memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengobatan.
2. a.
Strategi Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat Esensial Akses obat esensial bagi masyarakat secara garis besar dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu penggunaan obat yang rasional, harga yang terjangkau, pendanaan yang berkelanjutan, dan sistem kesehatan serta sistem penyediaan obat yang dapat diandalkan. Berdasarkan pola pemikiran di atas ketersediaan, pemerataan, dan d an keterjangkauan obat esensial dicapai melalui strategi berikut :
d.
Jaminan keamanan, khasiat dan mutu obat beredar, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat Pengawasan dan pengendalian obat mulai dari impor, produksi hingga ke tangan pasien, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Untuk mencapai maksud tersebut dilakukan strategi sebagai berikut :
10
11
e.
Jaminan keamanan, khasiat dan mutu obat beredar, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan oba Pengawasan dan pengendalian obat mulai dari impor, produksi hingga ke tangan pasien, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Untuk mencapai maksud tersebut dilakukan strategi sebagai berikut :
C.
1.
POKOK-POKOK DAN LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN
Sasaran Pembiayaan Obat : Hal utama yang menjamin tersedianya obat esensial bagi masyarakat adalah terjaminya pembiayaan yang memadai secara berkelanjutan, Penyediaan biaya yang memadai dari pemerintah sangat menentukan ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat semakin tidak terjangkau bila sarana pelayanan kesehatan sektor publik dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya untuk menjamin pembiayaan obat bagi masyarakat, adalah bila semua anggota masyarakat dicakup oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2.
Langkah Kebijakan :
a.
Penetapan
target
pembiayaan
obat
sektor
publik
secara
nasional
(WHO menganjurkan alokasi sebesar minimal US $ 2 per kapita). b.
Pengembangan mekanisme pemantauan pembiayaan obat sektor publik di daerah.
c.
Penyediaan anggaran obat untuk program kesehatan nasional.
11
12
d.
Penyediaan anggaran Pemerintah dalam pengadaan obat buffer stock nasional untuk kepentingan
penanggulangan
bencana,dan
memenuhi kekurangan
obat
di
kabupaten/kota. e.
Penyediaan anggaran obat yang cukup yang dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dari sumber yang lain.
f.
Penerapan skema JKN ?dan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna.
g.
Pembebanan retribusi yang mungkin dikenakan kepada pasien di Puskesmas harus dikembalikan sepenuhnya untuk pelayanan pela yanan kesehatan termasuk untuk penyediaan obat.
h.
Penerimaan bantuan obat dari donor untuk menghadapai keadaan darurat, sifatnya hanya sebagai pelengkap. Mekanisme Mek anisme penerimaan obat bantuan harus mengikuti kaidah internasional maupun ketentuan dalam negeri.
D.
1.
KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN OBAT
Sasaran Obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, terutama obat esensial senantiasa tersedia. Ketersediaan dan pemerataan peredaran obat, terutama obat esensial secara nasional harus dijamin oleh pemerintah.Kemandirian tidak mungkin dicapai dalam pasar yang mengglobal. Pemerintah perlu memberi kemudahan pada industri lokal yang layak la yak teknis dan yang dapat menunjang perekomian pe rekomian nasional melalui berbagai upaya dandengan memanfaatkan peluang yang ada. Sementara itu efisiensi dan efektivitas sistem distribusi perlu ditingkatkan terus untuk menunjang 12
13
ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat yang berkelanjutan.Sarana dan prasarana yang telah dikembangkan pada waktu yang lalu seperti Gudang Farmasi Kabupaten/Kota perlu direvitalisasi guna menunjang ketersediaan, k etersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat.
2. a.
Langkah Kebijakan : Pemberian insentif kepada industri industri obat jadi dan bahan baku dalam negeri tanpa menyimpang dari dan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam perjanjian WTO.
b.
Peningkatan ekspor obat untuk mencapai skala sk ala produksi yang lebih ekonomis untuk menunjang perkembangan ekonomi nasional. Pemerintah mengupayakan pengakuan internasional
atas
sertifikasi
nasional,
serta memfasilitasi
proses
sertifikasi
internasional. c.
Peningkatan kerjasama regional, baik sektor publik maupun sektor swasta, dalam rangka perdagangan obat internasional untuk pengembangan produksi dalam negeri.
d.
Pengembangan dan produksi fitofarmaka dari sumber daya alam Indonesia sesuai dengan kriteria khasiat dan keamanan obat.
e.
