Jawaban Bank Soal Kewarganegaraan

Jawaban Bank Soal Kewarganegaraan 1.

Apakah UU yg mengatur perkuliahan Kewarganegaraan? Jawaban :  Sk Dirjen DIKTI Depdiknas RI no 43/DIKTI/Kep/2006 mewajibkan semua jenjang pendidikan mulai dari Pendd Dasar s/d Perguruan Tinggi kurikulumnya harus memuat : a. Pddk Kewarganegaraan b. Agama c. Bahasa Indonesia.  Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 serta Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional-Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar MenengahDirektorat Pendidikan Menengah Umum.

2.

Bagaimana Pelaksanaan kewarganegaraan di masa orde baru? Jawaban : Dimasa orde baru Pddk kewarganegaraan diganti dengan kewiraan yg diasuh oleh perwira ABRI dalam rangka pengukuhan kekuasaan Soeharto.Namun dengan runtuhnya kekuasan Soeharto (orde baru), kembali Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan.

3.

Kenapa kewarganegaraan pernah diganti dengan Kewiraan dimasa orde baru? Jawaban: Karena kewiraan diasuh oleh perwira abri dalam rangka pengukuhan pemerintahan Soeharto.

4.

Berikanlah defenisi tentang kewarganegaraan? Jawaban : Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berusaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) agar dapat menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

5.

Uraikanlah 3 jenis kompetensi Kewarganegaraan? Jawaban: 1. Menjadi warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara. 2. Menjadi warga negara yang komit terhadap nilai-nilai Hak Asasi manusia dan demokrasi, berpikir kritis terhadap permasalahannya. 3. Berpartisipasi dalam: a. Upaya menghentikan budaya kekerasan dengan damai dan menghormati supremasi hukum. b. Menyelesaikan konflik dalam masyarakat dilandasi sistem nilai Pancasila dan universal.

6.

Apakah tujuan kuliah kewarganegaraan? Jawaban: a. Kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan. b. Kecakapan dan kemampuan sikap kewarganegaraan seperti pengakuan kesetaraan, toleransi, kebebasan, kebersamaan, pluralitas, demokrasi dan HAM. c. Kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan (menghubungkan) ketrampilan kewarganegaraan seperti kontrol kepada Pemerintah.

7.

Apakah materi yg dibicarakan dalam kewarganegaraan? Jawaban : a.Identitas Nasional b.Negara c.Kewarganegaraan d.Konstitusi e.Demokrasi f.Otonomi Daerah g.Good gouvernant h.HAM i.Masyarakat madani

8.

Jelaskan pula paradigma pelaksanaan pddk KWN? Jawaban :

9.

Jelaskan makna kata identity dan Nasional? Jawaban :  Identitas artinya ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri atau sesuatu yg membedakannya dari yg lain.  Nasional adalah kelompok besar yg diikat oleh kesamaan seperti budaya agama, bahasa, maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan.

10. Jelaskan pula tentang nasionalisme? Jawaban : Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. 11. Kapankah mulainya tumbuh paham nasionalisme di Indonesia? Jawaban: Paham nasionalisme Indonesia berawal dari situasi sosial politik awal abad ke XX. Yg berdasarkan semangat menentang kolonialisme. 12. Uraikan tiga watak pemikiran nasionalisme? Jawaban : Tiga watak nasionalisme Indonesia waktu sebelum Indonesia merdeka yaitu Islamisme, Nasionalisme dan marxisme. 13. Organisasi apakah yg mewakili gerakan kolektif islami sesudah budi utomo? Jawaban: Syarikat islam. 14. Kenapa syarikat Islam menjadi pecah? Jawaban : Akibat adanya infiltrasi komunis 15. Apakah nama partai yg merupakan cikal bakal PKI yg didirikan oleh Henk Sneevliet? Jawaban : Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda 16. Partai apakah yg dibuat Bung karno yg berbeda dari yg sebelumny? Jawaban : Nasakom (nasionalis,agama,komunis). 17. Jelaskan perkembangan konsep nasionalisme Sukarno? Jawaban : Konsep Nasionalisme Soekarno dikonkritkan dalam bentuk negara republic. 18. Apakah jawaban Sukarno thd konsep nasinalisme dalam menghadapi golongan Islam? Jawaban: Soekarno membantah bahwa Nasionalisme yg dibangunnya bukan Nasionalisme sempit seperti di Barat. Tetapi bersifat toleran, bercorak ketimuran dan tidak agresif. Selain itu Soekarno meyakinkan pihak-pihak yg berseberangan dengan ia dapat bekerja sama dengan Islam dan Komunis 19. Apakah yg menjadi pembentuk identitas Nasional? Jawaban : a. Suku bangsa Suku bangsa adalah golongan yg lahir di Indonesia sejak lahir. Di Indonesia ada lebih kurang 300 suku bangsa. Mayoritas suku Jawa. Tionghoa ada 2,8% dan Mayoritas tinggal di kota. b. Agama Bangsa Indonesia merupakan masyarakat agamis. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Indonesia adalah negara multi agama sehingga rawan desintegrasi. Banyak kasus integrasi penyebabnya agama. Untuk mengurangi resiko ini perlu adanya atau diciptakannya tradisi saling menghormati antara agama-agama yang ada. c. Kebudayaan Indonesia juga merupakan negara multibudaya. Dan harus disadari sebagai kemajemukan identitas. d. Bahasa Bahasa juga merupakan unsur pendukung identitas nasional. Indonesia beruntung, kerena jauh sebelum

