25
[1] Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 2002, h.1-5
[2]. Achmad Ihsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, h.17
[3] Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007, h.17
4[4] Richard Eddy. 2010.Aspek Legal Properti – Teori, contoh, dan Aplikasi. Yogyakarta : Andi. h.56
[5] Dorhout mecs ned, hanles, III, druk, h.447
[6] DR.Rr. Dijann Widijowati, S.H.,M.H. HUKUM DAGANG. h.127
[7] Prof .R.Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio kitab undang undang hukum dagang.h.333
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Sejak zaman Romawi perdagangan sudah berkembang dengan pesatnya, sehingga dengan demikian diperlukan pula pengaturan yang tepat untuk dapat mengikuti perkembangan yang serba dinamis itu. Timbulnya pengaturan baru ini akan menimbulkan suatu perubahan pula dalam hukum Perdata Romawi yang telah ada. Sehingga, akhirnya terbentuklah sebuah Kitab Undang-Undang yang baru yang kemudian bernama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pemisahan Hukum Perdata dalam dua buah bagian itu yang terdiri atas hukum perdata dan hukum dagang diambil alih oleh tata hukum Prancis yang hukumnya sangat berbau Romawi. Sistem tata hukum Prancis akhirnya diambil oleh Belanda dan berdasarkan asas konkordansi/concordantie baginsel berlakulah pula sistem hukum Belanda itu di Indonesia. Maka dari itu sampai saat ini hukum Perdata di Indonesia terbagi pula dalam dua buah bagian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Sipil/KUHS atau Burgerlijk Wetbork/BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD atau Wetboek van Koophandel/WvK.
Dalam konteks ranah perdagangan di Indonesia sebenarnya istilah jual-beli perusahaan tidak terlalu tepat karna membuat konotasi pengertian yang berbeda, malah istilah jual-beli perusahaan ini mengartikan perusahaannya yang diperjual-belikan. Saya sependapat dengan Dosen Hukum Dagang saya di Fakultas Hukum Universitas Udayana yaitu Bapak Murwanto,S.H.,M.Hum bahwa istilah yang lebih tepat untuk menggantikan istilah jual-beli perusahaan tersebut yaitu jual-beli perniagaan. Istilah jual-beli perniagaan juga dikemukakan oleh Sukardono. Dalam hal ini saya ingin memperdalam materi mengenai hukum dagang dalam ranah jual-beli perusahaan.
RUMUSAN MASALAH
Apa sajakah ranah didalam hukum dagang ?
Apa pengertian dari jual-beli perusahaan ?
Apa sajakah ruang lingkup dari jual-beli perusahaan ?
TUJUAN PENULISAN
Agar mengetahui dan memahami pengertian dari hukum dagang serta ruang lingkup hukum dagang didalamnya.
Agar mengetahui dan memahami pengertian dari jual-beli perusahaan.
Agar mengetahui dan memahami ruang lingkup dari jual-beli perusahaan.
MANFAAT PENULISAN
Memberikan informasi serta pengetahuan mengenai hukum dagang.
Memberikan informasi serta pengetahuan mengenai jual-beli perusahaan.
Memberikan informasi serta pengetahuan mengenai segala aspek ruang lingkup dari jual-beli perusahaan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN HUKUM DAGANG
Sejarah Hukum Dagang
Pada Tahun 1807 Kaisar Napoleon di Perancis mengkodifikasikan 2 Kitab Undang Undang Hukum :
1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Perancis ( Code Civil des Francais );
2. Kitab Undang Undang Hukum Dagang Perancis (Code Du Commerce )
Kebetulan pada saat itu Belanda dijajah oleh Perancis ( 1809- 1813) sehingga hukum Perancis itu diberlakukan di Belanda sesuai dengan Asas Konkordansi I (Concordantie Beginsel L).
Tapi pada tanggal pada tanggal 1 Oktober 1838 Belanda berhasil membuat membuat BURGERLIKE WET BOEK ( KUH-PERDATA) DAN WET BOEK VAN KOOPHANDEL ( KUH-DAGANG)
Kemudian karena saat itu (tahun 1838 Indonesia sedang dijajah oleh Belanda maka Burgerlike Wetboek DAN Wetboek Van Kophandel diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) sejak tahun 1848 yang diterjemahkan dengan nama KUH PERDATA (KUHP) DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD.)[1]
B. Pengertian Hukum Dagang menurut para ahli :
M .Ikhsan, mendifinisikan hukum dagang adalah hukum yang mengatur masalah perdagangan yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan / perniagaan.[2]
Purwosutjipto mengartikan hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.[3]
CST. Kansil, menyamakan hukum dagang dengan hukum perusahaan, sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.
