NAHDHATUL ULAMA DAN AKOMODASI BUDAYA LOKAL Nasrullah, S. Ag., M. Hum*
ABSTRAK Sebagai sebuah organisasi keagamaan yang terbesar dan menjadi representasi dari umat Islam di Indonesia, Nahdhatul Ulama yang disingkat NU memposisikan dirinya sebagai organisasi yang memiliki kepekaan untuk selalu mengkompromikan ajaran agama dengan budaya lokal dengan mengedepankan konsep al-Muhāfazhah ‘alā Qadīm al-Shālih wa al-Akhdzu bi al-Jadīd al-Ashlāh. Konsep inilah yang membedakan NU dengan organisasi Islam lainnya yang ada di Indonesia. Keberadaan NU memberikan warna tersendiri dalam proses dan penyebaran Islam yang begitu masif dan cepat tersebar. Hal ini dapat dilihat pada pendekatan yang digunakan NU dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat melalui akomodasi budaya. Artinya bahwa disamping menyebarkan dan mensyiarkan Islam, NU tidak menggusur atau memberangus budaya yang sedianya memang sudah tumbuh dan berakar di masyarakat tapi justru mempertahankan nilai budaya tersebut yang dikemas dengan nilai-nilai keislaman terlepas apakah hal tersebut sejalan atau tidak dengan syariat agama. Hal ini pula yang memperkuat posisi NU di masyarakat tetap kuat karena nilai tawar terhadap budaya tersebut.
KATA KUNCI: Nahdatul Ulama, akomodasi, Buday Lokal
*Dosen
Sambas
Fakultas Adab dan Ushulludin Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
IAIS Sambas PENDAHULUAN Merujuk kepada catatan sejarah masukya Islam di Indonesia, bahwa tersebarbya Islam keseluruh kepulauan nusantara hampir tanpa ada pertentangan dan konflik dari masyarakat setempat. Islam begitu mudah diterima karena agama yang dibawa adalah riaslah yang menyeru kepada kedamaian, humanisme, keadilan serta akomodatif terhadap budaya lokal meskipun pada waktu itu mereka menganut agama Hindu dan Budha. Ini artinya, para mubalig dalam menyebarkan Islam tidak dengan pemaksaan melainkan melalui pendekatan psikologis yang menyentuh langsung ke jantung masya-rakat. Islam masuk tidak membedakan kasta sebagaimana dalam agama Hindu tapi justru menempatkan harkat dan martabat manusia pada level yang sejajar dan mulia. Budaya setempat tidak lantas dibuang atau dihilangkan bahkan ditransformasikan menjadi tradisi Islam atau budaya Islam lokal seperti budaya Islam Jawa, Islam Melayu, Islam Makasar dan sebagainya yang antara tradisi satu dengan lainnya berbeda. Itulah sebabnya mengapa Islam begitu cepat tersebar di Indonesia dan tercatat sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia meskipun begitu jauh dari tempat kelahirannya karena sikap akomodatif dan prinsip ahli sunnah yang diterapkan seperti tawasuth, tawazun, tasammuh dan amr ma’ruf nahi munkar. Prinsip-prinsip ini menjadi senjata para muballigh dalam menaklukan hati sebagian besar masyarakat Indonesia yang sangat terkenal dengan toleransinya. Tanpa prinsip di atas, diganti dengan pendekatan literal, tekstual 2 Nurcholish Madjid, Kata Pengantar, dalam Zuhairi Misrawi, (ed), Menggugat Tradisi,
Vol III No. 1 Januari – Juni 2015 tekstual, Islam tidaklah sebesar dan sebanyak hari ini. Demikian pula halnya dengan Nahdhatul Ulama yang disingkat NU. Sebagai organisasi keagamaan yang terbesar dan representasi dari ummat Islam di Indonesia yang memiliki kepekaan untuk selalu mengkompromikan ajaran agama dengan budaya lokal dengan mengedepankan konsep al-Muhāfazhah ‘alā Qadīm al-Shālih wa al-Akhdzu bi alJadīd al-Ashlāh.2 NU sangat sensitif terhadap perubahan dan akomodatif pada budaya setempat disamping senantiasa menjadi inspirasi bagi gerakan dan pemikiran keislaman yang berwawasan kebangsaan. Hal ini berbeda dengan organisasi keagamaan lainnya yang tertekan menutup diri terhadap tradisi masyarakat bahkan menolak dan menguburnya dalam-dalam. Padahal kalau direfleksi kebelakang sejak Islam pertama hadir di jazirah Arab, Rasulullah sangat mengapresiasi dan mengakomodir kebudayaan lokal kedalam kebudayaan Islam tanpa harus meninggalkan apalagi memusuhinya. Sebut saja misalnya kebiasaan thawaf masyarakat Arab yang diakomodir dan dijadikan salah satu bagian ibadah penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun dewasa ini akibat dari peng aruh moderenisme Barat, seakan yang mem pengaruhi modernisme Barat, seakan yang mempertahankan budaya lokal tidak modern dan sebaliknya yang meninggalkan tradisi setempat adalah modern. Sementara yang modern bagi mereka justru yang tradisional. Modern menurut mereka adalah kelanjutan dari tradisi yang sudah berumur ribuan tahun, tepatnya sejak Yunani Kuno.3 Meskipun NU sering diidentikkan dengan tradisional, kaum sarungan, tidak beranjak dari kitab-kitab klasik yang Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU, Jakarta : Kompas, 2004, hlm. ix. 3 Ibid, hlm. x.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 81 -
IAIS Sambas berpegang teguh pada madzhab tertentu, namun hal tersebut tidak selamanya benar. Terbukti Sepanjang sepuluh tahun terakhir, ada fenomena baru kebangkitan Islam Indonesia dalam pemikiran Islam baru yang signifikan, mempunyai masa depan, penuh vitalitas dan bermutu, yang tidak dapat disejajar-kan dengan dunia Islam lainnya. Fenomena baru tersebut adalah mun culnya gerakan intelektual generasi muda Nu yang menyerukan perlunya pembaharuan pemikiran Islam Indonesia, khususnya dalam lingkup NU. Mereka muncul sebagai kaum muda NU yang responsif terhadap peristiwa kekinian, baik pada aras pemikiran maupun dalam makna riil kehidupan masyarakat. Mereka cenderung mempunyai penguasaan yang lebih baik terhadap ilmu-ilmu Islam tradisional, tetapi bacaan mereka lebih luas dari kurikulum tradisional semata. Mereka melakukan kritik terhadap kemapanan doktrin dan kemandegan tradisi dengan mengembangkan dan mengapresiasi gagasan baru yang berpijak pada tradisi intelektualnya.4 Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut tentang peran akomodatif NU terhadap budaya lokal dalam menyiarkan agama Islam di nusantara dari corak berpikir tradisional hingga berpikir kritis. A. Sekilas Latar Belakang Lahirnya NU Nahdhatul Ulama didirikan pada tahun 1926 oleh KH. Hasyim Asy’ary dan sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur di Surabaya.5 Terbentuknya organisasi ini adalah 4
Ahmad Suaedy, Muslim Progresif Dan Praktek Politik Demokrasi Di Era Indonesia Pasca Suharto, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, No. 16, 2004, hlm. 25. 5 Gus Dur, Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini, dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, (ed), Tradisi Dan Kebangkitan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2015 sebagai reaksi defensif terhadap aktivitas kelompok reformis 6 dalam kehidupan keagamaan. Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912 di Yogyakarta menekankan kegiatannya pada pendidikan dan kesejahteraan social disamping mereformasi berbagai masalah iba dah dan aqidah. Sikap kritisnya tampak pada penolakan terhadap kepercayaan lokal dengan varian prakteknya serta menentang otoritas ulama tradisional. Sedang NU lebih menekankan pada pertemanan dengan budaya yang berkembang di masyarakat atau lebih dikenal dengan pendekatan tradisionalis. Ajaran kelompok reformis berlawanan dengan seluruh bangunan kepercayaan dan amalan muslim tradisional. Banyak diantara kepercayaan tradisional dianggap bid’ah, bukan sebagai ajaran Islam asli. Kaum reformasi yang lebih ketat dikalangan mereka mengarahkan segala usaha untuk membasmi semua unsur lokal dalam kehidupan keagamaan dan bahkan sampai soal-soal furu dalam peribadatan yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Salah satu contoh misalnya adalah masalah niat. Menurut kalangan tradisional, niat harus dinyatakan dengan bersuara, namun dalam pandangan kelompok reformasi niat tidak dinyatakan dengan suara tapi cukup dalam hati karena tidak ditemukan dalilnya dalam hadīst.7 Selain itu, kelompok reformis juga mengkritisi amalan kalangan tradisional yang berkaitan dengan hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Dalam pandangan kelompok reformis kematian berarti berakhirnya komunikasi antar Islam di Asia Tenggara, Jakarta, LP3ES, 1989, hlm. 193. 6 Label yang ditujukan kepada Muhammadiyah. 7 Munawir Abdul Fattah, Tradisi OrangOrang NU, Yogyakarta : LKiS, 2008, hlm. 35.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 82 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2015
manusia dan upaya-upaya untuk berhubungan dengan arwah orang yang sudah meninggal dunia, dengan tujuan apa pun, merupakan penyimpangan dari ajaran tauhid. Mereka secara tegas menolak kepercayaan pada pertolongan arwah dan bentuk-bentuk kontak spiritual lainnya. Pemujaan wali dikutuk sebagai amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sebagainya yang merupakan bagian keagamaan yang sangat penting bagi kalangan tradisional.8 Terancamnya posisi dan peran para ulama atau kiyai tradisional dalam kehiduapan keagamaan yang selalu bersandarkan pada budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syara’ adalah menjadi salah satu penyebab lahirnya gerakan NU sebagai respons terhadap kritikan-kritikan yang dilontarkan kelompok Reformasi atau dengan kata lain reaksi anti pembaharu.9 Faktor lain yang paling dominan mendorong kelahiran gerakan ini adalah kemenangan Ibn sa’ud terhadap lawan politiknya Syarif Husain di Hijaz. Ibn Sa’ud adalah pemimpin gerakan wahabi yang menentang pra tek-praktek bid’ah,10 yang tentunya mengancam bentuk keagamaan Islam tradisional di Indonesia. Pada saat yang sama Ibn Sa’ud mencari dukungan Internasional, salah satunya melalui organisasi Islam di Indonesia. Moment yang tepat inilah digunakan oleh kalangan tradisional membentuk gerakan Nahdhatul Ulama sebagai corong suara bagi ulama atau kiyai pedesaan di pelosok nusantara kepada Ibn Sa’ud agar tetap mengako-
modir kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan.11
8 Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wajah Baru, Yogyakarta : LKiS, 2009, hlm. 20. 9 Ibid, hlm. 23. 10 Kacung Marijan, Quo Vadis NU, Setelah Kembali Ke Khittah 1926, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1992, hlm. 15. 11 Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1996, hlm. 242.
12 M. Rusli Karim, Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik, Yogyakarta : Hanindita, 1985, hlm. 84. 13 Penerbit Risalah, Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah 1926, Bandung : Risalah, 1985, hlm. 118. 14 Hasyim Asy’ari, Risalah Ahlussunnah Wal Jama’ah, Yogyakarta : LKPSM, 1999, hlm. 7.
Pada perkembangan selanjutnya keberpihakan masyarakat pedesaan lebih tertuju pada kelompok tradisional atau NU sekaligus mengandaskan Muhammadiyah menyusup ke pedesaan.12 Dari sini dapat dipahami bahwa NU yang dimotori Islam tradisional sangat memperlihatkan tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat bukan sebagai penghalang dalam mendakwahkan Islam tapi justru sebagai entry point agar Islam lebih dikenal sebagai agama yang toleran, universal, dan pastinya rahmatan lil ‘ālamīn. B. Ajaran-ajarannya Sejak awal ulama tradisional Indonesia mengikut aqidah ahlussunnah wal jama’ah yang berpangkal pada tiga buah panutan inti yaitu dalam Ushuluddin menganut madzhab Abu al-Hasan al-Asy’ari.13 Dalam fiqh menganut mazhab Imam Syafi’i. Dalam bertasawuf mengunut madzhab Imam al-Ghazali dan Abi al-Hasan al-Syadzili.14 Dalam berfiqh, NU tidak hanya meng embangkan literatur keputusan agama dalam skala massif tetapi juga menyusun pemikiran hukum dari teori hukum yang mulai disistematisasikan oleh Imam Syafi’i lebih dari 12 abad yang lalu. Pemikiran hukum itu tertuang dalam kerangka normatif yaitu kaidah fiqh , menentukan bentuk akhir keputusan hukum yang akan diambil jika kondisi dan persyaratan yang melatari sesuatu
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 83 -
IAIS Sambas masalah yang tadinya sudah diputuskan telah mengalami perubahan. Disinilah letak dinamika pengembangan hukum agama NU melalui fiqh dapat dilakukan. 15
Selain itu, dalam hal bertasawuf memberikan bobot kedalaman spiritualitas penghayatan agama warga NU apabila telah diikuti pola hidup serba berfiqh dalam kehidupan sehari-hari. Model tasawuf ini merujuk kepada pemujaan terhadap wali songo. Semangat spiritualitas yang dikongkritkan kedalaman bentuk ritual memungkinkan adanya penyiraman agama terhadap jiwa yang telah kering sehingga terpelihara kesinambungan antara berfiqh di satu sisi dan intensitas penghayatan iman di sisi lain yang pada akhirnya membentuk sebuah rasa kesejarahan tersendiri.16 Dalam praktek dakwahnya warga NU yang berpegang teguh pada ajaran ahlussunnah wal jama’ah mengaplikasikan prinsip-prinsip tawasuth, tawazun, tasammuh dan amr ma’ruf nahi munkar. Prinsip tawassuth, adalah jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau kiri. Sebagai penengah antara dua pemikiran qadariyah dan Jabariyah, ortodoks salaf dan Mu’tazilah dan sebagainya. Sikap ini menunjukkan tidak menolak tradisi lokal dan tidak mengakomodir semuanya, namun ada sikap selektifnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip tawazun, adalah menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga ter pelihara secara seimbang antara kepen tingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Prinsip tasamuh, yaitu toleransi, pluralis, mengakui realitas per15 16
Gus Dur, Nahdhatul...., hlm. 198. Ibid, hlm. 199.
Vol III No. 1 Januari – Juni 2015 bedaan pandangan terutama dalam halhal yang bersifat furu’iyah, sehingga tidak saling menyalahkan, sebaliknya terbina Ukhuwwah Islmiyyah. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar, adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.17 Prinsip yang mendorong kerukunan antar umat beragama dan antar agama, mendorong persamaan derajat tanpa harus menindas golongan yang lemah serta menolak segala bentuk kejahatan termasuklah korupsi. C. Akomodasi terhadap Budaya Lokal
Islam sebagai sebuah ajaran yang menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan persamaan terus berdialektika dengan budaya lokal. Dalam proses ini lahirlah varian Islam yang khas dan unik, sebutlah seperti Islam Jawa, Islam Melayu, Islam Lombok, Islam Sunda, dan sebagainya. Varian Islam ini tidak membuat Islalm ternodai dari akar kemurniannya, tapi justru Islam telah berkulturasi dengan budaya lokal atau terjadi inkulturasi budaya. Inkulturasi diandaikan sebagai sebuah proses internalisasi sebuah ajaran baru kedalam konteks ke budayaan lokal dalam bentuk akomodasi atau adaptasi. Inkulturasi dilakukan dengan maksud mempertahankan identitas yang dalam hal ini budaya lokal. Dengan demikian, Islam tetap tidak terkeluar akar ideologisnya, demikian pula dengan budaya lokal tidak lantas terkubur dengan masuknya Islam kedalam budaya tersebut. Bentuk lain Islam lokal ini tetap memiliki ciri khasi yang menjadi pembeda dengan varian Islam lainnya di dunia. Islam Indonesia berbeda kulturnya dengan Islam Arab dan sebagainya, sehingga mempunyai ciri khasi dan keunikan 17
http://newhistorian.wordpress.com/2006/11/30/ahlu -sunnah-waljamaah/
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 84 -
IAIS Sambas tersendiri. Islam adalah agama universal, agama bagi semua umat, tidak ditujukan pada satu umat atau bangsa seperti pada agama-agama sebelumnya. Tetapi menjadi agama rahmatan lil ‘ālamīn serta membawa kedamaian kepada seluruh alam. Tersebarnya Islam ke berbagai pen juru dunia, membuat corak dan varian Islam semakin berwarna dengan ciri dan kekhasannya masing-masing. Karena Islam tidak bisa lepas dari realitas di mana ia berada. Islam bukanlah agama yang lahir dalam ruang yang hampa dari budaya, tetapi Islam terus berdialog dan berteman dengan realitas budaya yang terus berlangsung secara dinamis. Dalam proses Islamisasi di Indonesia, Islam tetap bergelut dengan budaya lokal yang telah ada dalam masyarakat dengan bahasa yang akur dan bersahabat, sehingga Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat sebagai agama baru tanpa harus memberangus budaya setempat yang sudah mendarah daging, meskipun pada diri mereka sudah ada agama terdahulu. Dalam proses dialog tersebut terdapat titik temu bahwa budaya lokal yang termanifestasikan dalam tradisi dan adat istiadat dapat diikuti tanpa harus mencabik-cabik ajaran Islam, dan sebaliknya ajaran Islam tetap dapat dipatuhi dengan tidak mencederai budaya setempat. Untuk menjadi Islam tidak mesti harus menjadi orang Arab, tetapi karena Islam bukan untuk satu golongan maupun entitas bahkan untuk seluruh alam. Tetapi menjadi muslim mengikut kultur dan budaya masing-masing itulah musim pribumi menurut anak muda NU.18 Dalam pemahaman ulama Indonesia, tradisi dan adat tidak lantas dipa18
PP Lakpesdam NU, Islam Pribumi, Menolak Arabisme, Mencari Wajah Islam Indonesia, dalam Zuhairi...., hlm. 89. 19 Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah Wal Jama’ah, Dalam Persepsi Dan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2015 hami sebagai sesuatu yang sesat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka bahkan memodifikasi budaya dan tradisi yang ada kedalam bangunan budaya yang mengikut kaidah-kaidah Islam, sehingga antara tradisi dan Islam tidak saling berseberangan justru menjadi teman sejati. Disinilah letak ketentuan dan keluwesan dakwah NU yang terus mereka pertahankan.19 Ada sebuah konsep yang dibawa oleh Gus Dur yaitu pribumisasi Islam. Secara sederhana konsep ini dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi proses asimilasi dan akulturasi nilai-nilai Islam dengan kebudayaan lokal Indonesia yang berlangsung secara alamiah.Upaya ini dilakukan dengan mengemas proses yang alamiah kedalam tataran konsep agar tradisi-tradisi yang terbentuk dari proses asimilasi dan akulturasi ini tetap dapat diakui sebagai budaya Islami.20 Apabila kembali kepada islamisasi di Indonesia, bahwa pribumisasi Islam sebenarnya sudah lama ada seumur masuk nya Islam di nusantara dan merupakan fakta sejarah. Hal ini terlihat jelas dalam rekam jejak dakwah Walisongo dan para pengikutnya dengan melakukan trasformasi kultur dalam masyarakat. Islam dan tradisi tidak ditempatkan dalam posisi yang berhadap-hadapan, tapi didudukan dalam kerangka dialog kreatif, di mana diharapkan terjadi transformasi di dalamnya. Proses tranformasi kultural tersebut pada gilirannya menghasilkan perpaduan antara dua entitas: Islam dan Budaya lokal. Perpaduan inilah yang melahirkan tradisi-tradisi Islami yang hi ngga saat ini masih dipraktekan dalam berbagai komunitas Islam kultur yang ada di Indonesia.21 tradisi NU, Jakarta : Lantabora Press, 2005, hlm. 213. 20 PP Lakpesdam NU, Islam...., hlm. 90. 21 Ibid, hlm. 90.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 85 -
IAIS Sambas NU sebagai organisasi keagamaan paling besar di Indonesia, menjalankan misi dakwahnya melanjutkan dari apa yang telah dilakukan wali songo yaitu datang meremes masuk secara damai dan perlahan-lahan tapi pasti. Dari membuat kidung dan tembang keagamaan sampai festival shalawat dan kasidah, dari kerawitan sampai rebana, dari sesajen ke selamatan, dan dari sedekah sampai ke walimahan. Hal ini merupakan konversi nilai-nilai pra Islam menjadi nilai-nilai baru yang Islami. Fenomena seperti ini dapat dilihat dalam tra disi NU seperti pada upacara perkawinan dengan berbagai macam simbolsimbol ritualnya yang sarat dengan nilainilai Islam. Perlu untuk diketahui bahwa NU lahir di Jawa, di tengah-tengah masyarakat yang kaya tradisi, nilai-nilai budaya, dari gamelan sampai mistisisme, dari tradisi non Islam sampai tradisi yang dimodifikasi menjadi budaya baru, yang mengikut alur Islam seperti tahlilan, shalawatan, yasinan, istighasah, manaqiban, ziar kubur, khitanan massal, peringatan hari besar Islam, hala bi halal dan sebagainya. Namun pendekatan dan metodologi yang digunakan meniru cara-cara wali songo yang damai kultur, berangsuri-angsur, populis atau merakyat, menjadi efektif dalam mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Maka tepatlah kiranya motto yang dipegang warga Nahdhiyin dalam melanggengkan tradisi setempat yaitu al-Muhāfazhah ‘alā Qadīm al-Shālih wa al-Akhdzu bi alJadīd al-Ashlāh.22 D. Gerakan kritis Pemuda NU Generasi muda NU memiliki kesadaran kritis terhadap keberadaan NU. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 22
Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah ....,hlm. 214. 23 Ahmad Ali Riyadi, Dekonstruksi Tradisi, Kaum Muda NU Merobek Tradisi, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007, hlm. 16.
Vol III No. 1 Januari – Juni 2015 keinginan untuk melakukan pembaruan. Pertama, kejumudan berpikir. Secara internal, NU dianggap telah mengalami stagnasi yang dapat membahayakan perjalanan dan eksistensinya ke depan. Perkembangan global yang dipengaruhi oleh pembangunan dan perubahan atas nama modemisasi dalam segala aspek kehidupan telah mendorong kaum muda NU untuk melakukan perubahan. Arus perubahan ini tidak mungkin dihadapi hanya dengan sistem kajian keagamaan yang dikembangkan.dalam lingkungan NU yang hanya mengandalkan kajiankajian yang bersumber dari kitab-kitab tradisional (salaf). Persentuhan NU dengan dunia luar tidak dapat dihindari dengan cara-cara defensif, yakni mempertahankan tradisi lama tanpa kritik, melainkan harus dilihat sebagai kondisi objektif yang harus dihadapi dengan melakukan berbagai upaya penyesuaian dari dalam NU itu sendiri. Substansi dari hal ini adalah adanya keinginan kaum muda NU pembaru agar dapat keluar dari tradisi berpikir jumud sebagai dam pak dari perwarisan nilai-nilai budaya lama. Kelompok NU pembaru berobsesi agar NU mengembangkan metodologi berpikir baru (ijtihad) tanpa secara ketat mempertahankan tradisi berpikir lama seraya mengeksklusifkan diri yang terekspresikan dengan munculnya sikap de fensif (bertahan) orang-orang NU terhadap arus perubahan.23 Kedua, kiprah NU dalam politik formal. Secara praksis, kiprah organisasi Nu selama ini lebih terjerumus dalam politik praktis sehingga menjebak komunitasnya ke dalam kencah politik. Dengan terseretnya NU ke persoalan politik, membuat organisasi ini tidak sempat mengembangkan potensi umat,24 sehi24
Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masail 1926 – 1999, Yogyakarta : LkiS, 2004, hlm. 63.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 86 -
IAIS Sambas ngga muncul obsesi kalangan muda NU untuk menggeser gerakan politik formal NU ke arah gerakan Islam kultural sebagaimana misi awal organisasi ini.25 Ketiga, pengelolaan organisasi. Penanganan organisasi NU secara tradisional yang mengandalkan model pengelolaan pesantren dengan tergantung pada ulama menjadikan organisasi ini lemah dalam mengakomodasi kebutuhan umat. Keberadaan NU yang dikelola secara tradisional dipandang merugikan NU, karena sebuah organisasi dengan massa besar tidak mungkin dikelola secara tradisional, melainkan perlu pengelolaan modem secara profesional. Persoalan ini merupakan refleksi dari perkembangan internal NU dimana latar belakang kader-kadernya tidak lagi homogen dari latar belakang pesantren, melainkan lebih heterogen karena sudah mengalami perluasan di luar pesantren. 26
Fenomena gerakan pembaruan kaum muda NU itu dimulai oleh kalangan aktivis dan intelektual yang tergolong berusia muda. Mereka ada yang berkiprah pada basis organisasi NU dan juga yang bergerak di luar struktur kelembagaan NU, namun tetap membangun komunikasi dengan habitatnya. Pada umumnya, mereka mampu mengekspresikan gagasannya dalam bentuk karya tulis yang tersebar diberbagai media.9 Gagasan mereka tidak hanya dituangkan dalam bentuk gagasan dan tulisan-tulisan mereka yang kontroversial manurut layaknya tradisi NU, akan tetapi juga dalam bentuk kajian-kajian Islam yang tergabung dalam kelompok studi atau lembaga penelitian. Ada kelompok kajian kaum muda NU yang dibentuk secara 25
Ahmad Ali Riyadi, Dekonstruksi....,
hlm. 16. 26
Ibid, hlm. 17. Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti, (ed), Gerakan Keagamaan Dalam Penguatan Civil Society, Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM 27
Vol III No. 1 Januari – Juni 2015 organisasi berada di bawah payung organisasi NU, semisal Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) NU Jakarta,27 LKPSM (Lembaga Kajian Pesantren dan Sumber Daya Manusia) Yogyakarta, dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Ada lembaga yang dibangun dalam kultur NU, semisal P3M (Perhimpunan pengembangan Pesantren clan mas yarakat) Jakarta, namun ada lembaga yang merupakan tempat berkumpulnya kaum muda NU dalam menyalurkan aspirasi intelektual yang terlepas secara organisasi dengan NU, bahkan organisasi ini tidak mengatasnamakan NU dan aktivitas intelektual tidak hanya terdiri dari kelompoknya, semisal LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) Yogyakarta clan JIL (Jaringan Islam Liberal) Jakarta. Kelompok-kelompok ini adalah komunitas ilmiah yang secara intens melakukan kajian-kajian dan penelitian.28 Realitas tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa penilaian tradisional terhadap NU dan generasi mudanya semakin tidak relevan lagi untuk era sekarang, tentunya jika hal itu dilihat dari sebagian generasi mudanya yang kreatif seperti ditunjukkan dalam fenomena tersebut. Fenomena ini mengindikasikan adanya gerak perubahan sejarah umat Is lam sebagai karakteristik yang menandai format baru gerakan pemikiran kaum muda NU. Ada kecenderungan semakin melemahnya masalah-masalah sektarian di kalangan sebagian kaum muda NU dan tampak kian menonjolnya kajian-kajian Islam yang didasarkan pada liberalisme pemikiran dan pemberdayaan umat Islam tanpa harus meninggalkan tradisi ke-NU-annya.29 dan Ormas Berbasis Keagamaan, Jakarta : LSAF, 1999, hlm. 103. 28 Ahmad Ali Riyadi, Dekonstruksi...., hlm. 17 29 Ahmad Baso, NU Studies : Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 87 -
IAIS Sambas Signifikansi peran pembaruan Islam kaum muda NU tersebut mulai tampak satu dasawarsa terakhir yang embrionya mulai muncul pasca Muktamar NU Situbondo 1984 dan geliat pemikirannya tumbuh subur pasca era 1990-an. Pada periode ini, muncul klasifikasi generasi NU yang dibedakan secara antagonis. Pertama, generasi yang sangat kental pengetahuan agama dengan latar belakang pendidikan pesantren dan perguruan tinggi, akan tetapi terjadi transformasikan pemikiran, bahan tidak jarang gagasan mereka dianggap liberal dan revolusioner di kalangan NU konservatif. Kecenderungan kelompok generasi ini mempunyai keinginan yang kuat terhadap perubahan di tubuh NU. Kedua, generasi dengan latar belakang pesantren dan pendidikan perguruan tinggi, akan tetapi generasi kelompok ini ada kecenderungan tidak terjadi transformasikan pemikiran dan tetap konsisten pada pola-pola pemikiran dan hubungan sosial masyarakat pesantren. Ketiga, generasi yang hanya mencukupkan diri pada pendidikan dan bergelut dengan tradisi pesantren. Berdasarkan pengelompokan tersebut, kajian ini lebih difokuskan pada kelompok generasi pertama. Generasi ini merupakan kelompok muda yang menunjukkan perubahan dalam menggeluti pemikiran. Mereka berani keluar dari wacana pemikiran yang selama ini berkisar pada kitab-kitab yang diakui kalangan NU, kemudian meloncat ke dunia pemikiran baru yang didasarkan atas bacaan mereka terhadap metodologi para pemikir modem maupun kontemporer. Kelompok ini mempunyai pola pikir dan aktualisasi kritis, liberal, rasional, dan terdapat kecenderungan perubahan dalam kultur NU yang dianggap mapan.30 Fundamentalisme Neo-Liberal, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006, hlm. 167 – 168.
Vol III No. 1 Januari – Juni 2015 E. Penutup Kehadiran NU dalam kancah Islam Indonesia tidak sekedar merasa terancam dengan gerakan kelompok reformis yang selalu melabeli mereka sebagai kelompok bid’ah syukur tidak dikatakan sesat, tetapi lebih kepada upaya melanggengkan tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat. Tradisi-tradisi lokal diintegrasikan kedalam bangunan ritual keagamaan dengan tidak mengesamping kan peran al-Qur’an dan Hadīts, agar tidak berseberangan. Hal inilah yang menunjukkan kekonsistensian NU terhadap budaya setempat sebagai kelanjutan dari strategi dakwah wali songo untuk merebut hati masyarakat yang notebenenya beragama Hindu dan Budha. Dengan konsep ajarannya yang berpegang teguh pada ahli sunnah wal jama’ah memposisikan NU sebagai gerakan yang tetap mempertahankan budaya lokal dalam menjalankan aktivitas keagamaan nya yang dewasa ini mulai terkikis oleh arus globalisasi, disamping terus berbenah diri dalam meng-up grade pemikiran yang tradisional. Kaum muda NU tampil ke depan untuk memberikan warna baru terhadap pemikiran NU yang terkenal tradisional ke arah lebih kritis, menginte grasikan ilmu-ilmu modern Barat ke dalam tubuh pemikiran umat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan tentunya juga tidak melupakan tradisi lokal se bagai basis kekuatan dakwah. Perubahan pemikiran ini setelah digawangi oleh Gus Dur dengan pribumisasi Islamnya.
30
Ahmad Ali Riyadi, Dekonstruksi ....,
hlm. 19.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 88 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2015
DAFTAR PUSTAKA Anwar, Ali, Avonturisme NU, Menjejaki Akar Konflik Kepentingan-Politik kaum Nahdliyin, Bandung, Humaniora, 2004 Asy’ari, Hasyim, Risalah Ahli Sunnah Wal Jama’ah, Yogyakarta : LKPSM, 1999 Baso, Ahmad, NU Studies : Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006
Bruinessen, Martin Van, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta : LkiS, 2009 Fattah, Munawir Abdul, Tradisi Orang-Orang NU, Yogyakarta : LKiS, 2008
Hasan, Muhammad Tholhah, Ahlussunnah Wal Jama’ah, Dalam Persepsi Dan tradisi NU, Jakarta : Lantabora Press, 2005 Karim, M. Rusli, Dinamika Islam di Indonesia, Studi Tinjauan Sosial dan Politik, Yogyakarta : Hanindita, 1985
Marijan, Kacung, Quo Vadis NU, Setelah Kembali Ke Khittah 1926, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1992 Miswari, Zuhairi, (ed), Menggugat Tradisi, Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU, Jakarta : Buku Kompas, 2004
Noer, Deliar, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942, Jakarta : LP3ES, 1996
Nurjulianti, Asep Gunawan dan Dewi, (ed), Gerakan Keagamaan Dalam Penguatan Civil Society, Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan, Jakarta : LSAF, 1999 Penerbit Risalah, Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah 1926, Bandung : Risalah, 1985
Riyadi, Ahmad Ali, Dekonstruksi Tradisi, Kaum Muda NU Merobek Tradisi, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007 Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 89 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2015
Siddique, Taufik Abdullah dan Sharon, (ed), Tradisi Dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, Jakarta, LP3ES, 1989 Suaedy, Ahmad, Muslim Progresif Dan Praktek Politik Demokrasi Di Era Indonesia Pasca Suharto, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, No. 16, 2004
Zahro, Ahmad, Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masail 1926 – 1999, Yogyakarta : LkiS, 2004 http://newhistorian.wordpress.com/2006/11/30/ahlu-sunnahwaljamaah/ diunduh tanggal 5 Juni 2011
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 90 -
MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERBATASAN DENGAN PENDEKATAN KETAHANAN NASIONAL Studi Terhadap Nasionalisme Masyarakat di Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional masyarakat perbatasan, bentuk-bentuk ketahanan nasional yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan serta pengaruh interaksi lintas negara terhadap ketahanan nasional masyarakat perbatasan di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan disain penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif dikarenakan peneliti ingin menggambarkan sekaligus serta memecahkan permasalahan dengan mengemukakan fakta sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, terutama yang berhubungan dengan ketahanan nasional masyarakat perbatasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional masyarakat perbatasan di Desa Temajuk meliputi faktor kelembagaan pertahanan dan optimalisasi pemberdayaan pertahanan wilayah perbatasan. Adapun faktor kelembagaan ini meliputi penguatan dan koordinasi peran TNI, Kepolisian, Pemerintah Pusat dan Daerah serta Muspida untuk terus melakukan kesiapan dan kesiagaan pertahanan nasional dari setiap ancaman yang datang dari baik dalam maupun dari luar. Dalam hal pemberdayaan pertahanan wilayah perbatasan hal ini sangat terkait dengan peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi menjaga stabilitas keamanan dan terus meningkatkan ketahanan nasional serta pengamalan pancasila. Bentuk ketahanan nasional masyarakat di Desa Temajuk dapat dilihat dari 5 (lima) indikator meliputi: pertama, status kewarganegaraan masyarakat yang terlihat dari kepemilikan KTP. Kedua, penggunaan Bahasa Indonesia dalam kegiatan resmi dan bahasa melayu Sambas dalam kegiatan sehari-hari serta kebanggaan mereka terhadap identitas diri sebagai orang Melayu Sambas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ketiga, keikutsertaan masyarakat dan partisipasi masyarakat di Desa Temajuk dalam pesta demokrasi baik Pilkades, Pilkada maupun Pemilu Nasional. Keempat, dari tempat pendidikan anak-anak di Desa Temajuk yang secara keseluruhan masih memilih sekolah di Desa Temajuk dalam memberikan pendidikan formal pada anak. Serta kelima, kemeriahan pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI yang menunjukkan cinta dan semangat kebersamaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Disadari atau tidak, pengaruh interaksi lintas negara terhadap ketahanan nasional secara tidak langsung akan berimbas pada memudarnya semangat ketahanan nasional masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat dari interaksi masyarakat Desa Temajuk yang sudah pada level ketergantungan terhadap produk dari Malaysia, dan akses media TV serta informasi yang didominasi dari negara tetangga. Namun disisi lain, interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Temajuk merupakan bentuk pilihan rasional akibat kondisi dan ketersediaan fasilitas yang lebih mudah diakses dari negara Malaysia. Kata kunci : ketahanan nasional, interaksi, masyarakat perbatasan
PENDAHULUAN Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan mempunyai gugusan pulau yang tersebar dan terpanjang di dunia. Mempunyai sekitar 17.504 pulau besar atau kecil, baik yang masih berpenghuni atau masih kosong dengan garis pantai sepanjang 81.000 km2. Atas kondisi ini, Indonesia merupakan wilayah strategis yang kemudian disebut sebagai posisi silang dunia yang terletak antara samudra hindia dan samudra pasifik serta antara benua asia dan benua Australia. Atas kondisi geografis tersebut, Indonesia selanjutnya berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga baik daratan maupun perbatasan lautan. Kawasan perbatasan pada hakikatnya adalah daerah atau teritorial Indonesia yang dalam susunan dan pembagian administrasi pemerintah disebut desa, kecamatan atau kabupaten dan kota, yang berbatasan langsung dengan wilayah Negara asing atau Negara tetangga baik darat, laut, maupun pantai dan pulau (LIPI, 2004). Secara geografis, wilayah perbatasan darat Indonesia berhadapan langsung dengan 3 (tiga) Negara yaitu, Wilayah perbatasan darat dipulau Papua dengan garis batas sepanjang 770 km2, yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG), Wilayah perbatasan darat di Pulau Timor dengan garis batas sepanjang 268,8 km2 yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), dan yang terakhir adalah wilayah perbatasan darat pulau Kalimantan yang berhadapan langsung dengan Negara Malaysia dengan garis batas sepanjang 2.004 km2. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini
(PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yang dibentuk dengan Undangundang. Maka dari itu penataan, pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Perbatasan suatu wilayah merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah daerah, dimana perbatasan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktifitas kepemerintahan. Saat ini dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014, ditetapkan arah kebijakan yaitu” mempercepat pembangunan kawasan perbatasan diberbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin keamanan nasional. Terkait dengan hal tersebut pembangunan pada bidang ketahanan nasional merupakan salah satu dari beberapa bidang dalam pembangunan diantara bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan/kerohanian, transportasi dan lain-lain. Harus diakui, penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu, yang berakibat pada timbulnya
2 konflik antar berbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal) tidak dapat dihindari. Persepsi bahwa penanganan kawasan perbatasan ini hanya menjadi domain pemerintah (pusat) saja sudah waktunya diperbaiki dalam era otonomi daerah. Perhatian Pemerintah terhadap wilayah-wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, ditunjukan dengan komitmen untuk membangun wilayah tersebut, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking mestinya diubah dengan paradigma baru yang berorientasi pada arah kebijakan yang berorientasi pada outward looking. Dengan demikian, wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat pada umumnya tingkat kesejahteraan masyarakat jauh tertinggal dibandingkan dengan di wilayah perbatasan Serawak. Penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : “pertama, selama ini kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan wilayah perbatasan ; kedua, pendekatan pembangunan lebih menekankan pada sistem pendekatan keamanan dari pada pendekatan sosial ekonomi ; ketiga, kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendapatan dan lapangan kerja yang marih rendah ; keempat, sarana dan prasaran yang terbatas
seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, jalan dan jembatan serta sistem keamanan yang sangat minim”. (BPPN, 2007 ; KIMPRASWIL, 2007 ;) Menurut Kaseipo dan Haba, faktor munculnya fenomen kesenjangan tingkat kesejahteraan diwilayah perbatasan disebabkan oleh 5 (lima) isu pokok. “Pertama, kurangnya infrastruktur yang sangat membatasi komunikasi keluar dari warga komunitas-komunitas daerah perbatasan, begitu juga ‘tertutupnya’ kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kedua, kemiskinan (dalam skala nasional) banyak mewarnai kehidupan masyarakat, sebab rendahnya sumberdaya manusia dan program-program pembangunan yang dapat dilakukan di daerah-daerah perbatasan. Kebijakan yang terlalu sentralistik selama tiga dekade, membuat ketidakberdayaan bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Ketiga, dari sisi pemerintahan, lemahnya sistem pengawasan dan buruknya mental birokrat telah ikut menumbuhkan praktek-praktek penyelundupan (barang dan manusia) melalui pos-pos lintas batas. Keempat, terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan negara tetangga (seperti Sarawak) dan masyarakat warga negara Indonesia (contoh Entikong, Kalimantan Barat). Kelima, terbatasnya teknologi untuk pengelolaan sumberdaya alam (hasil pertanian, hutan dan pertambangan), sehingga nilai barang begitu rendah, dan banyak kali potensi yang berada di daerah perbatasan dicuri oleh pengusaha negara tetangga, seperti kasus illegal logging di Kalimantan Barat”. (LIPI : 2007). Keberhasilan pembukaan wilayah perbatasan dengan menetapkan Pontianak (Kalimantan Barat) dan Kuching (Serawak) sebagai wilayah lintas batas antara kedua negara pada tahun 1989. Selanjutnya
3 tanggal 1 Oktober 1990 diresmikan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang berada di Kecamatan Entikong (Kabupaten Sanggau) dan Distrik Tebedu (Serawak), dalam upaya memaksimalkan kegiatan operasional perbatasan. Secara umum telah memberikan dampak positif terhadap berbagai aktivitas masyarakat di kedua negara khususnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Badan Perencanaan Pengembangan Nasional (2007) “Pada tahun 2000 Indonesia telah mengalami surplus arus barang senilai Rp 2,6 milyar dari perdagangan melalui Entikong, surplus tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia. Berkaca pada keberhasilan dan peningkatan yang terjadi di wilayah perbatasan di Kecamatan Entikong (Kabupaten Sanggau) memberikan motivasi bagi pemerintah Kalimantan Barat untuk membuka wilayah perbatasan lain, salah satunya adalah di Kabupaten Sambas. Maka pada tahun 2008 Pemerintah Kalimantan Barat akan membuka secara resmi perbatasan baru antara Kalimantan Barat dan Serawak, dengan menetapkan lokasi di wilayah Kabupaten Sambas (Kecamatan Paloh dan Sajingan) dan Distrik Lundu (Biawak dan Melano). Pertimbangan pembukaaan wilayah perbatasan ini, untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Sambas. Hal ini sebagai realisasi dari 3 (tiga) pilar strategi pembangunan yang ditetapkan pemerintah Kalimanta Barat, 2 (dua) diantaranya adalah membangun kondisi sosial masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. (Warta Pemprov : 2007). Adapun pertimbangan lain dari pembukaan wilayah perbatasan tersebut disebabkan. Pertama, wilayah Kabupaten Sambas memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah diantaranya tana-
man pangan dengan luas 81.638 hektar, perkebunan dengan luas 92.031 hektar, kehutanan dengan luas 0,64 juta hektar, perikanan dengan garis pantai 128,5 kilometer serta potensi hasil pertambangan dan penggalian (BPS & Pemkab Sambas : 2006). Kedua, jarak perbatasan Sajingan (Kabupaten Sambas) dan Biawak (Distrik Lundu) sepanjang 5 km, pada tahun anggaran 2001-2004 telah dibangun jembatan Sui Sijang II yang berada di desa Aruk, dengan panjang ± 100 meter dan lebar 8 meter. Jembatan tersebut akan menjadi salah satu pintu gerbang dalam mengoptimalkan kegiatan lintas batas antara kedua wilayah. Sedangkan jarak perbatasan antara Paloh (Kabupaten Sambas) dan Melano (Distrik Lundu) sepanjang ± 1,5 km dengan menetapkan desa Temajo sebagai pintu gerbang dimana terdapat pelabuhan Sintete sebagai salah satu debarkasi laut yang digunakan dalam aktivitas perdagangan dan kelautan (BPS & Pemkab Sambas : 2006). Ketiga, batas wilayah Kecematan Paloh (Kabupaten Sambas) dan Biawak (Distrik Lundu) hanya dipisahkan oleh daerah perbukitan (daratan) yaitu berupa areal perkebunan sawit, sedangkan Kecamatan Sajingan (Kabupaten Sambas) dan Melano (Distrik Lundu) dipisahkan oleh darat dan laut. Keempat, beberapa tahun terakhir aktivitas ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dan keamanan kedua wilayah sangat berkembang pesat, ini disebabkan oleh faktor adanya saling ketergantungan diantara kedua masyarakat yang memiliki akar budaya yang serumpun. Kelima, secara historis antara ke dua rumpun masyarakat di wilayah perbatasan memiliki struktur sosial budaya, etnis dan agama yang sama. Kabupaten Sambas dan Distrik Lundu, masyarakatnya mayoritas etnis Melayu dan Dayak dengan memiliki peninggalan nilai-nilai budaya, seperti rumah betang panjang suku dayak yang masih
4 terdapat di kedua wilayah, tenunan dan songket khas suku dayak dan melayu, anyaman rotan dan manik-manik serta seni budaya tradisional diantara suku dayak dan melayu. Adapun dalam keyakinan (agama) kedua wilayah perbatasan mayoritas beragama, Islam, Kristen dan Animisme. Sebagai bagian dari entitas politik (negara), perbatasan Kabupaten Sambas tentu tidak luput dari isu-isu seputar keamanan. Kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan keamanan negara. Workala mengungkapkan (2006: 4) Pola ancaman keamanan negara saat ini telah mengalami transisi dari isu-isu tradisional seperti perang, konflik antar negara dan lainnya kearah isu-isu non tradisional seperti separatism, terorisme, konflik komunal, dan kejahatan transnasional yang terorganisir. Ancaman keamanan saat ini lebih dimanikan oleh aktor-aktor nonnegara yang memiliki mobilitas yang tinggi untuk berimigrasi antar negara. Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Negara tetangga Malaysia. Daerah ini merupakan salah satu wilayah yang sempat mendapat sorotan dimedia lokal, nasional maupun Internasional di tahun 2011 yang lalu. Setelah adanya kasus Tapal Batas di Tanjung Datok, yang sebenarnya sampai saat ini masih merupakan salah satu diantara wilayah yang berkategori Out Standing Boundery Problem (OPB) masih dalam perundingan RI-Malaysia, tetapi pihak Malaysia menganggap sudah selesai dan menganggapnya sepihak sebagai bagian dari kedaulatan Negara Malaysia. Wilayah Tanjung Datuk yang merupakan bagian dari Desa Temajuk dengan jumlah penduduk sebanyak 493 KK dan luasnya lebih kurang 4.750 Km2. Merupakan wilayah yang dua Dusun, yaitu Dusun Camar Bulan dan Dusun Maludin.