Indonesia merdeka telah ditetapkan bahasa Indonesia (asalnya Melayu ) sebagai Bahasa Nasional melalui Sumpah Pemuda tgl 28 Oktrober 1928. 20. Bagaimanakah watak nasionalisme yg dirumuskan dalam ketetapan UUD 45? Jawaban : Konsep turunan dari Nasionalisme Indonesia. 1. Negara bangsa Menurut UUD 1945 NKRI adalah negara kesatuan, yg berbentuk republik. Pemerintahan bersifat antitesis monarki dan kepala negara bukan raja, tetapi untuk menduduki jabatan kepala negara harus lewat pemilihan umum. Dalam perwujudan kekuasaan selain Pancasila dan UUD 1945 juga ada unsur badan Legislatif, eksekutif dan yudikatif. 2. Warga Negara Menurut UUD 1945 bab X fasal 26 Warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan atau bangsa lain yg disyahkan oleh UU sbg warga negara. Sesuai dengan reformasi terjadi amandemen UUD1945 bab X fasal 26 tadi menjadi : Penduduk ialah WNI dan orang asing yg bertempat tinggal di Indonesia. 3. Dasar negara Pancasila Sehari setelah Indonesia merdeka terjadilah perdebatan yg panjang tentang dasar negara NKRI antara kelompok Islam dan Nasionalis. Dan dengan kesepakatan dihilangkanlah tujuh kata dari pembukaan UUD 1945. Sejak itu disepakati usul tersebut ditetapkanlah UUD 1945 sebagai dasar negara, dan juga Pancasila sebagai ideologi negara. 21. Apakah perlunya integrasi nasional? Jawaban : Perlu karena untuk menjaga keutuhan bangsa, perdamaianan, kesejahteraan, mempererat rasa persaudaraan 22. Berikan defenisi tentang negara? Jawaban : Kata-kata negara diterjemahkan dari kata-kata state (inggeris), staat (Bld) atau etat (Perancis). Semuanya berarti keadaan yg tegak. Secara terminologi negara diartikan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yg punya cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan punya pemerintahan yg berdaulat, tentu dengan adanya masyarakat, wilayah dan pemerintah. 23. Jelaskan dua paradigma tentang negara dalam konsep Islam? Jawaban : ada 2 konsep atau paradigma yaitu : a. Teori kalifah yg dipraktekan sesudah Rasullulah wafat melalui khulafah urrasyidin seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalibs b. Teori imamah seperti yg diterapkan di kelompok Syiah. 24. Apakah tujuan pembentukan negara? Jawaban : tujuan pembentukan sebuah negara ada bermacam-macam. Diantaranya : a. Bertujuan memperluas kekuasaan semata-mata b. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hokum c. Bertujuan mencapai kesejahteraan umum. 25. Apakah isi rumusan konvensi Monte video? Jawaban : Berdasarkan konvensi Montevideo 1933 Unsur-unsur Negara: a. Rakyat b. wilayah c. Pemerintahan 26. Jelaskan unsur-unsur pembentuk negara? Jawaban : a. Rakyat adalah sekumpulan manusia yg diikat oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah. b. Wilayah mencakup daratan, perairan dan udara c. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yg bertugas memimpin suatu organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah bertugas menegakan hukum, memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan mengkordinasikan kepentingan-kepentingan yg bertentangan.

27. Jelaskan pula teori terbentuknya negara? Jawaban : Teori bentuk Negara: a. Teori kontrak social Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan masyarakat. Teori ini merupakan suatu teori terpenting mengenai asal-usul suatu negara. Ini merupakan teori tertua, termudah dicapai dan negara tidak merupakan negara tiranik. Banyak pakar ketatanegaraan terlibat dengan teori ini seperti Thomas hobes, John Locke dan J J Rousseau b. Teori ketuhanan Teori ini mengatakan bahwa negara dibentuk Tuhan, dan pemimpin negara ditunjuk tuhan. Raja atau pemimpin bertanggung jawab lansung kepada tuhan dan tidak kepada siapapun. Teori ketuhanan ini cocok dengan sabda Rasul Paulus dalam Rum XVI ayat 1 dan 2. Konsep ini diimplementasikan di Eropah sebelum abad-abad pertengahan dan tidak pernah di negara Islam. Teori ketuhanan inilah penyebab munculnya agama Protestan, Marksisme, Ateis dan sekulerisme. c. Teori kekuatan Teori ini adalah teori bahwa negara hasil dominasi kelompok yg kuat kepada kelompok yg lemah. Dalam teori ini kekuatan dianggap sebagai faktor tunggal dalam pembentukan sebuah negara. Negara lahir kerena pertarungan-pertarungan. d. Teori organis Teori ini menggambarkan negara dengan istilah IPA. Negara disamakan dengan makhluk hidup, manusia, dan binatang. . Kehidupan negara disamakan dengan tulang belakang manusia, UU sbg urat syaraf, raja sbg kepala, individu sbg daging. Fisiologi negara sbg fisiologi makhluk hidup, terutama dalam kontek kelahiran, pertumbuhan, perkembangan dan kematian. e. Teori historis Teori ini teori yg menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial ia tak luput dari pengaruh tempat, waktu dan tuntutan zaman. 28. Uraikanlah bentuk-bentuk negara yg ada didunia Jawaban : Bentuk-bentuk Negara : a. Negara kesatuan adalah negara yg merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yg berkuasa mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan ada dua macam : 1. Negara kesatuan dengan sistim sentralisasi, artinya seluruh persoalan negara diatur oleh pusat, daerah tinggal melaksanakan. 2. Negara kesatuan dengan sistim desentralisasi, artinya kepala daerah diberi kekuasaan dan kesempatan mengatur daerahnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra. b. Negara serikat. Merupakan gabungan dari beberapa negara bahagian. Negara bahagian awalnya merupakan negara merdeka. Dengan bergabungnya negara bahagian dengan negara syarikat, sebahagian kekuasaannya diserahkan ke negara syarikat. Penyerahan kekuasaan sebahagian ke negara syarikat disebut limitatif. Kekuasaan asli negara federasi merupakan tugas negara bahagian, kerena berhubung lansung dengan rakyatnya Negara federasi hanya menjalankanhubungan luar negeri, Hankam, Keuangan dan pos. 29. Jelaskan pula bentuk negara dari segi orang yg memerintah? Jawaban : Bentuk-bentuk diatas dilihat dari sisi orang yg memerintah ada tiga macam negara, yaitu: a. Negara monarki Negara monarki adalah negara dimana pemerintahan hanya dikuasai oleh seorang sja. b. Negara oligarki adalah negara dipimpin oleh beberapa orang saja. Biasanya diperintah oleh orangorang dari kalangan feodal c. Negara demokrasi artinya pimpinan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat punya kekuasaan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan. 30. Jelaskan hubungan negara dengan agama dalam beberapa aliran pemikiran. Jawaban : a. Teokrasi Disini hubungan antar negara dengan agama digambarkan sebagai dua hal yg tak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama. Negara dijalankan sesuai dengan firman tuhan. Sehingga negara dan politik dianggap sebagai manifestasi dari firman tuhan. Bentuk teoraksi ada dua :