Sunaryati Hartono, lebih khusus lagi mensinonimkan hukum dagang dengan hukum ekonomi yaiitu, keseluruhan peraturan putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi.
Munir Fuadi mengartikan Hukum Bisnis, suatu perangkat kaedah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
C. Sumber Sumber Hukum Dagang
Yang tertulis dan dikodifikasi yaitu KUHD dan KUHPerdata
Yang tertulis dan tidak dikodifikasi yaitu seluruh perundang-undangan tentang perdagangan.
tidak tertulis yaitu kebiasaan.
D. Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Dagang
Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai pengertian hukum dagang, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bidang dari hukum perdata adalah hukum perikatan. Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu mempunyai hak atas sesuatu prestasi terhadap pihak yang lain, sementara pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.
Apabila dirunut, perikatan dapat terjadi dari perjanjian atau undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Hukum dagang sejatinya terletak dalam hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan dalam ruang lingkup ini ada yang bersumber dari perjanjian dan dapat juga bersumber dari undang-undang.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
E. Berlakunya Hukum Dagang
Perkembangan hokum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) . tetapi pada saat itu hokum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hokum baru di samping hokum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hokum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hokum pedagang ini bersifat unifikasi.
Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan.
Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hokum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan . KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu , tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.
F. Hubungan pengusaha dan pembantunya
Dalam melaksanakan perusahaannya, ia memerlukan bantuan orang-orang yang bekerja padanya sebagai bawahan, ataupun orang yang berdiri sendiri dan mempunyai perusahaan sendiri dan yang mempunyai perhubungan tetap ataupun tidak tetap dengan dia.
Sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan yang demikian pesat dewasa ini, pengusaha-pengusaha kebanyakan tidak lagi berusaha seorang diri, melainkan bersatu dalam persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan yang menempati gedung-gedung untuk kantornya dengan sedikit atau banyak pegawai. Kemudian dibedakanlah antara perusahaan kecil, sedang dan besar. Pada tiap-tiap toko dapat dilihat aneka warna pekerja-pekerja seperti para penjual, penerima uang, pengepak, pembungkus barang-barang, dan sebagaiinya.
Adapun pembantu-pembantu luar perusahaan antara lain:
a. Agen perusahaan
Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara pihak ketiga. Orang ini mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga.
Perbedaan antara agen perusahaan dan pekerja keliling adalah pada hubungan kerja dan tempat kedudukan, seperti diuraikan berikut:
Pekerja keliling mempunyai hubungan hukum tenaga kerja dengan pengusaha (majikan), sedangkan agen perusahaan mempunyai hubungan hukum pemberian kuasa dengan perusahaan yang diageninya.
Pekerja keliling adalah karyawan perusahaan majikannya, dia tidak berdiri sendiri dan berkedudukan di tempat kedudukan perusahaan, sedangkan agen perusahaan bukan bagian dari perusahaan yang diageninya, melainkan perusahaan yang berdiri sendiri.
Hubungan pengusaha dengan agen perusahaan adalah sama tinggi dan sama rendah, seperti pengusaha dengan pengusaha. Hubungan agen perusahaan bersifat tetap. Agen perusahaan juga mewakili pengusaha, maka ada hubungan pemberi kuasa. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Bab XVI, Buku II, KUHPER, mulai dengan pasal 1792, sampai dengan 1819. Perjanjian bentuk ini selalu mengandung unsur perwakilan (volmacht) bagi pemegang kuasa (pasal 1799 KUHPER).