Peningkatan efektivitas dan efisiensi efisiensi distribusi obat melalui melalui regulasi yang yang tepat untuk ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan peredaran obat.
f.
Peningkatan pelayanan kefarmasian melalui peningkatan profesionalisme tenaga farmasi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
g.
Pemberian insentif untuk pelayanan obat di daerah terpencil.
13
14
h.
Pengembangan mekanisme pemantauan ketersediaan obat esensial esensial dan langkahlangkah perbaikan.
i.
Ketersediaan obat sektor publik:
j.
Penyediaan obat dalam keadaan darurat
k.
Penyediaan obat di daerah terpencil, terpencil, perbatasan, dan rawan bencana serta orphan drug diatur secara khusus oleh pemerintah.
E.
1.
KETERJANGKAUAN
Sasaran Harga obat terutama obat esensial terjangkau oleh masyarakat. Upaya untuk keterjangkauan atau akses obat di upayakan dari dua arah, yaitu dari arah permintaan pasar dan dari arah pemasok.Dari arah permintaandiupayakan melalui penerapan Konsep Obat Esensial dan penggunaan obat generik. Penerapan Konsep Obat O bat Esensial dan penggunaan obat generic dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain promosi penggunaan obatgenerik di setiap tingkat pelayanan kesehatan, pengaturan, pengelolaan obat di sektor publik. Sementara
itu
dapat meningkatkan
penerapan
skema
keterjangkauan
Jaminan
obat,
Kesehatan
terutama
obat
Nasional (JKN) esensial
bagi
masyarakat. Oleh karena itu penerapan JKN harus terus diupayakan semaksimal mungkin.Untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau di sektor publik, di lakukan melalui pengadaan dalam jumlah besar atau pengadaan bersama. Dari segi pasokan ditempuh berbagai upaya, antara lain dengan penyusunan kebijakan mengenai harga obat, terutama obat esensial dan pengembangan pen gembangan sistem informasi 14
15
harga serta menghindarkan adanya adan ya monopoli. Oleh karena akses terhadap obat esensial merupakan salah satu hak asasimanusia, maka obat esensial selayaknya dibebaskan dari pajak dan bea masuk.
2.
Langkah Kebijakan :
a.
Peningkatan penerapan Konsep Obat Esensial dan Program Obat Generik:
b.
Pelaksanaan evaluasi harga secara periodik dalam rangka mengambil langkah kebijakan mengenai harga obat esensial dengan :
c.
Pemanfaatan pendekatan farmako-ekonomik di unit pelayanan kesehatan k esehatan untuk meningkatkan efisiensi.
d.
Melaksanakan lisensi lisensi wajib obat-obat yang yang sangat diperlukan sesuai sesuai dengan Undangundang yang berlaku.
e.
Pengembangan sistem informasi harga obat.
f.
Pengembangan sistem pengadaan obat sektor publik yang efektif dan efisien.
g.
Penghapusan pajak dan bea masuk untuk obat esensial.
h.
Pengaturan harga obat esensial untuk menjamin keterjangkauan harga obat.
F.
1.
PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL
Sasaran Penggunaan obat dalam jenis, bentuk sediaan, dosis dan jumlah yang tepat dan disertai informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan. Penggunaan obat yang rasional merupakan salah satu langkah untukmendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.Pada umumnya penggunaan obat di sarana pelayanan kesehatan belum 15
16
rasional. Untuk mengatasi men gatasi permasalahan penggunaan obat yang tidak rasional perlu dilakukan
pemantauan
ketidakrasionalan, besarnya tidak rasional, agar a gar
dapat
penggunaan
permasalahan, dipilih
strategi
obat
agar
penyebab yang
dapat
diketahui
penggunaan tepat,
efektif,
tipe
obat
yang
dan
layak
untuk dilaksanakan. Upaya penggunaan obat secara rasional harus dilaksanakan secara sistematis di semua tingkat pelayanan kesehatan dengan menggunakan strategi yang telah terbukti berhasil. 2.
Langkah Kebijakan :
a.
Penyusunan pedoman terapi standar berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang di revisi secara berkala.
b.
Pemilihan obat dengan acuan utama DOEN.
c.
Pembentukan dan atau Pemberdayaan Komite Komite Farmasi Farmasi dan Terapi di rumah sakit.
d.
Pembelajaran farmakoterapi berbasis klinis dalam kurikulum S1 tenaga kesehatan.
e.