  b.

c.

Langsung diyakini sebagai pemerintah punya otoritas lansung dari tuhan. Kepala negara memerintah atas kehendak tuhan. Contonya Eropah abad ke 13. Tidak langsung sistem dan norma-norma ditetapkan berdasarkan firman tuhan. Dengan demikian negara menyatu dengan agama.

Sekuler Dalam hal ini terjadi pemisahan hubungan antara agama dengan negara. Dalam hal prinsipnya negara adalah hubungan antara manusia dengan manusia dan merupakan urusan dunia.. Sedangkan agama diyakini sebagai hubungan antara manusia dengan tuhan. Norma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Komunisme Paham ini menganggap agama adalah candu masyarakat. Oleh kerena itu agama dalam mengurus negara harus ditekan dan disingkirkan. Nilai tertinggi dalam negara adalah materi. Kerena manusia sendiri adalah materi.

31. Dalam lintasan sejarah politisi Islam , jelaskan beberapa pendapat tentang hubungan antara negara dengan agama? Jawaban : a. Integralistik Dengan anggapan bahwa antara negara dengan agama satu kesatuan yg tak dapat dipisahkan. Disini negara adalah suatu lembaga politik juga agama. Hukum positifnya adalah hukum agama b. Paradigma simbiotik dalam konsep ini antara agama dengan negara saling membutuhkan. Agama butuh negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Negara membutuhkan agama untuk membina moral, etika dan spiritual masyarakat. c. Paradigma sekuler Paham ini beranggapan pisahkan agama dari negara. Kerena agama dan negara berbeda. Dalam hal ini hukum berdasarkan kesepakatan bersama dari manusia dan tak ada hubungan dengan agama. 32. Uraikan pula hubungan antara Islam dengan negara dalam pemerintahan Indonesia? Jawaban : Mengkaji hubungan antar agama dan negara di Indonesia secara umum dapat diglolongkan atas dua golongan : a. Antagonistik, Dalam hal ini Islam dianggap sebagai pesaing oleh pemerintah. Ini terjadi sejak awal kemerdekaan sampai di akhir pem. Orde baru. Disini pihak Islam sering dicurigai sbg anti Pancasila. b. Akomodatif Gejala menurunnya ketegangan hubungan antara Islam dan negara terjadi pertengahan th 80an ditandai dengan tumbuhnya kebijakan yg positif bagi umat Islam. Contoh munculnya ICMI, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, munculnya Bank syariah dan Assuransi Syariah, Partai Islam, Pengadilan agama Islam. 33. Apa arti dari warga negara? Jawaban : Menurut UUD 1945 bab X fasal 26 Warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan atau bangsa lain yg disyahkan oleh UU sbg warga negara. Sesuai dengan reformasi terjadi amandemen UUD1945 bab X fasal 26 tadi menjadi : Penduduk ialah WNI dan orang asing yg bertempat tinggal di Indonesia. 34. Apakah yg jadi azas dalam penetapan KWN seseorang? Jawaban : Dalam menetapkan warga negara ada dua azas yg dipakai yaitu berdasarkan kelahiran dan perkawinan. 35. Unsur apa yg membentuk KWN seseorang? Unsur-unsur yg menentukan kewarganegaraan. a. Unsur darah keturunan (ius sanguinis) = Kewarganegaraan orang tua akan menentukan kewarganegaraan anaknya. Kalau orangtuanya orang Indonesia maka otomatis anaknya punya kewarganegaraan Indonesia. Ini sudah berlaku sejak zaman dahulu. b. Unsur tempat kelahiran ( Ius soli) = Daerah tempat ia dilahirkan akan menentukan kewarganegaraan seseorang. Kalau ia lahir di Indonesia maka otomatis ia akan berkewarganegaraan Indonesia. Kecuali korp Diplomatik, anggota tentara asing. Prinsip ini di Jepang tak berlaku. c. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi) = Walau tak memenuhi unsur ius soli dan ius sanguinis, dapat juga dilakukan lewat pewarganegaraan (naturalisasi) Syarat dari berbagai negara berbeda.