Dalam hal ini agen perusahaan sebagai pemegang kuasa, mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha.
b. Perusahaan perbankan
Perusahaan perbankan adalah lembaga keuangan yang mewakili pengusaha untuk melakukan
Pembayaran kepada pihak ketiga
Penerimaan uang dari pihak ketiga
Penyimpanan uang milik pengusaha selaku nasabah
c. Pengacara
Pengacara ialah orang yang mewakili pengusaha ini dalam berperkara di muka hakim. Dalam mewakili pengusa ini pengacara tidak hanya terbatas dimuka hakim saja, juga mengenai segala persoalan hukum di luar hakim. Hubungan antara pengacara dengan pengusaha adalah hubungan tidak tetap, sedang sifat hukumnya berbentuk pelayanan berkala dan pemberian keputusan.
d. Notaris
Seorang notaris dapat membantu pengusaha dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Hubungan notaris dengan pengusaha bersifat tidak tetap, sebagai juga halnya dengan pegacara hubungan hukumnya bersifat pelayan berkala dan pemberian kekuasaan. Notaris adalah pejabat umum, khusus berwenang untuk membuat akte mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang dipertahkan oleh peraturan umum atau yang diinginkan oleh yang berkepentingan, agar dapat ternyata pada akta otentik itu tentang kepastian tanggal, menyimpan akta dan menerbitkan grossen, turunan dan kutipan, semua itu bila pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak dibebankan atau dijadikan kepada pejabat atau orang lain.
e. Makelar
Menurut pengertian Undang-undang, seorang makelar pada pokoknya adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ke tiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Makelar mempunyai ciri khusus, yaitu:
Makelar harus mendapat pengangkatan resmi dari pemerintah (c.q. Mentri Kehakiman) – (pasal 62 ayat (1)) Sebelum menjalankan tugasnya, makelar harus bersumpah di muka Ketua Pengadilan Negeri, bahwa dia akan menjalankan kewajibannyadengan baik (pasal 62 ayat (1)
Mengenai makelar diatur dalam KUHD, buku 1, pasal 62 sampai 72, dan menurut pasal 62 ayat (1) makelar mendapat upahnya yang disebut provisi atau courtage. Sebagai perantara atau pembantu pengusaha, makelar mempunyai hubungan yang tidak tetap dengan pengusaha (pasal 62 ayat (1)). Hubungan ini tidak sama halnya dengan pengacara, tetapi lain dengan hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha. Adapun sifat hukum dari hubungan tersebut adalah campuran yaitu sebagai pelayan berkala dan pemberian kuasa.
Makelar dan agen perusahaan kedua-duanya berfungsi sebagai wakil pengusaha terhadap pihak ketiga. Akan tetapi, antara keduanya terdapat perbedaan pokok dilihat dan segi:
Hubungan dengan pengusaha: makelar mempunyai hubungan tidak tetap, sedangkan agen perusahaan mempunyai hubungan tetap.
Bidang usaha yang dijalankan: makelar dilarang berusaha dalam bidang mana dia diangkat dan dilarang menjadi penjamin dalam perjanjian yang dibuat dengan pengantaraannya, sedangkan agen perusahaan tidak dilarang.
Formalitas menjalankan perusahaan: makelar diangkat oleh Menteri Kehakiman dan disumpah, sedangkan agen perusahaan tidak. Akan tetapi, sekarang formalitas ini tidak relevan lagi.
f. Komisioner
Mengenai komisioner diatur dalam pasal 76 sampai dengan pasal 85 KUHD. Dalam pasal 76 KUHD dirumuskan, bahwa komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan taggungan orang lain dan dengan menerima upah atau provisi (komisi) tertentu.
Adapun ciri-ciri khas komisioner ialah:
Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan sebagai halnya makelar
Komisioner menghubungkan komitetn dengan pihak ketiga atas namanya sendiri (pasal 76)Komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut namnay komiten (pasal 77 ayat (1)). Dia disini menjadi pihak dalam perjanjian (pasal 77 ayat (2) Tetapi komisioner juga dapat bertindak atas pemberi kuasanya (pasal 79). Dalam hal ini maka dia tunduk pada Bab XVI, buku II KUHPER tentang pemberian kuasa, mulai pasal 1972 dan seterusnya. Konisioner mempunyai hubungan kerja tidak tetap dan koordinatif dengan pengusaha.
G. Pengusaha dan kewajibannya
Hak dan Kewajiban pengusaha adalah:
a. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja.
b.Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat.
c. Memberikan pelatihan kerja (pasal 12)
d. Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut
agamanya (pasal 80)
e. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada
ijin penyimpangan (pasal 77)
f. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan;
g. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat
peraturan perusahaan
h. Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi
i. Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai
masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih
j. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum (pasal 90)
k. Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek (pasal 99)
H. Bentuk-bentuk Badan Usaha
a.Perseroan terbatas
b. Koperasi
c.Yayasan
d. Badan Usaha Milik Negara
a. Perseroan Terbatas
Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha.