Terjadinya konflik antara negara terkait masalah tapal batas merupakan isu strategis yang akan sangat berimbas pada stabilitas nasional dan sosial politik masyarakat diwilayah tersebut. Hal ini menjadikan jiwa nasionalisme masyarakat diwilayah perbatasan lebih teruji. Asumsi ini bukanlah tanpa alasan, melihat kondisi dan keseriusan pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan merupakan salah satu alasan terusiknya jiwa nasionalisme. Belum lagi, kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan yang kontras di perbatasan. Selain itu pelayanan publik, akses informasi, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dirasa kurang pada masyarakat di wilayah perbatasan menjadikan pemerintah dan negara merupakan satu hal yang menyebabkan terkikisnya nasionalisme. Besarnya interaksi masyarakat perbatasan dengan negara tetangga dimana dalam kegiatan sehari-hari masyarakat seperti belanja, menjual hasil kebun, dan layanan kesehatan hampir sepenuhnya berhubungan dan dilakukan di Negara tetangga. Masyarakat perbatasan lebih menggantungkan hidupnya pada Negara tetangga karena fasilitas yang diberikan Pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan sangat minim. Pemerintah kurang memfasilitasi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, dan cenderung kurang peduli, sehingga masyarakat pun menjadi kurang simpatik terhadap kondisi dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak mustahil lama-kelamaan masyarakat di wilayah perbatasan merubah status kewarganegaraannya karena ketergantungan dan kondisi tersebut. Dari paparan di atas maka dianggap perlu untuk segera mengambil langkah untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Salah satu cara yang paling mendasar adalah meningkatkan nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia pada
5 umumnya dan khususnya masyarakat perbatasan Negara.
Lembaga Penyelenggara Pertahanan Nasional di Wilayah Perbatasan Sistem pertahanan negara yang dianut Indonesia bersifat semesta dan bertumpu pada keterlibatan seluruh rakyat berdasar atas kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta memiliki keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kesemestaan pertahanan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Aspek kelembagaan (institusional) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara utamanya yang terkait masalah ketahanan nasional. Institusiinstitusi yang terkait dalam mengelola perbatasan mencakup lintas sektoral. Di wilayah perbatasan Indonesia, permasalahan-permasalahan yang sering muncul seringkali tidak dapat diatasi dengan segera oleh institusi-institusi yang ada secara menyeluruh, efektif dan efisien. Kondisi demikian dapat terjadi disebabkan institusi-institusi yang ada memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang terbatas dan terpisah-pisah dalam masingmasing induk institusi yang memberikan mereka otoritas. Sebagai contoh terpisahnya tugas dan fungsi masingmasing institusi yang terkait dalam pengelolaan perbatasan negara adalah imigrasi, pabean, dan karantina. Imigrasi selama ini berada di bawah kendali dan koordinasi Menteri Hukum dan HAM/Menko Polkam, pabean berada di bawah kendali dan koordinasi Menteri Keuangan/Menko Perekonomian, sedangkan karantina di bawah kendali dan koor-
dinasi Menteri Kesehatan/Menko Kesra. Hal ini tentunya membawa konsekuensi pada sulitnya menghasilkan kesamaan sikap dan respon, serta kontrol kebijakan yang efektif ketika berhubungan dengan pemerintah daerah perbatasan setempat untuk mengamankan, membangun dan juga mengembangkan daerah perbatasan Ketahanan nasional merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Namun ketika berbicara pada sub kelembagaan maka lembaga pertahanan nasional perbatasan akan menjadi tanggung jawab dan wewenang dari militer (TNI), kepolisian dan pemerintah daerah yang saling bekerjasama dan berkoordinasi. Pada tingkat kecamatan peranan muspika merupakan hal utama yang harus dijalankan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Namun pembatasan hanya pada Muspika kecamatan merupakan sebuah kekeliruan dimana unsur ini tidak mempunyai wewenang otonomi dan kebijakan perencanaan dan anggaran yang merupakan kewajiban dari tingkat yang lebih tinggi yaitu pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota, oleh karena itu lembaga pertahanan di Kecamantan Paloh Desa Temajuk meliputi militer yang mempunyai tugas pokok pembinaan territorial serta penyelenggaraan operasi pertahanan wilayah dengan mengikut sertakan kekuatan wilayah untuk memelihara dan mempertahankan integritas wilayah dari segala bentuk ancaman baik dari dalam negari maupun luar negeri. Pembinaan territorial dilakukan dengan cara membantu pemerintah kabupaten dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan darat yang disiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan serta kekuatan pendukung, membantu pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan daerah, membantu pemerin-
6 tah daerah untuk memberikan bantuan kemanusiaan, penanggulangan akibat bencana, pengungsi, rehabilitasi infrastruktur dan mengatasi masalah pemogokan serta konflik komunal dan membangun, memelihara meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI Rakyat (Lihat Peraturan Kasad tentang Organisasi dan Tugas Kodim). Kedua Unsur pemerintah Daerah Kabupaten Sambas terdiri dari unsur kecamatan Paloh, dinas dan badan pelaksana tugas dan Unsur pemerintahan Desa Temajuk. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyiapkan secara dini kekuatan cadangan yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana dalam menjaga ketahanan nasional. (Lihat UU Pertahanan Nasional No. 3 tahun 2002). Dalam hal ini untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut pemerintah daerah kabupaten Sambas melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan, pembinaan kesadaran bela negara, penyediaan dan pembinaan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat. Ketiga Unsur Polres Sambas terdiri dari Polsek Paloh dan Unit reskrim polres Sambas. Dalam hal ini kepolisian mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memberikan fungsi pembinaan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka menjamin keamanan masyarakat daan menjamin kedaulatan negara kesatuan RI. Sedangkan tugas pokok polsek Paloh adalah untuk pengamanan wilahah perbatasan, monitoring keluar masuk kendaraan dan barang melalui wilayah perbatasan, memberikan bantuan pada instansi maupun masyarakat dalam penegakan hukum dan pengamanan wilayah serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di daerah perbatasan utamanya di Desa Temajuk.
Keempat unsur-unsur kelembagaan tersebut dibantu oleh dinas-dinas instansi terkait meliputi Kantor Bea Cukai Kabupaten Sambas, Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas, Kantor Karantina Ikan dan Pertanian Sambas, dan Kantor Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sambas.
Pemberdayaan Pertahanan Wilayah Perbatasan Kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan sebuah bangsa melemahkan dan atau menghancurkan setiap tantangan, ancaman, rintangan dan gangguan itulah yang yang disebut dengan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional mutlak senantiasa untuk dibina dan dibangun serta ditumbuhkembangkan secara terus-menerus dengan simultan dalam upaya mempertahankan hidup dan kehidupan bangsa. Lebih jauh dari itu adalah makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu bangsa maka makin kuat pula posisi bangsa itu dalam pergaulan dunia. Pertahanan negara secara normatif bukan hanya menjadi urusan elit sipil atau militer, namun seluruh rakyat Indonesia apapun profesi dan dimanapun domisilinya. Oleh karena itu, bila dasar pelibatan seluruh rakyat adalah kesadaran akan hak dan kewajiban, serta keyakinan akan kekuatan sendiri maka faktor kunci yang harus dibina adalah kesadaran dan keyakinan seluruh rakyat akan makna, urgensi, kemampuan dan bentuk-bentuk keterlibatan dalam usaha pertahanan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pertahanan keamanan, pemberdayaan wilayah merupakan sebuah strategi dalam upaya membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah dan kekuatan pendu-
7 kungnya; membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi setiap warga negara, sesuai dengan peraturan perundangundangan dan membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung (lihat UU No. 34/2004). Oleh itu, dalam konteks perbatasan di Desa temajuk, terdapat beberapa aspek utama meliputi kekuatan militer dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pertahanan merupakan bagian yang Utah yang tidak bisa dilepaskan. Sesuai dengan amanat UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI pasar 8 bahwa tugas utama TNI yang berkaitan dengan wilayah perbatasan adalah menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain yang kemudian dilimpahkan dengan TNI angkatan darat sebagai pilar terdepan dalam pengamanan di perbatasan desa Temajuk. Hadirnya Pos Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) di Desa temajuk sedikit banyak memberi rasa aman pada masyarakat sekitar dalam pengawasan keamanan wilayah perbatasan. Adapun komponen pendukung yang melibatkan sumber daya nasional (SDM, SDA dan SDB) dapat dilihat dari kondisi keamanan dan kesiapan TNI yang didukung oleh pembinaan territorial meliputi ruang juang, alat juang dan Kondisi Juang yang tangguh serta terwujudnya keakraban dan kemanunggalan TNIMasyarakat di perbatasan desa Temajuk. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat menunjukkan terjalinnya keakraban dan silaturahmi yang kuat antara masyarakat dan TNI. Anggapan masyarakat pada TNI yang mempunyai identitas garang, kejam dan tidak manusiawi, justru berbeda diperbatasan Desa Temajuk. Kuatnya hubungan masyarkat-TNI terlihat dari silaturahmi dan kerjasama dalam kegiatan kerja bakti dan aktivitas sosial seharihari.
Keberhasilan dalam pemberdayaan pertahanan wilayah perbatasan tentunya merupakan sebuah bukti dalam menjaga ketahanan nasional perbatasan. Konteks wilayah geografis menjadi wilayah perbatasan tidak serta merta dibawa dalam kondisi wilayah pertempuran dengan menerapkan asas manfaat. Dimana konsepsi wilayah pertempuran hanya bersifat perencanaan yang dihadapi pada situasi perang, dengan demikian selama masa damai dan aman pemanfaatan wilayah geografis disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tetap menjaga kesiap-siagaan pasukan militer. Namun dalam konteks ideologis dan sosial budaya, utamanya dalam memantapkan dan pemahaman pengamalan pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, mengamalkan nilai-nilai kebenaran dalam berpolitik, dan menghormati adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini karena implementasi tersebut dilaksanakan hanya melalui program-program formal dalam bentuk penyampaian pesan pada kegiatan tertentu seperti ceramah, acara pertemuan warga, undangan kawinan (di tarub), kegiatan peresmian. Sehingga kesan yang tampak tidak terlalu berkesan dalam benak masyarakat. Hal ini menjadikan perlunya penguatan pembinaan ideologis masyarakat untuk meningkatkan kecintaan tanah air NKRI. Bentuk-bentuk Ketahanan Nasional yang dilakukan oleh Masyarakat Perbatasan di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Salah satu bentuk ketahanan nasional dapat dilihat dari semangat dan jiwa nasionalisme seseorang atau kelompok masyarakat. Nasionalisme memang bisa muncul dalam beragam wujud. Kalau kita mengkaji dari segi teori nasionalisme,
8 berbagai definisi nasionalisme dari era klasik hingga era modern pada intinya mengandung tiga unsur (Hutchinson dan Smith, 1994:5). Pertama, otonomi (autonomus). Unsur ini mengacu kepada satu prinsip atau logika pemikiran yang menjelaskan nasionalisme adalah satu pemikiran yang menganggap bahwa nation adalah satu entitas komunitas yang mampu berdiri sendiri secara utuh. Dan seperti dalam konteks perkembangan sejarah, kemampuan biasa mengacu pada upaya setiap nation untuk mendirikan satu self government. Kedua, kesatuan (unity). Ini adalah unsur dalam pemikiran nasionalisme yang menerangkan bahwa suatu nation adalah suatu komunitas yang hidup dalam kesatuan sejarah atau nasib yang sama. Dan dengan keberadaannya, nasionalisme dapat mengikat setiap individu yang berbeda-beda berdasarkan ras, etnis, maupun kelas-kelas ekonomi berada dalam sebuah komunitas bernama nation. Ketiga, identitas (identity). Identitas adalah satu unsur yang menyertakan nasionalisme sebagai sebuah paham pembeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Dalam hal ini nasionalisme selalu memiliki muatan primordialis yang selalu menguatkan perbedaan antara ‘kita’ dan ‘mereka’, Us versus Them. Menurut para teoritisi klasik, negara merupakan aktor terpenting dalam nasionalisme yang tidak hanya berfungsi untuk menjadi simbol kekuatan suatu bangsa, tetapi juga menjadi actor utama untuk menjaga perkembangan identitas sebuah bangsa agar selalu dapat berlaku sustainable terhadap perkembangan zaman (Smith, 1979:3). Pemikiran Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dianggap menjadi titik balik penting dari pemikiran dari era klasik menuju modern. Jika sebelumnya
nasionalisme selalu bekerja berdasarkan nilai-nilai tradisi semata yang menarik ketertarikan massif, pada pemikiran modern nasionalisme menjadi sebuah sistem-ide yang memadukan dua hal: pertama, budaya tradisional yang menyediakan kekuatan emosi guna memistifikasi orang-orang secara massif terlibat dalam gerakan, dan kedua, pikiranpikiran rasional seperti egalitarianisme yang tidak hanya mengenalkan solidaritas bangsa secara objektif tetapi juga mampu menyediakan kerangka kerja (framework) rasional bagi permasalahan sosial yang terjadi dan menentukan arah bagi masa depannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak hanya memiliki sistem pertahanan militer yang mapan, namun juga adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat untuk mendukung ketahanan nasional yang diwujudkan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal demikian menjadi penting untuk dipertanyakan ketika masyarakat disebuah wilayah merasa dikesampingkan kehadirannya dan mendapat pelayanan yang tidak memuaskan oleh negara. Hal ini tampak dan dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat perbatasan di Desa Temajuk. Dengan minimnya pelayanan publik disatu sisi, terputusnya jalur transportasi dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah perbatasan ini menjadi penting untuk melihat bagaimana rasa memiliki dan rasa kebangsaan masyarakat di perbatasan pada wilayah ini. Memiliki semangat dan jiwa nasionalisme mestinya menjadi sebuah keharusan yang harus ada dalam pribadi setiap anak bangsa. Namun rasa nasionalisme antara satu pribadi dengan yang lainnya mungkin akan berbeda, utamannya dalam hal pemaknaan dan peranan yang bisa dilakukan dalam mewujudkan rasa nasionalisme tersebut.
9 Bagi masyarakat perbatasan seperti wilayah Desa Temajuk kecintaan terhadap tanah kelahiran Indonesia merupakan harga mati. Meskipun hubungan kekerabatan dan jalinan persaudaraan dengan masyarakat Teluk Melano begitu kuat namun tidak pernah terfikir bagi mereka untuk berpindah kewarganegaraan. Bahkan ketika terjadi sengketa lintas batas, bagi masyarakat kedua belah pihak sesungguhnya seperti tidak ada permasalahan sama sekali. Berdasarkan pengkuan dari salah satu tokoh masyarakat menjelaskan bahwa; “Hubungan itu kekerabatan antara masyarakat temajuk dan telok melano sudah terbina sejak dulu dari pernikahan di antara kedua desa yang beda negara ini. Hubungan baik kedua kampung tersebut diuji saat masalah patok batas negara mencuat. Bahkan, muncul isu warga Temajuk tidak lagi boleh ke Melano karena dijaga ketat tentara Malaysia, itu semua tidak benar. ”Kami baik-baik saja. Yang ribut kan orang atas. Meski kami bergantung ke Malaysia, kami masih cinta Indonesia” Bagi masyarakat di desa Temajuk, hubungan kekerabatan yang terjalin antara masyarakat Desa Temajuk dan Teluk Melano bukanlah alasan untuk pindah kewarganegaraan. Karena bagi mereka hubungan dan interaksi yang mereka lakukan hanyalah sebatas menjalin persaudaraan antara sesama warga dari etnis yang sama, yang tidak sama sekali mempunyai pengaruh dan kecenderungan muatan politis yang akan membahayakan dan menjadi ancaman bagi keamanan negara. Bukti dari tingginya jiwa nasionalisme masyarakat perbatasan adalah dari kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk). KTP adalah identitas yang paling mudah untuk melihat dan membuktikan kewarganegaraan seseorang. Sesorang bisa saja mengaku berwarganegara Indonesia, namun ketika dia
belum memiliki KTP Indonesia, maka secara resmi sesungguhnya pengakuan itu belum bisa dibuktikan. Dalam hal ini belum ditemukan adanya warga negara Indonesia khususnya di desa Temajuk yang berpindah kewarganegaraannya dengan mengganti KTP pada kepemilikan IC (identity card). Meskipun ketika mereka memiliki IC maka secara otomatis meraka akan mudah untuk mendapatkan pelayanan di negara Malaysia. Teguhnya pendirian mereka untuk tetap menjadi warga negara Indonesai secara resmi bukanlah hal biasa, karena tawaran dan kemudahan ketika berpindah kewarganegaraan adalah hal yang menjadi rasional. Namun disisi lain, kuatnya rasa memiliki dan rasa kebesaran sebagai orang melayu Indonesia merupakan sesuatu kebanggaan dan tetap dipertahankan. Selain itu, pemaknaan nasionalisme bagi masyarakat Desa Temajuk juga tampak dari bahasa yang digunakan. Dalam interaksi sehari-hari masyarakat cenderung menggunakan bahasa Melayu Sambas yang menjadi identitas bagi mereka. Adapun dalam kegiatan formal seperti rapat desa, pengantar dalam pendidikan penggunaan bahasa Indonesia tetap menjadi pilihan utama yang tidak tergantikan. Bahasa merupakan gejala sosial dan gejala kebudayaan, karena setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan tertentu. Bahasa adalah unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Bahasa nasional merupakan salah satu wujud rill persatuan dari berbagai suku yang ada disuatu Negara. Kegigihan masyarakat dalam menjaga budaya dan tradisi dalam kebahasaan merupakan bukti kecintaan mereka
10 terhadap tanah air dan bangsa. Artinya ketika bahasa asli Melayu Sambas yang digunakan dalam berinterakasi menunjukkan bukti bahwa mereka masih bagian dari orang Sambas. Dan ketika bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa dalam kegiatan formal menunjukkan adanya ikatan yang kuat terhadap rasa kebangsaan Indonesia. Indikator lain dalam melihat semangat nasionalisme masyarakat di Desa Temajuk juga terlihat dari kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap perhelatan pemilihan pemimpin baik dalam pilkades, pilkada maupun pemilu nasional. Menurut pengakuan Camat Paloh bapak Usman, S.Sos, MM, berkaca pada partisipasi pemilih di Desa Temajuk sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan wilayah lain di Desa Paloh. Secara umum masyarakat di Desa Temajuk bukanlah masyarakat apatis yang tidak peduli atau bahkan tidak pernah terlibat dalam konteks pesta demokrasi, namun karena kondisi menjadikan tingkat partisipasi pemilih di wilayah ini sangat minim. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2011 tingkat partisipasi masyarakat di Desa ini hanya sebesar 43,4% dari total pemilih sebanyak 973 jiwa, meskipun di lain pihak adanya nada sinis dan kurang kepercayaan masyarakat pada janji politik tidak di nafikan oleh pemimpin Kecamatan Paloh tersebut. Berkaca pada kondisi tersebut, tinggi rendahnya partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh dua faktor yakni kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Menurut Ramlan Surbakti (2007; 144) setidaknya terdapat empat tipe pemilih yang dari faktor kesadaran dan kepercayaan tersebut meliputi pertama apabila seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan pada pemerintah juga baik maka partisipasi politik yang diberikan cenderung tinggi.
Kedua, apabila kesadaran politik masyarakat dan kepercayaan pada pemerintah rendah maka hal ini akan berakibat pada minimnya partisipasi politik atau bahkan cenderung menjadi pasif tertekan (apatis). Ketiga, tipologi masyarakat yang memiliki partisipasi militan radikal, dimana apabila kesadaran politik tinggi, tapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah maka akan sangat aktif untuk mengikuti pemilihan umum. Dan keempat, kecenderungan masyarakat yang mempunyai kesadaran politik yang rendah, disisi lain mempunyai kepercayaan yang tinggi pada pemerintah maka berakibat pada kurangnya partisipasi politik masyarakat tersebut. Berkaca pada teori politik diatas dalam konteks masyarakat Desa Temajuk menurut analisis penulis mengarah pada tipologi yang kedua yakni rendahnya kesadaran politik dan kurang percayanya pada pemerintah. Hal ini merupakan hubungan sebab akibat yang tidak hanya dirasakan dan dialami oleh masyarakat di Desa Temajuk namun juga merupakan di Kecamatan Paloh pada umumnya. Rendahnya tingkat kepercayaan pada pemerintah merupakan faktor utama yang menjadi masalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih di wilayah ini. Tingkat angka Golput yang mencapai 56,6% merupakan gambaran bahwa masyarakat sudah bosan dengan janjijanji manis para pemimpin. Tidak adanya realisasi yang jelas dan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari pergantian pemimpin politik dianggap sebagai hal utama tingginya angka golput. Ukuran lain dalam melihat semangat nasionalisme masyarakat di Perbatasan Desa Temajuk ini adalah dengan melihat pilihan pendidikan pada anak untuk sekolah. Meskipun jarak dengan Teluk Melano dekat namun adanya
11 fasilitas pendidikan di desa Temajuk dari SD, SMP sampai SLTA menjadikan hampir tidak ada yang melanjutkan atau memilih sekolah di negara Malaysia. Hal ini didukung lagi dengan ungkapan warga yang menyatakan” Interaksi yang dilakukan masyarakat di Desa temajuk hanyalah sebatas Interaksi Ekonomi dan mungkin juga interaksi budaya, namun untuk pilihan pelayanan publik utamanya sekolah dan kesehatan. Masyarakat di Desa Temajuk masih bisa dilakukan di Desa. Selain karena tersedianya fasilitas pendidikan di Desa Temajuk dari tingkat SD, SMP atau SMA faktor lain juga pilihan mereka untuk menyekolahkan anak di Desa Temajuk adalah karena identitas orang tua yang masih merupakan warga Indonesia. Selain itu, faktor jarak yang cukup dekat di Desa juga menjadi pilihan, tingginya minat orang tua untuk menyekolahkan anak di hanya di Desa Temajuk. Berdasarkan data Statistik Kabupaten Sambas tahun 2012 bahwa desa Temajuk adalah salah satu desa yang memiliki sekolah setingkat SLTA di Kecamatan Paloh. Adapun jumlah sekolah di desa ini meliputi, sekolah TK ada satu, SD Negeri terdapat 2 (dua), satu gedung SMP dan satu SMA. Terkait dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI, sesungguhnya di wilayah Desa Temajuk sangat menunjukkan jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi. Terlebih lagi setelah adanya kasus tapal batas akhir November 2011 kemaren. Besarnya antusias masyarakat dan pemerintah daerah dalam memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan RI di Desa Temajuk sampai pada kegiatan pesta rakyat yang menggunakan anggaran di Pemerintah Dearah cukup besar. Tingginya semangat nasionalisme dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI ini di tunjukkan pula dengan keterlibatan masyarakat dan suka cita warga
memanfaatkan moment tersebut untuk mempererat kebersamaan serta memupuk rasa kebangsaan dengan berbagai kegiatan perlombaan dan Upacara Bendera yang cukup Khidmat. Adanya isu pergeseran tapal batas sesungguhnya membawa dampak yang cukup tinggi dalam meningkatkan semangat nasionalisme warga dan pemerintah daerah dalam memaknai nasionalisme yang terlihat dari meriahnya perayaan HUT Kemerdekaan RI di Desa Temajuk. Semangat senasib sepenanggungan sebagai warga perbatasan yang harus menjadi keamanan dan kedamaiaan bangsa ditengah minimnya fasilitas serta besarnya ketergantungan dengan masyarakat negara Malaysia membuat warga semakin haru dan kuat untuk tetap siap dan bersedia menjadi pasukan terdepan yang akan mempertahankan keutuhan NKRI. Dari gambaran dan paparan uraian bentuk Nasionalisme di Desa Temajuk dapat di uraikan dalam bentuk tabel 4.1 di bawah ini. Tabel 4.1 Bentuk Nasionalisme Masyarakat Perbatasan Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas No
Indikator
1.
Identitas Resmi
2.
Bahasa
3.
Partisipasi
Bukti Empis
Hampir semua masyarakat di Desa Temajuk belum ada yang pindah kewarganegar aan hal ini ditundukkan dari KTP yang mereka Miliki Bahasa seharihari adalah bahasa Melayu Sambas. Dan bahasa formal adalah bahasa Indonesia Masyarakat
Faktor Pendukung Pelayanan Publik serta kemudahan lain
Rasa Kebanggaan sebagai orang Melayu Sambas dan sebagai Warga Indonesia Besarnya
12 Politik
4.
5.
yang mempunyai kesadaran politik dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah Pendidikan Hampir semua anak di Desa Temajuk sekolah dari TK, SD, SMP dan SMA di Desa Temajuk Perayaan Meriahnya HUT perayaan HUT Kemerdeka Kemerdekaan an RI RI di Desa Temajuk apalagi pasca pergeseran Patok perbatasan.
angka Golput, dan kurangnya kepercayaan pada pemerintah Tersedianya Fasilitas dan Jarak yang dekat dengan sekolah Tingginya rasa kebangsaan dan kebersamaa n masyarakat dalam menyuksesk an kegiatan
Pengaruh Interaksi Lintas Negara Terhadap Ketahanan Nasional Masyarakat Perbatasan di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kondisi Ekonomi Masyarakat Perbatasan. Kesejahteraan masyarakat merupakan amanat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 3 (tiga) yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu…”. Amanat tersebut dipertegas dalam Bab XIV pasal 33 ayat 1 “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sejalan dengan amanat UUD 1945 di atas, maka pemerintah menetapkan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 meliputi 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakannya sebagai berikut: 1) Menurunkan jumlah penduduk miskin ; 2) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan meningkatkan peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi ; 3) Meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ; 4) Memperbaiki mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ; serta 5) Membaiknya infrastruktur dengan meningkatknya kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembangunan. Pada dasarnya peningkatan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat melalui pembangunan sosial ekonomi, membutuhkan suatu konsep, perencanaan, strategi dan kebijakan yang tersusun secara sistematis. Beberapa tahun terakhir, pembangunan sosial ekonomi masyarakat telah disusun beberapa konsep yang diharapkan dapat memecahkan berbagai problematika dalam perbedaan tingkat kesejahteraan diantara masyarakat. Adanya konsep pembangunan ekonomi alternatif, konsep modernisasi dan pembangunan, konsep pembangunan wilayah perbatasan, merupakan beberapa usaha yang dilakukan dalam mecahkan masalah tersebut. Khusus pembangunan wilayah perbatasan, dewasa telah dijadikan sebagai alternatif bagi usaha menyelesaikan permasalahan kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat diwilayah perbatasan. Sebab pada umumnya
13 di wilayah perbatasan tingkat perbedaan kesejahteraan masyarakat sangat tinggi. Sehingga diperlukan konsep pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya. (Misra dalam Djakapermana : 2007). Disamping itu dalam rangka pencapaian sasaran pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan arah kebijakan sebagai berikut : Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) (Administrator : 2008). Namun berkaca pada kondisi saat ini, adalah ironis bahwa ekonomi menjadi salah satu problem sosial utama yang dihadapi masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Desa Temajuk. Kesenjangan antara kedua negara menjadi pemicu orientasi masyarakat lebih banyak beriteraksi dengan masyarakat negara tentangga. Dalam hal ini, kegagalan pemerintah merupakan faktor utama yang dijadikan sebagai alasan. Besarnya ketimpangan pembangunan dan perhatian pemerintah antara daerah pinggara (perbatasan) dengan wilayah perkotaan di Ibu kota kecamatan (Paloh) dan di desa Temajuk dimenjadi alasan tingginya interaksi masyarakat kedua wilayah tersebut.
Keadilan menjadi isu utama yang dianggap belum bisa diwujudkan diperbatasan. Nurrachman (2004:19) mengungkapkan bahwa keadilan adalah alat ukur yang dijadikan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Dimana secara kasap mata bahwa masyarakat perbatasan di Desa Temajuk merupakan masyarakat Bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian pembangunan. Kondisi paradox masyarakat perbatasan menjadikan mereka harus bisa bertahan hidup dengan menggantungkan harapan dan ekonomi pada masyarakat perbatasan di negara tetangga. Disatu sisi mereka dituntut untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan menguatkan rasa nasionalisme, sementara disisi lain pembangunan perhatian pemerintah selalu tidak berpihak pada mereka. Pembangunan yang ada selama ini pada kenyataannya tidak melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat perbatasan. Oleh itu, pendekatan pembangunan khususnya pembangunan desa yang ada disekitar perbatasan seharusnya di desain untuk menciptakan peningkatan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Dimana menurut Ali (2007: 87), pendekatan ini mestinya menitikberatkan pada pentingnya partisipasi masyarakat, beroritenasi kebutuhan, keswadayaan, peningkatan kesadaran, perencanaan dari bawah dan melibatkan masyarakat. Interaksi Masyarakat Perbatasan di DesaTemajuk. Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya (Misra R.P, ”Regional Development”, 1982). Pada dasarnya pendekatan pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisiensikan pembangunan dan konsepsi ini tersus berkembang disesuaikan dengan tuntutan
14 waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya. Sementara dalam pandangan Depkimpraswil (2007a) bahwa “pengembangan wilayah perbatasan dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.” Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 (Depkimpraswil : 2007b) dinyatakan bahwa “Program pengembangan wilayah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keamanan kawasan perbatasan. Adapun Komponen-komponen program prioritasnya antara lain : (1) Pengembangan pusat-pusat permukiman potensial termasuk permukiman transmigrasi di daerah perbatasan ; (2) Peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi ; (3) Peningkatan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; penataan wilayah administratif dan tapal batas ; (4) Pengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya pertambangan dan kehutanan ; (5) Peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang keamanan, ekonomi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan ling-
kungan daerah perbatasan.” Karena “hakikat perbatasan sebagai batas-batas luar negara yang mana batas wilayah adalah daerah-daerah pengganti negara”, (Resmini : 2007 lihat Anderson & O’Dowd) dimana “ekonomi dan kehidupan sosialnya adalah langsung dan berhubungan, karena dipengaruhi oleh dekatnya kepada sebuah perbatasan internasional” (Hansen dalam Resmini : 2007). Karl Marx (1904) mengemukakan bahwa “ditempat perbatasan antara satu komunitas dengan komunitas lain akan sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi, dimana akan terjadi pertukaran komoditi yang sangat signifikan di daerah perbatasan”. Adanya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tersedianya infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan energi di wilayah perbatasan. (UNIDCP : 2007), Dalam wilayah perbatasan akan terjadi perdagangan terbuka yang dampaknya memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan karena tersedianya barang-barang dan investasi yang melintasi perbatasan melalui perdagangan internasional (Edwards dalam Sesay : 2007) Dalam kasus perbatasan di Kalimantan barat adanya kesamaan budaya, adat, dan keturunan di kawasan perbatasan telah melahirkan kegiatan lintas batas tradisional, yang sebagian diantaranya bersifat ilegal dan sulit dicegah. Kegiatan lintas batas tradisional ini telah berlangsung lama dan pada awalnya didorong oleh kebutuhan dan manfaat bersama bagi penduduk kedua negara di perbatasan. Kegiatan ini bahkan telah diatur melalui perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia – Malaysia pada tanggal 11 Mei 1967, yang mengizinkan penduduk melakukan transaksi maksimum 600 RM per bulan. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan lintas batas tradisional tersebut mulai dimanfaatkan oleh oknum-
15 oknum tertentu dari kedua negara untuk melakukan kegiatan ilegal, yaitu berupa transaksi dagang yang melebihi ketentuan atau bahkan berupa penyelundupan. Kegiatan ilegal ini khususnya dilakukan untuk jenis komoditi yang memiliki selisih harga relatif tinggi diantara kedua negara. Ironisnya, pelaku kegiatan ilegal ini sebagian besar justru penduduk yang barasal dari luar perbatasan. Kalaupun ada penduduk asli perbatasan terlibat umumnya karena kepolosan dan ketidaktahuan, dan mereka memperoleh peran serta bagian keuntungan yang kecil. Demikian pula halnya terhadap interaksi yang dilakukan masyarakat di desa Temajuk yang sudah pada titik ketergantungan dengan warga negara tetangga. Interaksi dan ketergantungan yang dimaksud merupakan buah dari kondisi infrastruktur dan askses jalan yang begitu sulut untuk berhubungan dengan wilayah lain di kota Kecamatan wilayah Indonesia. Hal ini menjadikan peredaran barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari didominasi oleh barang produk Malaysia. Dimana kebutuhan masyarakat Desa Temajuk terhadap masyarakat Telum Melano begitu tinggi. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kemudahan dalam hal ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat sepenuhnya dilakukan di wilayah Teluk Melano negara Malaysia. “Dari Temajuk, hanya butuh 15 menit perjalanan dengan motor menuju ke Teluk Melano. Membeli sembako dari Teluk Melano jauh lebih murah daripada membeli ke Kecamatan Paloh. Sebagai contoh harga telur. Jika membeli ke Teluk Melano, harga telur per karton (isi 30 butir) sekitar RM 9 (sekitar Rp25.400). Jika membeli telur di Kecamatan, harganya mencapai Rp30 ribu per karton. Dari Temajuk, lokasi
terdekat untuk membeli telur adalah di Kecamatan Paloh. ”Pulang pergi (TemajukPaloh) butuh enam jam. Sampai sini telur hancur-semua”, jelas salah satu warga. Hampir sebagian besar hasil sadapan karet dan hasil tangkap ikan di pasarkan di Desa Teluk Melano Malaysia dengan memanfaatkan jalur darat. Warga di desa Temajuk melakukan aktivitas perdagangan dan ekonomi lainnya dengan menggunakan uang rupiah atau ringgit merupakan hal yang lumrah. Di Desa Temajuk memang banyak lahan karet. Menurut data desa, dua puluh persen lahan dari 26.800 hektare saat ini mulai ditumbuhi pohon karet. Sepertiganya lagi adalah lahan aktif yang digunakan warga sebagai hunian. Sisanya merupakan lahan tidur yang bercampur antara hutan dan perkebunan. Menurut Madjid (salah tokoh masyarakat), saat ini banyak warga yang beralih pekerjaan menjadi penyadap getah karet. Itu biasa dilakukan selama September hingga Maret. ”Pada bulanbulan itu lautnya penuh ombak. Jadi, tidak mungkin mencari ikan. Sementara ambil getah dululah,” imbuhnya. Sudah sejak lama warga di Desa Temajuk merasakan betapa sulitnya mereka mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Selama ini seluruh kebutuhan pokok warga seperti bahan makanan, bahan bakar minyak, dan beberapa barang kebutuhan lainnya dibeli dan didatangkan dari Malaysia. Seorang warga yang memperlihatkan barang dagangan yang dijual di warung kecilnya seperti produk minyak goreng, susu kotak merek “Milo”, dan juga makanan kaleng kemasan semacam sarden dan kornet yang berlabel Malaysia. Padahal di Indonesia, produkproduk sejenis itu sangat berlimpah pabriknya. Dan yang lebih memprihatikan adalah ditempat itu pula berderet beberapa tabung gas elpiji yang jika
16 dilihat dari warnanya itu adalah tabung gas elpiji milik Malaysia. Lebih menyedihkan lagi, semua barang-barang kebutuhan warga dibeli dengan harga yang relatif mahal. Hal tersebut terpaksa dilakukan warga karena tidak ada lagi alternatif lain yang dapat dilakukan untuk bertahan hidup selain membeli dari wilayah Malaysia. Berharap ada barang kebutuhan produk dalam negeri sendiri adalah hal yang sulit karena kondisi akses jalan yang terputus. Mudahnya akses dan kondisi infrastruktur di Malaysia yang jauh lebih baik daripada di Indonesia menjadikan masyarakat di Desa Temajuk lebih memilih berbelanja dan berinteraksi dengan warga Melano. Pemerintah Malaysia sangat memperhatikan sarana jalan di wilayah itu, meskipun terletak di perbatasan. Jalanan di perbatasan yang merupakan wilayah Indonesia sangat-sangat memprihatinkan. Pemukiman penduduknya juga tidak tertata rapi dan cenderung masih terbuat dari bangunan kayu. Benar-benar pemandangan yang kontras. Namun kesenjangan ekonomi pada dua negara yang berbatasan ini tidak menghalangi dan membatasi antar warga untuk beriteraksi dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bagi masyarakat Temajuk, kebiasaan menganggap interaksi secara ekonomi dengan Desa Teluk Melano merupakan hal yang biasa dan tidak sama sekali menjadi permasalah bagi mereka. Namun disisi lain, sebagian kalangan dan ahli melihat kondisi ini sebagai potensi awal munculnya ancaman serius yang harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia terkait kuatnya hubungan masyarakat desa Temajuk dengan warga Teluk Melano yang berakibat pada pudarnya semangat nasionalisme. Pertaruhan antara kebutuhan ekonomi dan semangat nasionalisme di Desa Temajuk disadari atau tidak telah
terjadi sekian lama dan menjadi bagian kehidupan warga. Keseharian yang dilakoni dengan ketergantungan ekonomi yang tinggi kepada warga Malaysia secara langsung telah mempengaruhi pola hidup masyarakat desa Temajuk. Beberapa indikator yang dapat dilihat dari lunturnya semangat nasionalismen tersebut adalah hilangnya sikap kepedulian masyarakat terhadap program pemerintah dan kepedulian terhadap isu geografis. Hal ini terbukti dari bergesernya patok batas negara di wilayah ini beberapa waktu yang lalu. Terjadinya pergeseran patok batas negara di wilayah ini bukanlah hal yang biasa, sampai saat ini masih menjadi pertanyaan besar siapa yang menggesar batas patok tersebut? Namun ketika didaerah tersebut telah terjadi pergesaran patok wilayah negara, tidak mustahil suatu ketika akan terjadi pergeseran dan perubahan status kewarganegaraan dari masyakarat akibat ketergantungan disatu sisi dan kurangnya perhatian pemerintah disisi lain. Dalam upaya menguatan dan peningkatan fasilitas di Desa Temajuk Pemkab Sambas kini memprogramkan pembangunan jalan untuk membuka keterisolasian Desa Temajuk. "Target pembangunan jalan akan tembus sejak tahun 2012 yang lalu dari Liku Ibu Kota Kecamatan Paloh," kata Kepala Dinas PU Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sambas, Ir. H. Ferry Madagaskar, M.Si di Sambas. Lebih lanjut Ferry "Tahun ini, rencananya dibuat badan jalan dengan lebar delapan meter, panjangnya sekitar 14 kilometer. Tahun depan, dilanjutkan," Dalam perencanaan pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Jalan tersebut nantinya akan diusulkan sebagai jalan strategis nasional sehingga pendanaannya dapat berasal dari berbagai sumber. Selain itu, juga akan dibuat jalan paralel perbatasan mulai dari
17 Temajuk hingga batas Kalbar - Kaltim. Sementara Sekretaris Kecamatan Paloh Rohaimi menambahkan, beberapa tahun lalu sudah pernah dibuat badan jalan menuju Temajuk. Namun, lanjut dia, karena lama tidak digunakan maka kondisinya kini ditumbuhi semak belukar. Interaksi dan Nilai Nasionalisme Masyarakat Perbatasan. Interaksi masyarakat Desa Temajuk dengan negara tetangga merupakan sebuah tuntutan dari kondisi dan kebutuhan hidup. Fenomena ini menjadi sebuah interasi yang bersifat mutlak dan menjadi sebauh ketergantungan dalam upaya mempertahankan hidup. Aspek geografis Desa Temajuk dijadikan alasan dalam memberikan kebutuhan akan pelayana publik, pembangunan dan akses jalan oleh pemerintah. Hal ini menjadikan Desa Temajuk hanya bisa di jangkau dalam waktu dan periode tertentu oleh masyarakat diluar desa Temajuk. Hal ini menjadikan kebutuhan ekonomi warga Desa di gantungkan sepenuhnya pada negara Malaysia. Minimnya pembangunan jalan, akses jaringan telepon seluler, penerangan desa dan pelayanan publik lainnya menjadi pemandangan utama di desa ini. Dalam keadaan ekonomi yang sulit, ditambah perhatian pemerintah yang minim, masyaraakt desa Temajuk mendapat kemudahan dari dekatnya dan mudahnya askes masyarakat desa Temajuk dengan Desa Teluk Melano di Malaysia. Hampir semua kebutuhan pokok seperti beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, bumbu dapur, gas elpiji dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya dipasok dari Teluk Melano Malaysia. Hal ini memicu meningkatnya konsumsi barang-barang produk Malaysia di Desa Temajuk. Akibatnya warga merasa sangat ketergantungan dan lebih
familier dengan produk Malaysia. Secara politis negara mungkin dirugikan dari sikap dan tindakan warga Desa Temajuk, namun disisi lain hal ini merupakan pilihan bijak yang diambil oleh warga untuk tetap bertahan hidup. Selain itu, interaksi dan kemudahan masyarakat perbatasan di Desa Temajuk tidak hanya pada masalah ekonomi. Kondisi jarak yang dekat dengan negara Malaysia menjadikan sinyal telephon selulur yang dominan di daerah ini adalah sinyal dari perusahaan Malaysia. Selain itu, untuk siaran televisi juga di dominasi oleh channel dari TV Malaysia. Sehingga informasi dan perkembangan informasi bangsa Indonesai ini tidak terlalu diketahui. Tidak salah perkembangan Malaysia dan proganda dari siaran Malaysia lebih banyak diterima oleh warga di desa Temajuk. Kondisi geografis dan Topografi wilayah perbatasan khusunya di Desa Temajuk yang masih terisolir, karena keterbatasan prasarana jalan, transportasi darat, sungai serta fasilitas publik lainnya. Kondisi ini berdampak pada kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan dan skill masyarakat daerah perbatasan yang masih tertinggal dibanding dengan masyarakat daerah Teluk Melano. Tingginya interaksi yang berimbas pada ketergantungan ekonomi di khawatirkan akan menjadi ancaman pada jiwa nasionalisme masyarakat di perbatasan. Besarnya iteraksi dan pengaruh sosial politik dari negara tetangga secara tidak langsung akan memudarkan identitas masyarakat di Desa Temajuk. Jika Identitas suatu kawasan telah memudar maka akan berdampak kepada rasa nasionalisme dari dimana negara yang mereka tempati. Beberapa faktor seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi pembangunan, pendidikan dll, karena Jika kita hubungankan jiwa nasionalisme dengan keadaan perekonomian maka
18 akan terlihat seperti dua sisi mata uang yang sangat erat hubungannya. Bagaimana mungkin rasa nasionalisme itu bisa terbangun jika kualitas hidup secara ekonomi rendah. Rasa nasionalisme bisa kalah hanya karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Kondisi ini seolah-olah memberikan pembenaran bahwa nasionalisme bangsa ini mulai redup. Apalagi warga diperbatasan yang pendidikannnya minim. Salah satu faktor keterbelakangan secara ekonomi di perbatasan adalah diskriminasi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Kehidupan warga begitu kontras jika dibandingkan dengan daerah lain. Prioritas pembangunan yang dijanjikan pemerintah tidak sebanding dengan realisasi yang ada di wilayah Desa Temajuk. Warga Desa Temajuk terpaksa harus menggantungkan hidup dan kebutuhannya di Malaysia. Makna Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Lebih lanjut Atep Afia Hidayat (2010) kawasan perbatasan merupakan bagian wilayah NKRI yang rawan terhadap pengambil-alihan (akuisisi) oleh Negara lain. Oleh itu perlunya penguatan jiwa dan semangat nasionalisme secara massif harus terus dilakukan. Dari gambaran kondisi di Desa Temajuk memberikan sebuah penegasan bahwa sesungguhnya perhatian terhadap penguatan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan harus segera dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari pudarnya semangat kebangsaan dan ketergantungan yang berubah pada aspek politis kedaulatan negara NKRI.