36. Apakah permasalahan dalam kWN seseorang ? Jawaban : Problem kewarganegaran muncul sbg apatride, bipatride atau multi patride Apatride adalah orang-orang yg tak punya kewarganegaraan. Contoh orang gipsy di Eropah. Mereka akan dianggap sebagai orang asing dimanapunAkibatnya ia tidak akan memiliki hak sbg warga negara dan harus selalu membayar fiskal setiap tahunnya. Sedangkan untuk yg bipatride dan multi patride akan mengacaukan kependudukan. Masalah ini sering ditemui oleh warga negara yg tinggal di perbatasan. 37. Apakah karakteristik dari WN yg demokrat? Jawaban : Ciri warga yg demokrat a. Memiliki rasa hormat dan tg jawab Warga negara yg demokrat memiliki rasa hormat terhadap berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama dan ideologi politik. Juga dituntut bertanggung jawab menjaga keharmonisan. b. Bersikap kritis warga yg demokrat hendaklah kritis terhadap kenyataan sosial, budaya, politik, kepercayaan.Tentu saja didukung oleh tg jawab thd yg dikritisi. c. Membuka diskusi dan dialog Perbedaan pendapat dalam masyarakat yg multi etnik, budaya, bahasa,dan agama adalah suatu hal yg lumrah. Untuk meminimalisasi konflik perlu ada dialog dan diskusi yg terbuka. d. Bersikap terbuka Sikap terbuka yg didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan diri dan tidak cepat menjatuhkan penilaian dan pilihan e. Rasional artinya keputusan yg rasional akan mengantarkan sikap yg logis, yg ditunjukan oleh warga negara. Keputusan yg diambil yg tidak rasional sering membawa implikasi emosional dan cendrung egois. f. Adil artinya tidak ada tujuan yg baik yg patut diwujudkan dengan cara-cara yg tidak baik dan tidak adil. Penggunaan cara-cara yg tidak adil adalah pelanggaran HAM. Dengan semangat keadilan tujuan bersama jangan didiktekan, tapi ditawarkan. Mayoritas suara bukan diatur tapi diperoleh. g. Jujur Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara. Sikap jujur dapat diterapkan dalam segala sektor seperi sosial, politik dan keamanan. 38. Apa pula karakteristik dari WN yg otonom? Jawaban : Sikap lanjut dari seorang yg demokrat dan otonom adalah : a. Memiliki kemandirian. b. Memiliki tg jawab pribadi, politik dan ekonomi sbg WN khususnya dilingkungan RT/RW c. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi d. Berpartisipasi dalam urusan masyarakat dengan fikiran dan sikap santun. e. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yg sehat 39. Sesuai dengan UU no 62/1958 ada 7 cara untuk memperoleh KWN . Bagaimanakah itu? Jawaban : Dlm UU no 62 / 1958 ada tujuh cara untuk memperoleh kewarganegaraan a. Karena kelahiran b. Karena pengangkatan c. Karena dikabulkannya permohonannya d. Karena pewarganegaraan e. Kerena perkawinan f. Kerena turut ayah dan ibu g. Kerena pernyatan 40. Bukti-bukti apa yg dibutuhkan untuk memperoleh KWN? Jawaban : Untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dibutuhkan bukti a. Karena kelahiran perlu akte kelahiran b. Karena pengangkatan perlu kutipan pernyataan syah buku catatan pengangkatan anak asing c. Karena dikabulkan perlu Petikan Kepres. d. Karena pewarganegaran perlu bukti Petikan Kepres. e. Karena pernyataan perlu SE mentri kehakiman No JB 3/166/22. tgl 30 september 1958.

41. Apakah yg menjadi hak dan kewajiban seseorang WN? Jawaban : Hak setiap warga negara adalah seperti yg dijamin UUD 1945 seperti pada HAM yakni Hak untuk hidup, Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan , Hak mengembangkan diri, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan,Hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah membayar pajak dan membela negara. 42. Apa maksud Konstitusi? Jawaban : Konstitusi berasal dari kata-kata konstituir yg berarti membentuk. Ia juga dapat bermakna peraturan dasar atau UUD. 43. Apa tujuan adanya konstitusi? Jawaban : Tujuan dibuatnya konstitusi ada tiga : a. Memberikan batasan sekali gus pengawasan thd kekuasaan politik b. Merupakan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri c. Memberikan batasan ketetapan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasannya. 44. Unsur-unsur apa yg harus ada dalam konstitusi? Jawaban : unsur /substansi sebuah konstitusi yaitu: a. Menurut sri sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu: 1) Jaminan terhadap Ham dan warga Negara 2) Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental 3) Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan b. Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang: Organisasi negara HAM. Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum Cara perubahan konstitusi. c. Menurut koerniatmanto soetopawiro, konstitusi berisi tentang: 1) Pernyataan ideologis 2) Pembagian kekuasaan Negara 3) Jaminan HAM (hak asasi manusia) 4) Perubahan konstitusi 5) Larangan perubahan konstitusi 45. Apakah yg terkandung dalam UUD? Jawaban : Watak nasionalisme Indonesia. 46. Kapan suatu konstitusi dikatakan demokratis? Jawaban : konstitusi yg demokratis haruslah mengandung prinsip-prinsir dasar : – Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan – Mayoritas yg berkuasa dan menjamin hak-hak minoritas – Pembatasan kekuasaan Pemerintah – Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yg meliputi a. Pemisahan wewenang (trias politika) b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintah c. Proses hokum d. Adanya pemilu

47. HAM apa yg harus tercakup dalam konstiotusi. Jelaskan pula sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia? Jawaban :  HAM yakni Hak untuk hidup, Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan , Hak mengembangkan diri, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan,Hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.  Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia Konstitusi di Indonesia dikenal dengan UUD 1945. Ia telah dirancang sejak 29 mai 1945 oleh BPUPKI dengan anggota 21 orang.