Sama halnya dengan CV pendirian PT juga dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena sistem hukum di Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas adalah suatu perjanjian maka pemegang saham dari perseroan terbatas pun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) orang, dengan jumlah modal dasar minimum Rp. 20.000.000,-, (Rp.50.000.000,- pada UUPT no.40/2007 atas perubahan UUPT no. 1/1995) sedangkan untuk bidang usaha tertentu jumlah modal dapat berbeda seperti yang ditentukan serta berlaku aturan khusus yang mengatur tentang bidang usaha tersebut.
b. Koperasi
koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.
Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsipprinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.
Prinsip Koperasi :
Di dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi.
Berikut ini beberapa prinsip koperasi:
Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.
Modal diberi balas jasa secara terbatas.
Koperasi bersifat mandiri.
c. Yayasan
Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu pada bidang sosial, keagamaan, kesehatan, kemanusiaan dan lain-lain. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya yayasan tersebut.
Pihak-pihak yang Terkait dengan Yayasan:
1) Pengadilan Negeri
Pendirian yayasan didaftarkan ke pengadilan negeri
2) Kejaksaan
Kejaksaan Negeri dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang ditentukan.
3) Akuntan Publik
Laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan publik yang memiliki izin menjalankan pekerjaan sebagai akuntan public
Kedudukan Yayasan
Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Sumber Kekayaan Yayasan
Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat
Wakaf
Hibah
Hibah wasiat
Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku Yayasan Asing.
d. Badan Usaha Milik Negara
BUMN adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar.
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
b) Mengejar keuntungan
c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan olehsektor swasta dan koperasi
e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi
lemah, koperasi, dan masyarakat.
Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuatnya menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Sejak tahun 2001, seluruh badan usaha ini dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian
BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara.
2.2 PENGERTIAN JUAL BELI PERUSAHAAN
A. Pengertian jual beli perusahaan
Jual beli adalah suatu perjajian timbal-balik yang dalam hal ini pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.4[]
Pengertian jual-beli Perdata (umum) diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, dengan mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagaimana yang telah diperjanjikan. (Psl 1457 KUH Pdt)
Jual beli dapat tercapai apabila:
a. Saat tercapainya kesepakatan benda dan harga, meskipun belum ada penyerahan atau
pembayaran.
b. Azas Konsensualisme (psl.1458 BW)
JENIS JUAL-BELI PERUSAHAAN
Jenis jual beli perusahaan yaitu jual beli perusahaan umum dan jual beli perusahaan khusus.
Jual beli perusahaan umum
Pengertiannya terdapat didalam Pasal 1457 KUHPer yang berbunyi "Jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."
Saat terjadinya perikatan jual beli yaitu terdapat didalam Pasal 1458 yang berbunyi " Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."
Saat tejadinya peralihan hak milik, yaitu diatur dan terdapat didalam Pasal 1459 KUHPer, Pasal 612 dan Pasal 616 KUHPer.
Saat terjadinya peralihan resiko, yaitu diatur dalam Paal 1460 dan Pasal 1461 KUHPer.
Jual beli perusahaan khusus
Menurut Zeylemeker jual beli perusahaan (handelskoop) adalah perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya/ jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Dengan demikian jual beli perusahaan tersebut merupakan jual beli yang memiliki sifat-sifat khusus.
Kekhususan Jual Beli Perusahaan, yaitu:
a) Perbuatan perusahaan
Jual beli perusahaan merupakan perbuatan perusahaan. Menurut Polak perbuatantersebut direncanakan terlebih dahulu tentang untung ruginya dan segalasesuatunya dicatat dalam pembukuan. Jadi jual beli ini bukan untuk kepentingansendiri sebagai konsumen tetapi untuk kepentingan perusahaan atau jabatannyadalam perusahaan
b) Para pihak
salah satu / keduanya adalah pengusaha yaitu orang atau badan hukum yangmenjalankan
perusahaan yang mungkin saja bertempat tinggal tidak dalam satunegara
c) Barang-barang yang diperjualbelikan
Biasanya barang-barang dagangan tidak dipakai/dikonsumsi sendiri, tetapi
untuk dijual kepada orang lain atau dipergunakan untuk kepentingan perusahaan.
d) Pengangkutan
Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan tidak sedikit, oleh karena itudiperlukanpengangkutan yang khusus pada waktu penyerahan baik melaluipengangkutan darat. laut, dan udara. (70% biasanya melalui laut).