PENUTUP Berdasarkan paparan dan temuan dari penelitian ini dapat disimpulkan hasil penelitian ini meliputi; Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional perbatasan di Desa Temajuk meliputi faktor kelembagaan pertahanan dan optimalisasi pemberdayaan pertahanan wilayah perbatasan. Adapun faktor kelembagaan ini meliputi penguatan dan koordinasi peran TNI, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Muspida untuk terus melakukan kesiapan dan kesiagaan pertahanan nasional dari setiap ancaman yang datang dari baik dalam maupun dari luar. Dalam hal pemberdayaan pertahanan wilayah perbatasan hal ini sangat terkait dengan peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi menjaga stabilitas keamanan dan terus memperkuat ketahanan nasional serta pengamalan Pancasila. Kedua, bentuk ketahanan nasional masyarakat di Desa Temajuk dapat dilihat dari 5 (lima) indikator meliputi: pertama, status kewarganegaraan masyarakat yang terlihat dari kepemilikan KTP. Kedua, penggunaan Bahasa Indonesia dalam kegiatan resmi dan Bahasa Melayu Sambas dalam kegiatan seharihari serta kebanggaan mereka terhadap identitas diri sebagai orang melayu Sambas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ketiga, keikutsertaan masyarakat dan partisipasi masyarakat di Desa Temajuk dalam pesta demokrasi baik Pilkades, Pilkada maupun Pemilu Nasional. Keempat, dari tempat pendidikan anak-anak di Desa Temajuk yang secara keseluruhan masih memilih sekolah di Desa Temajuk dalam memberikan pendidikan formal pada anak. Serta kelima, kemeriahan pelaksanaan peringatan HUT kemerdekaan RI yang menunjukkan cinta dan semangat kebersamaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
19 Ketiga, disadari atau tidak, pengaruh interaksi terhadap ketahanan nasional secara tidak langsung akan berimbas pada melemahnya ketahanan nasional masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat dari interaksi masyarakat Desa Temajuk yang sudah pada level ketergantungan terhadap produk dari Malaysia, dan akses media TV serta Informasi yang didominasi dari negara tetangga. Namun disisi lain, interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Temajuk merupakan bentuk pilihan rasional akibat kondisi dan ketersediaan fasilitas yang lebih mudah diakses di negara Malaysia. Dari hasil penelitian tersebut juga peneliti memberikan beberapa saran yaitu : Pertama, Ketahanan nasional merupakan faktor utama yang harus dijaga diwilayah perbatasan. Diperlukan penguatan ideologi masyarakat perbatasan dalam program pembinaan dan perhatian yang serius oleh pemerinah pusat maupun pemerintah daerah. Tingginya ancaman ideologi dan pudarnya jiwa nasionalisme masyarakat perbatasan akibat besarnya interaksi dengan warga negara tetangga akan sangat berimbas pada aspek politik dan diplomasi Indonesia di mata Internasional, karena dianggap gagal mengelola wilayah dan batas negaranya sendiri, mengingat Kabupaten Sambas memiliki 2 (dua) pintu masuk ke Malaysia. Oleh karena itu, perlu dibentuk Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Kabupaten Sambas agar Pemerintah Daerah dapat terus melakukan
edukasi dan pembinaan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dan jiwa nasionalisme masyarakat perbatasan. Selain itu, dengan dibentuknya BPPDT Kabupaten Sambas, maka pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas dapat dikoordinasikan secara terpadu dengan Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Provinsi Kalimantan Barat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Kedua, kuat atau lemahnya ketahanan nasional disuatu wilayah bukanlah tanpa alasan, dan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek utama. Aspek yang paling vital adalah aspek ekonomi, budaya dan hankam. Berkaca pada kondisi masyarakat Desa Temajuk aspek yang harus diperhatikan dan di tekankan adalah aspek ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk melakukan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah ini. Ketiga, masalah Infrastruktur merupakan masalah utama yang menjadikan besarnya ketergantungan masyarakat Desa Temajuk pada negara tetangga. Oleh itu, perlunya perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan dan akses pelayanan publik lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan nasional masyarakat perbatasan.
2 DAFTAR PUSTAKA
Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Rosda.
Afia, Atep Hidayat, Urgensi Pembentukan Badan Otorita Kawasan Perbatasan, hhtp;//netsains.net/wp-content dikunjungi tanggal 21 oktober 2013 Anonim, 2006. Model Kelembagaan Pengelolaan perbatasan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Wilayah Perbatasan. Samarinda: Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN). Anderson, Benedict, 1991, Imagined Community: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso.
Anderson, J. and L. O’Dowd, Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance, http://ideas.repec.org/a/taf/regstd/v33y1999i7p 593-604.html, dikunjungi 25 Agustus 2013. Antara, Dephan Pelajari Konsep Palsa Untuk Pertahanan Perbatasan, http://www.dep dikunjungi 29 Agustus 2013 Ali, M, 2007, Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Malang: Averroes Press.
Armawi, Armeidy, 2011, Nasionalisme dalam dinamika Ketahanan Nasional, Yogyakarta: Gajahmada Press.
Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta: PT Rineka Cipta.
Association of European Border Regions (AEBR), The EU Initiative INTERREG and Future Developments, http://www.aebr.net/publikationen/pdfs/interreg_97. en.pdf, dikunjugi 25 September 2013 BP2KP, 2008. Evalusai Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Di Kalimantan Barat 2007. Pontianak: BP2KP Kalbar
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-28, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006
Budiyono, Suko. 2004. Mobilitas Penduduk di Perbatasan PAPUA-PNG, Sebuah Peluang dan tantangan. Jakarta : PPK LIPI. Cahyono, Imam, Melacak Akar Ideologi Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia", dalam Jurnal Pemikiran Islam, International Institute of Islamic Thought Indonesia Vol.1, No.2, Juni 2003
3 Dirjen Penataan Ruang – Departemen Penataan dan Pemukiman Wilayah (DPPW), Kebijakan Dan Strategi Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan - Serawak – Sabah, http://penataanruang.pu.go.id/taru/Makalah/ KasabaJakstra.pdf, dikunjungi 20 September 2013 Depkimpraswil, 2002, Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta.
Endang Z. Sukaya, dkk. 2000, Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit Paradigma Yogyakarta. Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaindo Media dan Offset. Goldstein, Joshua S., 2002, International Relations Brief Edition, Amerika Serikat : Longman.
Hadiwijoyo, Suryo sakti, 2011, Perbatasan Negara dalam dimensi Hukum Internasional, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hambali, Yofie, 2012, Persepsi Masyarakat Pencipta Sepakbola terhadap Nasionalisme dan Implementasinya bagi Ketahanan Nasional, Yogyakarta: Tesis UGM. Hutchinson, John dan Smith, Anthony D. 1994. “Nationalism”, Oxford Readers. Oxford: Oxford University Press Lawang, Robert M.Z, 1986, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jakarta: Gramedia
Kellas, J.G, 1998, The Politics of Nationalism and Ethnicity, London: MacMillan Publishing. Kusrahmadi, Sigit Dwi, 2010, Ketahanan Nasional, staff.uny.ac.id, diakses tanggal 12 September 2013. Kurnia,Mahendra P, 2008. Hukum kewilayahan Indonesia. Malang: Bayumedia.
Pemerintah Kabupaten Sambas & BPS Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2012, Sambas : BPS Kabupaten Sambas, 2013 Patton, Adri. 2004. Peran Informal LeaderDalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbatasan Kabupaten Malinau. Malang : Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Kekhususan Ilmu Manajemen Publik.
Purwanto, Wawan H, 2010, Panas Dingin Hubungan Indonesia-Malaysia, Jakarta : CMB Press. Purnowo, M. Bambang, 2010, Multidimensi Ketahanan Nasional, Jakarta: Pustaka Alvabet.
4 Rumford, C. 2006. ‘Borders and bordering’, in G. Delanty (ed.) Europe and Asia Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism. London: Routledge
Matindas, R.W. dan Sutisna, S, 2006, Kebijakan dan Strategi Penataan dan Pemeliharaan Batas Wilayah NKRI dan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Bakosurtanal, Jakarta: Kompas. Moleong, Lexy J, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya Nawawi, Hadari, 1990, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press
………………., 1985, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajahmada University Press. Noeng Muhadjir, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Hi, Yogyakarta: Rake Sarasin.
Nurachman, N, 2004, “Keadilan dalam Perspektif Psikologi Sosial”, dalam Keadilan Sosial: Upaya mencari makna kesejahteraan Bersama di Indonesia, Jakarta: Penerbit Kompas. Schurmann, Franz, 1973, Ideology and Organization in Communist China, USA: University of California Press.
Simandjuntak, Marsillam, 2003, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945,Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Smith, 2003, Nasionalisme Teori Ideologi Sejarah, Jakarta: Gagasan Utama Erlangga.
Smith, Anthony D. 1979. Nationalisme in the Twentieth Century. New York: New York University Press.
Susilo S. Budi, 2009, Geopolitik dan sistem pertahanan Nasional untuk wilayah perbatasan NKRI, diakses 20 September 2013. Suradinata, Ermaya, 2005, Hukum dasar Geopolitik dan Geostrategic dalam kerangka keutuhan NKRI, Jakarta: Suara Bebas. Surbakti, R, 2007, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Indonesia
Suryadi, Umar Bakri, 1999, Pengantar Hubungan Internasional, Jakarta: Jaya Baya University Press Soekanto, 1997, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press.
5 Sumarsono, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Warsito, Tulus, 1998, Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya, Yogyakarta: Bigraf Publishing
Wendy A. Prajuli & Mufti Makaarim A, 2008, Kebijakan Umum Keamanan Nasional, Jakarta; Policy Paper, IDSPS. Workala, Frans B, 2006, Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mendukung Pertahanan Negara, Ditwilhan Ditjen Strahan Dephan, Jakarta. Modul Panduan Umum Konsep Ketahanan Nasional, 2012
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 65 Tahun 2008, Tentang: Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang: Pemerintahan Daerah. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2008, Tentang: Wilayah Negara.
PENGEMBANGAN KARIR PERSONALIA DALAM PENDIDIKAN ISLAM Susilawati *
ABSTRAK Karier menunjukkan pada pengembangan karyawan secara individual dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja tertentu dalam suatu organisasi. Pengembangan karier sebagai tugas perkembangan harus diwujudkan dalam suatu organisasi.pengembangan karier sebagai tugas perkembangan harus diwujudkan pekerja secara individual, sedangkan dari organisasi merupakan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Untuk mendapatkan tebaga kerja yang kompetitif, diperlukan usaha memberikan bantuan agar para pekerja yang potensial dapat mencapai jenjang karier sejalan dengan usahanya untuk mewujudkan tugas perkembangannya.
KATA KUNCI: Pengembangan, Personalia, Pendidikan Islam
*Dosen
Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
IAIS Sambas PENDAHULUAN Kegiatan personalia seperti penyaringan, dan penilaian berfungsi untuk dua peran dasar dalam organisasi. Pertama peran tradisional mereka adalah menstafkan organisasi mengisi posisiposisinya dengan karyawan yang mempunyai minat, kemampuan dan keteram pilan yang memenuhi syarat. Akan tetapi semakin banyak dari kegiatan ini berlangsung pada peran kedua yang memastikan bahwa minat jangka dari karyawan dilindungi oleh organisasi dan bahwa, khususnya, karyawan didorong untuk bertumbuh dan merealisasi potensinya secara penuh. Perujukan pada penstafan atau manajemen personalia seperti manajemen sumber daya manusia mencerminkan peran kedua ini. Anggapan yang melandasi peran ini adalah bahwa majikan memiliki satu kewajiban untuk memanfaatkan kemampuan-kemampuan karyawan secara penuh dan memberikan semua karywan satu kesempatan untuk bertumbuh dan merealisasikan potensi mereka secara penuh serta mengembangkan yang berhasil. Satu cara pewujudan kecende rungan ini tampak dalam meningkatnya tekanan yang diberikan oleh banyak perusahaan dewasa ini pada perencaan dan perkembangan karir. A. Perencanaan Karier 1. Pengertian Perencanaan Karier Karier adalah urutan posisi yang terkait dengan pekerjaan yang diduduki seseorang sepanjang hiupnya. Orangorang mengejar karier untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu secara mendalam. Pada satu waktu, mengidentifikasikan dengan satu pengusaha sudah cukup untuk memenuhi beberapa kebutuhan tersebut. (Thomson, 2002: 62). Karier adalah realitas obyektif dan subyektif. Setiap posisi mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak, dan pilihan-pilihan masa depan terbuka dan tertutup. Karier (Career) merupakan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 istilah teknis dalam administrasi personalia. Karier adalah semua pekerjaan adalah atau jabatan yang dimiliki atau dipengang selama kehidupan kerja seorang. Perencanaan karier adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karywan suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Untuk meniti karier, seorang karyawan harus memiliki atau memenuhi persyaratan tertentu guna mendukung peningkatan kariernya. Keberhasilan karier seseorang dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. a. Pendidikan formal b. Pengalaman kerja c. Sikap atasan d. Prestasi kerja e. Bobot pekerjaan f. Lowongan jabatan g. Produktivitas kerja Sesulit apapun meniti karier, perencanaan karier diperlukan bagi karyawan agar selalu siap menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang berhasil dan berprestasi baik dalam penugasannya pada suatu organisasi atau perusahaan biasanya sangat memperhatikan masalah perencanaan karier. 2. Ruang Lingkup Perencanaan Karier Perencananan karier merupakan bagian yang sangat penting karena menen tukan dinamika organisasi atau bagian yang sangat penting karena menetukan dinamika organisasi atau perusahaan untuk manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup perencanaan karier mencakup hal-hal sebagai berikut. a. Perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan. b. Perencanaan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling berkaitan. Jenjang karier sesorang akan menunjang kepentingan dan atau
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 68 -
IAIS Sambas tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan yang telah disiapkan. Oleh karena itu, setiap perencanaan karier akan mengarah pada tercapainya kepentingan atau tujuan organisasi. Makin lancar perencanaan dan pelaksanaan karier maka organisasi atau perusahaan yang bersangkutan akan semakin dinamis. Perencanaan pada dasarnya maupun pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dipekerjakan di masa depan. (Sondang, 2007: 41). Sampai sekarang ini, perencanaan manajerial masih dianggap sebagai suatu hak istimewa keorganisasian sematamata bekerja dengan baik, mereka akan diakui dan dipromosikan. Walaupun para manajer yang mahir tetntang politik tahu bagaimana mempengaruhi proses penugasan dan peluang pelatihan, tidak terdapat mekanisme formal melalui mana pendapat manajer itu sendiri dimintan. Hal ini masih berlaku bahkan pada kebanyakan organisasi. Meskipun demikian, makin disediakan peluang bagi para karywan untuk ikut serta dalam perencanaan karier maka mereka sendiri. (George Stauruss, 1991: 136). Untuk memahami karier diperlukan pengakuan bahwa karier itu pada dasarnya adalah suatu respon terhadap kebutuhan untuk bekerja. (Mohammad, 1992: 36). Langkah pertama dalam perencanaan karier (anda sendiri atau orang lain) adalah mempelajari minat, bakat, dan keterampilan seseorang. Pada hakikatnya orang-orang mencari dan menggeluti pekerjaan-pekerjaan yang mereka minati dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk memulai perencaan karier adalah dengan mempelajari diri kita sendiri. (Gary Dessler, 1997: 159). Perencanaan karier selalu merupakan butir preoritas yang agak rendah bagi carter cleaning. Karena “sekedar membuat karyawan datang ketempat
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 kerja dan selanjutnya menjaga mereka tetap jujr sudah cukup merupakan masalah “seperti mungkin dikatakan Jack”. Namun Jenifer berfikir bahwa bukanlah gagagsan yang jelek untuk memikirkan tentang apa yang mungkin tercakup oleh program perencanaan karier bagi Carter. . (Gary Dessler, 1997:73). Sejumlah karyawan mereka telah bersama dengan mereka selama bertahun-tahun dalam jabatan-jabatan jalan buntu, dan jenifer terus terang merasa kurang sedikit enak atas mereka: barangkali kita dapat membantu mereka mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang apa yang ingin mereka lakukan”, “pikirnya dan dia pasti yakin bahwa kelompok manajemen tokoh membutuhkan arah karier. (Mohammad, 1992: 36). Pembahasan tentang perencanaan karir dalam rangka manajemen sumber daya manusia. Bertitik tolak dari asumsi dasar bahwa seseorang yang mulai bekerja setelah penempatan dalam suatu organisasi akan terus bekerja untuk organisasi tersebut selama masa aktifnya hingga ia memasuki usia pensiun. (Sondang, 2007: 62). Perencaan karier dapat menjadi agak membingungkan, karena terdapat dua sudut pandang yang berbeda. Perencanaan karier dapat bersifat terpusat pada organ, pada individu, pada keduanya. (Thomson, 2002: 62).Perencanaan karier yang terpusat pada organisai memfokuskan pada pekerjaan-pekerjaan dan pada pembangunan. Jalur karier yang menyediakan tempat bagi kemajuan logis dari orang-orang, diantaranya berbagai pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Perencanaan karier yang terpusat pada individu memfokuskan pada karier individual dari pada kebutuhan itu. Ini dilakukan oleh karyawan sendiri, dan keterampilan individual menjadi fokus darri analisis ini. analisis
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 69 -
IAIS Sambas seperti ini ungkin mempertimbangkan siatuasi baik dalam maupun di luar organisasi yang dapat mengembangkan karier seseorang. Perencanaan karier yang efektif pada tingkat individual pada awalnya menuntut suatu pemahaman diri sejumlah masalah. Seberapa keras keinginan saya untuk bekerja? Hal apa yang terpenting dalam hidup saya? Apa tukar tambahnya antara pekerjaan dan keluar gan atau liburan yang dapat saya berikan? Pertanyaan-pertanyaan ini dan yang lainnya harus diahadapi sebelum tujuan dan arah seseorang dapat diten tukan secara realistis di dalam perencanaan kariernya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mengganti pekerjaan dan karier telah kegiatan yang dapat diterima akhir-kahir ini, dan bahkan dapat meng untungkan secara keuangan. Meskipun demikian, “melompat-lompat pekerjaaan” (mengganti pekerjaan dengan sering) dapat menimbulkan persoalan dalam hal pensiun, masa cuti, senioritas, dan keuntungan lainnya. (Thomson, 2002: 67). Aktivitas-aktivitas seperti penyaringan training dan penilaian memiliki dua fungis pokok dalam organisasi. Per tama adalah fungsi tradisioanl yaitu mengadakan staf vagi organisasi-organisasi losongan posisi dengan pegawai yang memiliki minat, maki mengambil bentuk fungsinya yang kedua, yaitu memastikan bahwa minat pegawai dalam jangka panjang dilindungi oleh organisasi dan, khususnya, para pegawai didorong untuk berkembang dan menyadari potensinya secara penuh. (Gary Dessler, 1997: 546). Untuk membantu perencanaan karier perseorang, ahli manajemen personalis mungkin bertanggung jawab untuk memberikan alat-alat dan kesempatankesempatan. (buku catatan dan lokakarya guna penyelidikan sendiri dan analisis pegawai. Ahli-ahli manajemen
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 personalia juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan penyuluhan karier bagi para karywan.Ahli-ahli manajemen personalia harus membantu aistem penilaian pelaksanaan pekerjaan dan umpan balik kepada pegawai secara berkala, memlihara data penilian pribadi dalam sistem informasi sumber daya manusia atau dalam arsip kepegawaian dan mungkin mensponsori atau membiayai pusat-pusat penialain. Tang gung jawab untuk mengkomunikasikan pilihan-pilhan dan kesempatan-kesempatan karier temasuk mengembankan jalur-jalur karier sesuai dengan kebutuhan akan sumber daya manusia organisasi dan menyebarkan informasi kepada pegawai melalui bahan-bahan tertulis, lokakarya, pengumuman pekerjaan atau cara-cara lainnya. Sehubungan dengan penyuluhan karier, tanggung jawab utama ahli manajemen personalia adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh penasihat, dan mungkin latihan agar dapat berkerja sama efektif sebagai penasihat. Bagian personalia harus sering menangani perencanaan karier karena rencana-rencana Sumber Daya manussianya menunjukkan kebutuhan-kebutu han akan pekerjaan organisasi yang akan datang dan kesmpatan-kesempatan karier yang berhubungan. Lagi pula ahli-ahli dalam bidang personalia kemungkinan besar sadar akan latihan atau kesempatan-kesempatan pengembangan lainnya. Dengan sendirinya manajer-manajer perseorangan harus memajukan perencanaan karier. Akan tetapi, apabila ahli-ahli dalam bidang personalia menyerahkan perencanaan karier kepada paa manajer, maka hal ini mungkin tidak dilakukan. Tidak semua manajer menaruh perhatian besar terhadap karier pegawai-pegawainya. Dalam praktek, bagian personalis menaruh perhatian besar teradap karier pegawai-pegawainya. Dalam praktek,
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 70 -
IAIS Sambas bagian personalia mendorong perencanaan karier dengan tiga cara, yakni memlalui pendidikan, informasi dan penyuluhan karier. 3. Manfaat Perencanaan Karier Manfaat Perencanaan karier dapat dikemukakan sebagai berikut: a. mengembangkan karywan yang dapat dipromosikan. Ini berarti bahwa perencanaan karier dapat membantu mengembangkan supai karyawan internal, terutama karyawan yang potensial. b. Menurunkan perputaran karyawan (turnover). Perhatian terhadap karier individual dalam perencenaan karier yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada organi sasi tempat mereka bekerja (rasa kesetiaan organisasional) c. Menungkap potensi karyawan, adanya perencanaan karier yang jelas akan mendorong para karyawan secara individual maupun kelompok menggali kemampuan potensial masing-masing untuk mencapai sasaran –sasraran karier yang diinginkan. d. Mendorong pertumbuhan. Perencanaan karier yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkem bang. Dengan demikian, motivasi kerja para karyawan dapat dipelihara. B. Pengembangan Karier 1. Pengertian Pengembangan Karier Beberapa pendapat tentang pengertian pengembangan karier adalah sebagai berikut: a. Pengembangan karier adalah suatu rangkaian posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu. b. Pengembangan karier adalah perubahan nilai-nilai, sikap dan motivasi yang terjadi pada seseorang, karena dengan penambahan usia akan menjadi semakin matang.
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 Karier menunjukkan pada pengembangan karyawan secara individual dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja tertentu dalam suatu organisasi. Pengembangan karier sebagai tugas perkem bangan harus diwujudkan dalam suatu organisasi.pengembangan karier sebagai tugas perkembangan harus diwujud kan pekerja secara individual, sedangkan dari organisasi merupakan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Untuk mendapatkan tebaga kerja yang kompetitif, diperlukan usaha memberikan bantuan agar para pekerja yang potensial dapat mencapai jenjang karier sejalan dengan usahanya untuk mewujudkan tugas perkembangannya. Pengembangan karier (caree development) adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanaya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karier yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. 2. Tujuan pengembangan karier dan analisis karier yang sukses Pengembangan karier pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dari segi pengembangan karier, ada tiga alternatif dalam perlakuan organisasi terhadap karyawan, yaitu sebagai berikut. a. Organisasi perlu mempertahankan jabatan semula untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan ganjaran yang sesuai. b. Organisasi perlu memudahkan peker jaan pada jabatan lain secara horizontal yang lebih relevan dengan peningkatan dan perbaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dialami pekerja. c. Organisasi perlu menginformasikan kepada pekerja secara vertikal untuk
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 71 -
IAIS Sambas mengisi suatu jabatan, yang secara struktural lebih tinggi kedudukannya. 3. Tanggung jawab pengembangan karier Tanggung jawab pengembangan karier tradisonal, yaotu sebagai berikut. a. Perencanaan pengembangan karier disusun dan ditepakan oleh prganisasi secara sepuhak. b. Pelaksanaan pengembangan karier bergantung sepenuhnya pada organisasi. Kontrol hasil pengembangan karier dilakukan secara ketat oleh organisasi. Pengembanagan karier sebagai kegi atan manajemen sumber daya manusia merupakan realisasi hubungan antara individu sebagai pekerja dengan organisasinya. Untuk mewujudkan karier diri sendiri, diperlukan kondisi: a. Kesadaran dan pemahaman bekerja bahwa setiap pekerjaan selalu mem berikan kesempatan untuk maju berkembang. b. Setiap pekerja harus memahami tanggung jawab pengembangan karier merupakan tanggung jawab individu sehingga setiap individu harus melakukan manajemen karier sendiri. Berdasarkan ketiga kondisi tersebut, setiap pekerja yang merencanakan peng embangan karier perlu bersikap dan bertindak sebagai berikut. a. Memilih bidang pekerjaan 1) Harus memiliki gambaran makro mengenai bidang kerjanya yang dihubungkan dengan tujuan jangk panjang karier. 2) Untuk memperoleh masukan yang kaurat, pelajari setiap langkah yang potensial pada setiap posisi yang searah dengan karier yang diinginkan dan realistis untuk dicapai. 3) Persiapan diri secara cermat utnuk menguasi pengetahuan keterampilan, dan keahlian yang diisyarat
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 kan untuk menerima posisi yang lebih tinggi. b. Memahami dan menerima kedudukan yang sekarang 1) Menerima setiap kesempatan menduduki posisi sebagai sesuatu yang berhara untuk mewujudkan kemampuan memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi. 2) Berlaku cermat dan jujr pada diri sendir dalam memprediksi kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Manajemen pengembanagan karier berlangsung secara dua arah. 1. Arah pertama harus datang dari para pekerja dengan aktif merencanakan dan melakukan kegiatatan kearah kemajuan dan perkemangan untuk mewujudkan karier yang sukses. 2. Arah kedua dalam pengemnabangan karier harus datang dari organiasasi untuk membantu dan memberi peluang bagi pekerja yang potensial dalam mengembangkan karier. Setiap organisasi ikut memikul tanggung jawab membantu para pekerja agar mencapai sukses dalam kariernya. Bantuan organisasi dalam pengembangan karier dapat berupa hal-hal berikut ini. a. Organisasi harus menempatkan para pekerja sebagai partner yang harus dibantu sepenuhnya dalam mengembangkan kariernya. b. Organisasi wajib membantu para pekerja untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan. c. Organisasi perlu memberikan dorongan kepada para pekerja agar meng elola kariernya sejalan dengan strategi organisasi dan pengembanagannya. 4. Manfaat pengembangan karier Pengembangan karier pada dasarnya memiliki manfaat sebagai berikut.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 72 -
IAIS Sambas a. Meningkatnya kemampuan karyawan. dengan pengembangan karier melalui pendidikan dan pelatihan, akan lebih meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan karyawan yang dapat disumbangkan pada organisasi. b. Meningkatnya suplai karyawan yang berkemampuan. Jumlah karywan yang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya akan menjadi bertambah sehingga memudahkan pihak pimpinan (manajemen) untuk menempatkan karyawan dalam pekerjaan yang lebih tepat. Betapa pun baiknya suatu rencana karier yang telah dibuat oleh seorang pekerja disertai oleh suatu tujuan karier yang wajar dan realistik, rencana tersebut tidak akan menjadi kenyataan adanya pengembangan karier sistematik dan progmatik. Karena perdefinis perencanaan, termasuk perencaan karier, adalah keputuasan yang diambil sekarang tentang hal-hal akan dikerjakan di masa depan, berarti bahwa seseorang yang sudah menetapkan rencana kariernya, perlu mengambil langkahlangkah tertentu guna mewujudkan rencana tersebut. berbagai langkah yang perlu ditempuh itu dapat diambil atas prakarsa sendiri, tetapi dapat pula berupa kegiatan yang disponsori oleh organisasi, atau gabungan dari keduanya. Perlu ditekankan lagi bahwa meskipun bagian pengelola sumber daya manusia dapat turut berperan dalam legiatan pengembangan tersebut, sesungguhnya yang palin g bertanggjng jawab adalah pekerja yang bersangkutan sendiri karena dialah yang paling berkepentingan dan dia pulalah yang kelak akan memetik dan menikmati hasilnya. Jika seseorang sudah siap memikul tanggung jawab, tujuh hal perlu mendapat perhatiannya. Pertama: prestasi kerja yang merumuskan. Pangkal tolak pengembangan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 karier seseorang adalah prestasi kerjanya melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya sekarang. Kedua: pengenalan oleh pihal lain. Yang dimaksudkan dengan pengenalan di sini ialah bahwa berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak tidaknya seseorang dipromosikan-seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian-mengetahui kemampuan dan prestasi kerja pegawai yang ingin merealisasikan rencana kariernya. Ketiga: kesetiaan pada organiasasi. Per definisi pengembangan karier berarti bahwa seorang pegawai rajin berkarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang la,a sampai, misalnya, usia pensiun. Keempat: pemanfaatn mentor dan sponsor. Pengalaman menunjukkan bah wa pengembangan karier seseorang sering berlangsung dengan lebih mulus apabila da orang lain dalam organisasi yang dengan berbagai cara dan jalur bersedia memberikan nasihat kepadanya dalam usaha meniti karier. Kelima: dukungan para bawahan. Bagi mereka yang sudah mendduduki posisi manajerial tertentu dan mempun yai rencana karier yang ingin diwujud kannya, dukungan para bawahan tersebut dapatberaeka ragam benrtuknya, akan tetapi kesemuanya berkisar pada usaha mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan. Dalam usaha memperoleh dukungan para bawahannya seorang manajer perlu memperhatikan paling sedikit dua hal, yaitu: a. Loyalitas bawahan kepada manajer yang bersangkutan hanya mungkin diperoleh apabila manajer tersebut loyal pula kepada para bawahannya. b. Pengembangan kariernya harus juga berakibat pada pengembangan karier para bawahan tersebut. Keenam: pemanfaatn kesempatan untuk bertumbuh. Telah berulang kali ditekankan bahwa pada akhirnya tang-
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 73 -
IAIS Sambas gung jawab dalam mengembangkan karier terletak pada masing-masing pekerja. Ketujuh: berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. Dalam banyak hal, berhenti atas kemauan dan permintaan sendiri munkin pula merupakan salah satu cara terbaik untuk mewujud kan rencana karier seseorang. (Sondang, 2007: 319). Pengembangan karier dapat dilihat sebagai pertumbuhan kamampuan yang terjadi jauh melampaui apa-apa yang dituntut dalam suatu pekerjaan, hal ini mewakili usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk menangani berbagai jenis penugasan. Pengembangan menguntungkan bagi organisasi maupun individu. Organisasi dapat memudahkan perencanaan karier dengan beberapa cara D.T. hall yang menggolongkan bidangbidang konsentrasi sebagai berikut. Masuk organisasi pekerjaan, kepala atau majikan prosedur dan struktur organisasi, dan kebijakan pegawai. Organisasi yang berusaha keras untuk memepekerjakan para lulusan baru perguruan tinggi, karena mereka percaya (benar menurut kami) bahwa pemasukan tenaga kerja berbakat terus menerus perlu sekali untuk keberhaslian suatu organisasi. Tetapi, secara khas, 50% dari sarjana-sarjana ini meningkatkan pekerjaan mereka selama 5 tahun pertama, dan mereka yang pergi rata-rata sama cakapnya seperti yang tetap tinggal. Sebagian, perpindahan tinggi merupakan akibat dari suatu bentrokan antara apa yang diharapkan oleh para sarjana baru itu dan apa yang diberikan sebenarnya oleh pekerjaan itu. Sarjana yang khas mengharapkan bahwa pekerjaan pertamanya menantang dan berarti. Di (sering kali harapanharapan tidak realitistis ini didorong oleh janji-janji berlebihan oleh para perekrut perusahaan). Orang-orang yang menyadang MBA terutama ingin meng-
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 gunakan keterampilan yang mereka kembangkan di sekolah. Tetapi organisasi mungkin memberikan tugas kepada seorang karyawan baru. (George, 1991: 243). Kebanyakan organisasi mengetahui bahwa para sarjana yang baru pekerjaan memerlukan suatu perkenalan yang lancar ke dalam manajemen, dan sejumlah perusahaan telah mengadakan progam-progam pelatihan khusus. Program-program itu yang panjangnya bisa anatara 6 minggu sampai lebih satu tahun, memeberikan suatu orientasi umum tentang perusahaan dan kebijakan-kebijakannya. Mereka juga memungkinkan manajemen sekarang mengamatai dan menilai para petatar. Sacara khas, para petatar dipindahkan dari satu bagian kebagian lain tiap beberapa minggu atau beberapa bulan seklai. Sering kali pelatihan yang mudah dari dari suasana kampus ke suasana bisnis yang sangat berbeda itu, selanjutnyaprogam-progam itu memberikan kepada mereka sekedar pengalaman dan pengertian yang tidak pernah akan mereka peroleh seandainya mereka tetap tinggal dalam satu bagian saja. Sesungguhnya, seluruh proses itu dimaksudkan untuk memantu si petatar dan perusahaan memilih pekerjaan yang nampaknya paling cocok bagi petatar itu. Tetapi dalam praktek, progamprogam ini mempunyai keterbatasan yang berat. Para petatar tidak pernah dinilai dalam keadaan normal : semua orang tahu bahwa mereka orang-orang khusus dan harus diperlakukan diperlukan sesuai dengan kekhususan itu, “ pengalaman” petatar di tiap bagian sering kali tidak lebih dari pengamatan dangkal. Penugasan-penugasan mereka yang remeh sedikit mempergunakan pelatihan mereka di perguruan tinggi. Kadang-kadang, para manaejr meuda itu disuruh bekerja biasa harus mempunyai suatu pengalaman dalam pro-
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 74 -
IAIS Sambas duksi, sebaliknya, seperti yang telah kita lihat, para serjana muda itu sangat kecewa terhadap jenis pekerjaan “ mickey mouse” seperti ini. Karena masalah-masalah inilah, orang-orang personalia menjadi makin yakin bahwapada permulaan karier seorang eksekutif muda, suatu pekerjaan yang menantang adalah lebbih penting daripada luasnya pengalaman. Perusahaan-perusahaan seperti AT dan T, procter and Gamble, dan ford telah mengadakan percobaan dengan memberikan penugasan yang menantang kepada para calaon manajer para permulaan sekali-masalah-masalah akan menguji kecerdikan mereka, tetapi yang barangkali tidak melebihi kemampuan mereka untuk menyelesaikannya. Secara khas, penugasan seperti itu menyangkut kegiatan operasi dan, setelah kira-kira satu tahun, perlu memimpin sebuah regu. Penugasan ini cukup sulit sebagian petatar akan gagal (kadangkadang satu dari lima berhenti dalam tahap pertama)
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 beberapa perusahaan, para manajer yang bekerja dengan para petatar itu diselelsi dan dilatih secara khusus dan tidak ada manajer yang diperbolehkan menjadi penyelia bagi lebih dari satun petatar. Setelah melampaui tahap permulaan, bagaimana para manajer tingkat bawah dilatih untuk kedudukan yang lebih tinggi? Sejumlah program memberikan pengalaman “terpimpin” yang membantu mempersiapkan manajer yang menanjak dewasa untuk promosi. Pada analisis diatingkat organisasi, tanggung jawab eksekutif untuk menciptakan strategi organisasi yang lebih luas juga harus membuat sebuah sistem untuk membangun orang-orang yang akan memimpin dan mencapai strategi-strategi yang sudah ditentukan. Kebutuhan pengembangan yang spesifik dapat diidentifikasikan oleh perencanaan Sumber Daya Manusia. Saat ini, lebih banyak pekerjaan memiliki karakteristik dari pekerjaan yang bersifat pemahaman (Knowledge Work).
SIMPULAN Sebalinya, penugasan yang menantang lagi manajer yang belum berpeng alaman mungkin sulit untuk dikembangkan. Kebanyakan tergantung pada atasan kepada siapa petatar itu ditugas kan, terutama tergantung pada apakah ia menyadari masalah-masalah yang dihadapi para manajer baru dan apakah ia bersimapati dengan gaya hidup dan cita-cita petatar itu (dan bukan takut akan seseorang calon pesaing). Dalam
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 75 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
DAFTAR PUSTAKA Gary Dessler, Manajemen Personalia, Erlangga, Jakarta, 1997. George Strauss, Leonard Sayles, Manajemen Personalia, PT Karya Unipress, Jakarta,1991. Mohamad Thayib Mahiru, Pengantar Bimbingan Dan Konseling Karier, Bumi Aksara, Jakarta, 1992. Sondang p. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2007. Thomson, Manajemen sumber daya masnusia, Selemba Empat, Jakarta, 2002.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 76 -
JADAL DALAM PANDANGAN AL-QUR’AN
Syarifah Hasanah *
ABSTRAK Berargumentasi ataupun berpendapat dalam Islam merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan. Hanya saja harus dilihat dari cara penyampaiannya dan apa yang disampaikan. Karena apabila memberikan argumen atau pendapat terlalu keras atau terlalu mempertahankan pendapat yang disampaikan walaupun kurang diterima oleh orang lain maka akan menimbulkan hal yang negative atau masalah bagi orang lain. Maka dari itulah disebut dengan kata jadal, jadal yang dimaksud terlalu keras dalam perdebatan berpendapat bahkan menjatuhkan kawan lawan. Oleh karena itu Al -Qur’an juga berbicara dalam hal jadal dengan apa yang dimaksudkan.