Pendidikan berkelanjutan sebagai persyaratan persyaratan pemberian izin menjalankan kegiatan profesi.
f. G.
1.
Pengawasan, audit dan umpan balik dalam penggunaan obat. PENGAWASAN OBAT
Sasaran
-
Obat yang yang beredar harus memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu.
-
Masyarakat terhindar dari penggunaan yang yang salah dan penyalahgunaan obat. Pengawasan obat merupakan tugas yang kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat. 16
17
Ada beberapa
persyaratan
yang
harus
dipenuhi
oleh
lembaga
pemerintah
untuk melakukan pengawasan, antara lain adanya dasar hukum, sumber daya manusia dan sumber daya da ya keuangan ke uangan yang memadai, memada i, akses terhadap ahli, hubungan internasional, laboratorium pemeriksaan mutu yang terakreditasi, independen, dan transparan. Sasaran
pengawasan
mencakup
aspek
keamanan,
khasiat,
dan
mutu
serta keabsahan obat dalam rangka melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan dan salah penggunaan obat sebagai akibat dari kurangnyapengetahuan, informasi dan edukasi masyarakat yang harus ditangani secara lintas sektor dan lintas program.
2.
Langkah Kebijakan :
a.
Penilaian dan pendaftaran obat
b.
Penyusunan dan penerapan standar produk dan sistim mutu
c.
Perizinan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi
d.
Inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi
e.
Pengujian mutu dengan laboratorium yang terakreditasi.
f.
Pemantauan promosi obat
g. Surveilans dan vijilan paska pemasaran h. Penilaian kembali terhadap obat yang beredar. i.
Peningkatan sarana dan prasarana prasarana pengawasan obat serta pengembangan tenaga dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar kompetensi.
j.
Pembentukan Pusat Informasi Obat di pusat dan daerah untuk intensifikasi penyebaran informasi obat. 17
18
k.
Peningkatan kerjasama regional maupun internasional
l.
Pengawasan obat palsu dan obat seludupan (tidak absah).
m. Pengembangan peran serta masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri dari obat yang tidak memenuhi syarat, obat palsu, dan obat ilegal melalui upaya komunikasi, informasi, dan edukasi.
H.
1.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Sasaran Menunjang penerapan KONAS melalui pembentukan pembe ntukan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja serta dampak kebijakan, k ebijakan, guna mengetahui hambatan dan penetapan strategi yang efektif. Penerapan KONAS memerlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. be rkala. Hal ini penting untuk melakukan antisipasi atau koreksi terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan yang begitu kompleks dan cepat yang terjadi di masyarakat.Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan bagian ba gian tidak terpisahkan dari kegiatan pengembangan kebijakan. Dari pemantauan kebijakan akan dapat dilakukan koreksi yang dibutuhkan. Sedangkan evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan, melaporkan luaran (output), mengukur dampak (outcome), mengevaluasi pengaruh (impact) pada kelompok sasaran, memberikan rekomendasi dan penyempurnaan kebijakan.
18
19
2.
Langkah Kebijakan
a.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling lama setiap 5 tahun.
b.
Pelaksanaan dan indikator pemantauan mengikuti pedoman WHO dan dapat bekerjasama dengan WHO atau pihak lain untuk membandingkan hasilnya dengan negara lain.
c.
Pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi untuk :
- Tindak lanjut berupa penyesuaian pen yesuaian kebijakan, baik penyesuaian pen yesuaian pilihan kebijakan maupun penetapan prioritas. - Negosiasi dengan instansi terkait. - Bahan pembahasan dengan berbagai badan internasional maupun donor luar luar negeri.
19
20
BAB III PENUTUP
A.
1.
KESIMPULAN
Obat merupakan salah satu komponen penting dan barang yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, obat perlu dikelola dengan baik, efektif efisien
2.
Tugas gudang farmasi di Kabupaten/kodya yaitu melaksanakan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pembrantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat di Kabupaten/ Kota madya
3.
Ruang Lingkup Pengelolaan Obat di Kabupaten atau Dati II Pengelolaan obat merupakansuatu rangkaian kegiatan yang meliputi aspek perencanaan pengadaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusiaan dan penggunaan obat
4.
Penggunaan obat yang rasional merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik
20 20
21
C.SARAN Jika ada kesalahan dan kekeliruan kekeliruan pada makalah ini maka kami mohon kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan kedepannya.
21