48. Apakah yg diputuskan dalam sidang PPKI tgl 18 Agustus 1945? Jawaban :  Pada tgl 18 Agustus 1945 Panitia bersidang dan memutuskan sbb : Menetapkan pembukaan UUD45 yg bahasannya diambil dari rencana UU yg disusun panitia perumus tgl 22 juni 1945.  Menetapkan dan mensyahkan UUD 1945  Memilih ketua persiapan Kem Indonesia Ir Soekarno sbg presiden dan M Hatta sebaga wakil Presiden  Kerja Presiden dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dengan terpilihnya Soekarno Hatta sebagai Presiden dan wk Presiden secara formal sempurnalah Indonesia sbg negara disamping sudah ada Rakyat, Wilayah, Kedaulatan, Pemerintahan, Tujuan Negara, dan Bentuk Negara. 49. Jelaskan 2 sistem yg dianut oleh negara dalam merubah konstitusi? Jawaban ; Untuk mengubah konstitusi negara modern ada dua cara yakni renewal (pembaruan)adalah perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan kemudian adalah konstitusi yang benar-benar baru. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain Belanda, Jerman, dan Prancis. amandemen (perubahan)adalah perubahan konstitusi dengan tetap memberlakukan konstitusi yang asli. Hasil perubahan tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyenai konstitusi asli. Negara yang menganut sistem ini antara lain Amerika Serikat. 50. Uraikan kronologis perubahan konstitusi di Indonesia? Jawaban : UUD 1945 menyediakan salah satu fasal untuk perubahan seperti fasal 37 yg berbunyi : 1. Untuk mengubah UUD 1945 sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir’ 2. Persetujuan diambil dari persetujuan 2/3 anggota yg hadir. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan : a. UUD 1945 18 – 08 – 1945 s/d 27 – 12 -1949 b. Konstitusi RIS 27 – 12 – 1949 s/d 17 – 08 – 1950 c. UUDS 17 – 08 – 1950 s/d 05 – 07 – 1959 d. UUD 1945 05 – 07 – 1959 s/d 19 – 10 – 1999 e. UUD 45 dengan Prubahan I 19 -10 – 1999 s/d 18 -8 -2000 f. UUD 45 DP I,II 18 – 8 – 2000 s/d 9 -11 – 2001 g. UUD 45 DP I, II, III9 -11 -2001 s/d 10 -8 -2002 h. UUD 45 DP I, II, III, IV 10-8 -2002 s/d sekarang 51. Jelaskan 2 alasan dipilihnya demokrasi dalam berbangsa dan bernegara? Jawaban :  Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sbg sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu : 1. Hampir seluruh negara menggunakan azas ini sbg azas yg fundamental 2. Telah memberikan arah bagi peranan masyarakat dalam menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi 52. Berikanlah penjelasan tentang demokrasi? Jawaban : Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan) 53. Hakekat demokrasi ada tiga pengertian. Je;laskan pengertian itu? Jawaban : Dalam berdemokrasi kekuasaan di tangan rakyat mempunyai tiga makna yakni Pemerintahan dari rakyat, Pemerintahan oleh rakyat dan Pemerintahan untuk rakyat. a. Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan yg syah yg diakui oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat bermakna pemerintahan yg sedang berkuasa dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan perdukunan atau turun dari langit. b. Pemerinrahan oleh rakyat berarti pemerintahan didalam menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan keinginan sendiri. Ini berarti bahwa pemerintahan dibawah pengawasan rakyat. Kerena itu ia harus tunduk dibawah pengawasan rakyat. Pengawasan bisa langsung oleh rakyat atau tak langsung lewat DPR, Pers atau mahasiswa.

c.

Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yg diberikan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan . Aspirasi rakyat harus didengarkan bukan menjalankan keinginan sendiri.

54. Apakah norma-norma yg menjadi pandangan hidup yg demokratis? Jawaban : Demokrasi mengandung 7 norma yg perlu dipahami :  Adanya kesadaran akan pluralism  Adanya azas musyawarah  Ungkapan menghalalkan segala cara adalah kutukan thd cara yg tak baik  Pemufakatan yg jujur dan sehat adalah hasil akhir dari musyawarah yg sehat dan jujur  Dari sekian banyak unsur kebutuhan bersama adalah terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.  Kerjasama antar warga dengan adanya saling menghargai dan iktikad baik dan saling dukung mendukung  Perlunya pendidikan demokrasi. 55. Apakah yg menjadi penopang tegaknya negara demokrasi? Jawaban : a.Negara hukum b.Masyarakat madani c.Infra struktur politik 56. Apakah ciri-ciri dari suatu negara hukum? Jawaban : Artinya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara melalui perlembagaan peradilan yg bebas, tidak memihak dan menjamin HAM. 57. Apakah yg mengisi infra stuktur politik suatu negara demokrasi? Jawaban : politik terdiri dari partai politik seperti PKS, PBB, PDI dan Golkar, kelompok gerakan seperti NU, Muhamadiah, Perti dan kelompok kepentingan seperti KADIN, LBH, ICMI, PWI, PGRI. 58. Uraikanlah Model-model negara demokrasi yg anda kenal? Jawaban : Model-model Demokrasi : a. Demokrasi liberal, dimana pemerintah dibatasi oleh UU dan Pemilu bebas yg diselenggarakan dalam waktu yg periodik. b. Demokrasi terpimpin adalah para pemimpin yakin ia dipercaya rakyat tetapi menolak pemilu yg bersaing. c. Demokrasi sosial yg menaruh kepedulian pd keadilan sosial dan egalitarianisme d. Demokrasi partisipasi yg menekankan hub timbal balik antar yg berkuasa dg yg dikuasai. e. Demokrasi konsosiotional yg menekankan kerjasama yg erat antara elit yg mewakili bhg budaya masyarakat utama. 59. Apakah yg menjadi ciri pemerintahan yg berjalan secara demokratis? Jawaban : Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hokum Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