KATA KUNCI: Jadal, Al-quran
*
Dosen Fakultas Adab & Ushulludin Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
IAIS Sambas PENDAHULUAN Sebagaimana juga digunakannya majaz, kinayah, tasybih, matsal, dan lain-lain untuk menggunakan berbagai pola kalimat dan variasi susunan redaksi, al-Qur’an juga menggunakan apa yang disebut dengan jadal. Untuk membuktikan kebenarannya dan mematahkan argumen penentangnya. Dalam berdebat dengan para penetapannya, al-Qur’an banyak mengemukakan bukti dan dalil yang kuat dan jelas yang dapat dimengerti oleh kalangan awam secara sempurna. Begitu juga kalangan intelektual, bisa memahaminya melebihi apa yang dipahami orang awam. Disini penulis mencoba untuk mendes kripsikan lebih lanjut apa dan bagaimana jadal itu serta bagaimana alQur’an dalam membangun susunan variasi pola-pola kalimat dalam berjadal. Pengertian Term jadal yang berasal dari bahasa arab, pada asalnya bermakna gulat atau seseorang yang menjatuhkan kawannya pada tanah yang keras. Terkadang juga disebut jidal, dan biasa diartikan dengan debat dengan saling mengalahkan. Selain itu, juga berarti kokoh, seperti jika dikatakan “jadaltu al habla” yang berarti aku kokohkan jalinan tali itu. Dikatakan demikian, karena kedua belah pihak yang berdebat saling mengokohkan pendapatnya masing-masing dan saling menjatuhkan lawannya. Secara terminologi jadal adalah “pola atau cara yang digunakan alQur’an dalam ayat-ayatnya untuk membuktikan kebenarannya dan sekaligus mematahkan pendapat yang menentang nya dengan maksud menyerunya ke jalan yang benar.” Sedangkan kaum teolog mendefinisikan jadwal lebih spesifik lagu walaupun pada dasarnya senada, yaitu “argumentasi yang dikemukakan oleh seorang teolog untuk memperkuat pendapatnya dengan huj-
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 jah yang mematahkan pendapat yang menantangnya sesuai dengan cara yang berlaku dikalangan ahli kalam. Sedang Manna’ Khalil al-Qattan mendefinisikan jadal masih secara umum yang tidak hanya terikat dengan jadal yang terdapat dalam al-Qur’an yakni berdebat dengan cara saling menjatuhkan dan mengalahkan pendapat lawan demi menundukkannya. Sedang menurut Syahrur al-Qur’an penggunaan kata jadala untuk konteks manusia dalam kondisi yang berlawanan bukan bukan berpasangan, dengan mengetahui bahwa hubungan antara hal-hal yang berlawanan adalah berhubungan kontradiktif. “Orang-orang kafir berjadal atau berdialektika dengan cara yang batil, agar dengan demikian itu mereka dapat melenyapkan yang riil (al-haq), dan mereka menganggap ayat-ayat Kami dan peringatan-peringatan terhadap me reka sebagai olok-olokan”. (Q.S.alKahfi: 56) “dan mereka berdialektika dengan (alasan) yang semu (al-Batil) untuk melenyapkan kebenaran (al-haq) dengan semu itu, karena itulah, Aku mengazab mereka. Maka betapa pedihnya azabKu.” (Q.S. al-Ghafir: 5) Disini, lanjut Syahrur, kalau diperhatikan terlihat bagaimana jadal digunakan antara al-bathil dan al-haq. Keduanya adalah perlawanan dalam satu kesatuan yaitu pada pikiran manusia, yang mana diantara makna jadal adalah berbicara dan mengembalikan pembicaraan. Seperti terlihat dalam ayat: “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita (tujadil) yang me ngajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan dia mengadu kepada Allah. Dan Allah mendengar dialog (tahawur) antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S.al-Mujadilah:5) Perempuan yang mengaku kepada Rasulullah mengenai masalah mudza-
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 68 -
IAIS Sambas rah (menyamakan seorang istri dengan ibunya) berada dalam posisi yang berlawanan, hubungannya dengan sang suami. Akan tetapi tidak dalam posisi yang berlawanan dengan Nabi. Disini bagaimana digunakan dua kata yaitu aljadal (dialektika) dan hiwar (dialog) pada ayat yang satu. Manakala seseorang mengarahkan pembicaraab kepada orang lain, baik berupa perintah, larangan ataupun informasi, tanpa peduli posisi orang yang lain tersebut, maka dalam kondisi seperti ini dinamakan khitab, sebagaimana firman-Nya kepada Nuh, “Dan janganlah kamu mengjhitab-Ku mengenai orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.” (Q.S.al-Hud:37) Dan ini yang menjadi titik tolak munculnya konsep al-mahrajan alkhithabi (kampanye) yang dalam orasinya satu pandang diajukan kepada orang-orang, dan setelah itu sebagian orang mendebatnya dan sebagian yang lain mendialogkan. Disini terlihat bahwa al-jadal bukanlah al-hiwar. Artinya dimungkinkan bahwa disini ada dialog antara dua orang yang sama-sama mukmin seputar makna ayat. Akan tetapi oarng yang mengambil posisi yang berlawanan dengan ayat-ayat Allah, maka ini adalah posisi dialektis. Dan karenanya Dia berfirman “tidaklah mereka mereka mendapatkan jalan keluar” dan juga berfirman mengenai mereka “orangorang yang kafir”, dan juga sesungguhnya tidak ada dalam dada mereka melainkan hanya (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya.” (Q.S. alGhafir : 56) Dengan begitu secara umum apa yang disebut jadal adalah debat untuk mengalahkan lawan yang dalam alQur’an ditujukan untuk orang-orang yang menentang atau mengkufurinya sehingga dengan dialektika (jadal) tersebut yang didalamnya disertai
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 bukti-bukti yang logis dapat mematahkan argument lawan dan tak terbantahkan. Cara al-Qur’an dalam ber-jadal Cara yang di tempuh al-Qur’an dalam berdebat sangat simpel, praktis, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, dan didukung oleh buktibukti yang resentatif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Al-Qur’an tidak menggunakan caracara yang rumit dan membingungkan umat. Al-Qur’an cukup menggunakan dalil yang dapat mematahkan argumen lawan dalam keindahan uslub (gaya bahasa) yang tidak memerlukan banyak pentelian dan penyelidikan serta berfikir mendalam. Al-Qur’an dalam berargumentasi menempuh cara yang biasa dilakukan oleh orang Arab secara umum dan tidak menempuh cara yang diterapkan oleh kaum teolog. Hal ini, paling tidak disebabkan karena dua alasan yang pertama, firman Allah yang artinya : “Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi pelajaran dengan terang” (Q.S. Ibrahim (14):4). Kedua, bersandar pada fitrah jiwa, yang percaya kepada apa yang disaksikan dan dirasakan, tanpa perlu menggunakan pemikiran yang mendalam lebih kuat pengaruhnya dan lebih efektif hujjahnya. Ketiga, meninggalkan pembicaraan yang jelas dan menggunakan perkataan yang pelik merupakan kerancuan dan teka-teki yang hanya dimengerti oleh kalangan tertentu. Sedang alQur’an adalah diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat baik yang terpelajar, maupun orang awam, dungu, atau yang terpandang dan seterusnya. Oleb sebab itu, cara yang digunakan alQur’an dalam ber-jadal senantiasa sejalan dengan fitrah manusia yakni cenderung lebih percaya kepada apa yang dilihat dan dirasa sehingga pembicaraannya selalu cocok dengan
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 69 -
IAIS Sambas kondisi mereka dan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat dan generasi ke generasi berikut. Dengan cara berdebat seperti itu maka semua orang akan menerima dan meyakini kebenaran al-Qur’an, bahkan orang kafir pun bila ditanya “siapa tuhan mereka ” niscaya mereka akan menjawab “Allah”. Dan disinilah letak keistimewaan jadal al-Qur’an, seperti ayat : “Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua bukti (kekuasaan dan kebesaran Allah) lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda slang itu terang agar kamu gunakan untuk mencari karunia dari tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungkan ....” (Q.S. al-Isra’: 12) Tanpa berpikir panjang tampak dengan jelas bahwa ayat di atas membeikan argumen yang tegas kepada umat maitusia tentang eksistensi Allah, dan kemahakuasaan-Nya sekaligus dengan mengemukakan bukti yang konkrit berupa pergantian siang dan malam berikut fungsinya, yang merupakan bukti tak terbantah akan keberadaaan Allah. berdebat seperti itu jauh lebih efektif dan lebih tegas dalam menyatakan bahwa Tuhan ada dan maha kuasa dan pada cara atau pola yang dipakai untuk berdebat dalam ilmu kalam misalnya dikatakan: “ini ciptaan dan setiap yang diciptakan pasti ada pencipaanya.” Menurut lbn Taimiyah dalam kitab al-Radd ‘ala al Manthiqiyyin sebagaimana yang dikutip oleh Manna’ alQaththan bahwa cara berargumen seperti mutakallimin hanya menegaskan bahwa Tuhan ada, tidak dapat dijadikan argumen untuk mendukung bahwa keberadaannya. Jadi argumen itu tidak menunjuk secara khusus tentang keberadaan Allah karena argumen itu bersifat kulli (umum). Sebaliknya dalam al-Qur’an yang sekaligus didukung oleh bukti-bukti yang tak
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 terbantah. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan al-Qur’an sendiri yaitu: “kemukakan bukti jika anda benar” (Q.S. al-NamI: 64). Macam-Macam Jadal Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya al-Mu’jizat al-Kubra alQur’an, sebagaimana yang dikutip oleh Nasruddin Baidan, bahwa al-Qur’an menerapkan jadal dalam enam kategori atau bentuk seperti yang tersirat dalam uslub (susunan)nya, Diantaranya: Pertama, Jadal Ta’rif (memperkenalkan) Yaitu Allah berargurnen dengan memperkenalkan diri-Nya atau makhluk-Nya melalui sifat-sifat yang dapat dipahami oleh manusia, jika itu menyangkut tentang eksisiensi-Nya, karena zat Tuhan tak dapat dijangkau oleh manusia, sehingga dengan ta’rif tersebut penentangnya tidak bisa rnengelak seperti dalam ayat: “Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dan yang mau, dan mengeluarkan yang mati dan yang hidup. (Yang memiliki sift-sifat) demikian adalah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Tulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan Dialah yang yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya telah kami jelaskan ayat (kami) kepada kaum yang memahami. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu karni tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhtumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-turnbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 70 -
IAIS Sambas banyak, dan dari mayang koma tangkaitangkai yang menjulai (begitu pula kami tumbuhkan) kebun-kebun anggur, zaitun, dan delima, yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya ketika pohonnya berbuah, dan (perhatikan pula) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi bukit atas (wujud dan kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka berbohong (dengan mengatakan) “Allah mempunyai anak-anak, laki-laki dan perempuan” tanpa (berdasarkan) ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan” (Q.S. al-An’am: 95-100). Ayat diatas merupakan jadal, didalamnya terdapat gambaran yang diperkenalkan (ta’rif) al-Qur’an kepada umat tentang fenomena alam, khususnya mengenai penciptaan tumbuh-tumbuhan, pemanfatan siang dan malam, yang ditutup dengan suatu pernyataan bahwa Allah maha suci dan mempunyai anak, untuk memperkuat suatu argumen, sehingga tak ada alasan untuk menolaknya, karena informasi yang diberikan atau diperkenalkan itu didukung oleh bukti-bukti yang tak terbantah. Kedua, Jadal Al-Ta’jizat (bagian) Yang dimaksud al-Ta’jizat disini adalah bagian-bagian yang disebutkan dalam suatu ungkapan memberikan argumen atas kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat tersebut seperti dalam ayat: “Katakanlah segala bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka sekutukan dengan-Nya? Atau siapakah yang menciptakan langit dan bumi yang menurunkan air untukmu dan langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang (berpemandangan)
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 indah, yang kamu sekali-kali tidak mam pu menumbuhkan pohonnya? Apakah disamping Allah ada Tuhan yang lain? bahkan mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran). Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempal tinggal, dan yang menjadikan sungai-sungai sebagai celah-celahnya, dan yang menjadikan sesuatu yang memisahkan antara dua laut (terdapat pada muara sungai yang selalu tawar ketika bertemu air taut yang tetap asin). Apakah disamping Allah ada Tuhan yang lain?, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, Atau siapakah yang memperkenan kan doa orang yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikit diantara kamu yang mengambil peringatan (pelajaran) atau siapakah yang memimpin didalam kegelapan di daratan dan di lautan dan siapa (pulakah) yang mendatangkan angin sebagai pembawa kegembiraan sebelum datang rahmat-Nya? (hujan). Apakah disamping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah dan apa yang mereka sekutukan dengan-Nya. Atau siapakah yang memulai penciptaan makhluk? Kemudian mengulanginya kembali (setelah hancur)?, dan siapa (pula) yang menganugerahi kamu rez-ki dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan lain? katakanlah, kemukakan bukti, jika kamu memang orang yang benar” (Q.S. al-Naml: 5964). Dalam ayat diatas, tampak dengan jelas masing-rnasing (ta’jizat) ayat dapat berdiri sendiri dengan yang lain dalam menegaskan atau berargumen tentang ketidakbersekutuan Allah. Ketiga, aI-Ta’mim wa aI-Takhsis (Umim dan Khusus) Maksudnya ialah bahwa dalam berargumen mula-mula Allah menyebut
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 71 -
IAIS Sambas sesuatu secara umum (ta‘mim), kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci (takhsis) seperti dalam ayat: “bertanya Fir’aun, ‘maka siapakah Tuhanmu berdua hai Musa?’ Musa menjawab. “Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. kemudian diberi-Nya pentunjuk.” Fir’aun bertanya tagi, “maka bagaimanakah kadaan umat-umat yang silam (generasi pertama)?” Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam kitab (Lawh al-Mahfudz). Tuhanku tidak bingung dan tidak pula lupa, yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan (pula) bagimu di bumi jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai jenis tumbuhan yang berpasang-pasangan. Makanlah dan gembalakanlah binatangbinatang kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi bukti (wujud dan keesaan Allah) bagi yang berakal.” (Q.S. Thaha: 49-54). Awalnya, yakni ketika terjadi dialog diantara nabi Musa dan Fir’aun Tuhan menggambarkannya dalam kalimat yang mengandung makna umum (ta ‘mim) seperti dikatakannya, ‘Tuhan telah memberi bentuk kepada tiap-tiap sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Sedang dalam kalimat berikutnya merupakan bentuk khusus (takhsis) yakni informasi bahwa Allah-lah yang telah menurunkan hujan dari langit, lalu ditumbuhkan-Nya dengan air hujan itu berbagai jenis tumbuhan yang berpasang-pasangan untuk makanan manusia dan hewan mereka. Ini jelas merupakan perkara yang khusus, mengingat kondi si masyarakat Mesir, dimana Fir’aun berdomisili, kebanyakan bertani dan berternak. Sehingga dengan argument ini benar-benar tak terbantahkan.
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 Keempat, Jadal al-Illat wa al-Ma ‘lul (sebab-akibat) Yaitu argumen yang digunakan alQur’an dengan mengemukakan berbagai kasus yang membentuk bagianbagian, kemudian tampak satu bagian merupakan akibat (illat) dan bagian yang lain (ma’lul). Kekuatan argumen (istidlal) ini teletak pada sejauh mana kuatnya pertalian antara sebab-akibat tersebut. Seperti terlihat pada ayat: “Dan perangilah dijalan Allah orang-orang yang memerangi kamu (tetapi) kamu jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai, dan usirlah mereka dan tempat mereka mengusir kamu dulunya (mekkah), dan fitnah (menimbulkan kekacauan, penganiayaan, dan sebagainya) lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan jangan kamu memerangi mereka di masjid haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu) maka bunuhlah mereka. Begitulah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berenti memusuhimu maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama (ditegakkan) karena Allah semata. Jika mereka berhenti memusuhimu maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang zalim.” (Q.S. al-Baqarah. 190-193). Ayat diatas menyatakan bahwa perang sebagai akibat (ma‘lul) dan orang yang terlebih dahulu memerangi atau menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Dengan kata lain diperbolehkannya perang hanya jika untuk langkah preventif (illat). Kelima, Jadal Al-muqabalat (mempertentangkan) Yang dimaksud di sini adalah alQur’an berjadal dengan mempertenta-
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 72 -
IAIS Sambas ngkan dua hal yang salah satu diantaranya mempunyai efek lebih besar wujudnya dibanding yang lain seperti mempertentangkan antara Allah dan berhala-berhala yang disembah kaum musyrik yang tidak dapat berbuat apa-apa, sehinga beñar-benar tidak dapat dibantah oleh penentangnya atau yang mengkufurinya. Seperti ayat: “Apakah Allah pencipta (segala sesuatu) sama dengan (berhala-berhala) yang tidak dapat menciptakan (apaapa)? Mengapa kalian tidak (mau) mengambil pelajaran?.” (Q.S. al-Nahl: 17) Keenam, Jadal Tamtsil (perumpamaan) Perumpamaan dan suatu argumen amat penting, terutanma menyangkut hal-hal yang bersifat absrak yang sulit dibayangkan, sehingga akan menjdi jelas dan seakan-akan dapat diraba dan disentuh. Seperti: “Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang lewat pada suatu negeri yang bangunannya sudah runtuh. Lantas dia berkata: “bagaimana Allah rnenghidupkan (membangun) kembali negeri yang telah roboh (hancur seperti) ini?”. Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun lamanya, kemudian dihidupkan kembali. Allah bertanya kepadanya: “berapa lama kamu tinggal disini?”. Ia menjawab: “sehari atau kurang sehari.” Tidak, kata Allah. “Kamu telah tinggal disini selama seratus tahun. (kalau kamu tak percaya) lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihat pula keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang). Kami akan menjadikan kamu sebagai bukti (kekuasaan) kami bagi manusia. (untuk itu) perhatikanlah tulang-belulang (keledai itu, niscaya kamu akan tahu) bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami balut dia dengan daging. Maka tatkala nyata baginya (bagaimana Allah
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 menghidupkan keledainya seperti semula) dia berucap, saya yakin sepenuh nya bahwa Allah sungguh maha kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. al- Baqarah: 259). Perumpamaan dalam ayat ini sangat tepat jika digunakan untuk menggambarkan adanya kebangkitan di akhirat. Yang mana kisah ini merupakan kisah yang sangat populer khususnya dikalangan Yahudi. Sehingga mereka tidak bisa menolaknya kecuali jika tertutupi kekufuran. Apabila diperhatikan keenam bentuk jadal yang dituangkan dalam alQur’an, terlihat bahwa dalam berargumen al-Qur’an senantiasa mengemukakan bukti. Disinilah letak kekuatan hujahnya. Sedang Manna’ Khalil al-Qattan membagi jadal kedalam beberapa bagian: 1. Menyebut ayat kauniyah yang desertai dengan perintah untuk berfikir dan merenungkannya untuk dijadikan dali) bagi penetapan dasar akidah seperti ayat: “Wahai manusia, sembahlah Tuhan mu yang telah nenciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dan langit, lalu Dia menghasilkan dari hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Q.S.al-Baqanah: 22). 2. Membantah pendapat para penentang dan lawan, sertamematahkan argumentasi mereka. Perdebatan semacam ini mernpunyai beberapa bentuk: a. Menghubungkan lawan bicara dengan menghubungkan pertanyaan tentang hal-ha yang telah diakui dan diterima baik oleh akal, agar ia
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 73 -
IAIS Sambas menakui apa yang tadinya diingkari, se-perti dalil yang digunakan un-tuk menetapkan adanya khalik. Misalnya: “Apakah meraka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka lakukan). Ataukah di sisi mereka ada perberadaharaan Tuhanmu ataukah mereka yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyal tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan diantara mereka mendatangkan suatu keterangan yarg nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah? Maha suci Allah dan apa yang mereka sekutukan.” (Q.S. al-Tur: 35-43). b. Mengambil dalil dengan mabda’ (asal mula kejadian) untuk menetapkan (ma‘ad hari kebangkitan) misalnya: “maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.” (Q.S. al-Qaf: 15). c. Membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan ke kebenaran (kebalikannya) misalnya: “Katakanlah: siapakah yang menurunkan kitab (taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab lembaranlembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahui(nya)? Katakanlah: Allah-lah (yang menurukannya), kemudian (sesudah kamu menyampaikan alQur’an kepada mereka), biarkanlah mereka bermain-main dengan kesesatan mereka.” (Q.S. al-An’am: 91). Ayat ini merupakan bantahan terhadap pendirian orang yahudi, sebagaimana Allah dalam firman-Nya. “dan mereka tidak mnghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya di kala mereka mengatakan: Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Q.S. al-An’am: 91). d. Menghimpun dan merinci (al-sabr wa al-taqsim), yakni menghimpun beberapa sifat dan menerangkan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah ‘illah hukum, seperti firman-Nya “Delapan binatang yang berpasangpasangan dari domba dan sepasang dari kambing, katakanlah: apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah:apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan diwaktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa penetahuan? Seungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orangorang yang zalim.”(Q.S. al-An’am: 143-144). e. Membungkam lawan dan mematahkan hujjahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan sesuatu berpen
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 74 -
IAIS Sambas dapat yang tidak diakui oleh siapapun Misalnya: “Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadijkan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka berbohong (dengan mengatakan): bahwasanya Allah rnempunyai anak laki-laki dan perempuan, tanpa bedasar ilmu pengetahuan, maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Di pencipta langit dan bumi. Bagairnana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai ism? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. alAn’am: 100-101). Terkadang dalam al-Qur’an juga menggunakan metode induksi yang biasa digunakan oleh mutakallimin seperti pada ayat : “sekiranya ada di langit bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentunya keduanya itu telah hancur binasa” (Q.S. AL-Anbiya’: 22). Dari sisi ini, maka setiap orang yang mempunyai pengetahuan lebih banyak, tentu akan lebih banyak pula pengetahuan atau pemahamannya tentang ilmu al-Qur’an, itulah sebabnya mengapa apabila Allah menyebutkan hujjah atas rububiyah (ketuhanan) dan wahdaniyah (keesaan)-Nya selalu dihubungkan, kadang-kadang dengan mereka yang berakal mereka yang mendengar, dengan mereka yang berpikir, dan kadang yang mau menerima pelajaran. Hal ini untuk mengingatkan setiap potensi-potensi tersebut dapat digunakan untuk memahami hakikat hujjah-Nya itu. Sedangkan menurut Syahrur alQur’an telah membagi dialektika berlawanan yang dianggap sebagai feno mena untuk menggambarkan kontradiksi internal pada hubungan sosial, ekonomi, politik dan pemikiran manusia, menjadi dua bagian yaitu: Pertama, dialektika yang saling membenahi dan tidak saling bermusuhan, yang artinya disana terdapat
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 posisi-posisi dialektis antara dua kelom pok manusia yang diistilahkan “al-jadal billati hiya ahsan”. Bisa dipastikan disana terdapat dialektika yang berlawanan yakni hubungan antara kaum muslimin dengan ahli kitab. Hubungan ideologis adalah hubungan yang saling membenahi (“melainkan dengan cara yang terbaik”). Artinya memang ada posisi dialektis tetapi tidak bermusuhan. Namun jika terkait dengan keadilan dan kezaliman. maka dimungkinkan sebaliknya dan karenanya Allah berpir man: “kecuali orang-orang yang zalim. Disini al-kitab menjelaskan posisi yang jelas bagi islam dan ahli kitab yang terkait dengan masalah ideogis, serta posisi yang dialektis-yang saling bermusuhan yang masih ada berhubungan dengan masalah sosial, ekonomi dan politik. Kedua, dialektika yang saling bermusuhan yang termasuk alarm dialektika yang kontradiktif dalam substansinya, baik pada hubungan sosial ataupun politik seperti “dan tatkala put ra Maryam (lsa) dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaum (Quraisy) bersorak karenanya. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau Tuhan dia (Isa)? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan hanya dialektika, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bermusuhan.” (Q.S. al-Zukhruf: 57-58) Dia berfirman, “aksara syai‘in jadala (yang paling banyak berdialektika. (Q.S. al-Kahti: 54) Penggunaan kata aksar (yang paling banyak) adalah untuk menunjukkan kuantitas lebih dalam proses dialektik. Artinya bahwa dialektik yang terdapat pada segala sesuatu juga ada di dalam diri manusia, akan tetapi dialektika yang terdapat pada manusia tidak ada pada segala sesuatu, yaitu dialektika pikiran. Kalau seandainya dialektika yang terdapat pada manusia adalah dialektika yang
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 75 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
juga terdapat pada segala sesuatu, hanya saja ia lebih nyata pada manusia, maka kalimatnya akan berbunyi, “Wa kana at-insanu akbara syai‘in jadala” (dan manusia adalah yang paling besar dialektikanya). Dengan demikian Jadal yang ada dalam al-Qur’an disamping untuk untuk manusia tetapi juga untuk entitas lain, walau dalam hal ini Syabrur tidak memberi contoh ayat yang terjadi jadal untuuk yang lain tersebut.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 76 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
DAFTAR PUSTAKA Ai-Zarkasyi, al-Burhan Fi ‘Ulum al-Qur’a, Tahqiq, Muhammad Abu Fadhl Ibrahim, Mesir : Isa al-Bab al-Halabi, tt. Al-Qattan, Manna’ Khalil, Mabahis Fi Ulum al-Qur’an, Cairo : Mansyurat al“asyr al-Hadist,tt. Al-Suyuti, Jalaluddin, al-Ithqan Fi Ulum al-Qur’an, Bairut : Dar al-Fikr, 1951. Ash shiddieqy, M. Hasbi, Ilmu-ilmu al-Qur’an Media-media Pokok Dalam Menafsirkan al-Qur’an, Jakarta : Bulan Bintang, 2003. Baidan, Nasrudin, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005. Syahrur, Muhammad, Dialektika Kosmos dan Manusia dasar -dasar epistemologi Qur’aini, terj. M. Firdaus, Bandung : Nuansa, 2004.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 77 -
EKSEKUSI JAMINAN SENGKETA BISNIS SYARIAH Tehedi *
ABSTRAK Eksekusi barang jaminan harus melalui prosedur-prosedur eksekusi, sehi-ngga pelaksanaanya mempunyai kekuatan hukum dalam mengeksekusi. Eksekusi barang jaminan terhadap putu san peradilan dalam putusan peradilan dalam pelaksanaannya tidak dengan mudah langsung dapat dieksekusi begitu saja, terkadang pihak yang kalah (baik debitur atau kreditur) tidak bersedia untuk dieksekusi, mereka tidak terima terhadap putusan yang telah ditetapkan hakim. Sehingga mereka tetap memper tahankan barang tanggungan atau jaminan. Dari itu diperlukan ketegasan hakim (ketua pengadilan untuk memberikan surat eksekusi) atau jurusita maupun penagak hukum (kepolisian) untuk membantu pelaksanaan eksekutor barang yang telah dijadikan jaminan tersebut.
KATA KUNCI: Eksekusi, Sengketa, Bisnis, Syariah
*
Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
IAIS Sambas PENDAHULUAN Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi dan secara nonlitigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Sedangkan penyelesaian secara nonlitigasi adalah penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan melalui arbitrase termasuk arbitrase syariah. (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 39-41). Penyelesaian sengketa bisnis syariah baik secara litigasi maupun nonlitigasi tidak jarang berujung pada eksekusi barang jaminan, karena ketika pihak nasabah pembiayaan atau debitur tidak dapat memenuhi suatu kewajiban membayar, dan pihak bank pemberi pembiayaan atau kreditur sudah melakukan berbagai macam upaya atau cara restrukturisasi pembiayaan serta negosiasi pada pihak nasabah pembiayaan untuk memenuhi prestasinya, maka eksekusi barang jaminan merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. (PBI Nomor 13/9/PBI/2011). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terkait tentang adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama yang tertuang dalam Pasal 49 huruf (i), yaitu berupa kewenangan menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah,meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat beharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. (UU. No. 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf i). Perubahan strategis atas kompetensi Peradilan Agama ini merupakan suatu tanggung jawab Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 syariah sampai pada kewenangan meng eksekusi atas putusan hakim maupun permohonan eksekusi sita jaminan atas akta jaminan hutang. Kewenangan ini juga di perkuat dengan adanya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tantang Perbangkan Syariah Pasal 55 yang memberikan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Maka dari itu ketua Pengadilan Agama, hakim maupun juru sita mau tidak mau harus mengetahui prosedur atau mekanisme eksekusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Eksekusi barang jaminan dapat dilakukan dengan dua cara atau metode yaitu eksekusi jaminan melalui penjualan barang jaminan oleh pemegang hak jaminan dan eksekusi jaminan melalui putusan hakim badan peradilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Eksekusi barang jaminan harus me lalui prosedur-prosedur eksekusi, sehingga pelaksanaanya mempunyai kekuatan hukum dalam mengeksekusi. Eksekusi barang jaminan terhadap putu san peradilan dalam putusan peradilan dalam pelaksanaannya tidak dengan mudah langsung dapat dieksekusi begitu saja, terkadang pihak yang kalah (baik debitur atau kreditur) tidak bersedia untuk dieksekusi, mereka tidak terima terhadap putusan yang telah ditetapkan hakim. Sehingga mereka tetap memper tahankan barang tanggungan atau jaminan. Dari itu diperlukan ketegasan hakim (ketua pengadilan untuk memberikan surat eksekusi) atau jurusita maupun penagak hukum (kepolisian) untuk membantu pelaksanaan eksekutor barang yang telah dijadikan jaminan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pemakalah akan membahas masalah Eksekusi Jaminan Sengketa Bisnis Syariah. Eksekusi yang meliputi
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 68 -
IAIS Sambas jaminan berupa penyitaan dan penjualan oleh pemegang hak jaminan dan eksekusi jaminan melalui putusan hakim badan peradilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. B. Pembahasan 1. Pengertian Eksekusi Eksekusi dalam kamus istilah hukum dapat diartikan pelaksanaan putusan pengadilan; pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan pengadilan, atau dapat juga diartikan penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berhutang. Pengertian yang sama juga terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim atau penyitaan dan penjualan harta orang karena berhutang. (Putri Susanti, 1983: 16). Subekti dan Retno Wulan, 1977: 128), dan Sutantio (1979: 111). Mengalihkan istilah eksekusi (executie) ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah ”pelaksanaan” untuk mengeksekusi sesuai dengan apa yang telah diperjan jikan maupun pelaksanaan dari putusan pengadilan. Pembakuan istilah “pe laksanaan”putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR, pengertian eksekusi sama dengan tin-dakan ”menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnissen). Selanjutnya tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pi hak yang kalah dalam suatu putusan pengadilan dinamakan eksekusi. (A. Mukti Arto, 2000:314). Oleh karena itu, eksekusi dalam suatu sistem peradilan adalah tidak lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara dan pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai hukum tetap. Eksekusi merupa-
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 kan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara di pengadilan. Berdasarkan dari beberapa pendapat tentang pengertian eksekusi maka dapat disimpulkan menjadi dua bentuk eksekusi yaitu pertama eksekusi merupakan pelaksanaan hukuman terhadap putusan hakim di pengadilan, bentuk yang kedua eksekusi merupakan penyitaan dan penjualan oleh pemegang hak jaminan karena orang yang berhutang tidak memenuhi prestasi atau cidera janji. Istilah makna yang pertama menyangkut eksekusi dalam suatu putusan hakim di lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun tidak, sementara istilah yang kedua eksekusi di luar atau tidak melibatkan putusan hakim di lembaga peradilan namun pemegang jaminan mempunyai hak untuk mengeksekusi atau melelang jaminan yang dibenarkan atau diataur dalam peraturan undangundang. 2. Eksekusi Jaminan oleh Pemegang Hak Jaminan Eksekusi jaminan oleh pemegang hak jaminan di lembaga keuangan syariah dapat didasarkan atas beberapa macam bentuk akta tertentu yang menu rut undang-undang “disamakan”nilainya dengan putusan yang memperleh kekuatan hukum tetap antara lain terdiri dari: hak tanggungan, jaminan fidusia, grosse akta pengakuan hutang, grosse akta hipotik dan crediet verband. (Sofyan Zefri, 2009: 17). Namun menurut Abdul Hadi, untuk grosse akta hipotik dan crediet verband, kemudian sesuai dengan kebutuhan kegiatan perkreditan dan perkembangan tata ekonomi Indonesia, diganti dengan hak tanggungan berdasarkan konsideren huruf c, Pasal 24 Ayat 1 dan Ayat 3 serta Pasal 29 Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. (Abdul Hadi, 2).
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 69 -
IAIS Sambas Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akan diuraikan secara singkat mengenai beberapa macam bentuk akta yang menurut undang-undang “disamakan”nilainya dengan putusan pengadilan yang memperleh kekuatan hukum tetap. Sebagai berikut: a. Hak Tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Menurut Pasal 1 Ayat 1 hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu. Jaminan pelunasan utang menggunakan hak tanggungan memberikan suatu keistimewaan pada penerima hak tanggungan atau kreditur (sebutan untuk pemberi hutang atau pembiayaan) sebagai kreditur preferen. Kreditur preferen adalah kreditur yang diistimewakan atau didahulukan dari kreditur lainnya atas pelunasan utang debitur apabila terjadi gagal tagih. Pemegang hak tanggungan yang juga merupakan kreditur separatis mempunyai kedudukan yang dipisahkan dari kreditur-kreditur lainnya dalam hal terjadinya suatu keadaan pailit yang dialami oleh debitur (pemberi hak tanggungan) perorangan atau badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. Sertifikat hak tanggungan mempun yai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (Pasal 14 Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996). Obyek hak tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk perlunasan piutang pemegang hak tanggungan. Apabila terhadap objek lelang
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 yang terjual tersebut terdapat pihakpihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi lelang dan pengosongan terhadap objek jaminan tersebut. Eksekusi hak tanggugan ada dua macam. Pertama eksekusi lelang untuk pembayaran sejumlah uang, dan kedua eksekusi riil untuk pengosongan tanah dan bangunan yang ada di atasnya. b. Jaminan Fidusia Fidusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Maksud dari pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa ben da yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Perjanjian fidusia ini merupakan perjanjian pembiayaan untuk di lembaga keuangan syariah dan hutang piutang kreditor kepada debitor di lembaga atau perusahaan konvensional yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia dengan berka limatkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila pemberi fidusia melakukan pelanggaran perjan-
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 70 -
IAIS Sambas jian fidusia kepada penerima fidusia (parate eksekusi), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. UndangUndang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban unuk memenuhi prestasi. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tantang Jaminan Fidusia). Apabila tidak memenuhi prestasi maka dikatakan cidera janji dan pemegang sertifikat jaminan fidusia berhak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut bisa dengan penjualan benda dibawah tangan yang dilakukan dengan kesepakatan para pihak maupun penjulan dengan pelelangan umum. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut: 1 )Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan benda yangrnenjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 2)Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pibak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwewenang. Sebagaimana dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”. c. Grosse Akta Pengakuan Hutang Secara umum grosse akta pengakuan hutang diatur pada Pasal 224 HIR, merupakan salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik khusus bila dibandingkan dengan akta otentik lainnya. Adapun pengertian dari grosse akta sendiri adalah suatu salinan atau kutipan (secara pengecualian) dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di atas judul akta) memuat kalimat berikut ini: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dibawahnya dicantumkan kalimat berikut ini: Diberikan sebagai Grosse pertama dengan menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya, grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya. Sebagaimana Pasal Pasal 224 HIR berbunyi: Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di hidonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim, jika tidak dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 71 -
IAIS Sambas menurut cara yang dinyatakan pada pasal-pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan pasal 195 ayat (2) dan seterusnya. Kaitannya dengan perjanjian pembiayaan maupun kredit bahwa dalam praktek pemberian pembiayaan maupun kredit grosse akta tersebut merupakan alat bukti adanya utang, adapun alasan dibuatnya grosse akta pengakuan hutang adalah sebagai berikut: 1) Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur; 2) Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RGB memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial; 3) Mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur. Terhadapkekuatan eksekutorial ter sebut, dalam kenyataannya tidaklah mudah bahkan bisa jadi tidak dapat dilaksanakan, mengingat untuk melakukan suatu eksekusi jaminan terkadang debitur mengajukan bantahan melalui
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 pengadilan agar membatalkan eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan hutang yang sudah dibuat tersebut. Jika tidak dengan jalan damai dan tidak terdapat kata kesepakatan para pihak, maka surat akta grosse tersebut dijalankan dengan perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri. 3. Eksekusi Berdasarkan Putusan Hakim di Badan Peradilan Eksekusi jaminan melalui badan peradilan pada prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan putusannya, yaitu putusan pengadilan termasuk putusan peradilan di arbitrase yang bersifat kondemnatoir. (Sofyan Zefri, 2009: 1). Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghu-kum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir amar putusan harus meng andung kalimat "menghukum tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, dan mengosongkan). Karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, di dalamnya mengandung hubungan hukum yang tetap dan pasti (fixed and certain), antara pihak yang berperkara. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan arbitrase atau BASYARNAS yang telah didaftar kan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, putusan terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat kondemnatoir, dalam amar atau diktum putusan tersebut
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 72 -
IAIS Sambas terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut: a. Menghukum atau memerintahkan ”menyerahkan” suatu barang. (Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg) b. Menghukum atau memerintahkan ”pengosongan” sebidang tanah atau rumah. (Pasal 1033 Rv) c. Menghukum atau memerintahkan ”melakukan” suatu perbuatan tertentu. (Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg) Menghukum atau memerintahkan ”penghentian” suatu perbuatan atau keadaan. (Pasal 225 HIR, Pasal 259 R.Bg) Menghukum atau memerintahkan melakukan ”pembayaran” sejumlah uang. (Pasal 196 HIR, Pasal 208 R.Bg) Dalam praktek peradilan umum apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak, kecuali. (Wildan Suyuti, 2005: 64). a. Terhadap putusan uit voerbaar bij voorraad atau putusan serta-merta meskipun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, khususnya eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan (objek) dari perjanjian yang dipersengketakan oleh para pihak dalam suatu perkara. b. Putusan propisionil baik dalam sengketa perceraian maupun dalam sengketa pedata lainnya apabila ada dugaan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat, maka demi untuk kepentingan salah satu pihak (penggugat) hakim yang menangani sengketa tersebut dapat
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 menjatuhkan propisionil sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara. Agar untuk sementara waktu sambil menunggu keputu san akhir eksekusi dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak dan atau adanya dugaan bahwa barang-barang yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat. Sementara dalam putusan arbitrase dalam hal ini putusan arbitrase syariah nasional, terhadap permohonan eksekusi, maka Ketua Pengadilan memeriksa apakah putusan arbitrase telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: (Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 4, 5, 62). a. Para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase (BASYARNAS). b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perda-gangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang berseng keta. d. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Lebih lanjut apabila pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan pengadilan tidak mau menyerahkan barang jaminan yang menjadi objek sengketa dengan sukarela, maka ketua pengadilan dapat melaksanakan putusan dengan cara paksa yang dibantu oleh aparat toritorial setempat. Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 73 -
IAIS Sambas a. Putusan deklaratif, adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, putusan yang menolak gugatan. b. Putusan konstitutif, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan. c. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir amar putusan hams mengandung kalimat "menghukum tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, dan mengosongkan). Seperti telah dijelaskan, salah satu asas eksekusi adalah hanya dapat dijalankan terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat kondemnatoir, yakni dalam amar putusan terdapat pernyataan ”penghukuman” terhadap tergugat untuk melakukan salah satu perbuatan yaitu: a. Menyerahkan sesuatu barang atau eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah, yang disebut dengan eksekusi riil c. Melakukan suatu perbuatan tertentu atau menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. d. Membayar sejumlah uang. (Pasal 196 HIR) Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum berdasarkan amar putusan pengadilan yang bersifat kondem-
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 natoir, seperti tersebut di atas, maka jenis eksekusi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu: (Sudikno, 1998: 181). a. Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan. Selain dua jenis eksekusi tersebut, masih ada satu lagi jenis eksekusi, yaitu eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, yang menyatakan yang intinya Jika seseorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, dan ternyata ia tidak melakukannya, maka pihak yang dimenangkan, memiliki wewenang untuk meminta pertolongan pada ketua Pengadilan agar kepentingannya didapatkan. b. Eksekusi Riil Eksekusi riil yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Misalnya meyerahkan barang, pengkosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang. Sumber hubungan hukum yang disengketakan dalam eksekusi riil, hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan. Proses beracara pada eksekusi riil, ketua Pengadilan Negeri cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi atas permintaan pihak yang dimenangkan. Dengan penetapan itu, panitera atau jurusita pergi ke lapangan melaksanakan penyerahan atau pembongkaran secara nyata. Dengan penyerahan atau pembongkaran, eksekusi sudah sempurna dan dianggap selesai.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 74 -
IAIS Sambas c. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang. Yaitu eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg). ini kebalikannya dari eksekusi riil dimana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang. Sumber hubungan hukum yang disengketakan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang sangat terbatas sekali, yaitu semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang piutang dan ganti rugi didasarkan cidera janji/ wanprestasi, dan hanya dapat diperluas berdasarkan pasal 225 H.I.R, dengan membayar nilai sejumlah uang apabila tergugat enggan menjalankan perbuatan yang dihukumkan dalam batasan jangka waktu tertentu. Pembahasan eksekusi tidak terlepas dari masalah proses penahapannya, dengan segala macam tata cara dan syarat-syarat yang terkait pada setiap tahap proses yang bersangkutan. Secara ringkas dapat diuraikan tahapan proses eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan sebagai berikut: (Zefri Sofyan 2009). a. Peringatan (anmaning) Peringatan atau teguran merupakan tahap awal proses eksekusi. Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formil pada segala bentuk ek sekusi, baik pada eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang. Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat atau debitor tidak mau menaati pelunasan pembayaran jumlah uang yang dihukum kan kepadanya secara sukarela, terbuka hak penggugat (pihak yang menang) untuk mengajukan permohnan eksekusi
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 kepada ketua pengadilan yang bersangkutan. Adanya pengajuan permohonan eksekusi, merupakan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan untuk melakukan tindakan peringatan dalam persidangan insidentil: 1) Dengan jalan memanggil pihak tergugat untuk hadir pada tanggal yang ditentukan guna diperingatkan agar menjalankan pelunasan pembayaran yang dihukumkan kepadanya. 2) Pada persidangan peringatan, ketua pengadilan memberi batas waktu pemenuhan putusan, yang disebut masa peringatan, dan masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 196 HIR. Apabila pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, atau setelah masa peringatan dilampaui tetap tidak mau memenuhi pembayaran yang dihukumkan kepadanya, sejak saat itu ketua pengadilan mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk melaku kan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam pasal 197 HIR. b. Sita eksekusi (executoriale beslag) Sita eksekusi atau executoriale beslag merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pem bayaran sejumlah uang. Sita eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Si ta eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayar kan kepada pihak penggugat. Cara untuk melunasi pembayaran sejumlah uang tersebut, dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita. Kemudian, sita eksekusi itu dilakukan berdasarkan surat perintah yang menyusul peringatan, baru me
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 75 -
IAIS Sambas rupakan penahapan proses sita eksekusi atas harta kekayaan tergugat. Penahapan proses sita eksekusi harus lagi disusul dengan penahapan proses surat perintah penjualan lelang, dan disusul pen jualan lelang oleh kantor lelang. Mekanisne sita eksekusi meliputi: 1) Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan 2) Dilaksanakan panitera atau jurusita 3) Pelaksanaan dibantu dua orang saksi 4) Sita eksekusi dilakukan di tempat 5) Pembuatan berita acara sita eksekusi. c. Biaya eksekusi Memeriksa dan mengadili perkara sampai dengan putusan dieksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Untuk apa putusan kalau tidak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Sedangkan untuk pemenuhan amar putusan apabila tergugat tidak mau melaksanakannya secara sukarela, diperlukan biaya eksekusi. Oleh karena itu, biaya eksekusi merupakan rentetan lanjutan dari biaya pemeriksaan persidangan. Tidak mungkin memisahkannya dan menganggap biaya eksekusi berada di luar perkara. Semua biaya eksekusi tanpa kecuali merupakan biaya yang harus dijumlahkan perhitungannya dengan biaya yang dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara di semua tingkat persidangan hingga pada tahap eksekusi, apabila dibutuhkan sita eksekusi. Kalau amar menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara, kepada pihak tergugat (tereksekusi) pula dibebankan biaya eksekusi. Kalau biaya perkara menurut amar putusan dibebankan kepada pihak tergugat dan dan penggugat, biaya eksekusi pun dibebankan kepada kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prin sip, bahwa biaya perkara dengan biaya eksekusi adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dalam satu perkara, yang menegaskan ke dalam biaya perkara termasuk biaya eksekusi.
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 Menurut Sarwono ada beberapa pro sedur atau tata cara pelaksanaan ekseku si terhadap barang-barang jaminan, sebagai berikut: ( Sarwono, 336-337). a. Mengajukan surat permohonan eksekusi Untuk dapat segera dilaksanakan ek sekusi terhadap barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara diper sidangkan pengadilan harus mengajukan surat permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan dengan membayar biaya-biaya eksekusi yang ditentukan oleh pengadilan. b. Aanmaning (teguran/peringatan) Surat teguran/peringatan ini diberikan oleh pengadilan negeri kepada debitur yang telah wanprestasi dengan cara memanggil pihak yang dikalahkan utuk diberikan nasihat agar mematuhi keputusan pengadilan secara sukarela dengan cara memenuhi prestasinya pada paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah adanya peringatan dari pihak pengadilan (Pasal 196 HIR). Di samping itu, pihak debitur yang dikalahkan dalam suatu persidangan juga diberitahukan tentang akibat-akibatnya apabila tidak mematuhi putusan hakim pengadilan dengan cara sukarela, maka akan dilak sanakan dengan cara paksa. c. Tidak mengindahkan Aanmaning d. Keputusan belum In Kracht Van Gewijsde Dalam praktik apabila keputusan pe ngadilan belum In Kracht Van Gewijsde sita eksekusi jaminan belum dapat dilaksanakan dan pelaksanaan eksekusinya menunggu sampai keputusannya In Kracht Van Gewijsde (Pasal 129 Ayat 4 HIR jo. Pasal 153 Ayat 5 RBg jo. Pasal 346 Rv), kecuali terhadap keputusan “uit voerbaar bij voorraad” walaupun ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 76 -
IAIS Sambas menunggu keputusan pengadilan tingkat pertama In Kracht Van Gewijsde. e. In Kracht Van Gewijsde Setelah 8 (delapan) lewat terhitung sejak adanya peneguran pihak yang dikalahkan tidak juga memenuhi prestasinya, maka ketua pengadilan yang k arena jabatannya dapat memberikan surat printah kepada panitera pengganti atau juru sita pengganti untuk mengadakan eksekusi terhadap barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dengan cara paksa yang dibantu oleh aparat teritorial setempat. Eksekusi jaminan terhadap barangbarang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilaksanakan oleh pengadilan setelah keputusan pengadilan tingkat pertama, baik diupayakan hukum lain atau tidak diupayakan hukum lain telah In Kracht Van Gewijsde. Jadi, sebelum keputusan In Kracht Van Gewijsde eksekusi terhadap barang-barang jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak belum dapat dilaksanakan. Simpulan Eksekusi jaminan merupakan suatu proses pelaksanaan penyitaan suatu objek atau barang jaminan yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu berupa eksekusi langsung yang dilakukan oleh pemegang hak jaminan tanpa melaui proses persidangan di pengadilan maupun eksekusi setelah keluar putusan hakim di pengadilan. Eksekusi langsung oleh pemegang hak jaminan harus berupa akta perjanjian yang meliputi akta hak tanggungan, jaminan fidusia dan grosse akta pengakuan hutang. Apabila eksekusi langsung salah satu pihak melakukan perlawanan, maka pemegang hak jaminan dapat memohon bantuan pengadilan untuk memberikan surat peringatan dan mengeksekusi
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 barang jaminan dengan dibantu oleh penegak hukum atau pihak keamanan. Sementara eksekusi atas putusan hakim di pengadilan Eksekusi terhadap putusan pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan putusannya, yaitu putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir, putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Sebab putusan telah berkekuatan hukum tetap, didalamnya mengandung hubungan hukum yang tetap dan pasti (fixed and certain), antara pihak yang berperkara. Kecuali ada dugaan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat, maka demi untuk kepentingan salah satu pihak (penggugat) hakim yang menangani sengketa tersebut dapat menjatuhkan propisionil sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 77 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
DAFTAR PUSTAKA Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010). Abdullah Jayadi, Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Mitra Pustaaka, 20011. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). Putri Susanti, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Pustaka Acuan, 1983) Retno Wulan Susanti Susantie dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik (Bandung : Alumni, 1979). Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Sinar Grafika: Jakarta, Cet. 3, 2012. Sofyan Zefri, Prosedur Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan (H.T) Dalam Sengketa Bisnis Syariah, 2009. Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta : BPHN, 1977). Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta : Liberty, 1998. Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Wildan Suyuthi, Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama (PUSDIKLAT pegawai Mahkamah Agung RI, 2005). Zefri, Sofyan, Sengketa Perbankan Syariah (Studi Kasus Sengketa Pembiayaan usyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga). Tesis Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tantang Perbangkan Syariah. PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. HIR (Herziene Inlandsch Reglement) untuk wilayah jawa dan Madura. RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) untuk wilayah luar jawa dan Madura. BW (Burgerlijk Wetboek) / KUHPerdata.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 78 -
MENYELAMI PERISTIWA ISRA’ MI’RAJ NABI MUHAMMAD SAW Etriadi
*
ABSTRAK Isra Mi’raj adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Muhammad dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam . Isra’ mi’raj bukanlah kisah perjalanan antariksa. Aspek astronomis sama sekali tidak ada dalam kajian Isra’ mi’raj. Namun, Isra’ mi’raj mengusik keingintahuan akal manusia untuk mencari penjelasan ilmu. Aspek aqidah dan ibadah berintegrasi dengan aspek ilmiah dalam membahas Isra’ mi’raj. Inspirasi saintifik Isra’ Mi’raj mendorong kita untuk berfikir mengintegrasikan sains dalam aqidah dan ibadah. Memahami peristiwa isra’ mi’raj harus disikapi secara serius agar tidak terjebak pada kesalahan yang berakibat fatal karena hal ini menyangkut tentang keyakinan s eseorang terhadap apa yang diyakininya selama hidup didunia. Pemahaman yang keliru tentang isra’ mi’raj akan berakibat pada cara kita bertauhid kepada Tuhan.