Jual beli dalam garis besar Hukum dagang dapat dibagi dua, yaitu :
Jual beli keperdataan
Jual beli perusahaan
Jual beli keperdataan adalah jual beli yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan tujuan memnuhi kebutuhan primer atau pokok si pembeli.
Jual beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan oleh para pengusaha atau pedangang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan (mendapat keuntungan).
Perbedaan antara keduanya dapat dilihat di dalam table berikut :
Jual beli keperdataan
Jual beli perusahaan
Aturan yang berlaku
KUHPdt (Buku III)
KUHPdt
KUHD
Perjanjian lain yang disepakati oleh terkait
Peraturan internasional terkait jual beli perusahaan
Perjanjian antar pulau
Pihak yang terkait (Berhak/ legalstanding)
Bebas atau umum
Pengusaha
Minimal salah satu pihak haruslah pengusaha atau pedagang
Jumlah barang yang dibeli
Relatif sedikit, sesuai dengan kebutuhan
Relatif banyak, sesuai dengan modal
Kebutuhan transportasi angkutan
Tidak begitu penting, karena pemindahan barang cukup 1x (satu kali)
Sangat diperlukan baik itu transportasi darat, laut, maupun udara. Karena barang akan diangkut berulang kali.
Setelah memahami apa itu jual beli keperdataan dan jual beli perusahaan, berikut syarat-syarat terkait hal tersebut. Pada prinsipnya tidak ada syarat-syarat khusus untuk pergantian Hak milik atau penyerahan barang dari penjual kepada pembeli didalam jual beli keperdataan, namun didalam jual beli perusahaan, hal itu sangat dibutuhkan, mengingat kepentingan para pihak yang terkait, diantaranya :
Loko
Apabila syarat loko disepakati dalam perjanjian jual beli, maka :
Pergantian Hak Milik atau penyerahan barang dilakukan didalam gudang penjual.
Semua resiko setelah pengambilan barang (keluar dari gudang penjual), adalah tanggung jawab pembeli.
FAS (Free Alongside Ship)
Apabila syarat FAS disepakati dalam jual beli, maka :
Pergantian Hak Milik atau penyerahan barang dilakukan di dermaga kapal berlabuh (Pelabuhan).
Resiko dan biaya angkutan barang dari gudang penjual ditanggung penjual
Biaya bongkarmuat barang kapal dan resiko sejak barang berada di dermaga adalah tanggung jawab si pembeli
FOB (Free On Board).
Apabila syarat FOB disepakati dalam perjanjian jual beli, maka :
Pergantian Hak Milik atau penyerahan barang dilakukan di atas kapal.
Segala resiko dan biaya selama barang ditransportasikan adalah tanggung jawab penjual.
CF (Cost and Freight)
Apabila syarat CF disepakati dalam perjanjian jual beli, maka :
Peragantian Hak Milik atau penyerahan barang ada dua pilihan, yaitu :
Syarat umum, tempat pergantian Hak Milik di atas kapal (Sebelum berangkat dari pelabuhan si penjual)
Syarat Khusus, tempat pergantian Hak Milik saat berada di pelabuhan si pembeli (Barang masih berada di dalam kapal)
Biaya selama barang diangkut dari gudang penjual sampai pelabuhan si pembeli adalah tanggung jawab penjual.
CIF (Cost Insurance Freight)
Secara keseluruhan sama dengan syarat CF, hanya saja, syarat CIF, penjual harus memberikan police assurance.
Franko
Apabila dicermati, Franko adalah kebalikan dari Loko.
Apabila syarat ini disepakati dalam jual beli, maka :
Pergantian Hak Milik atau penyerahan barang dilakukan di gudang pembeli.
Segala resiko atau biaya pemindahan barang dari gudang penjual ke gudang pembeli ditanggung oleh penjual.
RUANG LINGKUP JUAL BELI PERUSAHAAN
B. Peraturan nasional dan internasional yang berlaku bagi jual beli perusahaan
Ketentuan- ketentuan dalam bab v, buku III, KUHPER digunakan untuku jual beli perusahaan, selain banyak unsur yang berbeda antara jual beli perdata dan jual beli perusahaan, juga karena mengandung unsur internasional. Tidak adanya peraturan nasional yang lengkap,bukan hanya terjadi di indonesia, tetapi juga terjadi di belanda atau di negara lain.