60. Jelaskanlah sejarah perkembangan demokrasi di Barat? Jawaban : Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktekan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (direct democracy) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena Negara Kota (City State) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selain itu ketentuan-ketentuan menikmati demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, sedangkan bagi warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmatinya. Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Namun demikian menjelang akhir abad pertengahan, tumbuh kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Charta (piagam besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik. Dalam Magna Charta ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus (preveleges) bawahannya. Selain itu piagam tersebut juga memuat dua prinsip yang sangat mendasar: pertama, adanya pembatasan kekuasaan raja; kedua, hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja. Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi didunia barat adalah gerakan renaissance dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Gerakan ini lahir di Barat karena adanya kontak dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Para ilmuan Islam pada masa itu seperti Ibn Khaldun, Al-Razi, Oemar Khayam, Al-Khawarizmi dan sebagainya bukan hanya mengasimilasikan pengetahuan Parsi Kuno dan warisan klasik (Yunani Kuno), melainkan berhasil menyesuaikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan alam pikiran mereka sendiri. Dengan kata lain renaissance di Eropa yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam dan berintikan pada pemuliaan akal pikiran untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah mengilhami munculnya kembali gerakan demokrasi. Selanjutnya pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional. Dari demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi welfare state 61. Uraikan pula sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia? Jawaban : Perkembangan Demokrasi di Indonesia: a. Demokrasi Perlementer (1945 – 1959) Disini eksekutif terdiri dari Presiden dan menteri-menteri, yg punya tg jawab politik. Kerena fragmentasi partai politik tak ada kabinet yg bertahan lama. b. Demokrasi terpimpin (1959 – 1965) Disini terjadi dominasi Presiden dan peran partai politik dibatasi. Pengaruh komunis sangat dominan dan peran ABRI ditekan.Pada masa ini terjadi penyimpangan kekuasaan dari UUD 1945 dimana terjadi pengangkatan Presiden seumur hidup. Dan juga th 60 DPR dibubarkan dan diganti dg DPRGR. c. Demokrasi Pancasila (1965 1998) Landasan formil adalah Pancasila dan UUD 45 serta ketetapan MPR d. Demokrasi (1998 – sekarang ) Ini membawa harapan baru untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Sejarahlah nanti akan berbicara apakah ia memang bisa menjadi kapal untuk mencapai pelabuhan tujuan 62. Uraikanlah makna dari otonomi daerah? Jawaban : Otonomi daerah adalah menyangkut hak yg mengikat pembahagian kewenangan tersebut. Jadi desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tg jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 63. Jelaskan pula arti pentingnya otonomi daerah” Jawaban: a. Untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas pel. Pemerintahan b. Sebagai sarana pendidikan politik c. Pemda sebagai persiapan untuk karier politik lebih lanjut d. Stabilitas politik e. Kesetaraan politik f. Akuntabilitas politik 64. Apakah yg menjadi argumentasi memilih otonomi daerah? Jawaban :

65. Apakah isi UU no 22dan 25 tahun 1999? Jawaban : Berdasarkan UU no 22 th 1999 dan no 25 th 1999 konsep otonomi daerah mencakup: a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubunga domestik kpl daerah b. Penguatan peran DPRD sbg wakil rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. c. Pembangunan tradisi politik yg lebih sesuai dengan budaya yg berkualitas tinggi dengan tingkat accepbilitas yg tinggi pula. d. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. e. Peningkatan efesiensi adm keuangan daerah. f. Pengaturan pembahagian sumber-sumber pendapatan daerah. 66. Jelaskan model-model desentralisasi? Jawaban : Dekonsentrasi, delegasi, devolusi, Privatisasi 67. Jelaskan sejarah otonomi daerah di Indonesia? Jawaban : Sejarah otonomi daerah di Indonesia semenjak proklamasi 17 -8 -1945 dengan pertimbangan sejarah kerajaan dimasa lalu lahirlah UU otonomi daerah. UU no 1 th 1945 yg mengatur 3 jenis daerah otonomi yaitu keresidenan, kabupaten dan kota. UU ini berumur 3 th diganti oleh UU no 22 th 1948. UU ini terfokus pada pengaturan Susunana Pemda yg demokratis. Dalamnya ada dua jenis otonomi yaitu otonomi biasa dan otononomi istimewa serta tiga tingkatan daerah otonomi yaitu propinsi, kab/kota besar dan desa/kota kecil. Kemudian muncul lagi UU no 1 th 1957 sbg pengatur tunggal yg berlaku seluruh Indonesia . Kemudian oleh UU berikutnya no 18 th 1965 yg mengatur sistem seluas-luasnya, dan diikuti UU no 5 th 1974. Undang-undang ini mengatur poko0k penyelenggaraan pemerintah pusat didaerah. Prinsipnya diberikan otonomi yg seluas-luasnya, tetapi otonomi yg nyata dan bertanggung jawab. Kemudian muncul lagi UU n22 th 1999 sbg imbasan dari runtuhnya orde baru. Otonomi daerah diimplementasikan melalui pengaturan, pembahagian dan pemanfaatan Sumber daya nasional tg berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI Suatu hal yg menonjoldalam uu ini adalah perubahan mendasar pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi. Butir yg terkandung dalam UU no 22 th 1999 dan UU no 25 th 1999 secar teori berkesimpulan UU no 5 th 1974 lebih cendrung ke dekonsentrasi sedangkan UU no 22 th 1999 lebih cendrung ke devolusi. Otonomi daerah semakin mendapat tempat setelah MPRI mengamandemen UUD 1945 fasal 18 yg menyebutkan NKRI memakai prinsip otonomi dan desentralisasi kekuasaan. 68. Apakah yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan apa pula yg jadi kewenangan Pemda? Jawaban : Pembagian kekuasaan antara Pusat dan Daerah sesuai dengan UU no 22 th 1999 Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip NKRI tetapi dengan semangat negara federasi.. Semua kekuasaan yang ditangani oleh Pempu sama dengan yg ditangani Pem federasi yaitu hubungan LN, Hankan, Peradilan, Moneter dan Agama dan berbagai urusan yg efisien dikuasai oleh PemPus. Kewenangan yg menjadi tg jawab daerah dalam rangka otonomi adalah Pertanahan, Pertanian, Diknas, Ten Kerja, Kesehatan, PU, LH, Perhubungan, Dagang dan Industri, Koperasi dan Penanaman Modal. 69. Apa maksud dari good gouvernance? Jawaban : Dimana good gouvernance diterjemahkan sbg pemerintahan yg baik. 70. Apakah yg menjadi prinsip dari pemerintahan yg good gouvernance? Jawaban : 71. Aspek-aspek apa yg diprioritaskan dalam good gouvernance? Jawaban : Partisipasi, penegakan hokum, transparansi, responsive, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi 72. Jelaskan tentang HAM, KAM dan TAM? Jawaban : HAM harus diikuti oleh KAM (kewajiban Azasi Manusia) dan TAM (tanggung jawab azasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat berbangsa dan bernegara