KATA KUNCI: Isra’ Mi’raj, Aqidah dan Ibadah
*
Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
IAIS Sambas PENDAHULUAN Isra’ Mi’raj (Arab: اﻹﺳﺮاء واﻟﻤﻌﺮاج, al-’Isrā’ wal-Mi‘rāj) adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapat perintah untuk menunaikan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Isra’secara etimologi atau menurut bahasa artinya berjalan di waktu ma lam. Isra’ secara terminologi atau menurut istilah artinya perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. diwaktu malam hari dari masjidil Haram (di Makkah) ke masjidil Aqsha artinya masjid yang jauh (di Palestina). Mi’roj secara etimologi atau menurut bahasa artinya tangga, atau alat untuk naik dari bawah ke atas. Mi’raj secara terminologi atau menurut istilah adalah perjalanan nabi saw dari alam bawah (bumi) ke alam atas (langit) sampai langit yang ke tujuh sampai ke sidratul muntaha, yakni dari Masjidil Aqsha di Palestina naik ke alam atas melalui beberapa langit dan ke sidratul muntaha dan terakhir sampai ke Arasyi dan Kursy dimana beliau menerima wahyu dari Allah yang meng andung perintah shalat lima waktu. (Abu Ahmadi, 2008: 166). Isra Mi’raj Nabi Muhammad seringkali di kalangan masyarakat kita, dalam mendefinisikan isra dan mi’raj, mereka menggabungkan Isra Mi’raj menjadi satu peristiwa yang sama. Padahal sebenarnya Isra dan Mi’raj merupakan dua peristiwa yang berbeda. Untuk meluruskan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis bermaksud mengupas tuntas pengertian isra dan mi’raj, sejarah isra mi’raj nabi Muhammad SAW serta hikmah dari perjalanan isra’ mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW. Isra Mi’raj adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 Muhammad dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam. Isra Mi’raj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hijrah ke Madinah. Menurut al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi’raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620-621 M. Menurut al-Allamahal-Manshurfuri Isra Mi’raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Namun demikian, Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri menolak pendapat tersebut dengan alasan Karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulanRajab. Dan saat itu belum ada kewajiban salat lima waktu. Al-Mubarakfuri menyebutkan 6 penda-pat tentang waktu kejadian Isra Mi’raj. Tetapi tidak adasatupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui se-cara persis kapan tanggal terjadinya Isra Mi’raj (Murrad, Mustafa, 2007:55) Peristiwa Isra Mi’raj terbagi dalam 2 peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam “diberangkatkan” oleh Allah SWT dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi’raj Nabi Muhammad SAW dinaikkan kelangit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini Beliau mendapat perintah langsung dari Allah SWT untuk menunaikan salat lima waktu. Bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga, karena ketika inilah salat lima waktu diwajibkan, dan tidak ada Nabi lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu, peristiwa ini juga
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 81 -
IAIS Sambas dikatakan memuat berbagai macam hal yang membuat Rasullullah SAW sedih. Sejarah Kisah Perjalanan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW Perjalanan dimulai Rasulullah mengendari buraq bersama Jibril. Jibril berkata, “turunlah dan kerjakan shalat”. Rasulullah pun turun. Jibril berkata, “dimanakah engkau sekarang?” Tidak tahu kata Rasul.“Engkau berada di Madinah, disanalah engkau akan berhijrah, kata Jibril. Perjalanan dilanjutkan ke Syajar Musa (Masyan) tempat penghentian Nabi Musa ketika lari dari Mesir, kemudian kembali ke Tunisia tempat Nabi Musa menerima wahyu, lalu ke Baitullhmi (Betlehem) tempat kelahiran Nabi Isa AS, dan diteruskan ke Masjidil Aqsha di Yerussalem sebagai kiblat nabi-nabi terdahulu (Yatim Badri:87). Jibril menurunkan Rasulullah dan menambatkan kendaraannya. Setelah rasul memasuki masjid ternyata telah menunggu Para nabi dan rasul. Rasul bertanya: “Siapakah mereka?”. Saudaramu para Nabi dan Rasul”. Kemudian Jibril membimbing Rasul kesebuah batu besar, tiba-tiba Rasul melihat tangga yang sangat indah, pangkalnya di Maqdis dan ujungnya menyentuh langit. Kemudian Rasulullah bersama Jibril naik tangga itumenuju kelangit tujuh dan ke Sidratul Muntaha. “Dan sesungguhnya nabi Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tingal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratull Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.” (QS. An-Najm: 13 – 18).
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 Selanjutnya Rasulullah melanjutkan perjalanan menghadap Allah tanpa ditemani Jibril Rasulullah membaca yang artinya: “Segala penghormatan adalah milik Allah, segala Rahmat dan kebaikan“. Allah berfirman yang artinya: keselamatan bagimu wahai seorang nabi, Rahmat dan berkahnya“. Rasul membaca lagi yang artinya keselamatan semoga bagi kami dan hamba-hamba Allah yang sholeh. Rasulullah dan ummatnya menerima perintah ibadah shalat“. “Kembalilah kepada umatmu dan sampaikanlah kepada mereka dari Ku”. Kemudian Rasul turun ke Sidratul Muntaha. Jibril berkata: “Allah telah memberikan kehormatan kepadamu dengan penghormatan yang tidak pernah diberikan kepada seorangpun dari makh luk-Nya baik malaikat yang terdekat maupun nabi yang diutus. Dan Dia telah membuatmu sampai suatu kedudukan yang tak seorangpun dari penghuni langit maupun penghuni bumi dapat mencapainya. Berbahagialah engkau dengan penghormatan yang diberikan Allah kepadamu berupa kedudukan tinggi dan kemuliaan yang tiada bandingnya. Ambillah kedudukan tersebut dengan bersyukur kepadanya karena Allah Tuhan pemberi nikmat yang menyukai orang-orang yang bersyukur’. Lalu Rasul memuji Allah atas semua itu. Kemudian Jibril berkata: “Berangkatlah ke surga agar aku perilhatkan kepadamu apa yang menjadi milikmu disana sehingga engkau lebih zuhud disamping zuhudmu yang telah ada, dan sampai lah disurga dengan Allah SWT. Tidak ada sebuah tempat pun aku biarkan terlewatkan”. Rasul melihat gedung-gedung dari intan mutiara dan sejenisnya, Rasul juga melihat pohon-pohon dari emas. Rasul melihat disurga apa yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar dan tidak terlintas dihati
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 82 -
IAIS Sambas manusia semuanya masih kosong dan disediakan hanya pemiliknya dari kekasih Allah ini yang dapatmelihatnya. Semua itu membuat Rasul kagum untuk seperti inilah mestinya manusia beramal. Kemudian Rasul diperlihatkan neraka sehingga rasul dapat melihat belenggu-belenggu dan rantai-rantainya selanjutnya Rasulullah turun ke bumi dan kembali ke masjidil haram menjelang subuh. Mandapat Mandat Shalat 5 waktu Ada hal yang lebih wajar untuk di pertanyakan, bukannya bagaimana Isra Mi’raj, tetapi mengapa Isra’ Mi’raj terjadi? Jawaban pertanyaan ini sebagaimana kita lihat pada ayat 78 surat allsra’, Mi’raj itu untuk menerima mandat melaksanakan shalat lima waktu. Jadi, shalat inilah yang menjadi inti peristiwa Isra’Mi’raj tersebut. Shalat merupakan media untuk mencapai kesalehan spiritual individual hubungannya dengan Allah. Shalat juga menjadi sarana untuk menjadi keseimbangan tatanan masyarakat yang egaliter, beradab, dan penuh kedamaian. Makanya tidak berlebihan apabila Alexis Carrel menyatakan: “Apabila pengabdian, sholat dan do’a yang tulus kepada Sang Maha pencipta disingkirkan dari tengah kehidupan bermasyarakat, hal itu berarti kita telah mendatangi kontrak bagi kehancuran masyarakat tersebut. Perlu diketahui bahwa A. Carrel bukanlah orang yang memiliki latar belakang pendidikan agama, tetapi dia adalah seorang dokter dan pakar Humaniora yang telah dua kali menerima nobel atas hasil penelitiannya terhadap jantung burung gereja dan pencangkokannya. Tanpa pendapat Carrel pun, Al–Qur’an beberapa abad yang lalu telah menyatakan bahwa shalat yang dilakukan dengan khusu’ akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga tercipta tatanan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 masyarakat yang harmonis, egaliter, dan beretika (Setiawan Arif, 2002:77) Hikmah Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW Perintah sholat dalam perjalanan isra dan mi’raj Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi ibadah wajib bagi setiap umat Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan ibadah wajib lainnya.Sehingga, dalam konteks spiritual-imaniah maupun perspektif rasional-ilmiah, Isra’ Mi’raj merupakan kajian yang tak kunjung kering inspirasi dan hikmahnya bagi kehidupan umat beragama (Islam). Bersandar pada alasan inilah, Imam Al-Qusyairi yang lahir pada 376 Hijriyah, melalui buku yang berjudul asli ‘Kitab al-Mikraj’ ini, berupaya memberikan peta yang cukup komprehensif seputar kisah dan hikmah dari perjalanan agung Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, beserta telaahnya. Dengan menggunakan sumber primer, berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadisthadits shahih, Imam al-Qusyairi dengan cukup gamblang menuturkan peristiwa fenomenal yang dialami Nabi itu dengan runtut. Selain itu, buku ini juga mencoba mengajak pembaca untuk menyimak dengan begitu detail dan mendalam kisah sakral Rasulullah SAW, serta rahasia di balik peristiwa luar biasa ini, termasuk mengenai meng apa mikraj di malam hari? Mengapa harus menembus langit? Apakah Allah berada di atas? Mukjizatkah mikraj itu hingga tak bisa dialami orang lain? Ataukah semacam wisata ruhani Rasulullah yang patut kita teladani? Bagaimana dengan mikraj para Nabi yang lain dan para wali? Bagaimana dengan mikraj kita sebagai Muslim? Serta apa hikmahnya bagi kehidupan kita? Semua dibahas secara gamblang dalam buku ini. Dalam pengertiannya, Isra’ Mi’raj merupakan perjalanan suci, dan bukan
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 83 -
IAIS Sambas sekadar perjalanan “wisata” biasa bagi Rasul. Sehingga peristiwa ini menjadi perjalanan bersejarah yang akan menjadi titik balik dari kebangkitan dakwah Rasulullah SAW. John Renerd dalam buku”In the Footsteps of Muhammad: Understanding the Islamic Experience,” seperti pernah dikutip Azyumardi Azra, mengatakan bahwa Isra Mi’raj adalah satu dari tiga perjalanan terpenting dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, selain perjalanan hijrah dan Haji Wada. Isra Mi’raj, menurutnya, benar-benar merupakan perjalanan heroik dalam menempuh kesempurnaan dunia spritual. (T.Djamaluddin, 2011:33) Jika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada 662 M menjadi permulaan dari sejarah kaum Muslimin, atau perjalanan Haji Wada yang menandai penguasaan kaum Muslimin atas kota suci Mekah, maka Isra Mi’raj menjadi puncak perjalanan seorang hamba (al-abd) menuju sang pencipta (al-Khalik). Isra Mi’raj adalah perjalanan menuju kesempurnaan ruhani (insan kamil) Sehingga, perjalanan ini menurut para sufi, adalah perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Inilah perjalanan yang amat dambakan setiap pengamal tasawuf. Sedang kan menurut Jalaluddin Rakhmat, salah satu momen penting dari peristiwa Isra Mi’raj yakni ketika Rasulullah SAW “berjumpa”dengan Allah SWT. Ketika itu, dengan penuh hormat Rasul berkata, “Attahiyatul mubaarakaatush shalawatuth thayyibatulillah”; “Segala penghormatan, kemuliaan, dan keagung an hanyalah milik Allah saja. Allah SWT pun berfirman,“Assalamu’alaika ayyuhan nabiyu warahmatullahi wabarakaatuh”. Mendengar percakapan ini, para ma laikat serentak mengumandangkan dua kalimah syahadat. Maka, dari ungkapan bersejarah inilah kemudian bacaan ini diabadikan sebagai bagian dari bacaan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 shalat. Selain itu, Seyyed Hossein Nasr dalam buku ‘Muhammad Kekasih Allah’) mengungkapkan bahwa pengalaman ruhani yang dialami Rasulullah SAW saat Mi’raj mencerminkan hakikat spiritual yang dijalankan umat Islam sehari-hari. Dalam artian bahwa shalat adalah mi’raj-nya orang-orang beriman. Sehingga jika kita tarik benang merahnya, ada beberapaurutan dalam perjalanan Rasulullah SAW ini. Pertama, adanya penderitaan dalam perjuangan yang disikapi dengan kesabaran yang dalam. Kedua, kesabaran yang berbuah balasan dari Allah berupa perjalanan Isra Mi’raj dan perintah shalat. Dan ketiga, shalat menjadi senjata bagi Rasulullah SAW dan kaum Muslimin untuk bangkit dan merebut kemenangan. Ketiga hal diatas telah terangkum dengan sangat indah dalam salah satu ayat Al-Quran, yang berbunyi “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. (Yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya.” Mengacu pada berbagai aspek diatas, buku setebal 178 halaman ini setidaknya sangat menarik, karena selain memberikan bingkai yang cukup lengkap tentang peristiwa Isra’ mikraj Nabi saw, tetapi juga memuat mi’rajnya beberapa Nabi yang lain serta beberapa wali. Kemudian kelebihan lain dalam buku ini adalah dipaparkan juga mengenai kisah Mikrajnya Abu YazidalBisthami. Mikraj bagi ulama kenamaan ini merupakan rujukan bagi kondisi, kedudukan, dan perjalanan ruhaninya menuju Allah. Ia menggambarkan rambu-rambu jalan menuju Allah, kejujuran dan ketulusan niat menempuh perjalanan spiritual serta keharusan melepaskan diri dari segala sesuatu selain Allah. Maka, sampai pada satu kesim-
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 84 -
IAIS Sambas pulan bahwa jika perjalanan hijrah men jadi permulaan dari sejarah kaum Muslimin atau perjalanan Haji Wada yang menandai penguasaan kaum Muslimin atas kota suci Mekah, maka Isra Mi’raj menjadi “puncak” perjalanan seorang hamba menuju kesempurnaan ruhani.. Dewasa ini, telah terjadi banyak kesalah pahaman diantara umat Muslim tentang masjid Al-Aqsa yang sebenarnya. Banyak umat Muslim maupun non Muslim yang mempublikasikan foto Masjid Al-Aqsa yang salah, tapi yang mengkuatirkan saat ini, kebanyakan umat Muslim memajang foto Qubbatus Shakrah (Kubah Batu/ Dome of The Rock) dirumah maupun dikantor mereka dengan sebutan Masjid Al-Aqsa. Ini telah menjadi kesalahan umum di dunia Muslim. Namun tragedi sesungguhnya adalah bahwa kebanyakan generasi muda/ anak-anak Muslim (sebagaimana juga Muslim dewasa) di seluruh dunia, tidak dapat membedakan antara Masjid Al Aqsa dengan Qubbatus Shakrah (Kubah Batu). Mengenal Kompleks Masjid Al-Aqsa Al-Masjid El-Aqsa merupakan nama arab yang berarti Masjid terjauh. 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, beliau melakukan perjalanan malam hari Mekkah ke Baitul Maqdis (Jerusalem) dan kemudian menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu dariAllah, peristiwa ini disebut Isra’ Miraj. Sebelum turun perintah menjadikan Mekkah sebagai kiblat shalat umat Muslim, selama 16 setengah bulan setelah Isra Miraj, Jerusalem dijadikan arah kiblat. Ketika masih hidup, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Muslim untuk tak hanya mengunjungi Mekkah tapi juga Masjid Al-Aqsa yang berjarak sekitar 2000 kilometer sebelah utara Mekkah (Mohammad Herry, 2007: 20)
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 Masjid Al-Aqsa merupakan bang unan tertua kedua setelah Ka’bah di Mekkah, dan tempat suci dan tempat terpenting ketiga setelah Mekkah dan Madinah. Luas kompleks Masjid AlAqsa sekitar 144.000 meter persegi, atau 1/6 dari seluruh area yang dikelilingi tembok kota tua Jerusalem yang berdiri saat ini. Dikenal juga sebagai Al Haram El Sharif atau oleh yahudi disebut Kuil Sulaiman. Kompleks Masjid Al-Aqsa dapat menampung sekitar 400.000 jemaah (Masjid AlAqsa menampung sekitar 5.000 jamaah, selebihnya sholat dikompleks yang berarea terbuka).\ Pembangunan kembali kompleks Masjid Al-Aqsa dimulai 6 tahun setelah Nabi wafat oleh Umar Bin Khattab. Beliau menginginkan untuk dibangun sebuah masjid di selatan Foundation Stone (membelakangi Foundation Stone, menghadap selatan/Mekkah). Pembangunan tersebut dilakukan oleh Khalifah Ummayah Abd Al Malik Ibn Marwan dan diselesaikan oleh anaknya Al Walid 68 tahun setelah Nabi wafat dengan diberi nama Masjid Al Aqsha. Di pusat kompleks Kuil Sulaiman, terdapat Foundation Stone yaitu batu landasan yang dipercaya umat Yahudi sebagai tempat Yahweh menciptakan alam semesta dan tempat Abraham mengorbankan Isaac. Bagi umat Islam batu ini adalah tempat Nabi Muhammad menjejakkan kakinya untuk Mi’raj. Untuk melindungi batu ini, Khalifah Abd Al Malik Ibn Marwan membangun kubah dan masjid polygon, yang kemudian terkenal dengan nama Dome of The Rock (Kubah batu). Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama bagi Umat Islam sebelum dipindahkan ke Ka’bah dengan perintah Allah SWT. Kini berada didalam kawasan jajahan Yahudi. Dalam keadaan yang demikian, disinyalir pihak Yahudi telah mengambil kesempatan untuk mengelirukan pengetahuan Umat Islam
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 85 -
IAIS Sambas dengan mengedarkan gambar Dome of The Rock sebagai Masjidil Aqsa. Tujuan mereka hanyalah satu: untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa yang sebenarnya dan mendirikan kembali haikal Sulai man. Saat ini,hanya “Tembok sebelah Barat” yang tersisa dari bangunan kuil atau istana Sulaiman yang masih berdiri, dan pada saat yang bersamaan tempat ini dinamakan “Tembok Ratapan/Wailing Wall’ oleh orang Yahudi. Apabila Umat Islam sendiri sudah keliru dan sulit untuk membedakan Masjidil Aqsa yang sebenarnya, maka semakin mudahlah tugas mereka untuk melaksanakan rencana tersebut, karena bila Masjid Al-Aqsa diruntuhkan, kebanyakan umat tidak akan menyadarinya. Berikut disertakan terjemahan surat yang ditulis dandikirimkan oleh Dr. Marwan kepada ketua pengarang harian “Al-Dastour” tentang kekeliruan umat dan hubungannya dengan rencana zionis. Terdapat beberapa kekeliruan antara Masjidil Aqsa dan The Dome of The Rock. Apabila disebut tentang Masjidil Aqsa di dalam media lokal maupun internasional, foto The Dome of The Rock-lah yang ditampilkan. Alasannya adalah untuk mengalihkan masyarakat umum yang merupakan siasat Israel. Tinjauan ini diperoleh saat saya tinggal di USA, dimana saya telah mengetahui bahwa Zionis di Amerika telah mencetak dan mengedarkan foto tersebut dan menjualnya kepada orang arab dan Muslim. Kadangkala dijual dengan harga yang murah bahkan kadang diberikan secara gratis agar Muslim dapat mengedarkannya dimana saja. Baik dirumah maupunkantor. Hal ini meyakinkan kita bahwa Israel ingin menghapuskan gambaran Masjid Al-Aqsa dari ingatan umat Islam supaya mereka dapat memusnahkannya dan membangun kuil mereka tanpa ada publikasi. Bila ada yang membangkang atau memprotes, maka Israel akan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 menunjukkan foto The Dome of The Rock yang masih utuh berdiri, dan menyatakan bahwa mereka tidak berbuat apa-apa. Siasat yang sungguh pintar! kita juga merasa heran ketika bertanya kepada beberapa rakyat arab, Muslim, bahkan rakyat Palestina karena mendapati mereka sendiri tidak dapat membedakan antara kedua bangunan tersebut.Ini benar-benar membuatkan kita merasa kesal dan sedih karena hingga kini Israel telah berhasil dalam siasat mereka. Demikianlah, dengan kondisi yang mengkuatirkan ini,kita sebagai Muslim hendaklah turut membantu menyebarkan informasi yang benar kepada saudara kita dan dunia. Masa Terjadinya Isra’ Mi’raj Para ulama tarikh banyak berselisih tentang waktu terjadinya isra mi’raj. Sebagian ulama berpendapat bahwa isra’ mi’raj terjadi pada tanggal 7 Rabiul awal,sebagian lagi pada tanggal 17 Rabiul awal, sebagian lagi pada tanggal 27 Rabiul akhir dan sebagian lagi berpendapat bahwa isra’ mi’raj terjadi pada tanggal tanggal 27 rajab. Tapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa isra’ mi’raj terjadi pada tanggal 27 Rajab Sedangkan tahun terjadinya Isra’ Mi’raj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hijrah ke Madinah. Yaitu pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Wallahu a’lamu bis-shawab… Konteks Situasi Terjadinya Isra’ Mi’raj Kita kenal Isra' wal Mi'raj terjadi sekitar setahun sebelum Hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah (Yatsrib ketika itu). Ketika itu, Rasulullah SAW dalam situasi yang sangat "sedih", seolah tiada celah harapan masa depan bagi agama ini. Selang beberapa masa sebelumnya, isteri tercinta Khadijah
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 86 -
IAIS Sambas r.a. dan paman yang menjadi dinding kasat dari penjuangan meninggal dunia. Yang kita kenal dengan Ammul husni (tahun duka cita). Sementara tekanan fisik maunpun psikologis kafir Qurays terhadap perjuangan semakin berat. Rasulullah seolah kehilangan pegangan, kehilangan arah, dan pandangan itu berkunang-kunang tiada jelas. Dalam sitausi seperti inilah, rupanya "rahmah" Allah meliputi segalanya, mengalahkan dan menundukkan segala sesuatunya. "warahamatii wasi'at kulla syaei", demikian Allah deklarasikan dalam KitabNya. Beliau di suatu malam yang merintih kepedihan, mengenang kegetiran dan kepahitan langkah perjuangan, tiba-tiba diajak oleh Pemilik kesenangan dan kegetiran untuk "berjalan-jalan" (saraa) melihat langsung kebesaran singgasana Ilahiyah di "Sidartul Muntaha". Sungguh sebuah "penyejuk" yang menyiram keganasan kobaran api permusuhan kaum kafir. Dan kinilah masanya bagi Rasulullah SAW untuk kembali "menenangkan" jiwa, mempermantap tekad menyingsingkan lengan baju untuk melangkah menuju ke depan. Kronologi Terjadinya Isra’ Mi’raj Suatu hari malaikat Jibril datang menemui Nabi dan kemudian didatangkan buraq, 'binatang' berwarna putih yang lebih besar daripada keledai. Sekali melangkah langkahnya sejauh pandangan mata. Dengan buraq itu Nabi melakukan isra' dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis) di Palastina. Nabi menambatkan buroqnya dengan tali dimana para nabi sering menambatkan kendaraannya di tempat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW salat dua rakaat di Baitul Maqdis, setelah selesai sholat beliau keluar dan Jibril mendatanginya dengan membawa segelas khamer (minuman keras) dan segelas susu. Nabi Muhammad SAW memilih susu. Kata malaikat Jibril, "Engkau dalam
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 kesucian, sekiranya kau pilih khamer, sesatlah ummat engkau." Dengan buraq pula Nabi SAW melanjutkan perjalanan bersama Jibril naik ke langit . Setelah sampai di langit yang pertama,Jibril meminta kepada malaikat penjaga agar dibukakan pintu langit tersebut, meraka ditanya oleh malaikat penjaga langit, “Siapakah kamu?” Jibril Menjawab:”Saya Jibril” kemudian malaikat penjaga langit bertanya kembali,”Dan siapa yang bersamamu? Jibril menjawab,”Saya bersama Muhammad”, ditanyakan lagi “Apakah Muhammad sudah diutus oleh Allah untuk datang kesini?”, Jibril menjawab lagi,”ya,Muhammad sudah diutus oleh Allah”. Kemudian dibukakanlah pintu langit tersebut, setelah mereka masuk ke langit yang pertama itu, dijumpainya Nabi Adam. Nabi Adam menyambutnya dengan hangat dan mendoakan baginya kebaikan. Perjalanan diteruskan ke langit ke dua, dii langit ke dua dijumpai nya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ke tiga ada Nabi Yusuf. Nabi Idris dijumpai di langit ke empat. Lalu Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun di langit ke lima, dan Nabi Musa di langit ke enam. Di setiap langit, Jibril meminta kepada malaikat penjaga langit agar dibukakan pintu langit tersebut, mereka juga ditanya oleh penjaga masing-masing langit dengan pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan pada waktu di langit yang pertama tadi.Nabinabi tersebut menyambutnya dengan hangat dan juga mendoakan kebaikan sebagaimana yang dilakukan nabi Adam tadi. Kemudian Nabi bersama Jibril melanjutkan perjalanan ke langit ke tujuh,di sana nabi menjumpai nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma’mur.Baitul Ma'mur adalah tempat 70.000 malaikat shalat tiap harinya, setiap malaikat hanya sekali memasukinya dan tak akan pernah masuk lagi (Muhammad Husein Haikal, 2002:66)
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 87 -
IAIS Sambas Perjalanan dilanjutkan ke Sidaratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah suatu tempat yang sangat indah, yang tidak bisa dibayangkan keindahannya oleh seorangpun. Dari Sidratul Muntaha didengarnya kalam-kalam .Dari sidratul muntaha dilihatnya pula empat sungai, dua sungai non-fisik (bathin) di surga, dua sungai fisik (dhahir) di dunia: sungai Efrat dan sungai Nil. Lalu Jibril membawa tiga gelas berisi khamr, susu, dan madu, dipilihnya susu. Jibril pun berkomentar, "Itulah (perlambang) fitrah (kesucian) engkau dan ummat engkau." Jibril mengajak Nabi melihat surga yang indah. Puncak dari perjalanan itu adalah diterimanya perintah salat wajib. Mulanya diwajibkan salat lima puluh kali sehari-semalam.Kemudian Nabi menemui Nabi Musa,dan Nabi Musa menyuruh nabi untuk meminta keinginan kepada Allah, karena Nabi musa pernah memerintahkan hal itu kepada Bani Israil,dan mereka tidak sanggup menjalankannya. Sehingga Nabi Musa yaqin bahwa ummat Nabi Muhamm adpun tidak sanggup menjalankannya. Atas saran Nabi Musa, Nabi SAW meminta keringanan dan diberinya pengurangan sepuluh-sepuluh setiap meminta.Akhirnya diwajibkan lima kali sehari semalam. Nabi Muhammad kembali menemui Musa dan mengatakan bahwa sholat wajib itu menjadi 5x shalat dalam sehari. Nabi Musa masih menyuruh Nabi Muhammad agar kembali kepada Allah untuk meminta keringanan, Namun nampaknya Nabi Muhammad enggan dan malu kepada Allah untuk meminta keringanan ."Saya telah meminta keringan kepada Tuhanku, kini saya rela dan menyerah." Maka Allah berfirman, "Itulah fardluKu dan Aku telah meringankannya (menjadi 5x shalat) atas hamba-Ku. Setiap satu sholat (sebagai pengganti dari) sepuluh sholat, sehingga genaplah
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan kebaikan dan tidak melakukannya, maka diulis baginya satu kebaikan. Dan barang siapa yang berniat kebaikan kemudian dia melakukannya, maka ditulis baginya sepuluh kebaikan. Dan barang siapa berniat keburukan, dan ia tidak melakukannya, maka tidak ditulis baginya satu keburukan. Dan barang sapa yang berniat keburukan. kemudian dia mngerjakannya, maka di tulis baginya satu keburukan; kemudian nabi pulang dari langit pada malam itu ke Masjidil Haram di Makkah. Tanggapan Kaum Musyrikin Qurays Keesokan hari setelah nabi melakukan Isra’ mi’raj, beliau datang ke Masjidi Haram dan akan menyampaikan kejadian itu pada khalayak ramai. Abu jahal pun tidak ketinggalan menyaksikannYA dengan congkak dan sombongnya.Nabi Muhammad menceritakan peristiwa tersebut pada Abu Jahal.Nabi bercerita bahwa semalam tadi beliau pergi ke Baitul Maqdis. Tapi Abu Jahal tidak percaya,bagaimana mungkin pada malam hari beliau di Baitul Maqdis dan paginya sudah di Makkah. Abu Jahal menantang Nabi untuk menyampaikan hal tersebut pada semua kaum Quraisy, dan beliau menyetujuinya.Beliau menyampaikan ceritanya .Ada yang tertawa terbahakbahak , ada yang keheranan, ada yang bertepuk tangan, bahkan mengejek. Kemudian seseorang mendatangi Abu Bakar dan menceritakan kepadanya bahwa Nabi Muhammad telah bercerita tentang kejadian malam itu.Abu bakar membenarkan Nabi .Orang tadi kebenaran karena Abu Bakar begitu mempercayai Nabi. Sejak saat itulah Abu Bakar diberi gelar As-Shiddiq .Sebagian dari mereka mengemukakan berbagai prtanyaan kepada Nabi tentang keadaan Baitul Maqdis .Bagaimana bentuk bangunannya, rupanya, jumlah pintu, jendela, tiang, dan lain sebagai-
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 88 -
IAIS Sambas nya. Sperti itu untuk menguji kebenaran Nabi dan sebagai bantahan penghabisan bagi Nabi. Nabi menjelaskan dengan tenang karena seketika itu Allah mengutus Jibril untuk menggambarkan Baitul Maqdis . Mereka juga bertanya kepada Nabi tentang Iran, Irak, dan Habsy yang telah dilewatinya, dan Nabi menjelaskan keadaannya dengan tenang dan benar. Skalipun demikian,mereka tetap tidak percaya dan menganggap jawaban yg serta merta jelasnya itu adalah sihir yang nyata. Nabi Muhammad SAW Mulai Mengerjakan Sholat Pada saat isra’ dan Mi’raj, Nabi telah menerima wahyu dari Allah SWT. Wahyu tersebut mengandung perintah wajib mengerjakan shalat lima kali (lima waktu) sehari kepada beliau maupun kepada segenap ummatnya. Keesokan harinya, sesudah beliau menyampaikan berita isra’ mi’raj kepada kaum musyrikin qurays dan terutama kepada para sahabatnya dan pengikutnya, datanglah malaikat Jibril kepada beliau untuk menjelaskan dan mengajarkan cara sholat yang wajib dikerjakan. Malaikat jibril datang kepada Nabi dan berkata, “Marilah sholat!” ,Nabi kemudian melakukan shalat dzuhur 4 rakaat pada waktu matahari telah condong (tergelincir). Malaikat Jibril datang lagi kepada nabi pada waktu ashar dan berkata , “Marilah shalat!”. Lalu Nabi shalat ashar 4 rakaat pada waktu bayangan menjadi sama panjang dengan aslinya. Malaikat Jibril datang lagi kepada nabi pada waktu magrib dan berkata, “Marilah sholat!”, Lalu nabi sholat maghrib 3 rakaat pada waktu matahari telah masuk(terbenam). Malaikat jibril datang lagi kepada nabi pada waktu isya, dan berkata “Marilah sholat!”, Lalu nabi sholat isya’ 4rakaat pada waktu telah hilang tanda merah tempat matahari terbenam. Kemudian Jibril datang kepada nabi pada waktu
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 isya’,sehabis tengah malam, Jibril berkata, “Marilah sholat!”.Kemudian Nabi sholat isya’ 4 rakaat. Kemudian Jibril datang lagi pada waktu sebelum terbit matahari, Jibril berkata “marilah sholat!”, kemudian beliau sholat subuh 2rakaat. Isra’ Mi’raj Dengan Ruh Atau Jasad Banyak sekali perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini. Apakah Nabi Muhammad menjalankan isra’ mi’raj dengan ruhnya saja atau kah dengan jasadnya juga. Orang yang mengatakan bahwa Isra’ dan Mi’raj Muhammad dengan ruh itu berpegang kepada keterangan dari Umm Hani’ dan Aisyah, beliau mengatakan: “Jasad Rosulullah s.a.w. tidak hilang, tetapi Allah menjadikan Isra’ itu dengan ruhnya”. Juga Mu’awiyyah bin Abi Sufyan ketika ditanya tentang Isra’ Rosul menyatakan: “Itu adalah mimpi yang benar dari tuhan. Disamping semua itu,orang berpegang pada firman Allah : “Tidak lain mimpi yang Kami perlihatkan kepada kamu itu adalah ujian bagi manusia.”Sebaliknya orang yang berpendapat bahwa isra’ dari Makkah ke Baitul Maqdis itu dengan jasad, landasanya ialah apa yang pernah dikatakan oleh Muhammad , bahwa dalam isra’ itu ia berada di pedalaman. Sedangkan mi’raj ke langit adalah dengan ruh. Disamping mereka ada lagi yang berpendapat bahwa isra’ dan mi’raj itu semuanya dengan jasad dan ruh. Wallahu a’lamu bisshawaab... Makna Pentingnya Isra’ Mi’raj Bagaimanapun ilmu manusia tak mungkin bisa menjabarkan hakikat perjalanan isra' mi'raj. Allah hanya memberikan ilmu kepada manusia sedikit sekali (QS. Al-Isra: 85). Hanya dengan iman kita mempercayai bahwa isra' mi'raj benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rupa nya begitulah rencana Allah menguji
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 89 -
IAIS Sambas keimanan hamba-hamba-Nya (QS. AlIsra:60) dan menyampaikan perintah salat wajib secara langsung kepada Rasulullah SAW. Makna penting isra' mi'raj bagi ummat Islam ada pada keistimewaan penyampaian perintah salat wajib lima waktu. Ini menunjukkan kekhususan salat sebagai ibadah utama dalam Islam. Salat mesti dilakukan oleh setiap Muslim, baik dia kaya maupun miskin, dia sehat maupun sakit. Ini berbeda dari ibadah zakat yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi, atau puasa bagi yang kuat fisiknya, atau haji bagi yang sehat badannya dan mampu keuangannya. Salat lima kali sehari semalam yang didistribusikan di sela-sela kesi bukan aktivitas kehidupan, mestinya mampu membersihkan diri dan jiwa setiap Muslim. Allah mengingatkan: "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatanperbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut:45). Isra’ Mi’raj (Integrasi Sain dalam Aqidah dan Ibadah Isra’ mi’raj bukanlah kisah perjalanan antariksa. Aspek astronomis sama sekali tidak ada dalam kajian Isra’ mi’raj. Namun, Isra’ mi’raj mengusik keingintahuan akal manusia untuk mencari penjelasan ilmu. Aspek aqidah dan ibadah berintegrasi dengan aspek ilmiah dalam membahas Isra’ mi’raj. Inspirasi saintifik Isra’ Mi’raj mendorong kita untuk berpikir mengintgrasikan sains dalam aqidah dan ibadah. Mari kita mendudukkan masalah Isra’ mi’raj sebagai mana adanya yang diceritakan di dalam Al-Qur’an dan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 hadits-hadits shahih. Kemudian sekilas kita ulas kesalahpahaman yang sering terjadi dalam mengaitkan Isra’ mi’raj dengan kajian astronomi. Hal yang juga penting dalam mengambil hikmah peringatan Isra’ mi’raj adalah menggali inspirasi saintifik yang mengintegrasikan sains dalam memperkuat aqidah dan menyempurnakan ibadah. Kisah dalam Al-Qur’an dan Hadits Di dalam QS. Al-Isra’:1 Allah menjelaskan tentang Isra’: “Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad SAW) pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya, agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Dan tentang mi’raj Allah menjelaskan dalam QS. AnNajm: 13-18: “Dan sesungguhnya dia (Nabi Muhammad SAW) telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, di Sidratul Muntaha. Di dekat (Sidratul Muntaha) ada surga tempat tinggal. (Dia melihat Jibril) ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu selubung. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesung suhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.” Sidratul muntaha secara harfiah berarti ‘tumbuhan sidrah yang tak terlampaui’, suatu perlambang batas yang tak seorang manusia atau makhluk lainnya bisa mengetahui lebih jauh lagi. Hanya Allah yang tahu hal-hal yang lebih jauh dari batas itu. Sedikit sekali penjelasan dalam Al-Qur’an dan hadits yang menerangkan apa, di mana, dan bagaimana sidratul muntaha itu. Kejadian-kejadian sekitar Isra’ dan mi’raj dijelaskan di dalam haditshadits nabi. Dari hadits-hadits yang
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 90 -
IAIS Sambas shahih, didapati rangkaian kisah-kisah berikut. Suatu hari malaikat Jibril datang dan membawa Nabi, lalu dibedahnya dada Nabi dan dibersihkannya hatinya, diisinya dengan iman dan hikmah. Kemudian didatangkan Buraq, ‘binatang’ berwarna putih yang langkahnya sejauh pandangan mata. Dengan Buraq itu Nabi melakukan Isra’ dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis) di Palestina. Nabi SAW shalat dua rakaat di Baitul Maqdis, lalu dibawakan oleh Jibril segelas khamr (minuman keras) dan segelas susu; Nabi SAW memilih susu. Kata malaikat Jibril, “Engkau dalam kesucian, sekiranya kau pilih khamr, sesatlah umat engkau.” Dengan Buraq pula Nabi SAW melanjutkan perjalanan memasuki langit dunia. Di sana dijumpainya Nabi Adam yang di kanannya berjejer para ruh ahli surga dan di kirinya para ruh ahli neraka. Perjalanan diteruskan ke langit ke dua sampai ke tujuh. Di langit ke dua dijumpainya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ke tiga ada Nabi Yusuf. Nabi Idris dijumpai di langit ke empat. Lalu Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun di langit ke lima, Nabi Musa di langit ke enam, dan Nabi Ibrahim di langit ke tujuh. Di langit ke tujuh dilihatnya Baitul Ma’mur, tempat 70.000 malaikat shalat tiap harinya, setiap malaikat hanya sekali memasuki nya dan tak akan pernah masuk lagi. Perjalanan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha didengarnya kalam-kalam (pena). Dari sidratul muntaha dilihatnya pula empat sungai, dua sungai non-fisik (bathin) di surga, dua sungai fisik (dhahir) di dunia: sungai Efrat dan sungai Nil. Lalu Jibril membawa tiga gelas berisi khamr, susu, dan madu, dipilihnya susu. Jibril pun berkomentar, “Itulah (perlambang) fitrah (kesucian) engkau dan umat engkau.” Jibril mengajak Nabi melihat surga yang indah. Inilah yang
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 dijelaskan pula dalam Al-Qur’an surat An-Najm. Di Sidratul Muntaha itu pula Nabi melihat wujud Jibril yang sebenarnya. Puncak dari perjalanan itu adalah diterimanya perintah shalat wajib. Mulanya diwajibkan shalat lima puluh kali sehari-semalam. Atas saran Nabi Musa, Nabi SAW meminta keringanan dan diberinya pengurangan sepuluhsepuluh setiap meminta. Akhirnya diwajibkan lima kali sehari semalam. Nabi enggan meminta keringanan lagi, “Aku telah meminta keringanan kepada Tuhanku, kini saya rela dan menyerah.” Maka Allah berfirman, “Itulah fardhuKu dan Aku telah meringankannya atas hamba-Ku.” Urutan kejadian sejak melihat Baitul Ma’mur sampai menerima perintah shalat tidak sama dalam beberapa hadits, mungkin menunjukkan kejadian-kejadian itu serempak dialami Nabi. Dalam kisah itu, hal yang fisik (zhahir) dan non-fisik (bathin) bersatu dan perlambang pun terdapat di dalamnya. Nabi SAW yang pergi dengan jasad fisik hingga bisa shalat di Masjidil Aqsha dan memilih susu yang ditawarkan Jibril, tetapi mengalami hal-hal non-fisik, seperti pertemuan dengan para Nabi yang telah wafat jauh sebelum kelahiran Nabi SAW dan pergi sampai ke surga. Juga ditunjukkan dua sungai non-fisik di surga dan dua sungai fisik di dunia. Dijelaskannya makna perlambang pemilihan susu oleh Nabi Muhammad SAW, dan menolak khamr atau madu. Ini benar-benar ujian keimanan, bagi orang mukmin semua kejadian itu benar diyakini terjadinya. Allah Maha Kuasa atas segalanya. “Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan kepadamu: “Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia;. Dan Kami tidak menjadikan pemandangan yang telah Kami perilhatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia….” (QS. 17:60).
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 91 -
IAIS Sambas “Ketika orang-orang Quraisy tak mempercayai aku (kata Nabi SAW), aku berdiri di Hijr (menjawab berbagai pertanyaan mereka). Lalu Allah menam pakan kepada saya Baitul Maqdis, aku dapatkan apa yang aku inginkan dan aku jelaskan kepada mereka tandatandanya, aku memperhatikannya….” (HR. Bukhari, Muslim, dan lainnya). Hakikat Tujuh Langit Peristiwa Isra’ mi’raj yang menyebut-nyebut tujuh langit mau tak mau mengusik keingintahuan kita akan hakikat langit, khususnya berkaitan dengan tujuh langit yang juga sering disebut-sebut dalam Al-Qur’an. Bila kita dengar kata langit, yang terbayang adalah kubah biru yang melingkupi bumi kita. Benarkah yang dimaksud langit itu lapisan biru di atas sana dan berlapis-lapis sebanyak tujuh lapisan? Warna biru hanyalah semu, yang dihasilkan dari hamburan cahaya biru dari matahari oleh partikel-partikel atmosfir. Langit (samaa’ atau samawat) berarti segala yang ada di atas kita, yang berarti pula angkasa luar, yang berisi galaksi, bintang, planet, batuan, debu dan gas yang bertebaran. Dan lapisan-lapisan yang melukiskan tempat kedudukan benda-benda langit sama sekali tidak ada. Bilangan ‘tujuh’ sendiri dalam beberapa hal di Al-Qur’an tidak selalu menyatakan hitungan eksak dalam sistem decimal. Di dalam Al-Qur’an ungkapan tujuh atau ‘tujuh puluh’ sering mengacu pada jumlah yang tak terhitung. Misalnya, didalam Q.S. AlBaqarah: 261 Allah menjanjikan: siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai yang masing-masingnya berbuah seratus butir. Allah melipatgandakan pahala orangorang yang dikehendakinya….” Juga di dalam Q.S. Luqman: 27: “Jika seandai nya semua pohon di bumi dijadikan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 sebagai pena dan lautan menjadi tinta nya dan ditambahkan tujuh lautan lagi maka tak akan habis Kalimat Allah….” Jadi ‘tujuh langit’ lebih mengena bila dipahamkan sebagai tatanan bendabenda langit yang tak terhitung banyak nya bukan sebagai lapisan-lapisan langit. Lalu, apa hakikatnya langit dunia. Langit ke dua, langit ke tiga…sam pai ke tujuh dalam kisah Isra’ mi’raj munkgin ada orang mengada-ada penaf siran, mengaaitkan dengan astronomi. Para penafsir dulu ada yang berpendapat bulan di langit pertama, matahari di langit ke empat, dan planet-planet lain di lapisan lainnya. Kini ada sembilan planet yang sudah diketahui, lebih dari tujuh. Tetapi, mungkin masih ada orang yang ingin mereka-reka. Kebetulan, dari jumlah planet yang sampai saat ini kita ketahui, dua planet dekat matahari (Merkurius dan Venus), tujuh lainnya – termasuk bumi–mengorbit jauh dari matahari. Pengertian langit dalam kisah Isra’ mi’raj bukanlah pengertian langit secara fisik. Karena, fenomena yang diceritakan Nabi pun bukan fenomena fisik, seperti perjumpaan dengan para Nabi yang hakikatnya telah wafat. Lang it dan Sidratul Muntaha dalam kisah Isra’ mi’raj adalah alam ghaib yang tak bisa kita ketahui hakikatnya dengan keterbatasan ilmu manusia. Hanya Rasulullah SAW yang berkesempatan mengetahuinya. Isra’ mi’raj adalah mukjizat yang hanya diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Keluar Dimensi Ruang Waktu Isra’ mi’raj jelas bukan perjalanan seperti dengan pesawat terbang antarnegara dari Mekkah ke Palestina dan pe nergangan antariksa dari Masjidil Aqsha ke langit ke tujuh lalu ke Sidratul Muntaha. Isra’ Mi’raj adalah perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 92 -
IAIS Sambas Tentang caranya, iptek tidak dapat menjelaskan. Tetapi bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan keluar ruang waktu, dan bukan dalam keadaan mimpi, adalah logikanya yang bisa bisa menjelaskan beberapa kejadian yang diceritakan dalam hadits shahih. Penjelasan perjalanan keluar dimensi ruang waktu setidaknya untuk memperkuat keimanan bahwa itu sesuatu yang lazim ditinjau dari segi sains, tanpa harus mempertentangkannya dan menganggapnya sebagai suatu kisah yang hanya dapat dipercaya saja dengan iman. Kita hidup di alam yang di batas oleh dimensi ruang-waktu (tiga dimensi ruang –mudahnya kita sebut panjang, lebar, dan tinggi –, serta satu dimensi waktu). Sehingga kita selalu memikirkan soal jarak dan waktu. Dalam kisah Isra’ mi’raj, Rasulullah bersama Jibril dengan wahana “Buraq” keluar dari dimensi ruang, sehingga dengan sekejap sudah berada di Masjidil Aqsha. Rasul bukan bermimpi karena dapat menjelaskan secara detail tentang masjid Aqsha dan tentang kafilah yang masih dalam perjalanan. Rasul juga keluar dari dimensi waktu sehingga dapat menembus masa lalu dengan menemui beberapa Nabi. Di langit pertama (langit dunia) sampai langit tujuh berturutturut bertemu (1) Nabi Adam, (2) Nabi Isa dan Nabi Yahya, (3) Nabi Yusuf, (4) Nabi Idris, (5) Nabi Harun, (6) Nabi Musa, dan (7) Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW juga ditunjukkan surga dan neraka, suatu alam yang mungkin berada di masa depan, mungkin juga sudah ada masa sekarang sampai setelah kiamat nanti.
