HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Oleh Ria Handayani
(1406104040018)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
[email protected]
Abstrak
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Oleh karena itu harus di lindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi dan dirampas oleh siapapun.
Hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak dan Kewajiban Warga Negara
Abstract
Human rights is a fundamental right inherent in the human self is not supernatural with its unuversal and timeless. Therefore it must be protect, respected, maintained, should not be ignored, should not be reduced and taken away by anyone.
The rights of citizens is a privilege that requires that citizens be treated according the privilege. While the obligation of citizens is a necessity that should not be abandoned by the citizens in the life of society, nation and state.
Rights and Responsibilities is something that can not be separated, but there is a conflict because the rights and obligations are not balanced. That every citizen has the right and duty to earn a decent living, but in fact many citizens who do not feel well-being in living her life.
Keywords: Human Rights, Rights and Obligations of Citizens
Pendahuluan
Penduduk (ingezetenen) atau rakyat merupakan salah satu unsur untuk memenuhi kriteria dari sebuah negara. Setiap warga negara suatu negara diberikan status kewarganegaraan dari negara tersebut. Seorang Warga Negara mempunyai kedudukan yang khusus yaitu hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak dan kewajiban. Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak asasi ekonomi, sosial dan budaya.
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya.
Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya.
Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring.
Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi mnusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin.
Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi mnusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin.
Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimalisasikan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat/warga negara hal itu merupakan pegangan/pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Dari uraian diatas, saya akan membahas lebih lanjut mengenai uraian apa saja hak dan kewajiban warga negara dan kasus rakyat yang belum mendapatkan hak yang sama di mata hukum.
Pembahasan
Pengertian HAM
HAM merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlakMenurut Jan Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
Dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998 disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ditegaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan ini jelaslah bahwa hak azasi berbarengan dengan kewajiban dasar azasi manusia.
Hak, Kewajiban, dan Kewarganegaraan
Menurut Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).
Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yan menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.
Hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta
kewajiban tersebut.
Istilah kewarganegaran memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan negara. Menurut penjelasan dari pasal II penutup undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.
Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945
Dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan 34 telah dinyatakan, bahwa hak warga negara adalah sebagai berikut.
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
Berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran;
Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;
Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan kieturunan melalui keturunan;
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan serta diskriminasi;
Setiap orang berhakmengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupmya demi kesejahteraan hidup manusia;
Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,bangsa dan negaranya;
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum;
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah;
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
Setiap orang bebes memeluk agama dan beribadah menurut agamny, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan menggalkan serta berhak kembali;
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani;
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh oinformasi untuk mengembangkan pyribadi dan lingkungansosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
Setiap orang berhak atas perlindungan diru pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
Setiap orang berhak bebas dari penyiksaam atau perlaskuan yang merendahakan derajat martabat manusia dan bermemperoleh suaka politik negara lain;
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tanggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai guna mencapai persamaan dan keadilan;
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil ahli secara sewenang-wenang oleh siapapun;
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
Hak untuk hidup, hak untk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
Setiap orang bebas dari perlakuan yang besifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengang perkembangan zaman dan beradapan.
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
Kasus Ketidakadilan mendapatkan Hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
Hukum diharapkan akan mewujudkan pengadilan bagi manusia (masyarakat) menuju masarakat yang aman dan tertib. Namun masih ada ketimpangan di dalam beberapa kasus yang terdapat di Indonesia yang kemudian bisa dikategorikan yaitu kasus hukuman bagi orang-orang kaya, dan hukuman bagi kaum miskin. Dari sini sangat besar respon masyarakat ketika melihat adanya perbedaan yang begitu besar perbandingannya. Orang yang kaya, atau pemilik modal bisa dibilang orang yang mempunyai kekuasaan mereka lebih kebal dengan hukum. Perlakuan aparat penegak hukum semena-mena menganggap rakyat kecil itu sampah Negara, padahal rakyat kecil ialah elemen kecil yang aktif sebagai penggerak ekonomi suatu Negara.
Seorang terpidana kasus penyuapan petugas, Artalyta Suryani, kedapatan mendapatkan fasilitas mewah di dalam Rutan Pondok Bambu, tempatnya ditahan. Bukan hanya mendapatkan ruangan yang serba wah, Satgas juga menemukan yang bersangkutan sedang dirawat oleh seorang dokter spesialis. Ia memperoleh perawatan khusus dari dokter yang didatangkan dari luar Rutan. Seorang terpidana yang menyeret nama Jaksa Urip dan petinggi Kejaksaan Agung, berada dalam penjara dengan fasilitas luar biasa, mulai dari pendingin ruangan, telepon, ruang kerja, bahkan ruang tamu. Ia juga kabarnya bisa ditemui dengan bebas oleh para asistennya. Temuan itu justru ditemukan oleh Satgas yang dibentuk dari luar, bukan oleh mereka yang bekerja untuk melakukan pengawasan di instansi pemerintah, yang bekerja setiap tahun memastikan prosedur Rutan dijalankan dengan baik. Bagi kita, amat mudah menemukan alasan bagaimana seorang bernama Artalyta itu bisa menikmati fasilitas yang begitu mewah. Jawabnya adalah uang. Ia punya uang untuk melakukan apapun caranya dan untuk membeli apa yang dia mau. Karena uang itu pula maka para pejabat yang harusnya berwenang menegakkan peraturan menjadi tidak lagi bisa berkuasa. Mereka tunduk di bawah kekuasaan uang. Amat aneh kalau para petinggi Rutan tidak tahu menahu bahwa sebuah ruangan telah disulap oleh seorang terpidana. Mereka pasti merestuinya dan mengetahuinya. Rumor mengenai uang ini bukan hanya berhembus pada kasus Arthalyta saja.