73. Uraikan ciri pokok tentang HAM? Jawaban : Ciri pokok dari HAM a. HAM tak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi tetapi ia ada pada manusia secara otomatis b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, dan pandangan politik. c. HAM tak bisa dilanggar atau dibatasi 74. Jelaskan sejarah perkembangan HAM didunia? Jawaban : Lahirnya HAM diawali Magna Chatra yg berisi raja dimana tadinya punya kekuasan absolut (raja membuat hukum, tapi hukum itu tak berlaku buatnya) dibatasi kekuasaannya dan mulai diminta pertanggung jawaban didepan hukum. Sejak itu hilanglah kekuasaan absolut raja, dimana jika raja melanggar hukum ia harus diadili dan diminta tg jawabnya. Lahirnya magna chatra diikuti oleh Bill of rigt di Inggeris (1689) . Pada waktu itu timbullah opini bahwa manusia harus sama didepan hukum dan ini mendorong timbulnya negara hukum dan negara demokrasi. Bill of rigt melahirkan azas persamaan dan kebebasan. Untuk itu lahirlah teori kontrak sosial (J.JRosseau), trias politica (Montesqieu) teori hukum kodrati (John Locke), teori kebebasan dan persamaan (Thomas Jefferson). Kemudian muncul lagi The American Declaration of Independence) yg menegaskan bahwa manusia merdeka sejak dari dalam perut ibunya, sehingga tak logis bila dibelenggu. Kemudian diikuti oleh Frech Declaration (1789) dimana ketentuan tentang hak lebih diperinci antara blain tak boleh ada penahanan dan penagkapansemena-mena tanpa alasan yg sah dan tanpa surat perintah.Dalam prinsip ini berlakukalah prinsip praduga tak bersalah sampai ada keputusan Pengadilan yg berkekuatan hukum tetap ( in kracht). Kemudian ini dipertegas lagi oleh Freedom expression (kebebasan mengeluarkan pendapat, freedom of religion (kebebasan berkeyakinan agama) the rigt of property (perlindungan hak milik) dan hak lainnya. Kemudian dilajutkan oleh the four freedom oleh Rosevelt (1941) yaitu kebebasan berbicara, dan mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya,kebebasan dari kemiskinan yaitu berusaha mencapai tk kehidupan damai dan sejahtera, dan kebebasan dari rasa takut dan diiringi dengan pengurangan persenjataan. Berikutnya diikuti oleh konferensi buruh internasional (ILO) di Philadelphia th 1944 yg menghasilkan Deklarasi Philadelphia yg berisi : Kebutuhan penting untuk membuat perdamaian dunia atas dasar keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun rasnya, agamanya, kelaminnya untuk mengejar perkembangan materi dan spritual.. Akhirnya lahirlah The Universal Declaration of Human Rigt ) atau HAM oleh PBB th 1948. Pemikiran dan implementasinya HAM pun berkembang sesuai dengan zamannya atas 4 generasi yakni :  Generasi 1 HAM hanya berbicara dalam hal politik dan hokum  Generasi 2 yg meminta bukan hanya hak politik dan hukum, tapi juga sosial, ekonomi dan budaya.  Generasi 3 yg menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, politik, dan budayaserta hukum dalam satu keranjang. Namun dalam pelaksanaanya terjadi ketakseimbangan, dimana hanya pada penekanan ekonomi, yg terabaikan.  Generasi 4 mencakup : a. Pembanguanan berdikari Artinya pembangunan dilakukan membebaskan rakyat dari ketergantungan. b. Perdamaian Perdamaian bukan hanya bebas dari perang, tapi bebas dari budaya kekerasan. Ini berarti budaya damai merupakan tugas dari rakyat, negara, regional dan internasional. c. Partisipasi Rakyat Ini adalah persolan yg perlu didesak untuk diperjuangkan baik dalam dunia politik maupun publik lainnya. d. Hak-hak budaya Beberapa masyarakat menunjukan tidak dihormatinya hak-hak budaya. Ini terlihat dari adanya penyeragaman budaya yg berarti menghapus kemajemukan. e. Hak keadilan social Ini harus diingatkan terus, sbg tuntutan warga bangsa