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 sedikit sekali (QS. Al-Isra: 85). Hanya dengan iman kita mempercayai bahwa isra' mi'raj benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rupa nya, begitulah rencana Allah menguji keimanan hamba-hamba-Nya (QS. AlIsra:60) dan menyampaikan perintah salat wajib secara langsung kepada Rasulullah SAW. Makna penting isra' mi'raj bagi ummat Islam ada pada keistimewaan penyampaian perintah salat wajib lima waktu. Ini menunjukkan kekhususan salat sebagai ibadah utama dalam Islam. Salat mesti dilakukan oleh setiap Muslim, baik dia kaya maupun miskin, dia sehat maupun sakit. Ini berbeda dari ibadah zakat yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi, atau puasa bagi yang kuat fisiknya, atau haji bagi yang sehat badannya dan mampu keuangannya. Salat lima kali sehari semalam yang didistribusikan di sela-sela kesibukan aktivitas kehidupan, mestinya mampu membersihkan diri dan jiwa setiap Muslim. Allah mengingatkan:
SIMPULAN Bagaimanapun ilmu manusia tak mungkin bisa menjabarkan hakikat perjalanan isra' mi'raj. Allah hanya memberikan ilmu kepada manusia
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 93 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
DAFTAR PUSTAKA Ahmadi, Abu, Mutiara Isra’ Mi’raj, Jakarta, Amzah, 2008 Al- Asqalani Ibnu Haja,r Isra’ Mi’raj, Qisthi Press, 2010 Amin, Samsul Munir, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Amzah, 2010 Departemen Agama, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Departemen, 1993 Hadi Abdul, Muhammad Sebagai Tokoh Ummat Sepanjang Sejarah, Jakarta: Hijri Pustaka, 2011 Haikal, Muhammad Husein, Muhammad Sebagai Teladan Ummat, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2002 Herry, Mohammad, 44 Teladan Kepemimpinan Muhammad SAW, Jakarta: Gema Insani, 2007 Imam al-Qusyairi, Kisah dan Hikmah Mi’raj Rasulullah, Qisthi Press, 2010 Murrad, Mustafa, Kisah Perjalanan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007 Setiawan Arif, Memahami Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Jakarta: Hijri Pustaka, 2002 T.Djamaluddin, Isra’ Mi’raj: Mu’jizat, Salah Tafsir dan Makna Pentingnya, Bandung Inti Press, 2011 Yatim Badri, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 94 -
KHILAFAH BANI ABBASIYAH; MASA KEJAYAAN DAN PERSEBARAN BUDAYA ISLAM Jailani *
ABSTRAK Kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan babak baru perpolitikan Islam melalui peran penting yang dimainkan oleh khalifah Abu Al-Abbas, dengan menjadikan Irak sebagai pusat kekuasaan dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafa Al -Rasyidin dan dinasti Umayyah. Kebangkitan khilafah Bani Abbasiyah tahun 749 M, tidak hanya menyiratkan pergantian sebuah dinasti, tetapi lebih dari itu yakni pergeseran struktur sosial dan perubahan ideologi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebangkitan khilafah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Masa kejayaan daulah Abbasiyah merupakan gambaran peradaban yang pernah dicapai umat Islam, ketika secara konsisten mengejawantahkan ajaran Islam secara kaffah dan universal. Berbagai unsur kebudayaan masyarakat diikat dalam satu nafas ajaran Islam, seh ingga memberi semangat dan motivasi untuk saling mengenal dalam berbagai perbedaan suku, bangsa, adat dan tradisi, yang pada akhirnya menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang tinggi.
KATA KUNCI: Bani Abbasiyah, Masa Kejayaan, Budaya, Islam.
*
Dosen Fakultas Adab & Ushulludin Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
IAIS Sambas PENDAHULUAN Bicara tentang kejayaan Islam di masa lalu (baca: sejarah), demikian juga jatuhnya kemuliaan Islam merupakan sebuah nostalgia. Bahkan ada yang bilang, romantisme sejarah. Namun menurut Mansur, sejarah pada dasarnya tidak hanya memberikan romantisme, tetapi lebih dari itu merupakan refleksi historis. Dengan kata lain, mempelajari sejarah keberhasilan dan kesuksesan di masa silam dapat memberikan semangat untuk membuka babak baru dan mengukir kejayaan di dalamnya (Mansur, 2004: 1). Bukankah masa lalu adalah bagian dari hidup kita, baik atau buruk, masa lalu adalah milik kita. Kaum muslimin, pernah memiliki kejayaan di masa lalu, di mana Islam menjadi rujukan sebuah peradaban modern. Fatah Syukur berpendapat bahwa Islam pernah mencapai kejayaan yang diakui oleh dunia Internasional, dimana banyak orang-orang non Islam yang belajar kepada ilmuan muslim, baik secara langsung maupun tidak. Banyak karya-karya ilmuan muslim yang dijadikan referensi ilmuan Eropa sampai hampir tujuh abad lamanya, seperti karya Ibnu Sina, alGhazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun, alKhawarizmi, dan sebagainya (Fatah Syukur, 2010: 3). Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Mengkaji sejarah berarti menyangkut peristiwa-peristiwa masa lalu, baik tentang dimensi sosial, politik, ekonomi, pemerintahan, seni budaya maupun agama. Terkait perkembangan kebudayaan Islam berarti menyoroti dinamika pasang surut kebudayaan orang Islam dalam suatu kurun waktu tertentu (Mansur, 2004: 1). Munculnya suatu daulah, dinasti atau khilafah (selanjutnya istilah ini akan digunakan secara bergantian), tentu memiliki latar belakang sejarahnya sendiri. Oleh karena itu, sehubungan dengan pemba-
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 hasan tentang Khilafah Bani Abbasiyah penulis akan memaparkan latar belakang berdirinya, masa Kejayaan dan sekaligus kontribusinya dalam persebaran budaya Islam. Namun fokus pemba hasan kali ini adalah aspek kebudayaan Islam yang ada pada masa kekhilafahan Bani Abbasiyah (749-1258.M), baik kebudayaan dalam arti fisik maupun kebudayaan dalam arti pemikiran, ide, gagasan, dan lain sebagainya. A. Awal Berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah Kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan khilafah Bani Umayyah. Dinamakan khilafah Bani Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Rasulullah SAW (Badri Yatim, 1998: 49). Sementara itu, khalifah pertama Bani Abbasiyah adalah As-Saffah, dikenal dengan sebutan Abu Al-Abbas, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Dia dilahirkan pada tahun 108 H, ada pula yang mengatakan 104 H, di Humaimah sebuah tempat dekat Balqa’, besar dan berkembang di tempat tersebut dan dibaiat sebagai khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awwal 132 H di Kufah (Imam As-Suyuthi, 2010: 307308). Babak baru perpolitikan Islam telah dimulai dengan peran penting yang dimainkan oleh khalifah Abu AlAbbas, dengan menjadikan Irak sebagai pusat kekuasaannya. Ia menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafa Al-Rasyidin dan dinasti Umayyah. Kekuasaannya sangat besar dan berlangsung dalam waktu yang lama, dari 750 M hingga 1258 M (Philip K. Hitti, 2010: 358). Ahmad Al-Usairy sedikit berbeda dalam penetapan awal kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah yaitu tahun 749 M, sementara beberapa literatur seperti halnya dalam History
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 81 -
IAIS Sambas of The Arabs, tercantum tahun 750 M, sedangkan untuk akhir masa kekuasaannya tidak ada perbedaan. Asumsi penulis terhadap perbedaan tersebut, mungkin disebabkan oleh tanggal dan bulan (penanggalan Hijriyah) pembaiatan khalifah pertama Bani Abbasiyah, karena dalam beberapa literatur memang tanggal dan bulannya tidak dicantumkan. Apabila tanggal dan bulan yang dipakai Imam Al-Suyuti, sebagai mana disebutkan di atas kemudian dicocokan dengan menggunakan software Hijry Gregorian Converter dari Adel A. Al-Rumaih, maka hasilnya adalah lebih tepat tahun 749 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 H. Berdirinya khilafah Bani Abbasiyah dianggap sebagai kemenangan atas sebuah konsep yang pernah digaungkan oleh Bani Hasyim sepeninggal Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya (Ahmad Al-‘Usairy, 2010: 215). Ath-Thabari mengatakan bahwa: “awal mula kekhilafahan Bani Abbas adalah Rasulullah memberitahukan kepada Abbas, pamannya, bahwa khilafah akan ada ditangan anak cucunya. Sejak itulah Bani Abbas membayangkan dating nya khilafah tersebut” (Imam AsSuyuthi, 2010: 307). Konsep tersebut menurut Ahmad Al-‘Usairy tidak bisa bersaing dan kalah dengan konsep Islam yang berkembang pada saat itu, yakni konsep bahwa kekuasaan adalah hak semua kaum muslimin dan siapapun berhak selama dia mampu memegang amanat (Ahmad Al-‘Usairy, 2010: 215). Kebangkitan khilafah Bani Abbasiyah tahun 749 M, dinilai oleh para sejarawan sebagai peristiwa yang unik dan menarik. Karena yang terjadi bukan hanya pergantian dinasti, tetapi lebih dari itu yakni pergantian struktur sosial dan ideologi (M. Atho Mudzhar, 2007:
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 83). Sehingga dapat dikatakan bahwa kebangkitan khilafah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Richard Frye seperti dikutip M. Atho Mudzhar (2007: 83-84), menyatakan bahwa ciri-ciri yang menyertai kebangkitan khilafah Bani Abbasiyah ketika itu sama dengan ciri-ciri yang menyertai revolusi diberbagai negara modern. Richard Frye menggunakan teori anatomi revolusi yang dikembang kan dari Crane Brinton, dimana dinyata kan bahwa dari empat macam revolusi yaitu di Inggris, Perancis, Amerika, dan Rusia, sedikitnya dapat ditarik empat persamaan atau ciri-ciri dari revolusi tersebut, yaitu: a. Bahwa pada masa sebelum revolusi, ideologi yang berkuasa mendapat kritik keras dari masyarakat disebabkan kekecewaan dan penderitaan masyarakat yang di sebabkan ketimpangan-ketimpangan dari ideologi yang berkuasa itu. b. Mekanisme pemerintahannya tidak efisien karena kelalaiannya menyesuaikan lembaga-lembaga sosial yang ada dengan perkembangan keadaan dan tuntutan zaman. c. Terjadinya penyeberangan kaum intelektual dari mendukung ideologi yang berkuasa pada wawasan baru yang ditawarkan oleh para kritikus. d. Revolusi itu pada umumnya bukan hanya di pelopori dan digerakkan oleh orang-orang lemah dan kaum bawahan, melainkan juga oleh sebagian para penguasa karena halhal tertentu yang merasa tidak puas dengan sistem yang ada. Dengan menerapkan ciri-ciri revolusi yang ditawarkan Crane Brinton tersebut, maka Richard Frye empat ciri berkesimpulan bahwa keempat revolusi di atas ada pada kebangkitan khilafah Bani Abbasiyah. Disamping empat ciri revolusi dimaksud, juga terdapat beberapa faktor yang dinilai
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 82 -
IAIS Sambas menjadi penyebab berdirinya khilafah Bani Abbasiyah diantaranya menurut Mansur (2004: 34-35) adalah sebagai berikut: a. Faktor internal, yaitu kelompok Abbasiyah merasa lebih utama daripada Bani Hasyim untuk mewarisi kepemimpinan setelah Rasulullah, karena nenek moyang mereka adalah paman Rasulullah dan pusaka peninggalan tidak boleh pihak sepupu. b. Faktor eksternal, yakni pemerintahan Bani Umayyah menerapkan nepotisme yakni kepegawaian pemerintah, berdasarkan suku, golongan, dan kawan. c. Adanya diskriminasi Arab dan non Arab, sehingga menghidupkan kembali fanatik Arab. Atau dengan kata lain, Bani Umayyah adalah kerajaan arab yang mementingkan orang Arab dan melalaikan orang non Arab (Mawali), sehingga menimbulkan kekecewaan, yang kemudian menggalang kekuatan untuk menggulingkan pemerintah. d. Adanya paham Khawarij, Syi’ah, dan Mu’tazilah, juga telah mendorong berdirinya khilafah Bani Abbasiyah, sebab konsep imamah dalam Khawarij dan Mu’tazilah adalah kepemimpinan merupakan hak setiap orang Islam. Dengan demikian, hal ini telah menghancurkan sistem kepemimpinan khilafah Bani Umayyah yang menganggap bahwa urusan kepemimpinan adalah hak mutlak kaum Quraisy. Sementara itu M. Atho Mudzhar (2007: 86-88), menjelaskan bahwa setidaknya ada empat teori kebangkitan khilafah Bani Abbasiyah. Pertama, teori faksionalisme rasial atau teori pengelompokkan kebangsaan. Kedua, teori faksionalisme sektarian atau teori pengelompokkan golongan atas dasar
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 paham keagamaan. Ketiga, teori faksionalisme kesukuan. Keempat, teori yang menekankan kepada ketidakadilan ekonomi dan disparitas regional. Dengan berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah, maka kepemimpinan umat Islam berpin dah kepada Bani Abbasiyah dengan format dan ideologi baru. Revolusi sosial dan politik ini dilakukan karena kekuasaan Daulah Bani Umayyah yang digulingkan dianggap telah korup, dekaden, otoriter, dan sekuler (Lathiful Khuluq dalam Siti Maryam dkk., 2009: 100). B. Masa Kejayaan dan Persebaran Budaya Islam Pembahasan tentang masa kejayaan khilafah Bani Abbasiyah, tentu sangat terkait dengan subjek atau pelaku dibalik kesuksesan tersebut. oleh karena itu, pemaparan tentang peranan beberapa khalifah dinasti Abbasiyah dalam mendorong perkembangan kebudayaan Islam dapat menjadi gambaran atas prestasi yang pernah dicapai. Sebelum menguraikan pencapaian-pencapaian tersebut, penulis akan paparkan namanama khalifah yang dalam beberapa literatur, dinilai punya andil besar terhadap kejayaan khilafah Bani Abbasiyah. Ahmad Al-Usairy (2010: 218) membagi masa kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah menjadi dua periode: a. Pemerintahan Abbasiyah periode I, yang dimulai sejak sejak 132 - 247 H/749-861M. Periode ini merupakan masa keemasan khilafah Bani Abbasiyah, yang jumlah khalifahnya ada sepuluh orang, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut: Nama Khalifa h Abul 1. Abbas Abdulla N o
Gelar
Masa Berkuasa
AsSaffah
132 - 136 H/ 749 - 753 M
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 83 -
IAIS Sambas
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
h bin Muham mad Abu Ja’far Abdulla h bin Muham mad Muham mad bin Abdulla h bin Muham mad Musa bin Muham mad bin Abdulla h Harun bin Muham mad bin Abdulla h Muham mad bin Harun bin Muham mad Abdulla h bin Harun bin Muham mad Muham mad bin Harun bin Muham mad Harun bin Muham
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
AlMansh ur
137 - 158 H/ 753 - 774 M
AlMahdi
158 - 169 H/ 774 - 785 M
AlHadi
169 - 170 H/ 785 - 786 M
ArRasyid
170 - 193 H/ 786 - 808 M
AlAmien
193 - 198 H/ 808 - 813 M
AlMakm un
198 - 218 H/ 813 - 833 M
AlMu’tas him
218 - 227 H/ 833 - 841 M
AlWatsiq
227 - 232 H/ 842 - 846 M
mad bin Harun Ja’far bin 1 Muham 0. mad bin Harun
AlMutaw akkil
232 - 247 H/ 846 - 861 M
b. Pemerintahan Abbasiyah periode II, yang dimulai dari tahun 247 656 H/86 - 1258 M. Pada masa ini, kekhalifahan sangat melemah, karena hilangnya legitimasi kekuasaan mereka, dimana dominasi militer sangat menonjol. Pada periode ini dapat dibagi tiga dominasi kekuasaan yaitu: 1) Dominasi Turki, yaitu tahun 247 – 334 H/861 - 945 M. 2) Dominasi Buwaihid, yaitu tahun 334 – 467 H/945 - 1074 M. 3) Dominasi Saljuk, yaitu tahun 467 – 656 H/1074 - 1258 M. Pada periode pertama, khilafah Bani Abbasiyah mencapai masa kejayaannya. mana secara politis para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus (Badri Yatim, 1998: 50). Menurut Nourouzzaman Shiddiqi (1996: 33), dinasti Abbasiyah menginginkan agar semua kebijaksanaannya yang mereka jalankan mendapat legitimasi agama. Sehingga mereka sendiri menggunakan gelar-gelar seperti, Al-hadi, Ar-Rasyid, Al-Makmun, Al-Mu’tashim dan sebagainya. Hal ini mengisyaratkan bahwa disamping sebagai pimpinan agama, pada saat yang bersamaan mereka juga adalah pimpinan pemerintahan. Walaupun bukan seperti kedudukan seorang Paus dalam agama Katholik . Di samping itu, kemajuan peradaban Bani Abbasiyah sebagiannya disebabkan oleh stabilitas politik dan ekonomi. Di mana Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah, memiliki basis pertanian dengan sistem irigasi
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 84 -
IAIS Sambas yang lebih maju dengan dibangunnya kanal-kanal menuju sungai Eufrat dan Tigris. Demikian juga perdagangan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Baghdad, karena daerah ini menjadi kota transit perdagangan antara wilayah Timur seperti Persia, India, Cina, dan Nusantara dengan wilayah Barat seperti negara-nagara Eropa dan Afrika Utara sebelum ditemukannya jalur laut menuju Timur melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan (Lathiful Khuluq dalam Siti Maryam dkk., 2009: 97). Dengan kepemimpinan yang mampu menjalan kan amanahnya dan didukung oleh stabilitas politik serta ekonomi, maka wajar dinasti Abbasiyah memperoleh kemajuannya. Abad X Masehi merupakan abad pembangunan daulah Bani Abbasiyah dimana dunia Islam, mulai dari Cordova di Spanyol sampai ke Multan di Pakistan mengalami pembangunan disegala bidang, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Musyrifah Sunanto, 2007: 54). Keberhasilan ini pada dasarnya bukan murni usaha para khalifah Bani Abbasiyah saja, tetapi merupakan kelanjutan dari dinasti sebelumnya. Dalam bahasa Philip K. Hitti (2010: 300), “benih telah disebarkan dan pohon pengetahuan yang tumbuh rindang pada masa awal dinasti Abbasiyah di Baghdad jelas berakar kuat pada masa sebelumnya”. Prestasi luar biasa pada masa daulah Umayyah yang dapat menaklukan wilayah-wilayah kerajaan Romawi dan Persia merupakan embrio atas lahirnya prestasi yang lebih hebat lagi dalam bidang ilmu pengetahuan pada abad berikutnya. Penelaahan ilmu yang dimulai sejak daulah Umayyah, kemudian mendapat perhatian serius dan usaha besar-besaran pada masa daulah Abbasiyah (Musyrifah Sunanto, 2007: 56). Menurut Harun Nasution (2005: 65), hal inilah yang membedakan antara keduanya, daulah Umayyah merupakan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 masa ekspansi daerah kekuasaan Islam, sedangkan daulah Abbasiyah adalah masa pembentukan dan perkembangan kebudayaan Islam Dasar-dasar pemerintahan daulah Abbasiyah berhasil diletakkan dan dibangun oleh khalifah pertama yaitu Abu al-Abbas dan Abu Ja’far alManshur, dan terus dikembangkan oleh khalifah-khalifah berikutnya. Kemajuan peradaban daulah Abbasiyah baru tercapai ketika masa khalifah Al-Mahdi (774 - 785 M) dan mencapai puncak popularitasnya pada masa Harun ArRasyid (786 - 808 M) dan putranya AlMakmun (813 - 833 M). Kekayaan yang melimpah dimanfaatkan oleh Harun ArRasyid untuk membangun rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, farmasi, dan untuk keperluan sosial. Sehingga kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kesusateraan berkembang sangat pesat (Badri Yatim, 1998: 52-53). Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kebijakan para khalifah Abbasiyah yang memiliki orientasi terhadap pembangunan kebudayaan dan peradaban. Sebagaimana dikemukakan Mansur (2004: 36-37), bahwa peranan penguasa Bani Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan sangat berarti, diantaranya sebagai berikut: a. Harun Ar-Rasyid memberikan 4.000 dinar kepada setiap penghafal AlQuran, periwayat Hadits dan yang mendalami ilmu pengetahuan. Penerjemahan buku-buku Yunani dilakukan tidak hanya sekedar memindahkan bahasa asal ke dalam bahasa Arab, tetapi dikembangkan dalam bentuk penelitian intensif yang pada akhirnya sumber-sumber Yunani tersebut tidak lagi digunakan sebagai buku pedoman. Mereka mampu menerbitkan karya terbaiknya, misalnya karya Al-Razi dalam bidang kedokteran yaitu
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 85 -
IAIS Sambas samllpox and measles (campak dan cacar). b. Transfer ilmu pengetahuan dari Yunani yakni penerjemahan secara besar-besaran yang ditandai dengan pendirian lembaga penerjemah yang dilengkapi berbagai sumber pustaka, pada masa khalifah Al-Makmun. c. Khalifah Al-Makmun memberi imbalan kepada setiap penerjemah buku dengan emas seberat buku yang diterjemahkannya. Sejak awal kelahirannya sampai masa pemerintahan Al-Mutawakkil (berkuasa: 846-861 M), telah menjanjikan aliran Mu’tazilah sebagai mazhab negara, yang dianggap menjadi pendorong lahirnya kajian ilmu pengetahuan dalam segala cabangnya. Tercatat antara tahun 750 M - 850 M, mereka giat melakukan penerjemahan bukubuku ilmu pengetahuan yang tertulis dalam bahasaYunani, Persia dan India kedalam bahasa Arab (Nourouzzaman Shiddiqi, 1996: 33). Dari upaya-upaya tersebut, maka lahirlah cabang-cabang ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, fisika, optika, geografi, sejarah dan filsafat (Harun Nasution, 2005: 65). Di samping itu, munculah para ilmuwan muslim, seperti Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa al-Khawarizmi (770 - 840 M), dilahirkan di Khwarizm (Kheva) sebuah kota bagian selatan sungai Oxus (sekarang Uzbekistan), ia adalah salah satu ahli matematika yang menciptakan berbagai cabang ilmu matematika beserta konsep dasarnya. Seperti aljabar adalah istilah yang diambil dari bukunya yang berjudul AlJabar wal Muqabalah. Selain ahli matematika al-Khawarizmi juga seorang ahli astronomi dan geografi (Manda Mila dan Triningsih, 2003: 3334). Kemudian Yakub Ibn Ishaq alKindi (800 - 873 M), dilahirkan di Kufa dan ayahnya adalah seorang pegawai kerajaan Harun al-Rasyid. Al-Kindi
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 atau alkindus (Latin) merupakan seorang filosof yang juga ahli matematika, fisika, geografi, kedokteran dan musik. Beberapa karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gherard dan Cremona pada abad pertengahan antara lain, Risalah dar Tanjim, Ikhtiyarat al-Ayyam, IlahyatAristu, al-Musiqa, Mad-u-Jazr, dan Aduiyah Murakkaba (ibid: 45, 47-48). Selain itu ada Abu Bakr Muhammad bin Zakariya al-Razi (864 930 M), lahir di Rayy dekat Teheran, semula tertarik dengan musik namun kemudian ia lebih menekuni ilmu pengobatan, matematika, astronomi, kimia, dan filsafat. Al-Razi atau Rhazes (Latin) adalah seorang spesialis di bidang pediatric (ilmu kesehatan anak), obsetric (ilmu ahli kandungan), dan ophthalmology (ilmu tentang mata) (ibid: 63 dan 65 ). Sementara itu Abu Ali al-Husain ibn Abdullah Ibn Sina (980 - 1037 M) seorang kelahiran desa Afshana dekat Bukhara, sekarang berada di sebelah selatan Rusia, adalah ahli kedokteran dan mempunyai perhatian besar terhadap metafisika dan beberapa karya Aristoteles. Karya terbesar ibn Sina adalah kitab al-Qanun al-Tibb berisi beberapa pemikiran dari Arab-Yunani yang membahas tentang obat-obatan (ibid: 111 dan 115 ). Dan masih banyak lagi tokoh dan ilmuwan muslim lainnya, yang pada kesempatan kali ini belum bisa penulis paparkan. Philip K. Hitti (2010: 381-382), menilai bahwa kesuksesan tersebut sebagian besar disebabkan oleh masuk nya berbagai pengaruh asing, sebagian Indo-Persia dan Suriah dan yang paling penting adalah pengaruh Yunani. Di Suriah mereka menyerap peradaban Aramaik yang telah ada sebelumnya dan telah dipengaruhi Yunani. Di Irak mereka menyerap peradaban serupa yang telah dipengaruhi Persia. Hanya dalam waktu beberapa puluh tahun para sarjana Arab telah menyerap ilmu dan
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 86 -
IAIS Sambas budaya yang dikembangkan selama berabad-abad oleh orang Yunani. Dalam proses penyerapannya, gagasangagasan utama Yunani dan Persia Islam telah kehilangan sebagian besar karakte ristik utamanya, namun demikian ia berhasil menempati kedudukan penting dalam unit budaya abad pertengahan yang menghubungkan Eropa selatan dengan Timur Dekat. Lebih lanjut ditegaskan bahwa budaya tersebut dibawa oleh satu aliran saja, yang bersumber dari Mesir kuno, Babilonia, Phoenisia, dan Yahudi, yang semuanya mengalir ke Yunani, dan kembali lagi ke Timur dalam bentuk budaya Hellenis. Yang menarik adalah bahwa dari aliran yang sama ini dibelokkan kembali ke Eropa oleh orang Arab di Spanyol dan Sisilia, yang kemudian membidani lahirnya Renaisan Eropa.
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 nya pun tidak dapat dihindarkan. Masa keruntuhan ini terjadi pasca pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dan lemah terutama dalam bidang politik, meskipun dalam filsafat dan ilmu pengetahuan sebenarnya masih mengalami perkembangan. Sampai akhirnya kekhilafahan Bani Abbas benar-benar runtuh, tepatnya pada masa khalifah Al-Musta’shim (640-656 H/1242-1258 M), dimana pada tahun tersebut Baghdad dihancurkan oleh tentara Mongol (Hulagu Khan).
SIMPULAN Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik, kemajuan yang menurut catatan sejarah tidak ada tandingannya saat itu. Eksistensi Islam sebagai agama kaffah dan rahmatan lil alamin betul-betul menjadi kenyataan. Jika teori siklus menjelaskan bahwa setiap peradaban akan mengalami setidaknya tiga masa (pertumbuhan, kegemilangan, dan keruntuhan), demikian halnya dengan khilafah Bani Abbasiyah, setelah mencapai masa kegemilangan, keruntuhan-
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 87 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
DAFTAR PUSTAKA Al-Usairy, Ahmad, Sejarah Islam; Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, terj, Samson Rahman, Jakarta: Akbar Media, 2010. As-Suyuthi, Iman, Tarikh Khulafa’; Sejarah Para Penguasa Islam, terj, Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010. Hitti, Philip K., History of The Arabs, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010. Khuluq, Lathiful, “Perkembangan Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah”, dalam Siti Maryam dkk. (ed.), Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern, Yogyakarta: LESFI, 2009. Mansur, Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004. Mila, Manda dan Triningsih (penyusun & alih bahasa), Cendekiawan Islam dari Geber sampai Tamerlane, Yogyakarta: Kota Kembang, 2003. Mudzhar, M. Atho, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid 1, Jakarta: UIPress, 2005. Shiddiqi, Nourouzzaman, Jeram-Jeram Peradaban Muslim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Sunanto, Musyrifah, Sejarah Islam Klasik; Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam, Jakarta: Kencana, 2007. Syukur, Fatah, Sejarah Peradaban Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010. Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 88 -
REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES REFORMASI BIROKRASI Jamiat Akadol *
ABSTRAK Budaya hokum birokrasi dalam pelayanan kesahatan sangat penting dan menentukan. Budaya hukum birokrasi yang diharapkan adalah dan diterima oleh masyarakat. Begitu pentingnya budaya hukum birokrasi dalam pelayanan kesehatan menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Penelitian dengan fokus studi pada budaya hukum birokrasi dalam pelayangan kesehatan ibu dan bayi (anak) mengajukan permasalahan: (1) bagaimana budaya hukum birokrasi pelayanan kesehatan saat ini? (2) mengapa budaya hukum birokrasi pelayanan kesehatan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat? (3) bagaimana konstruksi ideal budaya hukum birokrasi pelayanan kesehatan berbasis hukum progresif, sehingga mencerminkan rasa keadilan masyarakat? Penelitian ini mengungkap bahwa birokrasi pelayanan kesehatan merupakan model weberian dan maxian yang mempengaruhi budayan hukum birokrasi yang berakibat pada pelayanan kesehatan berbasis hukum progresif, sehingga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
KATA KUNCI: Rekonstruksi, Kesehatan, Birokrasi
*Dosen
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
IAIS Sambas PENDAHULUAN Reformasi birokrasi saat ini sudah menjadi bahan diskusi dan perdebatan baik di lingkungan akademis, masyarakat bahkan di dalam penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Menjadi bahan diskusi dan perdebatan karena setelah ditetap kan dengan berbagai kebijakan nasional tentang Reformasi Birokrasi, ternyata apa yang ingin diwujudkan dari kebijakan tersebut belum menampakkan hasilnya bahkan terkesan tidak ada perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dari masih buruknya perilaku birokrasi dalam pelayanan publik dan investasi. Berdasarkan hasil survei birokrasi tahun 2010 ternyata kinerja birokrasi Indonesia dinilai terburuk kedua di Asia setelah India yang dianggap terburuk diberi nilai 9,41 ; Indonesia 8,59; Philipina 8,37 ; Vietnam 8,13; Cina 7,93 ; Malaysia 6,97 ; Taiwan 6,60 ; Jepang 6,57 ; Korea Selatan 6,13; Thailand 5,53; Hongkong 3,49 ; dan Singapura 2,53. (Ahmad Ainur Rohman,dkk, 2010: 64). Pelayanan publik sebagai salah satu sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan untuk dilakukan perbaikan. Melalui perbaikan pelayanan publik diharapkan kinerja birokrasi dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah karena selain merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai hak asasi manusia, maka pelayanan kesehatan wajib disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal tersebut telah
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 diamanahkan oleh Pasal 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian pada Pasal 14 ayat (2) dalam Undang-Undang kesehatan tersebut ditegaskan kembali bah wa tanggung jawab pemerintah dikhususkan pada pelayanan kesehatan. (Hasbullah Thabrany,dkk. 2009, 77). Ternyata pelayanan kesehatan di Indonesia dinilai masih sangat buruk, bahkan Azhari mengatakan sebuah jorgan, “jika anda orang miskin dan ti dak berduit, janganlah sekali-kali mencoba yang namanya sakit, jika anda bukan orang yang berpengaruh dan terkenal jangan minta pelayanan rumah sakit”. (Azhari, 2010, xv). Rendahnya atau buruknya pela-yananan kesehatan di rumah sakit tun-jukan dengan sikap arogansi suatu rumah sakit menyikapi pasien, yaitu dipraktikkan oleh birokrasi berikut aparatnya yang berpegang pada ajaran, “kalau urusan bisa diperumit, mengapa dipermudah”. (Ahmad Ainur Rohman,dkk. 2010, 73). Permasalahan ini menarik untuk dianalisis dan atau didiskusikan karena beberapa alasan. Pertama, saat ini di era reformasi telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari kekuasaan menjadi pelayanan publik yang disenergikan dengan perubahan penyelenggaraan system pemerintahan daerah dari semula sangat sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini telah dipertegas dari berbagai produk perundang-undadangan yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka pengingkatan pelaya nan kepada masyarakat. Kenyataannya pelayanan publik, terutama pelayanan kesehatan masih sangat mengecewakan masyarakat. Kedua, peran birokrasi pemerintahan dalam menggerakan roda pemerintahan di daerah masih sangat besar dan diharapkan mampu menyiapkan bahan pertimbangan untuk kebijakan public di daerah karena selain
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 68 -
IAIS Sambas tinggal dilingkungan masyarakat yang memerlukan pelayanan publik, juga aparat birokrasi pemerintahan itu lebih baik dari pada lembaga lainnya seperti anggota DPRD dan lembaga swadaya masyarakat dalam hal pengetahuan dan keterampilan serta jiwa korsanya yang tunduk pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Meskipun dalam kenyataannya, birokrasi pemerintahan yang ada saat ini justru tidak mendukung sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Friedman, perilaku birokrasi yang menerima atau menolak hukum yang berlaku adalah aspek budaya hukum yang amat penting dalam sistem hukum. Kultur (budaya) hukum birokrasi tersebut adalah sikap, nilainilai dan pendapat para birokrasi pemerintahan terhadap hukum yang berlaku. (Lawrence, 1975: 15-16). Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana budaya hukum birokrasi pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya juga dicari faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum birokrasi pelayanan kesehatan tersebut dan diakhir tulisan ini akan mengajukan saran perbaikan (rekomendasi) budaya hukum birokrasi pe layanan kesehatan dikaitkan dengan stu ktur hukum dan substansi hukum pelayanan kesehatan agar masyarakat menjadi semakin puas dan reformasi birokrasi, khususnya pelayanan publik yang ingin dilakukan dapat diwujudkan. Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Kesehatan Di Daerah 1.1. Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan upa ya sistematis, terpadu dan komprehensif yang ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Food governance), termasuk tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance). Jadi, reformasi birokrasi ada-
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 lah suatu perubahan yang menyeluruh dan mendasar pada semua aspek kehidupan birokrasi yang dinilai menghalangi terwujudnya birokrasi yang diharapkan. Artinya, ketika birokrasi yang ingin diubah dan diperbaiki menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masya rakat, maka yang juga harus diperhatikan dan dipertimbangan adalah tidak hanya internal birokrasi tetapi juga aspek eksternal dari birokrasi seperti dunia usaha dan masyarakat. (Komarudin, 2011: 57). Berdasarkan grand desain reformasi birokrasi, bahwa reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Repor masi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah perubahan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyonsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai sesuatu yang diharapkan, yaitu: a. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; b. Menjadikan negara yang memiliki most improved bureaucracy; c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; d. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan / program instansi; e. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; f. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan demikian reformasi birok rasi bertujuan untuk untuk menjadikan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berinteg-
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 69 -
IAIS Sambas rasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik secara baik dan memuaskan, netral atau bebas dari pengaruh politik, sejahtera, berdedikasi yang tinggi dengan tetap memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik sebagai pegawai negeri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sasaran reformasi birokrasi adalah: a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat ; dan c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi diyakini dapat diwujudkan dalam waktu yang lama yang direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi disusun dalam dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksana an reformasi birokrasi ditingkat kemen terian atau lembaga dan pemerintah daerah. Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksanaan mikro) menyangkut implementasi kebijakan / program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemeringah daerah. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut di atas, disusun program kerja
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 yang berorientasi hasil pada masingmasing tingkat pelaksanaan yaitu : a. Program untuk tingkat makro, adalah : - Penataan organisasi - Penataan tata laksana - Penataan sisttem manajemen SDM aparatur - Penguatan pengawasan - Penguatan akuntabilitas kinerja, dan - Peningkatan kualitas pelayanan publik b. Program tingkat meso, yaitu: - Menajemen perubahan - Konsultasi dan orientasi - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Knowledge management c. Program tingkat mikro adalah : - Manajemen peruubahan - Penataan peraturan perundangundangan - Penataan dan penguatan organisasi - Penataan tata laksana - Penataan sistem manajemen SDM aparatur - Penguatan pengawasan - Penguatan akuntabilitas kinerja - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Menyadari luasnya cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka diperlukan perioritas pelaksanaan reformasi birokrasi. Pertama, kememterian / lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, pengelolaan keuangan negara, pemeriksa dan pengawasan keuangan negara, dan penertiban aparatur negara. Kedua, kementerian / lembaga terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung, termasuk pemerintah daerah. Ketiga, kementerian atau lembaga yang tidak
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 70 -
IAIS Sambas termasuk perioritas pertama dan kedua. Selanjutnya untuk melaksanakan kebijakan reformasi tersebut di atas telah ditetapkan 9 (sembilan) Peraturan Men teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2011. Kesembilan peraturan tersebut adalah: a. Permenpan RB Nomor7 tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi oleh kementerian/lembaga b. Permenpan RB Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kementerian / lembaga c. Permenpan RB Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rood Map Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah d. Permenpan RB Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan e. Permenpan RB Nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi f. Permenpan RB Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana g. Permenpan RB Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins h. Permenpan RB Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan i. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi kementerian / lembaga Selanjutnya telah ditetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemantapan kebijakan reformasi birok rasi pada tahun 2012 dan di awal tahun 2013, yaitu antara lain :
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 a.
Permenpan RB Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Unit Pelayanan Publik b. Permenpan RB Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja c. Permenpan RB Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan d. Permenpan RB Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah. e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik f. Permenpan RB Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah g. Permenpan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan h. Permenpan RB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi Birokrasi i. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Meskipun telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tetang reformasi birokrasi, telah dilakukan sosialisasi, bahkan telah diberikan remunerasi di berbagai kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, namun ternyata praktik tidak terpuji para birokrat, pejabat negara bahkan penegak hukum telah mencoreng bahkan merusak kebijakan reformasi birokrasi. Apakah hal ini sebagai pertanda bahwa
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 71 -
IAIS Sambas reformasi birokrasi gagal dalam memperbaiki perilaku aparatur birokrasi. (Agus Dwiyanto, 2011: 129). Ataukah konsep kebijkan, maupun program reformasi birokrasi itu sendiri masih setengah matang. (Abdul Malik, 2010: 5). Di daerah, kebijakan reformasi birokrasi masih dianggap sebagai kebijakan yang membingungkan dan terkesan tidak wajib. Membingungkan dalam arti kata tidak dipahami secara jelas dan terukur oleh pegawai/birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi biasanya hanya dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD). Pencantuman kebijakan reformasi birokrasi tersebut hanyalah pernyataan sekedar meniru kebijakan nasional. Implementasi dari kebijakan tersebut tidak dijabarkan lebih lanjut, sehingga dipahami secara beragam oleh aparatur / birokrasi pemerintahan di daerah. RPJMD adalah sebuah dokumen peren canaan pembangunan lima tahunan yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Karena RPJMD adalah janji kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka bukan mustahil kebijakan reformasi birokrasi tidak diprioritaskan atau dengan perkataan lain, hanya sekedar ingin dianggap taat pada peraturan atau kebijakan nasional, tetapi dia sendiri tidak tahu dan atau tidak perlu tahu. Akibatnya, tidak ada kebijakan operasional lebih lanjut. Reformasi birokrasi bukan tugas /urusan wajib daerah yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah. Masyarakat lebih memi lih atau memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, saluran pengairan dari pada mereformasi birokrasi. Padahal, mereformasi birokrasi sama pentingnya
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 dengan membangun infrastruktur ekonomi. Reformasi birokrasi merupakan kebijakan untuk melakukan perubahan mindset dan culture set. Mind set adalah cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak). Culture set adalah budaya kerja, yaitu perubahan budaya dari penguasa mmenjadi pelayan, mendahulukan peran dari wewenang, tidak hanya berpikir output tetapi juga outcome, perubahan manajemen kinerja dan pemantauan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (Kommaruddin, 2011: 167). Reformasi birokrasi adalah perubahan dari government (pemerintah; peran pemerintah lebih dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan), penye lenggaraan dan pengelolaan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi merupakan sinergisitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat. For good governance there is no place of corruption because plan is not forced from top and there is no lack of people participation. There the goverment behave like facilitator and people in government and NGOs are also involved. Such governance gives due importance to private sector also. Administrator have to improve selfdiscipline on them. (Hoshiar, 2007: 51). Dengan demikian, reformasi birok rasi yang ditujukan untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut pada dasarnya memang harus didahului oleh perubahan mind set dan culture set pegawai negeri sipil atau birokrasi dari yang selama ini mereka menganggap bahwa hanya merekalah yang diberikan kekuasaan untuk mengatur dan merubah perilaku mmasyarakat (masyarakat hanya sebagai objek) kearahdimana masyarakat dan pasar (swasta) serta birokrasi (government) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 72 -
IAIS Sambas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Sebelum menganalisis lebih jauh tentang pelayanan di rumah sakit (khususnya Rumah Sakit milik pemerintah daerah (RSUD) penulis ingin merilis beberapa catatan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Walikota Singkawang Geram”, demikian judul berita pada halaman 4 harian Rakyat Kalbar tanggal 18 Maret 2013. Walikota Singkawang, Awang Ishak geram dan sangat kecewa dengan pelayanan RSUD Abdul Aziz Singkawang karena ketika dia datang langsung mengantarkan pasien stroke yang harus mendapatkan perawatan pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2013, petugas RSUD tersebut bukan langsung melayani malah bertanya, “siapa yang bertanggung jawab atas pasien tersebut”. Walikota yang membawa pasien, ya sayalah yang bertanggung jawab, kok malah ditanya lagi, demikian diungkap dalam koran tersebut. Namun, petugas justru melanjutkan pertanyaan, “siapa yang tukang jaga”. Sementara itu, pengalaman wakil walikota Singkawang juga diungkap dalam koran tersebut dimana masyarakat banyak mengeluh tentang pelayanan buruk RSUD milik daerah tersebut. Lain halnya dengan pelayanan kesehatan di RSUD Soedarso Pontianak. Cerita banyaknya keluhan masyarakat atas pelayanan RSUD ini sudah sering kali baik melalui koran maupun melalui ungkapan lisan baik oleh pasien, maupun keluarga pasien. Berita tanggal 19 Maret 2013 menjadi headline harian pontianak post dengan judul “ Pegawai RS Soedarso Tuntut Remunerasi”. Hal yang sama diungkap oleh harian Rakyat Kalbar pada hari yang sama dengan judul, “Dana Remunerasi di tahan, karyawan RSUD berunjuk rasa”. Akibat unjuk rasa tersebut diungkap puluhan pasien di ruang fisioterapi RSUD Soedarso terpaksa menunggu sejak subuh untuk mendapatkan pelayanan.