Menurut dorhout mees5[], telah ada beberapa peraturan internasional tentang jual beli perusahaan, dengan maksud untuk menciptakan kesatuan hukum internasional bagi jual beli perusahaan, yaitu:
a) Warsaw-oxford rules 1928-1932, mengenai syarat-syarat jual beli perusahaan, uang
ditinjau kembali pada tahun 1953
b) Inco-terms, mengenai syarat-syarat jual beli perusahaan yang paling banyak dipergunakan,
yang di tinjau kembali pada tahun 1962 dan 1947
c) "Uniform costoms and praktice for documentary credits" (disingat: :uniform costoms")yang
ditinjau kembali pada tahun 1962 dan 1974
Peraturan huruf b dan c dibuat atas usaha kamar dagang internasional ("International
chamber of commerce" disingkat ICC). Selanjutnya dorhout mess menyebutkan adanya
perjanjian L.U.V.I. tahun 1964(loi uniform sur ia vante international des mobillers
corporel).
Pada bulan april 1964 di gravenhage (negeri Belanda) diadakan konversensi internasional yang dihadiri oleh 28 negara. Ada 4 negara dan 6 organisasi internasional mengirimkan peninjauan. Konferensi tersebut menghasilkan dua perjanjian, yaitu"
1) Mengenai jual beli i nternasional benda bergerak
2) Mengenai terjadinya perjanjian jual belio semacam itu.
Masing-masing dari dua buah perjanian itu dibuat kesatuan undang-undang. Undang-undang yang terpenting adalah mengenai materi pertama, yang judul resminya adalah " loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiller corporels", disingakat LUVI. Undang-undang ini khusus mengenai jual beli benda bergerak yang bersifat internasional. Untuk itu, para pihak harus bertempat tinggal dinegara yng berlainan dan memenuhi salah satu syarat seperti yang dibawah ini:
1. Jual beli harus mempergunakan pengangkutan internasional untuk mengirim barangnya.
2. Penawaran dan penerimaan harus terjadi dinegara- negara barlainan. Dan
3. Penawaran harus dilakukan di negara lain dari tempat dimana penawaran dan pemerintahn terjadi.
C. Hubungan jual beli perusahaan dengan ekspor-impor
Ekspor di pandang dari sudut indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang keluar indonesia dipandang dari sudut pandangan perusahaan.perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah tutup. Ekspor-impor adalah prestasi npenjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada poembeli di sebarang lautan.
Ekspor dilakukan oleh penjual diindonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor-inpor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayan. Unsur kedua ini dilakukan dengan menggunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri mengenai : Ekspor-impor" dan "lalulintas devisa", dan PP(L.N.1964-131), "tentang perubahan Ekspor-inpor"', dan lalu lintas devisa", serta perubahan yang akan terjadi. Sedangkaan peraturan internasionbal "unifrm costoms and practice for documentary credits", (disingkat uniform costom) merupakan peraturan tentang " cara-cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli melalui bank. 6[]
D. Jual beli loko dan timbulnya syarat-syarat
Jual beli loko adalah bentuk jual beli yang sangat sederhana. Si pembali datang di tempat si penjual, yang memiliki barang- barang yang akan dijual sipembeli, membeli, membayar, dan menerima barang di tempat dan disaat yang sama. Contoh klasik mengenai hal ini ialah jual beli di pasar. Perbuatan memisahkan benda jenis beras. Pindahnya resiko dan hak milik, penyerahan, penerimaan dan pembayaran terjadi pada saat dan tempat yang sama.
Dalam keadaan sehari hari tidak semua bentuk jual beli itu berbentuk jual beli loko seperti jual beli diatas, yakni beberapa perbuatan hukum pada jual beli terjadi pada saat dan tempat yang sama, tetapi ada beberapa jenis jual beli yang melaksanakan perbuatan hukum-hukumnya terpisah satu sama lain dalam waktu dan tempat. Keadaan inilah yang menimbulkan syarat-syarat. Syarat-syarat ini dinyatakan dalam huruf sebagai kependekan dari kata-kata, misalnya syarat-syarat f.o.b., c.i.f. dan franco. Pada umumnya syarat-syarat itu dinyatakan dengan kata-kata lengkap dalam syarat atau perjanjuan. Dengan adanya syarat-syarat ini perlu perlu dibicarakan akibat hukum yang timbul karena adanya syarat-syarat tersebut, misalanya tentang beralihnya resiko dan hak milik. Dalam praktik aturan, aturan umum itu sering dikoreksi dengan aturan khusus. Yang merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu, agar kita jangan sampai salah paham, isi dari aturan khusus itu harus dipelajari secara seksama.