75. Uraikan pula tentang perkembangan HAM di Indonesia? Jawaban : Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dibagi atas dua priode yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan dibagi atas priode : 1945 -1950; 1950 -1959; 1959 -1966; 1966 -1998; 1998: – sekarang  Priode sebelum kemerdekaan Hal ini diawali oleh Boedi Utomo akan adanya kesadaran mengeluarkan pendapat, melalui petisi-petisi ke Pemerintah Kolonial. Selanjutnya oleh Perhimpunan Indonesia hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya oleh Syarikat Islam hak-hak untuk memperoleh hidup yg layak, yg bebas dari penindasan dan diskriminasi. Kemudian Indiche Partij yaitu hak untuk mendapatkan kemerdekaan.  Priode sesudah kemerdekaan a. 1945 – 1950 Pada priode awal HAM masih ditekankan pada hak untuk merdeka, kebebasan bersyarikat, dan hak menyampaikan pendapat. Langkah selanjutnya diberi kebebasan rakyat untuk membuat parpol. Hal yg sangat penting terkait HAM adalah sistem Pemerintahan dari Presidentil ke Parlementer. b. Priode 1950 – 1959 Priode ini dikenal sebagai priode demokrasi parlementer. Pada waktu itu terdapat kebebasan dikalangan elite politik . Suasana kebebasan ini meliputi 5 aspek yaitu : o Semakin tumbuhnya parpol dari berbagai ideology o Kebebasan sbg pilar demokrasi o Pemilu yg bebas dari tekanan o DPR memperlihatkan kinerjanya dan kelasnya sbg wakil rakyat. o Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapat iklim yg kondusif c. Priode 1959 -1966 Pada priode ini sistim yg berlaku adalah Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Akibatnya terjadi tindakan inkonstitusional pada putaran Supra struktur politik dan infra struktur politik. Pada masa ini terjadi pemasungan HAM. Dengan kata lain terjadi pemasungan hak-hak sipil dan politik warga negara. d. Priode1966 -1998 Antara th 1970 – 1980 an HAM mengalami kemunduran di Indonesia, kerena HAM tak dilindungi dan ditegakan. Penguasa waktu itu beranggapan adalah produk barat dan dianggap bertentangan dengan norma-norma kekeluargaan bangsa Indonesia..Penguasa bersifat defensif dan represif. Sikap ini timbul kerena negara barat sering menggunakan isu ini untuk memojokan negara berkembang seperti Indonesia dan China.. Upaya yg dilakukan oleh masyarakat menjelang th 1990 an memperoleh hasil yg positif tentang HAM. Ini ditandai dengan dibentuknya KOMNAS HAM berdasarkan Kepres no 50 th 1993 tgl 7 Juni 1993. Komisi ini juga memantau pelaksanaan HAM apakah sesuai dg UUD 45 dan Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Piagam Madinah, Kutbatul wada’, Deklarasi Kairo dan lain-lain terkait HAM. e. Priode 1998 – sekarang Penegakan HAM di priode ini memberikan dampak yg sangat besar dalam memajukan perlindungan HAM di Indonesia. Strategi penegakan HAM di priode ini dilakukan melalui ditetapkannya beberapa ketentuan tentang HAM seperti Amandemen UUD 45, ketetapan MPR, Per pem dan UU lainnya. Penataan aturan secara konsisten seperti TAP MPR no XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya sejumlah konvensi HAM seperti konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan kejam dg UU no 5/1999. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dg UU no 29 / 1999, kebebasan berserikat dan perlindungan Hak melalui konvensi ILO no 87. 76. Apakah yg dimaksud dengan masyarakat madani? Jawaban : a. Zbigniew Rau yg mengatakan masy. madani merupakan masy. yg berkembang dari sejarah, yg mengandalkan ruang dimana Individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai yg mereka yakini. Oleh kerenanya masy madani adalah sbh masy yg bebas dari pengaruh keluarga dan tekanan negara. b. Hong Sun Joo dengan latar belakang korsel. Menurutnya masy madani adalah sbh kerangka hk yg melindungi dan menjaminhak-hak dasar individu perkumpulan sukarela dari negara. Sbh ruang publik yg mampu mengimplementasikan isu-isu politik gerakan WN yg mampu mengendalikan diri dan independen. c. Kim Sunhyuk juga dari Korsel.yang mengatakan adalah satu kesatuan yg terdiri dari kelompok-kelompok yg secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan dalam masy yg secara relatif otonom dari Negara d. Anwar Ibrahim adalah sistem sosial yg subur yg diazaskan pada prinsip moral yg menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan rakyat (masyarakat).

e.

pakar-pakar Indonesia masyarakat madani adalah sbh tatanan komunitas masyarakat yg mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban serta menghargai pluralitas.

77. Apakah karakteristik masyarakat madani? Jawaban : Beberapa karakteristik masy madani adalah : a. Free Public Sphere (kebebasan mengemukakan pendapat) Ini berarti warga negara berhak secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta menginformasikan ke Masyarakat. b. Demokratis Ini berarti bahwa masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masy sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, agama, dan budaya. c. Toleran Artinya kembangkan sikap saling menghargai dan menghormati aktifitas yg dilakukan oleh orang lain. d. Pluralisme yaitu menciptakan sbh tatanan kehidupan yg menghargai dan menerima kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari.Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masy yg majemuk tapi harus dengan sikap tulus untuk menerima kenyataan pluralisme. e. Keadilan social yaitu berupa keseimbangan dan pembahagian yg proporsional thd hak dan kewajiban setiap WN disegala aspek kehidupan 78. Apakah pilar penegak masyarakat madani? jawaban : Pilar Penegak Masy madani, Maksudnya institusi sosial yg menjadi sosial kontrol dlm mengkritisi kebijakan pemerintah yg diskriminatif. Pilar-pilar itu adalah : a. LSM Adalah lembaga yang dibentuk oleh swadaya masy. LSM juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat mengenai hal-hal yg signifikan dalam kehidupan sehari-hari. b. Pers Ini juga penting sbg sosial kontrol yg dapat menganalisa dan mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yg berkenaan dengan WN nya. c. Supremasi Hukum Setiap WN baik yg ada dalam formasi pemerintahan maupun sbg rakyat harus tunduk pd hukum. Selain itu hukum juga dapat memberikan jaminan dan perlindungan thd penindasan individu dan kelompok yg melanggar norma hukum. d. Perguruan tinggi Dosen dan mhs merupakan bhg dari kek sosial dan masy madani yg bergerak di jalur moral force untuk meluruskan dan mengkritisi kebijakan Pemerintah yg keluar dari konstitusi dengan catatan gerakan dilancarkan pada rel dan realitas yg betul-betul objektif, dan mengarah kpd kepentingan masyarakat. e. Parpol. Merupakan saluran dari aspirasi politik dan tempat berekspressi politik warganya.