Para pengusaha dan pelaku korupsi yang tidak juga ditangkap dan diperiksa, diyakini telah menggelontorkan sejumlah uang yang besarannya bisa mencapai miliaran rupiah supaya mereka tetap menghirup kebebasan. Setelah diperiksa, mereka juga bisa melakukan tindakan menyuap supaya mereka kalau bisa divonis bebas. Bahkan kalaupun sudah diyakini bersalah dan berada dalam tahanan, maka dengan uang pula mereka bisa tetap bebas merdeka dalam ruang tahanan, seperti Artalyta. Bagaimana dengan masyarakat kalangan bawah yang tidak mempunyai pengetahuannya tentang hukum, kekuasaan dan uang, mereka hanya bisa menangis ketika berada dalam persoalan hukum karena mereka hanya bisa menjadi korban ketidakadilan. Seperti yang terjadi pada kasus warga miskin di Bojonegoro, pasangan suami-isteri Supriyono dan Sulastri ini. Dimana mereka disidang di pengadilan dengan tanpa memiliki dasar hukum yang kuat dan terancam mendapatkan hukuman tujuh (7) tahun penjara karena mencuri setandan pisang.
Dapat kita ketahui melalui kasus di atas bahwa mencuri setandan pisang saja mendapatkan ancaman hukuman yang berat, tapi apa yang kita lihat disekitar kita, bagaimana yang terjadi dengan para penyuapan Artalya yang dapat memesan sel atau ruang tahanan terbagus mendapatkan fasilitas mewah di dalam Rutan, bukan hanya mendapatkan ruangan yang serba wah, Satgas juga menemukan yang bersangkutan sedang dirawat oleh seorang dokter spesialis. Ia juga bisa memperoleh asisten yang dapat keluar masuk semaunya sendiri.
Seharusnya Hukum memberikan efek jera kepada para pejabat yang ketahuan memberikan fasilitas lebih dan mudah kepada mereka yang terlibat dalam kejahatan. Para pimpinan Rutan dimana Artalyta misalnya harus ditahan bersama-sama dengan mereka yang sebelumnya ditahan. Para pejabat itu harus jera. Selain itu, kepada para pelaku kejahatan yang terbukti mencoba atau melakukan transaksi atas nama uang, harus diberikan hukuman tambahan. Memberikan efek jera demikian akan membuat mereka tidak ingin berpikir melakukan hal demikian lagi.
Dari dua kasus dapat kita lihat bahwa yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar tetapi bagi rakyat kecil, yang hanya melakukan tindakan pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang negara milyaran rupiah dapat berkeliaran dengan bebasnya.
Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Bagi masyarakat kalangan bawah perlakuan ketidakadilan sudah biasa terjadi. Namun bagi masyarakat kalangan atas atau pejabat yang punya kekuasaan sulit rasanya menjerat mereka dengan tuntutan hukum.
Penutup.
Kesimpulan
Antara hak azasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan. HAM bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif yang menjamin perwujudan HAM dan yang mengatur hak serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga Negara. Hak dan kewajiban negara sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan 34.
Hukum diharapkan akan mewujudkan pengadilan bagi manusia (masyarakat) menuju masarakat yang aman dan tertib. Namun masih ada ketimpangan di dalam beberapa kasus yang terdapat di Indonesia yang kemudian bisa dikategorikan yaitu kasus hukuman bagi orang-orang kaya, dan hukuman bagi kaum miskin. Dari sini sangat besar respon masyarakat ketika melihat adanya perbedaan yang begitu besar perbandingannya. Orang yang kaya, atau pemilik modal bisa dibilang orang yang mempunyai kekuasaan mereka lebih kebal dengan hukum. Perlakuan aparat penegak hukum semena-mena menganggap rakyat kecil itu sampah Negara, padahal rakyat kecil ialah elemen kecil yang aktif sebagai penggerak ekonomi suatu Negara
Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Bagi masyarakat kalangan bawah perlakuan ketidakadilan sudah biasa terjadi. Namun bagi masyarakat kalangan atas atau pejabat yang punya kekuasaan sulit rasanya menjerat mereka dengan tuntutan hukum.
Saran
Hendaknya warga negara meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan HAM, hak dan kewajibannya dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan serta Pemerintah memperlakukan semua rakyat atau masyarakatnya dengan adil dan mendapatkan Hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Karna Setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali seperti yang tercantum dalam UUD 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.
Referensi
Erwin, Muhammad. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan Rebublik Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
http://digilib.uinsuka.ac.id/10544/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA. pdf.
http://obaycendana.blogspot.co.id/2010/04/ketidakadilan-hukum-di-indonesia-dan.html
Lopa, Baharudin. 1966. Alqur'an dan HAM . Jokyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
Sumarsono, s dkk. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ubaedillah, A dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Prenada Media Grub.