Disamping syarat yang bersifat umum itu, masih terdapat syarat yang bersifat khusus lagi, untuk mengubah atau melengkapi syarat-syarat yang bersifat umum tersebut, misalnya syarat pemberitahuan pembayaran pada dokumen(betaling tegen documenten), penyerahan dengan dokumen(laveribg tegen), dan lain-lain.
E. Berlakunya syarat-syarat dan kebiasaan pada jual beli perusahaan
Jual beli perusahaan adalah perjanjian antara orang-orang ahli. Dari itu mereka dapat memperhitungkan semua kemungkinan yang timbul berhubung dengan telah ditutupnya
perjanjian jual beli perusahaan itu. Mereka memperhitungkan persoalan, bagaimana mengangkut barang-barang itu, kualitas dari barang yang akan dibeli/dijual, pembayaran harga barang yang paling aman, dan lain-lain hal yang dalam jual beli perdata biasanya tidak atau kurang mendapatkan perhatian.
Dalam perlaksanaan perjanjian jual beli perusahaan itu para pihak bertindak sebagaimana mestinya, membayar harga barang-barang pada waktunya, mengenai beberapa jenis barang dapat menerima sedikit labih atausedikit kurang. Disamping hal-hal ini masih ada kebiasaan yang berlaku, yang harus juga ditaati oleh para pihak.
Kemungkinan-kemungkinan di atas telah diperhitungkan masak-masak oleh para pihak merupakan kebiasaan yang ditaati oleh semua pihak, baik dalam lingkungan nasional maupun dalam lingkungan internasional. Disinilah timbul syarat-syarat(beding-beding), yang meskipun dinyatakan dalam huruf atau kata-kata pendek, tetapi mengandung pengertian yang luas dan dalam. Ini semua hanya dimengerti oleh para ahlinya.
Kecuali syarat-syarat seperti tersebut diatas, masih ada lagi hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, hal ini mempunyai dasar hukumnya pada pasal 1933 KUHPER, yang berbunyi: "perjanjian perjanjian tidak tidak hannya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalam nya, tetapi juga untukj segala sesuatu, yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." Dengan ini, jelas bahwa syarat-syarat dan kebiasaan yang berlaku pada jual beli perusahaan mempunyai dasar hukumnya dalam pasal 1339 KUHPER, termasuk dalam pengertian' keadilan dan kebiasaan', seperti yang dimaksud dalam pasal 1339 KUHPER tsb.
F. Kontrak baku merupakan undang-undang bagi jual beli perusahaan
Syarat-syarat dan kebiasaan jual beli perusahaan tidak hannya berlaku dalam lingkingan nasional, tetapi juga berlaku dalam lingkungan lebih luas, yakni internasional. Perdagangan internasional mambawaserta kesukaran terhadap tidak pastinya hukum yang berlaku bagi perjanjian jual beli itu dalam kontrak baku. Kontrak baku ini disusun oleh para ahli yang berkepentingan, sebagai suatu aturan yang berlaku bagi semua jenis perdagangan tertentu.
Yang dimaksid dengan kontrak baku(standardcontracten) ialah formulir yang dudah dicetak rapi dengan tempat-tempat kosong, yangbharus diisi oleh pihak-pihak dalam perjanjia, agar menjadi suatu kontrak yang semourna.