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 Tuntutan pegawai RSUD tersebut menanyakan remunerasi (jasa layanan) tahun 2012 belum dibayarkan, kesejah teraan pegawai/lauk pauk dibayarkan setiap bulan, pembayaran honorarium pegawai tidak tetap ditunda 2 bulan agar dibayarkan dan transparansi. Mengenai pembagian remunerasi yang tidak sesuai dengan beban kerja. Peristiwa ini mendapat tanggapan yang luar biasa, terutama oleh Gubernur Kalbar (Cornelis) yang mengancam akan memecat pegawai negeri yang demo tersebut. Pelayanan kesehatan di Puskesmas lebih parah lagi. Penulis pernah mendapatkan pelayanan disalah satu Puskes mas di Singkawang yang sangat mengecewakan. Karena sakit dan ingin mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit, penulis datang lebih awal karena telah izin tidak masuk kantor. Pukul 07.35 wiba penulis datang ke Puskesmas tersebut ternyata tidak ada petugas, walau kantornya sudah dibuka. Penulis pergi dan kembali lagi pukul 08.20 wiba, ternyata baru satu orang petugas pendaftaran yang datang. Saya daftar tetapi tidak langsung dilayani. Saya tinggalkan lagi Puskesmas tersebut dan kembali pukul 09.10 wiba. Petugas suda ada beberapa orang, kemudian penulis menanyakan apakah berkas saya telah diterima yang saya sampai kan tadi pukul 08.20. petugas tersebut diam, lalu saya ulangi lagi tetapi justru saya dimarah dengan mengatakan “sabar pak, kami sibuk”. Spontan penulis bicara yang mengatakan bahwa saya sudah datang ke Puskesmas ini pukul 07.35 pagi tapi kosong, jam 08.20 juga kosong. Kembali petugas itu marah dengan seolah-olah sibuk, baru diserah kan berkas saya untuk siap diperiksa lebih kurang 20 menit setelah itu. Peristiwa yang saya alami di Puskesmas Singkawang ternyata juga terjadi di Puskesmas Pontianak dengan kasus yang berbeda. Uray Henny
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 73 -
IAIS Sambas Novita, anggota komisi D- DPRD Kota Pontianak mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Pontianak masih belum maksimal karena tidak mengakomodir masyarakat yang tidak mampu. Sementara itu, Mudjiono yang juga anggota DPRD Kota Pontianak mengungkapkan bahwa ada Puskesmas di Kota Pontianak yang tutup lebih awal dari waktu yang ditetapkan, yaitu pukul 11.00 ada beberapa Puskesmas sudah kosong, padahal waktu pelayanan kesehatan mulai pukul 07.00 hingga pukul 13.00 wiba. (Harian Rakyat Kalbar, Sabtu, 16 Maret 2013). Mencermati pelayanan kesehatan sebagaimana digambarkan di atas sung guh-sungguh memprihatinkan dan ternyata sangat mengecewakan. Padahal UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa pelayanan kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia. Bukankah perbuatan tidak memberikan pelayanan kesehatan atau tidak melayani sesuai ketentuan tersebut sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Demikian pula dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menegas kan bahwa pelayanan kesehatan wajib disiapkan oleh pemerintah / pemerintah daerah. Bahkan dalam UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka dan lain sebagainya yang pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan yang harus ditanamkan dalam pola pikir dan tindakannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya, pemerintah telah menetapkan ketentuan yang memberikan kemudahan dan pengecualian terhadap berbagai persyaratan pengadaan barang dan jasa,
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 pengelolaan keuangan dan pengadaan pegawai. Pengecualian tersebut dapat diberikan apabila unit pelayanan publik (termasuk pelayanan kesehatan) ditetapkan sebagai badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Pembentukan Badan Layanan um um (BLU) dan atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya ditetapkan ketentuan pedoman tekinis untuk BLUD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007. Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 ditegaskan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. BLU/BLUD beroperasi sebagai unit kerja K/L/satuan kerja perangkat daerah untuk tujuan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh industri induk yang bersangkutan dengan sebuah keputusan. BLUD dalam menetapkan tarif pelayanan cukup dengan persetujuan kepala daerah. Kewenangan pengadaan barang dan jasa, peng angkatan pegawai dan lain-lain diatur tidak mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengangkatan pegawai, tetapi cukup dengan peraturan kepala daerah. Bahkan, penerima dari jasa jasa layanan yang semula berupa retribusi, hanya dilaporkan
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 74 -
IAIS Sambas sebagai lain-lain PAD yang sah, dan dimasukkan langsung dalam kas BLUD bukan kas daerah serta dapat digunakan langsung tanpa prosedur seperti yang berlaku bagi SKPD yang tidak menetap kan PPK-BLUD. Pelayanan kesehatan merupakan ke wenangan wajib daerah. (Undangundangan No. 36 Tahun 2009). Sebagai kewenangan wajib berarti, kewenangan tersebut wajib dilaksanakan dengan segala konsekwensinya, baik menyang kut sarana-prasarana, sumber daya manusia dan pendanaan pelayanan kesehatan. Dalam undang-undang kesehatan diteggaskan bahwa semua unsur ini wajib disediakan pemerintah, bahkan dalam anggaran kesehatan dalam APBN minimal 5 % dan dalam APBD minimal 10 % diluar belanja aparatur untuk pelayanan kesehatan. Tetapi me ngapa masih terjadi keluhan terhadap tidak tersedianya/kekuranganyang di alami RSUD di beberapa daerah. (Harian Kalbar, 28 Februari 2013). Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Kesehatan di Daerah sebagai Aspek Penting Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Daerah Buruknya pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat dapat dibuktikan dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang indikatornya terdiri dari daya beli masyarakat, derajat kesehatan dan kualitas pendidikan. IPM Kaliman tan Barat Barat dalam beberapa tahun terakhir berada pada urutan 28 dari 33 propinsi di Indonesia, padahal secara nasional IPM Indonesia meningkat naik tiga peringkat dari urutan 124 menjadi 121 di antara 187 negara. (Harian Media Indonesia, 16 Maret 2013). Terlebih lagi, terbukti bahwa kasus gizi buruk di Kalbar masih tinggi. (Harian AP Post, tanggal 27 Februari 2013). Rendahnya IPM Kalbar dan Indonesia sangat erat kaitannya dengan birokrasi pemerintahan Indonesia ka-
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 rena birokrasilah sebagai pelaksana pemerintahan dan pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah budaya hukum birokrasi pelayanan kesehatan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa telah begitu banyak ditetapkan peraturan perundang-undangan (hukum) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ternyata hasilnya masih sangat mengecewakan. Ternyata benar dikatakan oleh Esmi Warrasih bahwa sebaik apapun hukum yang dibuat, pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum dimaksud adalah sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh birokrasi. (Esmi Warrasih, 2011: 74). Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh para pimpinan dan anggotanya adalah diantara faktor budaya hukum karena perilaku mereka bergan tung pada penilaian mereka mengenai pilihan mana yang dipandang berguna atau benar. Legal culture refers,then to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social force toward or away from the law and in particular ways. Legal culture way also effect the rate of use, that is attitutes toward whether it is right or wrong, usefull or useless, to go to court will also enter into a desicion to seek formal divorce. (Lawrence 1975:15-16). Budaya birokrasi yang dalam hal ini adalah budaya hukuum birokrasi diakui sebagai penyebab gagalnya pelaksanaan program pembangunan yang telah disiapkan dengan begitu kompre hensif. Agus Dwiyantosecara tegas mengungkapkan bahwa kegagalan birokrasi merespon krisis ekonomi dan politik secara baik juga amat ditentukan oleh bagaimana sistem kekuasaan, akuntabilitas, insentif dan budaya yang
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 75 -
IAIS Sambas berkembang dalam birokrasi selama ini. (Agus Dwiyanto, 2006: 3). Sistem kekuasaan yang sentralistis, baik dalam tingkat makro dan mikro telah membuat para pejabat birokrasi gagal dalam merespon krisis ekonomi dan politik. Birokrasi yang seharusnya dijadikan barometer penjaga dan penegak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, birokrasi hendaknya netral, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta profesional. Namun disisi lain birokrasi ternyata lebih memilih hidup aman dengan mengikuti keinginan pimpinan atau pejabat politik, meskipun sikapnya itu melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini dapat dimaklumi karena birokrasi masih dipengaruhi budaya patron-klien. (Kausar, 2009: 12-13). Akibatnya, dalam memberikan pelayanan publik masyarakat yang memerlukan pelayanan seringkali diperlakukan tidak pantas, seperti yang terjadi pada loket pendaftaran di RSUD dan Puskes mas. Pasien datang dan bertanya sering kali tidak dilayani, dicuekin, bahkan disambut dengan kata-kata kasar seperti, “kami sedang sibuk”, padahal mereka sedang ngobrol. Namun ketika yang datang adalah orang penting, pimpinannya misalnya maka mereka langsung memberikan ucapan “ selamat pagi pak “. Kondisi yang demikian itu menandakan bahwa birokrat Indonesia lebih mementingkan kepentingan pimpinan (loyalitas) dari pada kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Dengan perkataan lain bahwa birokrat kita lebih mengutamakan kepentingan negara / penguasa dari pada kepentingan rakyat. Praktek budaya paternalistik dan patron-klien juga terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di RSUD milik pemerintah. RSUD lebih mengutamakan mengejar target peningkatan PAD dari retribusi
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 dan meningkatkan jasa layanan bagi petugas kesehatan dari pada memberikan pelayanan kepada masyarakat. Target PAD jika berhasil dicapai dianggap RSUD berkinerja baik, tetapi jika terjadi sebaliknya dianggap berkinerja buruk, baik oleh pimpinan pemerintahan eksekutif maupun anggota DPRD. Dilain pihak ada RSUD yang memaksa pasien harus rawat inap padahal tidak perlu. Namun ada pula kasus di RSUD, pasien dipulangkan dalam kondisi pasien masih lemah karena stroke. Kasus yang sama juga terjadi di beberapa rumah sakit milik pemerintah di Kalimantan Barat. (Hasbullah, 2009: 78). Walikota Singkawang pantas marah dengan perilaku petugas pelayanan kesehatan pada RSUD Dr.Abdul Aziz karena pihak RSUD menanyakan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang menjaga pasien. Pasien gawat darurat harus dilayani dan berdasarkan Undang-undang Rumah Sakit tidak boleh atau dilarang dimintai uang muka. Hal ini berarti pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku (meskipun tidak secara tegas meminta uang muka), tetapi dengan menanyakan siapa yang bertanggung jawab, sudah mengarah kesana. Kemudian, yang menjaga pasien seharusnya adalah perawat, bukan keluarga pasien. Lalu apa kerja perawat, padahal mereka telah digaji oleh peme rintah daerah untuk tugas tersebut. Bahkan seringkali dijumpai dalam pelayanan kesehatan, sangat sulit mencari dokter spesialis di RSUD padahal banyak pasien yang perlu diberikan tindakan medik. Dokter spesialis adalah orang yang sangat penting, sehingga terkesan “sesuka hati “nya memberikan pelayanan. Mereka lebih mengutamakan pasien yang berada di rumah sakit swasta di ruang VIP dari pada pasien di RSUD, padahal dokter spesialis yang dimaksud adalah PNS yang ditugaskan di RSUD yang telah diberi remunerasi
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 76 -
IAIS Sambas beberapa kali lipat dari dokter umum bahkan jauh lebih besar dari pada penghasilan seorang PNS dengan pangkat tertinggi di daerah tersebut. Mereka juga diberi fasilitas mobil dan rumah dari dana APBD daerah tersebut. Dan mengapa kepala daerah atau sekda tidak menegurnya, atau direktur RSUD karena sesuai ketentuan PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS jawabnya pasti “sulit” karena keberadaan dokter spesialis sangat diharapkan/sangat diperlukan oleh masyarakat, jika mereka pindah, maka masyarakat yang dirugikan. Masyarakat yang berobat di RSUD kebanyakan adalah pasien jamkesmas, askes dan jamkesda serta pasien jampersal. Apakah karena pasien yang demikian itu, maka dokter lebih mengutamakan pasien di Rumah Sakit swasta yang segera setelah tindakan medik, maka jasa layanan dapat langsung diperoleh. Sementara itu jasa layanan bagi pasien askes, jamkesmas, jamkesda dan jampersal harus menunggu klaim dengan asuransi dan pemerintah. Kalau beenar itu jadi tujuan maka menurut Alexandra Ide bahwa tindakan tersebut adalah tindakan tidak beradab. Dokter yang menjadikan RSUD sebagai tempat sambilan (bukan yang utama) tentunya cara kerja dan perlakuannya asalasalan, sekedar datang pegang-pegang sedikit langsung beri resep. Pertanyaannya, dimana idealisme ketika masih jadi mahasiswa kedokteran, dimana tanggung jawab kemanusiaan yang konon katanya lebih mengutama-kan “menyelamatkan manusia”. (Alexandra, 2012, 321). Ternyata dokter dan rumah sakit lebih mementingkan uang dari pada menyelamatkan orang. Mungkinkah ini sebagai ekses dari liberalisasi yang sudah merasuk ke dalam pelayanan kesehatan di tanah air yang tercinta ini. Mencermati kondisi pelayanan kesehatan tersebut di atas, sebenarnya baik
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 Gubernur Kalbar maupun Walikota Singkawang tidak perlu marah, apalagi mau memecat PNS yang berdemo di RSUD tersebut. Seharusnya pimpinan daerah tersebut lebih arif karena memang ada masalah dengan sistem pela yanan kesehatan kita saat ini. Diberi kesempatan untuk menerapkan PPKBLUD mengapa tidak dilakukan. Kebijakan BLUD memberi kemudahan pengelolaan keuangan RSUD, sehingga mempercepat pelayanan kesehatan. Artinya, untuk keperluan barang pakai habis tidak perlu harus menempuh caracara yang rumit karena dengan BLUD, Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD mengelola sendiri uang dari pelayanan kesehatan. Dilain pihak, bagaimana mungkin pelayanan kesehatan di Singkawang akan lebih baik karena alokasi dana pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan RSUD Abdul Aziz pada tahun 2010 (8,80 % dari APBD), tahun 2011 (9,19 % dari APBD), tahun 2012 (11,1% dari APBD) dan tahun 2013 (9,93% dari APBD). Padahal berdasarkan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan bahwa belanja kesehatan diluar gaji aparatur minimal 10 persen. Pemerintah Propinsi Kalbar pun ternyata kurang memperhatikan pelayanan kesehatan yang dibuktikan dari belanja langsung yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan dalam APBDnya sejak tahun 2009. Pada tahun 2009 hanya 6,81%, tahun 2010 sebesar 7,03%, tahun 2011 sebesar 8,04% dan pada tahun 2012 sebesar 5,53% serta pada tahun 2013 hanya sebesar 6,24% dari APBD Propinsi Kalbar. Dengan ketersediaan dana pelayanan kesehatan yang dialokasikan dalam APBD kedua daerah tersebut sudah dapat dipastikan bahwa sektor kesehatan belum menjadi perioritas daerah. Akibatnya sudah dapat dipastikan bahwa IPM Kalbar akan sulit
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 77 -
IAIS Sambas ditingkatkan, pelayanan kesehatan akan sulit diharapkan mampu memuaskan masyarakat. Akibat lebih lanjut adalah sulit diharapkan dapat diwujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Rekonstruksi Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Kesehatan Merekonstruksi atau dalam tulisan ini disamakan artinya dengan merubah dari suatu keadaan yang kurang baik, kurang tepat atau kurang sesuai dengan harapan banyak orang menjadi lebih baik adalah sesuatu kegiatan yang tidak mudah dan memerlukan perencanaan dan berkesinambungan. Terlebih lagi merubah budaya hukum birokrasi di Indonesia yang dianggap sebagai warisan dari budaya masa kerajaan, masa penjajahan (kolonialisme) dan masa pemerintahan orde lama dan orde baru. Merubah budaya hukum birokrasi juga terkait dengan budaya masyarakat pada umumnya karena menurut Mas’oed dalam Agus Dwiyanto bahwa kultur dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya korupsi, seperti adanya nilai-nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah. (Agus Dwiyanto, 2008: 30). Disamping itu, terdapat sebagian masya rakat Indonesia terutama birokrasinya yang mempunyai sikap segan terhadap pekerjaan yang bersifat memberi pelayanan pada orang lain. (Koetjaraning rat, 1987, 27). Diperparah lagi dengan mentalitas bangsa Indonesia yang meremehkan mutu, mental menerbas, sifat tidak percaya kepada diri sendiri, sifat tidak disiplin dan sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh. (Agus Dwiyanto, 2008: 30). Merubah budaya hukum birokrasi juga terkait erat dengan merubah sistem hukum karena sistem hukum is a complex organism in which structure, substance and culture interact. The
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 structure of a system is its skeletal framework : it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing with inbounds. The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. And the legal culture is the element of social attitude and value. (Lawrence, 14-16). Jadi, membahas budaya hukum birokrasi tidak akan terpisah, bahkan terkait sangat erat dengan substansi / aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan stuktur hukum adalah lembaga, termasuk pejabat stuktural dalam organisasi birokrasi. Merubah / merekonstruksi budaya hukum birokrasi dengan demikian hendaknya diawali dengan menyempur nakan berbagai kebijakan nasional di bidang aparatur. Penyempurnaan kebijakan tentang birokrasi akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, manajemen pemerintah dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta ssistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasinya akan mendorong perubahan mind set dan culture set pada setiap birokrat kearah budaya yang lebih profesional, produktif dan akuntabel. (Peraturan Presiden Nomor 81: 2010). Berkenaan dengan kebijakan reformasi birokrasi tersebut di atas, kiranya yang paling utama dilakukan adalah rekonstruksi mind set atau cara berpikir tentang hukum birokrasi pelayanan kesehatan, kedua rekonstruksi tentang perilaku birokrasi dalam melaksanakan hukum pelayanan publik bidang kesehatan.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 78 -
IAIS Sambas Rekonstruksi Cara Berpikir Birokrasi Merubah mind set atau cara berpikir birokrasi adalah pekerjaan paling sulit karena merubah sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Roger Cannors dan Tom Smith mengemukakan bahwa experience leaders know that changing the culture can mean changing the game by growing faster than your rivals, beating a bad economy, revolu-tioni zing the value proposition of your organization, or a host of other competetation-beating achievement. Managing the culture so that it produces the result you are looking for has become an essential role of leadership and core management strategy. (Roger Cannor, 2011: 7). Oleh karena dalam merubah mind set atau cara berpikir birokrasi hendaknya terlebih dahulu harus diper hatikan empat perma salahan paling mendasar yang beraspek budaya, yaitu :pengelolaan perubahan (managing change), pengembangan kepemimpinan (develop leaders), peng elolan SDM (managing people), dan budaya kerja (governance culture). (Agus Pramarinto, 2009: vi) Keempat aspek ini seyogyanya men dapat perhatian utama karena menyang kut soft side of change yang berbasis budaya untuk merubah mind set dan atau cara berpikir birokrasi. Mind set birokrasi pemerintahan saat ini masih menganggap dirinya yang terbaik dari orang lain karena mereka adalah aparat pemerintah yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Masyarakat harus mau dan mengikuti apa saja yang telah diputuskan oleh pemerintah melalui birokrasi. Birokrasi adalah penguasa bukan pelayan masyarakat. Cara berpikir birokrasi yang hanya terpaku pada prosedur dan ketentuan yang berlaku, tanpa melihat kondisi masyarakat dan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan adalah pola pikir yang harus diubah. Birokrasi pelayanan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 kesehatan hendaknya tidak melihat siapa yang dilayani, tetapi perhatikan seberapa penting kondisi seseorang untuk dilayani. Seorang pasien yang stroke, tergolong sangat darurat untuk diberikan tindakan medik. Segera beri kan pertopongan dengan tujuan utama menyelamatkan manusia. Seorang petugas pelayanan kesehatan yang hanya memandang aspek prosedural dan ketentuan standar pelayanan semata ada lah cara berpikir yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Cara berpikir yang demikian itu mengabaikan nilai kearifan dan nilai keadilanyang sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan di daerah. (Syamsudin, 2012: 235). Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum tidak pernah beroperasi dalam keadaan hampa lingkungan. Perlu diingat bahwa hukum bekerja melalui manusia. Jalannya hukum turut ditentukan oleh sarana perlengkapan lain dalam masyarakat, seperti tradisi, lembaga-lembaga sosial lainnya, sikapsikap kolektif dan pandangan yang dominan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan tugas nya seorang petugas pelayanan kesehatan, selain memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mereka harus mempelajari kultur masyarakat dimana mereka bekerja, dan juga hendaknya mempelajari terle bih dahulu sikap dan harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. (Satjipto Raharjo, 2009: 20) Seorang dokter yang hanya ingin mencari keuntungan materi, pasti tidak akan diterima di lingkungan masyarakat yang tingkat sosial ekonominya rendah. Faktanya, dalam masyarakat pedesaan masyarakat lebih senang dengan seorang perawat dari pada dokter karena dengan perawat mereka boleh berhutang atau dibayar dengan barang dan setiap kali berobat selalu diberikan injeksi. Banyak masyarakat yang merasa
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 79 -
IAIS Sambas belum berobat jika tidak di injeksi (disuntik). Rekonstruksi Perilaku Birokrasi Pelayanan Kesehatan Untuk merealisasikan arah kebijakan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja. Peraturan tersebut sebagai penyempurnaan Keputusan Menpan Nomor: 25/Kep/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara. Peraturan Menpan tersebut dituju kan untuk: (a). Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, (b). Membantu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan masing-masing agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, dan (c). Memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan serta memonitoring dan evaluasi pelak sanaan pengembangan budaya kerja. Sasarannya adalah terciptanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktuvutas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan budaya kerja ini diharapkan bermanfaat untuk berperan, berprestasi, aktualisasi diri, mendapat pengakuan, penghargaan, kebanggaan kerja, rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab, memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan memimpin dan memecahkan masalah. Harus diakui bahwa kebijakan yang dibuat oleh Menpan untuk merubah
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 budaya kerja bagi birokrasi adalah dinilai sudah cukup baik. Namun demikian budaya birokrasi yang ingin dirubah hanya dalam batas tertentu atau lingkup terbatas bidang administrasi. Padahal, permasalahan birokrasi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, yaitu persoalan korupsi yang sudah menjalar kemana-mana. Korupsi terjadi paling banyak di lingkungan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara / birokrasi. Bahkan menurut kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat pemerintah dinilai masih belum memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan publik yang berkulitas sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tolok ukurnya adalah pengawasan internal yang tidak memenuhi harapan masyarakat, pengaduan yang disampai kan masyarakat kerap tidak direspon sebagaimana mestinya dan pemerintah belum melakukan apa yang semestinya dilakukan dalam memberikan pelayanan publik. Jika pemerintah menerapkan ketentuan pelayanan publik seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dapat diyakini budaya hukum birokrasi pelayanan publik akan berubah. (Harian AP Post tanggal 4 Nopember 2012). Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap tindakan penyelenggara negara hendaknya berdasarkan atas kaedah hukum yang berlaku. Kenyataannya tidaklah sebagaimana seharusnya. Ancaman hukum terhadap perbuatan melanggar hukum, termasuk dalam pelayanan kesehatan begitu jelas, ternyata belum juga dilaksanakan. Tentu saja hal tersebut tidak akan membuat petugas pelayanan kesehatan menjadi takut berbuat melanggar hukum yang berlaku, justru semakin tak terkendali. Mungkin kondisi ini yang mendasari pernyataan
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 80 -
IAIS Sambas Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat yang mengatakan bahwa hanya orang gila atau hampir gila yang mau menjadi Direktur Rumah Sakit. (Harian Rakyat Kalbar 8 Maret 2013. Berbagai permasalahan dalam pela yanan kesehatan sebagaimana dikemukakan di atas kunci penyelesaiannya adalah pada perilaku atau tindakan birokrasi pelayanan kesehatan, atau dengan perkataan lain adalah dipengaruhi oleh budaya hukum birokrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya hendaknya melakukan langkah-langkah konkrit membangun budaya hukum birokrasi yang berlandaskan pada pola pikir: (Romli Atmassasmita, 2012: 8384). (a). Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana hukum yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik; (b). Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaharuan masyarakat sematamata, akan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi; (c).Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepen tingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kaca mata kepentingan pemangku kepentingan (stake holder) dan kepentingan korban-korban (victims) (d). Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan (vuluarable) dan dalam masa peralihan (transisional), baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya dengan menggunakan pendekatan preventif dan responsif semata melainkan juga diperlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif; (e). Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 dalam pembangunan nasional, maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik, melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap dan cara berpikir (mind set) dan perilaku (behavior) aparatur birokrasi dan masyarakat bersama-sama. Berdasarkan pola pikir tersebut, kiranya pemerintah dan pemerintah daerah melakukan : (a). Memberi wewenang yang lebih luas kepada Sekretaris Daerah dan sekretaris Kementerian/Lembaga sebagai pembbina pegawai negeri untuk menegakkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pembinaan pegawai negeri di masing-masing unit kerjanya (b).Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk produk hukum daerah tentang pengembangan budaya hukum birokrasi berbasis budaya lokal (c). Mewajibkan agar setiap unit pelayanan kesehatan milik daerah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). Diberikan sanksi pencabutan izin operasional jika tidak mengindahkan aturan tersebut, bahkan pimpinannya diberikan sanksi pemberhentian sebagai pegawai negeri. PENUTUP Reformasi birokrasi memang masih baru digulirkan di Indonesia, namun gemanya sangat kuat sehingga menerobos dunia ilmu pengetahuan. Terjadi pergeseran paradigma yang begitu nyata dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum. Reformasi birokrasi ternyata bukan hanya merubah mind set dan culture set birok rasi dari aspek administrasi public, ternyata juga berimplikasi pada aspek hukum, politik, ekonomi, sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu untuk mempercepat reformasi birok rasi di Indonesia hendaknya melibatkan
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 81 -
IAIS Sambas berbagai ilmu secara terpadu. Budaya hukum birokrasi pelayanan publik adalah sebuah konsep yang ditawarkan untuk mempercepat dan mendukung kebijakan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dikemu kakan di atas, maka kunci penyelesaian nya adalah melalui rekonstruksi budaya hukum birokrasi pelayanan public bidang kesehatan sebagai upaya memper cepat proses reformasi birokrasi di Kalimantan Barat adalah yaitu dengan merubah perilaku atau tindakan birokrasi pelayanan kesehatan, atau dengan perkataan lain adalah dengan mempengaruhi budaya hukum birokrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peme rintah daerah sesuai dengan kewenangan hendaknya melakukan langkahlangkah konkrit membangun budaya hukum birokrasi yang berlandaskan pada pola pikir. Selanjutnya, agar pemerintah daerah melakukan langkah-langkah konkrit seperti: (a) memberi wewenang yang lebih luas kepada sekretaris daerah sebagai pembina pegawai negeri untuk menegakan berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku bagi pembinaan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 pegawai negeri di masing-masing unit kerjanya (b) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mimbentuk produk hukum daerah tentang pengembangan budaya hukum birokrasi berbasis budaya lokal dan (c) mewajib kan agar setiap unit pelayanan kesehatan milik daerah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Diberikan sanksi pencabutan izin operasional jika tidak mengindahkan aturan tersebut, bahkan pimpinannya diberikan sanksi pemberhentian sebagai pegawai negeri.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 82 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
DAFTAR PUSTAKA Alexandra Ide. 2012. Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan. Grasia Publisher.Yogyakarta. Ali, Achmad dan W.Haryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Kencana. Jakarta Ambar Widyaningrum and Jin Park. 2011. Governance Reform in Indonesia and Korea : A Comparative Perspective. Gajahmada University Press.Yogyakarta. Asmara, Teddy. 2011. Budaya Ekonomi Hukum Hakim. Fasindo. Semarang. Atmasasmita, Romli. 2012. Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Genta Publishing. Yogyakarta. Azhari. 2011. Mereformasi Birokrasi Publik di Indonesia : studi perbandingan intervensi pejabat politik terhadap birokrasi di Indonesia dan Malaysia. Pustaka Pelajar.Yogyakarta. Barker, Raymond Charks. 1968. The Power of Decision. Dodd, Mead and Company. New York Brewer, Geoffrey and Barb Sanford. 2011. Decade of Change : Managing in time of uncertainty. Gullup Press. New York. Cabrera, Angel and Gregory Unruh. 2012. Being Global : Haw to Think, act, and Lead in a Transformed world. Harvard Business Review Press.Boston. Cannors, Roger and Tom Smith. 2011. Change the Culture change the Game : The Breakthrough Strategy for Energizing Your Organiization and Creating Accountability for Results. Penguin Books Ltd. London
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 83 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Gramedia. Jakarta. , 2010. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Gajahmada University Press. Yogyakarta. (editor). 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajahmada University Press. Yogyakarta. , dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gajahmada University Press. Yogyakarta. Friedman, Lawrence M. 1975. Legal System : A Social Science Perspective. Russell sage Foundation. New York. Kausar. 2009. Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah Dalam Bayang-Bayang Patron-Klien. Alumni. Bandung Koentjaraningrat. 1976. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia. Jakarta. Lubis, Joharis. 2011. Pandu Gerbang Kampung : mengantarkan Kesejahteraan Rakyat. Kemenko Kesra. Jakarta. Pramusinto, Agus dan W.Kumorotomo. 2009. Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional. Gava Media.Yogyakarta. Rahardjo, Satjipto. 2009. Membangun dan Merombak hukum Indonesia : sebuah pendekatan lintas disiplin. Genta Publishing.Yogyakarta. , 2009. Hukum dan Perilaku : Hidup Baik Adalah dasar Hukum yang Baik. Kompas. Jakarta. Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2010. Manajemen pelayanan : Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Pustaka Pelajar.Yogyakarta. Rohman, Ahmad Ainur,dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Averroes. Malang. Shah,Anwar. 2005. Public Service Delivery.The World Bank.Washington D.C. Sinambela, Lijan Poltak,dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. PT.Bumi Aksara.Jakarta.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 84 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
Singh, Hoshiar,dkk. 2007. Coalition Governments and Good Governance. Aalekh Publisher. Jaipur. India Sirajuddin,dkk. 2011. Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi. Setara Press. Malang. Syamsudin. 2012. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif. Kencana.Jakarta. Teubner, Gunther. 1986. Dilemmas of Law in The Welfare State. welter de gruyer. New York. Thabrany, Hasbullah,dkk.2009.Sakit, Pemiskinan dan MDGs. Kompas. Jakarta. Thoha,Miftah.2009. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi.Kencana.Jakarta. Tjiptoherijanto, Priyono dan Astrid Meilasari.2011. Bureaucratic Reform in Four Asean Countries.Kosa Kata.Jakarta. Warrasih, Esmi.2011.Pranata Hukum : Sebuah telaah Sosiologis.Undip.Semarang.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 85 -
REFORMASI BIROKRASI: POLITIK HUKUM BIROKRASI YANG DILEMATIS DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA Karman *
ABSTRAK Reformasi birokrasi adalah sebuah kebijakan politik hukum birokrasi dalam sIstem tata negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang harus diakui sebagai suatu kebijakan yang dilematis karena melalui kebijakan tersebut akan sangat berpengaruh pada kinerja birokrasi lebih lanjut. Bukan mustahil, reformasi birokrasi justru menjadikan PNS sangat tidak produktif, hanya masuk kerja tepat waktu, tetapi hasilnya tidak ada atau dengan istilah “703”. Masuk pukul 07.00 pagi, kemudian pulang pukul 15.00, tetapi hanya duduk, baca koran, ngobrol dan lain -lain. Hal itu dilakukan karena menghindari akibat hukum jika mengerjakan atau memegang jabatan. Apa gunanya memegang kegiatan kalau akhirnya masuk penjara. Permasalahan di lingkungan birokrasi sangat kompleks dan dilematis, namun sejalan dengan kebijakan reformasi yang telah ditetapkan hendaknya dilaksanakan secara serius dan diwajibkan untuk dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintah. Pelanggaran dan penundaan kebijakan reformasi seharusnya diberikan sanksi dan sebaliknya bagi yang telah melaksanakannya dengan baik diberikan penghargaan agar memacu atau m enjadi contoh bagi pembinaan aparatur lebih lanjut.
KATA KUNCI: Reformasi Birokrasi, Politik Hukum, Sistem Tata Negara
*
Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
IAIS Sambas PENDAHULUAN Reformasi birokrasi saat ini menjadi objek pembicaraan menarik. Berbagai tanggapan dan kajian bahkan seminar dilakukan untuk dan hanya sekedar membahas atau memperjelas apa itu dan bahkan mengapa reformasi birokrasi diperlukan atau perlu dibahas. Pengkajian mendalam yang meliputi aspek paradigmatik pun juga dilakukan. Tetapi tetap saja reformasi birokrasi aparatur negara masih berada di posisi pinggiran karena belum menyentuh bagian-bagian yang paling mendasar dalam sistem administrasi. Bahkan dalam pra tek, reformasi administrasi atau refor masi birokrasi telah direduksi hanya sebatas menaikkan gaji sebuah Departemen dan lembaga pengawasan dan mengangkat tenaga honorer sebagai PNS. (Sofian Effendi, 2009: 91). Diakui pula oleh pemerintah bahwa reformasi birokrasi memang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007). Belum berjalannya kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia ditandai dengan hasil survey indeks tata pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Governance Assesment Survey dan Governance and Desentralization Survey. Tahun 2007 pada Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP, Indonesia menduduki peringkat 107 dari 177 negara yang dievaluasi, dua peringkat di bawah Vietnam yang menduduki peringkat 105. Pada tahun 2007/2008, Indonesia berada pada peringkat 54 dalam Global Competitiveness Index jauh dibawah India (48), Thailand (28), Malaysia (21) dan Singapura (7) dari 131 negara yang disurvei. Bahkan pada tahun yang sama, Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi tertinggi, yaitu peringkat 143 dari 179 negara. Vietnam berada di atas Indonesia, yaitu berada pada 20 tingkat, Thailand 59 tingkat, Malaysia 102 tingkat dan Singapura
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 139 tingkat di atas Indonesia. ((Sofian Effendi, 2009: 91). Itulah sebabnya Zudan Arief Fakhrullah menggaris bawahi bahwa tata pemerin tahan yang baik (good governance) sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktek KKN. Good governance dinilai terwujud jika peme-rintah yang berkuasa mampu menjadi-kan dirinya sebagai pemerintah yang bersih dari praktek KKN. (Zudan Arief, 2009: 30). Kegagalan pemerintah mewujud kan good governance terkait erat dengan belum terlaksananya reformasi birokrasi, yaitu karena adanya tarik menarik untuk perubahan dan keinginan untuk mengekalkan tradisi lama. Akibatnya, tidak mengherankan jika kemudian baik konsep, kebijakan, maupun program reformasi itu sendiri menjadi “setengah matang”. Tarik menarik dimaksud adalah diantara kelompok yang reformis dengan kelompok yang ingin melenggengkan status qou. Kasus ini menarik untuk diamati, dianalisis dan dicari akar masalahnya untuk selanjutnya ditawar kan rekomendasi perbaikannya. Terlebih lagi, reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah politik hukum birokrasi yang apabila gagal dalam pelaksanaannya akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa saat ini. Sehubungan dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin menyoroti dan sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kega galan reformasi birokrasi yang dikaitkan dengan politik hukum desentralisasi pemerintahan daerah. (Abdul Malik, 2010: 5). Kebijakan Reformasi Birokrasi Sebagai Politik Hukum Birokrasi A. Urgensi Reformasi Birokrasi Birokrasi di Indonesia dinilai sangat korup. Bahkan penilaian birokrasi yang korup tersebut telah mencoreng nama baik bangsa Indonesia di mata dunia.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 68 -
IAIS Sambas Pemerintah yang berkuasa saat ini dinilai gagal menekan apalagi menghapus korupsi. Padahal, korupsi yang terbukti merugikan uang rakyat dan merusak moral pejabat di negara ini. Kinerja birokrasi Indonesia mendapat predikat terburuk kedua di Asia setelah India dalam hal efisiensi pelayanan masyarakat dan iklim investasi asing. (Hasil Survey Birokrasi, 4 Juni 2010). Dengan skala 1 terbaik dan 10 terburuk, India terburuk dengan nilai 9.41, Indonesia 8.59, Philipina 8.37, Vietnam 8.13, China 7.93, Malaysia 6.97, Taiwan 6.60, Jepang 6.57, Korea Selatan 6.13, Thailand 5.53, Hongkong 3.49 dan Singapura 2.53. Sementara itu, indeks persepsi korupsi yang dicapai Indonesia selama kepemimpinan SBY-JK meskipun ada perbaikan, namun kesannya sangat lamban. Dengan skala 1 terburuk dan 10 paling baik tercatat Indonesia telah bangkit menjadi negara yang tata kelola pemerintahannya membaik, yaitu dari 2.0 pada tahun 2004 menjadi 2.6 pada tahun 2006 dan 2.8 pada tahun 2009. (Presiden Nomor 5 Tahun 20102014). Dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2009 adalah berada pada peringkat yang sangat rendah. Yunwon Hwang memaparkan bahwa “ according to CPI (Corruption Perception Index), Korea ranks 39 th with Brunei and Oman out of 180 countries, while Indonesia ranks 111 th with seven other countries such as Djibouti, Egypt, Kiribati, Mali, Sao Tome and Principe, Solomon Islands and Togo. In Relation with the 1 th ranked country of New Zealand………”. (Yunwong Hwang, 2011: 27). Mencermati data tersebut di atas, tidak dapat disangkal lagi bahwa birokrasi di Indonesia memang terbukti sangat jauh dari harapan masyarakat. Birokrasi seringkali dianggap sebagai biang keladinya, korupsi, dianggap
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 sebagai penghambat masuknya investasi dan bahkan birokrasi dianggap sebagai penghambat reformasi birokrasi di negara ini. Kebijakan desentralisasi dalam pen yelenggaraan pemerintahan daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah paradig ma penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Melalui undangundang tersebut wewenang yang diberikan kea rah semakin luas. Daerah, terutama kabupaten / kota memiliki peluang sangat besar untuk mereformasi sistem administrasi, sehingga memiliki kompetensi dan menunjukkan kinerja maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya. (Agus Herianto Nadna, 2010: 135). Faktor dunia luar juga sangat mempengaruhi dilakukannya reformasi birokrasi dalam pemerintahan suatu negara. Reformasi birokrasi disini terkait dengan pengurangan campur tangan negara/pemerintah pada aktivitas masy arakat. Skema IMF dan Bank Dunia dalam memberikan bantuan yang mensyaratkan negara-negara yang dilanda krisis untuk memangkas peran negara dalam berbagai sektor. Bahkan sebelum krisis melanda negara-negara Asia, IMF dan Bank Dunia serta Amerika Serikat telah mengeluarkan suatu paket yang disebut sebagai “Konsensus Washington “yang menekankan serang kaian langkah-langkah untuk mengurangi derajat campur tangan negara / pemerintah dalam menangani masalah perekonomian (Erwan Agus Purwanto, 2009: 300).