G. Dasar hukum dari ketentuan-ketentuan kontrak baku
Jual beli perusahaan dikuasai oleh ketentuan ketentuan dalam kontrak baku dan syarat-syarat umum. Sekarang timbul persoalan, apakah dasar hukum berlakunya kontrak baku dan syarat-syarat umum tersebut.hal ini kita bisa mendasarkan dari pada paal 1338 ayat (1) KUHPER yang berbunyi: "semua perjanjian di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sudah tentu hal ini dimaksud bila perjanjianitu tidak bertentangan dengan hukum memaksa" (dwingenrech). Suatu perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan " hukum memaksa" adalah batal,(pasal 1335 dan1337 KUHPER) berbunyi: suatu perjanjian tampa sebab atau yang dibuat kasena suatu sebab palsu atau terlarang, idak mempunyai kekuatan hukum", sedangkan pasal 1337 KUHPER berbunyi: " suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh UU, atau bila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
H. Syarat-syarat yang menurut kebiasaan selalu di perjanjikan
Syarat-syarat yang menurut kebiasaan selalu di perjanjikan seperti yang dimaksud pada pasal 1347 KUHPER, dapat di pergunakan sebagai pedoman bagi syarat-syarat yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli perusahaan. Pasal 1347 KUHPER7[] berbunyi" syarat-syarat yang menurut kebiasaan selalu di perjanjikan dianggap secara diam diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Yang biasa dibuat orang, dan akibatnya berlaku sebagai syarat-syarat itu ada tertulis. Itulah arti sewajarnya dari pasal tersebut.Pada pokoknya ada syarat-syarat yang tidak dinyatakan secara terus terang, tetapi secara diam-diam.
I. Perwasitan dalam jual beli peusahaan
Biasanya pada tiap-tiap kontrak baku atas perjanjian jual beli perusahaan itu tercantum kausal yang dinyatakan bila ada perselisihan mengenai panafsiran atau pelaksanaan suatu ketentuan dalam perjanjian, para pihak akan menyelesaikan dengan sistem perwasitan. Putusan wasit tidak hanya memengaruhi secara langsung isi perjanjian jual beli perusahaan, tetapi berpengarauh kepada perkembanngan lembaga jual beli perusahaan untuk selanjutnya. Sekarang,Tiap-tiap kontrak baku jual beli perusahaan selalu tercantum klausul" pactum de compromittendo", dengan menemukan wasit-wasit tetapnya. Dalam hal ini kadin indonesia telah membentuk suatu lembaga perwasitan yang disebut "B.AN.I. dengan adanya lembaga tersebut para pengusaha dapat mengambil mamfaatnya, dengan cara lansung mengajukan persoalan kepada BANI tersebut.
Lembaga perwasitan itu di perbolehkan adanya undang-undang no 14 tahun 1970(L.N. 1970-74), meskipun tidak dinyatakan dalam diktum undang-undang tersebut, tetapi dalam menyelesaikan pasal demi pasal, pasal 3 ayat 1 ada kalimat yang berbunyi: " penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasarperadilan atau melalui wasit (arbitrase) tetap di perbolehkan. Adapun arti pentingnya peradilan wasit untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan ialah:
1. Persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat
2. Putusan lebih sesuai dengan perusahaan keadilan para pengusaha
3. Adanya peradilan wasit mendorng perkembangan hukum pada material.
BAB III
PENUTUP
3.1 kesimpulan
Hukum dagang sejatinya terletak dalam hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan dalam ruang lingkup ini ada yang bersumber dari perjanjian dan dapat juga bersumber dari undang-undang.Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Jual beli adalah suatu perjajian timbal-balik yang dalam hal ini pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uangsebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
Jual beli perusahaan (handelskoop) adalah perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya/ jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Jual beli dapat tercapai apabila:
a. Saat tercapainya kesepakatan benda dan harga, meskipun belum ada penyerahan atau
pembayaran.
b. Azas Konsensualisme (psl.1458 BW)
3.2 Saran
Saya yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa saya menyadari akan kekurangan paper ini, oleh sebab itu diharapkan kepada pembaca untuk dapat memberi kritik dan saran yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan paper ini. Akhirnya, kepada Tuhanlah saya menyerahkan diri serta memohon anugrah dan hidayah-Nya. Semoga paper ini bermanfaat bagi kita semua agar kita lebih bisa mengetahui, mengerti, memahami serta memperdalam materi Jual-Beli Perusahaan dalam ranah Hukum Dagang ini, sehingga kita mampu menguasainya dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
Subekti, dkk. Kitab Undang- Undang HUKUM PERDATA. Pradnya Paramita: Jakarta.
Soedharyo Soimin,S.H. 1995. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Sinar Grafika :
Jakarta.
Zainal Asikin. 2002. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Rajawali :
Jakarta.
Achmad Ihsan. 1975. Hukum Dagang. Pradnya Paramita : Jakarta.
Purwosutjipto. 2007. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Djambatan : Jakarta.
http://www.scribd.com/doc/93893061/1/Pengertian-Jual-Beli-Perusahaan
www.academi.edu