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 69 -
IAIS Sambas B. Reformasi Birokrasi Sebagai Politik Hukum Birokrasi Reformasi birokrasi pada hakekatnye merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (Business process) dan sumber daya manusia aparatur. (Peraturan Menpan, Tahun 2008). Jadi, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Membahas reformasi sama artinya dengan mengupayakan bagaimana melakukan restrukturisasi dan reposisi sistem dan perilaku birokrasi pemerintah menuju tata pemerintah yang baik (good governance). (Miftah Thoha, 2009). Dengan demikian, reformasi yang dilakukan itu bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adatif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedi kasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. (Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. (Moh. Mahfud MD, 2009: 1). Dengan demikian, reformasi birok rasi adalah pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adalah politik hukum birokrasi. Hal itu dapat dibuktikan dari berbagai kebijakan pemerintah tentang reformasi birokrasi, yaitu:
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 1. Ketetapan MPR Nomor: II/MPR/ 2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mempercepat Pemulihan ekonomi Nasional yang mengamanatkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk reformasi birokrasi dan membangun penyelenggaraan negara dan dunia usaha yang bersih. 2. Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/20 02 tentang Rekomendasi atas laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 yang mengamanatkan pemberantasan KKN, penegakan dan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi dengan penekanan pada kultur birok rasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggung jawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang menegaskan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJMN Tahun 2004-2009 yang menggariskan kebijakan Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa melalui refor masi birokrasi 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 70 -
IAIS Sambas Lembaga/ Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sebagai perioritas pertama dari 11 perioritas nasional. 8. Peraturan Presiden RI Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Rood Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut di atas ditetapkan sebagai hukum. Hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut diberlakukan sebagai alat, untuk mencapai tujuan negara, yang dalam hal ini adalah untuk mewujudkan good governance. (Miftah Thoha, 2009). Ternyata fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat yang sedang membangun atau masyarakat yang sedang berubah cepat. Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. (Muchtar Kusumaatmadja, 2006: 14). Dengan demikian ketentuan hukum reformasi birokrasi tidak hanya dituju kan untuk dijadikan sebagai alat untuk memandu kebijakan reformasi birokrasi, tetapi jauh lebih dari pada itu digunakan untuk merubah perilaku birokrasi agar dapat mengemban tugas nya sebagai pelayan sekaligus sebagai agen perubahan dalam masyarakat. C. Problematika Reformasi Birokrasi dan Rekomendasi Kebijakan Reformasi merupakan proses upaya yang sistematis, terpadu, dan komprehensip, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. (Sedarma yati, 2009: 67). Ternyata reformasi
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 hanya mudah diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Banyak sekali kita dengar dan baca komentar masyarakat atas pencapaian reformasi saat ini. Reformasi mati suri demikian dikemu kakan oleh aktivis Gerakan 98. (Harian Equator 20 Mei 2011). Lebih lanjut dikatakan bahwa ada berbagai sektor yang belum tersentuh reformasi. Salah satunya adalah sektor hukum, penggunaan uang rakyat, serta perilaku aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya memihak pada rakyat. Per nyataan tersebut adalah ungkapan rasa kekecewaan masyarakat atas perjuangan melakukan reformasi yang susah payah dilakukan, bahkan mengorbankan nyawa, ternyata dimanfaatkan oleh sekelompok orang / lembaga untuk mengeruk keuntungan pribadi dan sesaat. Salah satu faktor penyebab belum terlaksananya reformasi, termasuk reformasi birokrasi adalah pemerintahan koalisi, dimana pasangan presiden dan wakil presiden yang meskipun dipilih langsung oleh rakyat, tetapi karena pasangan tersebut bukan dari satu partai akan tetapi gabungan dari partaipartai politik, termasuk para menterinya, maka terjadilah kelemahan permintahaan presidensial tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, kehidupan partai politik dalam era reformasi ini banyak melakukan inervensi kedalam birokrasi pemerintah, sehingga diskresi pemerin tah menjadi terbatas. Sudah tidak jelas mana tugas para politisi dan mana tugas birokrasi. Senada dengan peristiwa ini, di India Hoshiar Singh mempertanyakan is good governance possible under coalition governance?. (Hoshiar, 2007: 6-7). Selanjutnya dijelaskannya bahwa the spectre of coalition governments is looming larger and larger on the political horizon of India and I feel that it is duty of the scholars assambled here to dissect the phenomenon of coalition government more thoroughly because
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 71 -
IAIS Sambas under some circumstance, coalition governments may mean no governance. Jadi, jelaslah bahwa di dalam pemerintahan koalisi, sangat sulit untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu, politik hukum reformasi birokrasi yang telah ditetapkan tersebut di atas untuk apa. Apakah hanya sekedar untuk retorika belaka atau memang dipaksa untuk dilakukan agar masyarakat terlibat untuk mengawasi pelaksanaannya, sehingga pemerintah dianggap telah mengakomodir aspirasi nya dalam kebijakan public. Pelaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimulai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, terbukti disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia karena melalui ketentuan tersebut sebagian besar kewenangan pemerintah pusat telah dilimpahkan ke daerah. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan rakyat pada saat reformasi 1998 digelorakan, tetapi juga desakan internasional. Pemerintahan yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi. Penelitian Bank Dunia tahun1994 menyatakan bahwa dari 100 negara demokratis, 95 % diantaranya telah melaksanakan sistem desentralisasi. Pemerintah sepertinya terpaksa menerima politik hukum desentralisasi karena mengurangi kekuasaannya yang selama ini sangat sentralistis. (Miftah Thoha, 2009: 82). Kewenangan yang sangat luas diberikan ke daerah untuk mengurus dan mengatur daerah, ternyata menimbulkan permasalahan baru. Kecenderungan untuk tetap terjadinya korupsi dalam pemberian pelayanan publik masih tetap besar, karena budaya birokrasi itu belum dibersihkan dari ciptaan orde baru yang memusatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik dari pada sebagai pelayan masyarakat dengan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 praktek “budaya amplop” masih terus dipelihara sebagai bias kultur birokrasi feodal tersebut. (Agus Dwiyanto, 2008: 83). Masih tumbuh suburnya “budaya amplop” tersebut karena stuk-tur hirarki kewenangan dalam birokrasi terkoneksi dengan budaya patron-klien yang ternyata masih berkembang dalam masyarakat yang menyebabkan aparat pelayanan di tingkat bawah masih memiliki pemahaman harus loyal kepada pimpinan sebagai pribadi, bukan kepada visi dan misi institusi birokrasi serta tujuan pelayanan kepada publik. (Kausar, 2009: 10). Akibat lebih lanjut adalah bahwa kebijakan desentralisasi justru semakin menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ke daerah. Kolusi antara birokrasi dan politisi di daerah makin berkembang sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi. Isu putra daerah dan politisi jabatan karir telah memunculkan friksi dan ketegangan antar elit birokrat daerah karena terjadi persaingan tidak sehat. (Agus Hernanto Hadna, 2010: 164). Pembengkakan jumlah pegawai kabupaten / kota mencapai lima kali jumlah sebelumnya sehingga beban APBD pun menjadi sangat berat. Dilain pihak, juga terjadi upaya untuk menyembun-yikan sejumlah anggaran milik DPRD ke anggaran SKPD adalah salah satu contoh dari upaya pembiaran yang dilakukan para politisi. Implikasinya pada kepentingan publik diabaikan. In many provincial budgets, development expenditures are far lower than expen-ditures on salaries of regional gover-ment officials. In the province of Bengkulu, for example, 38 percent of the budget expenditure allocation goes to the payment of public official salaries and just a mere 15,6 percent is for development expenditures. (Agus Pramusitno, 2011: 363). Pada dasarnya latar belakang reformasi di Indonesia adalah disebabkan
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 72 -
IAIS Sambas oleh: (1). Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini; (2). Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik; (3). Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintah, dan (4). Tingkat transparasi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah, serta (5). Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Opini BPK atas pengelolaan keuangan negara yang terbukti belum baik adalah kenyataan yang harus diterima sebagai alat ukur pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini di Indonesia. Opini BPK atas pengelolaan keuangan kementerian/ lembaga negara sudah ada perbaikan, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat dari 15 entitas (19%) pada tahun2007 menjadi 34 entitas (41%) pada tahun 2008 dan menjadi 44 entitas (57%) pada tahun2009. Sementara itu, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2009 hanya 26 entitas (33%), tidak wajar (TW) 0 % dan tidak memberikan pendapat (TMP) hanya 8 entitas (10%). BPK juga memeriksa pengelolaan keuangan daerah dan memberikan opini WTP sebanyak 4 entitas (1%) pada tahun 2007, menjadi 12 entitas (3 %) pada tahun 2008, serta menjadi 14 entitas (4%) pada tahun 2009. Sementara itu, WDP meningkat dari 283 entitas (60%) pada tahun 2007 menjadi 324 entitas (67%) pada tahun 2008 dan menjadi 259 entitas (54%) pada tahun 2009. Opini tidak wajar meningkat dan opini tidak memberikan pendapat menunjukan penurunan dari tahun 2008 dan 2007. (Badan Pemeriksaan Keuang an Republik Indonesia.2010.Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010.BPK-RI.Jakarta.Hal : 2-6.). Masih rendahnya opini WTP dan WDP atas pengelolaan keuangan daerah perlu menjadi perhatian dan usaha
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 yang sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah. Kehawatiran akan upaya daerah tersebut kiranya yang mendasari pernyataan Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah yang digodanggodang mulai 2012 mendatang, diperkirakan bakal mengancam posisi kepala daerah. Pasalnya, dari delapan area perubahan yang menjadi target pelaksanaan reformasi, salah satunya tentang transparansi pengelolaan keuangan oleh kepala daerah. (Harian Equator, Sabtu 21 Mei 2011). Mencermati berbagai permasalahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di atas, kiranya perlu dilakukan perbaikan melalui perubahan sistem hukum nasional. Sistem hukum meliputi sub sistem struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. (Lawrance M. Friedman, 2009). Struktur hukum adalah pelaksana dan institusi yang menyelenggarakan proses peradilan. Substansi hukum berupa norma-norma hukum seperti peraturan, keputusan dan sebagainya yang dipergunakan oleh penegak hukum. Sedangkan kultur hukum adalah ide-ide, sikap-sikap dan harapan dan pendapat tentang hukum. Faktor kultur hukum inilah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan lainnya. (Esmi Warassih.2011, 60). Seseorang mengguna kan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukum-nya. Jadi, kultur hukum para aparatur negara perlu dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan reformasi birok-rasi. Aparatur pemerintah adalah bagian dari masyarakat dan sebagai anggota masyarakat, birokrasi terkait dengan tata nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. A.Muin Fahmal, memberi
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 73 -
IAIS Sambas contoh bahwa Pangadereng sebagai pe doman hidup bagi orang Bugis sekaligus sebagai tolak ukur penilaian pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pangadereng menjadi nilai dan sebagai pedoman bagi orang-orang Bugis dan mempunyai sifat luas, terbuka atas dinamika kehidupan masyarakat. (A. Muin Fahmal, 2008: 168). Hal tersebut ditandai dengan anasiranasirnya yang ada yang justru dalamnya terkandung prinsip assituruseng (persepakatan) sebagai kaedah tertinggi. Dalam masyarakat Melayu biasa dibentangkan dalam ungkapan “Bulat air karena buluh, bulat kata karena mufakat”. Kiranya, nilai-nilai budaya tersebut jika dihimpun dan dimanfaatkan untuk mendukung berkembangnya budaya hukum masyarakat tentunya sangat baik dan dapat dipastikan bahwa kebijakan reformasi birokrasi akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Karena birokrasi adalah bagian dari masyarakat, maka seyogyanya budaya birokrasi berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Salah satu upaya memodernisasi budaya birokrasi dengan berkembangnya egovernance adalah akibat peningkatan pelayanan kepada publik melalui berbagai inovasi yang menggunakan teknologi informasi seperti e-procurement, e-learning dan lain-lain dengan tujuan meningkatkan performance pemerintahan dan memenuhi ekspektasi budaya pelayanan kepada publik. Oleh karena itu diperlukan cara memoderenisasikan birokrasi dengan cara mengubah sistem kerja agar perubahan pola pikir (mindset) dan kultur aparatur juga ikut berubah. (Fery Anggoro, 2009: 345). Gaji PNS di Indonesia harus diakui memang sangat rendah, sehingga akan sangat berpengaruh pada kinerja PNS dan bahkan menjadi alasan mengapa PNS cenderung mencari dana tambahan
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 untuk keperluan sehari-hari. Sistem penggajian di Indonesia dianggap masih carut marut, dan tidak mencerminkan kesesuaian antara beban kerja dengan pendapatannya. Gaji presiden kalah dengan gaji Direktur Utama BUMN. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2009, gaji PNS paling rendah sebesar Rp 1.040.000,- yaitu untuk golongan I/a dengan masa kerja 0 tahun. Sementara itu, gaji pokok tertinggi untuk PNS golongan IV/e dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp.3.400.000,-. Jadi, perbandingan gaji terendah dan tertinggi adalah 1 : 3.26. Sekedar untuk perbandingan, gaji terendah di Singapura sebesar Rp. 4.282.972,- dan tertinggi sebesar Rp. 171.320.100,- dengan perbandingan 1 : 40. Di Brunai Darussalam, gaji PNS terendah sebesar Rp 4.112.245,- dan tertinggi sebesar Rp. 103.591.610,dengan perbandingan 1 : 25.19. Amerika Serikat, gaji PNS terendah terendah Rp.10.884.570,- dan tertinggi senilai 308.033.333,- dengan perbandingan 1 : 13. Jelas sekali selain gaji PNS di Indonesia sangat rendah, juga perbandingan antara PNS golongan terendah dan tertinggi juga kecil sekali. Berdasarkan data tersebut, kiranya tidak salah, banyak pihak yang mengusulkan agar gaji PNS dinaikkan pada level yang layak sebagai upaya mereformasi birokrasi. Upaya menaikkan gaji PNS tentunya sangat diharapkan oleh PNS dan masyarakat, namun dapat dipastikan akan menguras keuangan negara. Depar temen Keuangan mencoba menerapkan sistem renumerasi yang dilaksanakan pada tahun 2007. Besarnya tunjangan pembinaan keuangan negara tertinggi Rp. 46.950.000,- dan terendah jumlah Rp.1.330.000,- atau 1 : 27. Untuk keperluan di Departemen Keuangan itu saja perlu penambahan dana sebesar Rp 5,2 trilyun. Jika kebijakan Renumerasi diteruskan ke seluruh Kementerian /
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 74 -
IAIS Sambas Lembaga dan Daerah dapat dipastikan hanya sedikit sekali dana untuk pembangunan yang mampu dialokasikan dalam APBN maupun APBD. Kiranya, permasalahan gaji perlu diatasi segera melalui kenaikan secara bertahap disamping mengurangi penerimaan PNS baru, kecuali pengganti pensiun (zero growth), setidaknya untuk lima tahun kedepan. Pemerintah hendaknya mencari alternatif lain dalam upaya mengatasi persoalan reformasi birokrasi dalam arti bahwa upaya reformasi birokrasi disatu sisi harus diteruskan secara sungguh-sungguh, namun upaya perbaikan kultur hukum masyarakat seperti para politisi, LSM, penegak hukum dan lain juga perlu ditingkatkan karena tekanan dari pihak tersebut terkadang memaksa PNS untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. SIMPULAN Reformasi birokrasi adalah sebuah kebijakan politik hukum birokrasi dalam system tata negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang harus diakui sebagai suatu kebijakan yang dilematis karena melalui kebijakan tersebut akan sangat berpengaruh pada kinerja birokrasi lebih lanjut. Bukan mustahil, reformasi birokrasi justru
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 menjadikan PNS sangat tidak produktif, hanya masuk kerja tepat waktu, tetapi hasilnya tidak ada atau dengan istilah “703”. Masuk pukul 07.00 pagi, kemudian pulang pukul 15.00, tetapi hanya duduk, baca koran, ngobrol dan lainlain. Hal itu dilakukan karena menghin dari akibat hukum jika mengerjakan atau memegang jabatan. Apa gunanya memegang kegiatan kalau akhirnya masuk penjara. Permasalahan di lingkungan birokrasi sangat kompleks dan dilematis, namun sejalan dengan kebijakan reformasi yang telah ditetapkan hendaknya dilaksanakan secara serius dan diwajib kan untuk dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintah. Pelanggaran dan penundaan kebijakan reformasi seharus nya diberikan sanksi dan sebaliknya bagi yang telah melaksanakannya dengan baik diberikan penghargaan agar memacu atau menjadi contoh bagi pembinaan aparatur lebih lanjut.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 75 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
DAFTAR PUSTAKA A. Muin Fahmal. 2008. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. Kreasi Total Media.Yogyakarta. A.Qodri Abdillah Azizy. 2010. Mereformasi Birokrasi.Buku Ilmiah Populer. Bogor. Abdul Malik Gismar dan Syarif Hidayat (Editor). 2010. Reformasi Setengah Matang. PT. Mizan Publika. Jakarta. Achmad Nurmandi. 2010. Manajemen Pelayanan Publik. PT. Sinergi Visi Utama.Yogyakarta. Agus Dwiyanto (editor). 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajahmada University Press.Yogyakarta. ……………………………, 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Gramedia. Jakarta. ………………………(dkk). 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Agus Fanar Syukri.2009. Standar Pelayanan Publik Pemda Berdasarkan ISO 9001/IWA-4 . Kreasi Wacana. Bantul. Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (Editor). 2009. Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Gava Media.Yogyakarta. Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo.2009. Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik Yang Demokratis dan Birokrasi Yang Profesional. Gava Media.Yogyakarta. Akmal Boedianto. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah : Pembentukan Perda APBD Partisipatif. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. Ambar Widaningrum dan Jim Park. 2011. Governance Reform in Indonesia and Korea: A Comparative Prespective. Gajahmada University Press. Yogyakarta. Antonius Sujata.2000. Reformasi Dalam Penegakan Hukum. Djambatan. Jakarta. Arief Sidharta. 2008. Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum : Memperingati 70 tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta.Refika Aditama.Bandung.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 76 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
Awaloedin Djamin. 2003. Pendayagunaan Aparatur Negara R.I.Dalam Era Reformasi. Yayasan Brata Bhakti Polri. Jakarta. Azhari. 2011. Mereformasi Birokrasi Republik Indonesia (Studi Banding Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di In donesia dan Malaysia). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. BPK-RI. 2010. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010.Jakarta. Hal : 2-6. Brianz Tamanaha.2006. A General Jurisprudence of Law and Society. Oxford University Press.New York. David Osborne dan Peter Plastrik. 2001. Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. PPM. Jakarta. David Osborne dan Ted Gaebler. 2005. Mewirausahakan Birokrasi. Penerjemah : Abdul Rosyid.PPM.Jakarta. Dwiyanto Indiahono. 2009. Public Disobedience : Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah.Gava Media.Yogyakarta. Esmi Warassih. 2011. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. UNDIP Semarang. Fadel Muhammad. 2008. Reinventing Local Governance: Pengalaman Dari Daerah. Gramedia. Jakarta Hetifah Sj. Sumarto. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hoshiar Singh, dkk (Editor). 2007. Coalition Government and Good Governance. Aalekh Publishers. Jaipur-India. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat.2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Bandung. Kausar A.S.2009. Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah Dalam BayangBayang Budaya Patron-Client. Alumni. Bandung Lawrence M.Friedman. 2009. The Legal System : A Social Science Perspective, diterjemahkan Oleh M.Khozim, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial . Nusa Media.Bandung. Lijan Poltak Sinambela. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Bumi Aksara. Jakarta M. Mas’ud Said. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. UNMUH. Malang.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 77 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
Marwan Effendi. 2010. Pemberantasan Korupsi dan Good Governance. PT. Timpani Publishing. Jakarta. Miftah Thoha. 2009. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Kencana.Jakarta. Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Pembangunan.PT. Alumni.Bandung
Konsep-Konsep
Hukum
Dalam
Moh.Mahfud MD. 2009. Politik Hukum di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Muhadam Labalo. 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya.Raja Grafindo Persada.Jakarta. Ni’matul Huda. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Nusa Media.Bandung. Nico Andrianto dan Ludy Prima Johansyah. 2010. Korupsi di Daerah : Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya.ITS Press.Surabaya. Panji Santoso. 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. PT. Refika Aditama. Bandung. Riant Nugroho. 2009. Public Policy.Gramedia,Jakarta. Sarundajang. 2005. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalan. Kata Hasta Pustaka. Jakarta. Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta. …………………., 2009. Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Suatu Pendekatan LiDisiplin. Genta Publishing. Yogyakarta. …………………., 2010. Penegakan Hukum Progresif. PT. Kompas kompas Media Nusantara. Jakarta. …………………., 2010. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Genta Publishing. Yogyakarta. …………………., 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta. Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik). PT Refika Aditama. Bandung.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 78 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. Hukum dan Masyarakat : Perkembangan dan Masalah . Bayu Media Publishing. Malang. ……………………………, 2002. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. HUMA. Jakarta. Sulistyowati Irianto. 2009. Hukum Yang Bergerak : Tinjauan Antropologi Hukum.Yayasan Obor Indonesia.Jakarta. Supriadi Legino. 2009. Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi : Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral . Indonesia Press.Jakarta. Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widaningrum (editor). 2010. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. GAVA MEDIA.Yogyakarta Yusriadi. 2010. Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat. Surya Pena Gemilang Publishing.Malang. PERATURAN/JURNAL/KORAN Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sidang Istimewa MPR Tahun 2002. BP.Cipta Jaya.Jakarta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomnor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009 Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Peraturan Menpan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rood Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 79 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
Jurnal Ilmu Pemerintahan. Edisi : 30 Tahun 2009 Koran Harian Equator, 20 Mei 2011 dan 21 Mei 2011
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 80 -
EPISTEMOLOGI KRITIS IMMANUEL KANT DAN IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN Mujahidin *
ABSTRAK Epistemologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan Ilmu pengetahuan perlu adanya proses. Dari berproses mendapatkan ilmu pengetahuan inilah maka akan melahirkan berbagai disiplin ilmu. Berbicara tentang epistemologi merupakan suatu rumusan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan secara benar sehingga memberikan karater keilmuan tersendiri dalam memahaminya. Salah satunya epistemologi kritis oleh Immanuel Kant yaitu memberikan wawasan dan masukan dalam memahami perbedaan pendapat antara pemahaman impirisme dengan rasionalisme sehingga memberikan implikasi-implikasi pemikiran maupun dalam dunia pendidikan.
KATA KUNCI: Epistemologi , Kritis, Pendidikan
*Dosen
Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
IAIS Sambas PENDAHULUAN Ilmu pengetahuan yang merupakan kunci dari kemajuan yang diraih umat manusia, tentunya tidak bisa datang begitu saja tanpa adanya suatu proses sebelumnya. Proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ini dalam kajian filsafat dikenal sebagai epistemologi. Bidang epistemologis ini menempati posisi yang sangat strategis, karena ia membicarakan tentang cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Mengetahui cara yang benar dalam mendapatkan ilmu pengetahuan berhubungan erat dengan hasil yang ingin di capai. Pada akhirnya, kepiawaian dalam menentukan epistemologis, akan sangat berpengaruh pada warna atau jenis ilmu pengetahuan yang dihasilkan (Akhmad Haries, 2007: 1). Di dunia Barat, filsafat adalah menu utama dan sebagai nutrisi penting menentukan langkah maju. Hal ini lebih dikarenakan, paradigma berfikir mereka terbuka terhadap peradaban luar, dengan prasyarat rasional khususnya filsafat. Oleh karena itu, filsafat mampu tumbuh berkembang dengan suburnya. Perkembangan ini bisa kita lihat dengan kasat mata menjamurnya aliran-aliran filsafat seperti; strukturalisme, post-strukturaslisme, semiotika, feminis, modernitas sampai post-mode renitas. Selain itu, kemajuan teknologi, stabilitas politik, ekonomi dan keama nan sudah merupakan bukti konkrit. Pada era “modern” dilewati bangsa Barat pasca Immanuel Kant dua sete-ngah abad yang lalu bangsa Barat hi-dup dengan konsep sistem nilai baru, struktur sosial-budaya dengan sebelum nya para-syarat rasional juga dengan ciri-cirinya yang orisinil. Sejauh terkait pemikiran filsafat barat kontemporer secara periodik (Zubaedi, dkk, 2007: 67). Filsafat Kant diarahkan untuk mengkombinasikan pandangan Rasionalisme dan Empirisme. Pertama menya-
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 takan bahwa ilmu pengetahuan muncul dari rasio dengan mengabaikan pengalaman inderawi (apriori) sementara yang kedua menyatakan sebaiknya yakni ilmu pengetahuan hanya didapat dari pengalaman inderawi dengan mengabaikan rasio (aposteriori). Para rasionalis menganggap bahwa manusia bisa mendapat pengetahuan dengan analitis apriori sementara kaum empirisme mengatakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui sintesis aposteriori. Namun, pemikiran Kant ialah diantara apriori dan aposteriori, ia menawarkan adanya sintesis apriori atau pengetahuan manusia diperoleh dengan proses sintesis antara apriori dan apesteriori. (Immanuel Kant 1881: 398-400) Immanuel Kant berpendapat bahwa pemikiran telah mencapai arah yang pasti di dalam ilmu pengetahuan pastialam seperti yang disusun oleh Newton. Ilmu pengetahuan pasti-alam itu memberikan pengajaran bahwa perlu sekali terlebih dahulu secara kritis meneliti pengenalan atau tindakan mengenal itu sendiri. Dengan filsafatnya Immanuel Kant bermaksud memugar sifat objektivitas dunia dan ilmu pengethuan agar maksud itu terlaksana, orang harus menghindarkan diri dari sifat sepihak rasionalisme dan dari sifat sepihak empirisme. Rasionalisme mengira telah menemukan kunci bagi pembukaan realitas pada diri subjeknya, lepas dari segala pengalaman. Sedangkan empirisme mengira hanya dapat memperoleh pengenalan dari pengalaman saja. Ternyata bahwa, empirisme sekalipun mulai dengan murni tentangpengalaman, tetapi melalui idealisme subjektif bermuara pada suatu skeptisisme yang radikal (Zubaedi dkk, 3007: 68). Kant memandang rasionalisme dan empirisme senantiasa berat sebelah dalam menilai akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kant tidak menentang adanya akal murni, ia hanya
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 69 -
IAIS Sambas menunjukkan bahwa akal murni itu ter batas. Akal murni menghasilkan pengetahuan tanpa dasar indrawi atau independe dari alat pancaindra. Immanuel Kant bermaksud mengadakan penelitian yang kritis terhadap rasio murni. Immanuel Kant mewujudkan pemikirannya tersebut ke dalam beberapa buku yang sangat penting yaitu tentang kritik. Buku-bukunya diantaranya berjudul, “Kritik Der Reinen Vernunft” (Kritik atas Rasio Murni), “Kritik Der Praktischen Vernunft” (Ktirik atas Rasio Praktis), “Kritik Der Urteilskraft” (Kritik atas Daya Penilaian). Dari ketiga buku kritik tersebut, yang disebut terakhir adalah sebuah buku yang bersangkut paut penilaian estetis (Joko Siswanto, 1998: 57). Kant dalam argumennya, bahwa akal dipandu oleh tiga ide transcendental, yaitu ide psikologis yang disebut jiwa, ide dunia, dan ide tentang Tuhan. Ketiganya tersebut memiliki fungsi masing-masing, yaitu “ide jiwa” menyatakan dan mendasari segala gejala batiniah yang merupakan cita-cita yang menjamin kesatuan terakhir dalam bidang psikis, “ide dunia” menyatakan segala gejala jasmaniah, “ide Tuhan” mendasari segala gejala, segala yang ada, baik batiniah maupun yang lahiriah (Ahmad Tafsir, 2005:150-151). Penjelasan di atas dapat diuraikan beberapa pemikiran Immanuel Kant yang dilatarbelakangi adanya perbedaan pemikiran tentang objektivitas peng etahuan. Munculnya perbedaan pemikiran dari kalangan filsug mendorong Immanuel Kant untuk memberikan ma sukan diantara kedua pemikiran sehingga muncullah karya-karya Immanuel Kant seperti “Kritik Der Reinen Vernunft” (Kritik atas Rasio Murni), “Kritik Der Praktischen Vernunft” (Ktirik atas Rasio Praktis), “Kritik Der Urteilskraft” (Kritik atas Daya Penilaian). Karya-karya tersebut Immanuel Kant dikenal dengan seorang filsuf
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 “Kritisisme” yang membawa ke-pada pencerahan diberbagai keilmuan yang bermanfaat. Kehidupan dan Karya Immanuel Kant Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Konigsberg (sekarang Kaliningrad, UUSR), Prusia Timur, Jerman. Dia tinggal di kota ini sepanjang hidupnya hingga meninggal pada usia 80-an (1804). Kehidupan Immanuel Kant adalah dari kalangan orang biasa-biasa saja yang mempunyai keinginan merubah tatanan kehidupan yang lebih baik, Immanuel Kant terlahir dari kalangan seorang pembuat pelana kuda. Keluarganya penganut kristiani yang sangat saleh. Keyakinan agamanya itu sekaligus merupakan latar belakang yang cukup penting bagi pemikiran filosofisnya terutama masalah etika (Bertrand Russell, 1961: 675). Pada usia 18 tahun, Kant memasuki Universitas Konigsberg sebagai mahasiswa teologi. Dengan segera Kant men jadi sangat bosan pada teologi dan mulai menunjukkan minatnya yang besar pada matematika dan fisika. Ia membaca Newton hingga terbukalah matanya pada ilmu pengetahuan dan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan yang diung kapkan di dalam karya-karya Newton. Pada tahun 1746, ketika Kant berusia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sehingga ia terpaksa meninggalkan universitas untuk mencari nafkah. Meski kemudian tahun 1955 ia dapat menyelesaikan studinya dan menjadi pengajar junior. Bahkan tahun 1770 ia diangkat sebagai professor logika metafisika. Pada Oktober 1803 Kant jatuh sakit dan 12 Februari 1804 Kant meninggal dunia dan dimakamkan di Katedral Konigsberg. Kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi menjadi dua periode yakni zaman Pra-Kritis dan Kritis. Kehidupan Kant sebagai privatdozentdari tahun
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 70 -
IAIS Sambas 1755-1770 di atas dikenal dengan zaman Pra-Kritis. Pada zaman PraKritis Kant menganut pendirian rasionalitasnya Wolff dan kawan-kawannya. Kemudian setelah terpengaruh empiris nya Hume, berangsur-angsur meninggalkan Rasionalisme. Kant mengatakan bahwa Hume-lah yang telah membangunkan diri dari tidur dogmatisnya, yang menyusul ialah zaman Kritis. Dalam zaman kedua ini Kant mengubah wajah filsafat secara radikal dengan filsafat Kritisismenya dan ia mempertentangkan Kritisisme dengan Dogmatisme (K. Berterns, 1995: 59). Immanuel Kant sangat berjasa dalam perkembangan bidang ilmu pengetahuan. Karya-karyanya penuh dengan berbagai dilema dan paradoksyang sangat abstrak, yang mula-mula terkesan jauh dari masalah-masalah manusia sehari-hari. Karya-karya itu ditulis dalam gaya yang sangat akademis, yang akan sangat mengejutkan siapapun yang membaca karya itu (Henry D. Aiken, 2002: 20-21). Karya yang paling membuat orang terkesan sehingga Kant terkenal di zamannya adalah filsafat tentang kritik (Kritisisme) yang dapat merubah cara berfikir seseorang dalam memahami karya Kant. Beberapa karya Kant yang telah menegakkan popularitasnya antara lain: 1. Kritik der Reiner Vernunf/Critique of Pure Reason, 1781 M (Kritik Atas Rasio Murni). 2. Prolegomena zu Einer Jeden Kunftigen Metaphysik/Prolegomena to Any Future Metaphisics, 1783 (Pengantar Metafisika Masa Depan). 3. Idea for Universal History, 1784 M. 4. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten/Groundwork of The Metaphysic of Morals, 1785 (Pendasaran Metafisika Kesusilaan).
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 5. Metaphysical Faundations of Normal Science, 1786 M (Pendasaran Metafisika Pengetahuan Alam). 6. Kritik der Praktischen Vernunft/Critique of Practical Reason, 1787 M(Kritik Atas Rasio Praktis). 7. Kritik der Urtheilskraft/Critique of Judgement, 1790 M (Kritik Atas Daya Pertimbangan). 8. Religion Innerhalb der Grenzen der Blossen Vernunft/Religion Within the Limits of Reason Alone, 1793 M(Agama di Dalam Batas-batas Budi Melulu). 9. Zum Ewigkn Frieden/Perpetual Peace, 1795 M(Menuju Perdamaian Abadi). 10. Metaphisik der Sitten, 1797 M (Metafisika Kesusilaan) (M. Amin Abdullah, 2002:33) 11. Antropologie in Pragmatischer Hinsicht/Antropology from a Pragmatic Point of View, 1798 M(Antropologi dalam Sudut Pandang Pragmatis). 12. Pada tahun-tahun terakhir menjelang wafatnya, Kant masih sempat membuat berbagai catatan mengenai sistem filsafatnya. Semua itu kemudian dibukukan oleh Erich Adickes dengan judul Kants Opus Postumum (Karya Anumerta Kant) pada tahun 1920. (library.walisongo.ac.id/digilib/do wnload.php?id=4920) Epistemologi, Sintesisme, Empirisme dan Rasionalisme Immanuel Kant Istilah “Epistemologi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “episteme” yang berarti pengetahuan dan ‘logos” berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata “episteme” dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka, secara harafiah episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 71 -
IAIS Sambas sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Bagi suatu ilmu pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya, merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologinya. (http://mohnurula.blogspot.co.id/2014/ 03/bab-i-pendahuluan-1.html) Epistemologi merupakan salah satu cabang dari filsafat yang membahas tentang metodologi; menyingkap bagai mana fondasi suatu pengetahuan dibangun, yang berarti suatu pemikiran atau teori tentang pengetahuan yang mengkaji hakikat pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Sintesis merupakan suatu inegrasi dari dua atau lebih elemen yang ada dan menghasilkan suatu hasil baru. Istilah ini mempunyai arti luas dan dapat digunakan ke fisika, ideologi, dan fenomenologi. Empirisisme berasal dari kata Yunani empeiria (berpengalaman, berkenalan, trampil) atau dari bahasa Latin: experientia yang berarti pengalaman. Adapun empirisisme dalam istilah filsafat adalah suatu aliran yang berpendapat bahwa sumber seluruh pengetahuan dicari dalam pengalaman. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal (reason) adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpik. Immanuel Kant (1724-1804) seorang filsuf yang berasal dari Jerman yang menurutnya bahwa dunia luar hanya memunculkan materi sensasi, namun perangkat mental kita sendiri menata materi ini sesuai ruang dan waktu, memasok konsep-konsep yang kita gunakan untuk memahami Ongalaman. Dan hal-hal itu sendiri yang merupakan penyebab sensasi kita, tidak bias diketahui; itu semua tidak berada dalam ruang ataupun waktu, atau bahkan bukan substansi, tidak pula dapat
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 dijelaskan dengan konsep umum manapun yang oleh kant disebut "kategori". Kant memiliki beberapa pokok pemikiran yang harus diketahui terlebih dahulu, dikarenakan pemikirannya begitu original dan terlihat berbeda dari pemikiran para filsuf sebelumnya terutama berangkat dari filsuf Inggris bernama David Hume, Antara lain pokok pemikirannya adalah: 1. Panca indera, akal budi, rasio. Kita sudah tahu tentang arti empirisme yang mementingkan pengalaman inderawi dalam memperoleh pengeta huan dan rasionalisme yang mengedepankna penggunaan rasio dalam memperoleh pengetahuan, tetapi rasio yang kita ketahui adalah sama dengan akal dan logis, namun Kant memberi definisi berbeda. Pada Kant istilah rasio (yang didapat dari intelek) memiliki arti yang baru, bukan lagi sebagai langsung kepada pemikiran, tetapi sebagai sesuatu yang ada "di belakang" akal budi dan pengalaman inderawi. Dari sini dapat dipilah bahwa ada tiga unsur: akal budi (Verstand), rasio (Vernunft), dan pengalaman inderawi. 2. Dalam filsafatnya Kant mencoba untuk mensinergikan antara rasionalisme dan empirisme. Ia bertujuan untuk membuktikan bahwa sumber pengetahuan itu diperoleh tidak hanya dari satu unsur saja melainkan dari dua unsur yaitu pengalaman inderawi dan akal budi. Filsafat Kant menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan gabungan (sintesis) antara keduanya. 3. Kant dapat dikatakan sebagai seorang revolusioner karena dalam ranah pengetahuan ia tidak memulai pengetahuan dari obyek yang ada tetapi dari yang lebih dekat terlebih dahulu yaitu si pengamat obyek (subyek).
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 72 -
IAIS Sambas Dari dua aliran empirisme dan Rasionalisme Kant berpendapat bahwa dalam diri subyek terdapat dua kemam puan, yang menerima data (sensibilitas atau "kemampuan mengindrai"), dan untuk membentuk atau menghasilkan konsep sebagai pemahaman, atau dalam istilah Kant "Verstand" (akal budi). Hubungan antara kemampuan mengindrai atau "sensibilitas" dengan dengan kemampuan membentuk konsep erat sekali. Tanpa sensibilitas obyek tak dapat masuk dalam subyek, dan tanpa akal obyek tak dapat dipikirkan. Kant mengatakan bahwa kegiatan akal budi (Verstand) muncul dalam putusan. Dan dalam putusan ini terjadi sintesis antara data-indrawi dan unsurunsur a priori akal budi. Unsur-unsur a priori akal budi ini disebut Kant sebagai "kategori-kategori". Tanpa sintesis ini, kita bisa mengindrai penampakan tapi tidak bisa mengetahuinya. Atau dapat dikatakan, kategori-kategori itu merupakan syarat a priori pengetahuan kita. Epistemologi Immanuel Kant dinilai berhasil menemukan suatu sintesis atas sistem-sistem sebelumnya dalam tradisi filsafat Barat. Melalui pengujian sejumlah persoalan yang sudah dianggap taken for granted, Kant merumuskan ulang validitas kebenaran pengeta huan secara lebih radikal. Sampai saat ini, pemikiran Kant tetap menarik untuk dikaji. Melalui proyek filosofis yang digagasnya, Kant telah merintis sesuatu yang berharga bagi pengembangan dan penyelidikan selanjutnya. Dengan cukup berani, Kant mendorong suatu kemajuan besar dalam tataran teoritis yang lebih ketat, dan rasional. Kant sendiri tidak menilai bahwa dirinya adalah seorang pioneer. Dalam karyanya, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, Kant dengan rendah hati mengaku bahwa dirinya dibangunkan dari tidur dogmatis oleh kritisisme David Hume. Bahkan, dalam
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 karya besarnya, Kritik der reinen Vernunft, Kant tanpa malu-malu menyatakan bahwa pemikirannya mendapat stimulus dari para tokoh-tokoh sebelumnya. Dalam beberapa rumusan, semisal konsep kategori, pengertian substansi dan ide, Kant justru meminjamnya dari pemikir Yunani Kuno, yakni Aristoteles, dan Plato. Apa yang dilakukan Kant adalah berupaya mempertajam dan menjelaskan secara lebih proporsional masalah-masalah tersebut. Sayangnya, beberapa komentator akhirnya dengan “gegabah” menganggap pemikiran Kant tidak asli dan sekedar kutipan. Umumnya pandangan semacam ini dikarenakan mereka tidak melihat secara utuh apa yang coba dibangun Kant. Dengan sistem yang disebutnya seperti revolusi Copernicus dalam ilmu alam, Kant mengubah sebuah konsepsi yang selama ini diterima begitu saja dalam tradisi filsafat Barat. Para filsuf sebelum Kant, tidak ada yang mempersoalkan problem akut dalam diri subjek ketika menerima sejumlah informasi. Alih-alih menyelidiki substansi pengetahuan dalam pikiran manusia, Kant terlebih dahulu menelusuri problem mendasar pada diri subjek, untuk ditem patkan pada kedudukan yang yang sepantasnya. Dengan usahanya itu, Kant mencari dasar-dasar yang lebih ketat, mengenai proses hadirnya pengetahuan untuk dapat diuji secara rasional dan terhindar dari kesesatan. Pada kesimpulan akhirnya, Kant menganggap bahwa pengetahuan selalu berkenaan dengan pengalaman, dan pengetahuan manusia hanya bisa meluas berkenaan dengan pengalaman yang diraihnya. Bahkan, kebenaran metematika yang diperoleh dengan dasar-dasar a priori, selalu dapat dijelaskan dalam tatanan empiris. Meskipun demikian, pengalaman tetap harus diuji secara rasional agar bisa mencapai kebenaran pengetahuan universal. Dengan demikian, Kant menanggap bahwa segala sesuatu yang
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 73 -
IAIS Sambas tidak memiliki pijakan dalam tataran empiris adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan pengetahuan—kendatipun dinilai memiliki kegunaan. Konsepsi tentang Tuhan, jiwa, kebebasan, kehidupan setelah kematian, dan sebagainya, berharga dan sangat penting bagi sebagian orang. Tapi, bagi Kant, halhal semacam itu sama sekali bukan pengetahuan, karena berada di luar jangkauan pengalaman manusia secara umum, alias tidak memiliki pijakan dalam tataran empiris. (http://repositoryuinjkt.ac.id/dspace/handle/123456 789/4248) Konstruksi Epistemologi dalam Pragmatisme Immanuel Kant Pada awalnya, Kant mengikuti rasionalisme, tetapi kemudian tepengaruh oleh empirisnya (Hume). Walaupun demikian, Kant tidak begitu mudah menerimanya karena ia mengetahui bahwa empirisme terkadang skep-tisisme. Untuk itu, ia tetap mengakui kebenaran ilmu, dan dengan akal manusia akan dapat mencapai kebenaran (Amsoro Achmadi, 2008:140). Epistemologi selalu melekat pada suatu pemikiran manusia, terlebih pada pemikiran filsafat. Setiap pemikiran filsafat selalu akan bertumpu pada suatu epistemologi yang khas. Abbas Hamami Mintaredja dalam Ayn Rand (1970: 8) menyatakan “Epistemology is The Foundation of Philosophy”. Hal demikian dapat dimaklumi karena epistemologi bertugas untuk menjelaskan struktur dasar pengetahuan manusia, serta mempertanggungjawabkan mengenai kebenaran kepastian pengeta huan itu. Abbas Hamami Mintaredja dalam Ayn Rand (1970: 8) menyatakan epistemologi sebagai cabang filsafat mulai dibicarakan dalam filsafat Plato. Plato berusaha menjelaskan tentang apa sebenarnya pengetahuan yang sesungguhnya yang dapat dicapai oleh manusia. Plato menerangkan secara rinci dalam
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 tulisannya “Republik” buku yang kesepuluh dan “Theatetus”. Kedua tulisan ini menggambarkan tentang teori pengetahuan yang lengkap baik jenis objek, alat untuk memperolehnya maupun bentuk/jenis pengetahuan serta nilai kebenaran yang dikandung oleh pengetahuan itu. Epistemologi sangat penting dalam menentukan konstruk pegetahuan yang dapat memberikan arahan suatu pemikiran. Sebelum adanya pemikiran Kant muncul perdebatan soal “Objektivitas Pengetahuan” yaitu oleh pemikiran rasionalisme di Jerman sebagaimana dikembangkan oleh Leibniz-Wolf dengan empirisisme Inggris kemudian bermuara dalam pemikiran Hume. Filsafat Kant berusaha mengatasi kedua aliran tersebut dengan menunjukkan unsur-unsur mana yang terdapat dalam akal. Kant menyebut perdebatan itu dengan antinomy, seakan kedua belah pihak merasa benar sendiri sehingga tidak sempat memberi peluang untuk munculnya alternatif ketiga yang lebih menyejukkan dan konstruktif (Muhammad Muslih, 2005: 61). Implikasi-implikasi Epistemologi Immanuel Kant dalam Ilmu Pendidikan Pemikiran Kant diarahkan untuk mengkombinasikan pandangan rasionalisme dan Empirisme. Pertama menyata kan bahwa ilmu pengetahuan muncul dari rasio dengan mengabaikan pengalaman indrawi (apriori) sementara yang kedua menyatakan sebaiknya yakni ilmu pengetahuan hanya didapat dari pengalaman inderawi dengan mengabai kan rasio (aposteriori). Para rasionalis menganggap bahwa manusia bisa mendapat pengetahuan dengan analitis apriori sementara kaum empirisme mengatakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui sintesis aposteriori. Namun pemikiran Kant ialah diantara apriori dan aposteriori, ia
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 74 -
IAIS Sambas menawarkan adanya sintesis apriori atau pengetahuan manusia diperoleh dengan proses sintesis antara apriori dan apesteriori. Immanuel Kant telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap paradigma berpikir manusia antara lain adalah dengan membagi tiga proses pengetahuan manusia. Pertama adalah Tingkat terendah atau tingkat penerapan indrawi yaitu bahwa pengetahuan manusia diperoleh dari pengamatan indrawi. Kedua adalah tingkat akal budi dan pikiran yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indrawi bersaman dengan itu pula akal budi atau pikiran bekerja secara bersama dan spontan sehingga diperoleh putusanputusan. Ketiga adalah tingkat intelek yaitu yang membelakangi akal budi atau pikiran dan pengalaman indrawi yang merupakan wawasan mendalam, yang tidak berasal dari pengalaman manapun (namun bersal dari Allah bedasarkan kerohanian) Upaya “Islamisasi Ilmu” bagi kalangan muslim yang telah lama tertinggal jauh dalam peradaban dunia modern, memiliki dilema tersendiri. Apakah kita akan membungkus sains Barat dengan label “Islami” atau “Islam”? ataukah kita berupaya keras mentransformasikan normativitas agama melalui rujukan utamanya al-Qur’an dan Hadits ke dalam realitas kesejarahannya secara empirik? Kedua-duanya sama-sama sulit jika usahanya tidak dilandasi dengan berangkat dari dasar kritik epistemologis. Dari sekian banyak cendikiawan muslim yang pernah memperdebatkan tentang Islamisasi Ilmu, diantaranya Ismail Raji AlFaruqi, Syed Muhammad Naquib AlAttas, Fazlur Rahman dan Ziauddin Sardar. Kemunculan ide “Islamisasi Ilmu” tidak terlepas dari ketimpanganketimpangan yang merupakan akibat langsung keterpisahan antara sains dan agama. Sekularisme telah membuat
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016 sains sangat jauh dari kemungkinan untuk didekati melalui kajian agama. Pemikir kalangan yang mengusung ide “Islamisasi Ilmu” masih terkesan sporadis dan dan belum terpadu menjadi sebuah pemikiran yang utuh. Pemikiran Immanuel Kant membawa dampak pada berbagai bidang salah satu bidang pendidikan tentang ilmu pengetahuan. Teori pengetahuan dalam pikiran Immanuel Kant bersifat objektif sehinggga lebih mengutamakan pada akal yang dimiliki manusia. Implikasi-implikasi dalam pendidikan adanya pemikiran Immanuel Kant tentang kritisisme memberikan ma nfaat dalam bidang pendidikan, contohnya menjadikan praktisi-praktisi bidang pendidikan menjadi lebih teliti dalam menelaah perkembangan dunia pen didikan berhubungan dengan memberikan kebijakan-kebijakan Salah satu con toh kebijakaan dalam dunia pendidikan seperti memberikan fasilitas pengguna an internet di lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu menjadikan seseorang berpikir kritis dalam merespons kebija kan–kebijakan berkaitan dengan pendidikan. SIMPULAN Kritisisme Immanuel Kant sebenarnya memadukan dua pendekatan dalam pencarian keberadaan sesuatu yang juga tentang kebenaran substansial dari sesuatu itu. Kant seolah-olah mempertegas bahwa rasio tidak mutlak dapat menemukan kebenaran, karena rasio tidak membuktikan, demikian pula pengalaman, tidak dapat dijadikan melulu tolak ukur, karena tidak semua pengalaman benar-benar nyata, tapi “tidak-real”, yang demikian sukar untuk dinyatakan sebagai kebenaran. Kant mempunyai tiga karya yang sangat penting yakni kritik atas rasio murni, kritik atas rasio praktis, kritik atas pertimbangan. Ketiga karyanya inilah yang sangat mempengaruhi
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 75 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
pemikiran filosof sesudahnya, yang mau tak mau menggunakan pemikiran kant. Karena pemikiran kritisisme mengandung patokan-patokan berfikir yang rasional dan empiris. Penjelasan di atas, bahwa pemikir an Immanuel Kant adalah berusaha untuk memberi pemahaman-pemahaman yang bersifat membangun, serta berman faat bagi umat manusia, Untuk mewujudkan pemikiran Immanuel Kant, dia menciptakan karya-karyanya berupa buku yang didalamnya terdapat ide-ide yang bermanfaat. Dari karya-karyanya inilah memberikan pemahaman-pemahaman kepada cendikiawan.
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 76 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
DAFTAR PUSTAKA Abbas
Hamami Mintaredja, Yogyakarta: 1970
Teori-teori
Epistemologi
Common
Sense,
Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000 Achmadi Asmoro, Filsafat Umum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013 Akhmad Haries, Hukum Islam: Antara Teks, Moral, Dan Akal, di Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1, Juni 2007 Henry D. Aiken, Abad Ideologi, terj. The Age of Ideology, penj. Sigit Djatmiko, Yogyakarta : Yayasan Bintang Budaya, 2002 Joko Siswanto, Sistem-sistem Metafisika Barat: Dari Aristoteles Sampai Derrida, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998 Kant's Critique of Pure Reason, Cambridge, Cambridge University Press, 2006 K. Berterns, Ringkasan Sejarah Filsafat, Yogyakarta : Kanisius, 1995 M. Amin Abdullah, Antara Al-Ghozali dan Kant-Filsafat Etika Islam, Bandung : Mizan, 2002 Muhammad Muslih, Filsafat Ilmu (Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, Yogyakarta: Belukar, 2005 Russell Bertrand, History of Western Philosophy, terj, London: George Allen & Unwin Ltd, 1961 --------------------, Cetakan III, Agustus, Sejarah Filsafat Barat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 Syadali Ahmad, et. At., Filsafat Umum, Bandung: Pustaka Setia, 1997 Zubaedi dkk, Filsafat Barat Dari Logika Baru Rene Descartes hingga Revolusi Sains Ala Thomas Kuhn, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007 library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=4920 http://situsilmiah.blogspot.co.id/2011/04/memahami -epistemologi-immanuelkant_06.html http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4248
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 77 -
IAIS Sambas
Vol III No. 1 Januari – Juni 2016
http://makalahpendidikanislamismail.blogspot.co.id/2015/04/komparasi pemikiran-al-ghazali-dan.html
Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)
- 78 -
